Probo Socowibowo Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Jl. MT. Haryono No. 163 Malang

EVALUAS I P ERENCA NAAN REDIS T RIB US I TANAH O B YEK L ANDREFORM Probo Socowibowo Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Jl. MT. Haryono No. 163 Malang e-mail : [email protected]

Abstract: Planning Evaluation of Land Redistribution Land Reform Objects. The success or failure of the plan is ultimately determined by the evaluation is to see how far the existing plan can be implemented. The purpose is to describe the implementation of Planning Land Redistribution Object Landreform in accordance with the procedures appropriate to the target, determine the role of stakeholders in planning land redistribution object landreform, and to determine the barriers and support in carrying out plan land redistribution object landreform. This type of descriptive research using a qualitative approach, which is a type of research that revealed the problem it is in accordance with the reality on the ground. The results showed that in principle the implementation of landreform Object Land Redistribution in Malang in 2010 - June 2012, an increase in farmers' income, budgets and the need for adequate human resources. Keywords: evaluation, planning, land redistribution, landreform. Abstrak: Evaluasi Perencanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform. Keberhasilan atau kegagalan dari perencanaan pada akhirnya ditentukan oleh adanya evaluasi yaitu dengan melihat sejauhmana rencana yang ada dapat diimplementasikan. Tujuannya adalah mendeskripsikan Pelaksanaan Perencanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform sesuai prosedur serta tepat pada sasarannya, mengetahui peran stakeholder dalam Perencanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform, mengetahui hambatan dan pendukung dalam melaksanakan Perencanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform.Jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu jenis penelitian yang mengungkapkan permasalahan apa adanya sesuai dengan kenyataan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara prinsip pelaksaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Kabupaten Malang tahun 2010- Juni 2012, terjadi peningkatan pendapatan petani, perlunya anggaran dan SDM yang memadai. Kata Kunci : evaluasi, perencanaan, redistribusi tanah, landreform.

telah

PENDAHULUAN

digarap

penduduk

serta

tidak

Redistribusi tanah merupakan salah

diperlukan oleh Pemerintah untuk maksud

satu kebijaksanaan landreform, dimana

atau tujuan tertentu. Penerima redistribusi

obyek dari redistribusi tanah antara lain

tanah

adalah tanah-tanah kelebihan maksimum,

penggarap yang diakui oleh masyarakat

tanah-tanah bekas tanah partikelir, dan di

setempat

beberapa tempat tanah Negara bebas yang

telah menetapkan luas maksimum dan/atau

231

obyek

landreform

adalah

para

berupa pertanian. Pemerintah

Probo S., Evaluasi Perencanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform 232

minimum tanah yang dapat dipunyai oleh

pembangunan dan diantisipasi sejak dari

suatu keluarga atau badan hukum sesuai

awal perencanaan (Riyadi & Bratakusumah,

UU No.56/1960 tentang Penetapan luas

2004: 194-195). Akan tetapi pendekatan

tanah pertanian. Serta didalam Undang-

dari seluruh program direncanakan oleh

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

pemerintah, termasuk kegiatan- kegiatan

Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria

yang menyangkut kepentingan masyarakat.

mengisyaratkan agar tanah berfungsi sosial,

Ada

beberapa

permasalahan

oleh karena itu tanah pertanian harus

pertanahan di kabupaten malang seperti

dikerjakan secara aktif. Dalam mewujudkan

yang ditulis dalam Memoarema pada 19

itu,

Mei

maka

pemerintah

mengeluarkan

2012

menurut

catatan

Tim

kebijakan untuk melakukan pembatasan

Penyelesaian Permasalahan Tanah (TPPT)

tanah

Kabupaten Malang, saat ini ada 15 kasus

pertanian

dengan

Peraturan

Pemerintah No. 224 tahun 1961 jo.

tanah

Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1964.

berseteru dengan masyarakat.

Menurut Conyers dan Hills (1990: 3)

obyek

landreform,

semuanya

Menurut data secara garis besar

perencanaan adalah proses yang kontinyu,

penerima

terdiri dari keputusan atau pilihan dari

Landreform (TOL) di Pulau Jawa yang

berbagai cara untuk menggunakan sumber

merupakan daerah pertanian Nasional dapat

daya yang ada dengan sasaran untuk

dilihat tabel dibawah ini:

mencapai

tujuan

tertentu

di

masa

mendatang. Didalam penyusunan dokumen perencanaan

kalau

pelaksanaannya

dilihat

(arus

dari

sudut

tanah

obyek

Tabel 1 Redistribusi Tanah No

Propinsi

1

Banten DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DIY Jawa Timur

2

informasinya)

3

perencanaan dapat dibedakan menjadi dua

4

yaitu perencanaan sentralistik (top-down

5

planning) dan perencanaan desentralistik

redistribusi

6

2007 728

2008 6.785

Tahun 2009 1.500

2010 6.000

2011 1.000

0

0

0

0

0

7.719

18.319

20.000

18.500

17.500

1.132

6.512

6.000

5.000

9.000

300

186

0

100

325

13.973

18.436

20.000

15.000

9.000

(bottom-up planning). Maka dalam proses

Sumber BPN RI (2012) Dalam tulisan ini akan memaparkan

perencanaan pembangunan, berbagai orang

beberapa hal yaitu bagaimana proses serta

dan kelompok masyarakat dipastikan akan

Perencanaan Program Redistribusi Tanah

terlibat, baik secara langsung maupun tidak

Obyek Landreform di Kabupaten Malang;

langsung.

perlu

peran stakeholder dalam Perencanaan

diperhatikan dan diakomodir dalam proses

Redistribusi Tanah Obyek Landreform;

