BAGIAN ANGGARAN 089. Jl. Letjen MT Haryono No Rawa Indah Samarinda 75124

BAGIAN ANGGARAN 089

LAPORAN KEUANGAN UNAUDITED PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR UNTUK TAHUN ANGGARAN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2013

Jl. Letjen MT Haryono No. 19 - Rawa Indah Samarinda 75124

BAGIAN ANGGARAN 089

LAPORAN KEUANGAN UNAUDITED PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

UNTUK TAHUN ANGGARAN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2013

NOMOR TANGGAL

: LRKEU–05/PW17/1/2014 : 08 JANUARI 2014

JALAN LETJEN. MT. HARYONO – RAWA INDAH SAMARINDA 75124

KATA PENGANTAR Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur adalah salah satu entitas akuntansi dari

Badan

Pengawasan

Keuangan

dan

Pembangunan

yang

berkewajiban

menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai

laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan

akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance). 08 Januari 2014 Kepala Perwakilan

Bambang Wahyudi B. NIP. 19560322 197911 1 001

Kata Pengantar Halaman .i

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Ringkasan Pernyataan Tanggung Jawab I. Laporan Realisasi Anggaran II. Neraca III. Catatan atas Laporan Keuangan A. Penjelasan Umum A.1. Dasar Hukum A.2. Kebijakan Teknis A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan A.4. Kebijakan Akuntansi B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran B.1. Pendapatan Negara dan Hibah B.2. Belanja Negara C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca C.1. Aset Lancar C.2. Aset Tetap C.3. Aset Lainnya C.4. Kewajiban Jangka Pendek C.5. Ekuitas Dana Lancar C.6. Ekuitas Dana Investasi D. Pengukapan Penting Lainnya D.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca D.2. Temuan dan tindak lanjut temuan BPK D.3. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual D.4. Rekening Pemerintah D.5. Pengungkapan Lain-lain Daftar Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Halaman I 1 IV 4 5

6 6 10 10 15 16 20 21 26 27 28 29 29 29 30 30 31

Daftar Isi - Halaman iii

DAFTAR TABEL DAN LAMPIRAN Hal Tabel 1

: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2013 DAN 2012

2

Tabel 2

: Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2013 dan 2012

3

Tabel 3

: Penggolongan Kualitas Piutang

18

Tabel 4

: Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Tabel 5

: Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNBP

19 21

Tabel 6

: Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2013 dan 2012

21

Tabel 7

: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2013

22

Tabel 8

: Perbandingan Realisasi Belanja TA 2013 dan 2012

23

Tabel 9

: Perbandingan Belanja Pegawai TA 2013 dan TA 2012

24

Tabel 10

: Perbandingan Belanja Barang TA 2013 dan TA 2012

24

Tabel 11

: Perbandingan Belanja Modal TA 2013 dan TA 2012

25

Tabel 12

: Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012

26

Tabel 13

: Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

26

Tabel 14

: Rincian Persediaan

27

Tabel 15

: Rincian Aset Tetap

28

Tabel 16

: Rincian Saldo Tanah

28

Tabel 17

: Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

32

Tabel 18

: Rincian Aset Lainnya

32

Tabel 19

: Rincian Aset Tak Berwujud

33

Tabel 20

: Rincian Kewajiban Jangka Pendek

33

Tabel 21

: Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

34

Tabel 22

: Rincian Ekuitas Dana Lancar

34

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Semester II Tahun 2013

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan Keuangan Semester II Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013. Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2013 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp34.095.450,00. Realisasi Belanja Negara pada TA 2013 adalah sebesar Rp13.785.958.187,00 atau mencapai 97,83 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp14.091.834.000,00.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2013 dan 2012 dapat disajikan sebagai berikut:

Ringkasan Laporan Keuangan

-1-


Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2013 dan 2012 (dalam Rupiah) 2013 Uraian

Pendapatan Negara Belanja Negara

Anggaran

Realisasi

2012 % Real. Thd Anggar an

Realisasi

0,00

34.095.450,00

0,00

43.152.300,00

14.091.834.000,00

13.785.958.187,00

97,83

13.096.011.223,00

2. NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2013 dan 2012. Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana

yang

diwajibkan

dalam Peraturan

Menteri Keuangan

Nomor

171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Nilai Aset per 31 Desember 2013 dicatat dan disajikan sebesar Rp47.049.822.892,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp12.186.350,00; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp47.033.786.542,00; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp3.850.00,00. Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp26.329.654,00 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek. Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp47.023.493.238,00 yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar (Rp14.143.304,00) dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp47.037.636.542,00. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2013 dan 2012 dapat disajikan sebagai berikut:


-2-


Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2013 dan 2012 (dalam Rupiah) Uraian

31 Des 2013

Kenaikan / Penurunan

31 Des 2012

Rp

%

ASET Aset Lancar Aset Tetap

12.186.350

9.696.172

47.033.786.542

52.771.612.008

Piutang Jk Panjang Aset Lainnya Jumlah Aset

-

-

2.490.178 (5.737.825.466) -

25,68 -10,87 0,00

3.850.000

3.850.000

47.049.822.892

52.785.158.180

(5.735.335.288)

-10,87

0,00

26.329.654

63.908.000

(37.578.346)

-58,80

26.329.654

63.908.000

(37.578.346)

-58,80

(14.143.304)

(54.211.828)

40.068.524

-73,91

KEWAJIBAN Kewajiban Jk Pendek Jumlah Kewajiban EKUITAS DANA Ekuitas Dana Lancar

47.037.636.542

52.775.462.008

(5.737.825.466)

-10,87

Jumlah Ekuitas Dana

Ekuitas Dana Invesrasi

47.023.493.238

52.721.250.180

(5.697.756.942)

-10,81

Jumlah Kewajiban & Ekuitas

47.049.822.892

52.785.158.180

(5.735.335.288)

-10,87

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Dalam penyajian Neraca untuk periode per tanggal 31 Desember 2013, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.


-3-



-4-

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PERWAKILAN PROPINSI KALIMANTAN TIMUR Jl. Letjen MT. Haryono No. 19 Samarinda ( 74124 ) Kotak Pos 1142 Telp. (0541) 743063, Fax. (0541) 743141 Email : [email protected]

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2013 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

8 Januari 2014 Kepala Perwakilan


Pernyataan Tanggung Jawab - Halaman . iv


I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 (Dalam Rupiah)

URAIAN

CATATAN

A. Pendapatan Negara dan Hibah B.1. 1. Penerimaan Negara Bukan Pajak B.1. Jum Pendpt Negara & Hibah B. Belanja Negara 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang 3. Belanja Modal Jumlah Belanja Negara

B.2. B.2.1. B.2.2. B.2.3.

TA 2013 ANGGARAN

REALISASI

% thd Anng

TA 2012 REALISASI

-

34.095.450 34.095.450

0,00 0,00

43.152.300 43.152.300

7.214.230.000 6.578.604.000 299.000.000

7.040.893.807 6.449.144.380 295.920.000

97,60 98,03 98,97

6.594.930.723 6.104.446.000 396.634.500

14.091.834.000

13.785.958.187

97,83

13.096.011.223

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

-4-

II. NERACA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NERACA PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 NAMA PERKIRAAN

(Dalam Rupiah) CATATAN 31 DESEMBER 2013 31 DESEMBER 2012

ASET Aset Lancar

C.1

Kas di Bendahara Pengeluaran

C.1.1

-

-

Persediaan

C.1.3

12.186.350

9.696.172

12.186.350

9.696.172

Jumlah Aset Lancar Aset Tetap

C.2

Tanah

C.2.1

42.138.926.795

42.138.926.795

Peralatan dan Mesin

C.2.2

3.655.315.745

3.688.979.793

Gedung dan Bangunan

C.2.3

6.988.333.320

6.890.313.320

Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.4.

