BAGIAN 1 PERSIAPAN & PERENCANAAN TEKNIS (PENYUSUNAN PROPOSAL KEGIATAN)

1

BAGIAN 1

PERSIAPAN & PERENCANAAN TEKNIS (PENYUSUNAN PROPOSAL KEGIATAN)

KATA PENGANTAR Kegiatan Lingkungan yang dilaksanakan melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) merupakan salah satu bagian pelaksanaan yang didanai program PNPM Mandiri Perkotaan secara stimulan untuk mengentaskan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin. PNPM Mandiri Perkotaan hanya menyediakan alternative kegiatan pembangunan lingkungan, namun masyarakat sendiri yang menentukan jenis dan bentuk kegiatan prasarana dan sarana agar sejalan dengan kebutuhan dalam rangka pengentasan kemiskinan. Pelaksanaan seluruh tahapan pembangunan kegiatan prasarana dan sarana lingkungan yang meliputi perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan perlu didukung dengan berbagai kriteria teknis sehingga dapat tepat sasaran, terlaksana dengan baik, memiliki umur kelayakan yang optimal untuk mendukung pemanfaatan sesuai dengan harapan P2KP khususnya PNPM Mandiri Perkotaan. Untuk mencapai hal tersebut maka petunjuk pelaksanaan berupa supplemen teknis pelaksanaan kegiatan prasarana dan sarana mutlak untuk diberikan, dipahami dan dilaksanakan seluruh pelaku kegiatan lingkungan. Supplemen Teknis Pelaksanaan Kegiatan Prasarana dan Sarana Lingkungan dibuat sebagai acuan bagi pelaku kegiatan lingkungan yang juga mengatur halhal teknis yang wajib dilaksanakan pelaku agar proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan berjalan baik dan tepat sasaran sesuai dengan program pengentasan kemiskinan melalui PNPM Mandiri Perkotaan. Melalui buku Supplemen Teknis ini, diharapkan pelaksanaan kegiatan prasarana dan sarana lingkungan bagi masyarakat miskin dalam rangka program penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan oleh seluruh pelaku secara efektif dan optimal.

Semoga bermanfaat Jakarta, Agustus 2008 Direktur Jendral Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum

Budi Yuwono P

DAFTAR ISI Daftar Isi .................................................................................................... i I. PENDAHULUAN.................................................................................. 1 1.1 Maksud dan Tujuan ...................................................................... 1 1.2 Ruang Lingkup ............................................................................. 2 II. KSM LINGKUNGAN ............................................................................ 2 2.1 Pengertian KSM ........................................................................... 2 2.2 Mengapa KSM Perlu Dilibatkan ................................................... 3 2.3 Peran KSM Lingkungan ............................................................... 3 2.4 Kriteria Kelayakan KSM Lingkungan ............................................ 3 III. KOMPONEN KEGIATAN LINGKUNGAN ........................................... 5 IV. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN ................................... 13 V. LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN USULAN ........................... 16 5.1 Penyediaan Lahan ..................................................................... 18 5.2 Survey Teknis Prasarana ........................................................... 22 5.3 Survey & Investigasi Swadaya Masyarakat ............................... 31 5.4 Survey & Investigasi Harga Satuan ............................................ 32 5.5 Survey Calon Tenaga Kerja ........................................................ 35 5.6 Rembug Warga Kesepakatan Swadaya .................................... 36 5.7 Rembug Warga Kesepakatan Harga Satuan ............................. 37 5.8 Pembuatan Desain & Gambar Rencana..................................... 39 5.9 Pengamanan Dampak Lingkungan ............................................ 46 5.10 Perhitungan RAB ...................................................................... 49 5.11 Penyusunan Jadwal Pelaksanaan ........................................... 67 5.12 Penyusunan Rencana Pengadaan .......................................... 74 5.13 Pembentukan Organisasi Lapangan ........................................ 77 5.14 Pernyataan Kesanggupan Pemeliharaan ................................ 80 5.15 Susunan Dokumen Proposal .................................................... 81 VI. TATA CARA VERIFIKASI USULAN KEGIATAN ............................. 81 6.1 Mekanisme & Pembagian Tugas Tim ........................................ 82 6.2 Langkah-langkah Teknis Pelaksanaan ...................................... 82 LAMPIRAN : 1. SURVEY SEDERHANA UNTUK JALAN & CONTOH FORMULIR SURVEY 2. CONTOH FORMULIR SURVEY & BA KESEPAKATAN HARGA SATUAN 3. REFERENSI DAFTAR UJI IDENTIFIKASI DAMPAK LINGKUNGAN 4. OUTLINE PROPOSAL KSM LINGKUNGAN 5. CONTOH FORMULIR & BA VERIFIKASI KEGIATAN LINGKUNGAN Bagian-1 : Persiapan & Perencanaan TeknisKegiatan Pembangungan Sarana & Prasarana

(i)

I. PENDAHULUAN Persiapan & perencanaan teknis merupakan salah satu tahapan (tahap awal) kegiatan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana. Yang merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh KSM dalam rangka Penyusunan Usulan Kegiatan Sarana & Prasarana sebelum melaksanakan proses pelaksanaan pembangunan (fisik/konstruksi) sarana & prasarana. Keseluruhan proses kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Dokumen yang disebut Doumen Proposal Usulan Kegiatan KSM. Kegiatan ini sangat penting dan bermanfaat bagi KSM Lingkungan, terutama : a) Untuk mendapatkan usulan kegiatan yang baik dan layak secara teknis, keuangan dan aman terhadap lingkungan & sosial (safeguards); b) Untuk memampukan masyarakat dalam membuat rencana pelaksanaan kegiatan; c) Memenuhi persyaratan bagi Panitia untuk melaksanakan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan; Baik KSM sebagai Pelaksana Kegiatan Lingkungan maupun Kegiatan Lingkungan yang diusulkan oleh KSM untuk dilaksanakan melalui PNPM Mandiri Perkotaan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Program.

1. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dari buku ini adalah untuk dijadikan pegangan dalam pelaksanaan Persiapan & Perencanaan Teknis, khususnya dalam rangkaian kegiatan Penyusunan Proposal Usulan Kegiatan KSM Lingkungan dalam rangka memenuhi persyaratan pelaksanaan kegiatan lingkungan program PNPM Mandiri Perkotaan. Tujuannya adalah untuk memberikan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan Persiapan & Perencanaan Teknis, khususnya dalam rangkaian kegiatan Penyusunan Proposal Usulan Kegiatan KSM Lingkungan agar memenuhi ketentuan teknis dan administrasi kegiatan sesuai dengan persyaratan kegiatan lingkungan yang telah ditetapkan program PNPM Mandiri Perkotaan.

2. RUANG LINGKUP Buku ini mencakup maksud, tujuan, ruang lingkup, ketentuan-ketentuan Penyusunan Proposal Usulan Kegiatan Lingkungan, yang mencakup : Organisasi KSM Lingkungan, Komponen Kegiatan Lingkungan, Mekanisme Umum Pelaksanaan Kegiatan Lingkungan, Langkah-langkah teknis Penyusunan Usulan Kegiatan dan Tatacara Verifikasi Kelayakan Usulan Kegiatan Lingkungan. Buku ini juga sekaligus dapat digunakan sebagai pedoman teknis pelaksanaan kegiatan PAKET maupun ND yang sumber dananya berasal dari BLM, khususnya kegiatan sebagaimana diuraikan dalam Bagian II, Persyaratan Kelayakan Teknis Kegiatan, Bagian III Komponen Kegiatan, Bagian V, semua Kegiatan Perencanan Teknis (kecuali PAKET yang harus menyesuaikan kegiatan Pernyataan Kesanggupan O&P dan dapat menggunakan Formulir Pengamanan Dampak Lingkungan bila tidak memerlukan proses UPL/UKL) dan Bagian VI, khususnya komponen Verifikasi pada Aspek Manajemen & Kelayakan Teknis Kegiatan. Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana

1

II. KSM LINGKUNGAN 1. Pengertian KSM/Panitia Kelompok Swadaya Masyarakat disingkat KSM adalah kumpulan orang/masyarakat yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya kepentingan dan kebutuhan yang sama, sehingga dalam kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan PANITIA adalah sebutan bagi KSM yang mengelola kegiatan Lingkungan (pembangunan sarana dan prasarana) dalam program PNPM Mandiri Perkotaan. Panitia merupakan suatu kelompok kemasyarakatan yang ada di kel/desa setempat, bukan di kel/desa lain. Kelompok ini tumbuh dan berkembang serta diakui keberadaannya dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat. KSM/PANITIA ini dapat merupakan kelompok swadaya yang sudah tumbuh sejak lama atau baru dibentuk karena adanya kesamaan kepentingan dan kebutuhan dalam kelompok tersebut. Jadi bukan organisasi yang dibentuk karena mengejar keuntungan (finansial) dari melaksanakan kegiatan proyek PNPM Mandiri Perkotaan. KSM yang dikembangkan dalam PNPM Mandiri Perkotaan mempunyai filosofi, yaitu ”KSM adalah Yang Mengusulkan/Merencanakan, Melaksanakan dan Memanfaatkan & Memelihara Sarana dan prasarananya sendiri”. Artinya bahwa KSM sendirilah yang merencanakan kegiatannya, melaksanakan proses pembangunan apa yang sudah direncanakannya dan memanfaatkan & memelihara hasil kegiatan pembangunan (sarana & prasarana) yang telah dibangunnya. KSM/PANITIA dibentuk oleh masyarakat dan beranggotakan masyarakat itu sendiri. Organisasi ini biasanya dibentuk berdasarkan kepentingan tertentu atau sebagai wadah bagi suatu kelompok yang ada dalam masyarakat. Organisasi kemasyarakatan ini misalnya, Lembaga Adat, Karang Taruna, PKK, Kelompok Tani, Kelompok Nelayan, Kelompok Pedagang dan sejenisnya yang sungguh – sungguh mengemban dan mengupayakan perwujudan kepentingan masyarakat desa/kelurahan. KSM bisa merupakan pengembangan dari organisasi kemasyarakatan yang sudah ada atau pembentukan organisasi baru. Tatacara pembentukan/pengembangan KSM dapat dilihat dalam buku Pedoman Teknis Pembentukan/Pengembangan KSM PNPM Mandiri Perkotaan. Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana

2

2. Mengapa KSM/Panitia perlu dilibatkan dalam PNPM Mandiri Perkotaan? 1. Memberikan kesempatan kepada masyarakat ikut berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan sarana & prasarana di wilayahnya. 2. Meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat baik dalam hal pengelolaan pembangunan yang bersifat teknis maupun dalam hal berorganisasi. 3. Menumbuhkan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap prasarana yang akan dibangun. 4. Memberikan peluang dan kesempatan berfungsinya gerakan keswadayaan modal masyarakat untuk turut serta di dalam proses pembangunan, seperti menyumbangkan tanah atau tanaman yang terkena proyek, sumbangan bahan/alat yang dibutuhkan, ikut bekerja langsung, dll. 5. Dalam rangka lebih mendaya gunakan dan melibatkan organisasi/lembaga kemasyarakatan yang ada terkait dengan pembangunan daerahnya (kel/desa). 3. Peran KSM/PANITIA pada tahap Persiapan & Perencanaan Pembangunan Infrasrtuktur Peran KSM/Panitia dalam tahap kegiatan Persiapan & Perencanaan Teknis kegiatan pembangunan sarana & prasarana, antara lain adalah : 1. Membangun/Mengembangkan Organisasi KSM/PANITIA; 2. Melakukan Perencanaan Teknis Pembangunan sarana & prasarana; 3. Mensosialisasikan program PNPM; 4. Mendorong masyarakat untuk berswadaya dalam pelaksanaan dan pemeliharaan sarana & prasarana yang dibangun diwilayahnya; 4. Kriteria bagi KSM sehingga terpilih menjadi pelaksana kegiatan Kriteria kelayakan Panitia untuk menjadi pelaksana kegiatan pembangunan sarana & prasarana, dapat dilihat dari dua aspek yang harus dipenuhi dari Aspek Organisasi KSM dan Manajemen & Teknis Kegiatannya, yaitu : 1. Aspek Organisasi : a) Memiliki struktur organisasi pengurus, anggota dan aturan main organisasinya; b) Anggota KSM minimal 30% adalah perempuan; c) Mendaftarkan diri pada BKM/LKM setempat dan Dinyatakan Layak oleh BKM/LKM; d) Merupakan Pemanfaat & Pemelihara Infrastruktur yang dibangun; Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana

3

2. Aspek Manajemen dan Teknis Kegiatan : a) Jumlah Total dana BLM PNPM yang diajukan dalam proposal tidak melampaui Rp. 50 Juta per KSM; b) Mempunyai Rencana Kerja Pelaksanaan, seperti RAB, Jadwal, Organisasi & Tim Pelaksa Pekerjaan dan cukup ketersediaan tenaga kerja yang akan terlibat; c) Memiliki atau mampu menyediakan tenaga yang berpengalaman, atau mampu membaca gambar kerja atau memiliki ketrampilan teknis konstruksi yang ditempatkan dalam Tim Pelaksana sebagai Koordinator/Ketua Tim atau Pelaksana Lapangan (minimum 1 orang dengan pengalaman sebagai Tukang atau Mandor); d) Prasarana yang diusulkan tercantum didalam dokumen Renta/PJMPronangkis. KSM tidak diperbolehkan melakukan perubahan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dari Renta/PJM. Perubahan jenis kegiatan hanya boleh dilakukan karena suatu alasan tertentu/terpaksa melalui Kesepakatan Musyawarah BKM/LKM yang melibatkan seluruh warga (Ada Berita Acara Perubahan Kegiatan); e) Tidak bertentangan dengan Daftar Kegiatan Terlarang; f) Tidak berpotensi menimbulkan Dampak Negatif (merusak) terhadap Lingkungan dan Sosial; e) Desain/perencanaan teknis harus aman dan dapat tahan lama (sesuai standar teknis yang ditetapkan oleh instansi teknis, seperti PU); f) Dapat dilaksanakan oleh Panitia (secara langsung atau melalui kerjasama dengan pihak ketiga); g) Waktu pelaksanaan kegiatan dapat diselesaikan sesuai ketentuan program; h) Mempunyai potensi swadaya masyarakat baik untuk tahap pelaksanaan maupun tahap pemeliharaannya; i) Prasarana yang akan dibangun tidak sedang dibangun oleh Pemerintah atau program lain; j) Khusus, Untuk sarana dan prasarana yang bersifat kompleks atau berteknologi tinggi, maka pelaksanaan kegiatannya harus mendapat persetujuan Tim KMW atau instansi teknis terkait (seperti PU) didaerah setempat;

Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana

4

III. KOMPONEN KEGIATAN LINGKUNGAN Jenis kegiatan lingkungan atau infrastruktur atau sarana & prasarana yang dibangun oleh KSM/PANITIA dalam PNPM Mandiri Perkotaan pada dasarnya bersifat sangat luwes (flexible) sesuai usulan/kebutuhan masyarakat, terutama kegiatan perbaikan dan pembangunan sarana/prasarana perumahan dan permukiman baik untuk kepentingan umum (kolektif) maupun kepentingan individu masyarakat miskin (Individual). Semua jenis kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut haruslah memenuhi persyaratan kelayakan teknis kegiatan sebagaimana telah diuraikan pada kriteria kelayakan teknis kegiatan yang diusulkan oleh KSM/PANITIA (lihat poin (d) s/d (k) pada aspek Manajemen & Teknis Kelayakan KSM/PANITIA diatas). Secara umum jenis – jenis sarana/prasarana yang dibangun dalam PNPM Mandiri Perkotaan, antara lain, meliputi : 3.1. JALAN dan Bangunan Pelengkapnya Jalan disini adalah jalan yang dapat berfungsi sebagai penghubung antar desa/kelurahan atau ke lokasi pemasaran, atau berfungsi sebagai penghubung hunian/perumahan, serta juga berfungsi sebagai penghubung desa/kelurahan ke pusat kegiatan yang lebih tinggi tingkatannya (kecamatan/kab/kota). Jalan dibangun atau ditingkatkan untuk membangkitkan manfaat-manfaat bagi masyarakat, seperti : Membuka isolasi; Mempermudah pengiriman sarana produksi; Mempermudah pengiriman hasil produksi ke pasar, baik yang di desa maupun yang diluar, dan Meningkatkan jasa pelayanan sosial, termasuk kesehatan, pendidikan dan penyuluhan. Jenis-jenis konsrtuksi jalan dibedakan atas 3, yaitu Jalan Tanah, Jalan Diperkeras dan Jalan Beraspal. Jalan Tanah, merupakan badan jalan tanah yang tidak diberikan lapis perkerasan sebagai penutup dan dipadatkan. Jalan ini dapat merupakan jalan tanah didaerah galian atau didaerah timbunan. Untuk dapat melindungi badan jalan dari pengaruh lalu lintas atau perubahan alam, maka diatas badan jalan diberi lapisan perkerasan (Jalan Diperkeras dan Jalan Beraspal). Jenis lapis perkerasan yang umum dipergunakan dalam pembangunan jalan adalah : Jalan Beraspal : 1. Lapis Permukaan Buras (Pelaburan Aspal), merupakan hasil penyiraman/penyomprotan aspal diatas permukaan jalan, kemudian ditabur dengan pasir dan dipadatkan sebagai lapis penutup. 2. Lapis Penetrasi Makadam (Lapen), dimana bahan perkerasan terdiri dari susunan batu pokok (3-5cm), batu pengunci (1-2cm) dan batu penutup Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana

5

(pasir) dan campuran aspal panas sebagai pengikat diantara tiap lapisan dan dipadatkan sebagai lapis penutup. 3. Lapis Asbuton Agregat (Lasbutag), dimana bahan perkerasan terdiri dari campuran agregat kasar (batu 3-5cm), agregat halus (batu 2-3cm), bahan pelunak/peremaja dan aspal buton yang dicampur secara dingin sebagai pengikat dan dipadatkan sebagai lapis penutup. Lingkup pekerjaan Pembangunan Jalan Beraspal dibatasi dengan prioritas (1). Perbaikan jalan beraspal yang telah ada (2). Peningkatan jalan Diperkeras yang telah ada. Jalan Diperkeras : 4. Perkerasan sirtu/kerikil (pasir campur batu), dimana bahan perkerasan Sirtu terdiri dari campuran pasir batu yang langsung diambil dari alam (sungai) atau campuran antara kerikil ukuran 2 – 5 cm dengan pasir urug. Ketebalan minimum perkerasan Sirtu ini adalah 10 cm. 5. Perkerasan batu belah (telford), terdiri atas pasir urug, batu belah, batu pengisi dan batu tepi. Batu belah disusun sesuai dengan spesifikasi diatas alas pasir urug dengan ketebalan 20 cm. Badan jalan harus sudah dipersiapkan terlebih dahulu sebelum pasir dihamparkan. Perkerasan Telford harus bebas dari akar, rumput atau sampah dan kotoran lain. Untuk ketebalan pasir urug minimal 3 cm. 6. Perkerasan Makadam Ikat Basah (Waterbound Macadam), bahan perkerasan Makadam terdiri atas agregat pokok ukuran 3 - 5 cm, agregat pengunci dengan ukuran 1 – 2 cm dan pasir penutup. 7. Perkerasan Beton Tumbuk (Rabat Beton), dibuat dari bahan semen pasir dan kerikil dengan perbandingan campuran 1 semen : 3 pasir : 5 kerilil/batu pecah. Perkerasan ini dipergunakan untuk jalan lingkungan/permukiman atau di daerah yang tanah dasarnya labil, mudah pecah, lembek, pada turunan/tanjakan dan diatas singkapan batu. Tebal perkerasan rabat beton ini minimal 7 cm. Bangunan Pelengkap Jalan Infrastruktur Bangunan Pelengkap Jalan dapat berupa (1). Gorong-gorong yang berfungsi untuk mengalirkan air yang melewati badan jalan dan (2) Penahan Lereng/Tebing Jalan yang berfungsi untuk menahan terjadinya kelongsoran tanah ke badan jalan atau kelongsoran badan jalan dan (3). saluran samping jalan. Penjelasan lebih detail system dan spesifikasi Jalan mengacu pada Pedoman Sederhana Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan yang diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, Puslitbang Jalan- Dep. PU, 1996.

3.2. DRAINASE Kegiatan drainase disini dapat meliputi saluran pembuangan air hujan di permukiman, termasuk sumur resapan.


6

3.3. JEMBATAN Jembatan adalah suatu bangunan konstruksi di atas sungai atau jurang yang digunakan sebagai prasarana lalu lintas darat. Tujuan dari pembangunan jembatan di perdesaan adalah untuk sarana penghubung pejalan kaki atau lalu-lintas kendaraan ringan di perdesaan. Konstruksinya sederhana dengan mempertimbangkan sumberdaya setempat (tenaga kerja, material, peralatan, teknologi) sehingga mampu dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Jenis jembatan dikembangkan antara lain terdiri dari : (1). Jembatan Beton, Pelimpas/Bronjong/Batu; Jembatan Gantung; Jembatan Gelagar Besi; Jembatan Kayu, dll. Penjelasan lebih detail system dan spesifikasi Jembatan mengacu pada Pedoman Sederhana Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan yang diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, Puslitbang Jalan- Dep. PU Tahun 1996 .

3.4. PRASARANA IRIGASI (BANGUNAN AIR) Irigasi yang dimaksud disini adalah irigasi yang dikelola oleh masyarakat. Tujuan pembangunan jaringan irigasi perdesaan, yaitu; Meningkatkan produksi pangan terutama beras. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan air irigasi. Meningkatkan intensitas tanam. Meningkatkan dan memberdayakan masyarakat dalam pembangunan jaringan irigasi perdesaan. Lingkup pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi sederhana dibatasi dengan prioritas sebagai berikut : 1. Perbaikan/ rehabilitasi jaringan irigasi yang telah ada. 2. Peningkatan irigasi perdesaan yang telah ada. 3. Pembangunan baru irigasi perdesaan. Jenis infrastruktur Bangunan Pengairan/Irigasi yang dapat dibangun antara lain : Embung, Bendung Cerucuk, Bendung Bronjong, Saluran Pembawa & Boks Bagi, Bangunan Pelindung Pantai Sederhana dgn Turap, Bangunan Penahan Longsoran Tanah, dll. Standar Irigasi mengacu pada Pedoman Teknis Sederhana Pembangunan Bangunan Pengairan untuk Perdesaan yang diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, Puslitbang Pengairan - Dep. PU Tahun 1995.

3.5. PRASARANA AIR BERSIH Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Pembangunan prasarana Air Bersih ini bersifat mendekatkan akses air bersih dan atau memberikan pelayanan penuh kepada masyarakat desa, khususnya warga miskin. Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana

7

Prasarana air bersih dikelompokkan dalam dua sistem yaitu ; 1. Sistem Komunal, Efisien diterapkan untuk pelayanan lebih dari 20 KK. Jenis prasarana pendukung antara lain : Pelindung Mata Air (PMA); Instalasi Pengolahan Air Sederhana (IPAS), seperti SPL/SKNT; Sumur Bor (SBR); Hidran Umum (HU); Perpipaan, dll 2. Sistem Individual, Dapat melayani 1-4 KK, jaraknya kurang dari 100 m. Jenis prasarana pendukungnya antara lain : Sumur Gali (SGL); Sumur Pompa Tangan (SPT); Penampung Air Hujan (PAH) Sistem air bersih sangat ditentukan oleh sumber airnya, karena itu survey sumber air harus dilakukan secara hati-hati dan teliti. a) Pembuatan Perlindungan Mata Air (PMA) Yang dimaksud dengan PMA adalah bangunan yang dibangun untuk melindungi mata air terhadap pencemaran yang dilengkapi dengan bak penampung. Bak Penampung adalah bangunan bak kedap air yang berfungsi sebagai penampung air dari mata air sebelum di distribusikan ke masyarakat. Bak penampung dilengkapi dengan penguras, pipa masuk, pipa keluar, pipa peluap dan meter air. PMA dapat dilengkapi dengan bangunan penangkap yaitu bangunan yang berfungsi sebagai penangkap dan pengumpul dari mata air. b) Instalasi Pengolahan Air Sederhana (IPAS) Yang dimaksud dengan IPAS adalah bangunan pengolah air baku yang mampu mengolah air dengan tingkat kekeruhan kurang dari 150 NTU menjadi bersih secara sederhana untuk pelayanan secara komunal. Kata sederhana diartikan sebagai : Mudah dalam pelaksanaan pembuatan, Murah dalam pembiayaan, Murah dan mudah dalam operasi dan pemeliharaan IPAS. c) Sumur Bor (SBR) SBR adalah sarana penyediaan air bersih berupa sumur dalam yang dibuat dengan membor tanah pada kedalaman tertentu sehingga diperoleh air sesuai dengan yang diinginkan. Sumur bor direncanakan apabila penggunaan sumur pompa tangan tidak bisa dilakukan. Untuk pembangunan sumur bor ini harus ada data potensi air tanah dalam dari dan yang direkomendasikan dari instansi berwenang (seperti P2AT, Dinas Pertambangan, Dinas Sumber Daya Air setempat). Selama proses pelaksanaan pengoboran, harus dikoordinasikan dengan instansi terkait untuk mendapatkan bimbingan dan pengawasan. d) Hidran Umum (HU) Hidran umum adalah sarana penyediaan air bersih yang sumbernya berasal dari air permukaan yang dialirkan melalui perpipaan ke tempat atau distribusi yang bersifat komunal. Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana

8

Jenis bak penampung terdiri dari : Fibre glass, Pasangan bata dan Ferrocement. Bangunan Hidran umum terdiri dari : pondasi, bak penampungan air , lantai dan saluran drainase; Bentuk hidran umum merupakan pemasangan keran dengan diameter tertentu didalam satu areal pemukiman yang dilengkapi dengan lantai yang dapat dipergunakan sebagai sumber air minum dan untuk kegiatan mencuci. Perencanaannya direncanakan untuk memenuhi kebutuhan beberapa kekeluarga (komunal). e) Sistem Perpipaan Sistem penyediaan Air Bersih Perpipaan merupakan jaringan pengaliran (transmisi) air bersih melalui pipa dari bangunan pengambil (sumber air baku) sampai ke pelanggan (SR dan HU) secara gravitasi maupun pompa. Bangunan dan perlengkapan system perpipaan ini terdiri atas : 1. Bangunan pengambil air baku (intake, sumur bor, bronkaptering); 2. Jaringan pipa transmisi dan pipa distribusi; 3. Bangunan penunjang seperti reservoir, Bak pelepas tekan, instalasi pengolah air minum, rumah jaga, dll. 4. Perlengkapan pipa seperti : katup (valve), meter air, katup udara, katup penguras, dll; 5. Bangunan Pelayanan, seperti Sambungan Rumah (SR), HU; 6. Jembatan pipa (siphon). f) Sumur Gali (SGL) Sumur gali adalah sarana untuk menyadap dan menampung air tanah dari akifer yang digunakan sebagai sumber air baku untuk air bersih dan mampu menghasilkan air sebanyak minimal 400 liter setiap hari per keluarga atau harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekitarnya. g) Sumur Pompa Tangan (SPT) SPT adalah sarana penyediaan air bersih berupa sumur yang dibuat dengan membor tanah pada kedalaman tertentu sehingga diperoleh air sesuai dengan yang diinginkan. Pengambilan air baku dilakukan dengan menghisap atau menekan air kepermukaan tanah dengan menggunakan pompa yang digerakkan dengan tangan dan biasa disebut dengan pompa tangan. h) Penampungan Air Hujan (PAH) Yang dimaksud dengan PAH adalah tangki untuk menampung dan menyimpan air hujan yang akan dipergunakan selama musim kemarau dengan sistem individual. Fungsi utama tangki ini adalah untuk menampung air hujan yang ditangkap oleh atap rumah dan disalurkan melalui talang pada musim hujan dan akan digunakan pada musim kemarau. Disamping itu tangki ini juga digunakan untuk menampung air bersih lain seperti dari Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana

9

PDAM yang didistribusikan melalui mobil-mobil tangki. Mengingat kuantitas air yang ditampung terbatas, air ini hanya akan digunakan untuk keperluan air minum saja. Direncakan untuk memenuhi kebutuhan 1 keluarga (bukan fasilitas umum) dan direncanakan untuk memenuhi kebutuhan air + 30 liter/orang/hari. 3.6 PRASARANA MANDI, CUCI, KAKUS Dapat berupa MCK Umum (Komunal) dan Jamban/WC Keluarga (Individual). MCK dapat dibedakan atas 2, yaitu; 1. MCK umum permukiman, adalah suatu sarana atau fasilitas umum pada lingkungan pemukiman yang digunakan bersama oleh beberapa keluarga (10 – 25 jiwa), untuk mandi, cuci dan buang air dilokasi tertentu yang terdiri dari bangunan bawah yang berupa cubluk atau tangki resapan. 2. MCK pelayanan umum, adalah suatu sarana atau fasilitas umum didaerah komersial (pasar, pertokoan atau stasiun) yang digunakan bersama oleh beberapa jiwa (10-25 jiwa) untuk mandi, cuci dan buang air dilokasi tertentu yang terdiri dari bangunan bawah berupa cubluk atau tangki resapan. 3.7. PRASARANA PERSAMPAHAN Prasarana persampahan yang dimaksudkan disini adalah prasarana persampahan dilingkungan permukiman yang mencakup rumah sampah (termasuk TPS) dan Gerobak sampah. 3.8. PRASARANA KESEHATAN Kegiatan yang berkaitan dengan upaya kesehatan yang berbasis masyarakat (UKBM) yang dikembangkan dalam PNPM Perkotaan antara lain: Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pos bersalin desa (Polindes), dalam cakupan layanan wilayah kelurahan/desa. Seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perbaikan atau renovasi atau pembangunan baru prasarana pelayanan kesehatan disini harus dikoordinasikan (termasuk desain dan penataan ruang) dan tidak bertentangan dengan kebijakan/perencanaan umum dari dinas Kesehatan/sektor terkait di daerah. 3.9. PRASARANA PENDIDIKAN Kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan sarana/prasarana pendidikan disini diprioritaskan pada perbaikan atau renovasi pembangunan baru prasarana pendidikan yang ada ditingkat kelurahan/desa, mencakup renovasi/pembangunan baru bangunan Taman Kanak-kanan (TK), Renovasi Sekolah Dasar/Madrasah dan Sekolah Menengah Pertama/MTs. Seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perbaikan atau renovasi prasarana pendidikan disini harus dikoordinasikan dan tidak bertentangan dengan kebijakan/perencanaan umum dari dinas/sector terkait di daerah.