Kesemuanya

itu

233 Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, Volume 13, Nomor 2, Nopember 2012, hlm. 231-246

faktor- faktor yang mendukung dan

demikian

menghambatan dalam proses Perencanaan

pandangan yang menyatakan bahwa

Program

Obyek

evaluasi dapat dilakukan pada seluruh

bertujuan

periode kegiatan; artinya bisa dilakukan

memberikan masukan kepada akademisi,

pada saat kegiatan belum dilaksanakan

praktisi, maupun pakar dan pejabat Badan

(masih dalam tahap persiapan), evaluasi

Pertanahan

dapat

pada saat kegiatan berjalan, dan setelah

menjadi titik tolak dalam menentukan

kegiatan dilaksanakan. Asep Suryahadi

perencanaan atau kebijakan redistribusi

(2007) dalam Bappenas (2007: 81)

tanah obyek landreform.

evaluasi yang baik dari suatu program

Redistribusi

Landreform.

Tanah

Tulisan

Nasional

ini

sehingga

secara

menuntut TINJAUAN PUSTAKA

beberapa

ada

persyaratan.

Komponen-komponen yang perlu ada

Evaluasi

agar evaluasi dapat berjalan dengan baik

Istilah evaluasi mempunyai arti yang saling berhubungan yang menunjuk kepada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program (Ekawati, 2009: 90). Bentuk ilmiah Suchman dalam Jones dalam Ekawati (2009:

konseptual

110)

mengemukakan

untuk

penelitian evaluasi sebagai berikut: (1) Mengidentifikasi

tujuan

yang

akan

dievaluasi; (2) Menganalisis masalah

dan mencapai hasil yang diinginkan adalah: Evaluasi menjadi bagian integral dari

desain

program;

Evaluasi

direncanakan dengan baik sejak awal; Pelaksanaan dukungan

evaluasi dari

mendapat

seluruh

pemangku

kepentingan; Evaluasi menjadi bagian dari tanggung jawab pemimpin program; Evaluasi memperoleh alokasi sumber daya yang memadai.

melalui kegiatan; (3) Mendeskripsikan dan standarisasi kegiatan; (4) Mengukur

Perencanaan

perubahan yang terjadi; (5) Menetapkan

Jawaharlal

Nehru

dalam

Riyadi

apakah terjadi perubahan hak kegiatan

(2004: 2) mendefinisikan , “Planning is

atau beberapa kasus lain; (6) Beberapa

the exercise of intelligence to deal with

indikasi tentang daya tahan terhadap

facts and situation as they are and find a

dampak.

way

Riayadi (2004: 268) evaluasi

dilakukan

menjelaskan pada

to

perencanaan

solve

problem.”

merupakan

Artinya, penetapan

akhir

intelegensia untuk mengolah fakta-fakta

pelaksanaan suatu program. Namun

dan situasi apa adanya dan menemukan


suatu cara untuk memecahkan masalah-

dan keijakan; untuk

masalah.

revisions

Evaluasi

perencanaan

adalah

needed

mengidentifikasi untuk

merespon

perubahan kondisi regional dan local; dan

penilaian yang sistematis pada aspek

menyediakan

lingkungan, social, ekonomi, fiscal, dan

kecenderungan dan kondisi . Langkah

implikasi infrastruktur pada guna lahan

pertama dalam merancang monitoring dan

dan rencana pengembangan. Dalam teori

evaluasi adalah memilih tujuan rencana.

evaluasi

merupakan

Langkah kedua yaitu mengidentifikasi

kuantitatif

dari

perbandingan

alternative-

alternatif

sumber

informasi

data,

memilih

pada

data

yang

rencana pada hasil yang actual atau

dikumpulkan, dan establish koleksi dan

potensial dari tujuan dan sasaran yang

recording prosedur”.

dipilih (Kaiser, et al, 1995). Kaiser, et al, (1995: 10) menjelaskan ada dua tipe evaluasi

perencanaan

yaitu

evaluasi perencanaan merupakan alat merancang

dan

membuat

keputusan. Perencana dapat menggunakan evaluasi

untuk

alternative

desain

peningkatan”,

membandingkan dan

Kedua

menyarankan postadoption

monitoring dan evaluasi “Setelah rencana guna

lahan

diadopsi

diimplementasikan

kemudian

untuk

melihat

bagaimana perencanaan dapat berjalan pada prakteknya. Monitoring dan evaluasi merupakan proses untuk mengumpulkan informasi

pada

hasil/outcome

dari

implementasi rencana guna lahan dan program manajemen pengembangan. Hal tersebut

digunakan

untuk

Landreform adalah distribusi dan atau

Pertama

preadoption evaluation ”Sebelum adopsi,

untuk

Landreform

mengukur

progres dalam pencapaian tujuan, sasaran,

redistribusi

tanah

obyek

landreform

kepada penerima manfaat (petani miskin) atau kelompok sasaran (target group) guna meningkatkan kepemilikan aset tanah. Landreform merupakan strategi politik agraria

yang

perseteruan

dilatar

belakangi

beberapa

oleh

kepentingan,

terutama kepentingan para petani tak bertanah melawan kepentingan para tuan tanah. Kepentingan dari dua golongan ini muncul pula di tingkat elite kenegaraan, dimana terbentuk tiga golongan yaitu golongan

radikal

yang

mengusulkan

pembagian tanah berdasar prinsip “tanah bagi

mereka

yang

benar-benar

menggarapnya”. Sedangkan mereka yang memiliki

tanah

luas

adalah

telah

melakukan penghisapan terhadap manusia lainnya (Fauzi, 1999: 34).