35.000.000

35.000.000

Aset Tetap Lainnya

C.2.5

18.042.100

18.392.100

Akumulasi Penyusutan

C.2.6

(5.801.831.418)

-

47.033.786.542

52.771.612.008

3.850.000

3.850.000

3.850.000 47.049.822.892

3.850.000 52.785.158.180

26.329.654

63.908.000

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

26.329.654

63.908.000

JUMLAH KEWAJIBAN

26.329.654

63.908.000

C.5.1

12.186.350

9.696.172

C.5.2

(26.329.654)

(63.908.000)

(14.143.304)

(54.211.828)

Jumlah Aset Tetap Aset Lainnya

C.3

Aset Tak Berwujud

C.3.1

Jumlah Aset Lainnya JUMLAH ASET KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek Utang kepada pihak ketiga

C.4 C.4.1

EKUITAS DANA Ekuitas Dana Lancar Cadangan untuk Persediaan

C.5.

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang jangka pendek Jumlah Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi

C.6

Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

C.6.1

47.033.786.542

52.771.612.008

Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

C.6.2

3.850.000

3.850.000

Jumlah Ekuitas Dana Investasi

47.037.636.542

52.775.462.008

JUMLAH EKUITAS DANA

47.023.493.238

52.721.250.180

47.049.822.892

52.785.158.180

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

Neraca - Halaman 5


IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A. PENJELASAN UMUM Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

6.

Peraturan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

Nomor

171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 7.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Dasar Hukum

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah

Entitas dan Rencana

lembaga pemerintah non departemen, yang dibentuk berdasarkan

Strategis

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1983, kemudian

diperbaharui

dengan

Keputusan

Presiden

Republik

Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,

Susunan

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Lembaga

Pemerintah Non Departemen sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2005.

Catatan atas Laporan Keuangan

-7-


Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berpedoman pada rencana stratejik BPKP yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2011-2015 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul Dengan memperhatikan posisi dan mandat yang diterima Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur sebagai perwakilan BPKP Pusat, serta melihat latar belakang dan mencermati isu-isu stratejik yang muncul, visi yang akan diuraikan ini adalah visi dari BPKP, yaitu “Auditor Presiden yang responsif, interaktif dan terpercaya untuk

mewujudkan

akuntabilitas

keuangan

negara

yang

berkualitas”. Untuk

mendukung

visi

tersebut

yang

berorientasi

pada

perwujudan tujuan akhir dari keberadaan BPKP, maka visi tersebut perlu dirumuskan menjadi beberapa misi sebagai berikut: 1. Menyelenggarakan

pengawasan

intern

terhadap

akuntabilitas

keuangan negara yang mendukung tata kelola kepemerintahan yang baik dan bebas KKN. 2. Membina secara efektif penyelengaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 3. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten. 4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Pemerintah/Presiden. Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, diatur dengan Keputusan Kepala BPKP Nomor Kep-06.00.00-286/K/2001 tanggal 20 Februari 2001. Dalam keputusan tersebut Perwakilan BPKP termasuk Perwakilan BPKP Provinsi


-8-


Kalimantan

Timur

mempunyai

tugas

melaksanakan

tugas

pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi sebagai berikut: 1. Penyiapan rencana dan program kerja pengawasan; 2. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara serta pengurusan barang milik/kekayaan negara; 3. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pengurusan barang milik/kekayaan daerah atas permintaan daerah; 4. Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas departemen/lembaga/wilayah; 5. Pemberian asistensi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pusat dan daerah; 6. Evaluasi atas Laporan AKIP; 7. Melaksanakan pemeriksaan terhadap Badan Usaha Milik Negara, Pertamina, Cabang Pertamina, kontraktor bagi hasil, dan kontrak kerja

sama,

badan-badan lain

kepentingan pemerintah,

yang

di dalamnya

pinjaman/bantuan luar

terdapat

negeri

yang

diterima pemerintah pusat, dan badan usaha milik daerah atas permintaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; 8. Evaluasi terhadap pelaksanaan good corporate governance dan laporan akuntabilitas kinerja pada Badan Usaha Milik Negara, Pertamina, Cabang Pertamina, kontraktor bagi hasil, dan kontrak kerja

sama,

badan-badan lain

yang

di dalamnya

terdapat

kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-


-9-


undangan yang berlaku; 9. Investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara, Badan Usaha Milik Negara dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan pemeriksaan pada penyidik dan Instansi pemerintah lainnya; 10. Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian mutu pengawasan Susunan organisasi dan pejabat pimpinan unit kerja di lingkungan Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur posisi per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:



Kepala Perwakilan

:

Bambang Wahyudi B, SE, MM



Kepala Bagian Tata Usaha

:

Baharuddin Rahman, SE



Kepala Bidang IPP

:

R. Purwoko Prihtjahjono, Ak.,MFM



Kepala Bidang APD

:

Muhammad Masykur, SE



Kepala Bidang Akuntan Negara :

Budi Gunarjo Ompusunggu, SE



Kepala Bidang Investigasi

:

Jumanto, Ak



Kepala Sub Bagian Umum

:

M. Taufan, SE



Kepala Sub Bagian Kepegawaian

:

Raden Kemal Ramdan, Ak



Kepala Sub Bagian Keuangan

:

Khaerus Shaleh, SE



Kepala Sub Bagian Prolap

:

Sindu Senjaya Aji, Ak

Sumber Daya Manusia Jumlah pegawai Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2013 sebanyak 128 orang

yang dapat diuraikan

menurut (1) jabatan dan (2) tingkat pendidikan:


- 10 -


(1) Menurut jabatan: Jabatan

Jumlah

Struktural Fungsional Auditor Fungsional Analis Kepegawaian Fungsional Arsiparis Fungsional Pranata Komputer Fungsional Dokter Fungsional Perawat Non Struktural/Fungsional Fungsional Umum Calon Auditor

10 74 2 3 1 0 0 0 12 26 128

Jumlah

% 7,81 57,81 33 1,56 2,34 0,78 0 0 0 9,37 20,31 94 100

(2) Menurut tingkat pendidikan:

Pendidikan

Jumlah

S. 3 S. 2 D. IV/ S. 1 D. III/ Sarmud SLTA SLTP SD Jumlah

Pendekatan Penyusunan

% 0 12 33 66 16 1 0 128

0 9,38 25,78 51,56 12,50 0,78 0 100

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Tahun 2013 ini merupakan laporan yang mencakup

Laporan Keuangan

seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur.

Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem

Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.


- 11 -


SAI

terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem

Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAKBMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4 Kebijakan Akuntansi Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2013 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Disamping itu, dalam

penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut: Kebijakan

(1) Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan

Akuntansi atas Pendapatan

 Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.  Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).  Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).  Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.


- 12 -


Kebijakan

(2) Kebijakan Akuntansi atas Belanja

Akuntansi atas

 Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas

Belanja

dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.  Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.  Khusus

pengeluaran

melalui

bendahara

pengeluaran,

pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran

tersebut

disahkan

oleh

Kantor

Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN).  Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja. Kebijakan Akuntansi atas Aset

(3) Kebijakan Akuntansi atas Aset



Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.



Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar 

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.



Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal.


- 13 -


Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. 

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan

atau

yang

dipersamakan,

yang

diharapkan

diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang. 

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.



Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional

pemerintah,

dan

barang-barang

yang

dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:  harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;  harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;  harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap 

Aset

tetap

mencakup

seluruh

aset

berwujud

yang

dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. 

Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.


- 14 -




Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut: a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah); b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah); c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai

biaya

kecuali

pengeluaran

untuk

tanah,

jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Piutang Jangka

Piutang Jangka Panjang

Panjang



Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah

Tagihan

Penjualan

Angsuran

(TPA),

Tagihan

Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun. 

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah

yang

dinilai

sebesar

nilai

nominal

dari

kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran. 

TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan


melawan

hukum

mengakibatkan

kerugian

- 15 -


Negara/daerah. 

TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya 

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.



Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.



Aset

Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang

dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah. Kebijakan

(4) Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban

Akuntansi atas Kewajiban



Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.



Kewajiban

pemerintah

diklasifikasikan

kedalam

kewajiban

jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Catatan atas Laporan Keuangan

- 16 -


Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus

Dibayar, Pendapatan

Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.  Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban

pemerintah

pada

saat

pertama

kali

transaksi

berlangsung.

Kebijakan

(5) Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas Dana

Akuntansi atas Ekuitas Dana



Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.



Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi.



Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek.



Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

Kebijakan

(6) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Akuntansi atas Penyisihan



Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus

Piutang Tak

dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan

Tertagih

penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. 

Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri


- 17 -


Keuangan Nomor: 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih . Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang Kualitas Piutang Lancar

Uraian

Penyisih an 0.5%

Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat

Kurang

Tagihan Pertama tidak dilakukan

Lancar

10%

pelunasan Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat

Diragukan

Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan

Macet

1.

Satu bulan terhitung sejak tanggal

50% 100%

Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2.

Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN

Kebijakan

(7) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap



Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.



Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang

Milik


Negara

Berupa

Aset

Tetap

Pada

Entitas

- 18 -


Pemerintah Pusat. 

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap: a. Tanah b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan



Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.



Penghitungan dilakukan

dan

pencatatan

Penyusutan

Aset

Tetap

setiap akhir semester tanpa memperhitungkan

adanya nilai residu. 

Penyusutan metode

Aset Tetap

dilakukan

dengan

menggunakan

garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang

dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat. 

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas

Pemerintah

Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat tersebut tersaji pada Tabel 4.


- 19 -


Tabel 4 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap Kelompok Aset Tetap

Masa Manfaat

Peralatan dan Mesin

2 s.d. 20 tahun

Gedung dan Bangunan

10 s.d. 50 tahun

Jalan, Jaringan dan Irigasi Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)


5 s.d 40 tahun 4 tahun

- 20 -


B. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Rp34.095.450,00

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 Pendapatan Negara dan Hibah Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp34.095.450,00. Pendapatan Negara dan Hibah Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari Pendapatan dari Pengelolaan BMN, Jasa, dan Pendapatan Lain-lain. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasinya dapat dilihat dalam Tabel 5 berikut ini: Tabel 5 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

2013 Uraian 1. Pendapatan dari Pemindahtangan BMN Lainnya 2, Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan 3, Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL Jumlah

Anggaran

% Real Angg.

Realisasi -

1.800.000

-

-

24.183.500

-

8.111.950

-

34.095.450

-

-

Berdasarkan Tabel 6 Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2013 dan 2012 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan dari PNBP pada TA 2013 mengalami penurunan sebesar (20,99) persen dari realisasi pendapatan dari PNBP TA 2012, disebabkan menurunnya pendapatan dari pemindahtangan BMN Lainnya. Tabel 6 Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2013 dan 2012

URAIAN 1. Pendapatan dari Pemindahan-

REALISASI T.A. 2013

REALISASI T.A. 2012

NAIK (TURUN) %

1.800.000

13.500.000

-86,67

24.183.500

22.502.300

7,47

8.111.950

7.150.000

13,45

34.095.450

43.152.300

-20,99

tangan BMN Lainnya 2. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan 3. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL Jumlah Pendapatan


- 21 -


B.2. Belanja Negara Realisasi Belanja Negara Rp13.785.958.187,00

Realisasi belanja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur pada TA 2013 adalah sebesar Rp13.785.958.187,00 atau 97,83 persen dari anggaran senilai Rp14.091.834.000,00. Rincian Anggaran dan realisasi belanja TA 2013 tersaji pada Tabel 7. Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2013 URAIAN

ANGGARAN

REALISASI

Belanja Pegawai

7.214.230.000

7.046.221.582

Belanja Barang

6.578.604.000

6.450.351.680

Belanja Modal

299.000.000

14.091.834.000 14.091.834.000

Total Belanja Kotor Pengembalian Belanja Belanja Netto

295.920.000

13.792.493.262 (6.535.075) 13.785.958.187

% 97,67 98,05 98,97 97,88 0 97,83

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini: Grafik 1 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2013

8.000.000.000 7.000.000.000 6.000.000.000 5.000.000.000 4.000.000.000 3.000.000.000 2.000.000.000 1.000.000.000 Belanja Pegawai

Belanja Barang

Anggaran

Belanja Modal

Realisasi

Berdasarkan Tabel 8 Perbandingan Realisasi Belanja (Bersih) TA 2013 dan TA 2012 menunjukkan bahwa realisasi belanja pada TA 2013 mengalami kenaikan sebesar 5,27 persen dibandingkan realisasi belanja pada TA 2012 disebabkan adanya peningkatan kegiatan dibanding tahun sebelumnya yang meliputi program dukungan manajemen, pelaksanaan tugas teknis lainnya dan program pengawasan

intern


akuntabilitas

keuangan

negara

dan

pembinaan

- 22 -


penyelenggaraan SPIP.

Tabel 8 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2013 dan 2012 URAIAN JENIS BELANJA

REALISASI T.A. 2013

REALISASI T.A. 2012

NAIK (TURUN) %

Belanja Pegawai

7.040.893.807

6.594.930.723

Belanja Barang

6.449.144.380

6.104.446.000

295.920.000

396.634.500

13.785.958.187

13.096.011.223

6,76 5,65 (25,39) 5,27

Belanja Modal Jumlah Belanja

Belanja Pegawai Rp7.040.893.807,00

B.2.1 Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur pada TA 2013 meliputi: Belanja Gaji dan Tunjangan PNS; Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS; Belanja Honorarium; Belanja Lembur; dan Belanja Vakasi. Realisasi Belanja Pegawai TA 2013 dan TA 2012

adalah masing-masing

sebesar Rp7.040.893.807,00 dan Rp6.594.930.723,00 Berdasarkan Tabel 9, realisasi belanja TA 2013 mengalami kenaikan sebesar 6,76 persen dari realisasi belanja TA 2012. Hal ini disebabkan antara lain: 1. Adanya kenaikan gaji pokok PNS. 2. Adanya kenaikan tunjangan beras PNS. 3. Adanya kenaikan tunjangan fungsional arsiparis PNS.

Tabel 9 Perbandingan Belanja Pegawai TA 2013 dan TA 2012 URAIAN JENIS BELANJA

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS Belanja Honorarium Belanja Lembur Belanja Vakasi Jumlah Belanja Kotor Pengembalian Belanja Pegawai Jumlah Belanja Bersih


REALISASI T.A. 2013

REALISASI T.A. 2012

6.925.577.582

6.474.287.817

0 0 120.644.000 7.046.221.582 (5.327.775) 7.040.893.807

0 0 120.648.000 6.594.935.817 (5.094) 6.594.930.723

Naik (Turun) %

6,97 (0,00) 6,84 104.489,22 6,76

- 23 -


Belanja Barang Rp6.449.144.380,00

B.2.2 Belanja Barang Realisasi Belanja Barang TA 2013 dan TA 2012


sebesar Rp6.449.144.380,00 dan Rp6.104.446.000,00. Berdasarkan Tabel 10, Realisasi Belanja Barang TA 2013 mengalami kenaikan 5,65 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2012. Hal ini disebabkan adanya peningkatan jumlah kegiatan. . Tabel 10 Perbandingan Belanja Barang TA 2013 dan TA 2012 URAIAN JENIS BELANJA Bel. Keperluan Perkantoran

