Bagi Industri Kreatif

Jl. MH. Thamrin No.2 Jakarta Pusat 10350 Telp. (021) 500 131 / (021) 2981 7991 www.bi.go.id

KAJIAN PENINGKATAN AKSES PEMBIAYAAN BAGI INDUSTRI KREATIF DI INDONESIA - Sektor Industri kerajinan

Departemen Pengembangan UMKM

kAJIAN

Peningkatan Akses Pembiayaan Bagi Industri Kreatif di Indonesia Sektor Industri Kerajinan

kAJIAN

Peningkatan Akses Pembiayaan Bagi Industri Kreatif di Indonesia Sektor Industri Kerajinan

2015 i

kATA pENGANTAR

kATA pENGANTAR

BANK INDONESIA Puji syukur kehadirat Allah SWT karena dengan berkat dan karuniaNya telah selesai dilaksanakan Kajian Peningkatan Akses Pembiayaan bagi Industri Kreatif di Indonesia, Sektor Industri Kerajinan. Industri kreatif merupakan salah satu sektor ekonomi yang berkontribusi signifikan terhadap PDB, penyerapan tenaga kerja, serta pemberdayaan sumber daya masyarakat. Terus meningkatnya sumbangan industri kreatif pada perekonomian nasional mendorong Bank Indonesia untuk bekerja sama dengan World Bank melakukan Kajian Peningkatan Askes Pembiayaan bagi Industri Kreatif khususnya bagi Sub Sektor Industri Kerajinan, yang bertujuan untuk memetakan karakteristik usaha, hambatan/permasalahan dalam pengembangan usaha, serta bentuk skema pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan usaha industri kreatif. Berdasarkan hasil kajian dapat dipetakan bahwa kendala utama sektor industri kreatif dikelompokkan dalam 3 (tiga) aspek yaitu (1) aspek keuangan, mencakup keterbatasan skema pembiayaan yang sesuai dan mudah diakses, serta kemampuan mengelola keuangan usaha; (2) aspek pasar, mencakup permintaan siklus perubahan desain produk yang singkat dan kontrak jangka pendek, serta (3) aspek produksi, mencakup desain produk yang statis dan tradisional. Adapun beberapa rekomendasi yang diusulkan antara lain yaitu perlunya suatu wadah yang menyediakan kegiatan peningkatan kapasitas usaha kreatif khususnya bagi usaha start up, serta penyesuaian skema pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik usaha industri kreatif. Hasil kajian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Lembaga/Kementerian terkait untuk memfokuskan sektor industri kreatif yang akan dikembangkan, upaya dan strategi pengembangannya termasuk mendorong penciptaan inovasi, dan upaya peningkatan akses keuangannya. Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama dari pihak World Bank yang telah membantu pelaksanaan kajian ini dan berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang telah memberikan masukan untuk kesempurnaan hasil kajian. Akhir kata, semoga Allah SWT meridhoi semua niat baik kita untuk pengembangan industri kreatif pada khususnya dan pengembangan UMKM pada umumnya.

Jakarta, November 2015

Yunita Resmi Sari Kepala Departemen Pengembangan UMKM

ii

kATA pENGANTAR

BANK DUNIA Memperluas akses ke layanan keuangan diperlukan untuk mengurangi kemiskinan dunia dan meningkatkan kesejahteraan. Bank Dunia dan mitra terkait telah menetapkan tujuan ambisius untuk mencapai Universal Financial Access (UFA) bagi orang dewasa usia kerja pada tahun 2020. Tujuan UFA 2020 memiliki visi bahwa penduduk dewasa di seluruh dunia akan dapat memiliki akses baik terhadap rekening simpanan ataupun dompet elektronik yang dapat digunakan untuk menyimpan uang, mengirim dan menerima kiriman uang. Indonesia, sebagai salah satu negara prioritas UFA 2020 yang didukung oleh Bank Dunia, telah memiliki pencapaian target keuangan inklusif yang cukup baik, dimana mengacu dari hasil survey Global Findex telah terjadi peningkatan kepemilikan rekening simpanan penduduk dewasa usia kerja dari 20 persen di 2011 menjadi 36 persen di 2014. Akan tetapi dari sisi usaha, kebutuhan akan akses pembiayaan ditenggarai masih cukup luas, terutama untuk sektor-sektor non-tradisional seperti ekonomi kreatif. Kami menyambut baik dan memandang penting peranan ‘Kajian Peningkatan Akses Pembiayaan bagi Industri Kreatif di Indonesia, Sektor Industri Kerajinan’ ini dalam memberi informasi yang komprehensif mengenai dinamika dan karakteristik industri kreatif sebagai salah satu sektor unggulan Indonesia. Lebih dalam, kajian ini mengidentifikasi persebaran, hambatan dan kesempatan yang ada dalam industri kreatif, termasuk kondisi akses pembiayaan dan berbagai progam, kebijakan-kebijakan, serta rekomendasi terkait. Bank Dunia mengapresiasi inisiatif Bank Indonesia untuk melaksanakan kajian ini serta menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Swiss (State Secretariat for Economic Affairs SECO) atas dukungan dana yang diberikan hingga terlaksananya kajian ini. Kami percaya bahwa pencapaian ini akan dapat berkontribusi secara positif bagi program pembangunan ekonomi Indonesia di masa kini dan mendatang. Selanjutnya, Bank Dunia akan terus berupaya mendukung program-program sehubungan peningkatan akses ke layanan keuangan guna mewujudkan keuangan yang lebih inklusif di Indonesia.

Jakarta, November 2015

Alwaleed F. Alatabani Lead Financial Sector Specialist Bank Dunia Jakarta

iii

DAFTAR SINGKATAN

DAFTAR SINGKATAN

ASEPHI Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia ATMR Aktiva Tertimbang Menurut Resiko BDS Business Development Services (Layanan Pengembangan Usaha) BI Bank Indonesia BLU Badan Layanan Umum BLUD Badan Layanan Umum Daerah BPD Badan Permusyawaratan Desa BPR Bank Perkreditan Rakyat BPS Biro Pusat Statistik BUMN Badan Umum Milik Negara CSR Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) CV Comanditaire Venootschap DIPA Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DLQ Dynamic Location Quotient GIS Geographical Information System GVA Gross Value Added (Pertumbuhan Nilai Tambah) INPRES Instruksi Presiden ISIC International Standard Industrial Classification (Klasifikasi Industri Standar Internasional) IUP Izin Usaha Perdagangan KCA Kredit Cepat Aman Kemendag Kementerian Perdagangan Kemenparekraf Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif KKPE Kredit Ketahanan Pangan dan Energi KPA Kuasa Pengguna Anggaran KPEN-RP Kredit Pengembangan Energi Nabati & Revitalisasi Perkebunan KRASIDA Kredit Angsuran Dengan Sistem Gadai KREASI Kredit Angsuran Fidusia KSP Kelompok Simpan Pinjam KUB Kelompok Usaha Bersama KUKM Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah KUPS Kredit Usaha Pembibitan Sapi KUR Kredit Usaha Rakyat LC Letter of Credit LKM Lembaga Keuangan Mikro LN Luar Negeri LPD Lembaga Perkreditan Desa

iv

DAFTAR SINGKATAN

LPDB Lembaga Pengelola Dana Bergulir LPDB-KUMKM Lembaga Pengelola Dana Bergulir-Koperasi & Usaha Mikro Kecil Menengah LPEI Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LQ Location Quotient LSM Lembaga Swadaya Masyarakat MAP Modal Awal Padanan MV Modal Ventura NPL Non Performing Loan (Pinjaman/Kredit Tidak Lancar) OJK Otoritas Jasa Keuangan OVOP One Village One Product P2KP Program Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan PDB Pendapatan Domestik Bruto PKBL Program Kemitraan Bina Lingkungan PMV Perusahaan Modal Ventura PNM Permodalan Nasional Madani PNPM Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PO Purchase Order PP Peraturan Pemerintah PPU Perusahaan Pasangan Usaha Propenas Program Pembagunan Nasional PT Perseroan Terbatas QC Quality Control (Pengawasan Kualitas) R&D Research and Development (Penelitian dan Pengembangan) RDKK Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok RTM Rumah Tangga Miskin SD Sekolah Dasar SDM Sumber Daya Manusia SKB Sentra Kreatif Batik SMK Sekolah Menengah Ketrampilan SOP Standard Operating Procedure (Prosedur Operasi Standar) SVLK Sistem Verifikasi Legalitas Kayu SWOT Strength, Weakness, Opportunities, & Threats (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, & Ancaman) TDP Tanda Daftar Perusahaan TPT Tekstil dan Produk Tekstil UD Usaha Dagang UK DCMS United Kingdom The Department for Culture, Media & Sport UKM Usaha Kecil Menengah UMKM Usaha Mikro Kecil Menengah UNDP United Nations Development Programme USAID United States Agency for International Development

v

DAFTAR ISI

DAFTAR Isi

Kata Pengantar Daftar Singkatan Daftar Isi

ii iv vi

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Tujuan 1.3 Metodologi 1.4 Struktur Laporan

1 1 2 2 6

BAB II

Pemetaan Geografis Industri Kreatif di Indonesia 2.1 Analisis Daya Saing Sektor Industri Kreatif Skala Besar dan Menengah 2.2 Analisis Daya Saing Sektor Industri Kreatif Skala Kecil dan Mikro 2.3 Kesimpulan Hasil Analisis Daya Saing Sektor Industri Kreatif

7 7 17 27

BAB III Karakteristik Dan Dinamika Usaha Sektor Kerajinan Indonesia 3.1 Karakteristik Industri Kreatif Sektor Kerajinan 3.1.1 Isu Utama Pengembangan Usaha Industri Kreatif 3.1.2 Analisis Kesenjangan Usaha Industri Kreatif

29 29 30 30

3.2 Profil Potensi Usaha Industri Kreatif Sektor Kerajinan 3.2.1 Potensi Perkembangan Usaha dan Kontribusi Ekonomi 3.2.2 Peluang Pasar 3.2.3 Tingkat Teknologi

44 44 47 53

3.3 Profil Risiko Industri Kreatif Sektor Kerajinan 3.3.1 Risiko Pasar 3.3.2 Risiko Keuangan 3.3.3 Risiko Produksi

54 54 57 60

BAB IV Kondisi Akses Pembiayaan Kepada Sektor Industri Kerajinan 4.1 Akses Pembiayaan Dari Sisi Permintaan 4.1.1 Permintaan Terhadap Pembiayaan 4.1.2 Hambatan Dalam Mengakses Pembiayaan

63 65 65 70

72 74 76

vi

4.2 Akses Pembiayaan dari Sisi Penawaran 4.2.1 Pandangan Terhadap Akses Pembiayaan dari Sisi Penawaran 4.2.2 Ketersediaan Produk Pembiayaan di Indonesia

DAFTAR ISI

4.3 Program dan Kebijakan Terkait Jasa Keuangan untuk Industri Kreatif 4.3.1 Kebijakan Bank Indonesia 4.3.2 Kredit Program Pemerintah 4.3.3 Program Dana Bergulir 4.3.4 Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Perusahaan BUMN 4.3.5 Program Klaster dan OVOP

81 82 82 85 86 88

4.4 Contoh Alternatif Pembiayaan Industri Kerajinan

90

BAB V

Kesimpulan dan Rekomendasi 5.1 Kesimpulan

95 95

5.2 Rekomendasi 5.2.1 Peningkatan Kapasitas Usaha Kreatif 5.2.2 Penyediaan Informasi yang Terstruktur 5.2.3 Kecocokan Produk/Layanan Jasa Keuangan yang Tersedia Dengan yang Diinginkan

97 98 99 101

Referensi

103

LAMPIRAN Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4

105 105 110 112 125

vii

viii

Bab I - Pendahuluan

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Konsep ‘ekonomi kreatif’ merupakan hasil dari tranformasi struktur perekonomian dunia dimana terjadi perubahan pertumbuhan ekonomi dari berbasis sumber daya alam menjadi berbasis sumber daya manusia, dan dari era pertanian menjadi era industri serta informasi. Dalam era baru ini, ekonomi kreatif muncul dengan mengintensifkan informasi dan kreativitas yang mengandalkan ide dan stock of knowledege dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya.1 Terlepas dari kesulitan merumuskan definisi ‘kreativitas’ itu sendiri secara jelas, Departemen Perdagangan Republik Indonesia (2008) mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai upaya pembangunan ekonomi secara berkelanjutan melalui kreativitas dengan iklim perekonomian yang berdaya saing dan memiliki cadangan sumber daya yang terbarukan. Lebih lanjut, UNDP (2008) merumuskan bahwa ekonomi kreatif merupakan bagian integratif dari pengetahuan yang bersifat inovatif, pemanfaatan teknologi secara kreatif, dan budaya.2 Ekonomi kreatif digerakkan oleh sektor industri yang disebut ‘industri kreatif’. Seperti disampaikan dalam Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif 2009-2015 yang dikeluarkan Departemen Perdagangan, definisi ‘industri kreatif’ yang saat ini banyak digunakan adalah berdasarkan definisi dari UK DCMS Task Force 1998. Definisi yang sama juga digunakan oleh Departemen Perdagangan untuk menjelaskan industri kreatif di Indonesia, yaitu: “Industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut.” Perkembangan industri kreatif di Indonesia memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja, serta memiliki peranan penting dalam pemberdayaan sumber daya manusia. Berdasarkan data statistik Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sepanjang tahun 2010-2013, kontribusi industri kreatif terhadap PDB diperkirakan sebesar 7,1%, dan terhadap keseluruhan nilai ekspor sebesar 6,1%, serta terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 10,7%. Pertumbuhan industri kreatif adalah 5,6% dengan sektor kerajinan, fesyen dan kuliner yang memiliki angka pertumbuhan tertinggi dibandingkan dengan sektor lainnya, yaitu: periklanan, arsitektur, pasar barang seni, desain, video-film-fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan-percetakan, layanan komputer-piranti lunak, radio-televisi, dan riset-pengembangan. Melalui INPRES No. 6/2009 yang kemudian diikuti dengan terbitnya PP No. 92/2011, Pemerintah Indonesia telah menunjukkan perhatian dan komitmen untuk mengembangkan industri kreatif di Indonesia. Hal ini ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif 2009-2015 dan Rencana Pengembangan 14 Sub sektor Industri Kreatif 2009-2015 oleh Kementerian Perdagangan, serta Rencana Strategis Pengembangan Industri Kreatif 2012-2014 oleh Kemenparekraf.

1 2

http://ekonomi.kompasiana.com/manajemen/2014/06/22/ekonomi-kreatif-660029.html http://dppm.uii.ac.id/dokumen/dikti/files/DPPM-UII_07._52-66_Pengembangan_Ekonomi_Kreatif_Sebagai_Penggerak_Industri_Pariwisata.pdf

1

Bab I - Pendahuluan

Terlepas dari kontribusinya yang signifikan terhadap perekonomian nasional, upaya pengembangan indutri kreatif di Indonesia juga memiliki tantangan. Kemenparekraf telah mengidentifikasi sedikitnya terdapat tujuh isu strategis yang menjadi potensi sekaligus tantangan yang perlu mendapatkan perhatian para pemangku kepentingan dalam pengembangan industri kreatif mendatang.3 Tujuh isu strategis dalam pengembangan industri kreatif meliputi: 1. Ketersediaan sumber daya kreatif yang profesional dan kompetitif; 2. Ketersediaan sumber daya alam yang berkualitas, beragam, dan kompetitif; serta sumber daya budaya yang dapat diakses secara mudah; 3. Industri kreatif yang berdaya saing, tumbuh, dan beragam; 4. Ketersediaan pembiayaan yang sesuai, mudah diakses dan kompetitif; 5. Perluasan pasar bagi karya kreatif; 6. Ketersediaan infrastruktur dan teknologi yang sesuai dan kompetitif; 7. Kelembagaan yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif. Berdasarkan pengamatan terhadap hasil-hasil studi industri kreatif di Indonesia yang telah dilakukan selama ini, pembahasan mengenai pemetaan geografis industri kreatif yang berdaya saing masih sangat terbatas, demikian pula dengan kajian akses pelaku usaha industri kreatif terhadap sumber-sumber pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Berangkat dari kondisi tersebut maka, Pemerintah Indonesia, yaitu Bank Indonesia dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, bersama dengan Bank Dunia merasa perlu untuk melakukan kajian mengenai pemetaan geografis industri kreatif di tingkat provinsi yang berdaya saing dan akses pembiayaan industri kreatif di Indonesia.

1.2 Tujuan Untuk dapat memberikan manfaat bagi perkembangan industri kreatif di Indonesia maka kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk: 1. 2. 3. 4.

Memperoleh informasi lebih jauh mengenai dinamika dan karakteristik industri kreatif di Indonesia Memahami hambatan dan kesempatan yang ada dalam industri kreatif di Indonesia Memahami kondisi akses pembiayaan industri kreatif di Indonesia Meninjau berbagai program dan kebijakan yang terkait dengan industri kreatif di Indonesia, khususnya dalam aspek pembiayaan 5. Memberikan pilihan atau rekomendasi untuk memajukan dan meningkatkan akses pembiayaan industri kreatif di Indonesia

1.3 Metodologi Untuk mencapai seluruh tujuan di atas, kajian ini dilakukan melalui beberapa metode: a. Studi Pemetaan Geografis Industri Kreatif di Indonesia Studi pemetaan daya saing industri kreatif di tingkat provinsi ini diharapkan mampu mengelaborasi dinamika dan karakteristik industri kreatif di Indonesia. Definisi ‘industri kreatif yang berdaya saing’ dalam kajian ini adalah kelompok industri kreatif yang memiliki tingkat produktivitas tenaga kerja yang tergolong unggulan dan memiliki pertumbuhan nilai tambah sektoral yang tinggi. Beberapa data yang digunakan dalam kajian ini adalah:

3

http://www.tempo.co/read/news/2014/06/18/174586251/Tujuh-Isu-Strategis-dalam-Ekonomi-Kreatif

2

Bab I - Pendahuluan

• • • • •

Output industri, Jumlah tenaga kerja, Produktivitas tenaga kerja, Nilai tambah industri, Jumlah perusahaan,

Ketersediaan data yang komprehensif untuk industri kreatif merupakan tantangan terbesar yang dihadapi dalam melakukan kajian ini. Keterbatasan data sekunder menyebabkan kajian hanya dapat dilakukan untuk periode waktu tertentu, terbatas pada level provinsi, dan hanya mencakup lima sektor industri. Kajian ini menggunakan data sekunder statistik industri besar dan menengah tahun 20072011 serta industri kecil dan mikro tahun 2009-2013 pada level provinsi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Tahun 2007 dipilih sebagai awal kajian mengingat pada tahun itu Indonesia untuk pertama kalinya mencanangkan komitmen untuk mengembangkan industri kreatif di Indonesia. Untuk menjaga konsistensi antara studi ini dengan studi-studi sebelumnya yang telah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan mengenai industri kreatif maka identifikasi kode industri terhadap masing-masing sektor industri kreatif mengacu kepada kajian pemetaan terhadap industri kreatif yang telah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dan dimuat dalam Buku 1 Studi Industri Kreatif Indonesia Tahun 2007. Dengan menggunakan klasifikasi kode industri tersebut dan memperhatikan kepada ketersediaan data sekunder yang ada, maka hanya terdapat lima kelompok sektor industri kreatif yang dapat dianalisa yaitu: Kerajinan, Desain, Penerbitan dan Percetakan, Fesyen, dan Musik. Serangkaian alat analisis digunakan untuk mencapai tujuan kajian seperti disebutkan sebelumnya. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis industri yang memiliki produktivitas tenaga kerja unggulan dibandingkan produktivitas tenaga kerja industri rata-rata, digunakan alat analisis 4 kuadran statis Location Quotient (LQ) dan Dynamic Location Quotient (DLQ)4. Selain itu dilakukan juga klasifikasi pertumbuhan nilai tambah sektoral ke dalam kategori tinggi, rata-rata dan rendah. Hasil dari identifikasi industri dengan produktivitas tenaga kerja unggulan digabungkan dalam satu dimensi dengan pertumbuhan nilai tambah. Dengan menggunakan alat Geographical Information System (GIS) maka dapat diketahui lokasi dari industri berdaya saing yang telah dianalisa sebelumnya berikut karakteristik atau polanya. Pendekatan tipologi digunakan pada akhir proses untuk mengidentifikasi dan menganalisa pola industri kreatif berdaya saing di wilayah tertentu, dan secara khusus melihat potensi industri tersebut untuk maju di masa mendatang. Penjelasan lebih lanjut mengenai penerapan seluruh metode tersebut bisa dilihat dalam Lampiran 1.

b. Survei Karakteristik Industri Kreatif Sektor Kerajinan Survei ini ditujukan untuk memahami lebih jauh karakteristik industri kreatif, serta mengidentifikasi hambatan dan peluang yang dihadapi oleh pelaku industri kreatif di Indonesia. Dari 5 sektor industri kreatif yang dibahas dalam studi pemetaan di atas, dipilih sektor kerajinan untuk dianalisa secara lebih mendalam pada survei ini Sektor industri kerajinan dipilih karena dianggap memiliki kontribusi yang signifikan dalam hal sumbangannya terhadap perekonomian, penyerapan tenaga kerja, dan pemberdayaan sumber daya alam lokal serta budaya Indonesia secara lebih optimal. Tidak menutup kemungkinan bahwa metode kajian ini nantinya dimanfaatkan untuk melihat karakteristik, hambatan dan peluang yang dihadapi oleh sektor lainnya. Berdasarkan hasil studi pemetaan industri kreatif yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan tahun 20095, sektor industri kerajinan telah diklasifikasikan ke dalam beberapa sub industri seperti tercantum dalam Lampiran 2. Namun demikian, mengingat besarnya variasi sektor industri kerajinan

4 5

Untuk penjelasan mengenai metode ini dapat dilihat di Yuwono (2000) Departemen Perdagangan RI. 2009. “Studi Industri Kreatif Indonesia – Update”

3

Bab I - Pendahuluan

tersebut maka akan sangat sulit untuk memastikan bahwa semua kelompok dapat terwakili dalam survei. Untuk kepentingan pengkajian ini keterwakilan ragam pelaku usaha sektor kerajinan kemudian dibatasi berdasarkan jenis bahan baku utama dengan harapan bahwa perbedaan tersebut cukup mampu menunjukkan dinamika industri sektor kerajinan secara umum. Setidaknya ada tujuh macam bahan baku utama yang dapat direpresentasikan oleh sektor kerajinan, yaitu: keramik, logam, serat alam, batu-batuan, tekstil, kayu, kaca, dan kulit. Selain itu, survei ini juga tidak mengabaikan bahwa pelaku usaha kerajinan mencakup usaha skala mikro dan kecil maupun menengah dan besar. Kategori usaha ini didasarkan pada definisi yang dikeluarkan oleh BPS6, yaitu: • • • •

Usaha mikro Usaha kecil Usaha menengah Usaha besar

: entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja < 5 orang : entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5-19 orang : entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20-99 orang : entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja > 99 orang

Survei lapangan dilakukan di Indonesia pada bulan Maret-Mei 2014 dengan mengambil sampel dari 6 provinsi. Seluruh provinsi tersebut telah diidentifikasi dalam kajian pemetaan geografis sebagai provinsi-provinsi yang memiliki daya saing cukup tinggi dan rantai nilai yang kuat (lihat penjelasan di atas), serta memiliki jumlah pengusaha industri kreatif kerajinan terbanyak, baik untuk usaha mikro dan kecil maupun menengah dan besar. Keenam provinsi terpilih tersebut adalah: Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Barat. Sebagai tambahan, diambil juga provinsi Jawa Barat karena walaupun studi tidak menunjukkan provinsi tersebut memiliki daya saing yang lebih tinggi dibanding rata-rata nasionalnya, namun data statistik menunjukkan bahwa provinsi ini merupakan salah satu kantong pengrajin di Indonesia yang sangat signifikan dan memiliki rantai nilai industri yang cukup kuat dengan daerah-daerah lain yang memiliki daya saing di sektor kerajinan. Perlu diketahui bahwa keterbatasan data statistik memungkinkan adanya daerahdaerah yang tidak teridentifikasi sebagai kantong pengrajin dan tidak terwakili dalam survei ini. Jumlah sampel di masing-masing provinsi ditentukan berdasarkan persentase dari total jumlah perusahaan yang tercantum dalam data Industri Besar dan Menengah serta Industri Mikro dan Kecil yang disusun oleh Biro Pusat Statistik (BPS). Persentase sampel untuk masing-masing provinsi adalah sebagai berikut: • • • • • • •

Jawa Tengah : 34% Jawa Barat : 24% Bali : 13% DI Yogyakarta : 11% Sulawesi Selatan : 7% Nusa Tenggara Barat : 6% Sumatera Barat : 5%

Persentase ini kemudian disesuaikan dengan ketersediaan waktu serta tenaga/sumber daya manusia yang tersedia dalam proses pengumpulan data sehingga ditargetkan untuk mendapatkan total 131 sampel dari seluruh provinsi. Untuk mendapatkan informasi yang menyeluruh, maka target sampel adalah pengrajin utama atau pemilik usaha yang mengetahui kondisi perusahaan secara umum, dan proses pembiayaan perusahaan secara khusus. Dari hasil pengumpulan data, karakteristik responden yang digunakan dalam survei ini memiliki sebaran jenis bahan baku dan skala usaha seperti dalam diagram berikut.

Pengklasifikasian skala usaha pada studi ini didasarkan pada definisi dari BPS, dimana UMKM diklasifikasikan berdasarkan jumlah tenaga kerja, dikarenakan data sekunder yang tersedia mengenai sebaran pelaku usaha industri kreatif di Indonesia (yaitu secara spesifik per sektor dan per provinsi) hanyalah yang bersumber dari Data Industri Pengolahan yang dikumpulkan oleh survei BPS.

6

4

Bab I - Pendahuluan

Gambar 1.1 Profil Responden Berdasarkan Bahan Baku Utama

Persentase Responden Berdasarkan Bahan

4%

3%

14%

4%

13% 11% 33%

18%

Keramik

Batu-Batuan

Kayu

Tenun

Serat Alam

Logam

Tanah Liat

Lainnya

Gambar 1.2 Profil Responden Berdasarkan Skala Usaha

Persentase Responden Berdasarkan Skala Usaha

Usaha Menengah 25%

Usaha Besar 3% Usaha Mikro 30%

Usaha Mikro (0-4 tenaga kerja) Usaha Kecil (5-19 tenaga kerja) Usaha Menengah (20-99 tenaga kerja)

Usaha Kecil 42%

Usaha Besar (>100 tenaga kerja)

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner semi terstruktur, yaitu panduan wawancara dengan pertanyaan tertutup pilihan ganda serta pertanyaan terbuka untuk mendapatkan gambaran lebih mendalam tentang beberapa hal yang dianggap penting. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran permasalahan secara umum tanpa mengabaikan berbagai faktor atau alasan yang melandasinya. Kuesioner survei bisa dilihat dalam Lampiran 3.