Menurut Abu Zarin, dkk. (1994: 1) menerangkan

landreform

diperkenalkan neoklasik

dengan

adanya

sesuai

dengan

daya

kesanggupan dan kemampuannya.

teori

Untuk pelaksanaan Landreform di

teori

Indonesia adalah ”...bahwa Landreform

neoklasik). Dengan

bertujuan : ”agar masyarakat adil dan

(dikenal

pembangunan

telah

berencana

dengan

kemajuan teknologi di arena pertanian dan

makmur

industri, land reform dapat terkait dengan

khususnya taraf hidup meninggi dan taraf

pengembangan

ekonomi

yang

sering

hidup seluruh rakjat djelata meningkat”.

diidentifikasi

dengan

pertumbuhan

Selandjutnja landreforn bertudjuan untuk :

ekonomi yang adalah tingkat tahunan rata-

”memperkuat rakjat Indonesia terutama

rata peningkatan output riil per kapita.

kaum tani ”( Harsono, 1999: 143).

Landreform

harus

terselenggara

Tanah

perubahan struktur pra-reformasi untuk

ditegaskan

mendukung layanan yang kredit pertanian,

Landreform adalah Tanah Negara dengan

pemasaran, penelitian dan penyuluhan,

status clean and clear, baik secara yuridis

pasokan

maupun secara fisik. Pengertian secara

pengolahan

dan

penyimpanan.

yang

diusulkan

dan

dengan

masukan,

disertai

dapat

sebagai

untuk

Tanah

Obyek

yuridis artinya tidak ada keberatan atau

Sedangkan Harsono (1999), land

“claim” dari pihak lain, tidak dalam

reform dalam arti luas disebut dengan

sengketa dan konflik; secara fisik artinya

“agrarian reform”, di Indonesia meliputi

jelas batas-batasnya tidak overlap atau

lima program

tumpang

yaitu : (1)Pembaruan

tindih

atau

berada

dalam

hukum agraria; (2) Penghapusan hak-hak

kawasan hutan atau tanah yang telah

asing dan konsesikolonial atas tanah; (3)

dilekati oleh suatu hak.

Penghapusan penghisapan feodal secara berangsur-angsur; mengenai tanah

pemilikan

serta

(4)

Perombakan

dan

hubungan

penguasaan

hukum

yang

bersangkutan dengan penguasaan tanah; (5) Perencanaan persediaan, peruntukan dan penguasaan bumi, air dan kekeayaan alam yang terkandung di dalamnya secara

Redistribusi Tanah Redistribusi dalam Bahasa Indonesia berasal dari kata distribusi, dalam kamus umum

Bahasa

Poerwadarminta

Indonesia (1976:

susunan

254)

berarti

pembagian barang-barang dsb kepada orang banyak atau beberapa tempat. Redistribusi

Tanah

merupakan

suatu

program pembagian tanah pertanian yang


adil dan merata atas sumber penghidupan petani (berupa tanah) tanpa menimbulkan

Gambar 2.1 Ilustrasi Bagan Pelaksanaan Redistribusi Tanah Sumber: Juknis BPN RI (2012)

perbedaan pemilikan tanah yang besar. Menurut

Gunawan

Wiradi

(1998)

Subyek

redistribusi

tanah

obyek

redistribusi adalah mencakup pemecahan

landreform adalah penduduk miskin di

dan penggabungan satuan-satuan usaha

perdesaan yaitu petani miskin. Penduduk

tani, dan perubahan skala kepemilikan.

miskin dalam kategori ini dapat dimulai

Istilah redistribusi tanah ini ditujukan

dari yang di dalam lokasi ataupun yang

pada lahan pertanian yang akan dibagi-

terdekat

bagikan (redistribusi) kepada yang berhak

kemungkinan untuk melibatkan petani

yaitu tanah yang berasal dari tanah

miskin dari daerah lain.

kelebihan dari batas maksimum (tanah

METODE PENELITIAN

surplus),

KAKANWIL BPN PROPINSI (Penanggung Jawab Kegiatan Redistribusi TOL)

tanah

absentee,

tanah-tanah

dengan

menggunakan

tanah lain yang dikuasai langsung oleh

Fokus

KAKANTAH KAB/KOTA (Penanggung Jawab Redistribusi TOL di Kantah Kab/Kota)

dan

dibuka

Peneliti akan berkecimpung dalam

swapraja dan bekas swapraja serta tanahKEPALA BIDANG P DAN PP Koordinator Kegiatan Redistribusi TOL

lokasi,

pendekatan

penelitian

kualitatif.

pada

evaluasi

negara. Adapun gambar ilustrasi bagan

perencanaan redistribusi tanah obyek

pelaksanaan redistribusi tanah adalah:

landreform di kabupaten malang yaitu;

KEPALA BIDANG SPP Koordinator Pengukuran dan Pemetaan

SEKRETARIS Kepala Seksi LR Kanwil BPN Propinsi

TIM PELAKSANA Koordinator : Kepala seksi P dan PP Kantah Kab/Kota

evaluasi mekanisme perencanaan program redistribusi

tanah

Kabupaten

Malang;

obyek

landreform

keterlibatan

dari

stakeholder dalam proses perencanaan program

SEKRETARIS TIM PELAKSANA Kepala Sub Seksi LR dan KT di Kantah Kab/Kota

redistribusi

tanah

obyek

landreform; Faktor-faktor yang menjadi mendukung maupun menghambat dalam perencanaan program redistribusi tanah

SATGAS Pengukuran dan Pemetaan Swakelola/Pihak Ke-3

SATGAS Inventarisasi dan Identifikasi

SAT GAS Administr asi

obyek

landreform

pada

tanah-tanah

pertanian di Kabupaten Malang. PEMBAHASAN Kabupaten Malang merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang tergolong

memiliki

tingkat

aktifitas

ekonomi yang cukup tinggi, hal ini terlihat


dari

perkembangan

jumlah

Produk

Malang yang dalam 5 tahun terakhir selalu

Domestik Regional Bruto Atas Dasar

masuk 5 besar di Jawa Timur.