REALISASI T.A 2013

REALISASI T.A. 2012

431.167.610

366.832.950

Bel. Menambah Daya Tahan Tubuh

17.094.000

22.190.875

Bel. Pengiriman Surat Dinas dan Pos Pusat

35.266.750

34.208.292

120.040.000

105.380.000

45.595.700

25.770.000

Bel. Honor Output Kegiatan

150.761.800

105.000.000

Bel. Barang Non Oprasional Lainnya

426.264.356

626.169.128

Bel. Langganan Listrik

184.784.295

166.934.037

9.591.497

10.776.930

Bel. Honor Operasional Satuan Kerja Bel. Barang Operasional Lainya

Bel. Langganan Telpon Bel. Langganan Air

12.766.052

8.885.818

Bel. Jasa Profesi

42.000.000

47.450.000

181.153.000

140.820.600

Bel. Biaya Pemelih. Gedung dan Bangunan Bel. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Bel. Perjalanan Biasa Bel. Perjalanan Transport Dalam Kota

176.512.565

178.183.984

4.525.254.055

1.123.890.600

92.100.000

0

Bel. Perjalanan Lainnya

0

3.152.356.686

Jumlah Belanja Kotor Pengembalian Belanja

6.450.351.680 (1.207.300) 6.449.144.380

6.114.849.900 (10.403.900) 6.104.446.000

Jumlah Belanja Bersih

Naik (Turun) %

17,54 (22,97) 3,09 13,91 76,93 43,58 (31,93) 10,69 (11,00) 43,67 (11,49) 28,64 (0,94) 302,64 (100,00) 5,49 (88,40) 5,65

B.2.3 Belanja Modal Belanja Modal Rp295.920.000,00

Realisasi Belanja Modal TA 2013 dan TA 2012


sebesar Rp295.920.000,00 dan Rp396.634.500,00. Berdasarkan Tabel 11, Realisasi Belanja Modal TA 2013 mengalami penurunan sebesar (25,39) persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2012. Hal ini disebabkan belanja modal tahun anggaran 2013 telah ditetapkan oleh BPKP Pusat sebesar Rp299.000.000,00.


- 24 -


Tabel 11 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2013 dan 2012 URAIAN JENIS BELANJA Belanja Modal Peralatan dan Mesin

REALISASI T.A. 2013 REALISASI T.A 2012 197.900.000

373.814.000

Naik (Turun) %

-47,06

Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Belanja Modal Lainnya Jumlah Belanja Kotor Pengembalian Belanja Modal Jumlah Belanja Bersih


98.020.000 0

295.920.000 0

295.920.000

483,52 -100,00 396.634.500 -25,39 0 0,00 396.634.500 -25,39 16.798.000

6.022.500

- 25 -


C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA Aset Lancar

C.1. Aset Lancar

Rp12.186.350,00

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masingmasing sebesar Rp12.186.350,00 dan Rp9.696.172,00. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2013 disajikan pada Tabel 12. Tabel 12 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012 No. Aset Lancar 1 Persediaan

Kas di Bendahara

Rp

TA 2013 12.186.350

Rp

TA 2012 9.696.172

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Pengeluaran Rp0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam Tabel 13. Tabel 13 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran No Jenis 1 Bank 2 Uang Tunai

T.A. 2013 -

Jumlah

T.A. 2012 -

Saldo Kas di Bendahara pengeluaran TA 2013 tersebut keseluruhannya telah disetor ke rekening Kas Negara pada tanggal 27 Desember 2013 dengan

Nomor

Transaksi

Penerimaan

Negara

(NTPN)

1507001209140104.


- 26 -


Persediaan

C.1.9 Persediaan

Rp12.186.350,00

Nilai Persediaan per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar Rp12.186.350,00 dan Rp9.696.172,00. Persediaan

merupakan

jenis

aset

dalam

bentuk

barang

atau

perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2013 dan 2012 tersaji pada Tabel 14.

Tabel 14 Rincian Persediaan No 1 2 3 5

Persediaan Barang Konsumsi Barang untuk Pemeliharaan Bahan Baku Persediaan Lainnya Jumlah

T.A 2013 4.500.000 7.686.350 12.186.350

T.A 2012 8.179.120 1.517.052 9.696.172

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Aset Tetap Rp47.033.786.542,00

C.2

Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 2012 tersaji sebesar Rp47.033.786.542,00 dan Rp52.771.612.008,00. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2013 dan 2012 disajikan pada Tabel 15.


- 27 -


Tabel 15 Rincian Aset Tetap No

Jenis

T.A 2013

1 2 3 4 5 6

Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Nilai Buku Aset Tetap Tanah

T.A. 2012

42.138.926.795 3.655.315.745 6.988.333.320 35.000.000

18.042.100 -

52.835.617.960 (5.801.831.418) 47.033.786.542

42.138.926.795 3.688.979.793 6.890.313.320 35.000.000 18.392.100 52.771.612.008 52.771.612.008

C.2.1. Tanah

Rp42.138.926.795,00

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki

Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Timur per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebesar

Rp42.138.926.795. atau tidak ada penambahan atas pengadaan tanah maupun penialai kembali nilai tanah pada TA 2013. Rincian saldo tanah per 31 Desember 2013 disajikan pada Tabel 16. Tabel 16 Rincian Saldo Tanah No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

KIB 2.01.01.01.002.1 2.01.01.01.002.2 2.01.01.01.002.3 2.01.01.01.002.4 2.01.01.01.002.5 2.01.01.01.002.6 2.01.01.01.002.7 2.01.01.01.002.8 2.01.01.04.001.3 2.01.01.04.001.2 2.01.03.01.001.1 2.01.01.04.001.1 2.01.03.07.009.1 Jumlah

Luas (m2) 5.625 1.875 673 827 665 1.410 2.000 258 1.000 1.025 1.000 4.000 275 20.633

Nilai (Rp) 14.250.975.000 4.750.325.000 1.099.098.509 1.350.600.991 1.086.033.445 2.304.600.000 3.266.266.000 156.664.050 1.958.772.000 2.007.741.300 1.935.400.000 7.835.088.000 137.362.500 42.138.926.795

Dari 13 sertifikat tanah tersebut terletak di 5 lokasi kota Samarinda.

Peralatan dan Mesin

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Rp3.655.315.745,00

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2013 dan


- 28 -


2012 adalah Rp3.655.315.745,00 dan Rp3.688.979.793,00. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2012 Mutasi tambah: Pembelian

Rp

3.688.979.793

Rp

197.900.000

Hibah

Rp

-

Tranfer Masuk

Rp

241.803.902

Reklasifikasi aset lainnya ke aset tetap Mutasi kurang:

Rp

40.668.000

Penghentian aset tetap lainnya dari penggunaannya

Rp

Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan

Rp

Penghapusan

Rp

(473.717.950)

Saldo per 31 Desember 2013 Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2013

Rp Rp

3.655.315.745 (2.711.280.849)

Nilai Buku per 31 Desember 2013

Rp

350.000 (40.668.000)

944.034.896

Transaksi penambahan dan pengurangan Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut: a. Penambahan dari pembelian: 10 unit personal komputer (PC) senilai

Rp

97.500.000,00

1 unit LCD Projector/Infocus senilai

Rp

7.095.000,00

5 unit Note Book senilai

Rp 67.2000.00,00

4 unit Palm Top senilai

Rp 19.670.000,00

5 unit Printer senilai

Rp

Jumlah

Rp197.900.000,00

6.435.000,00

b. Terdapat Tranfer masuk: Mini Bus (Toyota Kijang Innova)

Rp 220.930.000,00

PC 2 Unit

Rp 20.873.902,00

Jumlah

Rp241.803.902,00

c. Reklasifikasi aset lainnya menjadi aset tetap berupa 2 buah Slide Projector Rp40.688.000,00 d. Penghentian aset tetap lainnya dari penggunaan peralatan pahat kayu Rp350.000,00 e. Penggunaan

kembali

BMN

yang

sudah

dihentikan

(Rp40.668.000,00) f. Penghapusan barang yang sudah tidak digunakan dalam


- 29 -


operasional satuan kerja senilai (Rp473.717.950,00) dangan Risalah Lelang Nomor: 296/2013 tanggal 13 November 2013 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda. Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini. C.2.3. Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan Rp6.988.333.320,00

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah Rp6.988.333.320,00 dan Rp6.890.313.320,00. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2012

6.890.313.320

Mutasi tambah: Pembelian

98.020.000

Mutasi kurang: Koreksi nilai

-

Saldo per 31 Desember 2013

6.988.333.320

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2013 Nilai Buku per 31 Desember 2013

(3.063.866.569) 3.924.466.751

Transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin dapat dijelaskan sebagai berikut: Penambahan dari Belanja modal Gedung dan Bangunan untuk pembangunan pagar permanen rumah dinas senilai Rp98.020.000,00. Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini. Jalan, Irigasi dan

C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jaringan Rp35.000.000,00

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah

masing-masing

Rp35.000.000,00.