5

Bab I - Pendahuluan

c. Survei Akses Pembiayaan Industri Kreatif Sektor Kerajinan Survei ini dilakukan untuk memahami kondisi akses pembiayaan untuk pengembangan industri kreatif di Indonesia, khususnya sektor kerajinan, dengan melihat kondisi dari sisi permintaan yaitu pelaku usaha kerajinan dan dari sisi penawaran yaitu lembaga keuangan. Survei kepada pelaku usaha kerajinan dilakukan bersamaan dengan Survei Karakteristik Industri Kreatif Sektor Kerajinan, sementara survei kepada lembaga keuangan dilakukan terpisah di Jakarta. Hal ini dilakukan dengan mengingat bahwa kebijakan lembaga-lembaga keuangan umumnya tersentralisasi di kantor pusat. Target sampel dari sisi penawaran adalah perbankan, perusahaan modal ventura, koperasi, dan beberapa perusahaan BUMN yang bergerak dalam program Coorporate Social Responsibility (CSR) atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Jumlah sampel untuk setiap lembaga keuangan tersebut adalah: 5 Bank, 1 Perusahaan Modal Ventura, 1 Perusahaan BUMN, 1 Lembaga Pembiayaan Ekspor, dan Koperasi atau Lembaga Keuangan Mikro di daerah. Khusus untuk Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro di daerah, data dan informasi mengenai peran lembaga keuangan terhadap sektor kerajinan dikumpulkan selama wawancara kepada pelaku usaha kerajinan di masing-masing lokasi. Seperti halnya survei kepada pelaku usaha, pengumpulan data dalam survei ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner semi terstruktur, yaitu panduan wawancara dengan pertanyaan tertutup pilihan ganda serta pertanyaan terbuka untuk mendapatkan gambaran lebih mendalam tentang beberapa hal yang dianggap penting. Di situasi yang memungkinkan, wawancara mendalam atau diskusi kelompok juga dilakukan untuk memahami persepsi, hambatan dan kesempatan yang dihadapi lembaga keuangan dalam menyediakan pembiayaan untuk industri kreatif secara umum, dan sektor kerajinan secara khusus. Kuesioner yang digunakan dalam survei ini bisa dilihat dalam Lampiran 4.

d. Studi Literatur Studi literatur dilakukan untuk mengulas berbagai program dan kebijakan yang ada di Indonesia terkait dengan pengembangan industri kreatif, khususnya dalam hal penyediaan akses pembiayaan. Program dan kebijakan tersebut antara lain dikeluarkan dan dilaksanakan oleh pemerintah, lembaga keuangan, lembaga non-pemerintah atau lembaga internasional. Berbagai sumber literatur digunakan untuk memperkaya informasi yang sulit dicakup dalam kedua survei sebelumnya. Studi literatur juga dilakukan untuk mengkaji berbagai inisiatif pengembangan dan pembiayaan industri kreatif yang sudah dilakukan oleh negara lain, serta melihat kemungkinan penerapannya di Indonesia.

1.4 Struktur Laporan Laporan ini disusun dalam lima bagian. Bagian pertama menjelaskan latar belakang dan definisi ‘industri kreatif’, tujuan dan metodologi kajian. Bagian kedua berisi analisa dan hasil studi pemetaan geografis dari industri kreatif yang berdaya saing di Indonesia. Pemetaan tersebut dibagi berdasarkan skala usaha, yaitu industri kreatif dengan skala usaha besar dan menengah serta kecil dan mikro. Pada bagian ketiga dilihat karakteristik industri kreatif sektor kerajinan, termasuk juga peluang usaha dan hambatan serta risiko usaha yang ada. Bagian keempat secara spesifik membahas tentang akses keuangan industri kreatif sektor kerajinan yang dilihat dari sisi permintaan dan penawaran, serta mengkaji berbagai program dan kebijakan yang terkait. Berdasarkan seluruh hasil analisa tersebut, bagian kelima memberikan pilihan dan rekomendasi bagi pengembangan dan penyediaan akses keuangan industri kreatif di Indonesia. n

6

Bab II - PEMETAAN GEOGRAFIS INDUSTRI KREATIF DI INDONESIA

BAB II PEMETAAN GEOGRAFIS INDUSTRI KREATIF DI INDONESIA

Pemetaan geografis terhadap industri kreatif di Indonesia dilakukan sebagai kajian tahap pertama dari kajian akses keuangan terhadap industri kreatif di Indonesia yang bertujuan untuk mengelaborasi dinamika dan karakteristik industri kreatif di Indonesia. Hasil dari kajian pemetaan ini akan memberikan gambaran secara umum mengenai sektor industri kreatif yang memiliki daya saing di setiap daerah atau provinsi di Indonesia. Menggunakan data industri pengolahan skala besar dan menengah periode tahun 2007 – 2011 serta data industri pengolahan skala kecil dan mikro periode 2009 – 2013, analisis sektor industri kreatif yang berdaya saing dilakukan dengan melihat tingkat produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan nilai tambah sektoral. Keterbatasan data sekunder yang tersedia, menyebabkan analisis daya saing dan pemetaan industri kreatif di Indonesia hanya dapat dilakukan terhadap lima sektor industri yaitu: Kerajinan, Fesyen, Desain, Percetakan dan Penerbitan, dan Musik.

2.1 Analisis Daya Saing Sektor Industri Kreatif Skala Besar dan Menengah Hasil pengolahan data sekunder untuk sektor industri kreatif skala besar dan menengah ditunjukan oleh tabel 2.1 yang memberikan gambaran sektor industri kreatif yang berdaya saing di sejumlah provinsi di Indonesia. Secara sektoral, hasil pengolahan data sekunder menunjukkan bahwa untuk industri skala menengah dan besar, dari lima sektor industri kreatif yang dianalisis, yaitu sektor industri kerajinan, desain, fesyen, percetakan dan penerbitan, serta musik, hanya terdapat tiga sektor industri saja yang dapat dikategorikan sebagai sektor industri yang berdaya saing. Ketiga sektor industri tersebut adalah sektor industri kerajinan, desain dan fesyen. Hal ini ditunjukkan oleh nilai LQ (Location Quotient), DLQ (Dynamic Location Quotient) yang lebih besar dari 1 serta memiliki nilai GVA (Growth Value Added) atau pertumbuhan nilai tambah yang tinggi (pertumbuhan nilai tambah bernilai positif). Secara geografis, hasil pengolahan data juga menunjukan bahwa tidak seluruh provinsi memiliki sektor industri kreatif yang berdaya saing. Sebagaimana telah didefinisikan pada bab 1, sektor industri yang berdaya saing adalah sektor industri yang memiliki tingkat produktivitas tenaga kerja yang tergolong unggulan dan memiliki pertumbuhan nilai tambah sektoral yang tinggi. Hanya terdapat 10 provinsi yang memiliki setidaknya satu sektor industri kreatif yang berdaya saing, yaitu: Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Maluku. Sektor industri kreatif yang berdaya saing ini di dukung oleh tenaga kerja yang tergolong unggul dalam bidangnya dan berpotensi untuk tetap unggul di waktu mendatang. Berdasarkan metodologi yang digunakan dalam kajian ini, suatu sektor industri diartikan untuk tetap unggul di waktu mendatang apabila memiliki tren pertumbuhan produktivitas tenaga kerja yang positif dan bernilai tinggi dari waktu ke waktu sehingga dapat diprediksi untuk terus memiliki keunggulan tersebut di waktu mendatang. Insan yang terampil, kreatif serta produktif menjadi kekuatan dasar dari tenaga kerja atau sumberdaya industri kreatif yang unggul, namun demikian untuk menjadikan sebuah sektor industri yang unggul dibutuhkan peran sejumlah faktor yaitu infrastruktur atau kelembagaan lain seperti lingkungan kerja,

7


teknologi, insentif, sumberdaya keuangan, akses pasar, dan regulasi yang memungkinkan sebuah sektor dapat menciptakan nilai tambah yang tinggi dari produk yang dihasilkan.

Tabel 2.1 Analisis Daya Saing 5 Sektor Industri Kreatif Skala Menengah & Besar

Sektor Kerajinan Desain Fesyen Penerbitan & Percetakan

Musik


Musik

Sumatera Barat GVA LQ DLQ 6.00 166.42 2.84 0.00 0.00 0.00 3.73 -33.67 3.52 0.45 -28.52 1.14 0.00

0.00

0.00

Jawa Barat GVA DLQ -3.05 -10.94 -0.32 -43.05 93.53 1.95 1.12 -2.09 231.90 1.31

LQ 1.34 0.83

Sumatera Selatan DLQ GVA LQ 2.56 220.69 1.25 0.00 0.00 0.00

LQ 3.48 1.41

0.83 2.27

-0.83

75.09 237.67

1.19 0.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2.02

DI Yogyakarta DLQ GVA LQ 51.38 1.19 1.75 89.75 16.58 0.31 2.33 101.67 3.40 -2.44 140.14 1.16

Kep. Riau DLQ GVA 0.03 121.52 31.45 128.29 25.34 198.63 -1,312.37 302,889 0.00

0.00

0.00

Jawa Timur DLQ GVA -1.05 51.19 0.52 130.60 1.23 1.30 245.01 -0.31 1.15 -14.74 -0.04 0.24 46.00

Kalimantan Timur DLQ GVA LQ 8.47 584.59 5.05 0.00 0.00 0.00

Sulawesi Tengah DLQ GVA LQ 15.33 1.17 10.02 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

LQ 1.07 1.04

0.27

0.00

0.00

LQ 1.30 1.12

Banten DLQ 5.35 0.55

GVA 67.60 25.89

Penerbitan & Percetakan

1.09 1.16

0.15 -0.16

35.82 736.71

1.51 1.11

4.74 0.96

56.63 -41.16

0.00 2.51

0.00 0.15

0.00 204.98

Musik

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

LQ 6.56 0.00

Maluku DLQ 1.32 0.00

GVA 36.35 0.00


0.00 1.13

0.00 0.97

-32.50

Musik

0.00

0.00

0.00

Sektor Kerajinan Desain Fesyen

Sektor Kerajinan Desain Fesyen

Sumber: Data BPS diolah oleh Tim Bank Dunia

8

0.00


Industri Kerajinan Sektor industri kerajinan skala besar dan menengah yang berdaya saing dapat dijumpai hampir di setiap provinsi, yaitu: Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah dan Maluku. Hal ini sebagaimana ditunjukan dalam pemetaan menggunakan analisis GIS yang ditampilkan dalam gambar 2.1.

Gambar 2.1 Lokasi Industri Kerajinan Berdaya Saing Skala Besar dan Menengah

Sumber: Data BPS diolah Tim Bank Dunia

Hasil analisis daya saing yang dilakukan terhadap sektor kerajinan skala besar dan menengah yang ditunjukan dalam tabel 2.2 menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja sektor industri kerajinan skala besar dan menengah di provinsi Kalimantan Timur adalah lebih tinggi (unggul) dan berpotensi untuk terus unggul dibandingkan dengan rata-rata produktivitas tenaga kerja sektor tersebut di provinsi yang lain. Kemampuan sumberdaya yang ada juga terbukti cukup mampu menciptakan pertumbuhan nilai tambah yang cukup tinggi. Hasil analisis 4 kuadran yang ditunjukan dalam gambar 2.2 juga menunjukan bahwa sektor industri kerajinan skala besar dan menengah yang paling berdaya saing berada di Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini ditunjukan dengan lokasi lingkaran yang mewakili provinsi Kalimantan Timur berada di area kuadran 2 dengan nilai posisi yang semakin menjauhi titik nol. Besarnya lingkaran menunjukkan tingkat pertumbuhan nilai tambah yang diciptakan oleh sektor kerajinan di masing-masing provinsi, semakin besar lingkaran menunjukkan semakin tinggi pertumbuhan nilai tambah yang dihasilkan.

9


Tabel 2.2 Analisis Daya Saing Sektor Industri Kerajinan Skala Besar dan Menengah Provinsi Sumatera Barat Sumatera Selatan Kep. Riau Jawa Barat DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Kalimantan Timur Sulawesi Tengah Maluku

LQ

DLQ

GVA

2.48 1.25 3.48 1.34 1.75 1.07 1.30 5.05 1.17 6.56

6.00 2.56 0.03 -3.05 1.19 -1.05 5.35 8.47 15.33 1.32

166.42 220.69 121.52 -10.94 51.38 51.19 67.60 584.59 10.02 36.35

Gambar 2.2 Analisis Pemetaan 4 Kuadran Industri Kreatif Berdaya Saing Sektor Industri Kerajinan Skala Besar dan Menengah

Sumber: Data BPS diolah Tim Bank Dunia

Berdasarkan klasifikasi masing-masing sektor industri kreatif yang telah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan (2009), sektor industri kerajinan terdiri dari beberapa komponen sub sektor industri. Mengacu pada hal tersebut dan data yang diperoleh dari BPS untuk sektor industri kerajinan skala besar dan menengah, dihasilkan analisa bahwa komponen sektor industri kerajinan yang menyumbangkan nilai produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan nilai tambah yang tinggi adalah sub sektor industri mebel atau furnitur (kode industri ISIC 31001, 31003, 31004), sub sektor industri macam-macam kerajinan tangan (kode industri ISIC 32903), dan sub sektor industri rajutan (kode industri ISIC 13911, 13134). Kemudian, hasil analisa terhadap sebaran data dari sub-sub sektor industri kerajinan tersebut menunjukan bahwa industri kerajinan berbahan dasar kayu, serat alam, dan tenun merupakan sektor kerajinan yang paling mendominasi usaha kerajinan skala besar dan menengah.

10


Industri Fesyen Sektor industri fesyen skala menengah dan besar yang berdaya saing dapat dijumpai di lima provinsi yaitu provinsi Jawa Barat, Daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Kep. Riau. Hal ini sebagaimana ditunjukan dalam pemetaan menggunakan analisis GIS yang ditampilkan dalam gambar 2.3 dibawah ini.

Gambar 2.3 Lokasi Industri Fesyen Berdaya Saing Skala Besar dan Menengah

Hasil analisis daya saing yang dilakukan terhadap sektor industri fesyen skala besar dan menengah yang ditunjukan dalam tabel 2.3 menjelaskan bahwa produktivitas tenaga kerja sektor industri fesyen skala besar dan menengah di Provinsi D.I Yogyakarta unggul dibandingkan dengan provinsi lain apabila diukur dalam satu periode waktu, namun apabila mempertimbangkan potensi untuk terus unggul dalam hal produktivitas tenaga kerja maka provinsi Kepulauan Riau memiliki daya saing yang lebih baik di masa mendatang. Sektor industri fesyen skala besar dan menengah di Jawa Timur lebih mampu dalam menciptakan nilai tambah produksi dibandingkan provinsi lainnya. Pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam proses produksi menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan nilai tambah produksi.

11


Tabel 2.3 Daya Saing Sektor Industri Fesyen Skala Besar dan Menengah

Provinsi Sumatera Barat Sumatera Selatan Kep. Riau Jawa Barat DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Kalimantan Timur Sulawesi Tengah Maluku

LQ

DLQ

GVA

3.52 0.83 1.19 1.12 3.40 1.30 1.09 1.51 0.00 0.00

3.73 2.02 25.34 1.95 2.33 1.23 0.15 4.74 0.00 0.00

-33.67 75.09 198.63 93.53 101.67 245.01 35.82 56.63 0.00 0.00

Hasil analisis 4 kuadran juga menunjukkan bahwa sektor industri fesyen skala besar dan menengah yang paling berdaya saing berada di Provinsi D.I Yogyakarta jika diukur dari produktivitas tenaga kerja saat ini, hal ini ditunjukan pada Gambar 2.4 dimana lokasi lingkaran yang mewakili provinsi D.I Yogyakarta berada di area kuadran 2 dengan posisi yang paling menjauhi titik nol diukur dari sumbu X yang mewakili nilai LQ. Namun, apabila diukur dari pertumbuhan nilai tambah, sektor industri fesyen skala besar dan menengah yang paling berdaya saing berada di Provinsi Jawa Timur, hal ini ditunjukan pada Gambar 2.4 dimana besarnya lingkaran yang mewakili provinsi Jawa Timur lebih besar dari provinsi D.I Yogyakarta dan lainnya. Kemudian terdapat provinsi Kepulauan Riau yang memiliki sektor industri fesyen dengan nilai LQ lebih kecil dari Provinsi D.I Yogyakarta dan Jawa Timur namun memiliki nilai DLQ yang sangat tinggi dibandingkan kedua provinsi tersebut.

Gambar 2.4 Analisis Pemetaan 4 Kuadran Industri Kreatif Berdaya Saing Sektor Industri Fesyen Skala Besar dan Menengah

12


Komponen utama sub sektor industri yang menyumbang daya saing pada kelompok industri fesyen tersebut adalah sub sektor industri pakaian jadi dari tekstil (ISIC 14111), industri sepatu dan alas kaki (ISIC 15202 dan 15201).

Industri Desain Sektor industri desain skala menengah besar yang berdaya saing hanya terdapat di provinsi Riau hal ini sebagaimana ditunjukan dalam pemetaan menggunakan analisis GIS yang ditampilkan dalam gambar 2.5. Investigasi lebih jauh mengenai hasil olah data ini menemukan bahwa sektor industri kemasan/packaging adalah penyumbang terbesar dari kelompok industri desain ini.

Gambar 2.5 Lokasi Industri Desain Berdaya Saing Skala Besar dan Menengah

Hasil analisis daya saing untuk sektor industri desain skala besar dan menengah dan hasil analisis 4 kuadran sebagaimana ditunjukan dalam tabel 2.4 dan gambar 2.6 menunjukkan bahwa sektor industri desain skala besar dan menengah di provinsi Kepulauan Riau memiliki produktivitas tenaga kerja yang tidak terlalu unggul pada saat ini namun memiliki potensi untuk unggul di masa depan karena memiliki nilai DLQ yang cukup tinggi (DLQ = 31,45), kemudian pertumbuhan nilai tambah produksi dari sektor ini juga cukup tinggi yang ditunjukan dengan ukuran lingkaran yang besar. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan asosiasi di industri kemasan, kendala utama yang dihadapi sektor industri ini untuk berkembang adalah terbatasnya tenaga kerja yang memiliki keahlian dan pengetahuan khusus di bidang desain dan pengolahan kemasan produk.

13


Tabel 2.4 Analisis Daya Saing Sektor Industri Desain Skala Besar dan Menengah Provinsi Sumatera Barat Sumatera Selatan Kep. Riau Jawa Barat DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Kalimantan Timur Sulawesi Tengah Maluku

LQ

DLQ

GVA

0.00 0.00 1.41 0.83 0.31 1.04 1.12 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 31.45 -0.32 16.58 0.52 0.55 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 128.29 -43.05 89.75 130.60 25.89 0.00 0.00 0.00

Gambar 2.6 Analisis Pemetaan 4 Kuadran Industri Kreatif Berdaya Saing Sektor Industri Desain Kemasan Skala Besar dan Menengah

Secara keseluruhan, hasil analisis pemetaan GIS terhadap semua sektor industri kreatif skala besar dan menengah yang berdaya saing memperlihatkan bahwa mayoritas industri kreatif yang berdaya saing terkonsentrasi di wilayah Pulau Jawa (Gambar 2.7). Faktor ketersediaan infratruktur pendukung dan kemudahan mengakses sumber-sumber bahan baku serta faktor keterdekatan dengan pasar di kota-kota besar terutama Ibukota Jakarta, tampaknya menjadi faktor pendukung bagi daya saing industri kreatif di Indonesia.

14


Gambar 2.7 Lokasi Industri Berdaya Saing Skala Besar dan Menengah

Dalam upaya melakukan analisis deskriptif serta mengidentifikasi dan menganalisis pola industri kreatif berdaya saing di sejumlah provinsi yang telah dibahas di atas maka digunakan pendekatan tipologi klassen7. Pendekatan tipologi klassen sebenarnya lebih sering digunakan untuk mengetahui pola dan struktur ekonomi suatu daerah atau lebih dikenal sebagai analisis tipologi daerah (Kuncoro, 2004), namun dalam kajian ini alat tersebut akan digunakan untuk melihat pola atau karakteristik industri yang ada dengan sedikit memodifikasi klasifikasi serta variabel kunci yang digunakan. Tabel 2.5 menunjukkan tipologi dari sektor industri skala menengah besar yang berdaya saing di beberapa provinsi yang telah dibahas sebelumnya. Provinsi Kalimantan Timur sektor industri kerajinannya termasuk dalam kategori cepat maju dan cepat tumbuh. Tipologi ini menunjukkan bahwa sektor ini memiliki potensi untuk berkembang dengan baik karena didukung oleh kecukupan sumberdaya manusia yang produktif serta dinamisnya pertumbuhan output yang tinggi (diterjemahkan sebagai signal permintaan pasar terhadap produk yang dihasilkan tinggi). Hal yang sama terjadi di provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Banten. Sektor industri kerajinan di Daerah Istimewa Yogyakarta masuk dalam kategori sektor industri yang maju tetapi tertekan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan tingkat produktivitas tenaga kerja yang relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional akibat beberapa faktor, yaitu supply (penawaran atau ketersediaan) tenaga kerja yang melimpah dan bekerja di sektor kerajinan dibandingkan dengan kapasitas pasar output yang dilayani, serta cara produksi yang relatif masih tradisional dan sangat terbatas dalam mengakses teknologi yang lebih efisien mengakibatkan tingkat produktivitas tenaga kerja menjadi mengalami tekanan. Namun demikian, pada sisi yang lain pasar masih merespon cukup baik terhadap produk yang dihasilkan, terbukti dari pertumbuhan output yang tinggi. Kondisi yang sama terjadi pada provinsi Maluku.

7

Lihat lampiran 1

15


Sektor industri fesyen di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur masuk ke dalam kategori yang perlu mendapat perhatian. Meskipun provinsi Jawa Barat terkenal dengan pusat industri tekstil akan tetapi secara umum pelaku usaha skala menengah dan besar pada sektor industri ini mendapatkan tekanan yang cukup besar. Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Indonesia secara umum menghadapi berbagai masalah. Masalah-masalah tersebut diantaranya adalah biaya energi yang mahal, infrastruktur pelabuhan yang belum kondusif, mesin-mesin pertekstilan yang sebagian besar sudah sangat tua, dan maraknya produk impor ilegal terutama dari China.8 Berbagai permasalahan tersebut menyebabkan Industri TPT berjalan dengan kondisi yang kurang sehat. Biaya operasional menjadi relatif mahal, namun dengan produktivitas yang relatif rendah. Diperlukan sebuah ekosistem yang mendukung bagi industri kreatif untuk bisa berdaya saing.

Tabel 2.5 Tipologi Sektor Industri Kreatif Berdaya Saing

Produktivitas Tenaga Kerja

Pertumbuhan Output

Sumatera Barat

Tinggi

Tinggi

Klaster Industri Cepat Maju & Cepat Tumbuh

Sumatera Selatan

Tinggi

Tinggi


Kepulauan Riau

Tinggi

Rendah

Klaster Industri Berkembang Cepat

Jawa Barat

Rendah

Rendah

Klaster Industri Relatif Tertinggal

DI Yogyakarta

Rendah

Tinggi

Klaster Industri Maju tapi Tertekan

Jawa Timur

Rendah

Rendah


Banten

Tinggi

Tinggi


Kalimatan Timur

Tinggi

Tinggi


Sulawesi Tengah

Rendah

Rendah


Maluku

Rendah

Tinggi


Provinsi

Tipologi

Sumber: Statistik BPS, diolah oleh staf Bank Dunia

Hasil analisis pemetaan terhadap lima sektor industri kreatif9 skala besar dan menengah menjelaskan bahwa secara sektoral terdapat tiga sektor industri kreatif yang dapat dikategorikan berdaya saing, yaitu sektor industri kerajinan, fesyen, dan desain. Secara lebih lanjut, jika membandingkan keunggulan produktivitas tenaga kerja dan kemampuan menciptakan nilai tambah produksi secara keseluruhan serta sebaran secara geografis, maka sektor industri kerajinan memiliki daya saing yang lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya.

“Mencermati Kinerja Tekstil Indonesia: Antara Potensi dan Peluang” oleh Ermina Miranti, dari http://www.pdfio.net/k-190814.html Sub sektor industri kreatif secara keseluruhan ada 15 sub-sektor berdasarkan definisi dari Kementerian Perdagangan yang dikembangkan lagi oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. namun ketersediaan data hanya memungkinkan kami untuk menganalisa 5 sub-sektor yaitu, sektor kerajinan, fesyen, desain, penerbitan dan percetakan dan musik. Sehingga, kesimpulan yang diambil dalam hanya berdasarkan analisa yang dilakukan terhadap 5 sub-sektor tersebut.

8 9

16


Sektor industri kerajinan skala besar dan menengah yang berdaya saing memiliki sebaran yang lebih luas secara geografis dibandingkan sektor fesyen dan desain. Kemudian, sektor ini juga memiliki nilai LQ, DLQ, dan nilai pertumbuhan nilai tambah yang lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya di hampir seluruh provinsi. Nilai LQ dan DLQ yang tinggi menunjukan bahwa pada saat ini, sektor industri kerajinan memiliki keunggulan poduktivitas tenaga kerja yang lebih baik dibandingkan sektor lainnya serta memiliki potensi untuk terus unggul di masa mendatang. Akan tetapi, karakteristik sektor industri kerajinan yang masih mempertahankan pola produksi tradisional masih menjadi hambatan untuk mendukung potensi keunggulan produktivitas ke depan. Kondisi ini tergambarkan dengan nilai DLQ sektor kerajinan yang lebih kecil dari sektor fesyen dan desain di sejumlah wilayah seperti Riau, D.I Yogyakarta, dan Jawa Timur. Pertumbuhan nilai tambah yang tinggi mengindikasikan bahwa produktivitas yang mampu diciptakan oleh tenaga kerja di sektor kerajinan telah didukung oleh permintaan pasar yang tinggi dan terus berkembang terhadap produk kerajinan. Pertumbuhan nilai tambah menjadi faktor penting dalam menentukan daya saing suatu sektor industri dan memberikan kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sektor industri kerajinan skala besar dan menengah yang berdaya saing dapat dijumpai di sejumlah provinsi, namun yang paling berdaya saing adalah yang terdapat di provinsi Kalimantan Timur karena memiliki keunggulan produktivitas tenaga kerja yang tinggi serta pertumbuhan nilai tambah yang paling besar di antara provinsi lainnya. Secara tipologi, provinsi ini dikategorikan sebagai provinsi dengan kluster industri kreatif yang cepat maju dan cepat tumbuh. Hal ini dapat diartikan bahwa daya saing sektor industri kerajinan di provinsi Kalimantan Timur didukung oleh sumber daya manusia yang produktif dan pertumbuhan output yang tinggi.