Harga Berlaku (PDRB ADHB) Kabupaten Tabel 2 Penduduk Kabupaten Malang Uraian

Satuan

2008

2009

2010

2011

Luas Wilayah

Km²

3.518,72

3.518,72

3.518,72

3.518,72

Jumlah Penduduk - Laki-Laki - Perempuan Pertumbuhan Penduduk Kepadatan Penduduk

Jiwa Jiwa Jiwa

2.413.779 1.227.297 1.186.482

2.443.609 1.227.880 1.215.729

2.447.051 1.232.841 1.214.210

2.466.277 1.239.857 1.226.420

Prensen

0,51

1,24

0,14

0,51

Jiwa/Km²

686

694

695

701

Sumber : BPS Kabupaten Malang Kantor Malang

Pertanahan

merupakan

dibawah

to measure the effects of a program

Kabupaten

instansi

vertikal

pusat

Badan

pemerintah

Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan memiliki lahan tanah kantor seluas

againts the goals it set out to accomplish as a means of contributing to subsequents decision making about the program and improving future programming” (Weiss, 1972: 4). Perencanaan adalah sebuah cara

3.250 M² dan memiliki jumlah pegawai sebanyak 72 pegawai yang terdiri dari 21 pejabat yang membawahi 51 staf yang membantu tiap seksi-seksinya atau bidang dan dari 51 staf,10 orang merupakan staf

berpikir yang berorientasi pada masa depan dengan menggunakan metode dan sistematika yang rasional. Perencanaan dalam arti seluas-luasnya adalah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara

pengukuran dan pemetaan.

sistematis yang akan dilakukan untuk Evaluasi

Mekanisme

Perencanaan

mencapai tujuan tertentu. 2)

yang

Soekartawi

Program Redistribusi Tanah Obyek

(1990:

menyatakan

bahwa

Landeform

perencanaan sebenarnya merupakan suatu

Tujuan penelitian evaluasi adalah

proses yang berkesinambungan dari waktu

untuk mengukur dampak dari program

ke waktu dengan melibatkan kebijakan

yang

(policy)

terhutang

dengan

tujuan

yang

dan

pembuatan

keputusan

ditetapkan untuk mencapai sebagai sarana

berdasarkan sumberdaya yang tersedia

memberikan

setelah

dan disusun secara sistematis. Sebuah

tanggal pengambilan keputusan tentang

mekanisme perencanaan amat diperlukan

program dan meningkatkan program masa

sebagai

depan, “Purpose of evaluation research is

kegiatan

kontribusi

bagi

indikator dengan

keberhasilan

suatu

maksud

untuk


memperbaiki rangkaian kejadian atau

Nasional RI melalui Kantor Wilayah BPN

permasalahan

Propinsi Jawa Timur.

yang

ada

dengan

meningkatkan efisiensi dan rasionalitas, membantu

atau

pasar,

bersama antara Kantor Wilayan BPN

merubah atau memperluas pilihan- pilihan

Propinsi dan Kantor Pertanahan. Pada

menuju kesejahteraan bagi masyarakat.

prinsipnya fungsi utama Kanwil BPN

Dalam

menggantikan

Namun, kegiatan ini dilaksanakan

proses

mekanisme

Propinsi adalah koordinasi, pembinaan


dan

landreform

(termasuk

Kabupaten

pada

Kantor

Malang

Pertanahan menentukan

pengawasan

sedang

serta

monitoring Kantor

pengendalian dan

evaluasi),

Pertanahan

adalah

perencanaan Redistribusi Tanah Obyek

pelaksana di lapangan. Sesuai dengan

Landreform itu berdasarkan penegasan

kewenangannya, Kepala Kantor Wilayah

dari Surat Keputusan yang dikeluarkan

BPN

oleh instansi terkait dan diketahui oleh

Pertananahan bertanggung jawab atas

Dirjen Agraria yang sekarang disebut

keberhasilan kegiatan ini di wilayah

Badan Pertanahan Nasional Republik

kerjanya. Tim Pelaksana oleh Kepala

Indonesia,

Kantor Pertanahan Kabupaten Malang

sehingga

bisa

mengetahui

Propinsi

dan

selaku

obyek

di

redistribusi tanah objek landreform dan

juga

tim pelaksana dipimpin oleh Kepala Seksi

berlandasan pada berbagai peraturan yang

Pengaturan dan Penataan Pertanahan,

berfungsi sebagai payung hukum maupun

sekaligus penanggung jawab di lapangan,

pedoman dalam proses perencanaan dan

dan beranggotakan para Kepala Seksi

pelaksanaan,

lainnya

Kabupaten

ini

Malang

sehingga

tersedia

Malang

tidak

terjadi

yang

jawab

Kantor

seberapa besar potensi sumberdaya tanah Landreform

penanggung

Kepala

bertanggung

kegiatan

jawab

di

sengketa dan tumpang tindih masyarakat

bidangnya masing-masing sekretaris Tim

dengan pihak pemerintah maupun swasta.

