PENYUSUNAN DOKUMEN UNIVERSITAS BRAWIJAYA ANGGARAN Sosialisasi Perdirjen Perbendaharaan No : Per-66/PB/2005 Tentang Pelatihan Pengelolaan Keuangan Negara dan Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Rakerpim 2017 21 Juli 2017 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BAGIAN AKUNTANSI BIRO ADM KEUANGAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA
LATAR BELAKANG
Sistem Penganggaran Lama (line item budgeting) yg berbasis pada input
Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja
Penerapan anggaran berbasis kinerja pada instansi pemerintah di Indonesia sudah dicanangkan melalui pemberlakuan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan diterapkan secara bertahap mulai tahun anggaran 2005. Pemerintah pun telah mengeluarkan PP No 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan PP No 21/2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) sebagai operasionalisasi kebijakan penganggaran kinerja. Bahkan, Kementerian Keuangan telah mengatur lebih rinci penerapan penganggaran kinerja dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 54/PMK.02/2005 dan membangun aplikasi program komputer RKAKL. Proses penganggaran telah menggunakan aplikasi RKA-KL yang sudah didesain dengan mengaitkan input, output dan outcome. Penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan sistematis dalam penyusunan anggaran yang mengaitkan pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik dengan kinerja yang dihasilkannya dengan menggunakan informasi kinerja
DASAR HUKUM
UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Pasal 9), yg menyebutkan bahwa tugas Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kementerian Negara/Lembaga diantaranya adalah menyusun dokumen pelaksanaan anggaran
UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Pasal 4), yg menyebutkan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya berwenang menyusun dokumen pelaksanaan anggaran
PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-KL;
ALUR PENYUSUNAN ANGGARAN
FAKULTAS
RENCANA BELANJA ANGGARAN
BAG. PERENCANAAN
RKAKL
DIPA
Pembahasan RKAKL
DEFINISI
Outcome adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu (jangka panjang, menengah, dan pendek)
Output adalah suatu produk akhir yang dihasilkan dari serangkaian proses agar outcome dapat terwujud
Indikator kinerja merupakan tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja, baik outcome maupun output. Dimensi ukuran kinerja meliputi: kuantitas, kualitas, waktu, lokasi, biaya.
Target kinerja menunjukkan sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai dalam periode waktu yang telah ditentukan. Target kinerja bisa dalam bentuk angka, persentase, rasio, point estimates, dan range
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya
TAMPILAN RKAKL
TAMPILAN RKAKL
ALUR PROSES DIPA
PENGERTIAN DIPA
dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan di sahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendaharawan Umum Negara (BUN)
Berlaku utk 1 th anggaran Sbg dasar penggunaan anggaran Alat pengendali pelaporan, pengawasan
FUNGSI DIPA
1.
Pedoman pelaksanaan anggaran bagi Kementerian Negara/Lembaga sebagai Pengguna Anggaran
2.
Pedoman pencairan dana bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara
3.
Pedoman pengawasan/ pemeriksaan bagi Aparat Pengawasan Fungsional dan BPK
KOMPONEN DIPA
Halaman I
Informasi Kinerja & Sumber Dana
Halaman II
Rincian Pengeluaran
Halaman III
Rencana Penarikan Dana & Perkiraan Penerimaan
Halaman IV
Catatan
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENYUSUNAN DIPA
• Pemahaman terhadap : 1. 2. 3. 4.
Output Kegiatan Sumber dana (APBN, PNBP dan BOPTN) Jenis Belanja (Belanja Pegawai, Belanja Barang & Belanja Modal) Mata Anggaran ( MAK ) , bagian tertentu pada anggaran belanja yg menunjukkan untuk apa uang itu akan digunakan
PEJABAT-PENGGUNA-ANGGARAN
Menteri/Pimpinan Lembaga
Pejabat yg bertggjwb atas pengelolaan keuangan kementerian/lembaga
Mendelegasikan Kewenangan
Dekonsentrasi
Pejabat KPA
Gubernur
Gubernur,Bupati/ Walikota, Kepala Desa
Menunjuk
Pejabat KPA 1. 2. 3.
Tugas Pemba ntuan
Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Penguji Tagihan kpd Negara & Penandatangan SPM Bendahara pengeluaran
Tembusan SK para pejabat disampaikan kpd Kepala KPPN
Tidak Boleh Saling Merangkap
Pejabat yg memperoleh kuasa dari PA utk melaksanakan sebagian kewenangan & tgg jwb penggunaan anggaran pd lembaga ybs
Pembuat Komitmen
KPA
Pejabat PenandaTangan SPM
Bertanggung Menunjuk
Bendahara Pengeluaran
Pembuat Komitmen
Bendahara Pengeluaran Pembantu
Bendahara Pengeluaran Pembantu Dimungkinkan lebih Dari seorang
Dimungkinkan lebih Dari seorang Pejabat yg melaksanakan kewenangan KPA utk mengambil keputusan yg mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN/PNBP
Jawab kpd.
Pejabat yg diberi kewenangan oleh KPA utk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran & menerbitkan perintah pembayaran
Orang yg ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan & mempertanggungjawabkan uang utk keperluan belanja negara
Orang yg ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran utk melaksanakan pembayaran kpd yg berhak
PRINSIP PELAKSANAAN ANGGARAN
1. 2. 3. 4.
5.
Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang dipersyaratkan. Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah. Mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran. Dengan demikian, pembayaran atas beban rekening kas negara baru dapat dilaksanakan jika pekerjaan yang diperjanjikan sudah selesai dikerjakan dan diserahterimakan. Jumlah dana yang dimuat dalam anggaran belanja merupakan batas tertinggi untuk tiap-tiap pengeluaran.
REVISI ANGGARAN
RUANG LINGKUP & BATASAN REVISI ANGGARAN
DJA (Direktorat Jenderal Anggaran) 1.
Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Keluaran (Output) yang sama, dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama, dan antar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda;
2.
Pergeseran anggaran antar Keluaran (Output), dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama, dan antar Satker dalam wilayah Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda; atau
3.
Pergeseran anggaran antar Kegiatan dan antar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda.
DJPB (Direktorat Jenderal Perbendaharaan) 1.
2. 3. 4.
Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Keluaran (Output) yang sama, dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama, dan antar Satker; Pergeseran anggaran antar Keluaran (Output), dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama, dan antar Satker; Pergeseran anggaran antar Kegiatan, dalam 1 (satu) Satker yang sama; Pergeseran anggaran antar Kegiatan dan antar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
TERIMA
KASIH 19