2.2 Analisis Daya Saing Sektor Industri Kreatif Skala Kecil dan Mikro Analisis daya saing sektor industri kreatif skala kecil dan mikro dilakukan secara terpisah dengan analisis industri skala besar dan menengah karena ketersediaan data yang ada berada pada periode analisis yang berbeda, yaitu periode tahun 2009 – 2011 untuk data industri skala kecil dan mikro. Selain itu, industri kecil dan mikro memiliki karakteristik yang berbeda dengan industri skala besar dan menengah dimana jumlah usaha di skala kecil dan mikro lebih banyak namun dengan kapasitas produksi di masing-masing usaha yang cenderung lebih kecil. Industri kreatif sering pula diasosiasikan dengan industri skala kecil dan mikro atau UKM karena usahausaha industri kreatif lebih banyak memanfaatkan kreativitas dan inovasi dari sumber daya manusia dalam jumlah yang terbatas. Industri kreatif juga banyak diasosiasikan dengan UKM karena banyak pelaku usaha industri kreatif berbentuk start-up business, yaitu pelaku usaha yang baru memulai usaha. Metode analisis daya saing dan pemetaan yang dilakukan untuk data industri besar dan menengah juga diterapkan untuk data industri kecil dan mikro. Secara sektoral, hasil data analisis menunjukan bahwa dari lima sektor industri kreatif yang dianalisis hanya empat sektor industri kreatif yang dapat digolongkan sebagai berdaya saing, yaitu sektor industri kerajinan, fesyen, desain, dan percetakan dan penerbitan. Secara geografis, hasil data analisis menunjukan bahwa hanya 10 provinsi yang setidaknya memiliki satu sektor industri kreatif skala kecil dan mikro yang berdaya saing, yaitu Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan. Hasil data analisis sebagaimana terangkum dalam Tabel 2.6 dibawah ini.

17


Tabel 2.6 Analisis Daya Saing 5 Sektor Industri Kreatif Skala Kecil dan Mikro

Sektor Kerajinan

Sumatera Barat LQ DLQ 0.94 1.35

Sumatera Selatan DLQ LQ (0.04) 1.30

Desain Fesyen

2.13

1.13

2.47

1.81

Lampung DLQ LQ 0.46 0.78 0.34 3.13 1.55

DKI Jakarta DLQ LQ 0.66 1.41 2.98 2.64 1.26

0.55

0.06




Jawa Barat LQ DLQ 1.11 0.74 2.13 1.57

Jawa Tengah DLQ LQ 1.73 1.23 2.70 0.92

1.32 3.87

1.57 2.02

1.71 0.34

Banten LQ DLQ 0.44 0.09 7.02 0.72

LQ 1.66

DLQ 1.73

1.54

0.79

0.83 6.93

0.33 0.23

0.51 2.44 Bali

DI Yogyakarta DLQ LQ 1.03 1.45 0.77 1.97 1.39

0.88 0.18

Jawa Timur DLQ LQ 1.18 0.77 3.05 3.24

1.01

NTB LQ DLQ 1.22 1.53

9.15

1.72 0.66

1.15

Sulawesi Selatan LQ DLQ 1.57 1.60

1.23 2.64

1.21 4.61

1.06 0.60

Sumber: Statistik BPS, diolah oleh staf Bank Dunia

Industri Kerajinan Sektor industri kerajinan skala kecil dan mikro yang berdaya saing dapat dijumpai di Provinsi Jawa Tengah, Di Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan. Hal ini sebagaimana ditunjukan dalam pemetaan menggunakan analisis GIS yang ditampilkan dalam gambar 2.8 dibawah ini.

Gambar 2.8 Lokasi Industri Kerajinan Berdaya Saing Skala Kecil dan Mikro

18


Hasil analisis daya saing yang dilakukan terhadap sektor kerajinan skala kecil dan mikro yang ditunjukan dalam tabel 2.7 menunjukkan bahwa sektor industri kerajinan yang paling berdaya saing berada di Provinsi Bali jika diukur dari produktivitas tenaga kerja. Hal ini ditunjukan dengan nilai LQ dan DLQ yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor kerajinan di provinsi lain. Nilai LQ memberikan gambaran keunggulan produktivitas tenaga kerja dalam satu titik waktu analisis. Nilai LQ sektor industri kerajinan skala kecil dan menengah di provinsi Bali memiliki nilai LQ yang lebih tinggi dari provinsi lainnya, hal ini menjelaskan bahwa produktivitas tenaga kerja sektor kerajinan di Provinsi Bali lebih unggul dibandingkan dengan provinsi lain jika diukur dalam satu periode waktu analisis yaitu pada tahun 2013. Nilai DLQ yang lebih tinggi dari provinsi lainnya menjelaskan bahwa potensi perkembangan produktivitas tenaga kerja sektor industri kerajinan di Provinsi Bali lebih unggul dibandingkan dengan potensi perkembangan produktivitas tenaga kerja sektor industri kerajinan di daerah lain. Apabila kondisi ini dapat dipertahankan atau terus ditingkatkan dengan dukungan sejumlah faktor seperti inovasi, penggunaan teknologi, penerapaan efektifitas dan efisiensi produksi maka sektor industri kerajinan di Provinsi Bali akan unggul dalam persaingan ke depan.

Tabel 2.7 Analisis Daya Saing Sektor Industri Kerajinan Skala Kecil dan Mikro Provinsi Sumatera Barat Sumatera Selatan Lampung

LQ 0.94 1.30 0.78

DLQ 1.35 0.04 0.46

DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten

1.41 1.11 1.23 1.45 0.77 0.44

0.66 0.74 1.73 1.03 1.88 0.09

Bali NTB Sulawesi Selatan

1.66 1.22 1.57

1.73 1.53 1.6

Kemudian, hasil analisis 4 kuadran yang ditunjukan dalam gambar 2.9 juga menunjukan bahwa sektor industri kerajinan skala kecil dan mikro di provinsi Bali memiliki daya saing yang cukup tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya, terlihat dari lokasi lingkaran yang mewakili provinsi Bali berada di area kuadran 2 dengan nilai posisi yang semakin menjauhi titik nol yaitu nilai LQ > 1 (1,66) dan nilai DLQ > 1 (1,73). Terlihat pula pada gambar 2.9 bahwa jika melihat kepada pertumbuhan nilai tambah produksi, sektor industri kerajinan skala kecil dan mikro di Provinsi DI Yogyakarta tampaknya memiliki pertumbuhan nilai tambah yang lebih besar dibanding dengan provinsi lain, ditunjukan dengan besarnya lingkaran yang mewakili Provinsi DI Yogyakarta. Meskipun keunggulan dalam hal produktivitas tenaga kerja dari di provinsi ini masih lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Bali, namun sektor industri kerajinan di Provinsi DI Yogyakarta lebih mampu menciptakan nilai tambah produksi yang tinggi. Penciptaan nilai tambah produksi suatu sektor industri menjadi penting untuk memberikan kontribusi yang positif bagi perekonomian di daerah tersebut dan juga secara nasional.

19


Gambar 2.9 Analisis Pemetaan 4 Kuadran Industri Kreatif Berdaya Saing Sektor Industri Kerajian Skala Kecil dan Mikro

Industri Fesyen Sektor industri fesyen skala kecil dan mikro yang berdaya saing dapat dijumpai di Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Hal ini sebagaimana ditunjukan dalam pemetaan menggunakan analisis GIS yang ditampilkan dalam gambar 2.10 dibawah ini.

Gambar 2.10 Lokasi Industri Fesyen Berdaya Saing Skala Kecil dan Mikro

20


Hasil analisis daya saing yang dilakukan terhadap sektor fesyen skala kecil dan mikro yang ditunjukan dalam tabel 2.8 menunjukkan bahwa sektor industri fesyen yang paling berdaya saing berada di Provinsi Sumatera Barat jika diukur dari produktivitas tenaga kerja pada saat ini, terlihat dari nilai LQ (LQ= 2,13) yang lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Namun, di masa mendatang potensi keunggulan dari perkembangan produktivitas tenaga kerja sektor industri fesyen di provinsi Sumatera Barat masih kalah dibandingkan dengan Provinsi DKI Jakarta, yang terlihat dari nlai DLQ Provinsi DKI Jakarta yang lebih tinggi dibandingkan nilai DLQ provinsi lainnya (DLQ = 2,64).

Tabel 2.8 Analisis Daya Saing Sektor Industri Fesyen Skala Kecil dan Mikro Provinsi Sumatera Barat Sumatera Selatan Lampung

LQ 2.13 1.81 1.55

DLQ 1.13 2.47 0.55


1.26 1.32 1.71 1.39 1.72 0.83

2.64 1.57 0.51 1.01 1.15 0.33


1.54 0.88 1.21

0.79 1.23 1.06

Kemudian, hasil analisis 4 kuadran yang ditunjukan dalam gambar 2.11 juga menunjukan bahwa sektor industri fesyen skala kecil dan mikro di Provinsi Sumatera Barat dan DKI Jakarta memiliki daya saing yang cukup tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya masing-masing jika diukur dari nilai LQ dan DLQ, terlihat dari lokasi lingkaran yang mewakili kedua provinsi berada di area kuadran 2 dengan nilai posisi yang semakin menjauhi titik nol dari sumbu x dan y. Akan tetapi, pada gambar 2.11 terlihat pula bahwa lingkaran yang mewakili Provinsi DI Yogyakarta adalah yang paling besar. Hal ini menunjukan bahwa jika mengukur kepada pertumbuhan nilai tambah maka sektor industri fesyen skala kecil dan mikro yang paling berdaya saing berada di Provinsi D.I Yogyakarta.

21


Gambar 2.11 Analisis Pemetaan 4 Kuadran Industri Kreatif Berdaya Saing Sektor Industri Fesyen Skala Kecil dan Mikro

Industri Desain Sektor industri desain skala kecil dan mikro yang berdaya saing dapat dijumpai hanya di dua provinsi, yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Hal ini sebagaimana ditunjukan dalam pemetaan menggunakan analisis GIS yang ditampilkan dalam gambar 2.12 dibawah ini.

Gambar 2.12 Lokasi Industri Desain Berdaya Saing Skala Kecil dan Mikro

22


Hasil analisis daya saing yang dilakukan terhadap sektor desain skala kecil dan mikro yang ditunjukan dalam tabel 2.9 menunjukkan bahwa sektor industri desain di Provinsi Jawa Timur lebih unggul dibandingkan di Jawa Barat jika dilihat dari keunggulan produktivitas tenaga kerja yang diukur pada saat ini (dilihat dari nilai LQ) dan diukur pula potensinya untuk waktu mendatang (dilihat dari nilai DLQ).

Tabel 2.9 Analisis Daya Saing Sektor Industri Desain Skala Kecil dan Mikro Provinsi Sumatera Barat Sumatera Selatan Lampung

LQ n/a n/a 3.13

DLQ n/a n/a 0.34


2.98 2.13 0.92 1.97 3.05 7.02

n/a 1.57 2.70 0.77 3.24 0.72

n/a n/a n/a

n/a n/a n/a


Hasil analisis 4 kuadran dalam gambar 2.13 menunjukan posisi lingkaran dan besar lingkaran yang mewakili sektor industri desain skala kecil dan mikro di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Posisi lingkaran yang mewakili Provinsi Jawa Timur berada di kuadran 2 dan semakin menjauhi titik nol diukur dari sumbu x dan y dibandingkan dengan lingkaran yang mewakili Provinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukan dalam analisi 4 kuadran tentang daya saing sektor industri desain di Jawa Timur dari segi keunggulan produktivitas tenaga kerja. Namun, pada gambar 2.13 terlihat pula bahwa lingkaran yang mewakili Provinsi Jawa Barat lebih besar dibandingkan Jawa Timur, sehingga hal ini menjelaskan bahwa sektor industri desain skala kecil dan menengah di provinsi Jawa Barat lebih mampu menciptakan pertumbuhan nilai tambah yang lebih besar.

23


Gambar 2.13 Analisis Pemetaan 4 Kuadran Industri Kreatif Berdaya Saing Sektor Industri Desain Skala Kecil dan Mikro

Industri Penerbitan dan Percetakan Sektor lainnya yang berdaya saing adalah sektor industri penerbitan dan percetakan. Berdasarkan pengolahan data sekunder, sektor industri penerbitan dan percetakan yang berdaya saing hanya ditemui di Provinsi Jawa Barat, hal ini ditunjukan oleh gambar 2.14.

Gambar 2.14 Lokasi Industri Penerbitan dan Percetakan Berdaya Saing Skala Kecil dan Mikro

Tabel 2.10 dibawah ini juga menegaskan bahwa hasil analisis daya saing dari sektor industri penerbitan dan percetakan skala kecil dan mikro menunjukan bahwa sektor industri ini yang berdaya saing hanya dijumpai di Provinsi Jawa Barat terlihat dari nilai LQ dan DLQ yang besarnya lebih dari 1. Pada tabel 2.10 juga terlihat bahwa di Provinsi lainnya seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan NTB hanya terlihat potensi keunggulan produktivitas tenaga kerja di masa mendatang tapi tidak

24


pada saat ini (nilai DLQ > 1 tapi nilai LQ < 1), sehingga tidak memenuhi definisi sesuai metodologi sebagai sektor industri yang berdaya saing. Dan Provinsi Sulawesi Selatan dan Banten menunjukan kondisi sebaliknya, yatu memiliki keunggulan produktivitas tenaga kerja yang statis yaitu diukur pada satu titik waktu (nilai LQ>1 tapi nilai DLQ< 1).

Tabel 2.10 Analisis Daya Saing Sektor Industri Penerbitan dan Percetakan Skala Kecil & Mikro Provinsi Sumatera Barat Sumatera Selatan Lampung

LQ n/a n/a n/a

DLQ n/a n/a n/a


0.06 3.87 0.34 n/a 0.66 6.93

9.15 2.02 2.44 n/a n/a 0.23


n/a 0.18 4.61

n/a 2.64 0.6

Hasil analisis 4 kuadran pada gambar 2.15 untuk sektor industri penerbitan dan percetakan skala kecil dan mikro di Provinsi Jawa Barat juga menggambarkan bahwa selain memiliki daya saing dalam hal keunggulan produktivitas tenaga kerja, sektor ini juga memiliki nilai tambah produksi yang positif. Kondisi ini tergambarkan dengan posisi lingkaran yang mewakili kondisi daya saing sektor industri penerbitan dan percetakan di Provinsi Jawa Barat terletak pada kuadran dua dengan posisi semakin menjadi titilk nol dan garis sumbu X dan Y, serta memiliki lingkaran yang besar.

Gambar 2.15 Analisis Pemetaan 4 Kuadran Industri Kreatif Berdaya Saing Sektor Industri Penerbitan dan Percetakan Skala Kecil dan Mikro

25


Secara keseluruhan, gambar 2.16 menunjukan hasil analisis pemetaan terhadap industri kreatif berdaya saing skala mikro dan kecil, yaitu bahwa sebagian besar sektor industri kreatif yang berdaya saing berlokasi di wilayah Pulau Jawa dan juga Pulau Sumatera.

Gambar 2.16. Lokasi Industri Berdaya Saing Skala Kecil dan Mikro

Tabel 2.11 menunjukkan tipologi dari sektor industri skala kecil dan mikro yang berdaya saing di beberapa provinsi yang telah dibahas sebelumnya. Secara tipologi, terdapat dua provinsi yang memiliki sektor industri kreatif skala kecil dan mikro yang dapat dikategorikan sebagai kategori industri yang cepat maju dan cepat tumbuh, yaitu Jawa tengah dan D.I Yogyakarta. Hal ini dapat diartikan bahwa industri kreatif (diukur dengan 4 sektor industri yang berdaya saing: kerajinan, fesyen, desain, percetakan dan penerbitan) di kedua provinsi tersebut memiliki sumberdaya manusia yang produktif serta mampu menciptakan pertumbuhan nilai tambah yang tinggi. Pola industri cepat maju dan cepat tumbuh adalah karakteristik industri yang ideal. Pola ini ditunjukkan pada kemampuan pelaku industri untuk menciptakan pertumbuhan nilai tambah sementara pertumbuhan outputnya juga tinggi sebagai salah satu indikator bahwa industri ini masih memiliki prospek pasar yang bagus. Pertumbuhan nilai tambah yang tinggi menunjukkan bahwa industri yang ada cukup dinamis mengantisipasi persaingan usaha yang ada.

26


Tabel 2.11 Tipologi Sektor Industri Kreatif Skala Kecil dan Mikro yang Berdaya Saing

Produktivitas Tenaga Kerja

Pertumbuhan Output

Sumatera Barat

Rendah

Rendah


Sumatera Selatan

Rendah

Tinggi


DKI Jakarta

Tinggi

Rendah


Jawa Barat

Tinggi

Rendah


Jawa Tengah

Tinggi

Tinggi


DI Yogyakarta

Tinggi

Tinggi


Jawa Timur

Rendah

Tinggi


Bali

Tinggi

Tinggi


Nusa Tenggara Barat

Rendah

Rendah


Sulawesi Selatan

Tinggi

Rendah


Provinsi

Tipologi

Hasil analisis pemetaan terhadap lima sektor industri kreatif skala kecil dan mikro menjelaskan bahwa secara sektoral, sektor industri kerajinan dan fesyen tersebar hampir di semua provinsi dan kedua sektor ini memiliki daya saing yang tinggi dibanding sektor lainnya. Akan tetapi, jika melihat keunggulan produktivitas tenaga kerja tidak hanya pada satu periode waktu analisis yang diukur berdasarkan nilai LQ, tetapi juga pada potensi perkembangan produktivitas tenaga kerja untuk tetap unggul di masa mendatang, serta memperhatikan pertumbuhan nilai tambah yang mampu dihasilkan maka sektor industri kerajinan pada skala kecil dan mikro memiliki daya saing yang lebih tinggi dari industri fesyen. Sektor industri fesyen tergolong sebagai sektor unggulan jika diukur pada satu periode analisis (tahun 2013) namun jika memperhatikan tren perkembangan produktivitas tenaga kerja, sektor kerajinan menunjukan potensi untuk terus berkembang di masa mendatang secara dinamis. Sektor industri kerajinan skala kecil dan mikro yang memiliki daya saing paling tinggi berdasarkan keunggulan produktivitas tenaga kerja berada di provinsi Bali. Hasil analisis daya saing juga menunjukan bahwa sektor industri kerajinan skala kecil dan mikro telah mampu menciptakan pertumbuhan nilai tambah produksi yang lebih tinggi dari sektor lainnya, kondisi ini dapat mencerminkan bahwa permintaan pasar terhadap produk kerajinan Indonesia sangat tinggi. Sektor industri kerajinan skala kecil dan mikro dengan pertumbuhan nilai tambah yang paling tinggi dan dinamis berada di Provinsi D.I Yogyakarta.

2.3

Kesimpulan Hasil Analisis Daya Saing Sektor Industri Kreatif

Analisis daya saing dari industri kreatif dalam studi ini hanya dapat dilakukan terhadap lima sektor industri kreatif berdasarkan ketersediaan data yang ada yaitu sektor kerajinan, fesyen, desain, penerbitan dan percetakan, dan musik. Hasil analisis daya saing baik untuk industri kreatif skala menengah dan besar maupun industri kreatif skala mikro dan kecil menunjukan bahwa sektor

27


kerajinan menunjukan daya saing yang lebih tinggi dibandingkan keempat sektor industri kreatif lainnya jika dilihat dari nilai LQ, DLQ dan pertumbuhan nilai tambah. Hasil pemetaan geografis untuk sektor industri kerajinan skala besar dan menengah menunjukan bahwa sektor kerajinan yang paling berdaya saing adalah yang berada di provinsi Kalimantan Timur karena memiliki keunggulan produktivitas tenaga kerja yang tinggi (dilihat dari nilai LQ dan DLQ) serta pertumbuhan nilai tambah yang paling besar di antara provinsi lainnya. Sedangkan hasil pemetaan geografis untuk sektor industri kerajinan skala mikro dan kecil menunjukan bahwa sektor kerajinan yang memiliki daya saing paling tinggi berdasarkan keunggulan produktivitas tenaga kerja (dilihat dari nilai LQ dan DLQ) berada di provinsi Bali dan sektor kerajinan yang paling berdaya saing diukur dari pertumbuhan nilai tambah yang paling tinggi berada di Provinsi D.I Yogyakarta. Total kontribusi produksi industri kreatif untuk 15 subsektor secara nasional pada tahun 2011 adalah sebesar Rp 526.999 Miliar, atau hanya sekitar 7% dari PDB nasional (Rp 7.419.187 Miliar). Secara khusus untuk sektor industri kerajinan, total kontribusi produksi nasional tahun di 2011 adalah sebesar Rp 79.517 Miliar, atau sekitar 1% dari PDB nasional. Secara regional, total produksi sektor kerajinan skala besar dan menengah di provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2011 adalah sebesar Rp 288.294.000, atau hanya sekitar 0.07% dari PDRB Kalimantan Timur (Rp 391.761 Miliar). Sementara itu, nilai produksi sektor kerajinan skala kecil dan mikro di provinsi Bali dan DI Yogyakarta pada tahun 2013 adalah sebesar Rp 21,9 Miliar dan Rp 96,5 Miliar. atau sekitar 0.02% (Rp 94.555 Miliar) dan 0.15% Rp (63.690 Miliar) dari PDRB masing-masing. Secara anekdotal, hal diatas menggambarkan bahwa, meski sektor kerajinan merupakan subsektor kreatif yang paling berdaya saing baik dari skala menengah hingga kecil diantara 4 subsektor kreatif lainnya, namun kontribusinya jika dibandingkan sektor industri lainnya masih relatif kecil. Di sisi penciptaan usaha dan lapangan kerja, sektor ini pada skala besar dan menengah memiliki 9 usaha, dengan 980 tenaga kerja, dan Rp 128.209.531 nilai tambah di Kalimantan Timur pada tahun 2011. Pada skala kecil dan mikro, untuk provinsi Bali pada tahun 2013, sektor ini memiliki 806 usaha, dengan 2.430 tenaga kerja, dan Rp 10,4 Miliar nilai tambah, sedangkan untuk provinsi DI Yogyakarta sektor ini memiliki 524 usaha, dengan 1.616 tenaga kerja, dan Rp 7,1 Miliar nilai tambah. n

28

Bab III - KARAKTERISTIK DAN DINAMIKA USAHA SEKTOR KERAJINAN INDONESIA

BAB III KARAKTERISTIK DAN DINAMIKA USAHA SEKTOR KERAJINAN INDONESIA Pemetaan geografis yang dilakukan terhadap lima sektor industri kreatif di Indonesia menunjukan bahwa sektor industri kerajinan skala besar dan menengah serta skala kecil dan mikro adalah yang paling berdaya saing di antara sektor industri kreatif lainnya diukur dari produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan nilai tambah. Secara sebaran geografis, sektor industri kerajinan adalah yang paling banyak terdapat di setiap wilayah provinsi di Indonesia dengan karakteristik dan skala industri yang beragam. Memperhatikan hal tersebut, maka kajian diagnostik mengenai akses pembiayaan bagi industri kreatif yang dilakukan ini akan difokuskan kepada sektor industri kerajinan. Kajian ini akan diawali dengan analisis secara menyeluruh berdasarkan hasil survei, wawancara mendalam, dan studi literatur mengenai karakteristik dan dinamika usaha sektor industri kerajinan di Indonesia.

3.1

Karakteristik Industri Kreatif Sektor Kerajinan

Dalam Buku Studi Industri Kreatif 2007 yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan, usaha kerajinan didefinisikan sebagai berikut: “Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi dan distribusi produk yang dibuat dihasilkan oleh tenaga pengrajin yang berawal dari desain awal sampai dengan proses penyelesaian produknya, antara lain meliputi barang kerajinan yang terbuat dari: batu berharga, serat alam maupun buatan, kulit, rotan, bambu, kayu, logam (emas, perak, tembaga, perunggu, besi) kayu, kaca, porselin, kain, marmer, tanah liat, dan kapur.” Dalam buku tersebut juga disebutkan bahwa produk kerajinan pada umumnya hanya diproduksi dalam jumlah yang relatif kecil (bukan produksi massal). Hal ini didukung dengan data statistik yang dikeluarkan oleh Kemenparekraf yang menunjukkan bahwa jumlah pelaku usaha industri kreatif di Indonesia didominasi oleh perusahaan skala mikro dan kecil.

Tabel 3.1 Sebaran Pelaku Usaha Industri Kreatif 2010 Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah Usaha Besar

2011

2012

2013

Rata-Rata

5.201.349

5.268.799

5.334.464

5.356.207

5.290.204

57.372

58.116

58.840

59.080

58.352

4.211

4.265

4.319

4.336

4.283

526

533

540

542

535

Sumber: Kemenparekraf

29


3.1.1 Isu Utama Pengembangan Usaha Industri Kreatif Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM)10 menyampaikan bahwa secara umum industri kreatif menghadapi tantangan berupa: 1. Pengelolaan usaha mayoritas masih tradisional 2. Terbatasnya kualitas SDM pengelola 3. Terbatasnya kemampuan manajemen dan penggunaan teknologi informasi modern 4. Kemampuan pemasaran dan akses informasi yang terbatas 5. Legalitas formal dan perlindungan usaha yang belum memadai 6. Terbatasnya akses kredit kepada lembaga pembiayaan Sebagai salah satu sektor industri kreatif, industri kerajinan menghadapi tantangan yang serupa. Hal ini selaras dengan hasil survei yang dilakukan oleh Bank Dunia yang mendapatkan gambaran bahwa pelaku usaha kerajinan secara umum menghadapi tiga kesulitan utama dalam menjalankan usahanya, yaitu: terbatasnya akses kepada pembiayaan, terbatasnya akses kepada pasar, dan rendahnya keterampilan sumber daya manusia.

Gambar 3.1 Kesulitan Menjalankan Usaha Sektor Kerajinan

Kesulitan Utama Menjalankan Usaha Permodalan

60% 49%

Pemasaran Produk Keterampilan Pekerja Rendah

26%

Memperoleh Bahan Baku

16%

Keterbatasan Infrastruktur Pendukung

15%

Keterbatasan Mesin Produksi Biaya Produksi Tinggi Kemampuan Manajerial Lemah Tidak Ada Kesulitan Jumlah Tenaga Kerja Terbatas

15% 5% 5% 3% 2%

Sumber: Survei diolah oleh tim Bank Dunia (2014)

3.1.2 Analisis Kesenjangan Usaha Industri Kreatif Akses kepada pembiayaan yang menjadi masalah bagi pelaku usaha kerajinan ditengarai disebabkan oleh beberapa kinerja aspek yang dimiliki usaha tersebut, yaitu: aspek manajemen, target pasar, teknis, keuangan/cash flow, legalitas, dan inovasi. Kinerja aspek-aspek tersebut menjadi pertimbangan lembaga keuangan ketika akan menyalurkan pembiayaan kepada pelaku usaha. Hasil

10

http://www.indonesiakreatif.net/upload/File/26%20juni%20ppki/Presentasi_Agus_Muharam_Kemenkop.pdf

30


survei Bank Dunia menggambarkan secara lebih mendalam kesenjangan antara kondisi ideal yang memungkinkan pelaku usaha kerajinan untuk mengakses pembiayaan dan berbagai permasalahan yang ditemukan di lapangan.