Pelaksana adalah Kasubsi Landreform dan

Mekanisme perencanaan tahunan Program

Konsolidasi

Redistribusi Tanah Obyek Landreform

Pelaksana, dapat dibentuk satuan-satuan

yang dilakukan di Kantor Pertanahan

tugas yang terdiri dari: (1) Satuan Tugas

Kabupaten Malang harus melihat dari

Inventarisasi

angaran DIPA tahun yang sudah berjalan

tugasnya melakukan inventarisasi dan

yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan

identifikasi

Tanah.

dan

Di

bawah

Identifikasi,

Tim

yang

penerima manfaat (subjek)

dan tanah yang digarapnya (objek); (2)


Satuan Tugas Pengukuran dan Pemetaan,

yang menjadi persyaratan usulan maupun

yang tugasnya melakukan pengukuran dan

untuk melengkapi usulan (foto copy buku

pemetaan tanah obyek landreform; (3)

tanah bila merupakan tanah bekas tanah

Satuan Tugas Tata Usaha, yang tugasnya

hak, dsb). Dalam

melakukan

penguasaan dan pemilikan tanah kiranya

kegiatan

ketatausahaan

termasuk penyiapan surat keputusan dan

harus

keuangan.

penggunaan tanah berencana (Land Use

Sebelum semuanya itu dilakukan

dilakukan

mengatur masalah

berdasarkan

prinsip

Planning), yang didasarkan pada kondisi

tetapi ada beberapa tahapan penyusunan

sekarang

yang dilakukan kantor pertanahan melalui

pemikiran dimasa yang akan datang

bidang

(Future View).

pengaturan

dan

penataan

pertanahan, dengan mengumpulkan data

(Existing

Perencanaan

Redistribusi

TOL

pada

dengan

telah

Malang memiliki tujuan agar masyarakat

berjalan, sehingga bisa disusun rencana

(petani miskin) dan pemegang HGU

redistribusi

(Pihak Swasta) dapat bekerja sama dalam

tahun

tanah

yang

obyek

landreform.

Pertanahan

dan

dari kepala desa setelah itu disesuaikan anggaran

Kantor

Condition)

Adapun beberapa hal dalam menetukan

mengelola

tanah negara ditetapkan menjadi obyek

ekonomi daerah serta sampai tingkat

Landreform

masuk

nasional. Perencanaan Redistribusi Tanah

kedalam rencana anggaran tahun yang

Obyek Landreform di Kantor Pertanahan

akan datang. Maka diperlukan beberapa

Kabupaten Malang yang sudah berjalan

tahapan rencana tanah negara menjadi

selama 2,5 tahun dari perencanaan 5

obyek Landreform di kantor pertanahan

tahun, dari tahun 2010- Juni 2012 terdapat

kabupaten malang yaitu :

7 kecamatan 15 desa dengan jumlah Kartu

sehingga

Kepala

dapat

Kantor

Pertanahan

Kabupaten mengajukan usulan penegasan

tanah

untuk

Kabupaten

kepentingan

Keluarga 8.838 yang jumlah bidang mencapai 11.159 sebesar 23.194.934 M².

tanah yang dikuasai langsung oleh Negara

Pertanahan

kabupaten

pertengahan

tahun

malang

menjadi Tanah Obyek Landreform kepada

pada

Kepala

Nasional

mencapai 37%-40% dari target lima tahun

Kepala

sesuai renstra 2010-2014 yaitu tahun 2010

Pertanahan

sebanyak 5.875 bidang dan tahun 2011

Republik Kantor

Badan

Pertanahan

Indonesia Wilayah

melalui Badan

4.284

bidang.

2012

baru

Nasional Propinsi, dengan melampirkan

sebanyak

Berdasarkan

dokumen, data dan berkas-berkas baik

informasi–informasi sebelumnya (hasil


interview), tampaknya indikator evaluasi

program dilaksanakan berdasarkan hasil

yang dipakai dari unsur Pemerintah Pusat,

survei atau kajian yang tidak melibatkan

masih kurang proporsional, karena lebih

masyarakat

dominan

menyentuh kebutuhan praktis masyarakat

pada

sedangkan

penilaian

indikator

kuantitatif,

yang

bersifat

yang

secara

berarti,

sesuangguhnya,

(3)

(4)

tidak

masyarakat

kualitatif tidak diperhatikan. Oleh karena

cenderung menjadi pelaksana, kurang

itu kantor pertanahan memberi usulan dan

menikmati dan memiliki.

laporan yang dilakukan hanya sebatas

Sedangkan

pemenuhan

atau

Widagdo

standar

(2008: 6) ada beberapa syarat yang harus

formalitas program pembangunan seperti

dipenuhi sehingga perencanaan dapat

yang telah dipersyaratkan dalam petunjuk

dikatakan baik salah satunya adalah hasil

pelaksanaan

yang

demi

kombinasi antara perencanaan top down

melengkapi

kecukupan

administrasi

and bottom up, Perencanaan yang disusun

dokumen

mencukupi

menurut

ada

program

serta

agar

dipertanggungjawabkan administratif

dalam

dapat

harus didasarkan pada data yang akurat

secara

dan telah melalui tahapan uji coba.

mekanisme

Evaluasi perencanaan program bertujuan

pengelolaan program. Dalam

agar para evaluator mendapat kejelasan

beberapa

wawancara

dan mengetahui tentang asumsi, nilai dan

tentang tahapan penyusunan serta proses

gambaran

Perencanaan Redistribusi Tanah Obyek

ataupun

Landreform

Pertanahan

proses

Kabupaten Malang lebih menggunakan

design.

prinsip perencanaan Top-Down sedangkan

Keterlibatan Stakeholder

prinsip

di

Kantor

perencanaan

tujuan tidak

yang

dimaksudkan

dimaksudkan

perencanaan

dan

kedalam

penyusunan

Bottom-Up

Perangkat desa sebagai lembaga

digunakan tetapi tidak dapat maksimal

pelayanan publik yang lebih dekat kepada

sehingga untuk mencapai target lima

masyarakat

tahun dari 2010-2014 akan sulit untuk

wewenang dalam penentuan meneruskan

mencapainya.