10

3.10 PRASARANA PERUMAHAN/PERMUKIMAN Prasarana/kegiatan lingkungan permukiman yang dibangun dalam PNPM merupakan jenis prasarana/kegiatan yang bersifat individu bagi masyarakat miskin, misalnya perbaikan dan pembangunan prasarana rumah tangga (renovasi rumah warmis, dll). 3.11. PRASARANA PENERANGAN UMUM Prasarana/kegiatan lingkungan penerangan umum yang dibangun dalam PNPM merupakan jenis prasarana/kegiatan yang bersifat umum/kepentingan umum bagi masyarakat miskin yang pengelolaannya dilakukan sendiri oleh masyarakat, bentuk kegiatannya dibatasi pada penerangan jalan/tempat umum (Tiang + Lampu) dan Pembangkit Listrik (Genset/PLTM + Jaringan + Rumah Genset). 3.12 PRASARANA PERDAGANGAN Prasarana/kegiatan Perdagangan yang dibangun dalam PNPM Mandiri Perkotaan merupakan jenis prasarana/kegiatan yang bersifat umum/kepentingan umum bagi masyarakat miskin, misalnya Pasar Desa (termasuk Kios didalamnya) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). 3.13 TAMBATAN PERAHU Yang dimaksud dengan tambatan perahu menambat perahu-perahu saat berlabuh.

adalah tempat untuk mengikat/

Fungsi tambatan perahu sebagai tempat untuk mengikat perahu saat berlabuh dan tempat penghubung antar 2 tempat yang dipisahkan oleh laut, sungai maupun danau. Terdapat 2 tipe tambatan perahu; terdiri dari : 1. Tambatan tepi, digunakan apabila dasar tepi sungai atau pantai cukup dalam, dibangun searah tepi sungai atau pantai. 2. Tambatan dermaga, digunakan apabila dasar sungai atau pantai cukup landai, dibangun menjalar ketengah. Secara lebih rinci pengelompokan prasarana dan jenis komponen kegiatan lingkungan beserta satuan pengukurannya sebagaimana diuraikan pada diagram berikut :


11

DIAGRAM : RINCIAN JENIS SARANA & PRASARANA BESERTA SATUAN PENGUKURANNYA

Prasarana Jalan & Pelengkapnya

Meter

Meter

Meter/Unit

Tanah Rabat Beton Sirtu/Kerikil Makadam Telford Aspal Paving Blok Tembok Penhan Beton Turap Kayu Tembok Ps Bata/Batu Bronjong Sal. Ps. Bata/ Batu Saluran Tanah Saluran Beton Gorong2 Beton/Plat

Prasarana MCK

Unit

Mandi, Cuci Kakus Jamban/ Kakus

Drainase Permukiman

Meter

Unit

Prasarana Persampahan

Unit

Prasarana Air Bersih

Wadah Besi Wadah Ps Bata/Batu TPS Gerobak Sampah

Unit

Meter/ Km

Sal. Pas. Bata/Batu Sal. Tanah Sal. Beton Sumur Resapan

Unit

Sumur Gali Sumur P. Tangan Penampung Air Hujan Hidran Umum Air Bersih Perpipaan Penangkap Mata Air Instalasi Pengolah Air Sederhana (SPL/SKNT) Sumur Bor Kran Umum

Penerangan Umum

Unit

Bangunan Air/ Irigasi

Penerangan Umum (Kabel +Tiang + Lampu) Pemb. Listrik (Genset/PLTM +Jaringan + Rmh Genset)

Unit

Meter

Meter Unit Unit

Box Pengambil Bebas Sal. Pembawa & Box Bagi Sal. Pembuang Bend. Cerucuk Bend. Bronjong Pintu Air Embung/ Waduk

Prasarana Perdagangan

Unit

Pasar Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Prasarana Perumahan

Unit

Prasarana Jembatan

Meter

Kayu Baja/pipa besi Beton Pelimpas Gantung

Prasarana Kesehatan Unit

Poskesdes Posyandu Polindes

Prasarana T. Perahu Unit

Unit

Taman Kanak2 Rehab. SD Rehab. SMP

Tambatan Perahu Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana

Prasarana Lain-Lain

Prasarana Pendidikan

12

Unit …

Balai Pertemuan Warga …….

Rehab Rumah Warga Miskin

IV. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN LINGKUNGAN Secara umum mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh KSM/PANITIA dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan sarana & prasarana, mencakup 3 tahapan yaitu a). Tahap Persiapan & Perencanaan Teknis, b). tahap pelaksanaan pembangunan dan c). tahap pasca konstruksi (pemanfaatan & pemeliharaan). Masing-masing tahapan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Tahap Persiapan dan Perencanaan Teknis, mencakup : a. Mengikuti Pelatihan-pelatihan/Coaching yang diselenggarakan oleh Tim KMW & UPL b. Pengorganisasian KSM/Panitia : Pada tahap ini, KSM/Panitia pada dasarnya melaksanakan kegiatan–kegiatan persiapan organisasi KSM/Panitia agar dapat mengikuti atau melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur di Kelurahan/desanya. Beberapa kegiatan yang harus dilakukan disini adalah mencakup : a) Pembentukan/Pengembangan Organisasi KSM/Panitia; b) Pendaftaran KSM/Panitia ke BKM/LKM; c) Registrasi KSM/Panitia oleh BKM/LKM : KSM/Panitia mendapatkan nomor registrasi/pendaftaran sebagai calon pelaksana kegiatan pembangunan infrastruktur. c. Perencanaan Teknis/Penyusunan Usulan Kegiatan : pada tahap ini KSM/Panitia melaksanakan/membuat rencana teknis kegiatan yang lebih rinci dan detail yang menjadi muatan/substansi usulan kegiatan KSM. Beberapa kegiatan yang harus dilakukan oleh KSM/Panitia pada tahap ini mencakup : d) Penyediaan Lahan, e) Survey dan Identifikasi : dilakukan untuk Swadaya Masyarakat, Teknik Infrastruktur, Harga Satuan Upah/Bahan/Alat, serta Calon Tenaga Kerja; f) Dokumentasi (Photo-photo) Infrastruktur kondisi awal/nol prosen (0%); g) Pembuatan Desain/gambar-gambar perencanaan sederhana; h) Pengamanan Dampak Lingkungan dan Sosial i) Pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pelaksanaan Pekerjaan; j) Pembuatan Rencana Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan; Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana

13

k) Pembuatan Rencana Pengadaan Bahan/Alat’ l) Penyusunan Struktur Organisasi & Tim Pelaksana Pekerjaan; m) Penyusunan Dokumen Proposal Pelaksanaan Kegiatan. Keseluruhan kegiatan tahap ini pada dasarnya adalah merupakan serangkaian kegiatan penyusunan usulan kegiatan (Proposal). 2. Tahap Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur (Tahap Konstruksi) : a. Persiapan Pelaksanaan Konstruksi, meli[uti kegiatan : a) Membentuk Struktur Organisasi & Pengurus Pemanfaatan & Pemeliharaan (Pengelola) prasarana (termasuk rencana kerja dan aturan mainnya); b) Mengikuti Musyawarah Persiapan Pelaksanaan Konstruksi (MP2K); c) Melaksanakan penandatanganan Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana kegiatan Lingkungan (SPPD-L); d) Mengikuti Kegiatan Coaching/Pelatihan Teknis dan Administrasi atau On The Job Trainning yang diselenggarakan oleh Tim Fasilitator dan UPL; e) Pembuatan & Pemasangan Papan Nama Kegiatan dilokasi proyek; f) Sosialisasi Kegiatan KSM/Panitia kepada warga. b. Pelaksanaan Konstruksi; Pada tahap ini, KSM/panitia melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur dan melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap ini meliputi : a) Pencairan Dana (Uang Muka dan Termin) b) Mobilisasi Tenaga Kerja/Bahan/Alat; c) Melaksanakan kegiatan pembangunan Prasarana/fisik; d) Supervisi kegiatan Konstruksi e) Musyawarah Pengadaan Bahan dan Alat (bila ada); f) Membuat Administrasi/Laporan Harian, Mingguan; g) Membuat Dokumentasi (Photo-photo) kondisi 50%, 100%; h) Pemantauan Dampak Lingkungan kondisi 50%, 100%; i) Melakukan Rapat Evaluasi Kemajuan Mingguan Lapangan; j) Melakukan Pemeriksaan & Membuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAP2); k) Menyusun & menyampaikan laporan Akhir/Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan kepada BKM/UPL. 3. Tahap Pasca Konstruksi, yaitu pelaksanaan Pemanfaatan Pemeliharaan sarana & prasarana yang telah dibangun.

&

Secara lebih rinci keseluruhan tahapan tersebut dapat dilihat pada diagram 1. Mekanisme pelaksanaan kegiatan lingkungan berikut :


14

DIAGRAM-1 : MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA & PRASARANA (TINGKAT KELURAHAN/DESA) SIKLUS : PEMANFAATAN BLM

SIKLUS : PENDAMPINGAN PEMBENTUKAN KSM & USULAN KEGIATAN PERSIAPAN

PERENCANAAN TEKNIS

PERSIAPAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI

PELAKSANAAN KONSTRUKSI

PJM/ RENTA

Pembentukan & Pendaftaran KSM Justifikasi KSM Registrasi KSM

Coaching KSM: Teknis Penyusunan Usulan Kegiatan

Penyediaan Lahan (Safeguards)

SURVEY & INVESTIGASI

PENGEMBANGAN KSM Teknis Prasarana (Photo 0%)

Swadaya Masyarakat

Harga Satuan Upah/Bahan / Alat

Desain & Gambar/ Spesifikasi Teknis

Rembug Kesepakatan Swadaya

Rembug Kesepakatan Harga

Calon Tenaga Kerja

Pengamanan Dampak Lingkungan (Safeguards)

Penyusunan RAB

Rencana Jadwal Rencana Pengadaan Organisasi Lapangan

Rembug Penyiapan Organisasi & R. Kerja

Rembug Pengadaan Bahan, Alat

O&P

Pernyataan Kesnggupan O&P

T. Tangan SPPD-L

Musyawarah Persiapan Pelaksanaan Konstruksi

(MP2K)

Penyusunan Dok. Proposal & Penyampaian ke UPL/BKM

Penajaman Rencana Kerja

Coaching KSM (Teknis, Adminstrasi Keuangan)

Sosialisasi Kegiatan

Penyusunan Usulan Kegiatan & Verifikasi Kelayakannya


15

Mobilisasi (T. Kerja, Bahan, Alat)

Pelaksanaan Konstruksi, Pencairan Dana, Pengamanan Dampak, Laporan Kemajuan, Rapat Evaluasi Lapangan, Administras, PHOTO (50%, 100%)

Praktek Kerja Lapangan (OJT) Supervisi Pelaksanaan

PASCA KONSTRUKSI

V. LANGKAH LANGKAH PENYUSUNAN USULAN KEGIATAN LINGKUNGAN Sejalan dengan uraian umum mekanisme pelaksanaan kegiatan diatas, maka langkah awal persiapan penyusunan usulan kegiatan adalah melakukan pengorganisasian KSM/PANITIA. Setelah kegiatan persiapan tersebut selesai maka dilakukan serangkaian kegiatan perencanaan teknis dalam rangka penyusunan Usulan kegiatan. Sebelum melakukan kegiatan perencanaan teknis, KSM harus terlebih dahulu memastikan beberapa hal berikut : 1. KSM telah mendapatkan bimbingan teknis dari Faskel/UPL/Relawan terkait dengan substansi dan prosedur pelaksanaan kegiatan penyusunan proposal kegiatan lingkungan; 2. Telah memperoleh salinan/copy hasil Justifikasi/verifikasi Berita Acara Pembentukan & Pendaftaran KSM dari BKM/LKM yang telah dinyatakan layak; 3. Telah memperoleh Nomor Registrasi Pendaftaran dari BKM/LKM; 4. Cek kembali pada Dokumen PJM/Renta, apakah jenis kegiatan yang akan diajukan sudah tercantum di dalam PJM/Renta (atau untuk kegiatan yang mengalami perubahan, apakah sudah ada Berita Acara Perubahan Kegiatan dari BKM/LKM); Agar kegiatan penyusunan proposal dapat berjalan lebih efektif dan terkoordinasi dengan baik maka sebaiknya KSM membentuk Tim kecil/khusus yang akan bertanggungjawab untuk hal tersebut (disarankan tim ini melibatkan beberapa orang yang paham kegiatan perencanaan teknik infrastruktur) sedangkan pelaksanaan seluruh kegiatannya dilakukan secara partisipatif. Adapun langkah-langkah/proses kegiatan penyusunan usulan kegiatan lingkungan yang harus dilakukan oleh KSM (setelah persiapan diatas selesai), secara grafis dapat dilihat pada diagram-2 langkah-langkah penyusunan usulan kegiatan. Dan selanjutnya setiap kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :


16

Diagram-2. Langkah-langkah Penyusunan Usulan Kegiatan Lingkungan PJM/ RENTA Desain & Gambar/ Spesifikasi Teknis

Teknis Prasarana (Photo 0%)

Panitia Registrasi Panitia Penyediaan Lahan

SURVEY & INVESTIGASI

Pembentukan & Pendaftaran Panitia Justifikasi

Swadaya Masyarakat

Rembug Kesepakatan Swadaya

Pengamanan Dampak Lingkungan (Safeguards)

Harga Satuan Upah/Bahan/ Alat

Rembug Kesepakatan Harga

Penyusunan RAB

Calon Tenaga Kerja

Rencana Jadwal

Organisasi Lapangan

Pernyataan Kesanggupan O&P

PERSIAPAN

PERENCANAAN TEKNIS


Penyusunan Dok. Proposal & Penyampaian ke UPL/BKM

17

1. PENYEDIAAN LAHAN Untuk mewujudkan bangunan sarana dan prasarana yang telah disepakati bersama oleh masyarakat dalam PJM Pronangkis, diperlukan ketersediaan lahan/tanah sebagai lokasi pembangunannya. Sementara disisi lain, tanah memiliki sifat yang terbatas dan keberadaannya dilindungi oleh hukum. Tidak ada pihak manapun yang diperkenankan membangun tanpa seijin pemilik tanah karena bukti kepemilikan diakui secara sah dalam hukum. Dan jika terjadi pelanggaran (membangun diatas tanah tanpa seijin pemiliknya) maka pihak yang melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Seringkali ditemukan adanya kegiatan infrastruktur yang telah dibuat perencanaannya dengan matang dan siap dibangun kemudian menjadi batal atau adanya bangunan infrastruktur yang telah selesai dibangun kemudian harus dibongkar kembali (atau tidak bisa dimanfaatkan) hanya karena permasalahan lahan/lokasinya yang kemudian tidak disetujui oleh pemilik/yang terkena dampaknya. Kebutuhan akan lahan kosong untuk lokasi pembangunan infrastruktur juga menambah tingkat kesulitan lain dalam proses penyediaan lahan karena seringkali didalam suatu lahan, juga terdapat aset bernilai lainnya seperti bangunan, tanaman produktif dan harta/benda lain yang bernilai. Berangkat dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti tersebut maka proses penyediaan lahan (termasuk aset-aset bernilai didalamnya) yang dilakukan oleh KSM merupakan salah satu hal penting yang perlu menjadi perhatian sejak awal penyiapan kegiatan pembangunan infrastruktur. Tujuan utamanya adalah agar diperoleh lahan yang sesuai kebutuhan dan jangan sampai menimbulkan/ada dampak sosial bagi masyarakat, khususnya bagi pemilik dan semua warga yang terkena dampak termasuk penduduk asli disekitarnya. Sejalan dengan itu maka pelaksanaan pembangunan infrastruktur melalui PNPM MP meletakan penyediaan lahan/pembebasan lahan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan teknisnya, dilakukan sesuai ketentuan/norma-norma yang berlaku sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Dan secara teknis seluruh proses penyediaan lahan beserta-bukti-bukti tertulisnya harus disampaikan dalam dokumen proposal usulan kegiatan KSM bersangkutan dan diverifikasi oleh fasilitator. Beberapa prinsip dalam proses penyediaan lahan adalah : 9 Menghindarkan atau meminimalkan adanya dampak sosial bagi masyarakat, termasuk bagi penduduk asli setempat; 9 Transparan, semua pihak (termasuk yang terkena dampak/pemiliknya) dapat mengetahui dan memahami semua informasi yang ada termasuk konsekuensi atau akibat-akibatnya, Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana

18

9 Partisipatif, melibatkan semua pihak (termasuk yang terkena dampak/pemiliknya) dalam proses/forum pengambilan keputusannya; 9 Akuntabel/dapat dipertanggungjawabkan, bahwa semua proses dilakukan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku, proses didokumentasikan dan hasil-hasil kesepakatan/keputusan dibuat secara tertulis dan dihadapan saksi-saksi. Berdasarkan pengalaman P2KP lalu, dimana kegiatan infrastruktur adalah bersakala kecil/sederhana, maka secara umum ada 3 pola penyediaan lahan yang terjadi dalam kegiatan pembangunan infrastruktur, yaitu : 1) Penyediaan lahan melalui kontribusi lahan oleh warga penerima manfaat langsung 2) Penyediaan lahan melalui mekanisme kompensasi (ganti rugi tunai). Biasanya lokasi ini memang merupakan lokasi yang tidak dapat digantikan dgn lokasi lain seperti kasus penampungan air didekat mata air; 3) Penyediaan lahan melalui kontribusi pemerintah setempat. Biasanya lokasi ini adalah lahan negara (state land) untuk pembangunan prasarana/sarana yang pembiayaannya dilakukan secara patungan seperti pada kegiatan Paket/Panitia Kemitraan. Dimana Proposal kegiatan juga disusun bersama antara masyarakat dan pemerintah setempat. Sedangkan cara kontribusinya, dapat dilakukan melalui : (1). Hibah, kontribusi secara sukarela yang disertai dengan pelepasan hak milik dari pemiliknya kepada pihak lain tanpa ada batas waktu tertentu (selamanya); (2). Ijin pakai, kontribusi secara sukarela tanpa disertai pelepasan hak milik dari pemiliknya kepada pihak lain dan hanya dalam kurun waktu tertentu; (3). Ijin dilalui, pada prinsipnya sama dengan ijin pakai, hanya disini bahwa pemilik masih tetap diperbolehkan memanfaatkan tanah tersebut sepanjang tidak merusak kepentingan pihak yang diberi ijin. Contoh sederhana adalah ijin pemasangan pipa air bawah tanah yang melewati pekarangan rumah warga, dimana pemilik masih diperbolehkan memanfaatkan tanah tersebut (bagian atas/permukaannya) sebagai tempat lalulintas orang atau ternaknya, dll. (4). Kompensasi atau gantirugi tunai, penyediaan lahan yang diberikan oleh pihak pemilik dengan persyaratan ada ganti rugi tunai. Dalam penyediaan lahan ini, bentuk kontribusi warga dapat berupa tanah, tanaman produktif atau aset lain didalamnya dan tidak harus melalui satu cara yang digunakan, tetapi dapat merupakan kombinasi dari kesemua cara dan pola tersebut diatas. Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana

19

Proses pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara partisipatif dengan langkah-langkah kegiatan adalah sebagaimana terlihat pada diagram proses penyediaan lahan. Diagram tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. : 1. Periksa, apakah kegiatan infrastruktur yang diusulkan membutuhkan pembebasan tanah? Jika tidak maka kegiatan ini tidak perlu dilakukan, misalnya untuk kegiatan yang bersifat perbaikan atau rehabilitasi ringan atau kegiatan yang bersifat individu bagi warga miskin seperti jamban keluarga,dll. Dan jika Ya, lanjutkan ke langkah berikut. 2. Kumpulkan informasi dasar/minimum berupa : 9 Luas Lahan Yang Dibutuhkan ? 9 Alamat Lokasi tanah yang diperlukan tersebut ? 9 Siapa Pemiliknya? 9 Apa Status Kepemilikan-nya (milik pribadi/milik keluarga/adat/milik perusahaan, pemerintah, dll) 9 Apa Peruntukan Lahan tersebut saat ini? Informasi ini dapat diperoleh dengan cara menanyakan langsung kepada warga atau pemerintah kelurahan setempat atau pemantauan langsung kelapangan atau melalui informasi/data-data hasil PS atau dokumen PJM pronangkis yang sudah ada di BKM/LKM. 3. Lakukan pertemuan/rembug dengan pihak pemilik/yang terkena dampak dan melibatkan pihak-pihak lain seperti Lurah/Kades, Ketua RT/RW, tokoh masyarakat/adat, BKM/LKM dan lain-lain yang dianggap perlu. a. Dalam rembug ini agar dapat dijelaskan semua informasi dasar yang telah diperoleh sebelumnya (poin 2) termasuk bentuk/cara2 kontribusi bagi masyarakat, konsekuensi/akibat-akibat yang akan diterima oleh pihak yang akan terkena dampak/pemiliknya. b. Pertemuan ini dapat dilakukan berulang-ulang hingga KSM memperoleh kesepakatan dengan semua pihak yang terkena dampak/pemiliknya. c. Buat dokumentasi : Daftar hadir, Catatan Hasil/Notulen dan photophoto pelaksanaan pertemuan tersebut. d. Apabila kesepakatan yang dicapai dengan pemilik/pihak-pihak yang terkena dampak adalah kontribusi dalam bentuk Ijin Pakai atau Ijin Dilalui maka harus disepakati juga batas waktunya (minimal 5 tahun) dan bentuk sanksi-sanksi/syarat bagi pemilik dan pemakai. e. Apabila kesepakatan yang dicapai dengan pemilik/pihak-pihak yang terkena dampak adalah kompensasi atau ada ganti rugi tunai maka harus disepakati besarnya biaya ganti rugi, siapa yang akan membiayai ganti rugi dan kapan penyerahan ganti rugi tersebut. f. Buatlah Peta lokasi lahan yang dikontribusikan tersebut. Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana

20

Diagram Proses Penyediaan Lahan Lokasi Infrastruktur Apakah Subproyek membutuhkan Pembebasan Lahan ?

SELESAI (Verifikasi oleh UPL & Fasilitator)

Tidak

Ya Kumpulkan Informasi Dasar : 1. Berapa Luas Lahan Yang Dibutuhkan? 2. Dimana Alamat Lokasi tersebut? 3. Siapa Pemiliknya? 4. Apa Status Kepemilikan-nya (milik probadi/milik keluarga/adat/milik perusahaan, dll) 5. Apa Peruntukan Lahan tersebut saat ini? Lakukan Rembug2 Kesepakatan Pembebasan Lahan (KSM dengan Pemilik)

Apakah Kesepakatan Pembebasan Lahan : “HIBAH” ? Ti dak Apakah Kesepakatan Pembebasan Lahan : Ijin Pakai/ Dilalui” ? Ti dak

Tidak

Apakah Kesepakatan Pembebasan Lahan : “Gantirugi” ?

Ya

Ya

Ya

Buat Surat : 1. Pernyataan HIBAH dari Pemilik; 2. Surat Pelepasan Hak Milik; 3. Permhnan Pemisahan Hak

Buat Surat Kesepakatan “ Ijin Pakai atau Ijin Dilalui” (KSM dengan Pemilik Lahan)

Buat Surat Kesepakatan “Ganti Rugi” (KSM dengan Pemilik Lahan) Membuat Surat : 1. Bukti Pelunasan Gantirugi. 2. Surat Pelepasan Hak Milik; 3. Permhnan Pemisahan Hak

Penyerahan Lahan

Notulen & Photo2 Daftar Hadir

Pernyataan Hibah Surat Pemisahan Hak Milik (PPAT)

Pernyataan Ijin Pakai/Ijin Dilalui

Surat Pernyataan Gantirugi

Kuitansi Surat Pemisahan Hak Milik (PPAT)

4. Berdasarkan hasil kesepakatan yang dicapai, buatlah administrasi pertanggungjawaban yang diperlukan sesuai bentuk kontribusinya : Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana

21

a. Hibah : Surat Pernyataan Hibah, Surat Pelepasan Hak Milik, Surat Permohonan Pemisahan Hak Milik dari Pemilik dan Surat Pemisahan Hak Milik dari Pejabat Pembuat Akta Tanah/intansi lain yang berwenang setempat. b. Ijin Pakai/Ijin Dilalui : Surat Pernyataan Ijin Pakai atau Ijin Dilalui dari Pemilik, yang juga mencantumkan batasan waktu dan sanksi/syarat-syaratnya. c. Kompensasi : Surat Pernyataan Ganti Rugi, Surat Pelepasan Hak Milik, Surat Permohonan Pemisahan Hak Milik dari Pemilik, Kwitansi Pembayaran/Bukti Pelunasan Ganti rugi dan Surat Pemisahan Hak Milik dari Pejabat Pembuat Akta Tanah/intansi lain yang berwenang setempat. 5. Seluruh proses dan administrasi yang diperlukan selanjutnya diverifikasi kelayakannya oleh Fasilitator Kelurahan bersama UPL; Adapun contoh bentuk Surat Pernyataan Kontribusi Lahan dapat mengacu pada formulir yang telah disediakan (lihat contoh Form 2, Proposal) terlampir. Catatan : 1. Dana BLM PNPM MP tidak dapat dipergunakan untuk membiayai ganti rugi penyediaan lahan, termasuk aset-aset didalamnya; 2. Uraian terkait penyediaan lahan atau pembebasan lahan dalam buku ini hanya merupakan penjelasan teknis yang mengacu pada buku Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan (Bab VI Pengamanan, beserta Lampirannya). Oleh karena itu maka untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh, dipersilahkan membaca buku Pedoman PNPM Mandiri Perkotaan tersebut. 3. Penerima Dampak yang harus diperhatikan adalah pemilik lahan atau warga lain disekitar lahan tersebut, termasuk penduduk asli setempat (Dampak Sosial); 4. Oleh karena proses pengurusan Surat Pemisahan Hak dari Pejabat Pembuat Akta Tanah/Instansi lain yang berwenang setempat memerlukan waktu yang cukup panjang maka administrasi ini tidak perlu dilampirkan dalam dokumen proposal usulan kegiatan KSM. 2. SURVEY TEKNIS PRASARANA Tujuan Survey Teknis prasarana ini adalah untuk mendapatkan datadata/informasi kondisi/situasi awal lokasi pembangunan infrastruktur yang sebenarnya. Data-data/informasi tersebut selanjutnya akan dipergunakan dalam menentukan desain dan gambar rencana bangunan yang akan dibangun. Sebelum melakukan survey, KSM yang memiliki keahlian teknik dan relawan/ masyarakat yang berminat perlu dibekali dengan pemahaman teknik, terutama mencakup : Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana

22

Jadwal dan Urutan kegiatan; Pembentukan Tim Survey dan pembagian tugas masing-masing; Kebutuhan data-data yang diperlukan (sesuai jenis prasarana); Teknik pengumpulan data/Cara pengisian formulir survey; Cara penggunaan alat survey yang akan digunakan; Persiapan peralatan yang dibutuhkan, seperti : patok2, meteran, dll;

Selanjutnya kegiatan survey teknis dan pengukuran lebih detail dapat dilakukan oleh Tim Survey secara partisipatif yang dibentuk dan difasilitasi oleh fasilitator teknik, UPL dan Relawan. Hasil Survey dan pengukuran ini dimasukan kedalam format-format survey yang telah disediakan sebelumnya, seperti SAP, VAP dan MAP (Form ST1-ST6, Lampiran 1). Perlu menjadi perhatian juga sebelum melakukan langkah-langkah survai untuk perencanaan, harus dilakukan konsultasi awal dengan Lurah/Kepala Desa bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu koordinasi yang sebaik-baiknya dengan pihak Institusi, sehingga pekerjaan perencanaan ini tidak akan mendapatkan rintangan. Hal – hal lain yang penting untuk disurvei karena akan berkaitan dengan desain dan pelaksanaan adalah : Gambar lokasi dan lingkungan prasarana, seperti : permukiman, sawah, jalan, sungai, hutan, dll; Situasi lokasi dan tataletak prasarana, meliputi : ukuran letak prasarana, ketinggian/elevasi, ukuran letak dengan bangunan lain yang ada, dll; Kondisi lingkungan lokasi, seperti jenis tanah, kedalaman tanah keras, air tanah, saluran air, material yang ada, dll; Akses/jalan masuk lokasi untuk pengangkutan material/alat. Selain survey teknis ini, KSM juga sekaligus membuat dokumentasi/photo awal (0%) kegiatan. Yaitu potret kondisi atau keadaan awal pada lokasi yang akan dibangun Infrastruktur. Jumlah titik lokasi yang diambil/potret disesuaikan dengan kondisi lapangan dan jenis infrastruktur yang akan dibangun, misalnya untuk Jalan/drainase/saluran irigasi/air bersih perpipaan dapat diambil pada beberapa titik lokasi (awal, tengah dan ujung akhir atau tempat lain yang dianggap penting) sedangkan untuk bangunan seperti MCK, jembatan, air bersih non perpipaan, rehab perumahan/pendidikan/kesehatan, dll, cukup diambil dari sisi yang berbeda yaitu sisi depan, samping atau belakang). Penting untuk diperhatikan bahwa titik lokasi dan arah pengambilan gambar kondisi 0% ini, nantinya akan menjadi pengambilan gambar pada saat pelaksanaan konstruksi, yaitu kondisi 50% dan 100%. Beberapa prosedur yang umum dilakukan untuk pelaksanaan kegiatan survei prasarana adalah :


23

1). Survai Teknis Perencanaan Jalan Langkah-langkah pelaksanaan survey teknis-nya adalah sebagai berikut : a. Pemasangan Patok Bench Mark (BM), meliputi; Patok BM dibuat dari kayu kasau (5 x 7) cm panjang 1 (satu) meter. Patok BM ditanam sedalam 50 cm di dalam tanah dan 50 cm berada di atas tanah. Identitas patok BM dengan di beri nomor (BM No: 1,2, dst…), dan patok BM tersebut harus jelas tertera di dalam gambar peta ukur dengan disebutkan nomor BMnya. b. Pengukuran Teknis Cara Pengukuran Jalan dapat dilakukan secara sederhana yaitu dilakukan dengan cara Survai Antar Patok (SAP), VAP, MAP yang sudah disediakan formulirnya (lihat Lampiran 1-2) terdiri dari : Survai antar patok untuk informasi dasar. Volume antar patok untuk meghitung volume kegiatan. Prakiraan tenaga kerja untuk menghitung kebutuhan tenaga kerja. Dalam melakukan survai lapangan untuk jalan desa yang dilakukan oleh masyarakat maka kegiatan survey cukup dilakukan tanpa menggunakan alat-alat ukur sederhana yang ada dan dapat digunakan oleh masyarakat desa, seperti pita ukur, selang air, dll. Contoh Format Survey Jalan sebagaimana form : ST1s/ ST3, terlampir. 2). Survai Teknis Prasarana Jembatan Memilih Lokasi jembatan sebaiknya pada : 9 Bentang sungai/jarak terpendek 9 Daerah sungai yang lurus 9 Lokasi tanah keras 9 Di tebing sungai yang tidak terlalu tinggi/curam 9 Lurus dengan atau pada jalan yang ada Mengumpulkan informasi jembatan yang akan dibangun : 9 Lebar dan kedalaman sungai 9 Situasi dan kondisi disekitar calon jembatan Mengukur tinggi muka air normal dan tinggi muka air banjir, didapat dari informasi penduduk sekitar lokasi. 3). Survai Teknis Prasarana Irigasi Survai teknis untuk prasarana Irigasi Perdesaan : Bagunan Pengambil, Saluran Pembawa, Saluran Pembuang, Jalan Inspeksi, Tanggul Pengaman dan Bangunan Air lainnya), mencakup : 1. Survey dan pengukuran tingkat kerusakan bangunan yang ada serta membuat sketsa yang dilengkapi ukuran-ukuran yang jelas. Sebaiknya saat survey ini juga dibuat photo-photo yang untuk mendukung data survey dan sekaligus akan menjadi photo kondisi 0%. Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana

24

2. Buat Inventarisasi kondisi bangunan yang berisi kondisi baik, perlu perbaikan, perlu diganti. 3. Untuk pekerjaan pengembangan jaringan irigasi dan bangunan yang baru diadakan pengukuran profil memanjang dan melintang dengan jarak tertentu dengan mencantumkan elevasi-elevasi yang dihubungkan dengan elevasi yang ada berupa titik BM. Sehingga menjadi acuan bagi penentuan elevasi rencana, baik untuk jaringan yang baru maupun bangunan baru. 4. Seluruh data-data akan disusun dalam satu formulir pengukuran yang dilengkapi dengan sketsa yang jelas. Dimana formulir ini akan digunakan sebagai dasar pembuatan gambar rencana yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam perhitungan RAB. 4). Survai Teknis Prasarana Air Bersih Survai teknis prasarana disini mencakup prasarana Air Bersih, PMA, SGL, SPT, PAP, PAH dan lain-lain. Sistem air bersih sangat ditentukan oleh sumber airnya, karena itu survai sumber air harus dilakukan secara hati-hati dan teliti, yang menyangkut antara lain; 1. Kuantitas, dipilih alternatif sumber air yang kapasitasnya cukup memenuhi kebutuhan. 2. Kontinuitas debit; dipilih alternatif sumber air yang debit kontinyu sepanjang tahun. 3. Kualitas; diutamakan sumber air yang kualitasnya sesedikit mungkin memerlukan pengolahan/perbaikan kualitas. 4. Jarak sumber air ke area yang akan dilayani tidak terlalu jauh, maksimal 6 km. 5. Elevasi; diutamakan ketinggian lokasi sumber air lebih tinggi dari ketinggian lokasi area yang akan dilayani sehingga air dapat mengalir secara gravitasi. 6. Trase/lintasan yang dilalui; diutamakan trase yang rata/tidak turun naik, sehingga pengaliran air tidak terhambat. CARA PELAKSANAAN SURVEY MATA AIR : Pada survai teknis mata air cara pengerjaannya adalah sebagai berikut: 1. Tanyakan pada masyarakat setempat lokasi mata air. 2. Tanyakan pada penduduk setempat tentang besarnya air pada musim kemarau dan musim hujan. 3. Tanyakan pada penduduk setempat apakah pemunculan mata air tersebut berpindah-pindah. 4. Tanyakan pada penduduk setempat mengenai pemanfaatan mata air tersebut. 5. Pastikan bahwa sumber mata air tersebut berpotensi untuk digunakan. 6. Ukur debit air dengan alat ukur waktu dan ember atau dengan alat ukur debit air. Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana

25

7. Apabila tersedia peralatan, maka ukur parameter kualitas air seperti suhu, derajat keasaman, dll; 8. Ukur jarak sumber mata air ke kelurahan/desa. 9. Ukur ketinggian sumber mata air dari daerah pelayanan; 10. Gambar sketsa mata air dan sekitarnya secara horizontal dan dilengkapi dengan ukuran; 11. Buat sketsa penampang sumber mata air dan sekitarnya. 12. Perkirakan jenis batuan dan lapisan tanah pada lokasi sumber mata air. 13. Catat kondisi dan pemanfaatan lahan di atas sumber mata air. 14. Tentukan apakah sumber mata air tersebut layak untuk digunakan. 15. Cari sumber mata air yang lain jika sumber mata air diatas tidak layak dan ulangi tahapan survai sumber mata air sesuai tahapan diatas. Data Yang Diperlukan Untuk Survai Air Baku Jenis No Sumber Data yang diperlukan Air Baku 1 Mata Air • Lokasi dan ketinggian • Kualitas air • Kuantitas dan kontinuitas air (hasil pengamatan dan pengukuran pada musim kemarau) • Peruntukan saat ini • Kepemilikan lahan di sekitar mata air • Jarak ke daerah pelayanan • Yang mempengaruhi kualitas • Jalan masuk ke MA 2 Air • Lokasi Tanah • Kualitas, kuantitas dan kontinuitas • Peruntukan saat ini • Kepemilikan • Jarak ke daerah pelayanan • Jalan untuk masuk ke lokasi 3 Air Permuka an

• Lokasi dan ketinggian • Kualitas air (visual dan pemeriksaan laboratorium) • Kuantitas dan kontinuitas air (hasil pengamatan dan pengukuran pada musim kemarau) • Peruntukan saat ini • Jarak ke unit pengolahan dan ke daerah pelayanan


Keterangan • Sumber layak dipilih jika tidak ada konflik kepentingan (musyawarah) • Kualitas dan kuantitas memenuhi ketentuan yang berlaku

Untuk mengetahui kondisi air tanah dalam di lokasi, perlu dilakukan pemeriksaan geolistrik. Sedangkan untuk mengetahui kondisi air tanah dangkal dapat melihat peta kondisi air tanah yang dikeluarkan oleh Ditjen Geologi Tata Lingkungan

Sumber dipilih jika alternatif 1 dan 2 tidak ada

26

Jenis No Sumber Air Baku 4 Air Hujan

Data yang diperlukan • Curah hujan • Kualitas dan kuantitas air hujan

Keterangan Sumber dipilih jika alternatif 1, 2 dan 3 tidak ada.