Tabel 3.2 Analisis Kesenjangan Usaha Industri Kreatif Sektor Kerajinan

Aspek

Diharapkan

Kondisi riil

1. Manajemen

Cukup

Mayoritas kurang

2. Target pasar

Ada dan jelas

Umumnya mengikuti yang sudah ada

Tinggi

Mayoritas rendah (kecuali market leader)

- Kualitas produksi

Memadai

Kurang

- Jaringan

Memadai

Lemah

Memiliki kemampuan pengelolaan keuangan yang cukup

Mayoritas tidak memiliki kemampuan pengelolaan keuangan yang cukup

Memiliki izin usaha

Setidaknya memiliki izin usaha sederhana

Dilakukan secara periodik

Bertahan dengan pola yang ada

3. Teknis - Kreativitas

4. Keuangan/cash flow

5. Legalitas

6. Inovasi

Aspek Manajemen Pada umumnya, aspek manajemen menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian lembaga keuangan dalam menilai tingkat feasibility (kelayakan) sebuah usaha dalam rangka menyalurkan fasilitas pembiayaan. Lebih lanjut, untuk dapat memberikan pembiayaan maka lembaga keuangan membutuhkan informasi mengenai kondisi keuangan pelaku usaha. Adanya rencana, pencatatan atau laporan keuangan yang memadai akan sangat membantu lembaga keuangan untuk menganalisa kelayakan pembiayaan. Namun demikian, hasil survei menunjukkan adanya berbagai permasalahan yang pada akhirnya menimbulkan persepsi dari lembaga keuangan yang cenderung menganggap pelaku usaha kerajinan memiliki risiko tinggi untuk layak mendapatkan pembiayaan. Masalah tersebut mencakup kemampuan yang rendah untuk membuat laporan keuangan seperti: arus kas dan neraca laba-rugi, tidak adanya latar belakang pendidikan yang mendukung yang dimiliki oleh pembuat laporan keuangan, dan terbatasnya pelatihan yang disediakan bagi karyawan terkait dengan aspek manajemen keuangan.

31


Gambar 3.2 Kemampuan Manajerial Perusahaan Sektor Kerajinan

Kemampuan Manajerial Perusahaan Memberikan pelatihan kepada karyawan

50%

Membuat Laporan Keuangan

50%

54%

Pembuatan Laporan Keuangan memiliki sertifikasi/ijazah khusus

46%

32%

Ya

68%

Tidak


Dalam hal pembuatan laporan keuangan, 54% responden menyatakan telah mampu membuat laporan keuangan (arus kas dan neraca laba rugi) secara periodik. Peningkatan kemampuan untuk membuat laporan keuangan tersebut berkembang seiring dengan semakin besarnya skala usaha yang dimiliki. Sebagian besar usaha skala mikro belum mampu membuat laporan keuangan sama sekali, terlebih lagi secara periodik. Usaha kerajinan skala kecil umumnya sudah mulai membuat laporan keuangan secara sederhana meskipun belum dilakukan audit. Adapun untuk usaha kerajinan skala menengah, hampir 75% sudah membuat laporan keuangan secara periodik dan sudah mulai memiliki audit internal. Untuk usaha skala besar diperoleh gambaran seluruhnya telah membuat laporan keuangan secara periodik dan bahkan beberapa telah diaudit oleh auditor eksternal.

Tabel 3. 3 Kemampuan Pengelolaan Laporan Keuangan Berdasarkan Skala Usaha Apakah pengrajin/pelaku usaha membuat Laporan Keuangan? Skala Usaha

Jumlah Tenaga Kerja

Ya

Tidak

Mikro

0 - 4 orang tenaga kerja

19%

81%

Kecil


68%

32%

Menengah


75%

25%

Besar


100%

0%


Secara umum survei juga menunjukkan bahwa 68% usaha sektor kerajinan belum didukung dengan sumberdaya manusia yang kompeten serta memiliki kemampuan khusus dalam hal pembuatan laporan keuangan. Hanya 32% yang menyatakan memiliki staf keuangan yang berlatar belakang pendidikan akuntansi dan atau terlatih khusus dalam hal pembuatan laporan keuangan melalui pelatihan atau kursus keuangan tersertifikasi. Lebih jauh pada latar belakang pendidikan dari petugas pembuat laporan

32


keuangan yang dimiliki oleh usaha kerajinan menunjukkan bahwa 55% responden memiliki karyawan dengan latar belakang sarjana ekonomi, baik dengan kekhususan ilmu akuntansi maupun manajemen. Di urutan kedua 21% responden menyatakan bahwa petugas pengelola keuangan mereka tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi akan tetapi mereka diberikan pelatihan khusus yang bersertifikasi di bidang pengelolaan usaha dan manajerial. Hanya sekitar 5% yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi setara dengan pendidikan D3 dan akuntansi dasar dari SMK sebesar 10%.

Gambar 3.3 Latar Belakang Pendidikan Pencatat Laporan Keuangan pada Usaha Sektor Kerajinan

Pelatihan amanajerial bersertifikasi

21%

SMK Akuntansi

10%

S2 Manajemen

5%

S1 Administrasi

5%

D3 Akuntansi

5%


Memiliki sumberdaya manusia yang handal dalam hal manajemen keuangan menjadi sebuah aset yang penting bagi sebuah usaha. Keterampilan tersebut bisa dibawa oleh karyawan yang memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung ataupun dikembangkan melalui pelatihan yang diberikan selama karyawan bekerja di dalam perusahaan. Hasil survei yang dilakukan menunjukan bahwa sebanyak 51% dari seluruh perusahaan responden menyatakan telah memberikan pelatihan kepada karyawannya secara internal, namun materi pelatihan yang diberikan masih terbatas kepada teknis produksi dan desain. Pada umumnya, perusahaan yang berskala kecil dan mikro mengandalkan bantuan dari pihak eksternal untuk kapasitas sumber daya manusia perusahannya dalam hal pengelolaan perusahaan dan pembuatan laporan keuangan. Pihak eksternal yang paling banyak memberikan bantuan pelatihan adalah Dinas-dinas terkait di tingkat Kabupaten/Kota seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Pariwisata. Hasil wawancara mendalam dengan para pelaku usaha kerajinan berskala kecil dan mikro, menyatakan bahwa pelatihan mengenai manajerial perusahaan dan pembuatan laporan keuangan tidak terlalu bermanfaat bagi mereka karena terkendala dengan keterbatasan tingkat pendidikan para pelaku usaha dan karyawan. Beberapa pelaku usaha dan karyawan di perusahaan berskala kecil dan mikro hanya berlatar pendidikan setingkat SD sehingga tidak memiliki pengetahuan baca tulis dan berhitung yang memadai.

Aspek Target Pasar Kinerja pemasaran menjadi hal yang cukup penting dalam menilai kapasitas sebuah usaha. Ditetapkannya target pasar yang jelas akan sangat membantu pelaku usaha untuk dapat mengambil langkah-langkah

33


yang tepat dalam pengembangan usaha, dan juga mencerminkan kinerja pemasaran yang cukup baik. Penentuan target pasar sangat dipengaruhi oleh kemauan pelaku usaha untuk memenangkan pasar. Orientasi pasar luar negeri umumnya memberikan peluang untuk menangkap partai lebih besar namun juga memerlukan modal yang lebih besar. Orientasi pasar dalam negeri umumnya menyediakan partai lebih kecil dengan kebutuhan pembiayaan yang juga lebih kecil. Kegagalan dalam menentukan target pasar pada akhirnya menghambat pelaku usaha untuk memenangkan daya saing di pasar. Hasil survei menunjukkan bahwa pelaku usaha kerajinan umumnya belum memiliki target pasar yang jelas dan hanya menyasar pasar yang sudah tersedia tanpa ada rencana untuk memperluas pasar. Pelaku usaha kerajinan, khususnya dengan skala usaha mikro dan kecil, tidak berambisi untuk mendominasipasar karena tujuan usaha umumnya terbatas pada pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Pasar dalam negeri menjadi target terbesar sementara ekspor belum menjadi orientasi dikarenakan keterbatasan kemampuan produksi, keuangan, sumber daya manusia, jejaring atau informasi. Kecenderungan pelaku usaha kerajinan untuk memanfaatkan pasar yang sudah ada (follow the crowd strategy) atau sudah dimanfaatkan oleh pelaku usaha lainnya dapat meningkatkan persaingan dan pada akhirnya menghambat perkembangan usaha. Kondisi saat ini berdasarkan hasil survei menunjukkan bahwa 62% pelaku usaha kerajinan tidak melakukan ekspor. Hal ini umumnya disebabkan karena pelaku usaha tidak memiliki kemampuan/ kapasitas untuk masuk ke pasar ekspor baik karena kualitas barang yang belum mampu memenuhi persyaratan ekspor maupun keterbatasan jaringan dan informasi yang dimiliki. Sebagian kecil lainnya menyatakan mereka hanya akan fokus di pasar domestik meskipun memiliki kemampuan untuk masuk ke pasar luar negeri. Alasan sebagian pelaku usaha sektor kerajinan untuk hanya fokus kepada pasar domestik adalah karena mereka memiliki memiliki persepsi bahwa pasar domestik menawarkan marjin keuntungan yang lebih besar dibandingkan pasar ekspor, selain itu permintaan pasar domestik juga masih dianggap tinggi oleh beberapa pengrajin. Pengrajin lainnya mengatakan bahwa penjualan produk ke pasar domestik akan lebih mudah dalam hal kesesuaian dengan standar pengawasan kualitas dan kemudahan dalam proses pembayaran dengan konsumen. Dari seluruh responden yang sebagian besarnya adalah pelaku usaha skala mikro dan kecil, 33% menyatakan melakukan ekspor secara parsial atau secara tidak langsung karena memerlukan keberadaan middle trader, dan hanya 5% sisanya yang menyatakan betul-betul mampu memasarkan produknya sendiri ke pasar luar negeri.

Gambar 3.4 Kegiatan Ekspor Sektor Kerajinan

33% 62% 5%

Tidak ekspor sama sekali Seluruhnya untuk ekspor Melakukan ekspor secara parsial


34


Dengan sedikitnya jumlah pelaku usaha kerajinan yang melakukan ekspor maka bisa dikatakan bahwa sebagian besarnya masih mengandalkan pasar dalam negeri sebagai target pasar mereka. Kemampuan untuk menjual barang ke luar negeri memerlukan sejumlah keterampilan atau pengetahuan khusus terkait dengan tren desain, jaringan internasional termasuk bahasa asing, tata cara dan regulasi ekspor, serta dukungan pembiayaan yang relatif lebih besar. Faktor-faktor inilah yang ditemukan dalam survei menjadi kendala utama bagi pelaku usaha sektor kerajinan Indonesia untuk menembus pasar yang lebih luas di luar pasar dalam negeri.

Aspek Teknis Keberhasilan dan kekuatan suatu produk di pasar sangat ditentukan oleh sejumlah faktor. Khusus untuk produk dari industri kreatif, unsur kreativitas, kualitas dan jaringan (networking) dengan pelaku usaha lainnya merupakan faktor-faktor kunci untuk keberhasilan sebuah produk di pasar. Namun demikian, dalam survei yang dilakukan Bank Dunia ditemukan bahwa unsur kreativitas masih belum optimal dikarenakan kekuatan desain lebih banyak berada pada pembeli dan juga terbatasnya keterampilan atau latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh para desainer di perusahaan. Dari sisi kualitas, usaha kerajinan umumnya tidak memiliki divisi khusus untuk riset dan pengembangan sementara proses produksi cenderung dilakukan dengan cara-cara tradisional. Lebih jauh lagi, kesadaran berjejaring dengan sesama pelaku usaha kerajinan masih terbatas. Kondisi seperti ini membuat pelaku usaha tidak menawarkan sesuatu yang dapat menciptakan daya saing tinggi di pasar. Survei menunjukkan bahwa hanya 29% pelaku usaha kerajinan yang menjual produknya dengan hasil desain mereka sendiri. Kemampuan dalam mendesain dengan menggunakan berbagai material lokal yang unik serta memahami trend pasar menjadi kekuatan sejumlah perusahaan kerajinan dalam memenangkan pasar, baik domestik maupun internasional (lihat box 1). Sementara itu 12% pelaku usaha kerajinan menyatakan bahwa desain produk mereka merupakan adopsi dari produk yang sudah ada di pasar, dan 8% pelaku usaha kerajinan membuat produk berdasarkan pesanan dan desain dari pembeli, serta 2% pelaku usaha kerajinan menyatakan membeli desain dari desainer lain, adapun sisanya menggunakan hasil kolaborasi bersama dengan pembeli untuk menciptakan produk kerajinan. Fenomena ini menunjukkan bahwa pelaku usaha sektor kerajinan Indonesia tampaknya berpola lebih sebagai pedagang dan belum mendasarkan kepada kreasi secara utuh. Pola usahanya lebih berdasarkan kepada pesanan dan bukan mendasarkan pada kreasi sendiri. Rendahnya kreativitas ini antara lain disebabkan karena terbatasnya latar belakang pendidikan dan pelatihan khusus yang dimiliki oleh para desainer perusahaan. Hasil survei menunjukan bahwa hanya sebanyak 28% pelaku usaha yang didukung oleh pengrajin maupun desainer dengan ijazah atau sertifikasi pelatihan di bidang desain produk. Dari total pengrajin yang telah memiliki ijazah dan sertifikasi di bidang desain produk, sebanyak 30% telah memiliki ijazah S1 di bidang seni rupa, 5% memiliki ijazah sekolah menengah kejuruan seni rupa, dan sebagian besar sisanya yaitu sebanyak 65% hanya bersertifikat pelatihan di bidang desain produk atau teknis produksi seperti pelatihan membuat desain batik tulis, pelatihan membentuk keramik, atau pelatihan menganyam rotan.

35


Box 1 Siji Lifestyle: Berdaya saing dari kekuatan desain dan networking Perusahaan skala kecil menengah di Yogyakarta yang bergerak di bidang dekorasi interior ini mengembangkan produk kap lampu, keranjang, sarung bantal, berbagai jenis bejana/ wadah, dan lainnya. Perusahaan ini memanfaatkan keterampilan melukis untuk memberikan sentuhan yang berbeda dari produk sejenis yang ada di pasar. Produk dekorasi interior dikembangkan dengan mengacu pada seni kontemporer yang menghasilkan desain bentuk dan seni lukis menggunakan warna-warna yang berani. Hasilnya, produk bernilai seni tinggi yang mengandalkan kreasi dan inovasi tersebut mampu menembus pasar ekspor pada posisi segmen pasar high end. Walaupun tidak memiliki divisi riset dan pengembangan secara khusus, namun perusahaan ini secara berkala mengikuti pameran, baik di dalam dan luar negeri, untuk memahami dan mengikuti perkembangan selera pasar. Selera pasar tersebut mencakup kecenderungan penggunaan warna, rancangan desain maupun pemilihan bahan baku yang sedang diminati konsumen umumnya. Menurut pemimpin perusahaan, selain kreativitas dan kemampuan membaca selera pasar, keberhasilan perusahaan ini juga didukung oleh upaya mereka membangun jaringan dengan relasi bisnis di berbagai kota di dunia. Hubungan dengan para relasi bisnis tersebut membantu mereka untuk dapat memahami karakteristik bisnis yang diperlukan untuk pengembangan usaha. Saat ini, Siji Life Style telah mampu memasarkan produknya ke berbagai kota di dunia seperti London (Inggris), Paris (Prancis), Seattle (Amerika Serikat) dan Brisbane (Australia). Rata-rata nilai ekspor tersebut mencapai US$ 300.000 per bulan. Selain ekspor, konsumen juga banyak yang secara langsung membeli produk di showroom mereka di Yogyakarta. Sumber: http://arifh.blogdetik.com/cv-siji-life-style-fokus-pada-produk-aksesoris-interior/

Kualitas merupakan salah satu kekuatan yang bisa meningkatkan daya jual produk. Untuk dapat memahami kualitas produk yang dibutuhkan konsumen dan juga memahami trend pasar yang ada maka perlu bagi pelaku usaha mengadakan riset dan pengembangan produknya. Namun demikian, berdasarkan hasil survei hanya 8% pelaku usaha kerajinan yang memiliki divisi khusus untuk riset dan pengembangan dan seluruhnya merupakan usaha dengan skala besar. Tugas utama dari Divisi Riset dan Pengembangan tersebut adalah untuk pengembangan produk dan survei perkembangan peluang pasar. Alasan utama dari pelaku usaha tidak memiliki divisi khusus dalam hal riset dan pengembangan adalah karena keterbatasan sumber daya manusia (berdasarkan 57% responden) sehingga kegiatan riset dan pengembangan dilakukan sendiri oleh pemilik usaha secara tidak terstruktur dan tanpa perencanaan khusus. Alasan lainnya dikarenakan biaya kegiatan riset yang dianggap terlalu mahal (11%) serta merasa belum membutuhkan dikarenakan ketidakpahaman mereka akan manfaat kegiatan tersebut atau menganggap perusahaannya masih terlalu kecil (30%). Sisanya sebanyak 1% menganggap tidak memerlukan karena telah meminta bantuan pihak eksternal untuk melakukan riset yang mereka butuhkan. Survei juga menemukan bahwa industri kerajinan umumnya masih menggunakan cara-cara produksi tradisional. Pada banyak kasus, cara-cara tradisional tersebut tidak mampu memenuhi kualitas yang

36


dibutuhkan pasar dan tidak dapat mendukung efisiensi produksi. Hampir setengah (46%) dari total responden mengakui mengalami kesulitan dalam memperoleh tenaga kerja dalam hal kuantitas dan kualitas. Kesulitan ini antara lain disebabkan karena banyaknya tenaga kerja atau pengrajin yang berpengalaman telah beralih profesi ke sektor pekerjaan lain dengan upah yang lebih tinggi dan pasti, sedikitnya minat tenaga kerja usia muda untuk bekerja di sektor kerajinan, dan rendahnya kualitas keterampilan yang dimiliki tenaga kerja yang tersedia untuk sektor kerajinan. Jaringan pelaku usaha dapat menjadi kekuatan untuk menghadapi berbagai masalah yang dihadapi dan mendukung keberhasilan usaha. Sayangnya, hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas 59% pengusaha kerajinan cenderung bekerja sendiri dan tidak menjalin kerja sama dengan pengusaha sejenis lainnya. Praktik di lapangan menunjukkan bahwa kondisi semacam ini dapat dimanfaatkan oleh pembeli untuk mengontrol harga dengan cara mengadu harga antar pelaku usaha.

Gambar 3.5 Kecenderungan Melakukan Kerjasama Usaha Sesama Pengrajin

Apakah perusahaan atau pengrajin menjalin kerjasama dengan usaha sejenis? YA 41% TIDAK 59%

Sumber: Survei diolah Tim Bank Dunia (2014)

Kecenderungan kerja sama dengan pengusaha lain baru terjadi ketika sebuah perusahaan mendapatkan pesanan dalam jumlah besar dimana kapasitas produksinya tidak memungkinkan untuk dapat menjalankan sendiri atau tidak efisien secara biaya produksi. Survei menunjukkan dari 41% yang menjawab memiliki kerja sama dengan pengusaha lain, 48% menyatakan menjalankan kerja sama untuk memenuhi jumlah pesanan dan 13% menyatakan diminta oleh perusahaan besar sebagai sub kontrak untuk menyelesaikan pekerjaan mereka.

Gambar 3.6 Bentuk Kerjasama antar Pelaku Usaha Sektor Kerajinan

48%

Memenuhi pesanan jumlah besar Membantu Penjualan Menjadi subkontrak perusahaan besar lainnya (advokasi, konservasi, ... Penggunaan mesin produksi Melengkapi jenis produk lainnya Permodalan bersama Membuat desain Memperoleh bahan baku

16% 13% 5% 5% 5% 3% 3% 3%


37


Sementara itu, kerja sama dalam bentuk asosiasi belum memberikan manfaat yang optimal kepada seluruh pelaku usaha kerajinan. Asosiasi ini selayaknya menjadi wadah untuk menampung dan mencari solusi untuk perkembangan usaha. Dari hasil survei, hanya 38% pelaku usaha kerajinan yang mengaku terdaftar sebagai anggota asosiasi, baik di tingkat lokal maupun nasional. Mereka yang sudah bergabung dengan asosiasi menyatakan telah merasakan manfaat menjadi anggota asosiasi terutama dalam hal memperoleh kesempatan untuk mengikuti kegiatan pameran baik di dalam maupun di luar negeri yang dapat difasilitasi serta memiliki suatu forum untuk berkomunikasi dan bertukar informasi sesama pelaku usaha di sektor kerajinan. Sebagian besar responden (62%) tidak terdaftar ke dalam asosiasi karena berbagai alasan, salah satunya adalah belum menganggap perlu atau belum melihat adanya manfaat berarti dari keikutsertaan dengan asosiasi. Alasan lainnya adalah ketidaksamaan pandangan antara pelaku usaha dengan pandangan asosiasi atau pengurus asosiasi. Pada dasarnya beberapa asosiasi pengrajin atau pelaku usaha tidak menerapkan syarat khusus dalam keanggotaannya, namun keberadaan pelaku usaha kerajinan berskala besar dan menengah di dalam keanggotaan dan susunan pengurus seringkali memberi kesan “eksklusif” dalam asosiasi sehingga pelaku usaha skala kecil dan mikro memiliki keengganan untuk bergabung. Dari hasil wawancara dengan beberapa responden, diketahui juga bahwa di dalam asosiasi dapat terjadi praktik perlakuan istimewa bagi beberapa kelompok. Sebagai contoh, informasi dan kesempatan untuk mengkuti pameran seringkali hanya diberikan kepada beberapa anggota saja secara berulang, sehingga terdapat anggota lainya yang merasa tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat tersebut.

Aspek Keuangan/Cash Flow Kinerja yang baik dari arus kas sebuah usaha merupakan salah satu indikator penting yang menunjukkan kondisi kegiatan usaha yang sehat. Kinerja tersebut ditunjukkan dengan adanya arus kas yang lancar dimana terdapat skema inflow dan outflow yang jelas sehingga pemilik usaha mengetahui kondisi dari pergerakan arus kas yang ada dan posisi surplus/defisit, serta dapat mengestimasi kapan posisi defisit akan kembali normal (break even point atau surplus). Kinerja cash flow secara umum dipengaruhi oleh struktur biaya sebuah usaha dan cara atau metode pembayaran yang dilakukan. Hal ini menjadi salah satu indikator penting bagi lembaga keuangan untuk menilai kelayakan pembiayaan usaha. Sayangnya, hasil survei menunjukkan kecenderungan terjadinya ketidaksesuaian arus kas (mismatch cash flow) antara kebutuhan modal kerja untuk pembelian bahan baku dan pembayaran tenaga kerja, dengan penerimaan hasil penjualan. Untuk memiliki arus kas yang stabil maka dibutuhkan setidaknya 2-3 bulan cadangan dana tunai untuk produksi. Dalam kondisi seperti ini maka penting bagi lembaga keuangan memahaminya agar tidak timbul persepsi adanya arus kas yang selalu defisit. Survei menunjukkan bahwa struktur biaya terbesar pada usaha kerajinan adalah untuk pembelian bahan baku (55%) diikuti dengan pembayaran gaji karyawan (37%).

38


Gambar 3.7 Persentase Struktur Biaya Usaha Sektor Kerajinan dari Total Biaya per Bulan

Rata-rata struktur biaya usaha perbulan

Pemasaran 1.45%

Research dan Development 1%

Biaya lainnya 6.18%

Pengembangan SDM 0% Gaji karyawan 37%

Bahan baku 55%

Sumber: Survei diolah oleh Tim Bank Dunia (2014)

Survei lebih jauh menunjukan bahwa sebagian besar pelaku usaha sektor kerajinan (93%) menggunakan bahan baku yang diperoleh dari pemasok dalam negeri, sisanya (7%) memperoleh bahan baku dari pemasok di luar negeri dengan cara mengimpor karena tidak tersedia di Indonesia. Dari 7% responden pelaku usaha yang menggunakan bahan baku impor, secara rata-rata proporsi bahan baku impor digunakan adalah 41% dari total bahan baku produksi. Salah satu contoh bahan baku yang harus diimpor adalah cat emas untuk pembuatan wayang dan gamelan.

Gambar 3.8 Sumber Bahan Baku Produksi Sektor Kerajinan

Sumber Bahan Baku Luar Negeri (import), 7%

Dalam Negeri 93% Sumber: Survei diolah oleh Tim Bank Dunia (2014)

Mayoritas metode pembayaran kepada pemasok bahan baku dilakukan dengan cara pembayaran tunai (60%). Sekitar 20% pelaku usaha menyatakan mereka dapat melakukan pembayaran secara tunai-tempo11 hingga maksimal 90 hari ke depan, rata-rata mereka menyatakan harus melunasinya

11 Sistem pembayaran tunai tempo merujuk kepada sistem pembayaran dimana pembeli diberi keleluasaan untuk melakukan pembayaran hingga waktu tertentu setelah transaksi pembelian dilakukan, misal: pembayaran dilakukan 1 atau 2 bulan setelah transaksi pembelian dan barang diserahkan ke tangan pembeli.

39


dalam jangka waktu 26-30 hari. Selanjutnya 5% mengatakan membeli bahan baku dengan cara membayar uang muka terlebih dahulu dan melunasi sisanya setelah bahan baku diantar seluruhnya. Dengan melihat kondisi tersebut maka dapat dikatakan bahwa kebutuhan modal kerja pelaku usaha sektor kerajinan untuk pembelian bahan baku menjadi sangat penting, karena tidak kurang dari 84% pelaku usaha menyatakan bahwa transaksi pembelian bahan baku harus dilakukan dengan pembayaran yang segera harus dilakukan. Kebutuhan modal kerja ini rata-rata semakin besar karena ada biaya tenaga kerja yang tetap harus ditanggung secara mingguan atau bulanan. Di luar itu, fluktuasi harga bahan baku yang sulit diprediksi membuat sebagian pelaku usaha merasa sulit untuk menghitung kebutuhan modal kerja mereka secara pasti.

Diagram 3.1 Metode Pembayaran Kepada Pemasok Bahan Baku

Metode pembayaran kepada penjual/pemasok bahan baku

Tunai Tempo (20%)

Tunai (60%)

Waktu Pelunasan Minimal = 2 hari Maksimal = 90 hari/3 bulan Rata-rata = 26 - 30 hari

Lainnya (15%) (apa saja metode ini?)

Uang Muka (5%)

Besar Uang Muka dan Waktu Pelunasan Minimal = DP 20% Maksimal = DP 50% 1. Pelunasan setelah produk akhir laku terjual 2. Pelunasan setelah bahan baku diterima

Di lain pihak, pembayaran konsumen kepada pelaku usaha dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pelaku usaha menyatakan mendapatkan pembayaran secara tunai khususnya dari pembeli pasar domestik (48%). Adapun pelaku usaha yang menyatakan menerima pembayaran dari konsumen dengan uang muka mencapai 28%. Pelunasan diterima ketika barang sudah dikirim dan diterima oleh konsumen. Dalam hal ekspor, proses pelunasan bisa mencapai 2 bulan. Adapun yang melakukan penjualan secara kredit dan menerima pembayaran secara berkala sebanyak 18%.

40


Diagram 3.2 Metode Pembayaran Konsumen

Metode Pembayaran Pembeli/ Kosumen

Tunai Tempo (18%)

Waktu Pelunasan Minimal = 7 hari Maksimal = 90 hari/3 bulan

Tunai (49%)

Kombinasi (5%)

Uang Muka (28%)

Besar Uang Muka dan Waktu Pelunasan Antara 20% s/d 75 % dan dapat dinegosiasikan Waktu Pelunasan 1. Pelunasan setelah barang selesai diproduksi & sebelum dikirim 2. Pelunasan setelah barang diterima oleh pembeli

Dengan melihat fenomena di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidaksesuaian arus kas antara kebutuhan modal kerja untuk pembelian bahan baku dan pembayaran tenaga kerja dengan penerimaan hasil penjualan. Posisi defisitnya anggaran akan semakin besar apabila pelaku usaha harus melakukan kegiatan riset dan pengembangan terhadap produknya. Peran lembaga keuangan disini sangat diharapkan untuk dapat memberikan dukungan pembiayaan sesuai kebutuhan pelaku usaha sektor kerajinan.