Saldo

sebesar

Rp35.000.000,00

tersebut terdiri

dari instalasi

dan jaringan

komunikasi. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:


- 30 -



35.000.000


-

Mutasi kurang: Koreksi nilai

-


35.000.000

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2013

(15.575.000)


19.425.000

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan jaringan disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini. Aset Tetap Lainnya

C.2.5

Aset Tetap Lainnya

Rp18.042.100,00

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember

2013

dan

2012

adalah

Rp18.042.100,00

dan

Rp18.392.100,00.


18.392.100


-

Mutasi kurang: Penghapusan

(350.000)


18.042.100

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2013

(11.109.000)


6.933.100

Transaksi penambahan dan pengurangan aset tetap lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut: Terdapat

penghapusan

berupa

peralatan

Pahat

Kayu

sebesar

Rp350.000,00. Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.


- 31 -



C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Aset Tetap (Rp5.801.831.418,00)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing (Rp5.801.831.418,00) dan Rp0,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). . Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2013 disajikan pada Tabel 17, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini. Tabel 17 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap No

Aset Tetap

Nilai Perolehan

Nilai Buku

1 Peralatan dan Mesin

Rp

3.655.315.745 Rp

2.711.280.849 Rp

944.034.896

2 Gedung dan Bangunan

Rp

6.988.333.320 Rp

3.063.866.569 Rp

3.924.466.751

3 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Rp

35.000.000 Rp

15.575.000 Rp

19.425.000

4 Aset Tetap Lainnya

Rp

18.042.100 Rp

11.109.000 Rp

6.933.100

Rp

10.696.691.165 Rp

5.801.831.418 Rp

4.894.859.747


Aset Lainnya

Akm. Penyusutan

C.3

Aset Lainnya

Rp3.850.000,00

Nilai Aset Lainnya pada tanggal pelaporan per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah Rp3.850.000,00 dan

Rp3.850.000,00. Aset Lainnya

merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Rincian Aset Lainnya disajikan pada Tabel 18. Tabel 18 Rincian Aset Lainnya No.

Uraian

2013

2012

1 Aset Tak Berwujud

Rp

3.850.000 Rp

2 Aset Lain-Lain

Rp

- Rp

-

Jumlah

Rp

3.850.000 Rp

3.850.000

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Rp

- Rp

-


Rp

3.850.000 Rp

3.850.000


3.850.000

- 32 -


Aset Tak Berwujud

C.3.1. Aset Tak Berwujud

Rp3.850.00,00

Nilai Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah Rp3.850.000,00 dan Rp3.850.000,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur berupa software original untuk Personal Komputer Merk Acer yang dibeli tahun 2011 yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2013 disajikan pada Tabel 19.

Tabel 19 Rincian Aset tak Berwujud No.

1

Uraian

Software Original Jumlah

Kewajiban Jangka

Nilai

Rp

3.850.000

Rp

3.850.000

KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Pendek Rp26.329.654,00

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2013 dan 2012 tersaji sebesar Rp26.329.654,00. dan Rp63.908.000,00. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2013 disajikan pada Tabel 20.


- 33 -


Tabel 20 Rincian Kewajiban Jangka Pendek

No. Aset Lancar 1 Utang kepada Pihak Ketiga Jumlah Utang

kepada

Pihak

Rp Rp

Jumlah 26.329.654 26.329.654

C.5.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Ketiga Rp26.329.654,00

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp26.329.654,00 dan Rp63.908.000,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada

Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Timur per tanggal pelaporan disajikan pada Tabel 21.

Tabel 21 Rincian Utang kepada Pihak Ketiga No

1

Uraian

Jumlah

Belanja Pegawai yang Masih Rp Harus Dibayar

Total

Rp

26.329.654

Penjelasan

Kekurangan pembayaran gaji berkala dan tunjangan fungsional 35 orang pegawai

26.329.654

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga pada 31 Desember 2012 sebesar Rp63.908.000,00. telah diselesaikan pembayaran dan penyalurannya kepada pihak ketiga yang berhak pada periode triwulan I TA 2013.

EKUITAS Ekuitas Dana Lancar

C.6 Ekuitas Dana Lancar

(Rp14.143.304,00)

Ekuitas Dana Lancar merupakan pasangan beberapa akun yang ada di Aset Lancar dan di Kewajiban Jangka Pendek dengan rincian nilai


- 34 -


Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 tersaji pada Tabel 30 Rincian Ekuitas Dana Lancar disajikan pada Tabel 22. Tabel 22 Rincian Ekuitas Dana Lancar No. 1 2

Aset Lancar

TA 2013

Cadangan Persediaan Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jk. Pendek Jumlah

Cadangan Persediaan

TA 2012

Rp Rp

12.186.350 Rp (26.329.654) Rp

9.696.172 (63.908.000)

Rp

(14.143.304) Rp

(54.211.828)

C.6.1. Cadangan Persediaan

Rp12.186.350,00

Nilai Cadangan Persediaan tersaji per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp12.186.350,00. dan Rp9.696.172,00. Cadangan

Persediaan

merupakan

jumlah

ekuitas

dana

lancar

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur dalam bentuk persediaan.

Dana yang Harus Disediakan untuk

C.6.2 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka

Pembayaran Utang

Pendek

Jangka Pendek (Rp26.329.654,00)

Nilai Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek disajikan per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar (Rp26.329.654,00) dan (Rp63.908.000,00). Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. C.7 Ekuitas Dana Investasi

Diinvestasikan dalam

C.7.1

Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Aset Tetap Rp47.033.786.542,00

Nilai Diinvestasikan dalam Aset Tetap tersaji per 31 Desember 2013 dan 2012

adalah

masing-masing

sebesar

Rp47.033.786.542,00

dan

Rp52.771.612.008,00. Diinvestasikan dalam Aset Tetap merupakan jumlah ekuitas dana yang Catatan atas Laporan Keuangan

- 35 -


diinvestasikan dalam bentuk Aset Tetap. Diinvestasikan dalam

C.7.2

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

Aset Lainnya Rp3.850.000,00

Nilai Diinvestasikan dalam Aset Lainnya disajikan per 31 Desember 2013 dan

2012

adalah

masing-masing

sebesar

Rp3.850.000,00

dan

Rp3.850.000,00. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Lainnya. D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA D.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA Setelah tanggal neraca tidak terjadi kejadian-kejadian penting lainnya . D.2 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK Pada saat pelaporan tidak terdapat temuan BPK yang harus di tindak lanjuti D.3 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA AKRUAL Sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 62 Tahun 2009 saldo akrual pendapatan per 31 Desember 2013 nihil, dan saldo akrual belanja per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp26.329.654,00 yang merupakan utang kepada pihak ketiga. D.4 REKENING PEMERINTAH Rekening Bank yang digunakan Bendahara Pengeluaran Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur untuk menampung dana uang persediaan adalah rekening giro nomor 0082-01-000839-30-0 pada Bank BRI Cabang Samarinda sesuai dengan surat persetujuan pembukaan

rekening dari Kepala KPPN Samarinda nomor S-

2194/WPB.19/PB.01/2009 tanggal 06 Agustus 2009. Untuk Semester II Tahun Anggaran 2013 telah dikirimkan Surat Penyampaian Laporan rekening ke KPPN Samarinda dengan surat No. Catatan atas Laporan Keuangan