EVALUASI HASIL SURVEY MATA AIR : EVALUASI KUALITAS AIR No

Parameter

1 Bau

Masalah Ualitas

Bau tanah

Bau sulfur

Kemungkinan dengan saringan karbon aktif Aerasi + saringan pasir lambat atau aerasi + saringan karbon aktif Kemungkinan aerasi

Bau lain

Tergantung jenis bau

Rasa asin/payau

tergantung jenis bau

Rasa besi

Aerasi + saringan pasir lambat atau aerasi + saringan karbon aktif Saringan kabron aktif

Bau besi

2 Rasa

Rasa tanah tanpa kekeruhan Rasa lain

3 Kekeruhan

Alternatif Pengolahan

Kekeruhan sedang, coklat dari lumpur Kekeruhan tinggi, coklat dari lumpur Putih Agak kuning sesudah air sebentar diember

Tergantung jenis rasa Saringan pasir lambat Pembubuhan PAC + saringan pasir lambat Pembubuhan PAC Aerasi + saringan pasir lambat atau aerasi + saringan karbon aktif


Kesimpulan

Dpat dipakai jika percobaan pengolahan berhasil Bisa dipakai dengan pengolahan Dapat dipakai jika percobaan pengolahan berhasil Dapat dipakai jika percobaan pengolahan berhasil Dapat dipakai jika percobaan pengolahan berhasil Bisa dipakai dengan pengolahan Mungkin bisa dipakai dengan pengolahan Tidak dapat dipakai Bisa dipakai bila dengan pengolahan Bisa dipakai bila dengan pengolahan, dengan biaya relatif besar Dapat dipakai jika percobaan pengolahan berhasil Dapat dipakai jika percobaan pengolahan berhasil 27

No

Masalah Ualitas

Parameter

4 Warna

Coklat tanpa kekeruhan Coklat bersama dengan kekeruhan Putih Lain

Alternatif Pengolahan

Kesimpulan

Kemungkinan dengan saringan karbon aktif Sama dengan kekeruhan

Dapat dipakai jika percobaan pengolahan berhasil Sama dengan kekeruhan

Kemungkinan dengan pembubuhan PAC Tergantung jenis warna

Tidak dapat dipakai kecuali percobaan pengolahan berhasil Tidak bisa dipakai kecuali percobaan pengolahan berhasil

EVALUASI DEBIT AIR Aliran

Fluktuasi

Liter/d etik

Musiman

<1

1-3

3-5

MUSIM Musim basah sesaat setelah hujan

Musim basah > 2 hari yang lalu

Permulaan musim kemarau

Akhir musim kemarau

lebih kurang konstan

aliran cukup kecil

aliran cukup kecil

jelas berkuran g pada musim kemarau

aliran cukup kecil

aliran cukup kecil

kemungkinan tidak mencukupi : pengukuran pada akhir musim kemarau kemarau aliran terlalu kecil


aliran cukup kecil

jelas berkuran g pada musim kemarau

aliran cukup kecil

kemungkinan terlalu kecil : pengukuran pada akhir musim kemarau aliran cukup kecil

hanya memungkinkan jika > 50% lebih besar dari kebutuhan jelas berkurang pada musim kemarau


kemungkina n terlalu kecil : pengukuran pada akhir

hanya memngkinkn jika 100% lbh besar dari kebutuhan : jika

hanya memungkinkan jika > 50% lebih besar dari kebutuhan : jika

hanya memungkin kan jika lebih besar dari kebutuhan hanya memungkin kan jika > 50% lebih besar dari kebutuhan hanya memungkin kan jika > dari kebutuhan hanya memungkin kan jika > 50% lebih besar dari kebutuhan hanya memungkin kan jika lebih besar dari


28

Aliran

Fluktuasi

Liter/d etik

Musiman

MUSIM Musim basah sesaat setelah hujan

>5


kurang jelas pada musim kemarau

Permulaan musim kemarau

lebih kecil pengukuran pada akhir musim kemarau hanya aliran terlalu memungkinkan kecil jika 100% lebih besar dari kebutuhan : jika lebih kecil pengukuran pada akhir musim kemarau hanya hanya hanya memungkinkan memungkink memngkinkn jika 50% lebih jika 100% lbh an jika besar dari besar dari 200% lebih kebutuhan : jika kebutuhan besar dari lebih kecil kebutuhan pengukuran pd akhir musim kemarau hanya hanya mungkin pengukuran memungkinkan memungkinkan jika 100% lebih jika100% lebih pada akhir besar dari besar dari musim kebutuhan : jika kebutuhan : kemarau lebih kecil harus dicek pengukuran selama musim pada akhir kemarau musim kemarau

musim kemarau jelas berkuran g pada musim kemarau

Musim basah > 2 hari yang lalu

lebih kecil pengukuran pd akhir musim kemarau kemungkinan terlalu kecil : pengukuran pada akhir musim kemarau

Akhir musim kemarau

kebutuhan

hanya memungkin kan jika > 25% lebih besar dari kebutuhan

hanya memungkin kan jika lebih besar dari kebutuhan

hanya memungkin kan jika 25% lebih besar dari kebutuhan

EVALUASI PENGGUNAAN AIR MATA AIR Penggunaan Air Mata Air

Kesimpulan

Air minum, cuci, dan mandi

Air bisa digunakan, kalau orang yang menggunakan sekarang tetap dapat kran umum dan/ atau MCK. Hal ini akan berpengaruh terhadap perluasan sistem penyediaan air pada desa tetangga.

Irigasi sawah atau kolam ikan dimiliki oleh orang desa sendiri

Air bisa digunakan, namun kesempatan yang jelas harus dicapai dengan rakyat pemilik lahan. Menurut peraturan penyediaan air minum memiliki prioritasyang lebih tinngi dan normalnya


29

Penggunaan Air Mata Air

Kesimpulan masih akan ada air yang tersisa untuk irigasi selama periode tertentu dalam setahun.

Irigasi sawah atau kolam ikan dimiliki oleh orang desa tetangga

Mata air tidak dapat digunakan. Resiko untuk terjadinya konflik mengenai pemakaian air yang menimbulkan terjadinya pengrusakan pipa transmisi adalah cukup besar.

Irigasi sawah atau kolam ikan dimiliki oleh orang desa tetangga di bawah

Mata air dapat digunakan, namun harus ada penjelasan secara jelas dan membicarakan dengan desa yang berada dibawahnya. Desa yang berada dibawahnya masih akan mendapatkan air hampir sepanjang tahun

EVALUASI LOKASI MATA AIR 1. Hitung Jarak Mata air, jika jarak mata air kedaerah pelayanan memenuhi ketentuan (kurang dari 6 km), maka mata air dapat dipergunakan; 2. Jika lokasi mata air berada didesa lain atau jalur pipa melalui desa lain, maka mata air belum dapat dipergunakan, kecuali ada ijin dan kesepakatan bersama untuk mata air dan jalur yang akan dilalui pipa; 3. Bandingkan beda tinggi antara mata air dan daerah pelayanan, dapat dikategorikan sebagai berikut : No

Beda Tinggi antara Mata Air dan Desa

Jarak

Penilaian

1.

Lebih besar dari 30 m

Lebih kecil dari 2 km

Baik, system gravitasi

2.

10 – 30 m

Lebih kecil dari 1 km

Berpotensi tetapi detail desain perlu rinci untuk system gravitasi, pipa berdiameter besar mungkin diperlukan

3.

3 – 10 m

Lebih kecil dari 0,2 Kemungkinan diperlukan pompa, km kecuali untuk system yang sangat kecil

4.

Lebih kecil dari 3m

-

Diperlukan pompa

5). Survai Teknis Prasarana MCK Survai teknis untuk MCK langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 1. Lakukan pendataan lokasi, seperti nama desa, kampung atau dusun, RT, RW dan daftar kelompok calon pemakai MCK. Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana

30

2. Buatkan penempatan rencana lokasi MCK hendaknya dekat dari lingkungan pemukiman yang dapat dicapai dengan mudah, butkan tata letaknya. 3. Status kepemilikan tanah harus jelas, milik desa atau masyarakat yang dihibahkan luas tanah minimum 30 m2. 4. Jenis sumber air bersih yang akan digunakan, berapa jarak dari rencana lokasi MCK guna menentukan alternatif pemilihan sarana penyediaan air. 5. Catat jumlah orang yang akan menggunakan MCK, berapa KK dan jumlah jiwa untuk menentukan alternatif pilihan tipe MCK. 6. Lakukan penentuan jenis tanahnya, tinggi muka air tanah dan tingkat penyerapannya untuk menentukan tipe bangunan bawah. 3. SURVEY & INVESTIGASI SWADAYA MASYARAKAT Prasarana yang dibangun melalui dana BLM PNPM Mandiri Perkotaan merupakan prioritas kebutuhkan masyarakat yang direncanakan, dilaksanakan dan diawasi serta dimanfaatkan sendiri oleh masyarakat. Oleh karena itu maka PNPM MP mendorong sebesar besarnya kegiatan dilaksanakan secara swadaya/gotong royong. Namun bila kegiatan tidak dapat seluruhnya dilaksanakan dengan swadaya masyarakat, maka kegiatan pembangunan prasarana tersebut dapat menggunakan dana bantuan program/BLM, terutama untuk pengadaan Bahan/Alat Konstruksi. Tujuan dari Survey & investigasi swadaya masyarakat ini adalah untuk mengetahui siapa, apa saja bentuknya dan berapa besarnya swadaya yang akan diberikan oleh masyarakat sebelum kegiatan dilaksanakan. Jenis dan nilai dari swadaya yang diberikan oleh masyarakat pada dasarnya tidak dibatasi, namun demikian sesuai dengan kebijakan dan mekanisme PNPM MP maka komponen keswadayaan masyarakat yang dapat diperhitungkan untuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana, hanyalah difokuskan pada 7 bentuk/komponen, yaitu : Tenaga Kerja, Bahan/Material Bangunan, Peralatan Kerja, Administrasi proyek, Lahan (Tanah,Tanaman Produktif dan asset lain yang terkena lokasi kegiatan), Dana Tunai, dan Konsumsi. Bila ada sumbangan uang tunai, sebaiknya KSM mengarahkannya dalam bentuk bahan/alat/administrasi sehingga nantinya tidak menyulitkan pertanggungjawaban keuangannya dan untuk swadaya tenaga kerja agar dinyatakan dalam bentuk jumlah hari berkerja bukan dengan cara mengurangi harga upahnya sehingga dalam perhitungan anggaran pekerjaan lebih mudah. Tatacara pelaksanaannya adalah Tim Survey yang telah ditetapkan KSM (secara partisipatif) langsung mendatangi semua warga pemanfaat dan melakukan wawancara langsung, termasuk memastikan kesanggupan untuk merealisasikannya. Hal-hal yang perlu ditanyakan adalah nama, alamat, jenis kelamin, bentuk dan jumlah swadaya yang akan diberikan. Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana

31

Selain itu untuk tenaga kerja agar bentuk swadayanya langsung diidentifikasi apakah sebagai tukang, pekerja atau mandor. Seluruh informasi hasil kegiatan tersebut dicatat pada formulir Daftar Swadaya. Contoh formulir pencatatan dapat dibuat seperti table berikut :

Cara Pengisian Kolom : 9 No : Diisi nomor urut; 9 Nama : Diisi Nama warga yang berkontribusi; 9 L/P : Diisi Jenis kelamin (L : Laki-laki, P : Perempuan); 9 Alamat : Diisi alamat lengkap warga yang berkontribusi; 9 Bentuk Swadaya : Diisi bentuk swadaya, khusus swadaya tenaga kerja supaya Langsung diisi dengan kualifikasinya seperti Mandor, dll. 9 Volume & satuan : Diisi jumlah swadaya dan satuannya; 9 Tandatangan : Diisi Tandatangan langsung warga yang berkontribusi

4. SURVEY & INVESTIGASI HARGA SATUAN UPAH/BAHAN/ALAT Yang dimaksudkan dengan harga satuan upah/bahan/alat disini adalah harga per satu satuan pengukuran upah tenaga kerja (misalnya harga Upah Tukang per hari (HOK) Rp. 50.000, Pekerja per hari Rp. 45.000, dll) atau bahan bangunan (misalnya harga Semen per Zak Rp. 37.000,-, harga pasir beton per kubik Rp. 95.000, atau alat/peralatan konstruksi (misalnya biaya sewa alat buldózer per jam Rp. 15.000, dan seterusnya). Kegiatan ini sangat penting terutama untuk : a). Menyusunan Rencana Anggaran Biaya Kegiatan dan b). Melaksanakan Pengadaan (pembelian/sewa) Bahan/Alat pada saat pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur. Sedangkan untuk memperoleh berapa besar harga satuan tiap jenis tenaga kerja/bahan/alat maka KSM/Panitia harus melakukan survey harga, minimal pada 3 toko/pemasok setempat/terdekat. Sesuai dengan prinsip-prinsip PNPM MP, khususnya untuk meningkatkan adanya transparansi dan akuntabilitas, maka pihak KSM/Panitia harus melakukan survey Harga Satuan ini minimal pada 3 toko/pemasok setempat/terdekat, yang harus dilakukan oleh Tim Survey yang dipilih secara terbuka dari anggota KSM/Panitia yang dipercaya dan minimal berjumlah 3 (tiga) orang. Tujuannya adalah untuk transparansi dan mendapatkan besarnya harga satuan (termasuk jumlah, kualitas & ketersediaannya) yang paling efisien. Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana

32

Pada kenyataannya dilapangan, diantara toko/pemasok yang satu dengan yang lain, besarnya harga satuan bahan/alat tersebut dapat berbeda-beda. Namun demikian secara umum, harga satuan bahan/alat tersebut dapat dikelompokan sebagai (a). harga bahan/alat sampai dilokasi proyek, atau (b). harga dilokasi pemasok/toko (harga dasar). Mengingat adanya perbedaan-perbedaan harga ditiap toko/pemasok (harga sampai di lokasi kegiatan atau harga di toko/Pemasok), maka pihak KSM/panitia didalam menyusun harga harus benar-benar sudah memastikan bahwa harga satuan yang dibuat adalah harga sampai dilokasi (sudah termasuk ongkos transportasi bahan/alat kelokasi). Apabila pihak KSM/Panitia menemui adanya harga hanya dilokasi toko/pemasok (bahan/alat tidak diantar) maka untuk membuat harga satuan harus terlebih dahulu menghitung biaya pengangkutan/transport material sesuai kondisi lapangan. Besarnya biaya transport per satuan bahan/alat dapat diperoleh langsung ditoko bersangkutan (apabila toko yang mengantar) atau sesuai harga pengangkutan bahan/alat yang berlaku secara umum didesa/kelurahan setempat/terdekat. Selanjutnya Harga satuan Bahan/Alat dapat dihitung dengan menjumlahkan harga satuan (yang dinyatakan oleh toko tanpa diantar) ditambah semua biaya/ongkos tarnsportasi material tersebut. Secara sederhana perhitungannya dapat menggunakan rumus : H ARG A S AT U AN B AH AN /AL AT (Rp)

=

Harga Satuan B ahan/Alat yang dinyatakan oleh Toko/pem asok tanpa diantar (H arga Satuan Dasar)

+

Biaya Satuan Transportasi B ahan/Alat sam p ai dilokasi

Tatacara Pelaksanaan Survey Harga Satuan : No

Uraian

1

Ketua KSM membentuk Tim Survey

2

Pelaksanaan Survey Harga Satuan.

P. jawab Pelaksana

Hasil Yang Dicapai

Ketua KSM/Pani tia

Terbentu knya Tim Survey

Tim Survey

Formulir isian Data Harga Satuan Bahan/Al at Hasil Survey (formulir ter-isi)


Metode Pelaksanaan

Tim Survey dipilih secara terbuka dari anggota KSM/Panitia minimal 3 orang yang dipercaya untuk melakukan Survey Harga Satuan Upah/Bahan/Alat. 1. Tim Survey harus melakukan Survey, minimal pada 3 toko/pemasok setempat/ terdekat; 2. Tim Survey Harga secara langsung mendatangi toko/pemasok material atau penyewa alat; 3. Melakukan tanya jawab terkait harga satuan dasar, biaya transportasi sampai diproyek, 33

No

Uraian

P. jawab Pelaksana

Hasil Yang Dicapai

Metode Pelaksanaan

jumlah stok material yang ada, tatacara pembayaran, nama yang ditemui dan keterangan lain yang perlu. Seluruh informasi tersebut dicatat pada formulir survey harga. 4. Setelah kegiatan selesai maka Tim ini wajib membuat laporan Hasil Survey Harga sebagai bahan laporan pada saat Rapat Kesepakatan/Penetapan Harga satuan. Laporan dalam bentuk formulir Isian seperti Contoh terlampir;

Khusus upah, selain informasi dari calon tenaga kerja setempat juga dapat menggunakan sumber informasi yang ditetapkan oleh instansi pemerintah terkait atau Upah Minimum Regional (UMR)/setempat. Contoh Formulir Pencatatan Hasil Survey Harga dapat dibuat seperti tabel berikut :

Dibuat untuk masing-masing Toko/Pemasok


34

5. SURVEY & INVESTIGASI CALON TENAGA KERJA Selain ketiga survey sebagaimana telah diuraikan diatas maka dalam perencanaan teknis ini juga perlu dilakukan survey ketersediaan calon tenaga kerja yang akan terlibat nantinya dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik. Tujuannya adalah untuk memperoleh kepastian ketersediaan dan siapa saja yang akan terlibat menjadi tenaga kerja. Selain itu, jumlah dan kualifikasi tenaga kerja ini juga sangat penting terutama untuk memperoleh kepastian bahwa kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan oleh masyarakat dan dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan program. Pengalaman/keterampilan yang dimiliki calon tenaga kerja (seperti Mandor/Ketua regu kerja, Tukang dan Pekerja) terutama guna menjamin cara pelaksanaan pekerjaan dapat dilaksanakan secara benar sehingga dapat memenuhi kualitas fisik yang baik. Pelaksanaan PNPM MP sangat mendorong keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan sehingga diharapkan sebanyak mungkin dari masyarakat setempat baik laki2 maupun perempuan. Kehadiran tenaga kerja dari luar lokasi/kelurahan dibatasi, kecuali bilamana dilokasi kelurahan tersebut tidak cukup tersedia tenaga kerja yang dibutuhkan. Hasil yang diharapkan diperoleh dari kegiatan ini adalah adanya calon tenaga kerja baik, berupa swadaya maupun tenaga kerja yang akan dibayar melalui dana BLM. Tenaga kerja BLM boleh dari warga yang juga memberikan swadaya tenaga kerja ataupun warga lainnya. Hal penting yang perlu untuk diperhatikan adalah agar calon tenaga kerja yang dipilih benar-benar sesuai keahlian/kualifikasinya sehingga dapat dijamin kebenaran cara pelaksanaan pekerjaan dan dapat memenuhi kualitas hasil pekerjaan yang baik sesuai dengan yang dipersyaratkan. Tatacara pelaksanaan survey adalah : 9 Untuk calon tenaga kerja dari swadaya pada prinsipnya mengacu pada informasi swadaya tenaga kerja hasil dari kegiatan Survey & Investigasi Swadaya Masyarakat yang telah dilakukan sebelumnya. 9 Untuk tanaga kerja BLM maka Tim Survey yang telah dibentuk KSM sebelumnya mendatangi langsung warga pemanfaat (khususnya yang memiliki pengalaman/keterampilan yang sesuai kebutuhan), kemudiaan menanyakan kesediaannya untuk menjadi tenaga kerja. 9 Waktu pelaksanaan Survey Tenaga kerja ini dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan survey swadaya dan survey harga satuan, khususnya terkait informasi tenaga kerja. 9 Catat Hasil kegiatan ini pada formulir tenaga kerja yang telah disiapkan sebelumnya. Informasi yang perlu dicatat antara lain adalah nama, jenis kelamin, status kemampuan (mampu,kurang mampu/miskin), umur, alamat dan tandatangan persetujuaannya. Contoh formulir Pencatatan Survey Tenaga Kerja dapat dibuat seperti contoh berikut : Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana

35

6. REMBUG WARGA ”KESEPAKATAN SWADAYA MASYARAKAT” Hasil Survey & Investigasi Swadaya masyarakat yang telah dilaksanakan sebelumnya, selanjutnya harus disepakati bersama oleh warga pemanfaat (KSM) melalui Forum Rembug atau Musyawarah warga. Forum ini dilakukan oleh KSM bersama-sama dengan seluruh warga selaku penerima manfaat kegiatan dengan tujuan untuk menyepakati besarnya nilai rencana/target swadaya yang akan dikontribusikan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana & prasarana sekaligus mensosialisasikannya kepada semua warga. Selain tujuan tersebut, melalui forum ini juga diharapkan dapat mendorong terbangunnya komitmen awal warga yang lebih kuat dan transparansi, akuntabilitas bagi KSM dalam mengelola kegiatan, khususnya terkait dengan swadaya yang diberikan oleh masyarakat. Rencana swadaya masyarakat yang disepakati ini diharapkan benar-benar dapat direalisasikan oleh warga sehingga tidak terjadi kekurangan biaya atau volume pekerjaan dilapangan.

N o 1.

2.

TATACARA REMBUG KESEPAKATAN SWADAYA MASYARAKAT P. jawab Output/Hasi Uraian Pelaksan l Yang Pelaksanaan a Dicapai Peserta yang diundang : Ketua Surat Penyampaian Semua anggota KSM; BKM; UPL; KSM Undangan Undangan diterima/dik Kepala Desa/Lurah; Tokoh Masy Rapat dan relawan serta Faskel. etahui Kesepakatan peserta Swadaya Masyarakat 1. Peserta diminta mengisi Daftar 1. Daftar Ketua Rembug Hadir terlebih dahulu; Hadir KSM Kesepakatan 2. Acara dibuka oleh Ketua KSM; Peserta; difasilita Swadaya 2. BA Hasil 3. Penjelasan Maksud, Tujuan, si oleh berdasarkan Hasil Yang Ingin Dicapai serta Kesepak UPL/ Hasil Survey.


36

N o

Uraian

P. jawab Output/Hasi Pelaksan l Yang Pelaksanaan a Dicapai Relawan atan tatacara Rapat/forum; / Faskel. Swadaya 4. Penyampaian Laporan Hasil Survey Swadaya oleh Tim Survey 5. Pembahasan Swadaya warga (konfirmasi kembali hasil survey dan (dapat ditambahkan dengan penggalian kembali swadaya warga). Proses pembahasan dipandu oleh UPL dan Faskel. Untuk memudahkan proses pembahasan sebaiknya Data Hasil Survey dari Tim Survey dibagikan kepada semua peserta. 6. Pembacaan Hasil Kesepakatan; 7. Penyusunan BA Hasil Kesepakatan Swadaya Masyarakat; 8. Penutup oleh Ketua KSM;

Nilai-nilai hasil kesepakatan swadaya inilah yang selanjutnya akan dipergunakan sebagai informasi dasar dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya Swadaya pekerjaan KSM. Contoh bentuk Berita Acara Hasil Kesepakatan Swadaya Masyarakat ini mengacu pada formulir Form-3, Proposal terlampir. 7. REMBUG WARGA ”KESEPAKATAN HARGA SATUAN” Seperti halnya swadaya masyarakat, Hasil Survey Harga Satuan Upah/Bahan/Alat yang telah dilaksanakan sebelumnya, juga harus disepakati bersama oleh warga pemanfaat (KSM) melalui Forum Rembug atau Musyawarah warga. Forum ini dilakukan oleh KSM bersama-sama dengan seluruh warga selaku penerima manfaat kegiatan dengan tujuan untuk menyepakati besarnya nilai harga satuan tiap jenis tenaga kerja, bahan/alat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana & prasarana, sekaligus juga mensosialisasikannya kepada semua warga. Selain tujuan tersebut, melalui forum ini juga diharapkan dapat mendorong adanya transparansi, akuntabilitas bagi KSM dalam mengelola kegiatan, khususnya terkait dengan rencana pemanfaatan dana BLM. Beberapa Ketentuan Penetapan Harga Satuan yang harus diperhatikan : 1. Harga Upah Tenaga Kerja, paling tinggi sama dengan upah standar Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana

37

2. 3. 4. 5.

6.

yang ditetapkan oleh Instnasi Pemerintah Setempat atau UMR yang berlaku untuk desa/kelurahan bersangkutan. Bahan/Alat, pada prinsipnya dipilih bahan yang berkualitas baik sesuai spesifikasi teknis, dengan harga yang termurah/terendah diantara minimal 3 Toko/Pemasok setempat yang di Survey; Diprioritaskan menggunakan Tenaga Kerja/bahan setempat yang tetap memenuhi kualitas teknis yang dipersyaratkan; Harga Satuan Dasar Bahan/Alat yang dipilih harus sudah memperhitungkan harga sampai dilokasi proyek (termasuk ongkos angkut bila ada); Sebagai pembanding Harga Satuan hasil survey, maka digunakan Harga satuan Kabupaten/Kota yang dikeluarkan oleh Instansi pemerintah setempat. Apabila terdapat Harga Satuan Bahan/Alat Terpilih lebih besar dari Harga Satuan Kabupaten/Kota maka Harga Satuan Terpilih tersebut harus di Justifikasi/ada perincian alasannya. Apabila dalam 1 (satu) kelurahan/desa terdapat lebih dari 1 (satu) kegiatan/prasarana maka harga satuan dasar (bahan/upah/alat) yang digunakan haruslah satu/tidak berbeda-beda. TATACARA REMBUG PENETAPAN HARGA SATUAN

N o 1

2

Uraian Penyampaia n Undangan Rapat Penetapan Harga Satuan Bahan/Alat Rembug Penetapan Harga Satuan berdasarkan Hasil Survey.

P. jawab Output/Hasi Pelaksana l Yang Dicapai Ketua Surat KSM Undangan diterima/dik etahui peserta Ketua KSM difasilitasi oleh UPL/ Relawan/ Faskel.