Aspek Legalitas Legalitas sebuah usaha cenderung menjadi sebuah kebutuhan bagi pelaku usaha seiring dengan membesarnya skala usaha. Terdapat kecenderungan bahwa lembaga keuangan akan mensyaratkan dokumen legalitas usaha sebagai persyaratan pengajuan pembiayaan dengan nominal tertentu. Survei menemukan bahwa mayoritas pelaku usaha kerajinan sudah sadar akan pentingnya aspek legalitas, terutama izin usaha sederhana. Perizinan dan legalitas usaha yang lebih kompleks persyaratannya juga sudah dimiliki sebagian besar pelaku usaha yang skalanya lebih besar. Kondisi ini dapat membantu pembukaan akses pembiayaan, terlebih lagi jika didukung dengan dimilikinya aset yang bisa digunakan sebagai agunan. Data survei menunjukkan sebesar 61% usaha sektor kerajinan telah memiliki izin usaha meskipun masih dalam bentuk yang paling sederhana, seperti tanda daftar industri dan izin usaha perorangan. Perizinan yang paling sederhana ini utamanya dijumpai pada usaha kerajinan skala mikro dan kecil. Adapun untuk skala usaha yang lebih besar, survei menunjukkan bahwa usaha kerajinan telah memiliki badan usaha seperti PT (5%), CV (34%) dan usaha dagang (14%). Bentuk badan usaha CV dan UD tampaknya menjadi badan usaha yang cukup terjangkau bagi pelaku usaha, mengingat persyaratannya yang relatif lebih mudah untuk dipenuhi.

41


Diagram 3.3 Kondisi Kepemilikan Izin Usaha dari Pelaku Usaha Sektor Kerajinan

Apakah pelaku usaha industri kerajinan memiliki ijin usaha?

61.% YA

Badan Usaha bukan Berbadan Hukum: 1. CV (34%) 2. Usaha Dagang (14%) Badan Usaha Berbadan Hukum: 1. PT (5%) Hanya ijin usaha: 1. Perusahaan Perorangan (45%) 2. Tanda Daftar Industri (2%)

39% TIDAK

Alasan tidak memiliki ijin usaha? 1. Ukuran usaha masih kecil (65%)merasa tidak memerlukan (10%) 2. Tidak mengerti cara mengurusnya (10%) 3. Urusan administrasi terlalu banyak (8%) 4. Masa berlaku habis dan tidak diperpanjang (4%) 5. Biaya mengurus perijinan mahal (2%) 6. Tidak dapat memnuhi syarat tertentu (2%)

Tabel 3.4 Kepemilikan Izin Usaha Berdasarkan Skala Usaha

Skala Usaha Mikro Kecil Menengah Besar

Izin Usaha berdasarkan Skala Usaha Jumlah Tenaga Kerja 0 - 4 orang tenaga kerja 5 - 19 orang tenaga kerja 20 - 99 orang tenaga kerja 100 - 300 orang tenaga kerja

Ya 30% 72% 84% 67%

Tidak 70% 28% 16% 33%


Dukungan pemerintah dalam hal peningkatan kesadaran dan pemberian kemudahan proses pemilikan izin usaha akan sangat membantu pelaku usaha kerajinan. Contohnya di Kota Surakarta, dengan adanya Peraturan Walikota Surakarta No 12 Tahun 2005 tentang pemberian kemudahan bagi pengusaha mikro untuk mendapatkan pelayanan perizinan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Usaha Industri (IUI) dan Izin Usaha Perdagangan (IUP) saat ini sebagian besar pengrajin yang ditemui dalam survei di kota tersebut sudah memiliki izin usaha.

Aspek Inovasi Industri kreatif sangat tergantung pada aspek inovasi untuk dapat membangun daya saing yang cukup kuat di pasar. Inovasi tersebut antara lain dapat dilihat dari rencana usaha dan rencana produksi yang disusun. Kemampuan manajemen perusahaan dalam mengelola usaha secara efisien dapat dilakukan dengan bantuan sebuah rencana produksi. Adanya SOP yang disusun dengan baik untuk pelaksanaan proses produksi akan meningkatkan efisiensi produksi yang pada akhirnya berdampak pada kemampuan daya saing di pasar, sedangkan SOP yang baik dalam hal penjualan barang akan

42


membantu menjaga arus kas perusahaan mengurangi risiko usaha terkait masalah pembayaran dengan pihak konsumen. Dengan adanya daya saing yang cukup baik maka kepastian pendapatan akan lebih besar sehingga bisa memberikan jaminan kepada lembaga keuangan untuk menyalurkan pembiayaan. Sayangnya, hasil survei menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha kerajinan yang tidak memiliki rencana usaha ataupun rencana produksi. SOP proses produksi dan penjualan barang tidak pernah disusun untuk mengefisienkan pekerjaan. Selain itu, perubahan untuk menggunakan cara produksi ataupun bahan baku baru juga tidak menonjol. Dalam kondisi yang monoton seperti ini maka daya saing produk di pasar menjadi rendah. Gambar di bawah menunjukan hasil survei mengenai kemampuan manajerial perusahaan yang berkaitan dengan aspek inovasi, yaitu mengenai pengembangan usaha dan upaya untuk membuat tata kelola yang baik dalam proses produksi dan penjualan.

Gambar 3.9 Kemampuan Manajerial Terkait Aspek Inovasi Usaha

Membuat SOP Penjualan

45%

55%

Membuat Perencanaan Usaha

45%

55%

Membuat SOP Produksi

39%

Ya

61%

Tidak


Hasil survei menunjukan bahwa 55% usaha sektor kerajinan yang ada tidak/belum memiliki kemampuan dalam membuat sebuah rencana usaha. Peningkatan kapasitas kepada pelaku sektor usaha dalam hal menyusun perancanaan usaha masih sangat diperlukan. Survei juga menunjukkan bahwa pelaku usaha kerajinan belum memiliki sistem Standard Operating Procedures (SOP) dalam hal produksi (61%) dan dalam hal penjualan barang kepada konsumen (55%). Hal ini berdampak kepada rendahnya kinerja efisiensi12 dari proses produksi usaha kerajian yang ada, dan rendahnya tingkat daya saing usaha di pasar. Lebih jauh lagi, survei menunjukkan adanya kecenderungan pelaku usaha industri kerajinan untuk mempertahankan cara produksi tradisional yang sudah dimiliki selama ini dan tidak tertarik untuk menggunakan metode produksi baru agar dapat menjadi lebih efisien.

12 Kinerja efisiensi yang dimaksud adalah efisiensi dalam hal pengaturan waktu pengerjaan produksi, pengaturan dalam biaya produksi, penggunaan bahan baku, dan penggunaan tenaga kerja. Kinerja produksi efisien jika pengerjaan proses produksinya tepat waktu, biaya produksi rendah, penggunaan kuantitas dan kualitas bahan baku yang tepat serta produktifitas tenaga kerja yang tinggi.

43


Fenomena statisnya pola tradisional dan teknik produksi ini dapat ditangkap dari survei yang menanyakan tentang rencana jangka pendek dan menengah yang akan dilakukan oleh pelaku usaha sektor kerajinan. Dapat diperoleh gambaran bahwa 66% pelaku usaha menyatakan tidak memiliki rencana untuk mengubah cara produksi baru dengan yang lebih baik. Selain itu, 62% menyatakan tidak memiliki rencana untuk menggunakan jenis bahan baku yang baru. Meskipun sebagian besar responden pelaku usaha tidak memiliki kecenderungan untuk melakukan inovasi dalam hal teknik produksi (66% responden) dan pengembangan bahan baku (62% responden), namun sebagian besar telah memiliki rencana untuk mengembangkan desain produk. Sebagian pelaku usaha telah menyadari pentingnya untuk mengikuti perubahan tren di pasar. Perkembangan dalam permintaan pasar telah mampu diterjemahkan ke dalam pengembangan desain produk agar lebih diterima oleh pasar. Namun, wawancara mendalam dengan pelaku usaha sektor kerajinan menunjukkan bahwa pengembangan desain produk ini tidak diiringi dengan pengembangan dalam hal peningkatan kualitas produk karena tetap mempertahankan teknik-teknik produksi tradisional dan penggunaan bahan baku yang biasa digunakan.

Gambar 3.10 Rencana Inovasi dan Pengembangan Usaha di Sektor Kerajinan

Rencana Inovasi dan Pengembangan Usaha

19% 42% 66%

81%

62% 58%

34%

38%

Inovasi metode produksi

Inovasi jenis bahan baku Ya

Rencana perluasan pasar luar negeri

Inovasi desain produk

Tidak


3.2 Profil Potensi Usaha Industri Kreatif Sektor Kerajinan 3.2.1 Potensi Perkembangan Usaha dan Kontribusi Ekonomi Data BPS mencatat nilai produksi industri kreatif secara keseluruhan tumbuh dari Rp 472.999 Miliar pada tahun 2010 menjadi Rp 641.815 Miliar pada tahun 2013. Adapun sektor kerajinan pada periode yang sama tumbuh dari Rp 72.955 Miliar menjadi Rp 92.650 Miliar atau tumbuh sebesar 27%. Kenaikan produksi ini ditengarai akibat membaiknya respon pasar terhadap produk-produk sektor kerajinan Indonesia.

44


Gambar 3.11 Perkembangan Produksi Sektor Kerajinan

Produksi Sektor Kerajinan Atas Harga Berlaku (Rp. Milyar)

800.000 600.000

526.999

472.999

641.816

578.761

400.000 200.000

72.955

79.517

84.223

92.651

0 2010

2011 Kerajinan

2012

2013

Total Industri Kreatif

Sumber: BPS, diolah staf Bank Dunia

Jumlah pelaku usaha sektor kerajinan tumbuh positif dari tahun 2010 hingga 2013. Tercatat dari data statistik BPS jumlah usaha sektor kerajinan tumbuh 2,1% dari 1.054.753 pada tahun 2010 menjadi 1.076.612 pada tahun 2013. Kontribusinya terhadap total jumlah usaha industri kreatif mencapai 19,8% di tahun 2013.

Gambar 3.12 Perkembangan Jumlah Usaha Sektor Kerajinan

Jumlah Usaha Sektor Kerajinan (jumlah perusahaan)

6.000.000

5.263.458

5.331.713

5.398.162

5.420.165

4.000.000 2.000.000

1.054.753

1.063.645

1.071.680

1.076.612

0 2010

2011 Kerajinan

2012

2013


Sumber: BPS, diolah staf Bank Dunia

45


Pertumbuhan jumlah usaha turut menyumbang kepada penyerapan tenaga kerja. Data dari BPS menunjukkan sektor ini tercatat menyumbang kepada pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sebesar 6,9% pada periode 2010-2013. Sektor kerajinan tercatat menyediakan lapangan kerja bagi 3,1 juta di tahun 2013.

Gambar 3.13 Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Kerajinan Penyerapan Tenaga Kerja (jumlah tenaga kerja) 15.000.000 11.493.875

11.661.900

11.700.568

11.872.428

10.000.000

5.000.000

2.909.574

2.988.101

3.077.099

3.109.047

2010

2011

2012

2013

0 Kerajinan


Sumber BPS, diolah staf Bank Dunia

Data di atas menunjukkan bahwa sektor industri kerajinan senantiasa memiliki tren pertumbuhan yang positif sejak tahun 2010. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri kerajinan adalah sektor yang potensial bagi perekonomian Indonesia. Survei Bank Dunia terhadap dinamika pertumbuhan usaha menunjukkan bahwa selama 3 tahun terakhir terdapat 55% pelaku usaha sektor kerajinan yang mengalami pertumbuhan produksi dan pertumbuhan penjualan rata-rata di atas 10% per tahun. Namun demikian, dalam hal pertumbuhan tenaga kerja, mayoritas responden (52%) menyatakan tidak mengalami pertumbuhan dalam aspek jumlah tenaga kerja yang digunakan selama 3 tahun terakhir. Hanya sebesar 27% yang menyatakan mengalami kenaikan dalam hal penggunaan tenaga kerja.

Gambar 3.14 Dinamika Perkembangan Usaha Sektor Kerajinan

55% 55%

52% Pertumbuhan Tenaga Kerja

27% 21% 23%

9%

8%

18% 11% 10%

2% Tumbuh >10% Tumbuh <10%


46

Pertumbuhan Produksi 1%

Turun <10%

Pertumbuhan Penjualan

4% 4%

Turun >10% tahun

Tidak ada pertumbuhan


Kondisi potensi pertumbuhan usaha yang baik biasanya akan diikuti dengan semakin banyaknya pemain yang masuk ke pasar dan hal ini dapat dikonfirmasi dari jumlah pelaku usaha yang tumbuh sebesar 2% pada periode 2010-2013. Semakin bertambahnya pelaku usaha menyebabkan semakin tingginya tingkat persaingan usaha. Fenomena ini tertangkap di dalam survei yang dilakukan. Survei mengenai pendapat pelaku usaha terhadap persaingan usaha menunjukan bahwa sebanyak 53% responden menganggap persaingan usaha dalam 3 tahun terakhir mengalami peningkatan, sebanyak 37% responden menganggap tidak ada perubahan dalam persaingan usaha, dan sisanya menganggap bahwa persaingan usaha menurun atau bahkan tidak ada persaingan usaha sama sekali karena telah terjadi kerja sama yang saling menguntungkan diantara pelaku usaha untuk produk kerajinan sejenis.

Gambar 3.15 Persepsi Terkait Persaingan Usaha di Sektor Kerajinan

Persaingan Usaha 11% 37%

Meningkat

53%

Tidak ada Perubahan Menurun/Tidak ada persaingan


Pertumbuhan usaha sektor kerajinan dalam beberapa tahun terakhir yang tercermin dari hasil survei yang dilakukan juga menunjukkan bahwa prospek permintaan pasar untuk produk kerajinan Indonesia semakin meningkat baik dari pasar domestik maupun luar negeri.

3.2.2 Peluang Pasar Sektor kerajinan Indonesia memiliki peluang pasar yang cukup menjanjikan tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Sektor kerajinan Indonesia memiliki keunggulan dalam hal keunikan dan keragaman produk kerajinan yang dihasilkan. Peran keragaman budaya dan kekayaan sumberdaya alam menjadi faktor penting yang memberikan nilai tambah positif terhadap produk kerajinan Indonesia. Setiap provinsi menawarkan jenis-jenis produk kerajinan yang berbeda, bahkan di dalam satu provinsi pun keragaman produk kerajinan dapat ditemui. Sebagai contoh di Provinsi Sumatera Barat dapat ditemui sejumlah kabupaten atau desa yang menjadi sentra-sentra produksi barang kerajinan, yaitu antara lain: Baruah Pandai Sikek sebagai sentra kerajinan tenun songket dan ukiran kayu, Nagari Koto Gadang sebagai sentra kerajinan perak dan sulaman, dan daerah Silungkang sebagai sentra tenun songket. Menangkap peluang pasar dari produk kerajinan Indonesia, pasar domestik nampaknya masih menjadi pasar utama produk kerajinan Indonesia. Pengolahan data survei secara lebih mendalam menunjukan bahwa secara rata-rata pasar dalam negeri mampu menyerap sekitar 82% dari keseluruhan produk kerajinan yang dihasilkan.

47


Gambar 3.16 Proporsi Pasar Penjualan Produk Kerajinan Indonesia

Proporsi Pasar Penjualan Produk Kerajinan

18%

82%

pasar dalam negeri

pasar luar negeri


Indonesia memiliki keunggulan sebagai pasar besar yang potensial dengan daya beli yang terus membaik. Perkembangan dalam gaya hidup dan penghargaan terhadap produk kerajinan yang semakin baik menjadi salah satu faktor tumbuhnya peluang pasar dalam negeri bagi produk-produk kerajinan. Masyarakat Indonesia saat ini sudah mulai menunjukan minat dan penghargaan yang lebih baik kepada barang-barang seni dan barang kerajinan bernuansa budaya. Salah satu kondisi yang menjadi cerminan adalah semakin diminatinya penggunaan kain-kain tradisional untuk produk sandang dan ketertarikan masyarakat akan produk rumah tangga yang berasal dari barang kerajinan. Peluang pasar dalam negeri juga semakin besar dengan tumbuhnya kelas menengah yang kerap melakukan perjalanan wisata dan berbelanja.13 Data Kemenparekraf menyebutkan bahwa jumlah turis domestik meningkat dari 229,71 juta perjalanan di tahun 2009 menjadi 248 juta perjalanan di tahun 2013. Sementara itu jumlah turis asing yang datang ke Indonesia juga meningkat dari 6,23 juta orang di tahun 2009 menjadi 8,8 juta orang di tahun 2013. Indikator lainnya yang dapat dijadikan cerminan dari berkembangnya pasar dalam negeri untuk produk-produk kerajinan adalah menjamurnya kegiatan-kegiatan pameran produk kerajinan yang didakan di dalam negeri baik yang terselenggara di ibukota negara, Jakarta, maupun di berbagai daerah lainnya. Sambutan masyarakat terhadap kegiatan pameran tersebut juga cukup positif, sebagai contoh pelaksanaan Pameran Produk Kerajinan terbesar di Indonesia yaitu Inacraft (lihat box 2).

13

“Ekonomi Kreatif dan Pariwisata: Potensi Kekuatan Baru Ekonomi Indonesia”, Harian Kompas, 28 Juni 2014

48


Box 2 Pameran Produk Kerajinan - INACRAFT INACRAFT merupakan pameran produk kerajinan Indonesia yang telah dilaksanakan sebanyak 16 kali dimulai sejak tahun 1999. Pelaksanaannya dari tahun ke tahun selalu mendapat sambutan yang positif baik dari pengunjung maupun dari pelaku usaha sektor kerajinan di seluruh Indonesia sebagai exhibitor. Secara umum, pameran INACRAFT membawa misi untuk memfasilitasi produk-produk kerajinan Indonesia agar dapat meningkatkan kualitas dan daya saingnya dari segi komersil maupun segi estetika seni. Kegiatan pameran ini membawa manfaat besar dalam mempromosikan produk kerajinan Indonesia dan memberi kesempatan kepada pengrajin-pengrajin lokal di seluruh Indonesia untuk dapat merambah pasar domestik secara nasional maupun pasar luar negeri. Pelaksanaan INACRAFT yang terakhir diselenggarakan pada tanggal 23 – 27 April 2014 di Jakarta Convention Center dengan penyelenggara acara yaitu Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia (ASEPHI). INACRAFT 2014 membawa misi khusus yaitu untuk meningkatkan kualitas produk kerajinan Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan pangsa pasar produk kerajinan Indonesia secara global sehingga mampu bersaing dengan produkproduk kerajinan negara-negara lain di pasar internasional. Profil pelaksanaan INACRAFT dari tahun ke tahun menunjukan perkembangan yang positif dari segi jumlah peserta pameran, jumlah pengunjung, dan omset penjualan. Pada tahun 1999 diawal pelaksanaannya, INACRAFT hanya diiikuti oleh 102 perusahaan atau pelaku usaha industri kerajinan dengan jumlah pembeli mancanegara sebanyak 65 orang dari 22 negara. Total kontrak perdagangan yang tercipta selama pelaksanaan adalah sebesar USD 195.000 dan penjualan retail sebesar Rp 206.918.000. Pada pelaksaannya di tahun 2013, jumlah pelaku usaha kerajinan yang ikut ambil bagian menjadi sebanyak 1.600 perusahaan dengan jumlah pembeli mancanegara sebanyak 856 orang dari 43 negara. Kontrak perdagangan yang tercipta selama INACRAFT tahun 2013 adalah sebesar USD 8.493.080 dan total penjualan retail sebesar Rp 106.974.256.000. Sumber: http://www.inacraft.co.id/id/inacraft2014.html

Pelaku usaha sektor kerajinan, terutama yang berada di daerah-daerah di luar pulau Jawa, menganggap kegiatan pameran semacam Inacraft adalah peluang besar yang harus mereka dapatkan setiap tahunnya. Gambar di bawah ini menunjukan hasil survei mengenai pandangan pelaku usaha sektor kerajinan terhadap kegiatan pameran. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan, sebanyak 67% dari total responden menyatakan mendapatkan manfaat dari kegiatan pameran yang diikuti.

49


Gambar 3.17 Keikutsertaan Pelaku Usaha Kerajinan dalam Pameran

Pernah Mengikuti Pameran dan Mendapatkan Manfaat?

TIDAK, 33% YA, 67%


Kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar selama kegiatan pameran ternyata hanyalah manfaat sampingan yang diharapkan oleh pelaku usaha. Manfaat utama yang mereka harapkan dari pameran adalah kesempatan untuk memperkenalkan produk mereka dan mendapatkan calon pembeli/kontrak dagang baru dikemudian hari.

Gambar 3.18 Persepsi Terkait Manfaat Keikutsertaan Pameran Manfaat Pameran Promosi/Mengenalkan produk

34%

Memperoleh calon konsumen potensial

30%

Keuntungan penjualan besar Menambah wawasan/survey pasar

21% 15%


Untuk potensi pasar domestik sentimen positif juga dapat dilihat dari indeks keyakinan konsumen yang surveinya dilakukan oleh Bank Indonesia. Konsumen domestik secara rata-rata menunjukkan keyakinannya perbaikan kondisi perekonomian hingga akan berpengaruh positif kepada belanja domestik yang akan dilakukan. Hal ini akan memberikan dampak positif terhadap permintaan barang-barang sektor kerajinan.

50


Gambar 3.19 Indeks Keyakinan Konsumen

Indeks Keyakinan Konsumen - Indeks Penjualan Riil 180

180

160

160

140

140

120

120

100

100

80

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011

2012

Indeks keyakinan konsumen (lhs)

2013 Indeks penjualan riil (rhs)

Sumber: Bank Indonesia, diolah staf Bank Dunia

Pasar produk kerajinan Indonesia di luar negeri untuk saat ini memang tidak terlalu besar. Hasil survei yang dilakukan menunjukan bahwa hanya sebanyak 38% responden pelaku usaha yang telah memasarkan produk kerajinannya ke luar negeri baik secara parsial atau tidak langsung maupun secara keseluruhan dan menjadi eksportir langsung. Lebih jauh lagi, proporsi penjualan produk kerajinan di luar negeri secara rata-rata hanya sekitar 18% dari total produksi yang dihasilkan. Akan tetapi, pertanyaan lebih lanjut yang diajukan kepada pelaku usaha sektor kerajinan mengenai rencana untuk memasarkan produk kerajinannya ke luar negeri menghasilkan jawaban bahwa sebanyak 58% pelaku usaha responden menyatakan memiliki rencana untuk memasarkan produk kerajinannya keluar negeri baik dalam hal membuka negara tujuan ekspor baru maupun mencoba melakukan ekspor untuk pertama kalinya. Sisanya sebanyak 42% responden menyatakan belum memiliki rencana jangka pendek untuk menembus mencoba menjajaki pasar luar negeri karena berbagai alasan, diantaranya adalah merasa tidak memiliki kemampuan cukup dalam hal mencari pembeli, memahami prosedur pengiriman barang, memenuhi standar produk yang diinginkan, serta merasa sudah mendapatkan keuntungan yang cukup dari pasar dalam negeri. Data sekunder yang tercatat di Kementerian Perdagangan menunjukan bahwa nilai ekspor kerajinan tercatat sebesar 15,539 triliun pada tahun 2010 dan menjadi 21,724 triliun pada tahun 2013. Dibandingkan dengan total ekspor industri kreatif maka pangsa ekspor industri kerajinan mencapai angka 18% pada tahun 2013.

51


Tabel 3.5 Perkembangan Ekspor Ekonomi Kreatif Indonesia Tahun 2010 - 2013

Tabel Ekspor Ekonomi Kreatif Indonesia Tahun 2010 - 2013 (Juta Rupiah) Sektor

Uraian

2010

2011

2012

2013*

1

Periklanan

16.728,0

17.629,5

18.889,3

19.932,2

2

Arsitektur

88.549,0

93.285,6

99.792,0

104.258,7

3

Pasar Barang Seni

9.951,0

10.727,2

10.989,6

11.405,4

4

Kerajinan

15.539.776,5

17.773.447,0

20.176.373,9

21.723.601,0

5

Desain

1.484.368,6

1.551.788,6

1.611.491,5

1.612.590,7

6

Fesyen

62.470.814,2

67.896.022,7

70.120.777,1

76.788.615,1

7

Film, Video, dan Fotografi

595.839,0

596.302,4

612.306,3

639.438,5

8

Permainan Interaktif

568.808,4

572.056,2

588.034,5

593.039,6

9

Musik

899.558,7

909.294,5

913.803,0

934.236,7

10

Seni Pertunjukan

251.059,0

252.880,8

253.521,7

259.318,5

11 12

Penerbitan & Percetakan Layanan Komputer dan Piranti Lunak

1.669.121,4

1.707.399,6

1.750.281,5

1.755.826,3

1.021.332,0

1.066.255,9

1.107.831,9

1.125.528,4

13

Radio dan Televisi

1.335.320,0

1.378.471,6

1.447.760,2

1.509.450,1

14

Riset dan Pengembangan

70.528,0

71.355,8

73.299,0

74.665,6

15

Kuliner

10.681.281,0

11.293.246,7

11.359.651,2

11.816.125,0

96.703.034,8

105.190.164,0

110.114.802,7

118.968.031,8

Ekspor Ekonomi Kreatif Ekspor Non Ekonomi Kreatif

1.487.970.765,2 1.850.630.836,0 1.889.235.127,3 1.960.973.294,2

Total Ekspor Indonesia

1.584.673.800,0 1.955.821.000,0 1.999.379.930,0 2.079.941.326,0

Sumber: *) Angka Sementara

Statistik perdagangan luar negeri tahun 2013 juga menunjukkan bahwa pasar terbesar untuk komoditi kerajinan adalah pasar Amerika Serikat yaitu mencapai 50% dari total ekspor barang kerajinan. Pasar Jepang berada pada posisi kedua (13%) diikuti oleh beberapa Negara di Eropa seperti Inggris (5%) dan Jerman (4%).