- 36 -


S-99/PW.17.1/1/2014 tanggal 13 Januari 2014. D.5 REVISI ANGGARAN Pagu yang disediakan dalam DIPA nomor DIPA-089.01.2.450692/2013 tahun 2013 adalah sebesar Rp14.370.342.000,00. Pada tanggal 19 Maret 2013 terdapat revisi ke-1 DIPA dan telah disahkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Atas revisi tersebut terdapat perubahan yang sebelumnya diberi tanda bintang dengan pengertian dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dirjen Perbendaharaan sehingga dapat dilaksanakan atau tanda bintang dihapus. Pada tanggal 3 Juni 2013 terdapat revisi ke-2 DIPA dan telah disahkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Atas revisi tersebut terdapat perubahan yaitu Dana yang diblokir sebesar Rp570.322.000,00. Pada tanggal 15 Juli 2013 terdapat revisi ke-3 DIPA dengan

surat

nomor S-1568/AG/2013 dan telah disahkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang semula pagu DIPA Rp14.370.342.000,00 menjadi

Rp14.091.834.000,00

atau

menurun

sebesar

Rp278.508.000,00, untuk mata anggaran kegiatan yang mengalami perubahan sebagai berikut: KodeSatker/Kegiatan/

SEMULA

MENJADI

Output/ Akun 450692

14.370.342.000,00

14.091.834.000,00

3676.002.524111

1.339.158.000,00

1.060.650.000,00

3701.001.524113

0,00

61.600.000,00

Pada tanggal 27 September 2013 terdapat revisi ke-4 DIPA dengan surat nomor S-001585/WPB.20/BD.0203/2013 dan telah disahkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, untuk mata anggaran kegiatan yang mengalami perubahan sebagai berikut: Catatan atas Laporan Keuangan

- 37 -


KodeSatker/Kegiatan/

SEMULA

MENJADI

Output/ Akun 450692

14.091.834.000,00

14.091.834.000,00

3676.002.524111

1.060.650.000,00

839.231.000,00

3676.994.511129

430.672.000,00

580.672.000,00

3689.003.524111

7.500.000,00

7.500.000,00

3701.001.524111

3.830.970.000,00

3.720.135.000,00

3701.001.524113

61.600.000,00

92.268.000,00

D.6 DANA MITRA KERJA Selama tahun 2013 kegiatan pengawasan di Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur selain didanai dari DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur, juga didanai dari mitra kerja. Kegiatan tersebut berupa pendampingan, bimbingan teknis dan sosialisasi berdasarkan permintaan dari kementerian/lembaga, dan BUMN/BUMD/ BLU yang menjadi mitra kerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Sampai dengan tanggal pelaporan jumlah penugasan yang dibiayai dari dana mitra kerja sebanyak 346 PP dan telah menghasilkan 357 LHP, dan realisasi dana mitra sebesar Rp4.349.405.799,00, dengan rincian sebagai berikut: Bidang

Jumlah Penugasan

Jumlah LHP

IPP-Perekonomian

16

17

160.430.002,00

IPP-Polsoskam

69

69

803.173.684,00

APD

175

185

2.539.582.350,00

Akuntan Negara

86

86

838.859.763,00

-

-

346

357

Tata Usaha Jumlah


Jumlah Dana (Rp)

7.360.000,00 4.349.405.799,00

- 38 -



- 39 -



- 40 -

BULAN : DESEMBER 2013 Fungsi Sub Fungsi Program Lokasi Kode 1 3676

: (01) Pelayanan Umum : (01.01) Lmbg. Eksekutif dan Legislatif, Mslh Keuangan dan Fiskal, Serta urusan Luar Negeri : (089.01.01) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP : (16.51) Samarinda Kegiatan

2 Fasilitasi Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP 994 Layanan Perkantoran 3676 Fasilitasi Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP 002 Laporan Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Pengawasan Jumlah (994+002)

Belanja Anggaran 3

Realisasi 4

Rencana 5

Keluaran Realisasi Satuan 6 7

8.420.212.000,00 8.239.298.351,00

12,00

12,00

BLN

1.221.147.000,00 1.152.476.400,00 9.641.359.000,00 9.391.774.751,00

56,00

60,00

LAP

Keterangan 8

BULAN : DESEMBER 2013 Fungsi Sub Fungsi Program Lokasi Kode

: (01) Pelayanan Umum : (01.01) Lmbg. Eksekutif dan Legislatif, Mslh Keuangan dan Fiskal, Serta urusan Luar Negeri : (089.01.02) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BPKP : (16.51) Samarinda Kegiatan

1 3678

2 Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana Perwakilan BPKP 996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Modal Fisik Lainnya 3678 Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana Perwakilan BPKP 998 Gedung / Bangunan

Jumlah (005+997+998)

Belanja Anggaran 3

Realisasi 4

Rencana 5


199.000.000,00

197.900.000,00

15,00

15,00

UNIT

100.000.000,00

98.020.000,00

125,00

125,00

M2

299.000.000,00

295.920.000,00

Keterangan 8

BULAN : DESEMBER 2013 Fungsi Sub Fungsi Program

: (01) Pelayanan Umum : (01.01) Lmbg. Eksekutif dan Legislatif, Mslh Keuangan dan Fiskal, Serta urusan Luar Negeri : (089.01.06) Program Pengawasan Instern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaran SPIP : (16.51) Samarinda

Lokasi Kode 1 3689

Kegiatan

2 Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelengaraan SPIP K/L Bidang Fisikal dan Investasi SPIP 003 Peserta Diklat SPIP 3701 Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelengraan SPIP 001 Laporan Hasil Pengawasan Jumlah (001) JUMLAH (3676+3878+3698+3701)

Belanja Rencana 5


Anggaran 3

Realisasi 4

38.347.000,00

25.394.700,00

1,00

1,00

K/L

4.113.128.000,00 4.079.403.811,00 4.151.475.000,00 4.104.798.511,00 14.091.834.000,00 13.792.493.262,00

315,00

375,00

LAP

Keterangan 8

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PERWAKILAN PROPINSI KALIMANTAN TIMUR Jl. Letjen MT. Haryono No. 19 Samarinda ( 74124 ) Kotak Pos 1142 Telp. (0541) 743063, Fax. (0541) 743141 Email : [email protected]

Nomor : S-99 /PW17.1/1/2014 Lampiran : Satu lembar Hal : Penyampaian Laporan Rekening

13 Januari 20

Yth. Kepala KPPN Samarinda Selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di Samarinda

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 57/PMK.05/2007 tenta Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/ Satuan Ker bersama ini kami sampaikan rekening yang dipergunakan Satuan Kerja Kant Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provin Kalimantan Timur – 450692 (sebagaimana terlampir) Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

An. Kepala Perwakilan Kepala Bagian Tata Usaha

Baharuddin Rahman NIP 19580316 198503 1 001

Tembusan Yth: Kepala Biro Keuangan

DAFTAR REKENING KEMENTERIAN/LEMBAGA SATUAN KERJA KANTOR PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NO

KANTOR/ SATUAN KERJA

(01)

(02)

1

Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur

KEMENTERIA N NEGARA/ LEMBAGA (03) BPKP

BA-Es. I (04) 089

Jenis Rek. (Giro/Deposit o) (05) Giro

Nomor Rekening

Nama Rekening

Rekening Atas Nama

Bank/ kantor Pos

Jumlah Uang (10)

(06)

(07)

(08)

(09)

0082-01-000839-30-0

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur

Bank BRI Cabang Samarinda

an. Kepala Perwakilan Kepala Bagian Tata Usaha,

Baharuddin Rahman NIP 19580316 198503 1 001

0,00

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR JL.MT. Haryono No. 19 Samarinda ( 75124 ) Kotak Pos 1142 Telp. (0541) 743063, Fax (0541) 743141 Email: [email protected]

Nomor Lampiran Perihal

: S-55/PW17/1/2014 : Satu lembar : Laporan Realisasi Anggaran Bulan Desember 2013

7 Januari 2014

Yth. Direktur Jenderal Anggaran c.q. Direktur Anggaran I/II/III Jakarta

Sesuai

dengan

DIPA

tanggal

05

Desember

2012

No.