keinginan masyarakatnya. Dalam proses

Faoqi dalam Salikin (2007: 101),

pelaksanaan

khusunya

dan

redistribusi

memilik

tanah

obyek

pendekatan topdown memiliki banyak

landreform di Desa, bisa berjalan lancar

kelemahan

program

antara lain adanya bantuan dari mediator.

pembangunan lebih banyak direncanakan

Yang dimaksud mediator dalam proses

oleh lembaga penyusun program, (2)

redistribusi

yaitu

(1)

tanah

obyek

landreform


tersebut

yakni pemerintah desa dan

kecamatan (stakeholder). Peran

dari

masing-masing

stakeholder sangat berpengaruh dalam penyelesaian masalah tanah di desa. Sebagai

contoh

beberapa

peran

Dilihat gambar 5.1 menurut sitorus

stakeholders selain aparatur desa dalam

(2002: 61) dominasi penguasaan sumber-

rangka access reform/ Pasca Redistribusi

sumber agraria itu pada satu pihak subyek,

TOL:

Pertanian:

yaitu pada swasta (tipe kapitalis), atau

Departemen

rumah tangga komunitas (tipe populis/neo

Kehutanan/ Dinas Kehutanan; Kementrian

populis), atau pemerintah (tipe sosialis)

Negara

kemudian

Departemen/

Penyuluh

Dinas

pertanian;

UKM;

Departemen/

Dinas

memun

culkan

hubungan-

Pekerjaan Umum; LSM (NGOs) dan

hubungan sosial agraris yang berbeda

Organisasi

antara satu dan lain tipe struktur agraria.

Petani

(Pos);

Lembaga

keuangan; Pihak swasta (dunia usaha).

Sedangkan

menurut

Conyers

Peran stakeholder penting bagi

(1994:154-155) ada tiga alasan mengapa

terlaksananya perencanaan yang bertujuan

partisipasi masyarakat mempunyai sifat

menuntaskan kemiskinan pada petani

sangat

penggarap maupun buruh tani. Dengan

partisipasi masyarakat merupakan suatu

tujuan

aktor/

alat guna memperoleh informasi mengenai

subyeknya adalah masyarakat. Selain

kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat

masyarakat sebagai pendukung dalam

setempat,

proses perencanaan,

program

pembangunan

yang

pelaksanaan dan

penting,

yang

yaitu:

tanpa

pembangunan

“Pertama,

kehadirannya serta

proyek-

pengawasan, keterlibatan stakeholder juga

proyek akan gagal. Kedua, masyarakat

merupakan salah satu bentuk partisipasi

akan lebih mempercayai proyek atau

dalam perencanaan pembanguan yang

program

memiliki nilai penting dalam demokrasi,

dilibatkan dalam proses, persiapan dan

Komunitas

masyarakat

masih

Sumber: Sitorus obyek/sasaran (2002)

dianggap

sebagai

yang akan dibangun. Sumber

Swasta

Keterangan: Hubungan teknis Agraria Hubungan Sosial Agraria Gambar 5.1. Lingkup Hubungan Agraria

jika

merasa

perencanaannya, karena mereka akan lebih

mengetahui seluk-beluk proyek

tersebut Pemerintah

pembangunan

dan

akan

memiliki

terhadap

Ketiga,

timbul

mempunyai proyek anggapan

rasa

tersebut. bahwa

merupakan suatu hak demokrasi bila


masyarakat

dilibatkan

dalam


pembangunan

masyarakat

mereka

merencanakan dengan melihat anggaran

sendiri”.

yang telah berjalan sebagai pembanding

Faktor-faktor yang Mendukung dan

rencana kedepan, dalam hal ini anggaran

Menghambat

tiap tahunnya selalu tidak sesuai dengan

Untuk

saat

ini

masalah

dan

yang diharapkan. Selain anggaran ternyata

hambatan yang dihadapi selama kegiatan

jumlah sumberdaya staf yang kurang

Redistribusi Tanah Objek Landreform di

mendukung terlaksananya perencanaan


redistribusi dengan maksimal. Faktor yang

dari segi lapangan adalah dalam proses

menghambat dalam Interen perencanaan

pengecekan ke lapangan yang disebabkan

redistribusi

oleh kondisi geografis Kabupaten Malang.

adalah menyangkut dana serta kondisi

Bentuk Topografi Kabupaten Malang

lapangan dan staf.

yang tidak hanya berupa dataran rendah, dimana

menjadi

diperkuat,

dalam

pengecekan

lapangan.

obyek

landreform

Dalam konteks otonomi daerah,

akan tetapi juga pegunungan dan pantai kendala

tanah

pemerintah

daerah

namun

aspek

semankin Landreform

secara umum masih menjadi kewenangan

Meskipun redistribusi tanah telah

dari pusat. Lebih ironisnya, pemerintah

direcanakan sudah cukup lama tapi pada

lokal yang lebih berpihak kepada pihak

kenyataannya

investor

mengalami

kendala

meskipun

ada

kesenjangan harapan,

program

ini

atau

banyak hambatan

mendukung.

antara

disebabkan

Adanya

kenyataan karena

dan adanya

swasta,

cenderung

menjadi

makelar untuk penyediaan tanah bagi mereka,

landreform

merupakan

ide

yang

jelas

bukan

menguntungkan

untuk meraih investor, retribusi dan

beberapa kendala yang menjadi faktor,

pendapatan

terlepas apakah faktor itu disadari atau

belakang pendidikan yang kurang, serta

tidak. Sehingga apa yang hendak dicapai

pengetahuan tentang penting sertipikat

dengan program semua tidak sesuai

menjadi

dengan yang diharapkan. Namun ada juga

Faktor yang menghambat dalam Ekstern

faktor yang menunjang terlaksananya


makanya dalam uraian pada sub bab ini

landreform

adalah

menyangkut

akan

pendidikan

masyarakat,

keterbatasan

dijelaskan

faktor-faktor

yang

menjadi kendala dan mendukung tersebut.

daerah.

kendala

Ditambah

dalam

latar

masyarakat.

waktu serta pemerintah daerah.