Gambar 3.20 Negara Tujuan Ekspor Produk Kerajinan Indonesia Tahun 2013

Australia 3%

Perancis 2%

Korea Selatan 3%

Lainnya 12%

Belanda 4% Amerika 50%

Hongkong 4% Jepang 13%

Jerman 4% Inggris 5%

Sumber: Kementerian Perdagangan, diolah staf Bank Dunia

52


3.2.3. Tingkat Teknologi Pembahasan sebelumnya menjelaskan bahwa sektor industri kerajinan memiliki potensi yang signifikan dalam mendukung perekonomian Indonesia. Dari aspek pasar juga memiliki potensi yang cukup menjanjikan. Namun demikian untuk dapat mempertahankan daya saing di pasar internasional, maka perbaikan teknologi dalam proses produksi dan pemasaran perlu dilakukan secara berkelanjutan. Survei yang dilakukan oleh Bank Dunia mendapatkan bahwa sebagian besar responden menyatakan tidak memiliki rencana untuk memperbaiki teknik produksi dan pemasaran yang ada (lihat Gambar 3.10). Hal ini antara lain dikarenakan responden merasa tidak ada masalah dengan teknik yang digunakan sekarang dan tidak memiliki informasi tentang penggunaan teknik lainnya. Sebagian besar dari responden yang disurvei hanya mendasarkan kepada teknologi produksi yang sederhana. Hal ini tentunya menjadi ancaman kepada daya saing produk kerajinan, membanjirnya Impor barang dari Cina yang harganya relatif murah karena menggunakan teknologi produksi yang baru, dapat mengancam eksistensi industri kerajinan Indonesia. Teknologi informasi dan komunikasi sangat dibutuhkan untuk memperoleh, menyebarkan, dan melakukan pertukaran informasi, guna memperkaya ide kreasi dan bahkan pada rantai distribusi dan komersialisasi, dukungan teknologi informasi dan komunikasi dibutuhkan dalam proses transaksi dan promosi. Survei yang dilakukan oleh SMECDA14 mengenai penerapan Teknologi Informasi pada UMKM sektor kerajinan mendapatkan bahwa sebagian besar pelaku usaha UMKM menggunakan teknologi untuk pekerjaan administrasi 39%, kegiatan pemasaran 24%, desain produk 22% dan hanya 12% untuk mendukung proses produksi.

Gambar 3.21 Penggunaan Teknologi Informasi pada UMKM

Penggunaan Teknologi Proses Produksi 12%

Lainnya 3% Administrasi 39%

Desain Produk 22% Pemasaran 24%

Sumber: SMECDA, http://www.smecda.com

14 SMECDA adalah sebuah portal yang dibangun oleh Kementerian KUKM untuk mempertemukan berbagai pihak dan mengumpulkan informasi terkait dengan pengembangan UKM. Sumber: http://www.smecda.com/Files/infosmecda/misc/Strategi_Peningkatan_kemampuan.pdf

53


Survei tersebut juga menunjukan bahwa penggunaan teknologi internet untuk mendukung kegiatan usaha UMKM masih sangat terbatas. Namun demikian, sebagian besar UMKM sektor manufaktur telah memiliki komputer sebanyak 1- 3 buah secara rata-rata untuk membantu kegiatan usahanya. Sektor industri kerajinan selain membutuhkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai teknologi pendukung, juga membutuhkan teknologi proses kimia bahan baku serta teknologi yang dibutuhkan pada proses produksi, misalnya: mesin potong, mesin bubut, mesin gerinda, mesin press, dan mesin produksi lainnya. Berdasarkan hasil survei dan wawancara mendalam dengan pelaku usaha sektor kerajinan didapat contoh pelaku usaha sektor kerajinan yang mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam hal peningkatan produksi dan penjualan serta perluasan pangsa pasar karena dukungan dari faktor penerapan teknologi dalam manajerial perusahaan. Sebuah usaha di Yogyakarta menunjukkan bagaimana menciptakan usaha yang sukses dan berdaya saing karena adanya sistem tata kelola yang cukup baik. Pemiliki usaha kerajinan tersebut memanfaatkan teknologi sistem informasi berdasarkan aplikasi yang tersedia secara gratis di internet untuk mengelola keuangan dan produksi barang secara terintegrasi (lihat box 3).

Box 3 Inteeshirt: Memenangkan pasar dengan inovasi pada sistem manajemen Inteeshirt adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan kaos dan sablon di Yogyakarta sejak tahun 2012. Saat ini Inteeshirt memiliki 3 gerai toko dan satu tempat produksi terpadu, serta mempekerjakan 54 karyawan. Produksinya mencapai rata-rata 12.500 kaos per bulan dengan kisaran nilai omzet minimal Rp 900 juta per bulan. Inteeshirt sangat kompetitif dibandingkan dengan pelaku usaha lain dikarenakan inovasi dari sistem manajemen yang dilakukannya berbeda dengan yang dilakukan pengusaha sejenis. Kreativitas manajemen dalam membangun sistem keuangan dan produksi yang terintegrasi termasuk pengelolaan stok barang menggunakan sistem berbasis web memungkinkan perusahaan untuk menghitung nilai satuan barang secara presisi dan real time, serta dapat menghitung alokasi waktu proses produksi dengan sangat optimal. Hal ini berdampak pada efisiensi yang tinggi dari kegiatan usaha yang dilakukan, termasuk sangat kompetitifnya harga produk Inteeshirt dibandingkan dengan perusahaan yang lain dan pengelolaan aliran kas yang sangat optimal. Dengan sistem tata kelola seperti ini, manajemen juga mampu mengalokasikan jumlah stok bahan baku secara optimal. Kerja sama yang baik dengan para pemasok mengakibatkan Inteeshirt tidak pernah kekurangan bahan baku. Sumber: Hasil wawancara survei Bank Dunia

3.3. Profil Risiko Industri Kreatif Sektor Kerajinan 3.3.1. Risiko Pasar Risiko pasar industri kerajinan sangat dipengaruhi oleh masalah globalisasi pasar dan kondisi perekonomian dunia. Globalisasi pasar menuntut pelaku usaha kerajinan untuk terus mengikuti trend produk yang berganti dengan cepat dan juga berarti menyiasati siklus hidup produk yang

54


lebih pendek. Kondisi perekenomian dunia mempengaruhi fluktuasi jumlah permintaan, terutama bagi pelaku usaha yang berorientasi ekspor. Globalisasi pasar membawa pengaruh yang sangat signifikan terhadap industri kerajinan di hampir seluruh negara penghasil produk kerajinan termasuk Indonesia. Dalam laporan Global Market Assessment for Handicraft yang dilakukan oleh USAID disebutkan bahwa pasar dunia saat ini semakin terintegrasi akibat perkembangan yang sangat pesat terhadap teknologi, komunikasi dan transportasi. Hal ini mempengaruhi perubahan atas konsep produk kerajinan tangan (handicraft) yang awalnya sangat bergantung kepada keahlian atau keterampilan tangan para pengrajin dalam membuat produk kerajinan kini bergeser kepada produk komoditi yang sarat dengan sentuhan teknologi untuk memproduksi barang yang sifatnya massal. Globalisasi pasar juga telah mengakibatkan keterkaitan antara produk kerajinan dengan perubahan trend dalam fesyen, gaya hidup dan percampuran antar budaya. Hal ini membawa konsekuensi terjadinya perubahan yang sangat cepat kepada trend produk. Akan sangat sulit bagi produsen barang kerajinan untuk bisa bertahan di pasar dengan hanya mengandalkan desain tradisional serta teknik produksi yang mengandalkan teknologi yang dilakukan secara manual. Karakteristik pasar kerajinan global saat ini adalah kecepatan perubahan gaya fesyen, produk desain serta perubahan warna yang mengakibatkan product life cycle (siklus hidup produk) menjadi semakin pendek. Pada masa lalu sebuah produk dapat disimpan sebagai stok barang hingga beberapa tahun, namun saat ini tidak mungkin dilakukan dikarenakan perubahan desain fesyen dapat berubah setiap enam bulan. Hal ini mengakibatkan produsen kerajinan harus mampu mengikuti perubahan trend desain dan senantiasa menciptakan desain produk secara cepat agar dapat bersaing di pasar global. Diperkirakan bahwa di masa mendatang product life cycle ini akan semakin singkat dikarenakan semakin efisiennya teknologi komunikasi, transportasi dan semakin ketatnya tingkat persaingan para distributor besar yang akan berimbas kepada tuntutan kepada produser untuk dapat menghasilkan barang dengan desain yang selalu cepat berubah serta proses produksi dan pengiriman barang yang cepat. Hal ini hanya dapat dipenuhi dengan mempertimbangkan penggunaan teknologi produksi yang lebih baik. Inilah tantangan bagi industri kerajinan Indonesia yang sebagian besar skala usahanya adalah mikro dan kecil yang sangat sulit untuk mengikuti perubahan tersebut. Survei yang dilakukan oleh Bank Dunia menjumpai bahwa perubahan trend dari desain produk yang ada di pasar internasional mengakibatkan pembeli-pembeli besar internasional saat ini tidak lagi berani membuat kontrak pembelian dalam jangka panjang. Mereka hanya bersedia membuat order dalam kuantitas yang relatif kecil dan sering berganti desain produk. Hal ini sangat menyulitkan pelaku usaha kerajinan Indonesia dalam hal mengelola kebutuhan bahan baku. Inilah masalah serius yang saat ini dihadapi oleh pelaku usaha kerajinan Indonesia. Di lain sisi, keuntungan yang dimiliki oleh industri kerajinan Indonesia adalah beragamnya bahan baku atau material yang unik dan hanya tersedia di Indonesia seperti serat alam, batu-batuan serta seni budaya. Bahan-bahan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dengan mempertimbangkan trend pasar yang baru. Perubahan desain produk yang sangat cepat juga berdampak kepada kurang termotivasinya pelaku usaha dalam mendaftarkan desain produk kedalam hak paten. Pelaku usaha merasa bahwa pengurusan paten desain produk yang memakan waktu relatif lama tidak sebanding dengan perubahan desain yang sangat cepat. Statistik permohonan paten tahun 2013 menunjukkan angka yang sangat rendah. Terlepas dari masih lemahnya perlindungan hukum terhadap hak paten di Indonesia seperti diakui oleh sebagian responden dalam survei, tidak dimilikinya hak paten tersebut merupakan suatu risiko tersendiri bagi produk kerajinan Indonesia. Ketika banyak pengrajin mengadopsi desain suatu produk dengan sangat mudah maka daya saing produk tersebut di pasaran akan menurun.

55


Gambar 3.22 Statistik Permohonan Paten Tahun 2013

Jumlah

Statistik Permohonan Paten 2013 700

Paten

600

Paten Sederhana

500

Paten PCT

400 300 200 100 0

Jan

Feb Maret April Mei

Juni

Juli Agsts Sept

Okt

Nov

Des

Sumber: Laporan Statistik Paten, 2013

Hasil survei menunjukan bahwa sebagian besar pelaku usaha sektor kerajinan mengetahui pentingnya perlindungan terhadap hak cipta terutama dalam hal desain dan pengembangan produk. Akan tetapi, pelaku-pelaku usaha sektor kerajinan ini juga beranggapan bahwa penerapan hak paten di sektor kerajinan akan sangat sulit dilakukan, karena produk-produk kerajinan memiliki kemiripan desain satu sama lain terutama untuk produk kerajinan tradisional seperti batik karena mendasarkan ide nya kepada desain tradisional yang dikembangkan secara turun temurun sebagai suatu budaya. Sebagai contoh, corak batik cirebonan Mega Mendung, setiap pengrajin batik berhak membuat batik dengan pola Mega Mendung karena corak batik ini tidak dimiliki oleh pengrajin batik secara individual melainkan menjadi kepemilikan budaya Cirebon. Kondisi perekonomian dunia memberikan pengaruh besar terhadap permintaan barang kerajinan terutama ketika terjadi krisis ekonomi dimana daya beli konsumen melemah. Dalam survei Bank Dunia, masalah ini ditemukan terutama pada pelaku usaha kerajinan yang melakukan ekspor (lihat box 4). Penurunan jumlah permintaan ketika terjadi krisis ekonomi di Eropa dan Amerika beberapa tahun belakangan ini membuat banyak pelaku usaha kerajinan dituntut untuk beralih mencari pasar baru. Kegagalan menemukan pasar kembali merupakan hambatan bagi perkembangan usaha.

Box 4 Baliluna: Krisis ekonomi yang mengubah orientasi pasar Perusahaan kayu ukir Baliluna dibangun pada tahun 1999. Target konsumen pada saat itu adalah 100% pasar luar negeri yang didapat melalui pemasaran online. Sistem pembayaran dari konsumen dilakukan dengan cara memberikan uang muka 50% sebelum pesanan dikerjakan sehingga pembelian bahan baku yang seluruhnya dilakukan secara tunai dapat tertutup. Baliluna memiliki satu konsumen partai besar yang membeli secara tetap, sisanya adalah konsumen partai kecil. Untuk konsumen partai kecil, harga yang ditawarkan cukup rendah

56


karena disubsidi oleh keuntungan yang didapat dari partai besar. Pada saat itu, perusahaan tidak terlalu menghiraukan kerugian yang diakibatkan oleh penjualan partai kecil karena tertutup keuntungan partai besar. Seiring dengan krisis ekonomi yang terjadi di Eropa, pembelian dari partai besar terhenti. Akibatnya, kerugian mulai dirasakan. Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan kemudian beralih pada pasar eceran dalam negeri. Dengan demikian, komposisi pasar saat ini adalah 40% luar negeri dan 60% dalam negeri. Sumber: Hasil wawancara survei Bank Dunia

Salah satu bagian lainnya dari risiko pasar yang juga terkait dengan perubahan permintaan konsumen atau pasar terhadap produk kerajinan adalah mengenai meningkatkan kepekaan konsumen khususnya konsumen di luar negeri (terutama negara-negara Eropa) akan aspek lingkungan yang diperhatikan oleh pengusaha barang kerajinan atau pengrajin dalam nilai produk yang ditawarkan. Isu lingkungan ini memang tidak menjadi perhatian khusus selama ini oleh pengrajin Indonesia apalagi pengrajin dengan skala mikro dan kecil mengingat target pasar dari produk mereka masih sebatas konsumen dalam negeri yang belum memiliki kepekaan tinggi terhadap label “ramah lingkungan” dari produk kerajinan yang beredar di pasar. Akan tetapi, isu mengenai lingkungan tetap menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh pengusaha barang kerajinan atau pengrajin terutama jika menargetkan pasar penjualan produknya ke luar negeri atau melakukan ekspor. Salah satu contoh dari isu lingkungan yang menjadi bagian dari risiko pasar yang harus diperhatikan oleh pengrajin adalah peraturan pemerintah yang mewajibkan produsen barang-barang berbahan dasar kayu untuk memiliki sertifikasi SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) untuk memastikan bahwa semua produk kayu yang dihasilkan dan diperdagangkan berasal dari sumber yang legal dan tidak berkaitan dengan kegiatan pembalakan hutan liar. Peraturan ini dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan yang penerapannya bekerja sama dengan beberapa kementerian terkait termasuk Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Kepemilikan sertifikasi SVLK oleh produsen produk kerajinan berbahan dasar kayu yang beriorientasi ekspor diharapkan akan memberikan manfaat untuk meningkatkan pangsa pasar produk kerajinan kayu Indonesia di pasar luar negeri, terutama untuk wilayah tujuan ekspor Amerika dan Eropa. Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan Tim Bank Dunia, sejumlah pelaku usaha mebel berbahan dasar rotan dan kayu di wilayah Jawa Barat telah menjalankan peraturan ini dengan mengikuti prosedur pemeriksaan untuk mendapatkan sertifikasi SVLK bagi usahanya. Namun, hal-hal terkait biaya perolehan sertifikasi yang cukup mahal serta prosedur pemeriksaan yang rumit sebagai tahapan untuk memperoleh sertifikasi menjadi masalah tersendiri bagi para pelaku usaha terutama untuk pelaku usaha skala kecil dan mikro.

3.3.2. Risiko Keuangan Hasil survei Bank Dunia menunjukkan bahwa ada tiga hal utama yang berkaitan dengan risiko keuangan yang dihadapi oleh pelaku usaha kerajinan, yaitu: terjadinya missmatch pada arus kas, ketidakmampuan mengelola keuangan usaha, dan keterlambatan atau keengganan dari pihak konsumen untuk membayar produk yang dipesan karena berbagai alasan. Masalah yang sering

57


terjadi dalam hal pembayaran dari konsumen diantaranya penurunan/rendahnya kualitas produk yang menyebabkan produk ditolak, dan rendahnya sistem Quality Control (QC) serta teknik produksi yang menyebabkan kesalahan/kerusakan pada produk yang diterima konsumen. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya (lihat diagram 3.1 dan 3.2) hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas responden pelaku usaha kerajinan umumnya mengalami missmatch pada arus kas usaha mereka. Dengan demikian, mereka rata-rata melakukan pembiayaan modal kerja secara internal selama 2-4 bulan yang mayoritasnya digunakan untuk pembelian material bahan baku dan pembayaran gaji karyawan. Tampak dari grafik di bawah ini bahwa pelaku usaha sektor kerajinan rata-rata mengalami kekurangan dalam hal pendanaan kira-kira 2-4 bulan ke depan. Proses produksi pembuatan barang kerajinan dapat memakan waktu rata-rata hingga 2 bulan, selanjutnya pengiriman barang untuk tujuan ekspor memakan waktu hingga 2 bulan. Oleh karena itu pelaku usaha baru akan menerima pembayaran secara penuh rata-rata setelah bulan keempat, artinya pelaku usaha pada umumnya harus melakukan prefinancing selama 4 bulan.

Diagram 3.4 Pola Arus Kas Pelaku Usaha Sektor Kerajinan

Arus Kas Masuk

Pembiayaan Internal Arus Kas Keluar Uang Muka Bulan

2-4 bulan

Namun demikian, sebagian pelaku usaha bisa memiliki posisi tawar lebih baik. Mereka meminta pembayaran uang muka rata-rata 30-50% kepada konsumen untuk menutupi kebutuhan modal kerja guna pembelian bahan baku. Beberapa pelaku usaha yang skala usahanya cukup besar dapat melakukan belanja material (bahan baku) dengan pembayaran secara tunai-tempo hingga 3 bulan, hal ini sedikit membantu aliran arus kas yang ada. Gambaran kebutuhan pembiayaan di atas belum termasuk kebutuhan pelaku usaha untuk investasi pengembangan usaha, perbaikan teknologi ataupun untuk melakukan riset dan pengembangan. Oleh karena itu, masa 2-4 bulan ini cukup berisiko bagi pelaku usaha skala mikro dan kecil untuk bisa berproduksi secara baik. Ketidakpastian pembiayaan pada masa ini sering mengakibatkan pelaku usaha terjerat kepada lintah darat atau dikhawatirkan memiliki konsekuensi kepada penurunan

58


kualitas produk untuk menyiasati kekurangan biaya tersebut. Bantuan berupa pembiayaan modal kerja dalam jangka waktu pendek untuk mengatasi kekuarangan tersebut sangat diharapkan untuk mendukung operasional usaha industri kerajinan skala mikro dan kecil. Untuk risiko yang dihadapi oleh pelaku usaha terkait dengan pembayaran yang dilakukan oleh konsumen, survei memperoleh gambaran bahwa 73% responden menyatakan tidak mendapatkan masalah pembayaran dari konsumen mereka. Sisanya, 27% menyatakan memiliki pengalaman terhadap risiko pembayaran dari konsumen mereka. Masalah utama yang sangat menonjol adalah produk yang sudah dikirimkan tidak dibayar oleh konsumen dengan berbagai alasan (64%).

Gambar 3.23 Pengalaman Masalah Pembayaran dengan Konsumen

Apakah pernah mengalami masalah Pembayaran dengan Konsumen?

27% 73%

Ya

Tidak

Sumber: Hasil survei Tim Bank Dunia (2014)

Gambar 3.24 Bentuk Masalah Pembayaran dengan Konsumen

3%

6% 11% 6%

64%

ditolak masuk di LN pemesan bangkrut pesanan dibatalkan

11%

pembayaran lama penundaan pembayaran tidak dibayar


59


3.3.3. Risiko Produksi Risiko operasional industri kerajinan terkait pada beberapa hal, yaitu: penggunaan teknologi sederhana, penggunaan tenaga kerja borongan, terbatasnya tenaga desainer yang terampil, dan ketergantungan yang tinggi terhadap segelintir tenaga terampil dalam perusahaan. Mayoritas pelaku usaha kerajinan di Indonesia masih menggunakan teknologi yang sangat sederhana. Proses pengeringan bahan baku misalnya yang hanya mengandalkan sinar matahari dan tidak menggunakan kiln dry atau mesin pengering kayu, akan sangat terganggu pada saat terjadi perubahan cuaca. Hal ini terkadang mengakibatkan terjadinya keterlambatan produksi dan pengiriman barang dari jadwal yang disepakati bersama konsumen. Penerapan teknologi sederhana dan bersifat tradisional juga menyebabkan lemahnya kontrol perusahaan terhadap kualitas produk yang dihasilkan. Proses produksi secara manual membuat kualitas produk tidak seragam, sebagai contoh dalam hal detail bentuk dan ukuran. Kualitas produk yang tidak konsisten dan tidak seragam tentunya tidak dapat diterima oleh konsumen, khususnya konsumen di pasar internasional yang melakukan pemesanan barang dalam jumlah besar. Hasil survei dan wawancara mendalam dengan pelaku usaha sektor kerajinan baik dalam skala mikro, kecil, menengah maupun besar, menunjukan bahwa sebagian besar pelaku usaha sektor kerajinan menggunakan tenaga kerja dengan sistem borongan. Sistem borongan yang dimaksud adalah perusahaan hanya menggunakan sejumlah tenaga kerja tertentu sesuai dengan jumlah pesanan yang diterima dan tenaga kerja tersebut diupah berdasarkan jumlah pekerjaan yang mampu diselesaikan. Penerapan sistem pekerjaan secara borongan dapat memberi dampak positif pada penurunan biaya produksi dari pengusaha, yaitu dengan mengurangi biaya overhead. Hal ini dikarenakan, terkadang pengusaha dapat menyesuaikan jumlah tenaga kerja yang dibayar dengan jumlah pesanan yang diterima. Sistem seperti ini digunakan oleh sebagian besar usaha di industri kerajinan dikarenakan karakteristik jumlah pesanan yang tidak menentu. Akan tetapi, sistem seperti ini juga menimbulkan risiko bagi perusahaan. Risiko yang dapat muncul adalah ketidakpastian terhadap ketersediaan jumlah tenaga kerja dan juga ketidakseragaman dalam kualitas pekerjaan yang dihasilkan. Ketika perusahaan tidak mempekerjakan tenaga kerja borongan yang dimaksud maka tenaga kerja tersebut akan pindah ke sektor pekerjaan lain, sehingga menimbulkan risiko keterbatasan jumlah tenaga kerja yang tersedia jika sewaktu-waktu perusahaan membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan tertentu. Penggunaan tenaga kerja yang cenderung berganti, menyebabkan perusahaan harus selalu memberikan pengarahan khusus mengenai proses produksi yang diinginkan sehingga kembali menciptakan ketidakseragaman kualitas produk yang dihasilkan. Risiko operasional juga dapat dilihat dari masih sangat langkanya tenaga desainer yang dapat menterjemahkan perkembangan trend pasar untuk megembangkan bahan baku lokal yang sangat melimpah. Banyak tenaga desainer yang sangat bagus menciptakan produk yang bernilai seni tinggi, akan tetapi jarang yang mampu menciptakan produk yang memiliki nilai seni tinggi sekaligus dapat diterima dan laku di pasar. Untuk dapat menciptakan desain yang laku dijual perlu pemahaman yang baik akan trend pasar. Berdasarkan hasil survei yang dipaparkan pada bagian 3.1, walaupun pembuatan desain umumnya dilakukan bersama konsumen namun ada juga pelaku usaha yang membuat desain sendiri. Sebagai bagian dari industri kreatif, kekuatan usaha berada pada kreativitas sehingga peran desainer amatlah penting. Dari para pelaku usaha yang membuat desain sendiri, umumnya mereka hanya memiliki desainer dengan jumlah terbatas, baik pemilik usaha sendiri ataupun anggota keluarga yang tidak dibayar dan karyawan yang dibayar. Tenaga kerja lainnya hanya merupakan pekerja yang menerapkan atau mengikuti desain yang diberikan. Dengan jumlah desainer yang sangat minim ditambah dengan

60


terbatasnya tenaga kerja di luar perusahaan yang memiliki keterampilan khusus yang diperlukan, maka ketergantungan perusahaan terhadap desainer tersebut sangatlah tinggi. Kehilangan desainer tersebut merupakan risiko besar bagi perusahaan untuk dapat terus melakukan inovasi atau bahkan melanjutkan kegiatan usahanya. n

61


62

BAB IV - KONDISI AKSES PEMBIAYAAN KEPADA SEKTOR INDUSTRI KERAJINAN

BAB IV KONDISI AKSES PEMBIAYAAN KEPADA SEKTOR INDUSTRI KERAJINAN Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa sektor industri kerajinan memiliki potensi yang signifikan bagi pembangunan perekonomian Indonesia. Potensi penyerapan tenaga kerja yang cukup signifikan serta pertumbuhan nilai ekspor industri kerajinan yang selalu positif merupakan indikasi pentingnya industri kerajinan bagi perekonomian Indonesia. Namun demikian apabila kita cermati lebih jauh dari data statistik yang ada, dapat dijumpai bahwa pertumbuhan produksi industri kerajinan ternyata tidak setinggi sektor industri kreatif lainnya. Data statistik menunjukkan bahwa produksi industri kerajinan Indonesia tumbuh 27% pada periode tahun 2010-2013. Tingkat pertumbuhan produksi ini terhitung sebagai tingkat pertumbuhan terendah dibandingkan dengan sektor industri kreatif lainnya.

Gambar 4.1 Pertumbuhan Produksi Industri Kreatif Tahun 2010 – 2013

Pertumbuhan Produksi Industri Kreatif Tahun 2010 – 2013 Radio & Televisi

53,1%

Film, Video

50,4% 48,1%

Periklanan

45,9%

Pasar Barang Seni

45,4%

Layanan Komputer & Software

42,1%

Fesyen Permainan Interaktif

39,9%

Arsitektur

39,5%

Seni Pertunjukan

36,8% 34,6%

Kuliner Musik

31,8%


29,4%

Riset & Pengembangan

29,3%

Desain

27,9%

Kerajinan 0,0%

27,0% 10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Sumber: Kemenparekraf, diolah tim Bank Dunia

Selain itu, ditinjau dari pertumbuhan jumlah unit usaha pada periode yang sama diperoleh gambaran bahwa pertumbuhan jumlah usaha pada sektor industri kerajinan tercatat sebesar 2% menempati posisi terendah kedua setelah sektor industri penerbitan dan percetakan.

63


Gambar 4.2 Pertumbuhan Jumlah Unit Usaha Industri Kreatif Tahun 2010 – 2013

Pertumbuhan Jumlah Usaha Industri Kreatif Tahun 2010 – 2013 Riset & Pengembangan

14,3%

Periklanan

10,8%

Film, Video & Fotografi

9,3%

Seni Pertunjukan

9,0%

Layanan Komputer & Software

9,0%

Radio & Televisi

8,5%

Musik

8,2%

Permainan Interaktif

7,2%

Pasar Barang Seni

5,1% 4,7%

Arsitektur Desain

4,1%

Fesyen

3,3%

Kuliner

3,0%

Kerajinan

2,1%


1,7% 0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

Sumber: Kemenparekraf, diolah oleh tim Bank Dunia

Kedua indikator pertumbuhan produksi dan jumlah usaha tersebut mengindikasikan adanya kendala yang menyebabkan sektor industri kerajinan tumbuh dengan tingkat yang rendah. Kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian mengungkapkan bahwa untuk dapat berkembang dengan optimal industri kerajinan memerlukan beberapa faktor pendukung. Secara spesifik World Economic Forum dalam laporannya menyampaikan bahwa kualitas infrastruktur, kondisi pasar yang efisien, produktivitas tenaga kerja yang tinggi, regulasi/birokrasi pemerintah, dan kualitas akses pembiayaan yang baik adalah beberapa faktor pendukung yang sangat diperlukan untuk dapat mengembangkan sektor industri, khususnya sektor industri kerajinan, secara optimal dan berdaya saing15. Kementerian Perdagangan dalam buku Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif 2009-2015 juga mengidentifikasi terbatasnya akses pelaku-pelaku usaha di sektor ekonomi kreatif terhadap sumbersumber pembiayaan dari lembaga keuangan formal sebagai salah satu dari lima isu utama dalam pengembangan industri kreatif di Indonesia. Mengamati hasil-hasil studi mengenai industri kreatif yang telah dilakukan hingga saat ini terdapat satu isu penting dalam pengembangan industri kreatif di Indonesia yang masih luput dari pembahasan secara mendalam, yaitu pembahasan mengenai peningkatan akses pelaku usaha di sektor ekonomi kreatif terhadap pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan formal. Pembahasan mengenai akses

The Global Competitiveness Report [http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2013-2014] tahun 2013/2014 menyebutkan rendahnya kualitas infrastruktur dan akses jasa keuangan sebagai faktor ketiga dan keempat penyumbang masalah dalam menjalankan usaha secara umum di Indonesia.