3. Daftar Hadir Peserta; 4. BA Hasil Kesepak at Harga Satuan Bahan/ Alat;


Metode Pelaksanaan Peserta yang diundang : Semua anggota KSM/Panitia; BKM/LKM; UPL; Kepala Desa/Lurah; Tokoh Masy dan relawan (bila perlu) serta Faskel. 1. Peserta diminta mengisi Daftar Hadir terlebih dahulu; 2. Acara dibuka oleh Ketua KSM/Panitia; 3. Penjelasan Maksud, Tujuan, Hasil Yang Ingin Dicapai serta tatacara Rapat/forum; 4. Penyampaian Laporan Hasil Survey Harga oleh Tim Survey 5. Pembahasan Harga Satuan (menyepakati nilai/besarnya harga satuan tiap jenis bahan/alat dan membuat justifikasi bila perlu). Proses pembahasan dipandu oleh UPL dan Faskel. Untuk memudahkan proses 38

N o

Uraian

P. jawab Output/Hasi Pelaksana l Yang Dicapai

Metode Pelaksanaan pembahasan sebaiknya Data Hasil Survey dari Tim Survey dibagikan kepada semua peserta. 6. Pembacaan Hasil Kesepakatan; 7. Penyusunan BA Hasil Kesepakatan Harga Satuan Bahan/Alat untuk bulan bersangkutan (contoh form berita acara terlampir); 8. Penutup oleh Ketua KSM;

Contoh bentuk Berita Acara Hasil Kesepakatan Harga Satuan ini dapat dibuat seperti format RAB-1, Proposal, terlampir. 8. PEMBUATAN DESAIN/GAMBAR/SPESIFIKASI TEKNIS Perencanaan teknis prasarana lingkungan yang akan dilaksanakan melalui bantuan PNPM MP adalah merupakan perencanaan sederhana, namun harus dapat dipakai untuk menghitung rencana biaya pelaksanaan yang akan dilaksanakan/dikelola oleh Masyarakat melalui wadah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) setempat. Berdasarkan hasil survey teknis prasarana yang telah dilakukan sebelumnya maka KSM melakukan pembuatan desain dan gambar rencana bangunan yang akan dibuat, termasuk spesifikasinya. Sasaran utama dalam tahap desain ini adalah : Menentukan tingkat pelayanan prasarana sesuai dengan kebutuhan, seperti : kekuatan, ukuran, dll; Menghitung dimensi konstruksi sesuai dengan tingkat pelayanannya; Menyiapkan sketsa hasil perhitungan. Beberapa hal yang dianjurkan dalam pemilihan jenis konstruksi prasarana : Mendorong peningkatan keswadayaan masyarakat; Sedapat mungkin menggunakan konstruksi dan atau teknologi sederhana, sehingga pembangunan dan pemeliharaannya dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat; Sebanyak mungkin menggunakan material dan tenaga kerja setempat; Mudah dalam pengadaan material/alat/tenaga kerja; Kuat dan tahan lama; Memberikan manfaat yang paling besar bagi masyarakat; Dapat dibangun oleh masyarakat dengan harga yang seimbang. Tidak mempunyai masalah teknis yang sangat berat. Tidak merusak lingkungan; Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana

39

Kriteria desain untuk setiap jenis infrastruktur yang direncanakan harus mengacu pada kriteria desian standar yang dikeluarkan oleh instansi teknis terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum atau instansi teknis terkait lainnya. Untuk pelaksanaan PNPM MP ini maka dapat dapat dilihat atau mengacu pada buku Pedoman Teknis Sederhana Pembangunan Sarana & Prasarana yang telah diperbanyak ulang oleh PNPM MP. Berikut diuraikan kriteria desain untuk beberapa jenis infrastruktur yang umum dibangun, antara lain : a). Kriteria desain pembangun jalan yang perlu diperhatikan : 1. Jalan Aspal (Buras/Lapen/Lasbutag) : Lebar badan jalan minimal 2,50 m; Lebar bahu jalan / berm minimal 0,50 m (kiri + kanan = 1,00m) Kemiringan tanjakan / menurun jalan maximal 12 % Panjang tanjakan / turunan maximal 150 Mtr Memakai saluran kiri dan kanan (kondisional) Harus sudah ada Lapis Pondasi Bawah (LPB) minimal 1 tahun; 2. Jalan Tanah/Kerikil (Sirtu) : Lebar badan jalan minimal 2,50 m; Lebar bahu jalan / berm minimal 0,50 m (kiri + kanan = 1,00m) Kemiringan tanjakan / menurun jalan maximal 12 % Kemiringan Punggung Jalan minimum 3% Kemiringan Bahu Jalan minimum 3-6% Panjang tanjakan / turunan maximal 150 Mtr Memakai saluran kiri dan kanan (kondisional) 3. Jalan Telford / Macadam : Lebar badan jalan minimal 2,50 M Lebar badan jalan / berm minimal 0,50 M (kiri + kanan = 1,00 Mtr) Memakai batu tepi Kemiringan tanjakan /menurun jalan maximal 12 % Panjang tanjakan / turunan maximal 150 M Memakai saluran kiri dan kanan (kondisional) Catatan : dijalan menurun / tanjakan kemiringan yang lebih dari 12 % dapat diberi konstruksi beton/aspal. 4. Jalan Rabat Beton : Lebar badan jalan minimal 1,50 M Kemiringan tanjakan /menurun jalan maximal 12 % Tebal rabat minimal 7 CM (kondisional) Permukaan rabat dibuat kasar/tidak licin; Memakai saluran kiri dan kanan (kondisional) Untuk pembangunan gorong-gorong dapat digunakan bahan dari pasangan batu kali atau buis beton dengan memperhatikan kriteria : Diameter minimal 30 CM Ada dinding pengaman pondasi minimal 1,00 Mtr Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana

40

Ada buick dinding minimal 0,80 Mtr Ada Bak kontrol (Inlet/outlet ) Ada bangunan pelimpah (kondisional khusus outlet) Catatan : apabila diameter <30 CM maka diganti dengan konstruksi plat beton (plat duicker) b). Kriteria desain pembangun jembatan yang perlu diperhatikan : 1. Jembatan Beton : Panjang bentang bersih maximal 6 M Dilengkapi dinding pengaman pondasi Perlu pengawasan lebih intensif Posisi jembatan tidak berada di tanjakan/turunan jalan dan tikungan sungai Catatan : apabila usulan >6M maka design harus mendapat persetujuan dari KMW 2. Jembatan Gantung : Panjang bentang bersih maximal 60 M Lebar lantai bersih maximal 1,20 M Menggunakan kabel seling pengaman yang cukup; Posisi jembatan tidak berada di tanjakan/turunan jalan dan tikungan sungai Catatan : apabila usulan >60Mtr maka design harus mendapat persetujuan dari KMW 3. Jembatan Gelagar Besi/Jembatan Besi : Memakai lantai kayu, tebal minimal : 10 CM Panjang bentang bersih maximal 10 Mtr; Jumlah gelagar besi minimal 3 ruas Memakai landasan roda Posisi jembatan tidak berada di tanjakan/turunan jalan dan tikungan sungai Bila tidak diberi perlindungan lantai (permukaan lantai ditutup aspal + grosok) maka harus ada landasan untuk roda kendaraan; Catatan : apabila usulan >10Mtr maka design harus mendapat persetujuan dari KMW c). Kriteria pembangunan Irigasi yang perlu diperhatikan : 1. Irigasi tidak tercatat dalam buku inventaris PU Pengairan 2. Luas areal irigasi perdesaan maksimum 150 Ha 3. Pengelolaan, Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi perdesaan dilaksanakan oleh P3A atau kelompok tani. 4. Merupakan usulan dari masyarakat petani yang didukung adanya kemauan dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pekerjaan dan sanggup melaksanakan operasi dan pemeliharaan setelah pekerjaan selesai. Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana

41

5. Dapat merupakan rehabilitasi jaringan tersier dalam daerah irigasi teknis dan semi teknis. 6. Usulan bendung baru dari pasangan batu atau beton terbatas pada : panjang bendung maksimum : 10 m, sedangkan untuk panjang > 10 m sebaiknya dikoordinasikan dengan instansi teknis terkait. tinggi bendung maksimum : 3m debit banjir rencana : 30 m/dtk 7. Pembangunan irigasi baru sederhana harus memenuhi ketentuan : ada sumber air cukup; adanya sawah (tadah hujan); ada petani; kualitas air memenuhi; tanah/ sawah baik untuk pertanian (padi); ada pemasaran hasil produksi; Daerah irigasi perdesaan bukan merupakan daerah banjir rutin. 8. Pembangunan Embung harus memenuhi ketentuan : Berada didaerah tadah hujan paling luas 100Ha; Kolam embung berkapsitas maksimum 100.000 M3 Tinggi maksimum tubuh embung 5 m Pelimpah Tanah, berupa saluran terbuka kapasitas paling besar sama dengan banjir 50 tahun; Embng milik masyarakat, dikelola oleh masyarakat dan bukan termasuk dalam daftar inventarisasi PU; Karena proses pelaksanaan pembangunan jaringan irigasi peredesaan (mulai dari penyuluhan, survai, disain sampai pelaksanaan konstruksi) harus dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran, maka urutan prioritas ditetapkan sebagai berikut : 1. Diutamakan pekerjaan perbaikan atau rehabilitasi jaringan irigasi yang telah ada, dan tidak memerlukan kajian teknis yang berat. 2. Pekerjaan peningkatan jaringan irigasi yang telah ada, yang benarbenar diperlukan. 3. Pembangunan jaringan irigasi baru. d). Kriteria pembangunan prasarana air minum/air bersih yang perlu diperhatikan : Prasarana dan sarana air minum yang akan dibangun, dipilih berdasarkan berbagai pertimbangan, antara lain ketersediaan sumber air baku, ketersediaan lahan, bahan, kondisi sosial ekonomi serta budaya masyarakat setempat. Sistem penyediaan air minum Sistem penyediaan air minum didasarkan pada : a) Sumber air baku yang berupa mata air, air tanah, air permukaan dan air hujan b) Pengolahan air, yaitu pengolahan lengkap atau tidak lengkap, yang berdasarkan dari hasil pemeriksaan kualitas air baku c) Sistem pendistribusian, yaitu gravitasi atau pemompaan Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana

42

d) Sistem pelayanan yang berupa sambungan rumah/langsung dan hidran umum/kran umum Alternatif sistem penyediaan air minum secara garis besar ditunjukkan pada gambar 1. Sumber Air Mata air

Bangunan Penangkap air

Gravitasi

Resevoar

Gravitasi

Konsumen

Sumber Air Air Tanah

Sumur bor/ Sumur gali

Pemompaan

Resevoar

Gravitasi

Konsumen

Pemompaan Sumber Air Air Tanah

Bangunan Sadap

Sumber Air Air Hujan

Bak Penampung

Gravitasi/ Pemompaan

Gravitasi

Unit Pengolah


Reservoar

Bak penampung air hujan yang dilengkapai Dengan saringan dan kran


Konsumen

Gravitasi

Konsumen Hidran Umum

Gambar 1 Alternatif system penyediaan air minum

Alternatif jenis prasarana dan sarana Jenis prasarana dan sarana yang diperlukan dalam sistem penyediaan air minum sesuai dengan sumber air baku serta sistem pengolahannya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel. Alternatif jenis prasarana dan sarana No

Sumber Air

1

Mata air

2

Air Tanah - Air tanah dangkal - Air Tanah dalam

3

Air Permukaan - Sungai

Pemanfaatan Sumber

Sarana Sistem PAM

Sistem Pelayanan

Gravitasi pemompaan

Penangkap mata air Intake Hidran Umum/Kran Umum

Sambungan Langsung Hidran Umum Kran Umum Terminal Air

SGL ps bata SGL cincin beton SPT dangkal Pemompaan

Sumur Gali SPT Dangkal

Hidran Umum

Pompa Bak Penampung/Reser voir Hidran Umum/ Kran Umum

Sambungan Langsung Hidran Umum Kran Umum Terminal Air

Gravitasi

Intake

Sambungan Langsung


43

No

Sumber Air - Danau/ waduk

Pemanfaatan Sumber Pemompaan

- Embung - dll 4

Air Hujan

PAH Cetakan Fiber PAH ps bata

Sarana Sistem PAM Sistem Instalasi Pengolahan Air Sederhana (IPAS) Saringan Pasir Lambat Penampungan Air Hujan

Sistem Pelayanan Hidran umum Kran Umum Terminal Air Kran Umum

Catatan : SGL : sumur gali; SPT : sumur pompa tangan; PAH : penampung air hujan Kriteria Disain Kriteria disain untuk setiap sistem penyediaan air minum, pipa transmisi dan pipa distribusi disajikan dalam tabel-tabel berikut ini : Tabel. Kriteria disain sistem penyediaan air minum No SPAM Keterangan 1 Penangkap Mata Air • Skala komunal (PAM) • Asumsi kebutuhan 30 L – 60 L perorang/hari • Waktu pengambilan 8 jam – 12 jam • Pelayanan minimal 20 KK 2 Sumur Gali (SGL)

• Skala komunal • Asumsi kebutuhan 30 L – 60 L perorang/hari • Pelayanan minimal 5 KK

3 Penampungan air hujan

• Skala komunal • Asumsi kebutuhan 30 L – 60 L perorang/hari • Pelayanan 5 KK – 10 KK

4 Sistem Pengolahan Air Sederhana (SIPAS)

• • • • • • • • • • • • •

5 Hidran Umum/Kran Umum

6 Sumur Pompa Tangan

7 Bangunan penyadap/intake

Skala komunal Waktu operasional 6 jam – 8 jam Kapasitas optimum 0,25 L/detik Asumsi kebutuhan 30 L – 60 L perorang/hari Pelayanan 20 KK – 30 KK Skala komunal Cakupan pelayanan 60% - 100% penduduk Asumsi kebutuhan 30 L – 60 L perorang/hari Jarak minimum penempatan 200 meter Pelayanan 20 KK – 30 KK Skala komunal Asumsi kebutuhan 30 L – 60 L perorang/hari Pelayanan minimal 5 KK

• Kecepatan aliran (v) = 0,3m/detik – 2m/detik


44

No SPAM 8 Bak Pengumpul 9 Saringan Pasir Lambat

Keterangan • Waktu detensi = 5 menit – 15 menit • Surface loading/kecepatan filtrasi = 0,1-0,3 m3/m2. jam • Tinggi air = 0,7 meter – 1 meter • Tinggi media = 0,7 meter – 1 meter • Efective Size = 0,15 mm – 0,35 mm

e). Kriteria pembangunan prasarana MCK yang perlu diperhatikan : 1. Harus tersedia lokasi, pemakai dan sistem penyediaan air bersih. 2. Air limbah dari MCK umum harus dibuang melalui unit pengolah, agar tidak mencemari lingkungan. 3. Sumber / air bersih tersedia, debitnya cukup (meskipun saat musim kemarau) 4. Lengkap dengan septictank + peresapan 5. Sirkulasi udara kedalam ruang M.K cukup 6. Buangan air limbah tidak mencemari lingkungan 7. Pemilihan bentuk konstruksi memperhatikan kondisi sosial budaya lokal; f). Kriteria pembangunan Tambatan Perahu yang perlu diperhatikan :

Pada sungai yang lurus / tidak pada bagian berbelok Tidak pada bagian mudah erosi Lalulintas perahu dan kegiatan berada disekitar tamabatan perahu; Tidak pada pantai yang ombaknya cukup besar; Sekitar lokasi harus bersih; Lokasi untuk penempatan bahan bangunan, tempat kerja dan tambatan perahu harus tersedia.

Selanjutnya berdasarkan sketsa desain dan data-data hasil survey teknis maka dilakukan pembuatan Gambar Rencana. Gambar rencana ini akan menjadi acuan perhitungan volume rencana dan sebagai acuan pembangunan pada tahap pelaksanaan konstruksi. Terdapat beberapa macam gambar yang perlu disiapkan pada tahap ini, yaitu: 1. Gambar Peta Situasi : gambar peta situasi ini minimum harus dapat menunjukan letak prasarana yang akan dibangun. Sebagai dasar gambar situasi ini, dapat menggunakan gambar peta desa/kelurahan yang sudah ada. 2. Gambar Denah Bangunan : gambar denah/layout prasarana ini minimum harus dapat menunjukan ukuran pokok prasarana dan jarak terhadap patokan ukur, bangunan pelengkap; Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana

45

3. Gambar Teknik/Detail : gambar ini meliputi gambar bangunan induk dan bangunan pelengkap yang dibuat secara lebih detail. Gambar ini sedapat mungkin terdiri atas gambar potongan (2 arah) dengan memperlihatkan secara jelas detail ukuran, jenis bahan dan spesifikasi khusus (seperti perbandingan campuran beton) dan kondisi existing, dll. 4. Khusus untuk bangunan yang mempunyai bentuk sama atau sebahagian dapat menggunakan gambar typikal. Mengingat pembuatan gambar rencana ini dilakukan oleh masyarakat, maka semua gambar-gambar tersebut diatas tidak harus dibuat dengan bentuk standar menggunakan mesin gambar dan juru gambar, tetapi cukup dibuat sederhana namun jelas dan mudah dimengerti. Gambargambar ini harus diperiksa oleh fasilitator teknik atau askot infrastruktur di kabupaten/kota sampai dinyatakan layak. Dan untuk untuk infrastruktur yang lebih kompleks/rumit harus disetujui oleh TA. Infrastruktur KMW atau Instansi teknis, seperti Dinas PU setempat. Gambar rencana ini selanjutnya akan dipergunakan untuk menghitung Volume/Kuantitas Pekerjaan pada perhitungan RAB. Contoh gambar-gambar konstruksi dapat mengacu pada Pedoman Teknis Infrastruktur yang sudah ada sedangkan untuk etiket Gambar, dapat mengacu pada Contoh format Gambar Rencana seperti Format (FormGbr, Proposal) terlampir. 9. PENGAMANAN DAMPAK LINGKUNGAN & SOSIAL Sebagai program yang sangat terdesentralisasi, PNPM Mandiri Perkotaan berinvestasi pada sejumlah besar sub-proyek/kegiatan di area miskin di perkotaan. Melalui BLM, PNPM Mandiri Perkotaan berharap dapat menyediakan pembangunan infrastruktur (skala sederhana dengan pagu adalah Rp. 50 juta) yang berkelanjutan. Tidak diperkenankan untuk membuat suatu kegiatan yang skalanya sangat besar dan kegiatan yang dampaknya tidak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama masyarakat miskin. Desain kegiatan yang sedemikian (relatif kecil) dan pelaksanaan kegiatan yang menjamin partisipasi dan keterlibatan berbagai kelompok masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan secara bersama-sama, mulai dari pengusulan kegiatan/kebutuhan, pelaksanaan, monitoring dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan (DOUM) maka diharapkan segala permasalahan yang muncul dapat dipecahkan secara bersama-sama pula oleh masyarakat sehingga tidak ada dampak negatif yang signifikan akibat pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan masyarakat. Umumnya dampak lingkungan terjadi dari manajemen pembangunan di lokasi selama konstruksi berlangsung. Oleh sebab itu, dalam hal ini PNPM Mandiri Perkotaan akan tetap melembagakan mekanisme pemeriksaan, Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana

46

meninjau serta menerapkan prosedur khusus untuk menjamin setiap masalah lingkungan yang terjadi dapat diatasi . Prinsip-prinsip dasar dalam penilaian kelayakan lingkungan adalah sebagai berikut : 1). Usulan yang diajukan sedapat mungkin menghindari atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Usulan tersebut harus telah mengkaji alternatif desain lainnya yang tepat untuk memperkecil dampak negatifnya; 2). Usulan tersebut harus mengacu pada Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Detail Tata Ruang (RTDR), serta menghindari kawasan lindung yang telah ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup, kecuali jika usulan kegiatan tersebut untuk mengembangkan kawasan lindung; dan 3). Usulan yang membawa dampak negatif terhadap lingkungan, harus dilengkapi dengan suatu perencanaan pengelolaan dampak lingkungan untuk mengurangi dampak negatifnya. Setiap proposal KSM yang mengajukan kegiatan infrastruktur (proyek/subproyek) akan diperiksa dengan prosedur/kriteria pemeriksaan lingkungan Pemerintah Indonesia untuk memastikan tidak ada sub-proyek/proyek yang membutuhkan pemeriksaan lingkungan secara penuh. Pada pemeriksaan awal, tipe proyek, skala, lokasi, sensitifitas dan potensi dampak terhadap alam dan lingkungan hidup akan diidentifikasi untuk menentukan kegiatan tersebut layak atau tidak, sesuai kriteria pemeriksaan berikut : 9

9

9

Usulan Kegiatan yang membutuhkan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) secara menyeluruh tidak akan didanai oleh PNPM Mandiri Perkotaan; Usulan kegiatan yang membutuhkan UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan) dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan) berdasarkan kajian yang terbatas dan spesifik lokasi sub-proyek hanya akan didanai bilamana telah disetujui hasil study UKL/UPLnya sesuai kriteria yang ditetapkan Menteri PU dan Menneg LH. Diharapkan tidak ada proposal yang masuk kategori ini. Usulan-usulan yang cukup ditangani dengan prosedur operasi standar (standard operation procedure), dimana praktek yg baik (good practice) cukup menyelamatkan lingkungan. Direktorat Jenderal Cipta Karya telah menetapkan pedoman/prosedur operasi standar utk proyek/sub proyek jenis itu (termasuk pengendalian debu, kebisingan, lalulintas di lokasi konstruksi, spesifikasi pengisian tanah dan penghijauan dilahan kritis, prosedur mengendalikan dampak negatif pengangkutan sampah, dsb). Diharapkan sebagian proposal akan masuk kategori ini

Prinsip dasar yang melandasi pengendalian dampak lingkungan dalam PNPM Mandiri Perkotaan adalah meminimumkan efek negatif dan memaksimumkan dampak positif dari setiap kegiatan konstruksi (termasuk dampak negatif atas pembebasan lahan). Oleh sebab itu, maka pendekatan Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana

47

penanganan pengamaman dampak (safeguards), akan dilakukan melalui : a). Desain perencanaan teknis bangunan yang mengacu pada kriteria desain/standar teknis pembangunan infrastruktur yang telah ditetapkan instansi teknis seperti Departemen Pekerjaan Umum; dan b). Pemeriksaan terhadap dampak lingkungan kegiatan PNPM MP (skala kecil/sederhana) melalui prosedur khusus atau prosedur operasi standar/POS untuk setiap kegiatan infrastruktur yang diusulkan, yaitu Daftar Periksa/Uji Identifikasi Dampak Lingkungan. Penyusunan Daftar Periksa Dampak Lingkungan ini dilaksanakan : 1) Dalam proses perencanaan (kondisi awal atau kemajuan 0%), digunakan daftar periksa (checklist) identifikasi kemungkinan/potensi persoalan lingkungan dan menyusun berbagai tindakan yang harus dilakukan dalam rangka mencegah atau memperbaiki persoalan lingkungan (mitigasi); 2) Pada tahap pelaksanaan yaitu (a). kira-kira pertengahan proses kontruksi (kondisi kemajuan 50%), disaat peluang untuk memperbaiki masih ada maka dilakukan pemantauan kelapangan dimana daftar yang sama (checklist tadi) di cocokkan lagi, apakah semua tindakan yang telah direncanakan telah dilakukan atau belum. Dan terakhir, (b). Di akhir konstruksi (kondisi kemajuan 100%), daftar yang sama (checklist tadi) dicocokkan lagi dibandingkan dengan rencana aslinya guna memastikan bahwa semua tindakan pengamanan yang telah direncanakan, telah dilakukan. Untuk lebih menyederhanakan proses perencanaan dan pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan dan dampak sosial akibat dari kegiatan infrastruktur PNPM MP maka telah ditetapkan prosedur operasi standar yang akan menjadi pedoman dilapangan, khususnya bagi KSM Lingkungan, yaitu : 1. Daftar Periksa Kegiatan Terlarang (Negatif List) : Formulir ini telah menyediakan identifikasi semua masalah/kegiatan yang dilarang untuk dibiayai melalui dana BLM PNPM MP. KSM pada tahap perencanaan, tinggal memeriksa kegiatannya terhadap butir-butir kegiatan yang dilarang tersebut, apakah ada yang sama atau termasuk dalam salah satu kegiatan yang dilarang tersebut. Apabila terdapat kegiatan yang dilarang maka usulan kegiatan KSM ditolak atau tidak dapat didanai; Adapun contoh bentuk dan kriteia kegiatan terlarang secara lengkap mengacu pada formulir Daftar Kegiatan Terlarang (List Negatif) sebagaimana pada formulir : Form-4, Proposal terlampir. 2. Daftar Periksa/Uji Identifikasi Dampak Lingkungan : Formulir ini merupakan daftar identifikasi awal berupa, Potensi sumber dampak, usulan alternatif tindakan penanganannya dan rencana pemantauannya. KSM pada tahap perencanaan, memeriksa desain/usulan kegiatannya terhadap potensi sumber dampak dan membuat jenis tindakan Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana

48

pengamanan/mitigasinya yang sesuai. Kemudian pada tahap pelaksanaan kegiatan, dilakukan pemantauan ulang untuk memastikan bahwa semua tindakan penanganan dampak yang direncanakan/dipilih telah dilaksanakan dilapangan. Pemantauan ulang ini dilakukan sebanyak 2 kali masing-masing pada tahap kemajuan pekerjaan mencapai kira-kira 50% dan kemajuan mencapai 100% atau telah selesai. Adapun contoh bentuk Identifikasi Dampak Lingkungan ini secara lengkap mengacu pada formulir Uji Identifikasi Dampak Lingkungan sebagaimana pada formulir : Form-5, Proposal terlampir. Adapun cara pengisian kedua formulir tersebut adalah sebagai berikut : 1) Daftar Periksa Kegiatan Terlarang (Negatif List) : Periksa setiap usulan kegiatan, Apakah desain/spesifikasi/rencana kegiatan yang diusulkan ada yang sama atau termasuk dalam salah satu butir kegiatan yang dilarang sebagaimana tercantum pada kolom Item/Butir yang dilarang. Jawaban atas pertanyaan tersebut dituliskan dengan tanda (√) pada kolom ”Ya” atau ”Tidak” yang sesuai/dipilih. 2) Daftar Uji Identifikasi Dampak Lingkungan : Untuk pengisian formulir ini dapat mengacu pada Referensi Daftar Uji Identifikasi Dampak Lingkungan (Lampiran-4). Periksa setiap usulan kegiatan, apakah terdapat potensi sumber dampak lingkungan seperti butir-butir potensi yang telah dicantumkan dalam Daftar (tersedia pada kolom potensi sumber dampak). Apabila Ada, maka pilih tindakan penanganannya/mitigasi yang sesuai (tersedia pada kolom alternatif penanganan dampak). Salin Potensi dan Rencana Penanganan yang dipilih ke format Daftar Uji Identifikasi Dampak Lingkungan (Form-5, Proposal). Bilamana ditemukan ada potensi dan atau tindakan penangana lain yang belum tercantum pada Daftar tersebut, silahkan ditambahkan/dimasukan. 10. PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) Pada dasarnya semua jenis kegiatan pembangunan sarana & parasana dapat dikerjakan langsung oleh KSM dengan cara swadaya masyarakat, seperti bergotong royong. Namun karena jumlah infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat cukup banyak dan tidak semua kegiatan tersebut dapat dipenuhi (mampu ditangani) dengan cara swadaya maka melalui program PNPM (kegiatan Lingkungan), disediakan stimulan bantuan dana (dari pinjaman Luar Negeri) untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan tersebut. Jadi penting untuk dipahami/dilihat bahwa dana BLM/PNPM hanyalah merupakan pendukung dari swadaya masyarakat sehingga pemenuhan terhadap kebutuhan pembangunan sarana & prasarana yang dihasilkan dapat lebih banyak. Hal ini juga berarti bahwa melalui program PNPM ini, Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana

49

masyarakat harus senantiasa mengupayakan sebanyak-banyaknya swadaya (termasuk sumber-sumber pendanaan dari pemerintah atau pihak swasta setempat) dan tidak berhenti hanya dengan adanya dana BLM saja. Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan/proyek/sub-proyek adalah merupakan anggaran biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh kegiatan pembangunan prasarana sesuai dengan rencana (Gambar dan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan). Sesuai ketentuan program PNPM MP dalam pemanfaatan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) maka pembiayaan usulan kegiatan prasarana yang akan dibangun oleh masyarakat berasal dari dana Swadaya masyarakat dan dana BLM/PNPM MP. Oleh karena itu maka nilai RAB kegiatan prasarana adalah merupakan gabungan perhitungan biaya dari kedua sumber dana tersebut. Atau dengan kata lain bahwa didalam perhitungan RAB Kegiatan/Prasarana, sudah harus dengan jelas memperlihatkan besarnya komponen dana swadaya dan komponen dana PNPM MP /BLM. Kegiatan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan/prasarana merupakan tahap yang cukup penting dan dalam pelaksanaannya harus memperhatikan proses/langkah-langkah kegiatannya, agar hasil yang diperoleh paling mendekati nilai biaya pada saat pelaksanaan kegiatan (realistis) serta sesuai dengan ketentuan PNPM MP dan dapat dipertanggunjawabkan. Adapun manfaat RAB adalah : 9 Untuk mengetahui berapa besar rencana biaya yang diperlukan untuk menyelesiakan kegiatan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan; 9 Mengetahui jumlah/volume kebutuhan tenaga kerja, bahan dan alat yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan; 9 Sebagai pedoman pada saat pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana, khususnya pada saat melakukan pengadaan tenaga kerja, bahan dan alat, baik menyangkut jumlah, jenis, maupun harga satuannya masing-masing. Hal yang perlu dipahami disini bahwa RAB sifatnya adalah suatu perkiraan/rencana, artinya bahwa nilai volume maupun harga satuan tiap jenis tenaga/bahan/alat yang paling menentukan dalam penyelesiaan pekerjaan ádalah nilai kebutuhan nyata (realisasi) dilapangan. Dan seharusnya nilai realisasi ini sama atau tidak berbeda jauh dengan RAB yang dibuat sebelumnya; 9 Untuk memenuhi salah satu persyaratan yang harus dibuat didalam dokumen proposal usulan pelaksanaan kegiatan KSM/Panitia. Sedangkan Hasil/Keluaran yang diharapkan dari seluruh proses perhitungan RAB adalah : 9 Masyarakat memperoleh/mengetahui volume/kuantitas kebutuhan tenaga kerja, bahan, alat termasuk administrasi yang diperlukan untuk Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana

50

melaksanakan/menyelesaikan seluruh pembangunan infrastruktur. Hal ini diharapakan agar pada saat pelaksanaan konstruksi nantinya KSM lebih mudah dan efisien dalam mengelola/mengalokasian dana-nya (tidak terjadi pembelanjaan yang berlebih yang mengakibatkan pemborosan dana); 9 Mayarakat mengetahui total nilai biaya kegiatan dari kontribusi swadaya masyarakat dan total kebutuhan dana dari BLM. 9 Adanya integrasi kontribusi swadaya warga dengan dana BLM PNPM MP; Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Penyusunan RAB : 9 RAB disusun oleh KSM/Panitia, yaitu Ketua Panitia dibantu oleh anggota KSM yang mampu dan memahami cara pembuatan RAB; 9 RAB harus disusun secara teliti/hati-hati dan benar sehingga diperoleh nilai RAB yang seimbang dengan biaya pelaksanaan pembangunan prasarana yang telah direncanakan (RAB realistis). Atau dengan kata lain bahwa RAB yang disusun tidak berlebihan (pemborosan) atau kekurangan dana (kualitas atau kuantitas pekerjaan tidak dapat dipenuhi); 9 RAB bersifat terbuka, artinya siapapun warga boleh mengetahui RAB; 9 Dana BLM/PNPM tidak dapat digunakan untuk membiayai ganti rugi. Masalah ganti rugi harus diselesaikan oleh masyarakat sendiri; 9 Apabila terjadi kekurangan dana pada tahap pelaksanaan pembangunan, maka harus diusahakan/ditambah melalui swadaya agar memenuhi kualitas/kuantitas pekerjaan sesuai yang direncanakan; 9 Dan sebaliknya apabila terdapat kelebihan dana maka harus digunakan kembali hanya pada paket kegiatan tersebut dengan cara menambah volume atau menyempurnakan parasarana yang dibangun tersebut; Informasi atau data-data awal yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan penyusunan RAB : 1. Rencana Swadaya berdasarkan hasil rembug/musyawarah ”Kesepakatan Swadaya Masyarakat” (Berita Acara Rembug Swadaya); 2. Harga Satuan Upah/Bahan/Alat berdasarkan hasil rembug/musyawarah ”Kesepakatan Harga Satuan” (Berita Acara Rembug Harga); 3. Gambar-gambar rencana prasarana yang akan dibangun, termasuk datadata pendukung hasil survey teknik sebelumnya; 4. Metode/Cara pelaksanaan setiap kegiatan (apakah menggunakan tenaga kerja atau peralatan); 5. Menyiapkan formulir-formulir perhitungan RAB yang diperlukan. Setelah data-data hasil kegiatan tersebut (poin 1,2,3) diperoleh maka proses perhitungan RAB dapat dilakukan sesuai langkah-langkah berikut : 1) Perhitungan Volume/Kuantitas Pekerjaan 2) Perhitungan Volume/Kuantitas Kebutuhan Tenaga Kerja, Bahan, Alat 3) Perhitungan Anggaran Biaya Ketiga langkah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana

51

10.1 PERHITUNGAN VOLUME/KUANTITAS PEKERJAAN

Yang harus dipersiapkan : Gambar Rencana Detail yang sudah mencantumkan semua ukuran prasarana dan spesifikasi (jenis/kualitas dari material/alat) yang harus dipenuhi serta didukung dengan data-data hasil survey teknis. Formulir perhitungan Kuantitas Pekerjaan (Form : RAB 2 & 2A). Langkah – langkah Perhitungan Volume Pekerjaan : 1. Buat daftar inventarisasi jenis-jenis (item) kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan bangunan prasarana sebagaimana yang direncanakan. Daftar item pekerjaan tersebut harus sudah mencantumkan satuan pengukurannya. Sebagai contoh misalnya : Item Pekerjaan 1. Pekerjaan Penyiapan Tanah Dasar/Badan Jalan 2. Penimbunan Badan Jalan 3. Lapis Pondasi Bawah Kelas C (Sirtu) 4. Galian Parit 5. Pekerjaan Beton 6. Pekerjaan Saluran Ps. Batu Kali

Satuan M2 M3 M3 M3 M2 M3

Untuk menentukan jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan prasarana/infrastruktur maka secara teknis harus ada gambar perencanaan infrastruktur, minimal gambar denah dan potongan dari prasarana/infrastruktur yang akan dibangun tersebut. Sebab dari gambar-gambar tersebut dapat diketahui kegiatankegiatan apa saja yang harus dilakukan untuk membangun infrastruktur tersebut sampai selesai. Apabila gambar-gambar tidak tersedia maka diperlukan orang yang sudah mempunyai pengalaman dalam melakukan pekerjaan yang sama dengan prasarana yang hendak dibuat, misalnya tukang atau mandor bangunan. Kemudian Urutan jenis-jenis atau item pekerjaan tersebut hendaknya dibuat sesuai urutan pelaksanaan pekerjaan dilapangan. 2. Lakukan perhitungan kuantitas/volume tiap jenis/item pekerjaan. Volume pekerjaan yang dimaksudkan disini adalah banyaknya pekerjaan yang harus dibuat (rencana) menurut satuan pengukuran pekerjaannya. Ketentuan perhitungan volume tiap item pekerjaan adalah : Volume harus sesuai dengan satuan pengukuran pekerjaannya atau dengan kata lain bahwa setiap item pekerjaan yang satuan pengukurannya berbeda mempunyai cara perhitungan volume pekerjaan yang berbeda pula. Misalnya ; Volume pekerjaan penyiapan badan jalan yang diukur dalam satuan Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana

52

meterpersegi (m2) = panjang tanah dasar yang akan disiapkan x lebar yang harus disiapkan; Berbeda dengan Volume Penimbunan Badan Jalan yang diukur dalam satuan meterkubik (m3) = panjang timbunan x lebar x tinggi (atau tebal) timbunan. Sedangkan ukuran (panjang, lebar, tinggi/tebal) harus sesuai dengan yang direncanakan (sesuai ukuran pada gambar). Agar diperoleh ketelitian dan memudahkan perhitungan volume pekerjaan maka sebaiknya perhitungan dilakukan per item pekerjaan sesuai urutan item pekerjaan pada daftar yang telah dibuat sebelumnya. Cara melakukan perhitungan dapat dibuat format Tabel Contoh perhitungan Volume Pekerjaan sederhana (Form-RAB2A). Karena Perhitungan Volume Pekerjaan tersebut akan menjadi acuan pada pelaksanaan pembangunan prasarana maka perhitungan volumenya harus cukup teliti, sederhana dan jelas sehingga mudah dipahami. No

1.