Ada

beberapa

faktor

yang

pada tahun berjalan maupun tahun yang

menghambat dan ada pula faktor yang

akan datang. Pentingnya pemanfaatan

mendukung dalam Interen perencanaan

Database bagi suatu organisasi baik skala

Redistribusi TOL khususnya. Sedangkan

besar

faktor yang dapat mendukung dalam

organisasi/perusahaan baik itu skala kecil,

Interen perencanaan Redistribusi TOL

menengah

adalah faktor loyalitas dan faktor sistem

menggunakan sistem informasi untuk

yang digunakan. faktor yang mendukung

membantu kegiatan operasionalnya.

maupun

kecil.

Saat

maupun

ini

besar

tiap

sudah

dalam Ekstern perencanaan redistribusi tanah obyek landreform, khususnya faktor yang dapat mendukung dalam Ekstern perencanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform adalah faktor pendidikan sehingga masyarakat mengerti dengan sendirinya dan faktor sadarnya masyarakat

garis

besar

proses

pengolahan data Redistribusi itu sendiri tidak ada masalah dan hambatan yang besar di Kantor Pertanahan khususnya pada Seksi Pengaturan dan Penataan, akan tetapi

masalah

muncul

pada

pihak

pemohon yang dikarenakan keterlambatan dalam kelengkapan data-data, sehingga menghambat jalannya proses redistribusi. Dalam

meningkatkan

serta

membuat perencanaan dapat lebih baik dan

sesuai

yang

diharapkan

maka

diperluakan suatu data pendukung atau database sehingga dapat mempermudah dalam

implementasikan

mengevaluasi

suatu

Kesimpulan 1. Dalam

perencanaan

pertanahan

dikantor

Kabupaten

Malang

menggunakan pendekatan bottom-up dan top-down partisipatif namun lebih didominasi oleh pendekatan top-down.

untuk kehidupan kedepan. Secara

KESIMPULAN

serta

perencanaan

Redistribusi Tanah Obyek Landreform

Indikator evaluasi yang dipakai dari unsur

masih

kurang

proporsional,

karena lebih dominan pada penilaian kuantitatif, sedangkan indikator yang bersifat kualitatif tidak diperhatikan. Oleh karena itu dalam memberi usulan dan laporan yang dilakukan hanya sebatas pemenuhan atau mencukupi standar

formalitas

pembangunan

seperti

program yang

telah

dipersyaratkan. 2. Jumlah sumber daya manusia kantor yang sudah berumur sehingga proses pengukuran Redistribusi Tanah Obyek Landreform

tidak

dapat

mencapai

jumlah optimal ditambah bersamaan dengan sertipikasian PRONA, UKM,


Nelayan, Larasita, Kegiatan Rutin dan

dalam rangka access reform/ Pasca

sumberdaya

tenaga

Redistribus sangat dibutuhkan agar

perencanaan yang kurang kuantitas dan

ekonomi masyarakat dapat meningkat

kualitasnya.

dengan cepat. Kegiatan Redistribusi

manusia

3. Perencanaan Redistribusi Tanah Objek

Tanah Objek Landreform melibatkan

Landreform bukanlah kegiatan tunggal,

banyak pihak, dalam hal ini Kantor

yang secara garis besar terdiri dari

Pertanahan

serangkaian sub kegiatan yang meliputi

kegiatan

kegiatan Penegasan Tanah Negara

kegiatan

menjadi

diterbitkannya Sertipikat.

Objek

Landreform

(Pra

Redistribusi), Redistribusi dan Akses Reform (Pasca Redistribusi).

yang dari

awal

pelaksanaan

sampai

akhir

yaitu

7. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui

4. Kegiatan Redistribusi tanah pada tahun

memprakarsai

tentang

proses

dan

prosedur sertipikat redistribusi tanah

2010 sampai Juli 2012 di kabupaten

obyek

Malang

menimbulkan masalah ketidak sadaran

sebanyak

11.159

bidang

dengan 23.194.934 M² di 7 Kecamatan,

akan

yaitu

tertulis.

Ampelgading,

Sumbermanjing

Wetan,

Tirtoyudo,

Landreform

pentingnya

sehingga

pengakuan

hak

Bantur,

Singosari, Donomulyo,dan Kecamatan

Saran

Wonosari.