15

64


pembiayaan kepada industri kreatif menjadi penting mengingat pembiayaan merupakan salah satu aspek yang paling dibutuhkan oleh pemain dalam industri kreatif untuk mengembangkan bisnis dan meningkatkan daya saing produk mereka. Bagian ini secara khusus akan melihat kondisi akses pembiayaan bagi industri kreatif di Indonesia dari sisi permintaan, yaitu dari pelaku usaha kerajinan, dan dari sisi penawaran, yaitu dari pihak lembaga keuangan sebagai penyedia jasa keuangan, serta mengkaji berbagai program dan kebijakan yang telah ada terkait akses pembiayaan bagi industri kreatif.

4.1.

Akses Pembiayaan Dari Sisi Permintaan

4.1.1 Permintaan Terhadap Pembiayaan Karakteristik yang cukup menonjol dari industri kerajinan di Indonesia adalah sebagian besar pelaku usaha merupakan skala mikro dan kecil yang memanfaatkan teknologi sederhana dan teknik tradisional yang diwariskan secara turun temurun dalam proses produksinya. Kreativitas dalam penciptaan desain terbaru untuk produk kerajinan umumnya terbatas, karena mendasarkan desain produk pada akar budaya yang cenderung tidak banyak berubah dari waktu ke waktu, meskipun sebagian pengrajin telah melakukan inovasi dalam desain untuk mengikuti perkembangan permintaan pasar. Selain itu, dalam hal pemasaran produk, pelaku usaha sektor kerajinan khususnya skala mikro dan kecil masih bergantung kepada pedagang pengumpul atau perusahaan yang lebih besar yang relatif memonopoli informasi mengenai pasar. Sumber permodalan untuk usaha pada umumnya adalah dapat berasal dari ekuitas atau modal pribadi dan pinjaman jangka panjang. Akan tetapi, berdasarkan survei yang dilakukan Bank Dunia, untuk sektor usaha kerajinan, sumber permodalan di fase awal pada umumnya hanya berupa ekuitas atau modal sendiri yang berasal dari dana pribadi ataupun keluarga. Hal ini dikarenakan, di awal berdirinya usaha akses akan sumber pinjaman jangka panjang masih sangat terbatas. Namun seiring dengan semakin membaiknya kegiatan usaha yang dimiliki serta kemampuan administrasinya, maka pelaku usaha kerajinan mulai nyaman untuk mencari sumber permodalan jangka panjang yang sesuai dengan karakteristik usahanya. Sebagian pelaku usaha mendapatkan tambahan modal kerja dengan cara meminta pembayaran uang muka kepada konsumen sembari melihat kepada kemungkinan untuk mendapatkan bantuan dari program pemerintah ataupun institusi BUMN (Program Kemitraan PKBL dan dana bergulir). Ketika kegiatan usaha semakin maju dan kapasitas usaha semakin baik maka mencari alternatif sumber pembiayaan dari lembaga keuangan formal seperti Perbankan dapat dilakukan. Survei yang dilakukan oleh ICreative (2013)16 terhadap pelaku usaha industri kreatif (sektor fesyen dan animasi) di provinsi Jawa Barat pada tahun 2012 seperti terlihat dalam gambar 4.3 memberikan gambaran secara umum bahwa dalam hal pemenuhan kebutuhan dana untuk usaha, hanya 10% pelaku usaha yang menggunakan fasilitas pembiayaan dari perbankan, sedangkan mayoritas sebanyak 57% pelaku usaha industri kreatif menggunakan dana dari bantuan keluarga dan teman, kemudian sebanyak 17% pelaku usaha memilih untuk memanfaatkan dana tabungan pribadi.

16 ICreativeInternational Reasearch & development, 2013, Development of Alternatives Funding Schemes for the Creative Industry in West Java Indonesia, SEADI Discussion Paper No. 12

65


Gambar 4.3 Sumber Pembiayaan Bagi Industri Kreatif

Lain-lain, 3% Tidak Menjawab 10%

Perusahaan Induk, 2% Aktivitas Usaha, 2% Pemegang Saham, 2% Investor, 4%

Hutang Bank, 10%

Pinjaman Keluarga, 40%

Pinjaman Teman, 10% Tabungan, 17%

Sumber: Common Rooms Networks Foundation

Survei yang dilakukan oleh Bank Dunia mendapatkan bahwa sebagian besar dana internal digunakan oleh pelaku usaha kerajinan untuk modal kerja (pembelian bahan baku & gaji karyawan) dan untuk investasi (pembelian tanah bangunan & peralatan). Adapun kegiatan untuk pengembangan usaha seperti Penelitian dan Pengembangan (Research & Development = R&D) dan promosi sebagian besar dilakukan dengan menggunakan dana eksternal. Sesungguhnya kegiatan R&D bagi usaha kerajinan sangat diperlukan secara strategik mengingat kegiatan R&D mendorong terjadinya inovasi, baik produk maupun sistem/teknologi produksi, namun demikian hal ini tampaknya relatif sulit dilakukan oleh pelaku usaha karena keterbatasan sumber daya keuangan yang dimiliki. Hal ini juga yang mengakibatkan inovasi produk cenderung sulit untuk dilakukan. Pelaku usaha cenderung hanya mengadopsi desain produk yang diberikan oleh konsumen atau dengan cara meniru dari desain yang sudah diminati di pasar. Fenomena ini menyiratkan sebuah kebutuhan sektor industri kerajinan akan perlunya pembiayaan dari pihak eksternal untuk mendukung investasi pengembangan usaha. Mengingat bahwa mayoritas pelaku usaha usaha kerajinan adalah usaha berskala mikro dan kecil dengan segala keterbatasan kapasitas yang dimilikinya, maka akan sangat sulit bagi pelaku usaha apabila langsung berhubungan dengan lembaga keuangan formal. Diperlukan sebuah program pemberdayaan dan pengembangan kapasitas agar kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat dinilai layak usaha (feasible) dan juga dapat didanai bank (bankable).

66


Gambar 4.4 Hasil Survei: Proporsi Sumber Pembiayaan Kegiatan Usaha

46% 43%

31% 23%

22%

19% 15%

17% 5%

100% pembiayaan internal modal kerja

5%

3% 4%

sebagian besar sebagian besar pembiayaan internal pembiayaan eksternal

tanah/bangunan/peralatan

6% 2%

100% pembiayaan eksternal

penelitian & pengembangan

promosi


Survei mendapatkan sebagian pelaku usaha di sektor kerajinan yang menjadi responden telah mendapatkan akses ke pembiayaan eksternal. Sebanyak 62.6% responden menyatakan pernah dan hingga saat ini masih menggunakan sumber pembiayaan eksternal baik dalam bentuk dana hibah/ bantuan program pemerintah, pinjaman lunak dalam kerangka program kemitraan dengan instansi tertentu, pinjaman dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR), pinjaman komersial bank umum pembiayaan modal ventura, pinjaman dari koperasi, maupun dari kerabat dan pelepas uang. Gambar di bawah ini menunjukan jumlah responden yang menyatakan pernah dan hingga saat ini masih menggunakan sumber pembiayaan eksternal untuk memenuhi kebutuhan pendanaan bagi usahanya, dibedakan berdasarkan sumber pembiayaan yang digunakan.

Gambar 4.5 Penggunaan Sumber Pembiayaan Eksternal

Pinjaman Komersial Bank Umum

26%

Pinjaman personal (keluarga, teman)

15%

Pinjaman Koperasi

8%

Pinjaman Bersubsidi (KUR)

5%

Lainnya (yayasan, LPD, rentenir)

4%

Modal Ventura Bantuan Program dan CSR

3% 2%


67


Sumber pembiayaan eksternal yang paling banyak diakses pelaku usaha sektor kerajinan adalah pinjaman komersial bank umum kemudian selanjutnya adalah pinjaman dari keluarga, mitra usaha, maupun teman. Sumber pembiayaan eksternal dari bantuan program pemerintah maupun dana kemitraan dan Corporate Social Resposibility (CSR) merupakan sumber pembiayaan eksternal yang paling sedikit diakses pelaku usaha kerajinan. Permintaan terhadap pembiayaan salah satunya dipengaruhi oleh seberapa jauh informasi mengenai program pembiayaan dan institusi penyedia jasa pembiayaan dapat diakses oleh pelaku usaha kerajinan. Survei menunjukkan bahwa pelaku usaha kerajinan memiliki keterbatasan informasi atas lembaga penyedia kredit yang ada disekitarnya. Pinjaman dari bank adalah yang paling banyak diketahui, diikuti dengan program KUR dari pemerintah dan program PKBL dari kementerian BUMN. Adapun untuk pendanaan melalui modal ventura dan kredit perdagangan (trade financing) belum banyak yang mengetahui.

Tabel 4.1 Pengetahuan Terhadap Ketersediaan Sumber Pembiayaan Eksternal Apakah pelaku usaha/pengrajin mengetahui adanya sumber pembiayaan berikut? Ya

Tidak

Pinjaman Komersial Bank Umum Pinjaman Bank bersubsidi (KUR) Pinjaman Koperasi Bantuan dan Pinjaman Kemitraan BUMN (PKBL) atau perusahaan swasta Dana Hibah dan bantuan program pemerintah Modal Ventura

99%

1%

74% 72% 69% 66% 20%

26% 28% 31% 34% 80%

Kredit Perdagangan

14%

86%


Keterbatasan informasi tersebut bisa disebabkan oleh kedua pihak, dari sisi pelaku usaha yang tidak proaktif mencari informasi dan dari sisi lembaga keuangan yang juga tidak aktif menjemput bola. Tingginya tingkat pengetahuan pelaku usaha terhadap keberadaan pinjaman dari Bank disebabkan karena banyaknya penawaran yang ditawarkan langsung, baik dengan datang berkunjung ke para pelaku usaha maupun melalui telpon, serta pemasangan spanduk dan selebaran promosi. Hasil tersebut juga dikonfirmasi dengan pernyataan responden mengenai alasan tidak menggunakan sumber pembiayaan eksternal tertentu. Sebagian besar responden menyatakan tidak memiliki informasi yang cukup mengenai produk pinjaman yang tersedia. Informasi yang dimaksud adalah bukan sekedar mengetahui keberadaan sumber pinjaman tersebut tapi lebih mendalam kepada bagaimana prosedur pengajuannya, bagaimana skema pinjaman yang ditawarkan, hingga mekanisme pembayaran cicilan dan pengembalian. Sebagian besar responden yang tidak pernah menggunakan pinjaman atau pembiayaan yang bersumber dari program bantuan pemerintah atau program kemitraan BUMN, pinjaman bank bersubsidi, modal ventura, koperasi dan kredit perdagangan menyatakan bahwa alasan utama mereka tidak mengakses sumber-sumber pembiayaan tersebut adalah karena keterbatasan informasi yang dimiliki serta karena menganggap dana internal yang dimiliki sudah cukup. Alasan utama pelaku usaha kerajinan tidak menggunakan pinjaman bank adalah karena mekanisme pengembalian yang tidak sesuai kemampuan mereka terkait tingkat suku bunga, jangka waktu, dan mekanisme pembayaran cicilan (41%); alasan lainnya adalah karena merasa dana internal yang dimiliki sudah cukup (31%), anggapan bahwa prosedur pengajuan pinjaman yang terlalu rumit (24%), dan pelaku

68


usaha tidak dapat memenuhi persyaratan tertentu seperti ketersediaan agunan (24%). Untuk sumber pinjaman dari kerabat seperti teman, mitra dan keluarga, sebanyak 49% responden menyatakan dana internal yang cukup menjadi alasan utama mereka tidak mengakses sumber pembiayaan ini, sedangkan sebanyak 33% menyatakan tidak ada pinjaman yang dapat diakses dari kerabat terdekat karena menghadapi keterbatasan ekonomi yang sama. Survei dan wawancara mendalam dengan pelaku usaha lebih lanjut mengungkapkan bahwa terdapat kebutuhan terhadap pendanaan untuk kegiatan usaha dimana rata-rata pendanaan yang dibutuhkan oleh pelaku usaha kerajinan mayoritas berkisar Rp 10 - 50 juta. Jika dilihat dari skala usahanya, semakin besar skala usaha maka semakin besar juga kebutuhannya. Pelaku usaha yang membutuhkan pendanaan usaha dibawah Rp 10 juta (18%) adalah pelaku usaha mikro, sementara pelaku usaha berskala menengah rata-rata membutuhkan pendanaan pada kisaran Rp 50 - 100 juta (14%), sisanya yang membutuhkan pendanaan tambahan lebih dari Rp 100 juta sebagiannya adalah pelaku usaha skala menengah dan pelaku usaha skala besar.

Gambar 4.6 Nilai Kebutuhan Dana Pelaku Usaha Sektor Kerajinan

> Rp 500.000.000

5%

Rp 100.000.000 - Rp 500.000.000

14%

Rp 50.000.000 - < Rp 100.000.000

14%

Rp 10.000.000 - < Rp 50.000.000 < Rp 10.000.000

49% 18%


Mayoritas responden menyatakan bahwa kebutuhan pendanaan utamanya adalah untuk modal kerja. Investasi pengembangan usaha, kegiatan promosi, dan kegiatan riset pengembangan serta pelatihan staf sepertinya masih belum menjadi prioritas. Hal ini mencerminkan orientasi usaha sektor kerajinan yang masih berkutat pada keberlangsungan usaha saat ini tanpa orientasi untuk membesarkan usaha pada jangka panjang. Kebutuhan akan modal kerja ini pun jumlahnya tidak menentu karena nilainya disesuaikan dengan besarnya pola pergerakan permintaan, sehingga tidak berarti bahwa modal kerja yang dialokasikan para pelaku usaha dapat ditujukan untuk meningkatkan kapasitas produksinya secara keseluruhan.

69


Gambar 4.7 Jenis Penggunaan Pendanaan

modal kerja

90%

tanah/bangunan/peralatan

14%

promosi

8%

penelitian/pengembangan

1%

pelatihan staff

1%


4.1.2 Hambatan Dalam Mengakses Pembiayaan Pelaku usaha sektor kerajinan memandang positif akan perubahan kondisi akses pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan formal dalam 5 tahun terakhir yang semakin terbuka atau mudah diakses, hal ini ditandai dengan semakin banyaknya penawaran kredit atau pinjaman dari lembaga keuangan formal khususnya perbankan. Sebanyak 53% menyatakan pinjaman dari perbankan masih menjadi pilihan utama untuk mengakses pembiayaan, sebanyak 18% menyatakan pinjaman lunak dan bentuk program kemitraan PKBL sebagai pilihan utama untuk mengakses pembiayaan, dan sisanya menyatakan lembaga keuangan lainnya seperti koperasi, LPD, KUR, pinjaman kerabat, dan modal ventura sebagai pilihan utama untuk mengakses pembiayaan untuk kegiatan usaha. Terkait dengan hambatan teknis yang dihadapi oleh pelaku usaha di dalam mengakses pembiayaan, survei menemukan bahwa ketidakmampuan untuk memenuhi jumlah jaminan yang diminta oleh lembaga keuangan (40%) serta tingginya suku bunga pinjaman (37%), merupakan hambatan utama pelaku usaha untuk mengakses pembiayaan eksternal.

Gambar 4.8 Hambatan dalam Mengakses Sumber Pembiayaan Formal

Jaminan tidak mencukupi

40%

Suku bunga yang tinggi

Lainnya


70

37%

17%


Aset yang umumnya dimiliki secara pribadi oleh pengrajin UMKM adalah tanah (36%), bangunan (32%), kendaraan bermotor (24%) dan mesin atau peralatan (8%). Beberapa pelaku usaha industri kerajinan yang telah memiliki jaminan pun ternyata masih menghadapi kendala. Hal tersebut berupa nilai jaminan yang dimiliki tidak memadai untuk mendapatkan nilai pinjaman yang dibutuhkan, dokumen-dokumen kepemilikan jaminan tidak memenuhi syarat lembaga keuangan atau tidak lengkap, serta jaminan yang dimiliki merupakan milik keluarga yang tidak dapat diagunkan dengan alasan pribadi. Di sisi lain, jaminan dalam bentuk Purchase Order (PO) ataupun Letter of Credit (LC) tidak umum digunakan, antara lain karena pengusaha menganggap prosedurnya terlalu rumit dan belum sepenuhnya bisa diterima oleh bank. Hambatan teknis lainnya yang dihadapi pelaku usaha dalam mengakses pendanaan dari lembaga keuangan adalah tingkat suku bunga yang tinggi. Sebagai contoh, mayoritas responden pelaku usaha menyatakan bahwa suku bunga kredit yang ideal adalah dibawah 13% per tahun sementara tingkat suku bunga kredit komersial Perbankan rata-rata berada jauh di atas 13,5% per tahun. Hal ini menunjukan bahwa suku bunga yang ditawarkan oleh industri perbankan cenderung di atas ekspektasi pelaku usaha kerajinan. Keberadaaan program-program dengan tingkat suku bunga pinjaman lunak (misalkan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL)) membuat pelaku usaha berharap dapat mengakses pinjaman dengan tingkat suku bunga sebesar 0.5% per bulan atau 6% per tahun).

Gambar 4.9 Persepsi Terhadap Suku Bunga Pinjaman Perbankan

Apakah suku bunga pinjaman/kredit yang ditawarkan perbankan selama ini terlalu tinggi? Tidak Tahu, 5%

TIDAK, 35%

YA, 60%


Selanjutnya, hambatan teknis lainnya adalah terkait dengan prosedur dan syarat pengajuan pinjaman ke perbankan dimana sebagian besar menyatakan sulit untuk memenuhi syarat yang ditetapkan (besar agunan yang layak, keberlangsungan usaha,dll), sulit memenuhi syarat-syarat administrasi pengajuan pinjaman seperti mempersiapkan dokumen-dokumen administrasi (sertifikat agunan, bukti legalitas usaha, npwp) dan merasa prosedur pengajuan pinjaman cukup panjang dan lama prosesnya. Terkait dengan prosedur pembayaran cicilan pinjaman, sebagian pelaku usaha menyatakan besarnya jumlah cicilan dan periode pembayaran yang tidak fleksibel menjadi kendala bagi mereka. Hal ini dikarenakan pendapatan usaha yang tidak menentu dalam periode pembayaran dari pembeli dan jumlah nominal yang diterima dari penjualan.

71


Gambar 4.10 Persepsi Terhadap Pengajuan Pinjaman ke Perbankan

60%

57%

56%

50% 37%

36%

34%

34% 16%

7%

6% Syarat agunan

Prosedur pembayaran cicilan mudah

7%

Prosedur pengajuan pinjaman

sulit

Syarat dokumendokumen pendukung

sangat sulit

Dari penjelasan di atas, hambatan teknis dalam hal lemahnya kapasitas UMKM dalam hal administrasi dan manajemen dapat di atasi dengan program pemberdayaan UMKM melalui kegiatan pelatihan yang dikelola oleh pemerintah, asosiasi usaha ataupun LSM. Seperti disampaikan dalam pembahasan terdahulu bisnis inkubator juga merupakan program yang sesuai untuk menyelesaikan permasalah lemahnya kapasitas UMKM dalam hal administrasi dan manajemen usaha.

4.2.

Akses Pembiayaan dari Sisi Penawaran

Alternatif sumber pembiayaan bagi pelaku usaha kerajinan di Indonesia masih relatif terbatas. Berdasarkan survei Bank Dunia, bank adalah institusi keuangan yang paling populer diketahui oleh pelaku usaha kerajinan sebagai lembaga penyedia kredit. Berdasarkan data Bank Indonesia, kredit Perbankan yang disalurkan kepada pelaku usaha di industri kerajinan mencapai 46% dibandingkan dengan keseluruhan kredit yang disalurkan kepada industri kreatif di tahun 2012 dan meningkat menjadi 47% di tahun 2013. Namun dibandingkan dengan total kredit seluruh sektor ekonomi maka persentasenya masih cukup rendah, yaitu hanya mencapai 3,3% dan 3,8%.

Tabel 4.2 Penyaluran Kredit Perbankan Kepada Industri Kreatif Sektor Kerajinan Kredit UMKM (Trilyun Rp)

Kredit NonUMKM (Trilyun Rp)

% terhadap total % terhadap total Total Kredit kredit seluruh sektor kredit industri kreatif Sektor ekonomi Kerajinan (Trilyun Rp) UMKM Non- Total UMKM NonTotal UMKM UMKM

Des 2012

34,32

68,33

102,65

45,46

45,99

45,81

6,52

2,64

3,30

Des 2013

47,88

93,17

141,05

46,22

47,28

46,92

7,86

2,96

3,76

Sumber: Data Bank Indonesia diolah Tim Bank Dunia

Bagi pelaku usaha yang sudah melakukan kegiatan ekspor, maka lembaga pembiayaan ekspor relatif cukup diketahui keberadaannya. Adapun untuk lembaga keuangan non bank, maka lembaga keuangan seperti koperasi dan pegadaian adalah dua lembaga yang relatif sudah banyak diketahui oleh pelaku usaha. Sementara lembaga pembiayaan leasing dan modal ventura masih relatif kurang banyak diketahui.

72


Tabel 4.3 Alternatif Sumber Pembiayaan UMKM

Sumber: Hasil olahan Bank Dunia per Juni 2014

73


Perbankan dan lembaga pembiayaan ekspor cenderung melayani pelaku usaha dalam kategori feasible (layak usaha) dan bankable, kredit komersial seperti korporasi dan kredit ritel termasuk dalam kategori ini. Suku bunga komersial berlaku bagi pelaku usaha dalam kategori ini. Lain daripada itu pelaku usaha dalam kategori ini juga diminta untuk menyediakan jaminan atas kredit yang diambil. Di samping menyediakan kredit yang bersifat komersial, sejumlah bank turut menyalurkan kredit program pemerintah yaitu KUR yang secara umum diperuntukan bagi pelaku usaha dalam kategori yang feasible akan tetapi belum bankable. Dengan persyaratan administrasi yang relatif minim dan lebih lunak, pelaku usaha dibebani bunga pinjaman yang relatif lebih rendah dibandingkan suku bunga komersial karena di subsidi oleh pemerintah (KUR-Ritel). Adapun untuk KUR-Mikro yang diperuntukan bagi pelaku usaha mikro maka suku bunga yang dibebankan relatif sama dengan suku bunga komersial karena dipandang berisiko tinggi. Pilihan bagi pelaku usaha skala mikro dan kecil dengan maksimal kebutuhan pinjaman hingga Rp 20 juta adalah lembaga koperasi, program pembiayaan mikro dari PNM (Ulamm) serta program dana bergulir dari kementerian ataupun kemitraan dari BUMN yang persyaratannya relatif lebih mudah dipenuhi dan tidak membutuhkan jaminan. Bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang memiliki aset, maka pegadaian menjadi salah satu alternatif sumber pembiayaan yang dapat diakses. Lembaga keuangan modal ventura meskipun mulai berkembang namun belum banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha kerajinan. Salah satu sebabnya adalah model bisnis serta tata cara atau prosedur untuk memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan ini belum terlalu banyak dipahami oleh pelaku usaha kerajinan. Rencana Pengembangan Industri Kreatif 2009-2015, Kementerian Perdagangan menyebutkan bahwa untuk dapat memberikan akses pembiayaan yang lebih optimal kepada industri kreatif terdapat 3 hal kunci yang perlu dilakukan: 1. Perlu adanya skema alternatif pembiayaan bagi industri kreatif mengingat lembaga keuangan perbankan belum dapat sepenuhnya mampu memberikan layanan pembiayaan kepada industri kreatif. 2. Tingkat kepercayaan industri keuangan kepada industri kreatif perlu dibangun. 3. Pembiayaan kepada UMKM yang feasible namun belum bankable.

4.2.1. Pandangan Terhadap Akses Pembiayaan dari Sisi Penawaran Bagian ini akan secara lebih jauh menggambarkan persepsi lembaga keuangan terhadap ekonomi kreatif khususnya industri kerajinan serta menjelaskan keberadaan produk dan layanan pembiayaan yang sejauh ini tersedia bagi industri kreatif, khususnya dalam segmentasi UMKM-Kerajinan, di Indonesia. Secara umum, hasil survei Bank Dunia menunjukkan bahwa lembaga keuangan seperti perbankan, modal ventura, koperasi, lembaga pembiayaan ekspor dan institusi yang menyediakan pembiayaan melalui program kemitraan dan dana bergulir memiliki persepsi yang cukup baik terhadap kemungkinan pembiayaan industri kreatif secara umum, maupun usaha kerajinan pada khususnya. Seluruh responden lembaga keuangan menyatakan bahwa industri kreatif adalah sektor yang potensial karena memiliki sumber daya manusia Indonesia yang kreatif dan pasar yang semakin terbuka untuk produk kreatif. Menurut mereka, usaha kerajinan termasuk ke dalam 5 sektor industri kreatif yang dianggap paling potensial seperti fesyen, musik, televisi, dan aplikasi komputer yang memanfaatkan pengembangan teknologi dan informasi. Sektor kerajinan juga dianggap memiliki peluang untuk berkembang lebih besar mengingat potensi budaya Indonesia yang kaya dan kreativitas pengrajin yang besar dan tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, hal tersebut merupakan salah satu modal yang penting bagi berkembangnya sektor kerajinan Indonesia.

74


Seperti kesimpulan yang diperoleh dari hasil survei sisi permintaan, hasil survei mengenai pandangan lembaga keuangan terhadap risiko usaha yang paling dominan dari sektor usaha kerajinan adalah manajemen perusahaan yang lemah dan kurangnya profesionalitas dari pelaku usaha. Pelaku usaha sektor kerajinan khususnya skala kecil dan mikro masih belum dapat memisahkan antara keuangan usaha dan keuangan rumah tangga, selain itu tidak ada standar yang jelas mengenai prosedur penjualan kepada pembeli dan rendahnya kualitas produk dan pelayanan.