Uraian Pekerjaan

Lapis Bawah (Sirtu)

Satuan

Pondasi M3 Kelas C

Sketsa dan Perhitungan T= 20cm

L= 2m

Volume

80

P (panjang)= 200m

Vol. = P x L x T = 200 x 2 x 0,2 = 80 Dst. 3. Buat Rekapitulasi Daftar Kuantitas/Volume seluruh pekerjaan. Daftar Rekapitulasi Kuantitas ini berupa tabel yang menggambarkan/memuat volume dan satuan tiap jenis pekerjaan secara keseluruhan kegiatan (proyek). Adapun sumber informasinya adalah hasil perhitungan langkah 2 diatas. Adapun Contoh bentuk fomatnya adalah seperti pada tabel / formulir (RAB-2) berikut.


53

Cara Pengerjaan Formulir : 9 No. Urut : Isi nomor urut jenis pekerjaan; 9 Uraian Pekerjaan : Diisi nama jenis pekerjaan 9 Satuan : Diisi dengan satuan pengukuran pekerjaan 9 Volume/Kuantitas Diisi dengan nilai volume pekerjaan 10.2 PERHITUNGAN VOLUME/KUANTITAS KEBUTUHAN (Kebutuhan Tenaga Kerja, Bahan/Material dan Peralatan)

PEKERJAAN

Komponen kebutuhan untuk melaksanakan suatu kegiatan konstruksi yang harus diperhitungkan biayanya disini adalah mencakup komponen Tenaga Kerja, Bahan Bangunan, Peralatan dan Administrasi. Untuk komponen Tenaga Kerja, Bahan dan Alat harus dihitung berdasarkan kebutuhan tiap jenis/item pekerjaan yang akan dilakukan dilapangan sedangkan untuk administrasi dihitung sekaligus untuk keseluruhan penyelesaiaan pekerjaan atau proyek/sub-proyek (tidak diperhitungkan langsung pada tiap jenis/item pekerjaan). Perhitungan Volume kebutuhan disini mencakup 3 tahapan, yaitu : a. Perhitungan Volume Kebutuhan Total Pekerjaan/Proyek; b. Perhitungan Volume Kebutuhan Swadaya masyarakat; c. Perhitungan Volume Kebutuhan BLM/PNPM; Masing-masing tahapan dapat diuraikan sebagai berikut : A). Perhitungan Volume Total Kebutuhan Kegiatan/Proyek/Sub-proyek

Sebagai dasar perhitungan Volume Kebutuhan Bahan, Tenaga kerja dan peralatan yang akan digunakan untuk menyelesaikan seluruh kegiatan pembangunan prasarana adalah Hasil Perhitungan Kuantitas/Volume tiap item Pekerjaan sebelumnya (lihat Langkah 2) dan rencana metode pelaksanaan pekerjaan yang dipilih. Metode kerja disini lebih kepada apakah pekerjaan dilakukan secara padat karya (menggunakan tenaga manusia) atau dengan menggunakan peralatan (mesin). Langkah – langkah Perhitungan Volume Kebutuhan Tenaga Kerja, Bahan, Alat dan administrasi untuk seluruh kegiatan proyek : 1. Hitung kebutuhan tenaga kerja/bahan/alat tiap jenis pekerjaan. Lakukan perhitungan ini sampai semua jenis (item) pekerjaan selesai. Sebagai dasar acuan jenis-jenis pekerjaan dapat mengacu pada Daftar Kuantitas Pekerjaan yang telah dibuat sebelumnya. 2. Buat Rekapitulasi Kebutuhan total Tenaga kerja, bahan dan alat yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh kegiatan/proyek. 3. Hitung kebutuhan administrasi untuk menyelesaikan seluruh kegiatan/proyek. Masing-masing langkah dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Perhitungan kebutuhan tenaga kerja/bahan/alat tiap jenis pekerjaan. Cara pelaksanaannya adalah : Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana

54

a. Berdasarkan metode pelaksanaan yang dipilih, maka setiap item pekerjaan, perlu diidentifikasi/ditentukan semua jenis/macam dari : ¾ Tenaga Kerja yang diperlukan, misalnya Mandor/ketua kelompok, Tukang, Pekerja; ¾ Material/bahan yang dibutuhkan, misalnya pasir, semen, besi, dll; ¾ Peralatan Kerja yang dibutuhkan, misalnya beton molen, mesin gilas, dll. Untuk alat seperti cangkul, linggis, ember dapat dikelompokan menjadi satu set alat dan biasa disebut alat bantu; b. Kemudian harus ditentukan/diketahui besarnya kebutuhan dasar untuk menyelesaikan satu satuan pengukuran pekerjaan tersebut atau biasa disebut koefisien dari setiap jenis/macam Tenaga Kerja, Material/bahan, Peralatan Kerja. c. Hasil identifikasi dan koefisien masing-masing tenaga kerja, bahan dan alat dicatat untuk masing-masing item pekerjaaan yang ada. d. Berdasarkan data hasil poin a,b, Lakukan perhitungan kebutuhan untuk semua jenis/item kegiatan selesai. Sebagai dasar acuan jenis-jenis pekerjaan dapat mengacu pada Daftar Kuantitas Pekerjaan yang telah dibuat sebelumnya. e. Prinsip dasar perhitungan Volume kebutuhan ini adalah : koefisien tiap jenis kebutuhan dikali volume tiap jenis pekerjaan. Dengan demikian maka kebutuhan untuk masing-masing jenis/macam dari Tenaga Kerja, Bahan, Alat, dapat dihitung dengan rumus umum berikut : Volume TK Volume Bahan Volume Alat

=

x

Volume Pekerjaan

= Koefisien Bahan

x

Volume Pekerjaan

=

x

Volume Pekerjaan

Koefisien TK

Koefisien Alat

Untuk memudahkan proses perhitungan Kebutuhan tiap item pekerjaan maka dapat dibuat formulir seperti Formulir RAB-3 berikut.

.


55

Cara Pengerjaan Formulir : 9 Uraian : Diisi nama tiap jenis komponen biaya Tenaga Kerja, Bahan, Peralatan yang sesuai kebutuhan pekerjaan tersebut; 9 Satuan : Diisi dengan satuan pengukuran tiap jenis komponen biaya pekerjaan 9 Volume/Kuantitas per satu satuan pekerjaan (koefisien): Diisi dengan nilai volume persatuan pekerjaan 9 Jumlah/Volume Kebutuhan : Diisi dengan nilai Volume/kebutuhan untuk masing-masing Tenaga Kerja, Bahan dan Alat. Caranya Tuliskan hasil Perkalian antara angka Koefisien dengan Volume Item Pekerjaan;

2. Buat Rekapitulasi Kebutuhan total Tenaga kerja, bahan dan alat yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proyek. Dasar perhitungan rekapitulasi ini adalah hasil perhitungan volume kebutuhan tiap pekerjaan (lihat langkah 1 diatas). Prinsip perhitungannya adalah Jumlah total masing-masing kebutuhan tiap jenis/macam dari Tenaga Kerja, Bahan dan Alat yang dibutuhkan pada tiap jenis pekerjaan dijumlahkan untuk seluruh jenis pekerjaan yang ada. Untuk memudahkan proses perhitungan maka dapat dibuat tabel bantu seperti berikut : Tabel bantu Perhitungan Rekapitulasi Kebutuhan Proyek/Sub Proyek :

(M3) (Buah) (…..) (Jam) (Jam) (Set)

Dst….

Beton Molen Mesin Gilas Alat Bantu

Vol. Kebutuhan Alat Dst….

Kerikil (M3)

Bt Bata

Pasir

(HOK) (HOK) (HOK) (HOK) (Zak) (M3)

Bt. Kali

Volume Kebutuhan Bahan Semen

Pekerja

Tukang

Ka. Tukang

No Uraian Pekerjaan

Mandor

Vol. Kebutuhan T. Kerja

(….)

1 2 dst

Total

Cara Pengerjaan Formulir : 9 No : Diisi Nomor urut pekerjaan; 9 Uraian Pekerjaan : Diisi nama tiap jenis pekerjaan; 9 Kolom Volume Kebutuhan Tenaga Kerja (Mandor/Ka. Tukang, Tukang,Pekerja) diisi nilai volume/jumlah masing-masing sesuai jenis pekerjaannya; 9 Kolom Volume Kebutuhan Bahan dan Volume Kebutuhan Alat, prinsip pengisiannya sama dengan Volume Kebutuhan Tenaga Kerja 9 Baris Total pada setiap kolom kebutuhan : Diisi hasil penjumlahan Volume Kebutuhan dari kegiatan pertama (baris teratas) sampai kegiatan terakhir (baris terbawah); Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana

56

Hasil perhitungan rekapitulasi ini akan menjadi masukan volume total kebutuhan tenaga kerja, bahan, alat untuk perhitungan biayanya. Salinlah nilai-nilai total dari setiap jenis kebutuhan yang ada pada tabel tersebut kedalam Formulir Rencana Anggaran Biaya (Formulir RAB-4) pada kolom Volume Kebutuhan ”Total” (Kolom 4) untuk masing-masing komponen yang sesuai. 3. Hitung Kebutuhan Administrasi yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh kegiatan/proyek. Komponen kegiatan administrasi untuk menyelesaikan seluruh kegiatan/proyek, disini hanya mencakup kegiatan administrasi minimal yang harus dibuat/dilakukan oleh KSM selama pelaksanaan konstruksi, yaitu mencakup komponen : ¾ Pembuatan Papan Nama Proyek; ¾ Pembuatan administrasi Harian dan Mingguan Lapangan; ¾ Pembuatan Laporan Kegiatan KSM (Kemajuan Dwi-Mingguan dan Pertanggungjawaban/Akhir); ¾ Photo copy (seperti dokumen proposal, laporan, administrasi, dll); ¾ Pengadaan ATK yang diperlukan; ¾ Dokumentasi/photo-photo kegiatan (0%, 50%, 100%); ¾ Materai secukupnya; ¾ Pengujian Kualitas Air Minum (1 sampel/contoh benda uji), hanya untuk infrastruktur Air Minum yang sumber airnya bukan berasal dari air hujan, PDAM atau perusahaan air minum lainnya. Besarnya volume kebutuhan untuk tiap komponen administrasi tersebut pada dasarnya dihitung sesuai kebutuhan lapangan. Dalam hal volume setiap komponen tidak dapat diperkirakan dengan pasti maka dapat digunakan volume 1 (satu) dengan satuan ”Lumpsum” (Ls), kecuali untuk pengujian kualitas air minum, yaitu 1 (satu) sampel/contoh benda uji. Hasil perhitungan ini akan menjadi masukan volume total kebutuhan kegiatan administrasi untuk perhitungan biaya proyek. Salinlah nilainilai volume dari setiap jenis kebutuhan administrasi tersebut kedalam Formulir Rencana Anggaran Biaya (Formulir RAB-4) pada kolom Volume Kebutuhan ”Total” (Kolom 4) untuk komponen administrasi. Beberapa hal yang perlu dipahami berkaitan dengan penggunaan koefisien tenaga kerja, bahan dan alat : Koefisien selalu dinyatakan dalam bentuk angka, bisa angkanya bulat (1, 2, dst) atau angka pecahan (ada angka dibelakang koma seperti 0,003 atau 0,03, dst); Angka koefisien dapat berbeda-beda untuk tiap jenis tenaga kerja, bahan, alat serta untuk tiap jenis pekerjaan; Angka koefisien biasanya diperoleh dari hasil pengujian yg dilakukan Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana

57

khusus untuk itu (meskipun juga ada yang bisa dihitung sendiri), sehingga didalam penyusunan RAB umumnya koefisien mengacu pada referensi/sumber yang diterbitkan secara resmi seperti Analisa BOW, Analisa SNI, Analisa K, informasi yang diterbitkan oleh pemerintah, dinas/sektor terkait di daerah; Pengertian KOEFISIEN : Yang dimaksud dengan koefisien tenaga kerja atau biasa disebut produktivitas tenaga kerja disini adalah banyaknya volume pekerjaan yang mampu dikerjakan/diselesaikan oleh seorang tenaga kerja dalam satu satuan waktu tertentu atau banyaknya tenaga kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan satu satuan pengukuran pekerjaan dalam satu satuan waktu tertentu. Satuan yang digunakan adalah Hari Orang Kerja (HOK). Satu HOK biasanya sama dengan 6 sampai 8 jam kerja (sesuai kondisi setempat). Sebagai contoh, misalnya untuk pekerjaan 1 M3 pasangan pondasi batu kali adukan 1semen : 4 pasir, maka koefisien tenaga kerja adalah : 9 0,18 untuk Mandor/Kepala Kelompok 9 0, 12 untuk Kepala Tukang Batu 9 1,20 untuk Tukang Batu 9 3,60 untuk Pekerja Pengertiannya adalah 0,18 mandor + 0,12 kepala tukang + 1,2 tukang + 3,6 pekerja, bekerja bersama dalam 1 hari dapat menyelesiakan 1 m3 pasangan pondasi batu kali. Yang dimaksud dengan koefisien bahan/material disini adalah banyaknya/jumlah bahan/material yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu satuan pengukuran pekerjaan. Satuan yang digunakan adalah sama dengan satuan pengukuran bahan, misalnya pasir dinyakatakan dalam m3, semen dinyatakan dalam zak, dst. Sebagai contoh, misalnya untuk pekerjaan 1 M3 pasangan pondasi batu kali adukan 1semen : 4 pasir, maka koefisien bahan : 9 1,20 M3 untuk batu kali 9 0,522 M3 untuk pasir pasangan 9 2,86 untuk zak semen Yang dimaksud dengan koefisien alat/peralatan atau biasa disebut juga produktivitas peralatan adalah banyaknya volume pekerjaan yang mampu dihasilkan oleh suatu peralatan dalam satu satuan waktu tertentu atau banyaknya suatu peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan/menyelesiakan pekerjaan dalam satu satuan waktu tertentu. Satuan yang digunakan adalah jam atau hari untuk Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana

58

Sebagai contoh, misalnya untuk pemadatan pekerjaan lapis pondasi sirtu per m3 dengan menggunakan alat mesin gilas, maka koefisien alat mesin gilas adalah 0,083 per m3. B). Perhitungan Volume Swadaya Masyarakat

Perhitungan Volume tiap jenis swadaya yang diberikan oleh masyarakat pada tahap ini mencakup seluruh komponen swadaya masyarakat yang dikontribusikan oleh warga, berupa: Tenaga Kerja, Bahan, Peralatan, Administrasi, Dana Tunai, Lahan dan Konsumsi. Data atau informasi utama untuk perhitungan volume swadaya ini adalah Daftar Swadaya masyarakat yang telah disepakati pada Rembug Kesepakatan Swadaya sebelumnya. Sedangkan proses perhitungannya, pada prinsipnya sama dengan membuat rekapitulasi volume kebutuhan proyek diatas, yaitu dengan menjumlahkan semua volume tiap macam bentuk swadaya yang sama, misalnya berapa jumlah dari tiap jenis Tenaga Kerja Mandor, Kepala Tukang, Tukang, Pekerja, semen, alat bantu cangkul, dll. Hasil perhitungan rekapitulasi swadaya ini akan menjadi masukan volume kebutuhan swadaya untuk perhitungan RAB. Salinlah nilai-nilai volume kontribusi swadaya ini kedalam Formulir Rencana Anggaran Biaya (Formulir RAB-4) pada kolom Volume Kebutuhan ”Swadaya” (Kolom 5) Beberapa hal yang perlu diperhatikan : 1) Apabila ada swadaya dalam bentuk dana tunai yang belum dijadikan menjadi bentuk barang seperti bahan/alat/administrasi pada waktu rembug kesepakatan swadaya masyarakat sebelumnya, maka dalam proses perhitungan RAB ini perlu terlebih dahulu diubah nilainya kedalam bentuk komponen swadaya non dana tunai (berupa barang) yang sebanding, misalnya menjadi bahan semen 1 zak, atau biaya administrasi pembuatan papan nama proyek, dll. 2) Untuk tiap jenis tenaga kerja (mandor, kepala tukang, tukang, pekerja) maka perlu diperhatikan bahwa satuannya harus dibuat dalam bentuk HOK, yaitu jumlah hari kerja yang disawadayakan dikali jumlah jam kerja perhari. Besarnya Jam Kerja perhari biasanya 6 sampai 8 jam (dipilih sesuai jam kerja setempat). C). Perhitungan Volume Kebutuhan BLM/PNPM MP

Volume kebutuhan untuk sumber dana dari BLM PNPM hanya mencakup 4 komponen utama biaya konstruksi, yaitu berupa : Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana

59

Tenaga Kerja, Bahan, Peralatan, Administrasi (termasuk Biaya Pengujian Kualitas Air Minum, untuk infrastruktur Air Minum yang sumber airnya bukan berasal dari air hujan, PDAM atau perusahaan air minum lainnya). Dasar perhitungannya adalah dilakukan dengan cara Kebutuhan Total Proyek dikurangi dengan Kebutuhan swadaya masyarakat untuk masing-masing komponen tenaga kerja, bahan alat dan administrasi yang sesuai. Proses perhitungannya dapat langsung menggunakan formulir Formulir Rencana Anggaran Biaya (Formulir RAB-4 kolom 6) yaitu ”nilai volume kebutuhan total” (kolom 4) dikurangi ”volume kebutuhan swadaya” (kolom 5). Hasil akhir kegiatan perhitungan volume kebutuhan tenaga kerja, bahan dan alat ini akan diperoleh gambaran : 1. Rekapitulasi dan rincian Volume kebutuhan Bahan, Tenaga kerja dan Peralatan yang akan digunakan dari seluruh item pekerjaan pembangunan prasarana 2. Rekapitulasi dan rincian Volume/kuantitas kebutuhan Bahan, Tenaga kerja dan Peralatan dari kontribusi swadaya masyarakat untuk pembangunan prasarana. 3. Rekapitulasi dan Rincian Volume/kuantitas kebutuhan Bahan, Tenaga kerja dan Peralatan, untuk porsi sumber dana BLM. 10.3 PERHITUNGAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) Swadaya & BLM

Perhitungan RAB disini adalah mencakup perhitungan RAB Prasarana yang dirinci untuk masing-masing sumber dana swadaya (kontribusi warga) dan sumber dana BLM PNPM MP. Prinsip dasar perhitungan RAB ini adalah diperoleh dengan cara menjumlahkan biaya (RAB) dari setiap komponen yang diperlukan. Sedangkan besarnya biaya setiap komponen adalah Volume setiap komponen dikali harga satuannya. Dasar perhitungan RAB, secara sederhana dapat digunakan rumus berikut : RAB

=

VOLUME

x

HARGA SATUAN

Adapun proses perhitungan RAB disini, mencakup : A. RAB Swadaya Masyarakat dan RAB BLM/PNPM MP; B. Rekapitulasi RAB Swadaya dan BLM (Diperlukan bilamana usulan kegiatan KSM lebih dari satu jenis). A). Perhitungan RAB Swadaya Masyarakat dan BLM/PNPM MP o Swadaya Masyarakat : Komponen biaya kontribusi/swadaya masyarakat yang diperhitungkan pada RAB disini, mencakup 7 (tujuh) komponen, Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana

60

yaitu : komponen Tenaga Kerja, Bahan, Peralatan, Dana Tunai, Lahan, Konsumsi dan Administrasi proyek; Sebagai dasar perhitungan RAB Swadaya masyarakat adalah data/informasi hasil perhitungan volume kebutuhan/kontribusi swadaya yang telah dibuat sebelumnya (langkah 10.2.B) dan data harga satuan. Harga satuan yang dipergunakan untuk menilai swadaya ini adalah sama dengan harga satuan yang telah disepakati (hasil survey 3 toko) dan khusus untuk tanah/tanaman produktif, konsumsi dan administrasi maka dapat menggunakan harga pasar setempat. o BLM/PNPM MP : Komponen RAB kegiatan yang diperhitungkan dari sumber dana BLM PNPM MP adalah mencakup komponen biaya : upah tenaga kerja, material/bahan, peralatan dan biaya Administrasi. Khusus untuk pembiayaan kegiatan administrasi KSM, sangat didorong untuk dipenuhi dari dana Swadaya masyarakat atau dukungan pihak ketiga lainnya. Namun demikian dimungkinkan dapat menggunakan secara terbatas sumber dana dari BLM/PNPM, sepanjang dapat dipastikan penggunaannya oleh konsultan dan ini tidak menutup kemungkinan adanya swadaya. Penggunaan dana tersebut harus diverifikasi baik perencanaannya maupun realisasinya oleh Tim Konsultan dan BKM/UPL. Batasan besarnya pagu per KSM dan cara pengalokasiannya dapat dilihat pada penjelasan Catatan Yang Harus Diperhatikan, pada bagian akhir penjelasan Rekapitulasi RAB.

Sebagai dasar perhitungan RAB kegiatan dari sumber dana BLM PNPM MP adalah data/informasi hasil perhitungan volume kebutuhan tenaga kerja, material/bahan, peralatan dan administrasi untuk BLM yang telah dibuat sebelumnya (langkah 10.2.C) dan data Harga satuan hasil survey 3 toko yang telah disepakati. Adapun Penjelasan Cara Perhitungan tiap komponen biaya dalam RAB tersebut sebagaimana diuraikan pada tabel berikut : No 1.

2.

Jenis Komponen Tenaga Kerja (Mandor/K.Klp, Tukang,Pekerja, dlll)

Bahan Bangunan (Pasir, Batu, Semen,dll)

Satuan

Volume

HOK

Jumlah Org TK dikali jumlah hari kerja yang diberikan untuk tiap jenis TK. (sesuai jumlah yg telah disepakati KSM) Sesuai jumlah Sesuai yang telah satuan jenis bahan disepakati KSM (m2,m3,za untuk tiap jenis


Harga Satuan (Rp) Sesuai Nilai Upah harian setempat atau untuk tk. Kota dapat memakai UMR perhari

Nilai/Biaya (Rp.) Jum. HOK x Upah perhari

Sesuai Harga satuan dasar tiap jenis bahan termasuk biaya

Jumlah Volume x Harga Satuan Dasar Bahan 61

No

Jenis Komponen

Satuan k, dll)

3.

Alat/Peralatan Kerja (pacul, pengaduk semen, ember beton, dll)

4.

Administrasi :

5.

6.

7.

Sesuai satuan jenis Alat (bh, zak, dll)

Volume Bahan Sesuai jumlah yang telah disepakati KSM untuk tiap jenis Alat

Harga Satuan (Rp) transportnya sampai dilokasi. Sesuai Nilai pembelian/ pembuatan/ sewa, untuk tiap jenis Alat

Nilai/Biaya (Rp.) Jumlah Volume x Harga Satuan Alat

¾ Papan Nama Jumlah Volume Sesuai Dihitung biaya Dihitung sesuai Proyek; satuan sesuai kebutuhan x Harga Satuan kebutuhan tiap ¾ Administrasi tiap komponen kebutuhan komponen untuk tiap komponen Harian/Mingguan tiap keseluruhan ¾ Laporan Kegiatan kegiatan/proyek KSM (Kemajuan komponen atau (atau gunakan Dwi-Mingguan dan volume = 1 bila Pertanggungjawab digunakan satuan Ls satuannya adalah an/Akhir); (Lumpsum) Ls (Lumpsum) ¾ Photo copy untuk ¾ Pengadaan ATK masing¾ Photo-photo masing kegiatan (0%, 50%, komponen 100%); ¾ Materai; ¾ Pengujian Kualitas Air Minum Dana Tunai Bila ada swadaya tunai, supaya dijadikan berbentuk non-tunai yang (Swadaya) dibutuhkan untuk kegiatan konstruksi (bisa seperti bahan, alat, administrasi) sehingga pada saat dimasukan dalam perhitungan RAB, swadaya dana tunai tersebut sudah terintegrasi atau langsung dipergunakan. Tanah/Tanaman yang terkena proyek : a. Tanah M2 Luas tanah yang Sesuai NJOP Jumlah Volume terkena proyek (Nilai Obyek x Harga Satuan Pajak) setempat Tanah b. Tanaman Batang/ Jumlah tanaman Sesuai nilai Jumlah Volume Produktif Pohon yang terkena Tanaman dilokasi x Harga Satuan proyek setempat Tanah Total Nilai Ls/paket Sesuai jumlah Sesuai Nilai Konsumsi : semua jenis yang ada pembelian/ (dapat dirinci sesuai Konsumsi pembuatan tiap jenis konsumsi dan jenis konsumsi harganya)

Hasil akhir dari perhitungan RAB ini adalah diperolehnya gambaran besarnya nilai rencana swadaya masyarakat dan BLM PNPM MP yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana, meliputi : 1. Volume/kuantitas dari setiap bentuk swadaya dan BLM/PNPM MP; Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana

62

2. Besarnya nilai/biaya setiap bentuk swadaya dan BLM/PNPM MP; Selanjutnya perhitungan RAB Swadaya dan BLM ini dapat langsung menggunakan formulir (Formulir RAB-4), seperti tabel berikut :

CARA PENGERJAAN FORMULIR RAB-4 : Judul Kolom No. Urut (Kolom 1) Uraian (Kolom 2)

Penjelasan Cara Pengerjaan Kosongkan (pada formulir sudah ada) Tuliskan hasil identifikasi tiap jenis komponen kebutuhan RAB (baik swadaya maupun BLM) yang diperlukan. Sebagai acuan dapat menggunakan jenis-jenis komponen hasil perhitungan kebutuhan proyek dan swadaya.


63

Satuan (kolom 3) Volume Kebutuhan ”Total” (Kolom 4) Volume ”Swadaya” (Kolom 5) Volume Kebutuhan ”BLM” (Kolom 6) Harga Satuan (kolom 7)

Jumlah Biaya ”Swadaya” (Kolom 8) Jumlah Biaya ”BLM/PNPM MP” (Kolom 9) Baris : Jumlah Total Biaya (Swadaya dan BLM)

Baris : Jumlah Total Biaya Upah T. Kerja Baris : Jumlah Total Biaya Konstruksi Swadaya & BLM

Diisi dengan satuan pengukuran jenis komponen yang sesuai (HOK untuk Tenaga Kerja dan untuk satuan bahan/alat adalah yang sesuai) Diisi dengan jumlah kebutuhan total pekerjaan (sub proyek) untuk tiap jenis komponen masing-masing Diisi dengan jumlah kebutuhan masing-masing komponen dari swadaya. Diisi dengan nilai Volume/kebutuhan untuk masing-masing Tenaga Kerja, Bahan dan Alat dari sumber dana BLM. Caranya : Nilai Volume Kebutuhan Total (kolom 4) dikurangi dengan nilai Kebutuhan Swadaya (kolom 5) untuk masing-masing komponen; Diisi dengan harga satuan masing-masing komponen. Nilai Harga Satuan yang dipakai berpedoman pada Hasil Kesepakatan Harga Satuan Hasil Survey, sedangkan untuk Hraga satuan Tanah/Tanaman, Konsumsi harus menggunakan harga harga pasaran di desa/kelurahan setempat. Diisi dengan nilai jumlah biaya masing-masing komponen swadaya. Caranya Nilai Volume Swadaya (kolom 5) dikali dengan nilai Harga Satuan masing-masing (Kolom 7); Diisi dengan nilai jumlah biaya masing-masing komponen BLM/PNPM. Caranya Nilai Volume BLM (kolom 6) dikali dengan nilai Harga Satuan masing-masing (Kolom 7); ¾ Kolom 8-Swadaya) : Diisi dengan nilai total biaya semua komponen Swadaya. Caranya Jumlahkan Nilai pada Subjumlah Tenaga Kerja (subtotal 1) + subtotal Bahan (subtotal 2) + subtotal Alat (subtotal 3) + subtotal Dana Tunai (subtotal 5) + subtotal Tanah/Tanaman (subtotal 6) + subtotal Konsumsi (subtotal 7) yang ada ¾ Kolom 9-BLM) : Diisi dengan nilai total biaya semua komponen BLM/PNPM MP. Caranya Jumlahkan Nilai pada Subjumlah Tenaga Kerja (subtotal 1) + subtotal Bahan (subtotal 2) + subtotal Alat (subtotal 3) + subtotal Administrasi (subtotal 4) yang ada. Diisi dengan nilai total jumlah total biaya semua komponen Tenaga kerja dari swadaya dan BLM. Caranya Salin Nilai pada Subtotal Tenaga Kerja (subtotal 1) swadaya ditambah Subtotal Tenaga Kerja BLM yang ada. Diisi dengan nilai total jumlah Biaya Langsung Konstruksi dari Swadaya dan BLM. Caranya Jumlahkan Nilai pada Subjumlah Tenaga Kerja (subtotal 1) + subtotal Bahan (subtotal 2) + subtotal Alat (subtotal 3) + subtotal Administrasi (subtotal 4) baik Swadaya maupun BLM yang ada.


64

2). Rekapitulasi RAB (Swadaya dan BLM/PNPM) Rekapitulasi RAB ini pada dasarnya hanya merupakan penggabungan dari masing-masing RAB Swadaya dan RAB BLM/PNPM MP kedalam satu format, bilamana kegiatan KSM lebih dari satu kegiatan. Atau dengan kata lain bahwa bila kegiatan KSM yang ada hanya satu maka Rekapitulasi ini tidak perlu dibuat, cukup formulir RAB-4 saja. Sedangkan prinsip perhitungannya adalah dengan cara menjumlahkan hasil perhitungan masing-masing biaya tiap komponen yang sesuai dari swadaya dengan BLM untuk tiap kegiatan, misalnya KSM mengusulkan 2 kegiatan yaitu pembangunan MCK dan Jalan Rabat Beton, maka Rekapitulasi yang dilakukan adalah menjumlahkan nilai biaya setiap komponen yang sama pada kegiatan MCK dan kegiatan Jalan Rabat Beton. Untuk memudahkan proses dan cara perhitungan dapat menggunakan formulir Rekapitulasi RAB (Formulir RAB-5) berikut.