DIPA-

089.01.2.450692/2013 Satuan Kerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur, bersama ini kami sampaikan laporan realisasi anggaran tahun 2013 untuk bulan Desember 2013 sebagaimana terlampir.

Demikian kami disampaikan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,


Tembusan: Kepala Biro Keuangan BPKP

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2007 BULAN : NOVEMBER Satker/Kode Satker Provinsi Bagian Anggaran No. DIPA NO KODE 1

1

51

52 521111 521112 522111 523111 523121 521114 524111

3

450692 (Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur) 16 (Kalimantan Timur) 089 (Kanwil DJPb XIX Samarinda 0022/089-01,0/XIX/2007

JENIS BELANJA/MAK 3

511111 511129 512112 512211 2

: : : :

53

PAGU DIPA 4

REALISASI S/D BULAN LALU

REALISASI BULAN INI

REALISASI S/D BULAN INI

SISA DANA S/D BULAN INI

TOTAL

%

TOTAL

%

TOTAL

%

TOTAL

%

5

6 = (5/4)

7

8 = (7/4)

9 = (5+7)

10 = (9/4)

11 = 4-9

12 = (11/4)

BELANJA PEGAWAI

3.959.144.000

3.028.084.314

76,48

291.659.277

7,37

3.319.743.591

83,85

639.400.409

16,15

Bel. Gaji Dan Tunjangan PNS Bel. Uang Makan PNS Bel. Uang Honor Tidak Tetap Bel. Uang Lembur

3.432.674.000 290.400.000 223.110.000 12.960.000

2.756.266.314 140.850.000 118.016.000 12.952.000

80,30 48,50 52,90 99,94

253.665.277 12.840.000 25.154.000 -

7,39 4,42 11,27 -

3.009.931.591 153.690.000 143.170.000 12.952.000

87,68 52,92 64,17 99,94

422.742.409 136.710.000 79.940.000 8.000

12,32 47,08 35,83 0,06

BELANJA BARANG

2.646.142.000

1.244.969.812

47,05

319.857.074

12,09

1.564.826.886

59,14

1.081.315.114

40,86

Bel. Keperluan Sehari-hari Perkantoran Bel. Inventaris Kantor Bel. Langganan Daya dan Jasa Bel. Biaya Pemelih. Gedung dan Bangunan Bel. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Bel. Barang Tupoksi Bel. Perjalanan Biasa

82.850.000 5.025.000 283.152.000 119.170.000 151.360.000 51.125.000 1.953.460.000

69.578.381 141.893.223 26.996.500 74.103.908 38.774.200 893.623.600

83,98 50,11 22,65 48,96 75,84 45,75

3.578.146 28.400.882 9.425.000 41.229.006 1.969.000 235.255.040

4,32 10,03 7,91 27,24 3,85 12,04

73.156.527 170.294.105 36.421.500 115.332.914 40.743.200 1.128.878.640

88,30 60,14 30,56 76,20 79,69 57,79

9.693.473 5.025.000 112.857.895 82.748.500 36.027.086 10.381.800 824.581.360

11,70 100,00 39,86 69,44 23,80 20,31 42,21

997.132.000

793.714.500

79,60

6.917.500

0,69

800.632.000

80,29

196.500.000

19,71

669.632.000 327.500.000

466.664.500 327.050.000

69,69 99,86

6.917.500 -

1,03 -

473.582.000 327.050.000

70,72 99,86

196.050.000 450.000

29,28 0,14

7.602.418.000

5.066.768.626

66,65

618.433.851

8,13

5.685.202.477

74,78

1.917.215.523

25,22

BELANJA MODAL

533111 Bel. Modal Gedung dan Bangunan 532111 Bel. Modal Peralatan dan Mesin JUMLAH

An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen

Yono Andi Atmoko NIP. 060063514

KET 13

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2007 BULAN : OKTOBER Satker/Kode Satker Provinsi Bagian Anggaran No. DIPA NO

KODE

1

1

51

52 521111 521112 522111 523111 523121 521114 524111

3

450692 (Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur) 16 (Kalimantan Timur) 089 (Kanwil DJPb XIX Samarinda 0022/089-01,0/XIX/2007

JENIS BELANJA/MAK 3

511111 511129 512112 512211 2

: : : :

53

PAGU DIPA 4

REALISASI S/D BULAN LALU

REALISASI BULAN INI

REALISASI S/D BULAN INI

SISA DANA S/D BULAN INI

TOTAL

%

TOTAL

%

TOTAL

%

TOTAL

%

5

6 = (5/4)

7

8 = (7/4)

9 = (5+7)

10 = (9/4)

11 = 4-9

12 = (11/4)

BELANJA PEGAWAI

3.959.144.000

2.757.189.072

69,64

270.895.242

6,84

3.028.084.314

76,48

931.059.686

23,52

Bel. Bel. Bel. Bel.

3.432.674.000 290.400.000 223.110.000 12.960.000

2.500.591.072 125.630.000 118.016.000 12.952.000

72,85 43,26 52,90 99,94

255.675.242 15.220.000 -

7,45 5,24 -

2.756.266.314 140.850.000 118.016.000 12.952.000

80,30 48,50 52,90 99,94

676.407.686 149.550.000 105.094.000 8.000

19,70 51,50 47,10 0,06

BELANJA BARANG

2.646.142.000

1.146.338.035

43,32

98.631.777

3,73

1.244.969.812

47,05

1.401.172.188

52,95

Bel. Bel. Bel. Bel. Bel. Bel. Bel.

82.850.000 5.025.000 283.152.000 119.170.000 151.360.000 51.125.000 1.953.460.000

66.710.781 125.299.458 24.196.500 61.827.496 23.847.500 844.456.300

80,52 44,25 20,30 40,85 46,65 43,23

2.867.600 16.593.765 2.800.000 12.276.412 14.926.700 49.167.300

3,46 5,86 2,35 8,11 29,20 2,52

69.578.381 141.893.223 26.996.500 74.103.908 38.774.200 893.623.600

83,98 50,11 22,65 48,96 75,84 45,75

13.271.619 5.025.000 141.258.777 92.173.500 77.256.092 12.350.800 1.059.836.400

16,02 100,00 49,89 77,35 51,04 24,16 54,25

997.132.000

555.277.500

55,69

238.437.000

23,91

793.714.500

79,60

203.417.500

20,40

669.632.000 327.500.000

228.227.500 327.050.000

34,08 99,86

238.437.000 -

35,61 -

466.664.500 327.050.000

69,69 99,86

202.967.500 450.000

30,31 0,14

7.602.418.000

4.458.804.607

58,65

607.964.019

8,00

5.066.768.626

66,65

2.535.649.374

33,35

Gaji Dan Tunjangan PNS Uang Makan PNS Uang Honor Tidak Tetap Uang Lembur

Keperluan Sehari-hari Perkantoran Inventaris Kantor Langganan Daya dan Jasa Biaya Pemelih. Gedung dan Bangunan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Barang Tupoksi Perjalanan Biasa