1. Didalam

5. Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek

mekanisme

pelaksanaan,

perencanaan,

pengelolaan

Landreform yaitu tanah-tanah yang

serta

berasal dari kelebihan

sebaiknya dirancang kembali sehingga

maksimum,

monitoring

dan

program

tanah absentee, serta tanah swapraja

mampu

dan bekas swapraja, Surat Keputusan

terselenggaranya pembangunan yang

penegasan oleh pihak yang berwenang

menempatkan

masyarakat

yang beralih kepada negara dan tanah-

aktor/subyek

pembangunan

tanah lain yang langsung dikuasai oleh

menggunakan indikator yang lebih

negara.

lengkap,

6. Peran Stakeholder desa dibutuhkan

penilaian

membuka

evaluasinya

tidak

peluang

hanya

kuantitatif,

bagi

sebagai serta

berdasarkan akan

tetapi

sebagai jembatan antara masyarakat

indikator kualitatif juga diperlukan

dan pemerinta ( BPN kabupaten) serta

serta adanya transparansi kelanjutan

peran stakeholders selain aparatur desa

program yang dilaksanakan sehingga


tidak terjadi pengurangan anggaran

pertumbuhan

secara sepihak tanpa pemberitahuan

ketersediaan lahan pertanian, sehingga

sebelumnya.

kebutuhan akan lahan pertanian akan

2. Peningkatan

sumberdaya

manusia

sangat

penduduk

signifikan

di

dengan

masa

depan

melalui perekrutan/ pengadaan dan

khususnya dalam masyarakat agraris.

memberikan pendidikan atau pelatihan

5. Perlu pembinaan dan sosialisasi secar

terhadap aparatur terkait dengan bidang

terus menerus tentang redistribusi tanah

perencanaan dan pengukuran, sehingga

obyek

bisa mendukung kebutuhan kantor

pendaftaran kepada masyarakat.

pertanahan kabupaten malang.

serta

proses

6. Peran stakeholder harus ditingkatkan

3. Mengenai Redistribusi Tanah Objek Landreform

Landreform

misalnya kemitraan yang kuat dengan

meskipun telah diatur

perusahaan swasta maupun BUMN

sedemikian rupa akan tetapi mengingat

sehingga mampu menjaga ekonomi

kondisi

terbatas,

masyarakat makin naik dari segi hasil

perkembangan zaman, perkembangan

pertanian serta kepastian bagi petani.

masyarakat

perkembangan

Disamping

teknologi yang semakin maju kiranya

independen

sangat relevan. Diharapkan pemerintah

Swadaya Masyarakat (LSM) dalam

juga lebih meningkatkan efektifitas

monitoring dan evaluasi pelaksanaan

pengawasan terhadap peraturan yang

program sehingga dampak psikologis

berkenaan

bisa diperkecil dan diperoleh hasil yang

tanah

semakin

serta

dengan

tanah

surplus,

absentee, penentuan batas maksimum dan

minimum

pelibatan misalnya

lembaga Lembaga

lebih obyektif.

tanah

7. Masalah obyek Landreform seperti

pertanian serta masalah konversi tanah

pengaturan, penguasaan dan pemilikan

pertanian ke non pertanian.

tanah

4. Bidang-bidang

kepemilikan

itu

tanah

yang

telah

kiranya

khususnya

dilaksanakan

telah

pembinaan

masyarakat

dengan dan

serius.

sosialisasi

harus Perlu secara

difungsikan

terpadu dan terus menerus tentang

sesuai peruntukannya sebagai lahan

redistribusi tanah objek landreform

pertanian. Karena dalam perkembangan

kepada masyarakat oleh Kantor Badan

yang terjadi dalam masyarakat saat ini

Pertanahan dan Kantor Kecamatan

telah

seharusnya

kepada

pertanian

masih relevan dan

menjadi obyek Landreform dan yang diredistribusikan

tanah

terjadi

ketidak

seimbangan


untuk terciptanya kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat. DAFTAR PUSTAKA Abu Zarin, Hasmah and Bujang, Ahmad Ariffian 1994, Theory On Land Reform: An Overview, Buletin Ukur, Universiti Teknologi Malaysia, 5 (1). pp. 9-14. Bappenas, 2007, Kumpulan Bahan Latihan Pemantauan Dan Evaluasi Program-Program Pengentasan Kemiskinan, Jakarta. Buzaglo, Jorge and Alvaro Calzadilla. 2009. Towards a new consensus: poverty reduction strategies for Bolivia, internasional Journal of Development, vol.8, No.1, pp. 18-39. Conyers, Diana 1994, Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga, Diterjemahkan oleh Susetiawan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Ekawati, Mas Roro, 2009, Perencanaan, Implementasi & Evaluasi Kebijakan dan Program, Pustaka Cakra, Surakarta. Fauzi, Noer 1999, Petani & Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria di Indonesia. KPA dan Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hadi, SN 2000, Metodologi Research, Jilid I, ANDI, Yogyakarta. Harsono, Boedi 1999, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria. Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I, Hukum Tanah Nasional , Djambatan, Jakarta. Kaiser, Edward, et.al.(eds) 1995, Urban Land Use Planning, Fouth Edition, Urbana and Chicago: University of Illinois Press. Memoarema 2012, 15 kasus tanah harus diselesaikan libatkan pemerintah dengan masyarakat. Dibaca pada tanggal 26 Juni 2012. http://memoarema.com/politik/

Moleong, Lexy, J 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya. Jakarta. Poerwardarminta, Wilfridus,J,S 1976, Kamus Umum Bahasa Indonesia, diolah kembali Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, PN Balai Pustaka, Jakarta. Riyadi dan Dedy Supriadi Bratakusuman, 2004, Perencanaan dan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Salikin, Karwan, A 2007, Sistem Pertanian Berkelanjutan, Kanisius. Yogjakarta. Sitorus, Felix, dkk 2002, Menuju Keadilan Agraria: 70 Tahun Gunawan Wiradi, AKATIGA, Bandung. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104). Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960, tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 174). Weiss, Carol H 1972, Evaluation Research, Englewood Cliffs, PrenticeHall. Wiradi, Gunawaan 1998, “Reformasi Agraria Dalam Perspektif Transisi Agraris”, Makalah seminar Agraria oleh Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI), Bandar Lampung.

Probo Socowibowo Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Jl. MT. Haryono No. 163 Malang

Recommend Documents