CARA PENGERJAAN FORMULIR RAB-5

Penjelasan Penggunaan Formulir Rekapitulasi RAB 1. Bila jumlah kegiatan yang diusulkan hanya ada satu maka formulir rekap ini tidak perlu dibuat. 2. Bila jumlah kegiatan (Form RAB-4) yang dibuat lebih dari dua maka jumlah kolom (7), (8), (9) dan (10) harus ditambah lagi sesuai jumlah RAB/kegiatan tersebut. 3. Kotak yang dihitamkan tidak perlu diisi. Judul Kolom Penjelasan Cara Pengerjaan No. Urut (kolom 1) dan Uraian (Kolom 2), Kosongkan (pada formulir sudah ada) Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana

65

Dari Swadaya (Kolom 3) (sesuai No. RAB) Dari BLM/PNPM (Kolom 4) (sesuai No. RAB) Total (Kolom 5) Bobot (Kolom 6)

Baris : Jumlah HOK Konstruksi

Baris : Jumlah Biaya Konstruksi Kolom (7), (8), (9) dan (10) Kolom (11), (12), (13) dan (14)

Diisi dengan nilai hasil total biaya semua komponen Swadaya sesuai kegiatan masing-masing/No. RABnya Caranya, Salin nilai Formulir RAB-4 masing-masing kegiatan yang sesuai untuk Nilai Subjumlah Tenaga Kerja (subtotal 1) + subtotal Bahan (subtotal 2) + subtotal Alat (subtotal 3) + sub total administrasi (sub total 4) + subtotal Dana Tunai (subtotal 5) + subtotal Tanah/Tanaman (subtotal 6) + subtotal Konsumsi (subtotal 7). Diisi dengan nilai hasil total biaya semua komponen BLM sesuai kegiatan masing-masing/No. RABnya. Caranya salin nilai Formulir RAB-4 masing-masing kegiatan yang sesuai untuk nilai pada subtotal Tenaga Kerja (subtotal 1) + subtotal Bahan (subtotal 2) + subtotal Alat (subtotal 3) + subtotal Administrasi (subtotal 4). Diisi dengan nilai total penjumlahan biaya masing-masing komponen BLM dan Swadaya. Caranya Nilai Swadaya (kolom 3) ditambah dengan nilai BLM (kolom 4) untuk masing-masing jenis uraian yang ada. Diisi dengan nilai bobot masing-masing komponen biaya pada setiap kegiatan tersebut, yaitu masing2 nilai biaya tiap komponen dibagi dengan jumlah total biaya dari semua komponen pada kegiatan tersebut, kemudian dikali dengan 100. (Dikalikan dengan angka 100 karena satuan bobot adal prosen/per seratus). Caranya untuk masing-masing komponen, yaitu nilai biaya pada kolom (5) dibagi dengan jumlah total biaya (jumlah A s/d G) yang ada pada kolom (5), kemudian nilai tersebut di kali 100. Diisi dengan nilai total HOK tenaga Kerja. Caranya jumlahkan semua nilai volume kebutuhan tenaga kerja baik swadaya maupun BLM dari semua kegiatan KSM., (Jumlahkan nilai subtotal 1, kolom 4 pada tiap Formulir RAB-4/tiap kegiatan) Perhatikan, Nilai HOK ini bukan nilai uangnya/bentuk rupiah tetapi volumenya (satuannya HOK). Diisi dengan jumlah nilai Biaya Tenaga kerja, Bahan, Alat, Administrasi dari Swadaya dan BLM. Caranya jumlahkan nilai Biaya Tenaga kerja, Bahan, Alat, Administrasi yang ada pada kolom total (4). Prinsip pengisian sama dengan pengisian kolom kolom (3) s/d kolom (6) tetapi untuk kegiatan KSM yang lain (dibuat, bila kegiatan KSM lebih dari satu jenis prasarana) 1. Untuk Biaya Swadaya (kolom 11) didapat dengan cara menjumlahkan semua biaya swadaya yang ada pada setiap Kegiatan (nilai kolom 3 + nilai kolom 7); 2. Biaya BLM (kolom 12) didapat dengan cara menjumlahkan semua biaya BLM yang ada pada setiap Kegiatan (nilai kolom 4 + nilai kolom 8); 3. Total (kolom 13) didapat dengan cara menjumlahkan biaya Swadaya (nilai kolom 13) dan biaya BLM/PNPM (nilai kolom 14); 4. Bobot (kolom 14) : Diisi dengan nilai bobot masing-masing komponen biaya, yaitu masing-masing nilai biaya tiap komponen dibagi dengan jumlah total biaya kegiatan tersebut, kemudian dikali dengan 100. Caranya untuk masingmasing komponen, yaitu nilai biaya pada kolom (13) dibagi dengan jumlah total biaya (jumlah A s/d G, pada kolom (13) baris H) kemudian nilai tersebut di kali 100. Nilai bobot ini benar, apabila jumlah bobot dari semua komponen (kolom 14) hasilnya sama dengan 100, jika tidak maka ulangi/cek lagi hitungan yang ada.


66

Catatan yang harus diperhatikan : 1. Apabila satu KSM/Panitia mempunyai kegiatan prasarana lebih dari satu jenis maka RAB Swadaya maupun BLM (Formulir RAB-4), sebaiknya dibuat secara terpisah masing masing untuk tiap jenis kegiatan. Contohnya adalah kegiatan pembangunan MCK dan Pembuatan Gorong-gorong oleh satu KSM/Panitia, maka RABnya dibuat masing-masing untuk MCK dan Gorong-gorong. 2. Bagi KSM yang mempunyai RAB kegiatan lebih dari satu supaya perhitungan biaya administrasi ini diperhatikan dengan baik agar tidak terjadi duplikasi (tumpang tindih) disetiap RAB kegiatannya. Sebaiknya hanya dicantumkan pada satu Formulir RAB kegiatan saja (tidak pada semua RAB kegiatan yang dibuat). 3. Khusus untuk pembiayaan kegiatan administrasi KSM, sangat didorong untuk dipenuhi dari dana Swadaya masyarakat atau dukungan pihak ketiga lainnya. Namun demikian dimungkinkan dapat menggunakan sumber dana dari BLM/PNPM sepanjang dapat dipastikan penggunaannya oleh konsultan (“tidak disalah gunakan”) dan ini tidak menutup kemungkinan adanya swadaya. Sejalan dengan itu, PNPM MP memberikan stimulan dana administrasi kegiatan (tidak harus dihabiskan) dengan batasan, sebagai berikut : Pagu maksimum Rp. 150.000 untuk total Nilai BLM s/d Rp. 25 Juta per KSM; Pagu maksimum Rp. 200.000 untuk total Nilai BLM diatas Rp. 25 Juta per KSM; Untuk Pengujian Kualitas Air Minum, pada infrastruktur Air Minum yang sumber airnya bukan berasal dari air hujan, PDAM atau perusahaan air minum lainnya sesuai harga setempat. Penggunaan dana tersebut harus diverifikasi baik perencanaannya maupun realisasinya oleh Tim Konsultan dan BKM/UPL. 11. PENYUSUNAN JADWAL PELAKSANAAN Secara sederhana Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan adalah formulir yang menggambarkan rencana waktu pelaksanaan dari semua jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan suatu prasarana. Rencana jadwal pelaksanaan ini perlu dibuat, karena : 1) Waktu pemanfaatan atau pencairan dana BLM/PNPM telah ditetapkan batas waktunya; 2) Agar dapat diatur penggunaan (waktu dan jumlah) sumberdaya yang akan digunakan dalam pelaksanaan pembangunan prasarana seperti dana, tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan; 3) Agar semua jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan prasarana dapat berjalan secara teratur dan terarah menuju terwujudnya bangunan/prasarana yang akan dibuat; Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana

67

4) Untuk memenuhi persyaratan pelaksanaan pembangunan prasarana yang diajukan dalam proposal pelaksanaan kegiatan; Sedangkan manfaat dari Rencana Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan ini adalah : 1) Mengetahui berapa lama pekerjaan pembangunan prasarana dapat dilaksanakan; 2) Mengetahui kapan harus memulai pelaksanaan setiap jenis kegiatan dan berapa lama kegiatan tersebut dapat diselesaikan; 3) Mengetahui berapa banyak volume setiap jenis kegiatan yang harus dibuat; 4) Sebagai pedoman untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan pada saat pelaksanaan pembangunan prasarana; Adapun Rencana Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan ini berisi : 1) Jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan; 2) Volume dari setiap jenis kegiatan yang harus dibuat; 3) Waktu pelaksanaan dari setiap jenis kegiatan (Durasi); 4) Bobot Kegiatan, yaitu suatu ukuran untuk mengetahui besarnya nilai suatu jenis kegiatan terhadap keseluruhan kegiatan (proyek), yang dinyatakan dalam satuan prosen (%). Secara sederhana bobot ini bisa diartikan, makin besar bobot suatu kegiatan maka makin besar pula nilai pekerjaan tersebut. Nilai pekerjaan ini bisa berupa nilai biaya atau waktunya; Untuk pelaksanaan kegiatan PNPM MP yang skala kegiatannya cukup kecil maka digunakan bentuk jadwal yang sangat sederhana dan paling umum dipakai, yaitu berbentuk bagan balok (barchart). Adapun Prinsip pembuatan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan yaitu Kegiatan yang akan dilakukan digambarkan dalam bentuk balok pada skala waktu. Langkah-langkah pembuatannya adalah sebagai berikut : 1. Tentukan/Identifikasi semua jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan; 2. Buat urut-urutan pelaksanaan semua jenis kegiatan tersebut. 3. Tentukan Volume tiap jenis kegiatan (termasuk satuannya); 4. Tentukan ”lamanya waktu setiap jenis kegiatan (biasa disebut juga durasi)”. Satuan durasi ini dapat dinyatakan dalam hari, minggu, dst; 5. Hitung Bobot masing-masing jenis kegiatan 6. Gambarkan ”waktu pelaksanaan” dari tiap jenis kegiatan dalam bentuk bagan balok pada skala waktu. Langkah-langkah tersebut dapat diuraikan untuk implementasi PNPM MP, sebagai berikut : 1. Menentukan Jenis-jenis Kegiatan Jenis-jenis kegiatan adalah mengikuti jenis-jenis kegiatan yang ada pada daftar Kuantitas Pekerjaan (lihat Formulir RAB-2). 2. Membuat Urut-Urutan Kegiatan; Kegiatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur adalah kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis (berurut-urutan) untuk menghasikan bangunan/infrastruktur. Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana

68

Urutan atau susunan kegiatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut dibuat berdasarkan urut-urutan (logika) pelaksanaan kegiatan dilapangan. Berikut diberikan contoh yang tidak terurut dan terurut: Daftar Kegiatan Pelaksanaan Membuat Drainase 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Kegiatan Tidak Terurut Pembersihan Lapangan Pemasangan Bouwplank Urugan Pasir dasar saluran Galian Tanah Urugan kembali tanah bekas galian Pasangan Batu Kali Meratakan & pemadatan urugan Plesteran dan acian

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Kegiatan Terurut Pembersihan Lapangan Pemasangan Bouwplank Galian Tanah Urugan Pasir dasar saluran Pasangan Batu Kali Urugan kembali bekas galian Meratakan & pemadatan urugan Plesteran dan acian

Untuk menyusun urut-urutan pelaksanaan kegiatan dari suatu pembangunan infrastruktur maka perlu mempelajari gambar-gambar bangunan yang akan dibuat serta metode pelaksanaan pekerjaan yang akan digunakan. Cara penulisan urutan kegiatan lazimnya disusun/ditulis dari atas kebawah, sehingga secara sederhana susunan tersebut dapat memberikan gambaran bahwa suatu kegiatan dilaksanakan setelah selesai kegiatan sebelumnya (kegiatan nomor diatasnya) kemudian dilanjutkan dengan kegiatan berikutnya (kegiatan nomor dibawahnya). Contoh : Dari Tabel diatas (Kolom Kegiatan Terurut), dapat dilihat bahwa Kegiatan Pasangan Batu Kali dilaksanakan setelah selesai “Kegiatan Memasang Pasir Urug didasar saluran” dan selanjutnya diikuti oleh “Kegiatan Urugan/Timbunan kembali tanah bekas galian”, Dst. Sebagai alat bantu sederhana untuk mengecek urut-urutan kegiatan pembangunan infrastruktur, maka terhadap setiap kegiatan dapat dibuat pertanyaan : Apakah Kegiatan ini didahului oleh kegiatan sebelumnya/diatasnya ? Apakah kegiatan ini diikuti oleh kegiatan berikut/kegiatan dibawahnya ? Hasil akhir kegiatan tahap ini, maka buatlah tabel seperti pada tahap pertama, tetapi semua kegiatan-kegiatannya sudah dibuat berurutan. 3. Menentukan Volume Kegiatan Seperti halnya pada tahap identifikasi jenis kegiatan, maka pada langkah ini, Volume setiap jenis kegiatan dapat langsung mengikuti hasil hitungan yang sudah ada pada Daftar Kuantitas Pekerjaan yang telah dibuat sebelumnya. 4. Menentukan Waktu Pelaksanaan kegiatan Yang dimaksudkan dengan Waktu pelaksanaan kegiatan (Durasi) disini adalah jumlah waktu (boleh hari, minggu dan seterusnya) yang diperlukan Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana

69

untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Misalnya 5 hari waktu yang dibutuhkan untuk membuat pondasi. Untuk menentukan waktu pelaksanaan dari suatu jenis kegiatan maka pertama kita harus ketahui lebih dahulu volume kegiatan yang akan dibuat (volume rencana), kemudian kita tentukan metode kerja apa yang akan kita pakai. Metode pekerjaan disini lebih kepada menetapkan apakah pekerjaan akan dikerjakan dengan tenaga manusia (padat karya) atau menggunakan peralatan (metode mekanis) seperti alat excavator, bulldozer, dll. Peranan Metode kerja cukup penting karena akan mempengaruhi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Hal ini karena kemampuan kerja (produktivitas) antara tenaga manusia (metode padat karya) dengan peralatan (metode mekanis) akan sangat berbeda. Metode mana yang akan digunakan, ini sangat tergantung pada kondisi yang ada dilapangan (seperti ketersediaan tenaga kerja atau peralatan), apakah memungkinkan bila menggunakan peralatan besar, bisa dipilih tenaga kerja atau peralatan atau kombinasi antara keduanya (t. kerja dan peralatan). Oleh karena kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat umumnya adalah kegiatan yang sederhana, maka penentuan waktu tiap jenis kegiatan disarankan untuk dapat dilakukan dengan cara perkiraan, dan sebaiknya dilakukan oleh orang yang mempunyai pengalaman seperti tukang atau mandor bangunan agar taksiran waktunya lebih mendekati kenyataan dilapangan (lebih realistis). Namun demikian, bila terdapat jenis kegiatan tertentu yang sulit dikerjakan oleh tenaga masyarakat maka boleh dikerjakan dengan metode mekanis (menggunakan peralatan berat seperti pemadatan jalan sirtu dengan mesin gilas atau excavator untuk galian, dll). Untuk menentukan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk setiap jenis kegiatan (durasi), dengan cara perkiraan maka dapat dilakukan dengan memperkirakan langsung durasi setiap item pekerjaan. Atau dapat dilakukan dengan langkah-langkah pendekatan perhitungan sederhana sebagai berikut : 1) Perlu di ketahui volume dari tiap jenis kegiatan, volume kegiatan yang besar tentu akan memerlukan waktu penyelesaian yang lebih lama dibandingkan dengan volume yang lebih sedikit (dalam kondisi jumlah tenaga kerja/alat yang tetap/sama); 2) Perlu ditentukan metode kerja yang akan digunakan, apakah dengan tenaga kerja atau peralatan. Dari Metode kerja yang dipilih, selanjutnya perlu diketahui produktivitas/kemampuan kerja dari setiap tenaga kerja atau peralatan yang akan digunakan. Kemampuan Kerja disini dapat diartikan sebagai “jumlah volume pekerjaan yang dapat dihasilkan oleh seorang tenaga kerja atau satu unit peralatan persatuan waktu tertentu. Satuan waktu tertentu ini bisa dipakai satuan hari atau jam kerja. Sebagai contoh, misalnya kemampuan seorang tenaga kerja untuk menggali tanah adalah 3 meterkubik per hari (6 jam kerja) atau kemampuan alat Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana

70

excavator untuk menggali adalah 3 meterkubik perjam (18 M3 perhari). Informasi untuk memperoleh nilai produktivitas tenaga kerja tiap jenis pekerjaan dapat langsung ditanyakan pada masyarakat (tukang/mandor) setempat, sedangkan untuk peralatan dapat diperoleh dari pemilik peralatan atau pengalaman masyarakat atau dari instansi teknis setempat atau informasi lain yang diterbitkan. 3) Perlu ditentukan berapa jumlah tenaga kerja (tukang) atau peralatan yang akan digunakan (tersedia). Dari jumlah tenaga kerja atau peralatan ini dapat diketahui berapa volume pekerjaan yang akan dihasilkan secara berkolompok dalam satu satuan waktu tertentu (produktivitas kelompok). Misalnya 4 orang tenaga kerja melakukan pekerjaan galian, maka dalam satu hari, volume galian yang bisa dihasilkan adalah 12 m3 (4 org x 3 M3), begitu juga dengan penggunaan peralatan seperti excavator, dll. 4) Berdasarkan informasi ketiga hal tersebut, maka Durasi tiap pekerjaan dapat dihitung dengan cara Volume Kegiatan di bagi jumlah produktivitas kelompok kerja atau peralatan yang akan dipergunakan. 5) Lakukan langkah sesuai cara nomor 4) diatas untuk semua jenis kegiatan proyek; Hal Yang perlu diperhatikan adalah : Satuan Waktu (Durasi) untuk semua jenis kegiatan harus dibuat sama, apakah hari atau minggu. 5. Menghitung Bobot Kegiatan Bobot Kegiatan disini digunakan untuk mengukur atau mengetahui besarnya nilai suatu jenis kegiatan terhadap keseluruhan kegiatan (proyek), yang dinyatakan dalam satuan prosen (%). Secara sederhana bobot ini bisa diartikan, bahwa makin besar bobot suatu kegiatan maka makin besar pula nilai kegiatan tersebut didalam proyek dan sebaliknya makin kecil bobot suatu kegiatan maka kegiatan tersebut mempunyai nilai lebih kecil didalam proyek (merupakan suatu indicator). Manfaat dengan diketahuinya bobot tiap kegiatan ini, maka Ketua KSM/Panitia atau Penanggung Jawab Kegiatan Lapangan KSM dapat membuat prioritas pilihan terhadap kegiatan yang bobotnya besar untuk dijadikan sebagai fokus atau pusat perhatian pengendalian supaya pelaksanaan kegiatan nantinya dapat selesai tidak terlambat, kualitas bangunan baik dan biaya yang digunakan efisien (pengendalian perjenis kegiatan). Manfaat berikutnya adalah pada tahap pelaksanaan pembangunan infrastruktur, dapat digunakan sebagai acuan untuk mengukur kemajuan (atau progres) kegiatan dilapangan. Cara menentukan bobot tiap kegiatan pada pekerjaan konstruksi/ infrastruktur lazimnya dihitung dengan mengacu pada jumlah biaya kegiatan, yaitu biaya kegiatan dibagi jumlah total biaya, kemudian hasil tersebut dikalikan dengan 100 (angka 100 digunakan karena satuan bobot Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana

71

adalah adalah prosen/per seratus). Dan Jumlah keseluruhan bobot kegiatan (proyek) harus sama dengan 100 %. Dalam hal penentuan bobot pekerjaan, maka bila KSM memiliki/melakukan perhitungan biaya per-kegiatan maka dapat menggunakannya sebagai dasar perhitungan bobot, Namun bila tidak tersedia maka sebagai pendekatan untuk menghitung bobot kegiatan ini dapat digunakan waktu (durasi) tiap kegiatan. Cara perhitungannya adalah bobot tiap kegiatan sama dengan jumlah waktu kegiatan tersebut (durasi) dibagi total jumlah waktu seluruh kegiatan, kemudian nilainya di kali dengan 100%. Catatan : Penting untuk diperhatikan bahwa bila pendekatan waktu digunakan sebagai acuan perhitungan bobot kegiatan maka “perkiraan waktu setiap kegiatan (durasi)” agar dibuat oleh orang yang cukup paham seperti tukang/mandor sehingga durasi lebih realistis dan dapat menghasilkan bobot yang juga realistis. 6. Menggambarkan Bagan Balok Menggambarkan Bagan Balok atau diagram batang pada prinsipnya adalah menggambarkan durasi setiap kegiatan secara horizontal/mendatar pada skala waktu untuk tiap jenis kegiatan. Langkah ini dilakukan mulai dari kegiatan pertama (nomor teratas) kemudian diikuti oleh kegiatan berikutnya sampai kegiatan terakhir. Untuk menggambarkan bagan balok dari setiap jenis kegiatan, maka terdapat beberapa hal yang perlu dipahami : “Skala Waktu” adalah semua kolom-kolom satuan waktu yang ada pada kolom jadwal pelaksanaan. Setiap kolom mewakili satu satuan waktu. Sedangkan Jumlah kolom ini dibuat sesuai jumlah satuan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan semua jenis kegiatan proyek . Misalnya, suatu proyek akan dilaksanakan selama 4 minggu maka jumlah kolom mingguan dibuat 4 kolom, masing-masing kolom secara berutan ke kanan mewakili Minggu I, Minggu II, Minggu III dan Minggu IV. “Durasi” atau lamanya waktu yang dibutuhkan untuk tiap jenis kegiatan, digambarkan sebagai panjang balok yang dibuat. “Waktu Memulai” setiap jenis kegiatan atau kapan suatu jenis kegiatan dapat dimulai pelaksanaannya adalah merupakan titik awal membuat bagan balok kegiatan tersebut; o Berdasarkan urut-urutan kegiatan yang telah dibuat sebelumnya, maka waktu memulai suatu kegiatan pada dasarnya adalah sama dengan waktu berakhirnya kegiatan sebelumnya atau memulai suatu penggambaran balok suatu kegiatan adalah sejajar akhir/ujung balok kegiatan sebelumnya (lihat contoh 1, Pekerjaan Pasangan Bouwplank dengan pekerjaan Galian Tanah), atau Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana

72

o Oleh karena suatu proyek terdiri dari banyak jenis kegiatan, sedangkan waktu pelaksanaan proyek sangat terbatas atau ada percepatan penyelesaian, maka kadang2 waktu memulai suatu kegiatan tidak harus menunggu selesainya seluruh kegiatan sebelumnya (biasa disebut pelaksanaan bertahap), tetapi dapat dimulai menjelang berakhirnya kegiatan sebelumnya. Apabila kondisi seperti ini dipilih maka penggambaran baloknya akan terlihat seperti berlapis (lihat contoh 1, Pekerjaan Galian dengan Urugan Pasir). “Waktu Selesai” suatu kegiatan atau kapan berakhirnya pelaksanaan suatu jenis kegiatan adalah merupakan ujung akhir dari bagan balok kegiatan tersebut; Contoh 1.

Contoh 2. Formulir Jadwal Pelaksanaan Kegiatan secara Lengkap :

Contoh Bentuk Jadwal untuk proposal seperti pada Form-6, Proposal terlampir Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana

73

12. PEMBUATAN RENCANA PENGADAAN Pengadaan yang dimaksudkan disini adalah Pembelian bahan bangunan atau Sewa Peralatan Konstruksi untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka pelaksanaan pembangunan sarana/prasarana, termasuk juga tenaga kerja ahli bila pekerjaan memiliki tingkat kesulitan yang tinggi (kompleks). Khusus untuk pengadaan tenaga ahli ini umumnya tidak dilakukan karena kegiatan PNPM MP relatif merupakan kegiatan yang sederhana (skala kecil) dan dapat difasilitasi oleh tenaga konsultan. Namun demikian bila sangat diperlukan oleh masyarakat maka rencana pengadaannya harus terlebih dahulu disetujui oleh KMW. Maksud dan tujuan penyusunan rencana pengadaan ini adalah untuk mendorong adanya proses transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kegiatan dan keuangan, khususnya terkait dengan pelaksanaan pengadaan bahan & alat kegiatan lingkungan. Sedangkan hasil/keluaran yang diharapkan adalah adanya rencana pengadaan yang dimiliki oleh setiap KSM sejak awal dan untuk menjadi pedoman pengadaan dalam pelaksanaan kegiatannya. Adapun metode pengadaan yang dikembangkan dalam program PNPM MP ada 2 (dua) yaitu metode pengadaan secara langsung dan metode pengadaan Terbatas. Lebih jauh tentang tatacara pengadaan ini dapat dilihat pada buku II : Tatacara Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana & Prasarana. Langkah-langkah penyusunan Rencana Pengadaan : 1. Tentukan jenis dan volume bahan/alat yang diperlukan untuk pelaksanaan setiap/keseluruhan sub-proyek. Informasi Jenis/Item dan volume kebutuhan pengadaan ini mengacu pada Jenis kebutuhan Bahan/Alat BLM yang sudah ada di RAB sebelumnya. 2. Dari Jenis dan volume kebutuhan bahan tersebut, tentukan apakah kebutuhan dilapangan harus diadakan sekaligus (seluruh volumenya) atau bisa bertahap (mengikuti kemajuan pekerjaan dan atau untuk menghindari kerusakan/kehilangan material sebelum digunakan). Pembelian satu jenis bahan dapat dilakukan sekaligus, hanya bila stok bahan dan atau pemasok yang tersedia terbatas sehingga dikuatirkan bila tidak dilakukan pembelian sekaligus maka penyelesaiaan pekerjaan dilapangan bisa terlambat. 3. Tentukan volume dan biaya pengadaan tiap jenis bahan/sewa alat tersebut. Apabila terdapat rencana pengadaan dari satu atau lebih jenis bahan, akan dilakukan secara bertahap maka setiap jenis bahan tersebut harus tentukan masing-masing berapa volume dan biaya per tahap pengadaannya. 4. Dari Nilai biaya setiap jenis pengadaan tersebut, tentukan Metode Pengadaannya. Ketentuannya adalah : Untuk Pengadaan dengan total jumlah biaya, tidak melebihi Rp. 15 Juta, digunakan metode Langsung; Untuk Pengadaan dengan total jumlah biaya, melebihi atau diatas Rp. 15 Juta, digunakan metode Terbatas; Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana

74

5. Tentukan nama dan alamat jelas dari toko/pemasok yang direncanakan. Untuk Pengadaan Langsung, nama dan alamat toko/pemasok mengacu pada hasil kesepakatan Harga Satuan yang telah dibuat sebelumnya. Sedangkan untuk pengadaan Terbatas, diisi dengan kalimat ”Ditetapkan Kemudian” atau tidak perlu diisi (kosongkan) karena calon pemasoknya hanya dapat diketahui setelah proses pengadaan terbatas selesai (tahap pelaksanaan konstruksi); 6. Tentukan Jadwal pelaksanaan dari setiap item pengadaan. Apabila sulit menentukan tanggal rencana pelaksanaan pengadaan ini maka dapat ditaksir berdasarkan Jadwal Pelaksanaan yang sudah ada dengan menggunakan satuan Mingguan sejak waktu pelaksanaan fisik dimulai. Contoh Minggu-I, Minggu-II atau Minggu-III dan seterusnya. Untuk penyusunan Rencana Pengadaan ini maka KSM pada saat perencanaan tinggal mengisi formulir saja. Adapun bentuk formulir rencana pengadaan adalah sebagaimana tabel berikut (Form-7, Proposal) :

CARA PENGERJAAN FORMULIR RENCANA PENGADAAN :

Judul Kolom

Penjelasan Cara Pengerjaan

No. (kolom 1) Uraian Jenis/Item Pengadaan (kolom 2)

Isi nomor urut jenis pengadaan Diisi jenis pengadaan yang direncanakan (nama bahan/alat) seperti semen, pasir, dst. Bila terdapat satu jenis bahan yang total biayanya diatas Rp. 15 Juta (volume banyak) akan dilakukan pengadaan secara bertahap maka pada kolom ini sudah harus jelas dicantumkan pertahapnya. Diisi dengan Jumlah Volume dan satuan dari tiap jenis pengadaan bahan/alat yang direncanakan, Diisi dengan Jumlah Biaya (Rupiah) dari tiap jenis pengadaan bahan/alat yang direncanakan. Diisi dengan metode pengadaan yang direncanakan : - ”Langsung” untuk semua item pengadaan yang Jumlah Biayanya (kolom 4) sampai dengan Rp. 15 Juta; - ”Terbatas” untuk semua item pengadaan yang Jumlah Biayanya (kolom 4) diatas Rp. 15 Juta. Diisi dengan Nama Toko/Pemasok yang akan digunakan termasuk alamatnya (dan no. Telp bila ada). - Untuk Pengadaan Langsung, diisi sesuai nama/alamat toko pada Hasil Kesepakatan Harga Satuan yang telah

Volume & Satuan (kolom 3) Jumlah Biaya (kolom 4) Metode Pengadaan (kolom 5)

Nama Toko/Pemasok & Alamat/Telp (kolom 6)


75

Judul Kolom

Jadwal Pengadaan (kolom 7)

Penjelasan Cara Pengerjaan dilakukan sebelumnya. - Untuk pengadaan Terbatas diisi kalimat ”Ditetapkan kemudian” (saat perencanaan nama calon pemasoknya belum diketahui). Diisi dengan waktu rencana pengadaan (minggu keberapa sejak mulai pelaksanaan, contoh : Minggu-I, atau MingguIII, dst)

Beberapa hal yang perlu diperhatikan : 1. Rencana Pengadaan harus mengacu pada Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan. Artinya, agar pengadaan bahan/alat dilakukan sesuai kebutuhan pelaksanaan pekerjaan dilapangan. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi pemborosan akibat kerusakan/hilangnya bahan tersebut ditempat penyimpanan/gudang sebelum digunakan (pemborosan). Selain itu juga, diharapkan agar terjadi pengelolaan dana oleh KSM secara efektif, dimana setiap tahap pencairan dari BKM/LKM, tidak hanya digunakan untuk pembelian material saja tetapi juga untuk membiayai pembangunan fisik dilapangan (upah tenaga kerja) atau dengan kata lain bahwa kemajuan pencairan dana agar seimbang dengan kemajuan fisik dilapangan. 2. Metode Pengadaan hanya ditentukan berdasarkan Nilai Pengadaan (jumlah biaya) dari setiap jenis bahan bangunan dan atau sewa perjenis peralatan konstruksi. Artinya bahwa Metode Pengadaan tidak menyangkut/melihat Nilai pengadaan yang dilakukan secara paket (semen+pasir+dll), melainkan hanya melihat perjenis bahan (semen saja atau pasir saja). Contoh-contoh pengadaan Langsung: a) Pembelian Semen saja atau Pasir saja, yang dilakukan sekaligus atau secara bertahap sesuai kebutuhan lapangan disatu toko tertentu yang bernilai tidak melebihi Rp. 15 Juta; b) Pembelian secara bersamaan (paket) antara semen, pasir, dll, disatu toko tertentu yang diantara jenis bahan semen atau pasir, dll, tersebut tidak, ada yang bernilai melebihi Rp. 15 Juta c) Pembelian Kayu jembatan sekaligus (Tiang, Gelagar, Lantai, Bantalan Roda, Sandaran) disatu toko tertentu dengan nilai total biayanya tidak melampaui Rp. 15 Juta; d) Sewa Alat Berat seperti mesin gilas disatu pemasok tertentu yang nilai sewanya tidak melampaui Rp. 15 Juta.Tapi bila terdapat lebih dari satu KSM disatu kelurahan yang membutuhkan peralatan yang sama maka harus dijumlahkan keseluruhan total sewanya, jika melebihi Rp. 15 Juta, maka harus dilakukan secara terbuka (untuk dipakai bergiliran/bersama). e) Pekerjaan pembangunan jalan rabat beton sepanjang 460 meter dengan rencana waktu pelaksanaan selama 7 Minggu, dibutuhkan Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana

76

sebanyak 251 zak semen (Rp. 15,060,000, @ Rp. 60.000) dengan rencana pengadaan akan dilakukan 5 kali/tahap, maka pembagiaan jenis/item pengadaannya adalah : Semen tahap 1, 40 zak, Rp. 2,4 Juta dilakukan pada Minggu-I; Semen tahap 2, 70 Zak, Rp. 4,2 Juta, dilakukan pada Minggu-II; Semen tahap 3, 70 Zak, Rp. 4,2 Juta, dilakukan pada Minggu-IV; Semen tahap 4, 45 Zak, Rp. 2,7 Juta dilakukan pada Minggu-VI; Semen tahap 5, 26 Zak, Rp. 1,56 Juta, pada Minggu-VII. Contoh-contoh pengadaan terbatas : a) Pembelian Pipa Air Bersih (termasuk aksesoris) disatu toko tertentu yang bernilai diatas Rp. 15 Juta; b) Pembelian Kayu jembatan sekaligus (Tiang, Gelagar, Lantai, Bantalan Roda, Sandaran) disatu toko tertentu yang bernilai diatas Rp. 15 Juta; c) Pembelian bahan Kabel/Seling Jembatan Gantung sekaligus (Seling Utama, Penggantung, Angin dan Aksesoris), pada satu toko tertentu dengan jumlah nilai keseluruhannya melebihi Rp.15 juta); d) Pembelian bahan Profil/Pipa Baja Jembatan (Tiang, Gelagar, Sandaran) disatu toko/pemasok tertentu; e) Sewa Alat Berat seperti mesin gilas disatu pemasok tertentu, baik KSM secara sendiri maupun bersama-sama dengan KSM yang lainnya, yang bernilai diatas Rp. 15 Juta; 3. Pertimbangan terhadap keamanan dan ketersediaan gudang penyimpanan bahan adalah penting menjadi perhatian, khususnya apabila KSM merencanakan pengadaan dalam jumlah banyak sekaligus. 13. PEMBENTUKAN ORGANISASI PELAKSANA LAPANGAN Struktur Organisasi Pelaksana Lapangan/Kegiatan adalah merupakan Bagan Organisasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur yang menggambar posisi/kedudukan dari unit kerja/bagian-bagian yang ada atau diperlukan dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur tersebut, termasuk penentuan/pengisian orang-orang yang akan bertanggung jawab dalam setiap unit-unit kerjanya. Dengan adanya struktur organisasi ini maka diharapkan dapat diketahui, antara lain : Adanya hubungan kerja dan pembagian tugas/tanggungjawab antar orang/unit kerja (siapa/unit kerja mana yang mempertangungjawabkan apa, siapa memimpin dan siapa yang dipimpin, siapa melaporkan hasil kegiatan kepada siapa); Adanya tugas/tanggungjawab yang jelas pada setiap orang/unit kerja (siapa melakukan apa); Adanya orang-orang yang akan bertanggungjawab secara jelas (Siapa saja yang akan terlibat dalam organisasi) Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana

77

Sesuai dengan skala kegiatan Lingkungan PNPM MP yang sederhana, maka bentuk organisasi yang diperlukan haruslah cukup sederhana juga. Sejalan dengan itu maka disarankan bentuk Organisasi Pelaksanaan infrastruktur adalah struktur organisasi dengan unit kerja meliputi : Ketua, Sekretaris, Bendahara, bagian Pengadaan/logistik dan Pelaksana Lapangan (termasuk ketua-ketua regu kerja/Mandor), seperti diagram Bagan contoh berikut :

Adapun tugas dan tanggungjawab masing-masing unit kerja, meliputi : Ketua, mempunya tugas dan tanggung jawab : ¾ Memberikan dorongan, semangat kepada seluruh anggotanya; ¾ Menyelenggarakan rembug pembentukan Organisasi O&P; ¾ Menandatangani kontrak kerja/SPPD-L KSM dengan BKM, termasuk perubahan bila ada; ¾ Penanggungjawab Utama atas seluruh pelaksanaan & pengendalian kegiatan. ¾ Mengatur dan mengawasi seluruh pelaksanaan tugas Unit/Tim Kerja yang ada; ¾ Membuat dan menyampaikan laporan Pelaksanaan Kegiatan KSM yang dipersyaratkan; ¾ Mendorong sebanyak-banyaknya partisiapasi dan swadaya masyarakat; ¾ Menyelenggarakan pertemuan-pertemuan konsultasi/evaluasi kemajuan lapangan baik bersama seluruh anggota tim pelaksana maupun bersama UPL dan Konsultan; ¾ Bersama Tim yang telah ditetapkan, melakukan pencairan dana KSM dari BKM/LKM; ¾ Menyelesaikan permasalahan yang muncul di lapangan, termasuk pengamanan dampak lingkungan dan sosial (safeguards); Sekretaris, mempunya tugas dan tanggung jawab : ¾ Membantu/melaksanakan tugas-tugas administrasi umum kegiatan; ¾ Menjaga & Menyimpan arsip administrasi kegiatan KSM; ¾ Melakukan pengadaan ATK dan administrasi lain yang diperlukan; Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana

78

Bendahara/Keuangan, mempunya tugas dan tanggung jawab : ¾ Membuat administrasi, pembukuan dan pelaporan keuangan KSM; ¾ Melakukan pembayaran : Upah TK, Bahan/Alat, Administrasi kegiatan Panitia; ¾ Membantu pembuatan administrasi pencairan dana dari BKM/LKM; ¾ Bersama Tim yang telah ditetapkan, melakukan pencairan dana KSM dari BKM/LKM; Bagian Pengadaan/Logistik, mempunya tugas dan tanggung jawab : ¾ Melaksanakan penyediaan/pengadaan bahan dan alat secara tepat waktu dan berkualitas baik; ¾ Melakukan pemeriksaan bahan yang diterima untuk memastikan volume dan kualitas sesuai dengan pesanan (dapat dilakukan bersama pelaksana Lapangan); ¾ Menerima, menyimpan sementara (gudang) & menjaga bahan/alat yang telah diterima; ¾ Membuat administrasi proses pengadaan bahan/alat termasuk pelaporan bahan; Pelaksana/Koordinator Lapangan, mempunya tugas dan tanggung jawab : ¾ Berada dilokasi kegiatan setiap hari; ¾ Mengatur/mengarahkan semua pelaksanaan kegiatan fisik dilapangan; ¾ Memeriksa, mengawasi pelaksanaan pekerjaan fisik, guna memastikan pencapian kualitas, kuantitas, manfaat dan target waktu pelaksanaan sesuai persyaratan yang telah ditetapkan; ¾ Melakukan pembinaan kepada Tenaga Kerja Lapangan (Mandor/Tukang); ¾ Menyampaikan kebutuhan pengadaan bahan/alat pelaksanaan kepada unit Pengadaan; ¾ Melakukan opname hasil kegiatan lapangan; ¾ Membuat administrasi harian dan pelaporan kemajuan terkait pelaksanaan kegiatan fisik dilapangan; ¾ Memastikan/Melaksanakan tindakan pengamanan dampak lingkungan/sosial yang telah direncanakan; ¾ Meminta bimbingan teknis dan administrasi dari UPL atau konsultan infrastruktur; ¾ Bersama UPL dan Tim Konsultan melakukan Sertifikasi/Pemeriksaan Akhir seluruh hasil kegiatan pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakannya; ¾ Menghitung dan merekomendasikan besarnya pembayaran upah tenaga kerja yang telah bekerja sesuai periode pembayaran upah yang digunakan. Ketua Regu Kerja/Mandor, mempunyai tugas dan tanggungjawab : ¾ Mengatur dan mengawasi pekerjaan tukang; Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana

79

¾ Melaksanakan kegiatan konstruksi/fisik sesuai kualitas/spesifikasi teknik dan volume yang dipersyaratkan; ¾ Memantau pembayaran Upah Tenaga Kerja yang dikoordinirnya ¾ Membantu pembuatan administrasi kegiatan, seperti Daftar Hadir (bila diperlukan). Dengan adanya struktur organisasi dan pembagian tugas/tanggungjawab setiap unit kerja tersebut, maka KSM pada tahap perencanaan tinggal melengkapi dengan susunan Tim-nya atau menentukan orang-orang yang akan duduk (bertanggungjawab) pada setiap unit/bagian kerja tersebut (apabila diperlukan dilapangan maka struktur ini dapat saja disesuaikan kembali dengan kondisi pekerjaaan dan ketersediaan sumberdaya yang ada termasuk tugas-tugasnya). Hal penting yang perlu mendapat perhatian dalam Penentuan Orang yang akan mengisi Unit Kerja Organisasi ini adalah sedapat mungkin orang yang dipilih memiliki kemampuan/pengalaman sesuai tugas dan tanggungjawab yang akan dilaksanakannya. Misalnya : Pelaksana Lapangan hendaknya adalah yang memiliki pengalaman/pemahaman terhadap bangunan seperti Mandor atau Tukang, dan seterusnya. Selanjutnya pengisian orang-orang yang akan duduk dalam organisasi Pelaksanaan Lapangan KSM ini dapat menggunakan format yang telah disediakan, sebagaimana pada Form-8, Proposal, terlampir. 14. PEMBUATAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PEMANFAATAN & PEMELIHARAAN (O&P) Surat Pernyataan Kesanggupan Pemanfaatan & Pemeliharaan Sarana & Prasarana pada dasarnya merupakan pernyataan kesediaan dan janji/komitmen KSM/Panitia untuk memanfaatkan dan memelihara sarana & prasarana yang menjadi tanggunjawbnya bagi kesejahteraan masyarakat. Pernyataan tersebut pada dasarnya merupakan pernyataan kesanggupan semua warga/anggota KSM/Panitia selaku warga pemanfaat dari prasarana yang akan dibangun. Hal-hal apa yang perlu dicantumkan dalam surat pernyataan ini adalah : • Nama dan alamat Ketua KSM/Panitia, selaku wakil warga pemanfaat; • Pernyataan kesanggupan memanfaatkan dan memelihara prasarana yang akan dibangunnya; • Nama & Lokasi jenis sarana & prasarana yang menjadi tanggungjawabnya; • Hari, tanggal, bulan, tahun pembuatan pernyataan • Nama dan tandatangan Ketua BKM/LKM, Lurah/Kepala Desa dan BPD selaku wakil masyarakat dan Pemerintah Desa/kelurahan. Bentuk Surat Pernyataan ini, sebagaimana pada Formulir Proposal KSM (Form-9, Proposal) terlampir. Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana

80

15. Penyusunan Dokumen Proposal & Penyampaian kepada UPL/BKM Dokumen Proposal Pelaksanaan Kegiatan pada dasarnya merupakan dokumen yang memuat (kumpulan) dokumen-dokumen hasil kegiatan persiapan dan Perencanaan teknis dari KSM untuk melaksanakan kegiatan pembangunan prasarana. Dokumen ini selanjutnya disampaikan kepada UPL & Konsultan untuk dilakukan verifikasi kelayakannya. Pada tahap ini pada dasarnya KSM hanya tinggal menyusun semua hasil kegiatan persiapan dan perencanaan yang telah dilakukan diatas, sesuai bentuk dan urutan dokumen proposal usulan kegiatan yang dipersyaratkan. Adapun pokok-pokok muatan substansi dan urutan isi Dokumen Proposal usulan kegiatan lingkungan/infrastruktur adalah mencakup : 1. Usulan Kegiatan, (Form-1) 2. Surat Pernyataan Kontribusi Lahan dari Pemilik, (Form-2) 3. Daftar Calon Tenaga Kerja (TK-1) 4. Berita Acara Kesanggupan Swadaya Masyarakat (Form-3) 5. Hasil Kesepakatan Harga Satuan Upah/Bahan/Alat (RAB-1) 6. Gambar Rencana (Peta Situasi/Lokasi, Denah/Tampak, Potongan 2 arah), (Form-Gbr-1) 7. Photo Kegiatan 0%,(Form-Photo) 8. Penilaian Terhadap Kegiatan Terlarang (List Negatif), (Form-4) 9. Daftar Uji Identifikasi Dampak Lingkungan, (Form-5) 10. Daftar Kuantitas Pekerjaan, (RAB-2) 11. RAB Swadaya & BLM, (RAB-4) 12. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, (Form-6) 13. Daftar Rencana Pengadaan (Form-7) 14. Struktur Organisasi & Susunan Tim Pelaksana Lapangan KSM, (Form-8) 15. Pernyataan Kesanggupan Memanfaatkan dan Memelihara Prasarana (Form-9) Sedangkan contoh bentuk atau formulirnya, secara lengkap dapat dilihat pada Outline Proposal, terlampir.

VI. VERIFIKASI KELAYAKAN PROPOSAL Untuk mewujudkan hasil pembangunan sarana & prasarana yang berkualitas, berfungsi baik dan dapat bermanfaat bagi masyarakat secara berkesinambungan (minimal 3 tahun) maka prosesnya tidak hanya dilakukan pada saat pelaksanaan konstruksi dan pemeliharaan saja, tetapi harus dimulai sejak awal persiapan dan perencanaan teknisnya. Salah satu upaya untuk memastikan bahwa proses dan hasil perencanaan teknis kegiatan yang dilakukan oleh KSM benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang dipersyaratakan dalam PNPM MP maka dokumen Proposal sebagai hasil persiapan dan perencanaan teknis kegiatan harus diverifikasi kelayakannya. Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana

81

Verifikasi kelayakan usulan kegiatan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa dan menilai kebenaran/kelayakan dari dokumen proposal usulan kegiatan yang telah dibuat oleh KSM. Adapun tujuannya adalah untuk memastikan apakah usulan kegiatan yang direncanakan sudah layak atau belum layak untuk dibangun. Sedangkan hasil yang diharapkan dari kegiatan verifikasi ini adalah adanya rekomendasi atas kelayakan dari usulan kegiatan. Adapun substansi yang diverifikasi pada dasarnya adalah seluruh aspek Organisasi KSM dan aspek Manajemen & Teknik kegiatan yang telah dilakukan dalam persiapan dan perencanan teknis sebagaimana yang tercantum dalama Dokumen Proposal Usulan Kegiatan KSM Lingkungan. Dan untuk memudahkan proses pelaksanaan kegiatan ini maka aspek-aspek verifikasi tersebut telah di rumuskan dalam bentuk kriteria-kriteria kedalam suatu Daftar Periksa atau Formulir Sertifikasi, sehingga pada tahap pelaksanaannya tinggal mengisi formulir yang telah ada. Pendekatan pelaksanaannya adalah dilakukan secara bersama-sama oleh UPL dan Tim Konsultan (khususnya Faskel Teknik, Askot Infrastruktur dan Tenaga Ahli Infrastruktur), sehingga diharapkan juga terjadi proses belajar bagi UPL (terjadi pemindahan pengetahuan). 1). Mekanisme dan Pembagian Tugas Tim Pelaksanaan Adapun mekanisme pelaksanaan kegiatan adalah sebagaimana ditunjukan pada Gambar Diagram Mekanisme Pelaksanaan Verifikasi. Diagram tersebut dapat dijelakan sebagai berikut : a. Verifikasi dilakukan terhadap dokumen proposal usulan kegiatan KSM dan bila diperlukan maka Tim verifikasi dapat menemui pihak KSM atau kunjungan langsung pemeriksaan dilapangan. b. Proses Verifikasi dilakukan secara tim yang terdiri dari UPL dan pihak Konsultan (Faskel Teknik dan Askot Infrastruktur). c. Kesimpulan verifikasi berupa Rekomendasi Akhir, selanjutnya dibuat bersama (harus disetujui oleh Askot atau TA. Infrastruktur) dengan kesimpulan dan tindaklanjut sebagai berikut : i. Kegiatan Layak : Dibuat Berita Acara Kelayakan Kegiatan; ii. Layak dengan Penyempurnaan : Proposal & Formulir Hasil Verifikasinya dikembalikan kepada Panitia melalui UPL untuk dilakukan penyempurnaan sesuai catatan hasil verifikasinya. Segera setelah penyempurnaan maka UPL dapat langsung meyampaikan dokumen perbaikan tersebut kepada Faskel Teknik/Askot Infra untuk diverifikasi kembali. iii. Tidak Layak : Proposal & Formulir Hasil Verifikasinya dikembalikan kepada UPL dan diteruskan kepada BKM/LKM untuk dibahas status usulan tersebut dalam forum rapat BKM/LKM (Rapat BKM ini harus mengundang Panitia bersangkutan). Apabila hasil kesepakatan Rapat BKM/LKM mengakibatkan perubahan usulan kegiatan maka Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana

82

harus mengacu prioritas pada PJM/Renta Pronangkis (harus ada Berita Acara Kesepakatan) dan mekanisme selanjutnya adalah melakukan pembentukan & Pendaftaran Panitia kembali (bila ternyata usulan kegiatan pengganti tidak akan dilaksanakan oleh KSM ini), penyusunan proposal usulan kegiatan dan proses verifikasi usulan. Sedangkan bila tidak mengakibatkan perubahan usulan maka mekanismenya kembali mengikuti mekanisme layak dengan penyempurnaan. d. Setelah proses verifikasi selesai dan hasil rekomendasinya adalah layak maka dilakukan penyusunan Berita Acara Kelayakan Kegiatan Lingkungan yang ditandatanagani bersama dan diketahui oleh minimal Lurah/Ka Desa, Ketua RT/RW dan Tokoh masyarakat (Formulir V.3). Berita Acara ini selanjutnya menjadi bahan masukan penetapan prioritas/BAPPUK. Seluruh Proposal (termasuk penyempurnaanya) dan formulir Verifikasi yang telah diisi agar diarsipkan dikantor UPL/BKM dan Korkot. Selanjutnya dengan mengingat kemampuan UPL yang masih proses belajar, khususnya terkait substansi teknis infrastraktur serta adanya tingkat kerumitan/kompleksitas kegiatan infrastruktur yang cukup bervariasi dilapangan maka dalam pelaksanaan proses verifikasi, dibuat semacam pembagian tanggungjawab substansi, antara UPL dan Tim Konsultan, termasuk juga antar Tim Konsultan sendiri (Faskel Teknik dan Askot Infrastruktur). Pembagian tanggungjawab tersebut sebagaimana diuraikan pada tabel berikut : No Tim 1. Tim UPL

2.

Faskel Teknik

Tugas/Tanggungjawab 1) Melaksanakan verifikasi semua dokumen usulan kegiatan, dengan proioritas pada materi/hal-hal non-teknik sesuai acuan verifikasi; 2) Melaporkan hasil verifikasi yang telah dilaksanakan kepada Faskel Teknik. 1) Melaksanakan verifikasi semua aspek/halhal non-teknis sesuai acuan verifikasi; 2) Bertanggyngjawab melaksanakan Verifikasi Teknis terhadap semua jenis Sarana dan Prasarana Sederhana yang bersifat Rehabilitasi/Perbaikan dan atau pembangunan baru dengan nilai dana (pagu alokasi BLM) maksimum Rp. 30 juta. 3) Dalam hal verifikasi yang menjadi tanggungjawabnya, terdapat desain perlu mendapat verifikasi lebih lanjut maka dapat meminta verifikasi lebih lanjut dari Askot Infra. 4) Melaporkan Daftar jenis infrastruktur yang


Keterangan

Semua verifikasi yang dilakukan oleh UPL, tetap dapat diperiksa oleh Faskel Teknik;

83

No

Tim

3.

Askot Infra

4.

TA. Infra

Tugas/Tanggungjawab menjadi tanggungjawab verifikasi Askot;

Keterangan

1) Melaksanakan verifikasi aspek non-teknis, khususnya terhadap 5 aspek non-teknis yang menentukan “Tidak Layak” (lihat Penjelasan Justifikasi “Tidak Layak”); 2) Melaksanakan Verifikasi Teknis terhadap semua jenis sarana & prasarana yang bersifat Pembangunan Baru dan atau peningkatan dengan nilai dana (pagu alokasi BLM) diatas Rp. 30 Juta; 3) Dan terhadap desain pembangunan baru untuk jenis prasarana yang lebih kompleks, yaitu : Jembatan Kayu/Beton diatas 6 meter (termasuk box culvert); Jembatan Baja/Besi, diatas 10 meter; Jembatan Gantung; Saluran Irigasi, Drainase; Prasarana Sumur Dalam/Bor, Perpipaan, IPAS; 4) Dalam hal terdapat desain yang menurut Askot perlu mendapat verifikasi lebih lanjut maka dapat meminta verifikasi dari TA. Infra. 5) Melaporkan Daftar jenis infrastruktur yang menjadi tanggungjawab verifikasi TA. Infra secara tertulis. 1). Memfasilitasi (termasuk menyiapkan SOP) untuk desain pembangunan baru atau peningkatan prasarana yang bersifat lebih kompleks; 2). Melaksanakan verifikasi jenis infrastruktur yang perlu mendapat verifikasi lebih lanjut dari Askot.

Semua verifikasi teknis yang dilakukan oleh Faskel teknik, tetap dapat diperiksa oleh Askot Infra.

Semua verifikasi teknis & non- teknis yang dilakukan oleh Askot infra, tetap dapat diperiksa oleh TA. Infra.

2). Langkah-langkah Teknis Pelaksanaan Adapun langkah-langkah teknis pelaksanaan Verifikasi dapat diuraikan sebagai berikut : A. Persiapan • Memahami cara melaksanakan verifikasi (termasuk cara pengisian formulir) dari Faskel/Askot Infra; • Menyiapkan Dokumen Proposal yang sudah diterima dari KSM; • Menyiapkan Formulir Penilaian Verifikasi (Formulir : V.1, terlampir); Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana

84

B.Pelaksanaan Verifikasi : 1. Verifikasi dilakukan dengan cara memeriksa/menilai kebenaran atau kelayakan dari setiap dokumen proposal yang ada. Cara pemeriksaan kebenaran/kelayakan untuk setiap aspek verifikasi (pertanyaan) dapat dilihat pada penjelasan Aspek Verifikasi (terlampir). 2. UPL, Faskel Teknis dan Askot Infrastruktur melakukan proses verifikasi sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing. Gunakan Formulir : V.1 seperti terlampir. 3. Jawaban atas setiap pertanyaan Verifikasi dituliskan pada formulir, Kolom Penilaian Kelayakan, yaitu : a. Apabila hasil pemeriksaan/penilaian adalah diuraikan pada proposal secara benar/ lengkap maka tuliskan jawaban ”Ya” (atau tanda (√)) pada kolom jawaban ”Ya” yang tersedia, dan b. Apabila hasil pemeriksaan/penilaian adalah diuraikan secara tidak benar atau kurang atau tidak ada sama sekali pada proposal maka tuliskan jawaban ”Tidak” (atau tanda (√)) pada kolom jawaban ”Tidak” yang tersedia. c. Apabila terdapat jawaban ”Tidak” (poin 3.b) maka harus dicantumkan/dicatat apa saja kekurangan/kesalahan yang ditemukan. Hal-hal yang menjadi catatan ini dituliskan pada kolom ”Catatan (Penyempurnaan)” yang telah disediakan 4. Berikan Rekomendasi Hasil Verifikasi dengan ketentuan berikut : • Layak : bila semua aspek yang dinilai mempunyai jawaban Ya/Terpenuhi. • Layak dengan Penyempurnaan : bila hasil Penilaian terdapat satu atau lebih Jawaban aspek ”Tidak Layak” atau terdapat catatan penyempurnaan; • Tidak Layak : bila ada jawaban ”Tidak Layak” diantara pertanyaan/kriteria berikut : o ASPEK ORGANISASI 1) Adakah pengurus/anggota organisasi KSM/Panitia jelas ? 2) Apakah jumlah anggota KSM dari peremuan, minimal 30%? 3) Apakah sudah dijustifikasi dan dinyatakan layak oleh BKM/LKM? 4) Apakah Panitia/KSM Merupakan Pemanfaat & Pemelihara Sarana & Prasarana yang dibangun ? o ASPEK MANAJEMEN, TEKNIS KEGIATAN 5) Apakah rencana lahan lokasi Bangunan telah dibebaskan (tidak akan ada dampak sosial)? 6) Apakah Infrastruktur yang dibangun tidak bertentangan dengan Daftar Kegiatan Terlarang ? 7) Apakah Infrastruktur yang dibangun tidak menimbulkan dampak lingkungan ? Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana

85

Diagram Alir Mekanisme Verifikasi Usulan Kegiatan Lingkungan

Pembentukan, Pendaftaran & Justifikasi Panitia

Penyusunan Proposal Usulan Kegiatan

Laporkan

Faskel Teknik

Laporkan

Tidak Layak

UPL

Diatas Rp. 30 Jt

NT

s/d Rp. 30 Jt

Dokumen Proposal Usulan Kegiatan (atau Revisi)

Askot Infra

Rekomendasi Hasil Verifikasi

TIM VERIFIKATOR

Layak dengan Perbaikan


(Penggantian/Review Usulan Kegiatan)

PJM / RENTA PRONANGKIS

86

Layak

Penyusunan BA Kelayakan

8) Kelayakan Teknis (Perencanaan Desain/Spesifikasi), mencakup : Kesesuaian dengan spesifikasi standar teknis, Keamanan/kenyamanan Pemakaian, Kualitas Bahan Utama, Pencapaian Manfaat/Fungsi Infrastruktur. 5. Cantumkan rekomendasi yang sesuai/dipilih tersebut pada bagian akhir formulir dengan cara mencoret semua alternatif rekomendasi yang tidak dipilih; 6. Buatlah Berita Acara Kelayakan Verifikasi Kegiatan Lingkungan yang ditandatanagani bersama dan diketahui oleh minimal Lurah/Ka Desa, Ketua RT/RW dan Tokoh masyarakat (Contoh bentuk BA, seperti Formulir V.2, terlampir). 7. Hasil Verifikasi (Lembar Verifikasi yang telah diisi dan ditandatangani) dicopy satu rangkap sebagai laporan. Adapun penjelasan masing-masing krteria pada setiap aspek verifikasi adalah sebagaimana diuraikan pada tabel berikut :


87

Aspek dan Kriteria Verifikasi beserta Penjelasan : No

ASPEK YANG DIVERIFIKASI

A. ASPEK ORGANISASI 1 Adakah pengurus, anggota, serta aturan organisasi KSM yang jelas ? 2 Apakah jumlah anggota organisasi KSM dari perempuan, minimal 30% ? 3 Apakah KSM telah dijustifikasi dan dinyatakan layak oleh BKM/LKM? 4 Apakah KSM Merupakan Pemanfaat & Pemelihara Sarana & Prasarana?

PENJELASAN CARA PEMERIKSAAN

Cek Berita Acara Pembentukan & Formulir Pendaftaran KSM yang bersangkutan di BKM/UPL sesuai hasil penilaian kelayakan dari UPL/BKM sebelumnya. Pastikan bahwa formulir tersebut sudah ada.

Cek kebenaran & kelengkapan Pernyataan Kesanggupan O&P (Form-9). Cek juga Apakah Pemilihan Desain/Spesifikasi teknis sudah mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk dapat melaksanakan pemeliharaan? 5 Adakah Kontribusi Swadaya Cek kebenaran & kelengkapan Berita Acara Kesepakatan Swadaya masyarakat ? Masyarakat (Form-3), Cek juga nilai RAB Swadaya (Form : RAB-4) B. ASPEK MANAJEMEN, TEKNIS KEGIATAN 1 Apakah Prasarana yang Cek kebenaran dan kesesuaian Usulan Kegiatan (Form-1, Proposal) diusulkan sesuai dokumen PJM- dengan dokumen Renta/PJM Pronangkis. Pronangkis ? 2 Apakah rencana lahan lokasi Cek Kebenaran dan kelengkapan pengisian Formulir Pernyataan Bangunan telah dibebaskan Kontribusi lahan dari pemilik (Form-4, Proposal). (tidak akan ada dampak sosial)? 3 Adakah calon tenaga kerja yang Cek Kebenaran & kelengkapan pengisian Formulir Tenaga Keja (Form : akan terlibat ? TK-1) 4 Adakah Kesepakatan Harga Hasil Cek Kebenaran & kelengkapan pengisian Formulir RAB (Form RAB-1), Survey (minimal 3 toko setempat) bila perlu dapat dilakukan pengecekan dilapangan; Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana

88

No


5

Adakah Gambar sederhana Infrastruktur ? 6 Adakah dokumentasi/photo kondisi awal (0%) ? 7 Apakah rencana Bangunan tidak bertentangan dengan Daftar Kegiatan Terlarang ? 8 Apakah rencana Bangunan tidak berpotensi menimbulkan Dampak Negatif (merusak) Lingkungan? 9 Adakah Daftar Kuantitas Pekerjaan? 10 Adakah Perhitungan RAB (Swadaya & BLM/PNPM ?

11 Adakah Jadwal Kegiatan ?

Pelaksanaan

12 Adakah Rencana Pengadaan Kegiatan ? 13 Adakah Struktur Organisasi/Susunan Tim Pelaksanaan Kegiatan ?

PENJELASAN CARA PEMERIKSAAN Cek adakah gambar-gambar Teknis sederhana Infrastruktur (Form Gbr). Cek kebenaran dan kelengkapan dokumentasi kegiatan (Form-Photo). Cek Kebenaran dan kelengkapan pengisian Formulir Daftar Kegiatan Terlarang (Form-4) Cek Kebenaran dan kelengkapan pengisian Formulir Penilaian Daftar Uji Dampak Lingkungan (Form-5) Cek Kebenaran & kelengkapan pengisian Formulir Daftar Kuantitas (Form RAB- 2). Cek Kebenaran & kelengkapan pengisian Formulir RAB (Form RAB-4). Termasuk hal berikut terpenuhi juga : • Apakah jumlah nilai biaya untuk Upah Tenaga Kerja dari prasarana yang dibangun (bukan padat karya), tidak melampaui kewajaran (wajar : kira-kira nilainya kurang dari 40%) • Apakah Nilai Total Biaya BLM seimbang dengan Volume Pekerjaan Yang Direncanakan (Tidak Kelebihan Biaya atau Kekurangan Dana) ? Cek Kebenaran & kelengkapan pengisian Formulir Jadwal Pelaksanaan Kegiatan (Form 6). Termasuk hal berikut terpenuhi : Apakah perkiraan waktu pelaksanaan infrastruktur tersebut sudah cukup (tidak akan dikerjakan tergesa-gesa sehingga mengurangi kualitas) Cek Kebenaran & kelengkapan pengisian Formulir Organisasi Lapangan (Form -7). Cek Kebenaran & kelengkapan pengisian Formulir Organisasi Lapangan (Form 8).


89

No


14 Apakah rencana Bangunan layak secara teknis? (Kesesuaian spesifikasi/desain dengan standar teknis, Kualitas Bahan Utama, Pencapaian Manfaat, dan Keamanan/kenyamanan Pemakai)

PENJELASAN CARA PEMERIKSAAN Selain UPL, Verifikasi Kelayakan ini harus dilakukan oleh Tim KMW (TA.Infra/Askot Infra/Faskel Teknik) dan Apabila dianggap perlu dapat dilakukan verifikasi langsung dilapangan. Gunakan referensi Gambar (Form Gbr/Spesifikasi, termasuk Photo/Dokumentasi yang ada). Hal-hal yang perlu diverifikasi, antara lain : 1. Apakah Lokasi Yang Dipilih sesuai dengan Jenis Infrastruktur yang direncanakan ? 2. Apakah Desain/Spesifikasi & kualitas bahan utama yang direncanakan baik/kuat (sesuai persyaratan stándar teknis bangunan) ? 3. Apakah bangunan utama dan pelengkap dari prasarana sudah direncanakan (minimal untuk menjamin keamanan bagi pemakai atau agar usia pemakaian prasarana lebih lama) ? 4. Apakah desain sudah memperhatikan kebiasaan lokal? 5. Apakah KSM Mampu mengerjakan sendiri Prasarana tersebut? (Khusus untuk pekerjaan pemadatan perkerasan (Kerikil/Sirtu, Telfor, Makadam) agar diupayakan menggunakan mesin gilas/pemadat); 6. Apakah perencanaan sudah mempertimbangkan pencapaian manfaat dari prasarana (setelah bangunan selesai dapat langsung bermanfaat), khususnya prasarana seperti Air Bersih, Drainase, dll; 7. Dan lain-lain persyaratan teknis yang dianggap prinsip pada bangunan (lihat Pedoman Teknis);


90

LAMPIRAN : 1) CONTOH SURVEY JALAN 2) CONTOH FORMULIR SURVEY/PERENCANAAN JALAN 3) FORMULIR & BA KESEPAKATAN HARGA SATUAN 4) REFERENSI DAFTAR UJI IDENTIFIKASI DAMPAK LINGKUNGAN 5) OUTLINE PROPOSAL KEGIATAN 6) FORMULIR & BA VERIFIKASI Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana

91

LAMPIRAN 1. CONTOH SURVEY JALAN CONTOH SURVEI LAPANGAN UNTUK KEPERLUAN DESAIN JALAN DESA DENGAN MENGGUNAKAN ALAT UKUR SEDERHANA A. Survei Pengukuran Jalan Desa Untuk desain jalan diperlukan trase jalan, polygon dan lebarnya, maka tata cara survei pengukuran jalan yang sederhana tetapi memenuhi kebutuhan untuk desain jalan dapat dilakukan sebagai berikut. Sebelum dilakukan survei pengukuran ini harus sudah ditetapkan arah trase jalan desa yang akan ditangani (survey reconnaisanse) 1) Pengukuran Trase Jalan untuk mengukur trase jalan diruas jalan A, B, C, D di gambar dapat Akhir Proyek dilakukan. D B λ λ 15 5 λ λ λ 14 4 6 λ λ λ 13 3 7 λ λ λ 2 12 λ A λ C λ 1 9 11 λ λ 10 0 Awal Proyek

a. Di titik A, B, C, dan D dipasang patok kayu dengan ukuran kurang lebih garis tengah 5 cm (bisa di dapat di tempat). b. Di titik 1, 2, 3 dan seterusnya dipasang patok kayu dengan ukuran yang lebih kecil (bisa di dapat di tempat). c. Letak titik-titik 1, 2, 3 dan seterusnya dibuat dengan jarak kurang lebih 25 meter, diukur dengan pita ukur (meet band). d. Dengan cara ini akan didapatkan panjang trase A, B, C, D 2) Pengukuran Polygon sudut di titik B dan C perlu ditetapkan sudutnya, yaitu a. Di titik B dan C telah dipasang patok kayu garis tengah kurang lebih 5 cm. b. Dari titik B ke titik 4 dan 6 sudah diukur 25 meter. c. Ukur jarak dari titik 4 ke titik 6 dengan ketelitian sampai kurang lebih 2 angka dibelakang koma dalam meter. d. Dengan cara ini maka dapat digambar sudut A, B, C dan sudut B, C, D dengan perantaraan segi 4 B 6 dan 9 C 11. 3) Pengukuran Lebar Jalan (tanpa menggunakan alat ukur) Pengukuran lebar jalan ini dibuat tegak lurus terhadap poros trase A, B, C, D dengan menggunakan rumus pythagoras (siku-siku) 3, 4, 5. a. Ambil tali rapia (yang di lilit)

b. Buat suatu segi tiga dengan dibuat simpul pada setiap titik sudut segi tiga tersebut. c. Ukuran dari titik sudut atau simpul diambil 6 meter, 8 meter dan 10 meter. d. Tempatkan titik-titik simpul yang berhubungan dengan ukuran 6 meter, 8 meter di titik A (0) dipatok kayu yang sudah ada. e. Tarik rapia kencang-kencang dengan arah 6 meter ke arah kiri (ki) atau kanan (ka) dari titik A (0) dan arah 8 meter ke arah titik 1, bila rapia telah ditarik kencang di segala arah maka segi tiga yang dibuat adalah segi tiga tegak lurus di titik A (0). f. Ukur ke arah kiri atau ke titik A (0) sepanjang 3 meter dan pancang patok kayu dititik 3 meter tersebut dengan ukuran sama dengan patok kayu di titik A (0). 4) Untuk mempermudah pencatatan hasil pengukuran di lapangan yang kemudian di pergunakan untuk membuat peta hasil ukur kami sajikan form untuk pencatatan hasil pengukuran maupun lebar jalan. Dengan cara ini survei pengukuran di lapangan untuk jalan desa dapat dilakukan oleh masyarakat atau KSM/Panitia bersangkutan. Penggambaran peta bisa juga dilakukan oleh mereka dengan diberikan bimbingan sederhana. FORM UNTUK PENCATATAN HASIL PENGGAMBARAN TRASE JALAN DESA

Trase ABCD

Jarak titik dalam meter A (0) – 1 1–2 2–3 3–4 4 – 5 (B) B (5) – 6

25 25 25 25 25 25

AB Dsl BCD

15 0

Keterangan

Ada parit kurang lebih 5 meter Ada selokan kurang lebih 15 meter Ada bukit kecil yang dipotong trase jalan bisa juga trase tidak memotong tetapi mengelilingi bukit.