BELANJA MODAL

533111 Bel. Modal Gedung dan Bangunan 532111 Bel. Modal Peralatan dan Mesin JUMLAH

An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen

Yono Andi Atmoko NIP. 060063514

KET 13

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2013 BULAN : DESEMBER 2013 Satker/Kode Satker Provinsi Bagian Anggaran No. DIPA

: : : :

NO KODE 1

JENIS BELANJA/MAK 3

1 511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511151 512211 512412 2 521111 521113 521114 521115 521119 521213 521219 522111 522112 522113 522151 523111 523121 524111 524113 3

450692 (Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur) 16 (Kalimantan Timur) 089 (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) DIPA-089.01.2.450692/2013 PAGU DIPA 4

REALISASI S/D BULAN LALU TOTAL % 5 6 = (5/4)

REALISASI BULAN INI TOTAL % 7 8 = (7/4)

REALISASI S/D BULAN INI 9 = (5+7)

PENGEMBALIAN JUMLAH NETTO S.D. S.D. BULAN INI BULAN INI

%

SISA DANA S/D BULAN INI TOTAL % 11 = 4-9 12 = (11/4)

BELANJA PEGAWAI

7.214.230.000,00

6.418.634.617,00

88,97

627.586.965,00

8,70

7.046.221.582,00

(5.327.775,00)

7.040.893.807,00

97,60

168.008.418,00

2,33

Bel. Gaji Pokok PNS Bel. Pembulatan Gaji PNS Bel. Tunj. Suami/Istri PNS Bel. Tunj. Anak PNS Bel. Tunj. Struktural PNS Bel. Tunj. Fungsional PNS Bel. Tunj. PPh PNS Bel. Tunj. Beras PNS Bel. Uang Makan PNS Bel. Tunj. Umum PNS Bel. Uang Lembur Bel. Pegawai Transito

4.890.087.000,00 113.000,00 320.236.000,00 107.824.000,00 162.230.000,00 536.900.000,00 132.696.000,00 271.327.000,00 580.672.000,00 90.710.000,00 120.744.000,00 691.000,00

4.459.684.960,00 78.574,00 287.899.274,00 94.966.118,00 141.980.000,00 470.395.000,00 100.056.011,00 247.363.680,00 475.081.000,00 83.590.000,00 57.540.000,00 -

91,20 69,53 89,90 88,08 87,52 87,61 75,40 91,17 81,82 92,15 47,65 -

362.832.300,00 6.991,00 24.663.308,00 8.031.416,00 13.510.000,00 38.760.000,00 6.696.850,00 23.032.100,00 79.850.000,00 7.100.000,00 63.104.000,00 -

7,42 6,19 7,70 7,45 8,33 7,22 5,05 8,49 13,75 7,83 52,26 -

4.822.517.260,00 85.565,00 312.562.582,00 102.997.534,00 155.490.000,00 509.155.000,00 106.752.861,00 270.395.780,00 554.931.000,00 90.690.000,00 120.644.000,00 -

(3.841.386,00) (14.129,00) (432.740,00) (900.000,00) (139.520,00) -

4.818.675.874,00 71.436,00 312.129.842,00 102.997.534,00 155.490.000,00 508.255.000,00 106.752.861,00 270.256.260,00 554.931.000,00 90.690.000,00 120.644.000,00 -

98,54 63,22 97,47 95,52 95,85 94,66 80,45 99,61 95,57 99,98 99,92 -

67.569.740,00 27.435,00 7.673.418,00 4.826.466,00 6.740.000,00 27.745.000,00 25.943.139,00 931.220,00 25.741.000,00 20.000,00 100.000,00 691.000,00

1,38 24,28 2,40 4,48 4,15 5,17 19,55 0,34 4,43 0,02 0,08 100,00

BELANJA BARANG

6.578.604.000,00

5.887.011.884,00

89,49

563.339.796,00

176,36

6.450.351.680,00

(1.207.300,00)

6.449.144.380,00

98,03

128.252.320,00

1,95

Bel. Keperluan Perkantoran Bel. Menambah Daya Tahan Tubuh Bel. Pengiriman Surat Dinas dan Pos Pusat Bel. Honor Operasional Satuan Kerja Bel. Barang Operasional Lainya Bel. Honor Output Kegiatan Bel. Barang Non Oprasional Lainnya Bel. Langganan Listrik Bel. Langganan Telpon Bel. Langganan Air Bel. Jasa Profesi Bel. Biaya Pemelih. Gedung dan Bangunan Bel. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Bel. Perjalanan Biasa Bel. Perjalanan Transport Dalam Kota

431.226.000,00 17.160.000,00 35.280.000,00 123.800.000,00 46.172.000,00 174.575.000,00 475.941.000,00 188.040.000,00 12.960.000,00 14.400.000,00 42.000.000,00 181.398.000,00 176.518.000,00 4.566.866.000,00 92.268.000,00

356.581.750,00 15.094.000,00 32.138.950,00 110.400.000,00 29.970.700,00 129.511.800,00 367.574.356,00 168.228.015,00 8.835.000,00 11.088.568,00 34.000.000,00 174.403.000,00 147.486.640,00 4.209.599.105,00 92.100.000,00

82,69 87,96 91,10 89,18 64,91 74,19 77,23 89,46 68,17 77,00 80,95 96,14 83,55 92,18 99,82

74.585.860,00 2.000.000,00 3.127.800,00 9.640.000,00 15.625.000,00 21.250.000,00 58.690.000,00 16.556.280,00 756.497,00 1.677.484,00 8.000.000,00 6.750.000,00 29.025.925,00 315.654.950,00 -

17,30 11,66 8,87 7,79 33,84 12,17 12,33 8,80 5,84 11,65 19,05 3,72 16,44 6,91 -

431.167.610,00 17.094.000,00 35.266.750,00 120.040.000,00 45.595.700,00 150.761.800,00 426.264.356,00 184.784.295,00 9.591.497,00 12.766.052,00 42.000.000,00 181.153.000,00 176.512.565,00 4.525.254.055,00 92.100.000,00

(1.207.300,00) -

431.167.610,00 17.094.000,00 35.266.750,00 120.040.000,00 45.595.700,00 150.761.800,00 426.264.356,00 184.784.295,00 9.591.497,00 12.766.052,00 42.000.000,00 181.153.000,00 176.512.565,00 4.524.046.755,00 92.100.000,00

99,99 99,62 99,96 96,96 98,75 86,36 89,56 98,27 74,01 88,65 100,00 99,86 100,00 99,06 99,82

58.390,00 66.000,00 13.250,00 3.760.000,00 576.300,00 23.813.200,00 49.676.644,00 3.255.705,00 3.368.503,00 1.633.948,00 245.000,00 5.435,00 41.611.945,00 168.000,00

0,01 0,38 0,04 3,04 1,25 13,64 10,44 1,73 25,99 11,35 0,14 0,00 0,91 0,18

299.000.000,00

295.920.000,00

98,97

-

-

295.920.000,00

-

295.920.000,00

98,97

3.080.000,00

1,03

199.000.000,00 100.000.000,00

197.900.000,00 98.020.000,00

99,45 98,02

-

-

197.900.000,00 98.020.000,00

-

197.900.000,00 98.020.000,00

99,45 98,02

1.100.000,00 1.980.000,00

0,55 1,98

14.091.834.000,00

12.601.566.501,00

89,42

1.190.926.761,00

8,45

##############

97,83

299.340.738,00

2,12

BELANJA MODAL 532111 Bel. Modal Peralatan dan Mesin 533121 Bel. Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan JUMLAH

###############

(6.535.075,00)

Kepala Perwakilan


KET 13

BAGIAN ANGGARAN 089. Jl. Letjen MT Haryono No Rawa Indah Samarinda 75124

Recommend Documents