FORM UNTUK PENCATATAN HASIL SUDUT JALAN DESA

Trase

Jarak titik dalam meter

ABCD

4 – B (5) B (5) – 6 4–6

25 25 47,55

9 – C (10) C (10) – 11 9 – 11

25 25 32,25

Keterangan B 25

5

25

4

6 47.55

32.25

9 25

4 10

11 25

FORM : ST1

FORM : ST1

FORM : ST2

FORM : ST2

FORM : ST3

FORM : ST3

FORM : Gbr

LAMPIRAN - 2

RAB-1A

RAB-1B

BERITA ACARA PENETAPAN HARGA SATUAN UPAH/BAHAN/ALAT UNTUK PELAKSANAAN KEGIATAN KSM/Panitia : .......................................... BULAN : .......................................... Pada hari ini ........... tanggal ................ bulan ..................... tahun ................, bertempat di ........................................................................................................., telah dilaksanakan rapat Penetapan Harga Satuan Upah/Bahan/Alat yang akan dipergunakan untuk pekerjaan ..................................................................................... Rapat dibuka pada pukul ..............., oleh Ketua/Sekretaris*) KSM/Panitia, yang dihadiri oleh : No 1 2 3 4 5 6 7 8

Peserta Yang Hadir

Jumlah (Org)

Keterangan

Ketua, Pengurus dan seluruh Anggota KSM/Panitia Wakil BKM Wakil UPL Relawan Wakil Pemerintah Desa/Kelurahan Tokoh Masyarakat (Tomas) Fasilitator Kelurahan/KMW Dst.... (bila ada)

Daftar Hadir seluruh Peserta Terlampir.

Adapun rangkaian acara dalam rapat ini adalah sebagai berikut : No 1 2 3 4

5 6 7

Agenda Acara

Pembukaan Penjelasan Maksud, Tujuan, Hasil Yang Ingin Dicapai serta tatacara Rapat/forum; Penyampaian Laporan Hasil Survey Harga Pembahasan Harga Satuan (menyepakati nilai/besarnya harga satuan tiap jenis bahan/alat dan membuat justifikasi bila perlu). Pembacaan Hasil Kesepakatan; Penyusunan BA Hasil Kesepakatan Harga Satuan Bahan/Alat untuk bulan ini; Penutup

Penanggungjawab/ Fasilitator

Kesimpulan yang telah dicapai dalam pertemuan ini adalah disepakatinya HARGA SATUAN UPAH/BAHAN/ALAT secara bersama-sama sebagaimana terlampir, berdasarkan hasil Survey Harga yang telah dilaksanakan oleh Tim Survey KSM/Panitia. Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh wakil peserta masing-masing untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat/Disepakati Oleh : KSM/Panitia : .................................... Nama

:

..........................

Jabatan

Ketua KSM/Panitia

:

Tanda Tangan

: ..........................

Mengetahui : Wakil BKM :

Wakil Pemerintah Kel/Desa :

....................................

.......................................

Nama

: .............................

Nama

Jabatan

: Koordinator BKM : .............................

Jabatan

Tanda Tangan

Tanda Tangan

:

.......................... Lurah/Kades

:

..........................

:

Diperiksa & Diverifikasi Oleh : Faskel,

UPL,

Nama

: .............................

Nama

Jabatan

: .............................

Jabatan

Tanda Tangan

: .............................

Tanda Tangan

:

.......................... ..........................

: :

..........................

RAB - 1

LAMPIRAN - 4

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN

CAKUPAN ISI : UJI IDENTIFIKASI DAMPAK

F-1

USULAN KEGIATAN

F-2

PERNYATAAN KONTRIBUSI LAHAN

RAB-2

DAFTAR KUANTITAS PEKERJAAN

DAFTAR CALON TENAGA KERJA

RAB-4

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

TK-1

F-5

KESEPAKATAN SWADAYA

F-6

JADWAL PELAKSANAAN

RAB-1

KESEPAKATAN HARGA

F-7

DAFTAR RENCANA PENGADAAN

F-Gbr

GAMBAR

F-8

TIM PELAKSANA

F-Photo

PHOTO

F-9

PERNYATAAN KESANGGUPAN OPERASI & PEMELIHARAAN (O&P)

F-3

F-4

LIST NEGATIF

FORM - 1

A. USULAN KEGIATAN Kota/Kabupaten

:

Kecamatan

:

Kelurahan/Desa

:

Nama BKM

: Nama KSM/Panitia

KSM/Panitia

:

Kegiatan

:

Jumlah Pengurus & Anggota KSM/Panitia (Org) L P Jumlah

Lingkungan

Nama Pekerjaan

:

Volume Pekerjaan

:

Alasan Pembangunan Prasarana

:

Lokasi Pekerjaan

:

Penerima Manfaat

: Jumlah :

Metode Konstruksi

:

Status Tanah Lokasi Kegiatan

:

Dusun/RT/RW : …………….......................... Kelurahan/Desa : ……………..........................

…...... KK

Gotong Royong

Miskin : ……...... KK Semi Gotong Royong

Miskin :

…...... %

Kerjasama Pihak Ketiga

FORM - 2

PERNYATAAN HIBAH / IJIN PAKAI/IJIN DILALUI/GANTIRUGI*) Yang bertanda tangan dibawah ini , Saya: Nama : ................................................... No. KTP : ................................................... Pekerjaan : ................................................... Alamat : Jl. ................................................. RT/RW/Dusun …………... ............... Kel /Desa ………………..............., Kab./Kota ........................................ Selaku pemilik tanah berdasarkan Surat Bukti Kepemilikan Yang Sah, Nomor : ............................................. Tanggal ........................................dari Notaris/PPAT/Instansi lain yang Sah. Dengan ini menyatakan bersedia memberikan kontribusi dalam bentuk : Hibah/Ijin Pakai selama..........tahun/Ijin Dilewati selama ........... tahun/Gantirugi*), berupa : Bentuk Kontribusi

Volume & Satuan Asset

Alamat Asset

Sketsa Peta Lokasi

1. Tanah/Lahan 2. Tanaman Produktif 3. Asset lainnya (sebutkan) Syarat/Bentuk Kontribusi Yang disepakat dengan Pemilik : ................................................................................ ...............................................................................

Cantumkan : 1. Batas dan status kepemilikan kanan, kiri, depan dan belakang tanah warga 2. Bagian atau seluruh lahan milik warga disertai ukuran luas 3. Jalan sekitar lahan untuk identifikasi lokasi 4. Batas bagian tanah yang akan diberikan 5. Orientasi lokasi (arah mata angin)

Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan : ............................................., untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat umum sesuai rencana kegiatan : ............................................................., di Lokasi ............................................................. oleh KSM : .................................................................... Demikian surat pernyataan ini dibuat secara sukarela untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Yang Menerima, Lurah/Ka Desa

(_______________________) Nama

*) Pilih yang sesuai;

. ……………….. , …………………………. 20.....

Yang Memberikan, Pemilik

Materai Rp.6.000

Mengetahui :

(_______________________)

Jabatan BKM/Mewakili Ketua KSM Ketua RT/Mewakili

Tandatangan

TK - 1

Diverifikasi Oleh : Faskel Teknik,

Diverifikasi Oleh : UPL,

Dibuat Oleh : Ketua KSM

(………………………..)

(………………………..)

(………………………..)

FORM-3

BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN SWADAYA MASYARAKAT Pada hari ini…………… tanggal ….. bulan ………. tahun 200…. bertempat di ........…………………… Kelurahan/Desa …………………., telah dilaksanakan Rembug Kesepakatan Swadaya Masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan : ......................................................, oleh KSM : ...................................................... Atas nama warga masyarakat penerima manfaat kegiatan, disepakati bahwa jika usulan kegiatan KSM tersebut, disetujui oleh Badan Keswadayaan Masyarakat, kami sepakat dan sanggup untuk memberikan swadaya sebagai berikuti : Jenis Jenis Volume Sat. Volume Sat. Swadaya Swadaya 1. Tenaga Kerja : 3. Peralatan : a. Mandor HOK a. Truk/Mobil b. Kepala Tukang HOK Pengangkut c. Tukang HOK b. Mesin Gilas d. Pekerja HOK Juml. Laki-laki (L) Org 4. Administrasi Juml. Perempuan (P) Org Rp. 2. Bahan : 5. Dana/Uang Tunai a. Batu Kali M3 b. Semen Zak 6. Tanah/ Tanaman : M2 c. Kerikil M3 a. Tanah d. Pasir M3 b. Tanaman Btg e. Benang/Ember/ Produktif c. Asset Lainnya Linggis/Cangkul,dll Dst 7. Konsumsi Daftar Rincian Nama-nama dan bentuk Swadaya terlampir.

Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenarnya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ……………………………. 200…. Mengetahui, Dibuat, BKM/UPL, Lurah/Ka. Desa Ketua KSM/Panitia (……………..………)

(……………………)

(……………………)

Atas nama warga masyarakat , No

Nama

Jabatan

1.

Ketua RT …..

2.

Ketua RW …..

Alamat

Tanda Tangan

RAB-1

FORM – Gbr

FORM-Photo

FORM-4

PENILAIAN TERHADAP DAFTAR KEGIATAN TERLARANG (NEGATIF LIST) Apakah usulan kegiatan, termasuk dalam salah satu kegiatan yang dilarang untuk dibiayai oleh dana PNPM Mandiri Perkotaan ?

No

BUTIR / ITEM

1.

Pembangunan atau Rahabilitasi gedung Kantor Pemerintah atau kantor BKM

2.

Pembangunan atau Rahabilitasi Rumah Ibadah, termasuk infrastruktur lainnya yang secara langsung berada didalam lokasi rumah ibadah; Pembebasan Lahan; Kegiatan yang berkaitan dengan politik praktis (kampanye, demonstrasi, sumbangan politik, dll); Kegiatan Militer atau semi-militer (pembelian/perdagangan senjata dan sejenisnya); Kegiatan-kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan, seperti : Membangun didalam dan atau berbatasan langsung dengan area yang dilindungi seperti : Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Bergambut, Kawasan pantai berhutan bakau (Mangrove), Kawasan Resapan Air, Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, Hutan Wisata, Daerah Pengungsian Satwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Cagar Budaya & Ilmu Pengetahuan, Lokasi Situs Purbakala, lokasi peninggalan sejarah; Penggunaan bahan bangunan yang mengandung asbes; . Kegiatan produksi dan pengolahan yang menghasilkan emisi atau effluent cair dan gas kecuali kegiatan dalam skala kecil dan kegiatan-kegiatn yang telah direview dan diberikan sertifikat oleh Bappedalda berdasarkan standar kontrol polusi air dan udara. Memanfaatkan dan atau menghasilkan bahan-bahan limbah berbahaya, termasuk pestisida dan herbisida, dan produk terkait lainnya; Memproduksi, memproses, pengolahan, penyimpanan atau penjualan produk tembakau atau produk yang mengandung tembakau. Memproduksi atau menggunakan bahan yang membahayakan ozon; Memproduksi, menyimpan dan pengangkutan cairan, gas atau emisi yang berbahaya (termasuk kategori limbah berbahaya- B3); Kegiatan yang terkait dengan pengelolaan, pengadaan kayu dan peralatan perkayuan. Pengadaan Kayu diatas 3M3 per kegiatan harus memiliki SKSHH/FAKO Pembangunan MCK, Kakus/Jamban tanpa Septictank dan resapan; Bangunan/fasilitas Persampahan yang belum terintegrasi dengan sistem persampahan kota yang sudah ada; Drainase yang belum terintegarasi dengan sistem drainase kota yang telah ada atau drainase tanpa pembuangan akhir;. Jaringan Listrik (termasuk lampu penerangan) yang pengelolaan O&Pnya bukan oleh masyarakat; Berdampak negatif terhadap penduduk asli; Berdampak negatif terhadap kelestarian budaya lokal; Deposito atau yang berkaitan dengan usaha memupuk bunga Bank; Kegiatan yang memanfaatkan BLM sebagai jaminan atau agunan atau garansi, baik yang berhubungan dengan lembaga keuangan dan perbankan atau pihak ketiga lainnya; Kegiatan yang bertentangan dengan hukum, nilai agama, tata susila dan kemanusiaan serta tidak sejalan dengan Visi, Misi, Tujuan dan nilai-nilai PNPM Mandiri Perkotaan

3. 4. 5. 6.

7. 8.

9.

YA

TIDAK




(………………………..)

(………………………..)

(………………………..)

FORM-5

DAFTAR UJI IDENTIFIKASI DAMPAK LINGKUNGAN Hasil uji identifikasi dampak negatif terhadap lingkungan yang mencakup uraian jenis potensi dampak dan Rencana Tindakan penanganan/mitigasinya sebagaimana diuraikan pada tabel berikut. Kemudian kami akan melakukan pemantauan atas pelaksanaan pengamanan tersebut, pada saat perkembangan kegiatan kira-kira mencapai kemajuan 50% dan 100% guna memastikan bahwa seluruh pengamanan dampak telah kami lakukan. No

POTENSI/SUMBER DAMPAK NEGATIF

UPAYA PENANGGULANGAN/ MITIGASI

PEMANTAUAN PENYELESAIAN (50%) (100%)

..............................................., ............................200.... Diverifikasi Oleh : Faskel Teknik,



(………………………..)

(………………………..)

(………………………..)

(Lihat Referensi Daftar Uji Dampak Lingkungan-Lampiran 4)

RAB - 2




(………………………..)

(………………………..)

(………………………..)

RAB - 4




(………………………..)

(………………………..)

(………………………..)

FORM – 6

FORM-7




(………………………..)

(………………………..)

(………………………..)

FORM-8

STRUKTUR ORGANISASI LAPANGAN (KSM/Panitia) KSM/PANITIA Ketua

Sekretaris

BENDAHARA

PELAKSANA LAPANGAN

Ketua Regu Kerja/ Mandor

LOGISTIK

Ketua Regu Kerja/ Mandor

MASYARAKAT SUSUNAN TIM PELAKSANA KSM/PANITIA :

No 1.

NAMA

POSISI Ketua/Penanggungjawab

2. 3. 4. 5. 6. 7. Dst

Sekretaris Bendahara Pelaksana Lapangan Logistik/Pengadaan Ketua Regu Kerja (Mandor) Ketua Regu Kerja (Mandor)

Susunan Tim Pelaksana Lapangan dapat disesuaikan dengan kondisi Lapangan/SDM KSM Diverifikasi Oleh : Faskel Teknik,



(………………………..)

(………………………..)

(………………………..)

FORM-9

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGOPERASIAN & PEMELIHARAAN PRASARANA Yang bertanda tangan dibawah ini, kami : Nama Jabatan Alamat

: …………………..................................………............................ : Ketua KSM............. ………………………................................, Kel./Desa ................................. Kecamatan ........................... ................................................................................ : Jl. .................................... Dusun/RT/RW ……………............

Kab./Kota

Menyatakan kesanggupan untuk mengoperasikan dan memelihara sarana & prasarana yang kami bangun, yaitu : No

Jenis Sarana & Prasarana

Lokasi (Jl/Dusun/RT/RW)

1. 2. 3. dst Struktur Organisasi & Pengurus Pemanfaatan & Pemeliharaan Sarana & Prasarana tersebut akan kami sampaikan setelah kami ditetapkan sebagai pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana & prasarana tersebut. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. ……………….. , …………………………. 20..... Yang Menyatakan , Ketua KSM ……………… Materai Rp.6.000

(……………………………) Nama

Mengetahui : Jabatan BKM/Mewakili UPL Ketua RT/Mewakili Ketua RT/Mewakili

Tandatangan

LAMPIRAN - 5 REFERENSI DAFTAR UJI IDENTIFIKASI DAMPAK LINGKUNGAN No

1


ALTERNATIF UPAYA PENANGGULANGAN/MITIGASI

PRASARANA JALAN, JEMBATAN, GORONG-GORONG, TAMBATAN PERAHU Resiko Longsor akibat Kegiatan Pemindahan trase/jalur jalan atau bangunan ke tempat Galian/Timbunan Tanah diarea lain yang lebih aman lereng/tebing Batasi pemindahan tanah hanya pada musin kering/panas Dibangun tanggul atau turap penahan Tampingan diperlandai Penanaman Vegetasi/jerami didaerah kemiringan Dipasang pelindung tebing diarea terkena sungai/pantai

2 3

Jembatan mengganggu lalu lintas perahu Jembatan/T.Perahu merubah arah/aliran sungai

4

Meningkatnya erosi pada tebing

5

Meningkatnya erosi pada saluran pinggir/samping

6

Jalan tanah meningkatkan debu

7

Jalan menutup/memotong aliran air alamiah/drainase Saluran samping/drainase terjadi pendangkalan/ sedimentasi

8

9 10 11

12

Jalan baru akan menebang banyak pohon-pohon Tidak ada pembuangan akhir /ada genangan air dari drainase/Goronggorong Bangunan tidak nyaman/aman

Belum terjamin O&P kegiatan

arus

Perletakan jembatan diperbaiki/disesuaikan Tata letak dipindahkan untuk menghindari masalah Perletakan jembatan diperbaiki/disesuaikan Dipasang pelindung tebing diarea terkena arus sungai/pantai Tampingan diperlandai Penanaman Vegetasi/jerami didaerah kemiringan Dasar saluran diperlandai Dipasang penahan pelindung tebing saluran Dipasang gorong2 bantu untuk mengurangi debit (sub drainase) Perkerasan khusus pada badan jalan disekitar saluran, seperti beton, aspal, dll. Permukaan jalan dipadatkan Permukaan jalan diberikan perkerasan dari bahan berbutir kasar (kerikil/sirtu) Dipasang gorong2 sesuai aliran alamiah/drainase Drainase dibuat dari bahan pasangan batu/bata atau beton Drainase dibuat mengikuti kemiringan alamiah Drainase dibuat sampai ketempat pembuangan atau saluran kota yang ada (terintegrasi) Pemindahan trase/jalur jalan ke tempat lain yang lebih aman Drainase dibuat sampai ketempat pembuangan akhir (seperti sungai, laut) atau terintegrasi dengan Sistem Drainase kota; Dibuat pagar pengaman pada Tikungan Jalan yang tajam Dibuat penahan longsor diderah tebing/lereng atau badan jalan Dibuat pagar pengaman pada jembatan dan di pintu masuk/ keluar jembatan (kiri+kanan) Dibuat tembok pengaman pada gorong-gorong (kiri+kanan) Dibentuk O&P kegiatan dan ada rencana kegiatan pemeliharaan

No

1.


Resiko Longsor akibat Kegiatan Galian/Timbunan Tanah diarea lereng/tebing

ALTERNATIF UPAYA PENANGGULANGAN/MITIGASI

PRASARANA IRIGASI Pemindahan jalur Saluran atau bangunan ke tempat lain yang lebih aman Batasi pemindahan tanah hanya pada musin kering/panas Dibangun tanggul atau turap penahan Tampingan diperlandai Penanaman Vegetasi/jerami didaerah kemiringan Dipasang pelindung tebing diarea terkena sungai/pantai Tampingan diperlandai Penanaman Vegetasi/jerami di daerah kemiringan Dipasang penahan pelindung tebing saluran

2

Meningkatnya erosi pada tebing atau dinding saluran tanah

3

Konsentrasi air tidak terkendali disaluran/sawah

Pengaturan penggunaan Air

4

Saluran terjadi pendangkalan/sedimentasi akibat erosi dari dinding sal. Tanah/Tebing

Dasar saluran diperlandai

5 1 2

3 4 5 6

Dibuat pintu-pintu air Saluran dibuat dari bahan pasangan batu atau beton

Saluran dibuat mengikuti kemiringan alamiah Saluran pembuangan dibuat sampai ketempat pembuangan Belum terjamin O&P kegiatan Dibentuk O&P kegiatan dan ada kegiatan pemeliharaan PRASARANA AIR BERSIH Galian Sumur (sumur dangkal) Dibuat turap penahan tanah longsor Dinding Sumur menggunakan Cincin Beton Galian sumur dalam/bor bisa memunculkan bahan2 tambang yang bisa berbahaya, seperti minyak,gas Kualitas air sumur bercampur mineral/bahan2 berbahaya bagi kesehatan Sumur Gali (sumur dangkal) longsor

Sumur terlalu dekat dengan MCK/WC Air Sumur tercampur air permukaan/Air Rembesan

7

Mata Air tercampur air permukaan

8

Belum terjamin O&P kegiatan

1

arus

Koordinasi dengan dinas pertambangan & geologi/ instansi terkait sebelum kegiatan dimulai; Dilakukan Pengujian kualitas air sebelum dimanfaatkan Dinding Sumur dibuat menggunakan Cincin Beton Lokasi Sumur dan Septicktank/Resapan minimal 11 meter Dibuat bibir sumur yang cukup tinggi Lokasi Sumur dicari tempat yang tidak sering banjir Dibuat Pelindung disekitar mata air untuk mencegah air masuk Daerah sekitar mata air diberi pelindung jalur hijau

Dibentuk O&P kegiatan dan ada kegiatan pemeliharaan PRASARANA MCK, JAMBAN, SALURAN LIMBAH RUMAHTANGGA

Tidak ada saluran pembungan limbah cair domestik (MCK,Jamban,Air Cucian Dapur,dsb)

Dibuat saluran pembuangan sampai pembuangan atau drainase yang ada

ketempat

Dibuat Septictank dan Resapan untuk MCK/Jamban

No 2

3 4 5 6 7

1.

POTENSI/SUMBER DAMPAK NEGATIF Pipa sanitasi dipermukaan tanah yang sangat rawan thd sinar matahari, terinjak, dan kenakalan manusia Bangunan MCK, Jamban, Drainase air limbah, tidak sesuai standar teknis Septicktank/Resapan MCK/WC terlalu dekat dengan Sumur. Jenis bangunan Septicktank tidak sesuai jenis tanah Tidak ada pembuangan akhir dari saluran MCK, WC, Saluran Limbah Rumah Tangga/ada genangan air Belum terjamin O&P kegiatan

ALTERNATIF UPAYA PENANGGULANGAN/MITIGASI Tanam pipa sanitasi dari kakus keseptictank Buat Lubang Kontrol dan Pipa Udara untuk septicktank Desain/Spesifikasi teknis disesuaikan dengan ketentuan standar teknis bangunan

Jarak lokasi Septicktank/Resapan dengan Sumur minimal 11 meter Jenis bangunan Septicktank disesuaikan dengan daya resap tanah Dibuat Drainase sampai ketempat pembuangan akhir (seperti sungai, laut) atau terintegrasi dengan Sistem Drainase kota; Dibentuk O&P kegiatan dan ada rencana kegiatan pemeliharaan PRASARANA DRAINASE PERMUKIMAN

Resiko Longsor akibat Kegiatan Galian/Timbunan Tanah diarea lereng/tebing

Pemindahan jalur atau bangunan ke tempat lain yang lebih aman Batasi pemindahan tanah hanya pada musin kering/panas Dibangun tanggul atau turap penahan Tampingan diperlandai Penanaman Vegetasi/jerami didaerah kemiringan Dipasang penahan pelindung tebing saluran

2

Meningkatnya erosi pada tebing

Tampingan diperlandai Penanaman Vegetasi/jerami di daerah kemiringan Dipasang penahan pelindung tebing saluran

3

4 5 6 1 2 3

Saluran terjadi pendangkalan/sedimentasi akibat erosi dari dinding sal. Tanah/Tebing

Dasar saluran diperlandai Saluran dibuat dari bahan pasangan batu atau beton

Saluran dibuat mengikuti kemiringan alamiah Saluran pembuangan dibuat sampai ketempat pembuangan Tidak ada pembuangan akhir Drainase dibuat sampai ketempat pembuangan akhir drainase/ada genangan air (seperti sungai, laut) atau terintegrasi dengan Sistem Drainase kota; Bangunan Drainase Tiidak sesuai Desain/Spesifikasi teknis disesuaikan dengan ketentuan standar teknis standar teknis bangunan Belum terjamin O&P kegiatan Dibentuk O&P kegiatan dan ada kegiatan pemeliharaan PRASARANA PERSAMPAHAN Bangunan Sampah Tiidak sesuai Desain/Spesifikasi teknis disesuaikan dengan ketentuan standar teknis standar teknis bangunan Tidak ada Pembuangan Sampah TPS dibuat terintegrasi dengan Sistem persampahan kota; dari TPS Belum terjamin O&P kegiatan Dibentuk O&P kegiatan dan ada kegiatan pemeliharaan Persampahan

LAMPIRAN - 6 LEMBAR VERIFIKASI KELAYAKAN USULAN KEGIATAN KSM LINGKUNGAN No


PENILAIAN KELAYA KAN YA

A 1 2 3 4 5 B 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TIDAK

CATATAN (PENYEMPURNAAN)

ASPEK ORGANISASI Adakah pengurus, anggota, serta aturan organisasi yang jelas ? Apakah jumlah anggota organisasi KSM dari perempuan, minimal 30% ? Apakah KSM telah Mendaftar pada BKM/LKM dan dinyatakan layak ? Apakah Merupakan Pemanfaat & Pemelihara Sarana & Prasarana? Adakah kontribusi Swadaya masyarakat ? ASPEK MANAJEMEN, TEKNIS KEGIATAN Apakah Prasarana yang diusulkan sesuai dokumen PJM-Pronangkis ? Apakah rencana lahan lokasi Bangunan telah dibebaskan (tidak akan ada dampak sosial)? Adakah calon tenaga kerja yang akan terlibat ? Adakah Kesepakatan Harga Hasil Survey (minimal 3 toko setempat) ? Adakah Gambar sederhana Infrastruktur ? Adakah dokumentasi/photo kondisi awal (0%) ? Apakah rencana Bangunan tidak bertentangan dengan Daftar Kegiatan Terlarang ? Apakah rencana Bangunan tidak berpotensi menimbulkan Dampak Negatif (merusak) Lingkungan? Adakah Daftar Kuantitas Pekerjaan?

10 Adakah Perhitungan RAB (Swadaya & BLM/PNPM) ? 11 Adakah Jadwal Pelaksanaan Kegiatan ? 12 Adakah Rencana Pengadaan Kegiatan ? Struktur Organisasi/Susunan Tim 13 Adakah Pelaksanaan Kegiatan ? 14 Apakah rencana Bangunan layak secara teknis? (Kesesuaian spesifikasi dengan standar teknis, Kualitas Bahan Utama, Pencapaian Manfaat, dan Keamanan/kenyamanan Pemakai). 1. Apakah Lokasi Yang Dipilih sesuai dengan Jenis Infrastruktur yang direncanakan ? 2. Apakah Desain/Spesifikasi & kualitas bahan utama yang direncanakan baik/kuat (sesuai persyaratan stándar teknis bangunan) ?

No

PENILAIAN KELAYA KAN


YA

TIDAK

3. Apakah bangunan utama dan pelengkap dari prasarana sudah direncanakan (minimal untuk menjamin keamanan bagi pemakai atau agar usia pemakaian prasarana lebih lama) ? 4. Apakah desain sudah memperhatikan kebiasaan lokal? 5. Apakah KSM Mampu mengerjakan sendiri Prasarana tersebut? (Untuk pekerjaan pemadatan perkerasan (Kerikil/Sirtu, Telfor, Makadam) agar diupayakan menggunakan mesin gilas/pemadat); 6. Apakah desain sudah mempertimbangkan pencapaian manfaat dari prasarana (setelah bangunan selesai dapat langsung bermanfaat), khususnya prasarana seperti Air Bersih, Drainase, dll; 7. Dan lain2 persyaratan/standar teknis yang dianggap prinsip pada bangunan (lihat Pedoman Teknis perjenis prasarana); JUSTIFIKASI KELAYAKAN : Nama Yang Memverifikasi Rekomendasi Hasil Verifikasi*)

CATATAN (PENYEMPURNAAN)

Tandatangan

UPL: ______________________ Faskel Teknik : ______________________ Askot Infrastruktur : ______________________

*) Pilih Yang Sesuai

LAYAK /

(..............................................)

LAYAK DENGAN PENYEMPURNAAN / TIDAK LAYAK

(................................................) (................................................)

Form : V.2 BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KELAYAKAN USULAN KEGIATAN LINGKUNGAN

Pada hari ini ………………tanggal ………………bulan……………tahun ……….telah dilaksanakan verifikasi kelayakan proposal usulan kegiatan KSM Lingkungan sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan skala prioritas, Renta PJM pronangkis. Berdasarkan kesepakatan hasil verifikasi maka dinyatakan bahwa kegiatan berikut : Uraian Kegiatan

Rekomendasi Kelayakan

1. Nama pekerjaan

:………………………………….

2. Lokasi

:………………………………….

3. Volume

:………………………………….

4. Nilai Kegiatan a. Swadaya

: Rp…………………………….

b. BLM PNPM

: Rp…………………………….

c. TOTAL (a+b)

: Rp…………………………….

5.

Nama KSM/Panitia

LAYAK untuk dilaksanakan sesuai ketentuan PNPM yang ada

:………………………………….

Secara lengkap hasil verifikasi terlampir (Formulir Verifikasi Form V.1).

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. ............................,. tgl...................................... Pengusul :

Tim Verifikasi : Faskel Teknik

U P L,

Ketua PANITIA

(…………………………)

(…………………………)

(…………………………)

Askorkot Infra

(…………………………)

No

Nama

Mengetahui/Saksi-saksi : Jabatan Lurah/Kades Ketua RW Ketua RT To Mas/Mewakili

Tandatangan

BAGIAN 1 PERSIAPAN & PERENCANAAN TEKNIS (PENYUSUNAN PROPOSAL KEGIATAN)

Recommend Documents