Gambar 4.11 Pandangan Lembaga Keuangan: Risiko Usaha Sektor Kerajinan

Manajemen dan kontrol perusahaan lemah

71%

Kualitas SDM yang rendah

57%

Skala produksi dan kualitas yang rendah

Ketidakpastian pendapatan

29%

14%


Dari sisi lembaga keuangan formal, penyediaan akses pembiayaan sangat tergantung dari kondisi kelayakan usaha (feasibility) dan tingkat kemampuan memenuhi persyaratan bank (bankability) yang menjadi dasar penilaian lembaga keuangan untuk memberikan pembiayaan. Layak atau tidaknya suatu usaha ditentukan melalui sebuah penilaian yang cermat, sistematis dan menyeluruh terhadap faktor-faktor atau aspek-aspek yang dapat mempengaruhi kemungkinan berhasilnya pelaksanaan gagasan yang akan dilaksanakan atau usaha yang akan dijalankan. Suatu usaha dikatakan layak, dapat dianalisa dari faktor/aspek sebagai berikut:17 a. Hukum, tidak bertentangan dengan peraturan dan norma yang berlaku. b. Teknis, dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. c. Pasar, dapat dijual dan memiliki konsumen yang jelas (ada permintaan pasar). d. Sosial ekonomi, memberi manfaat terhadap masyarakat. e. Finansial, menghasilkan arus kas positif yang dapat menutup semua kewajiban dan memberikan keuntungan. f. Manajemen, dapat dikelola dengan baik. Pada umumnya, perbankan akan mengevaluasi kelayakan suatu usaha atau peminjam dalam memperoleh pinjaman atau pembiayan dari bank berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Di dalam dunia perbankan, lazim digunakan metode 5C +3R yang mewakili kriteria-kriteria yang dianggap perlu dimiliki oleh suatu usaha yang akan dibiayai perbankan atau peminjam yang akan mengajukan pinjaman ke bank.

17

Sumber: http://usaha-umkm.blog.com/2009/11/02/key-to-success-of-obtaining-capital-bank/

75


5C merujuk kepada 5 hal atau kriteria yaitu Character (terkait dengan latar belakang dan profil peminjam), Collateral (terkait dengan jaminan atau agunan yang layak sesuai dengan ketentuan pinjaman yang ditetapkan bank), Capital (modal sendiri atau kekayaan yang dimiliki oleh usaha), Capacity (terkait dengan kemampuan untuk membayar cicilan atau mengembalikan pinjaman), dan Condition (selain kelayakan usaha itu sendiri, perbankan juga mempertimbangkan perkembangan iklim usaha yang mungkin akan mempengaruhi keberlangsungan atau keberhasilan usaha yang sedang diajukan). Sedangkan 3R singkatan dari Return (hasil yang akan diperoleh), Repayment (kemampuan membayar) dan Risk (risiko). Memahami kondisi kapasitas manajemen pelaku usaha kerajinan yang relatif rendah, seluruh lembaga keuangan yang disurvei memandang perlunya keberadaan program pemberdayaan bagi UMKM agar keterbatasan kapasitas UMKM dapat menjadi lebih baik.

4.2.2. Ketersediaan Produk Pembiayaan di Indonesia Lembaga pembiayaan formal seperti perbankan, modal ventura, perusahaan pembiayaan dan lembaga pembiayaan ekspor telah memiliki produk dan layanan pembiayaan yang dapat diakses oleh pelaku usaha kerajinan yang umumnya masuk kedalam kategori UMKM. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai ketersediaan produk dan layanan pembiayaan yang tersedia saat ini di Indonesia berdasarkan hasil survei dan wawancara mendalam yang dilakukan oleh Tim Bank Dunia kepada beberapa lembaga keuangan formal (perbankan, modal ventura, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, serta LKM seperti koperasi dan LPD).

Sektor Perbankan Berdasarkan hasil survei kepada pelaku usaha di industri kerajinan, ditemukan bahwa sektor perbankan telah cukup aktif menawarkan produk pembiayaan kepada pelaku usaha hingga skala mikro dan kecil. Hasil survei dan wawancara mendalam yang dilakukan kepada beberapa bank menunjukkan bahwa terdapat produk pembiayaan baik dalam skema pinjaman komersial maupun yang dikhususkan bagi segmen mikro telah ditawarkan oleh sebagian besar bank, termasuk program Kredit Usaha Rakyat yang dilakukan oleh bank-bank BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah. Produk pembiayaan dengan skema khusus kepada pelaku usaha skala UMKM contohnya adalah pinjaman dengan skema channeling melalui koperasi dan modal ventura, pinjaman dengan batas plafon pinjaman tertentu dan tanpa agunan, atau pinjaman dengan produk berupa rekening koran atau line plafond. Hasil wawancara dengan beberapa bank swasta nasional menunjukan bahwa bank-bank tersebut melakukan program pinjaman atau kredit kepada pelaku usaha skala mikro dan kecil dengan skema channeling yang bekerja sama dengan koperasi atau modal ventura. Penyaluran kredit kepada UMKM dengan skema channeling ini dirasa lebih efektif karena lembaga keuangan seperti koperasi dan modal ventura memiliki jangkauan yang lebih luas kepada pelaku-pelaku usaha calon nasabah yang membutuhkan bantuan pembiayaan khususnya yang berada di daerah-daerah di luar kota besar, selain itu pihak bank akan lebih diuntungkan karena risiko kredit dapat ditanggung bersama atau sepenuhnya oleh koperasi dan modal ventura. Lebih daripada itu, persyaratan yang diberikan oleh koperasi dan modal ventura relatif lebih longgar dibandingkan dengan persyaratan yang diberikan bank kepada nasabahnya. Hal ini mengakibatkan pelaku UMKM lebih mudah mengakses pembiayaan dari koperasi atau modal ventura. Adapun untuk selanjutnya lembaga koperasi atau modal ventura tersebut yang akan memberikan jaminan kepada bank terhadap seluruh portfolio pembiayaan kepada UMKM yang diserahkan kepada bank.

76


Untuk menjawab kebutuhan akan kredit dengan jangka waktu pengembalian yang pendek, pihak bank biasanya mengarahkan pengusaha untuk mendapatkan pembiayaan Rekening Koran yaitu pinjaman yang didasarkan pada rata-rata kebutuhan dana untuk suatu proyek setiap tahunnya dilihat dari pengalaman dan arus kas usaha selama minimal 2 tahun terakhir atau pinjaman dengan skema Line Plafond yaitu didasarkan pada perkiraan kebutuhan dana untuk satu atau lebih proyek dalam waktu tertentu yang dilihat dari pengalaman dan arus kas minimal 2 tahun terakhir.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) merupakan alternatif sumber pembiayaan bagi pelaku usaha skala kecil dan menengah yang beriorientasi ekspor, baik yang sudah menjalankan kegiatan ekspor ataupun berpotensi untuk melakukan ekspor di waktu mendatang. Skala usaha mikro dan start-up memang belum menjadi prioritas bagi LPEI karena kapasitas usaha yang masih rendah serta kemampuan untuk ekspor yang masih sangat terbatas. Skema pembiayaan yang diberikan LPEI kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dilakukan dengan tiga cara yaitu dengan pola business linkage, pembiayaan langsung, dan channeling. Pembiayaan dengan skema business linkage18 dijalankan dengan pemberian pembiayaan kepada pengrajin atau pelaku usaha mikro yang memiliki kemitraan dengan perusahaan skala menengah atau besar yang melakukan kegiatan ekspor. Pembiayaan diberikan kepada pengrajin dan pelaku usaha mikro sebagai modal kerja dan hasil produksinya harus menjadi bagian dari barang yang diperdagangkan keluar negeri melalui perusahaan besar mitra yang bersangkutan. Pembiayaan kepada UKM dilakukan LPEI dengan skema pembiayaan langsung, yatu pelaku UKM mengajukan permohonan pembiayaan kepada LPEI untuk kegiatan produksi nya yang ditujukan untuk kegiatan ekspor atau berpotensi ekspor, baik dalam bentuk modal kerja maupun investasi atau dalam bentuk produk pembiayaan lainnya yang dimiliki oleh LPEI. Untuk meningkatkan akses pembiayaan dari LPEI kepada pelaku usaha skala kecil dan menengah di daerah, LPEI juga memiliki memberikan pembiayaan dengan skema channeling, yaitu membangun kerja sama pembiayaan kembali dengan BPD dan Modal Ventura di berbagai daerah di seluruh Indonesia. BPD dan Modal Ventura yang menjalin kerja sama penyaluran kredit (channeling) dengan LPEI memiliki peran untuk mencari calon nasabah potensial yaitu UKM dengan potensi usaha berorientasi ekspor, dimana manajemen risiko dari pembiayaan yang dilakukan juga menjadi tanggung jawab BPD dan mitra modal ventura. Kemudian, pembiayaan dari pengajuan kredit usaha yang disetujui oleh BPD dan Modal Ventura akan menggunakan dana pembiayaan dari LPEI dengan tingkat bunga pembiayaan yang relatif rendah. Berkaitan dengan sektor kerajinan, sedikit usaha di sektor kerajinan di Indonesia yang memasarkan produknya ke luar negeri atau produk yang dihasilkan memiliki potensi ekspor. Dikaitkan dengan sisi permintaan dari pelaku usaha dan pengrajin, kebutuhan pembiayaan jangka pendek untuk memenuhi permintaan ekspor barang kerajinan dalam jumlah besar ternyata sangat diharapkan. Sedangkan informasi mengenai ketersediaan akses pembiayaan terutama untuk kegiatan ekspor yang ditawarkan oleh LPEI tidak banyak diketahui oleh pelaku usaha sektor kerajinan dan pengrajin di daerah-daerah. Pembiayaan dengan skema channeling, sangat membantu untuk menyebarkan informasi dan membuka akses pembiayaan yang lebih besar kepada pengrajin dan pelaku usaha sektor kerajinan yang memiliki potensi ekspor.

18 Untuk pembiayaan dengan skema business linkage, LPEI belum dapat menerima surat bukti PO (purchasing oder) dari pembeli sebagai pengganti collateral fisik lain untuk mendapatkan pinjaman. LPEI memiliki pola pembiayaan dengan jaminan resi gudang.

77


Sebagai lembaga keuangan yang berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara, LPEI juga menjalankan program PKBL (Program Kemitraan Bina Lingkungan). Salah satu bentuk program kemitraan yang dijalankan LPEI adalah pembiayaan, konsultansi, dan pelatihan usaha bagi Usaha Mikro dan Kecil yang memiliki hasil produksi yang berorientasi ekspor atau memiliki potensi ekspor. Pelaksanaan program kemitraan ini bermanfaat dalam hal penyediaan akses pembiayaan bagi usaha skala mikro dan kecil yang tidak dapat tersentuh oleh produk pembiayaan biasa yang dimiliki oleh LPEI. Selain produk pembiayaan, LPEI juga menjalankan kegiatan usaha lainnya yang mendukung pelaksanaan fasilitas-fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh LPEI, yaitu: kegiatan penjaminan risiko apabila tidak terpenuhinya kewajiban keuangan oleh eksportir yang menerima kredit modal kerja dari bank umum; jasa asuransi kepada eksportir Indonesia terhadap kerugian komersil yang mungkin dihadapi karena kegiatan ekspor yang dilakukan; serta jasa konsultasi dan pelatihan terkait pelaksanaan kegiatan ekspor dan pengelolaan usaha.

Modal Ventura Kegiatan Modal Ventura (MV) dilakukan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan Pasangan Usaha. Karakteristik pembiayaan MV ini cocok untuk digunakan pada perusahaan yang berada pada tahap awal pengembangan usaha yang biasanya mengalami kesulitan pendanaan untuk tujuan pengembangan penemuan baru, melakukan pengembangan penelitian dan rekayasa atau inisiasi alih teknologi. Jadi sangat cocok bagi pelaku usaha skala kecil, seperti umumnya pelaku usaha kerajinan, dalam merealisasikan dan mengembangkan ide usahanya, ataupun membesarkan usaha yang sudah berjalan. Di dalam aturannya, penyertaan modal dalam setiap Perusahaan Pasangan Usaha bersifat sementara dan tidak boleh melebihi jangka waktu 10 tahun. Kegiatan usaha Perusahaan modal ventura meliputi penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Namun demikian dalam pelaksanaannya, pembiayaan dengan model bagi hasil lebih mendominasi. Data OJK menyebutkan bahwa portofolio pembiayaan dengan model bagi hasil mencapai sebesar 79%. Dalam menjalankan perannya sebagai lembaga pembiayaan untuk kegiatan usaha, modal ventura masih menghadapi beberapa kendala sehingga perannya belum bisa maksimal. Berikut berapa faktor yang menjadi kendala bagi modal ventura: a. Nama lembaga pembiayaan modal ventura relatif kurang dikenal oleh pelaku usaha, khususnya UMKM di wilayah luar Jawa. b. Kesesuaian antara PMV dan PPU dalam hal manajemen atau tata kelola usaha dan target usaha sulit ditemukan. Sering terjadi adalah PPU merasa diintervensi segala sesuatunya oleh PMV dan ini bukan hal yang mudah untuk diterima. c. Tenaga profesional yang kurang memadai dari PMV sehingga belum bisa bersaing dengan lembaga keuangan lain. d. Dukungan regulasi yang belum lengkap e. Akses sumber dana jangka panjang masih sulit untuk di dapatkan. Pembiayaan modal ventura tidak hanya menyalurkan dana-dana yang berasal dari pemegang saham dan pinjaman perbankan tetapi juga ikut menyalurkan dana-dana dari program pemerintah dan perusahaan BUMN. Dana-dana program yang disalurkan oleh perusahaan modal ventura antara lain seperti dana LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) dan Dana PKBL (Program Kemitraaan Bina Lingkungan) dari PT. Bahana Artha Ventura dan LPEI (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia). Dalam survei yang dilakukan oleh Bank Dunia menemukan perusahaan modal ventura yang memiliki portofolio pembiayaan kepada pelaku usaha industri kerajinan. Namun demikian persentasenya

78


masih relatif kecil dan cenderung disalurkan kepada pelaku usaha skala menengah. Hal ini dikarenakan sumber dananya berasal dari perusahaan modal ventura sendiri yang struktur biaya modalnya kurang efisien apabila disalurkan bagi kegiatan usaha yang skalanya mikro dan kecil. Lain daripada itu model pembiayaan dengan model penyertaan saham cenderung belum bisa diterima oleh mayoritas pelaku usaha saat ini. Pelaku usaha cenderung memilih pembiayaan dengan model bagi hasil dibandingkan dengan penyertaan modal. Hal ini sangat ironi mengingat sebagian besar pelaku usaha kerajinan skala mikro dan kecil sesungguhnya memerlukan pendampingan dalam upaya memperbaiki kualitas manajemen usaha mereka. Kondisi pembiayaan modal ventura dengan menyalurkan dana program pemerintah sedikit berbeda keadaannya. Menyalurkan program dana bergulir (LPDB) milik Kementrian Koperasi & UKM serta program kemitraan (PKBL) milik BUMN membuat pembiayaan kepada kegiatan usaha skala mikro kecil menjadi sangat memungkinkan. Program LPDB dan PKBL memiliki persyaratan yang lebih longgar, suku bunga yang lebih rendah dan jangka waktu yang lebih pendek (max 5 tahun). Dalam pelaksanaannya juga tetap mayoritas pelaku usaha lebih memilih pembiayaan dengan model bagi hasil daripada penyertaan saham.

Pegadaian Lembaga Pegadaian adalah lembaga pembiayaan yang cukup banyak dikenal oleh pelaku usaha skala mikro dan kecil. Pegadaian adalah lembaga keuangan bukan bank yang kegiatannya menyalurkan dana kepada masyarakat dengan syarat adanya agunan yang diberikan oleh masyarakat dengan berlandaskan hukum gadai. Dalam rangka mendukung pengembangan kegiatan UKM menciptakan produk pembiayaan yang lebih sesuai bagi kebutuhan pelaku usaha mikro kecil. Produk tersebut adalah KCA, KREASI dan KRASIDA. Kredit Cepat Aman (KCA) adalah kredit dengan sistem gadai yang diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif. KCA ini relatif mudah diakses oleh pelaku usaha mikro, untuk mendapatkan kredit nasabah hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya. Produk KCA ini dapat memberikan pinjaman mulai dari Rp 50 ribu hingga Rp. 200 juta. Jangka waktu pinjaman adalah 4 bulan dan dapat diperpanjang kembali. Hal ini sangat cocok dengan kebutuhan pembiayaan jangka pendek pelaku usaha kerajinan. KREASI merupakan pemberian pinjaman kepada pengusaha mikro dan kecil (dalam rangka pengembangan usaha) dengan konstruksi penjaminan secara fidusia dan pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran. Sistem Fidusia berarti agunan untuk pinjaman cukup dengan BPKB sehingga kendaraan masih bisa digunakan untuk usaha. Kemudahan bagi UMKM adalah proses untuk untuk memperoleh pembiayaan relatif cukup singkat yaitu maximum 3 hari dan nilai pembiayaan yang dapat diberikan adalah Rp 3 juta hingga Rp 200 juta. KRASIDA adalah pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro dan kecil (dalam rangka pengembangan usaha) atas dasar gadai yang pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran tetap setiap bulan. Secara umum pembiayaan dari lembaga pegadaian relatif sesuai untuk mendukung kebutuhan modal kerja jangka pendek kegiatan usaha kerajinan. Persyaratan yang relatif mudah dan proses pencairan yang cepat serta jangka waktu pembiayaan yang relatif singkat cukup sesuai dengan kebutuhan UMKM. Hanya saja untuk dapat mengakses pembiayaan ini maka pelaku usaha kerajinan perlu memiliki aset seperti perhiasan, kendaraan maupun aset lainnya.

79


Lembaga Keuangan Mikro LKM merupakan sumber pembiayaan yang banyak dipilih oleh pelaku usaha skala mikro dan kecil. Hal ini sesuai dengan kebutuhan dana mereka yang tidak besar dan ketidakmampuan memberikan jaminan. Survei Bank Dunia di wilayah Yogyakarta dan Bali menjumpai beberapa pengrajin kecil yang memanfaatkan pinjaman dari LKM. Karena nilai pinjaman umumnya kecil jumlahnya maka biasanya pinjaman dari LKM hanya digunakan ketika kondisi keuangan pengrajin sudah sangat terdesak. Peraturan pemberian pinjaman menjadi lebih fleksibel ketika LKM dibentuk dan dikontrol oleh masyarakat setempat. Sayangnya, LKM yang dimodali dari saham masyarakat desa umumnya tidak dapat memberikan pinjaman dalam jumlah besar sehingga peruntukkan pinjaman lebih sering sebagai tambahan dana untuk menutup biaya operasional dibandingkan modal kerja (lihat box 5).

Box 5 Lembaga Perkreditan Desa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Singapadu merupakan lembaga keuangan yang dibentuk dari saham masyarakat desa. Modal awal diberikan oleh Gubernur Bali sejumlah Rp 10 juta. Selanjutnya, modal dikumpulkan dari simpanan harian masyarakat desa. Penggunaan kas LPD setiap bulannya adalah sebagai berikut: 60% untuk keuntungan, 20% untuk pembangunan desa, 10% untuk jasa produksi pegawai, 5% untuk dana sosial, dan 5% untuk dana pembinaan pemerintah. Masyarakat desa manapun dapat menyimpan uangnya di LPD, namun hanya masyarakat Desa Singapadu yang terdaftar secara resmilah yang dapat mengajukan pinjaman walaupun warga tersebut tidak memiliki simpanan di LPD. Maksimal jumlah pinjaman yang dapat diberikan adalah 20% dari modal yang tersedia. Jika ada warga yang memerlukan jumlah pinjaman yang lebih besar maka pinjaman dapat dipecah menggunakan dua nama pengaju pinjaman. Untuk pinjaman di bawah Rp 2 juta, dokumen yang perlu dilampirkan hanya KTP, sedangkan untuk pinjaman lebih dari itu harus memberikan jaminan yang nilainya akan disesuaikan dengan jumlah pinjaman. Besar suku bunga pinjaman juga disesuaikan berdasarkan jumlah pinjaman: < Rp 2 juta, bunga 2,5% ; Rp 2-20 juta, bunga 2% ; > Rp 20-50 juta, bunga 1,5% ; > Rp 50 juta, bunga 1,2%. Keterlambatan pembayaran akan dibawa ke dalam musyawarah desa dan mendapat sanksi dari berdasarkan hasil musyawarah tersebut. Selama LPD Desa Singapadu berdiri, sebagian besar pinjaman diajukan dengan jumlah < Rp 2 juta dan digunakan untuk kebutuhan biaya upacara adat atau biaya rumah sakit. Banyak juga pinjaman yang diajukan untuk usaha berdagang namun sedikit sekali untuk usaha kerajinan. Hal ini disebabkan karena para pengrajin umumnya memerlukan jumlah pinjaman > Rp 50 juta sebagai modal kerja mereka atau membeli aset usaha. Sumber: Hasil wawancara Tim Bank Dunia

80


4.3. Program dan kebijakan terkait jasa keuangan untuk industri kreatif Pemerintah Indonesia telah menyatakan berkomitmen kuat untuk mendukung perkembangan industri kreatif di Indonesia. Beberapa pelaku industri kreatif khususnya sektor kerajinan telah merasakan peran pemerintah dalam mendukung perkembangan usahanya. Sebanyak 60% dari total responden pelaku usaha sektor kerajinan dari skala mikro hingga skala besar menyatakan telah menerima bantuan dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Bantuan yang paling banyak diterima adalah dalam bentuk fasilitas pameran (48%), pelatihan manajerial usaha (32%), bantuan mesin dan peralatan produksi (30%), pelatihan teknis produksi (77%), dan bantuan dana hibah atau pinjaman lunak (11%). Dari seluruh responden yang menyatakan pernah menerima bantuan pemerintah, sebanyak 95% menyatakan bahwa bantuan yang diterima bermanfaat bagi perkembangan perusahaan. Sebanyak 5% merasa tidak memperoleh manfaat atas penyediaan pelatihan manajerial, hal ini dikarenakan pelaku usaha itu sendiri memiliki keterbatasa pengetahuan dan pendidikan sehingga tidak dapat memahami secara baik materi pelatihan yang diberikan dan tidak dapat mempraktikan ilmu dari kegiatan pelatihan dalam pengelolaan usahanya sehari-hari. Survei dengan pelaku usaha sektor kerajinan menemukan bahwa bentuk bantuan dan peran pemerintah yang paling dibutuhkan adalah dalam hal membuka akses pasar dan promosi (42%) salah satunya melalui bantuan fasilitas pameran, diikuti oleh bantuan dana hibah untuk modal kerja (30%) serta subsidi untuk bahan baku impor dan peran dalam menjaga stabilisasi harga bahan baku di pasar (8%). Bantuan dan peran pemerintah untuk membuka akses pasar dianggap paling penting bagi pelaku usaha sektor kerajinan karena menciptakan kepastian usaha dan memberikan dorongan untuk berkembang. Ketika pelaku usaha mengikuti pameran, manfaat yang paling banyak diterima adalah potensi untuk bertemu calon pembeli tetap baru setelah kegiatan pameran serta penjualan yang besar selama kegiatan. Setelah pelaku usaha kerajinan atau pengrajin mendapatkan kepercayaan diri akan penerimaan produknya di pasar, mereka umumnya menjadi lebih yakin dan giat untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Para pelaku usaha menyadari peranan pemerintah daerah dan pusat dalam memfasilitasi pengrajin untuk mengikuti pameran baik di tingkat daerah (kabupaten atau provinsi), nasional maupun internasional. Namun masih merasakan adanya kekurangan dalam praktiknya. Beberapa pengrajin merasa kesempatan untuk mengikuti pameran tidak diberikan secara merata ke semua, namun hanya kepada segelintir pelaku usaha atau pengrajin secara terus menerus. Secara terpisah pihak asosiasi menyatakan bahwa fasilitas pameran, khususnya ke luar negeri, memang perlu melalui tahap kurasi19 terhadap pengrajin atau pelaku usaha untuk sebelum diberikan fasilitas ke akses pameran. Menangkap pasar luar negeri, tidak hanya bergantung kepada keunikan produk yang ditawarkan tetapi juga kesiapan pelaku usaha untuk dapat memproduksi sesuai dengan kapasitas jumlah yang diminta pasar serta memenuhi standar kualitas tertentu yang diharapkan pembeli. Hal ini yang kemudian sering memberikan kesan hanya segelintir pelaku usaha atau pengrajin saja yang menikmati manfaat dari bantuan fasilitasi pameran, padahal memang karena pelaku usaha atau pengrajin terpilih adalah yang memang telah dianggap mampu.

19

Penilaian kualitas terhadap suatu hasil kerajinan.

81


Praktik di lapangan belum menemukan adanya program pembiayaan yang dikhususkan untuk industri kreatif. Secara umum kebijakan pembiayaan kepada industri kreatif merupakan bagian dari kebijakan pembiayaan kepada UMKM.

4.3.1 Kebijakan Bank Indonesia Bank Indonesia sebagai otoritas moneter memiliki tujuan tunggal yaitu mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Tujuan tersebut menghadirkan pula dua aspek penting, yaitu kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain yang tercermin pada perkembangan nilai tukar dan menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang tercermin pada laju inflasi. Inflasi yang rendah dan stabil tak dipungkiri merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Sebaliknya inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Bank indonesia terutama diarahkan untuk pertumbuhan UMKM dan sektor riil serta pengendalian inflasi. Adapun tujuan jangka pendek dari pengembangan UMKM tersebut adalah untuk mendukung ketahanan pangan dan penciptaan pusat perekonomian baru di daerah. Selanjutnya, Bank Indonesia memiliki empat strategi dalam pengembangan UMKM, yaitu: 1. Peningkatan kapasitas UMKM, yang dilakukan dengan pengembangan klaster komoditas ketahanan pangan, komoditas subsitusi impor, dan komoditas ekspor serta mendorong munculnya wirausahawan baru. 2. Peningkatan akses keuangan bagi UMKM, yang dilakukan dengan cara peningkatan elijibilitas keuangan UMKM, penguatan infrastruktur keuangan, serta melakukan fasilitasi berbagai program pemerintah yang memberikan nilai tambah. 3. Minimalisir kesenjangan informasi, yang dilakukan dengan cara penyediaan kajian/penelitian terkait UMKM, melakukan diseminasi informasi, dan pengembangan microsite UMKM yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. 4. Peningkatan koordinasi & kerja sama dengan stakeholders baik dengan pemerintah paerah, pemerintah pusat mapun lembaga internasional.

4.3.2 Kredit Program Pemerintah Pemerintah bermitra dengan Bank Indonesia untuk mendukung penyediaan kredit program. Saat ini terdapat dua jenis kredit program yang diluncurkan yaitu kredit program penjaminan pemerintah dan kredit program subsidi bunga. Kredit program penjaminan pemerintah adalah penyediaan kredit atau pembiayaan kepada UMKM yang bersumber dari dana perbankan dengan penjaminan oleh pemerintah melalui perusahaan penjamin. Jenis kredit program dengan skema ini adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) KUR adalah kredit/pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi yang tidak sedang menerima Kredit/ Pembiayaan dari Perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima Kredit Program dari Pemerintah, pada saat permohonan kredit/pembiayaan diajukan, yang dibuktikan dengan hasil Sistem Informasi Debitur dikecualikan untuk jenis KPR, KKB, Kartu Kredit dan Kredit Konsumtif lainnya. Program KUR ini lahir melalui sebuah INPRES No.6 Tahun 2007.

82


Pembiayaan KUR ditujukan untuk mendukung pengembangan sektor produktif terdiri dari dua jenis KUR yaitu KUR Mikro dengan plafond maksimal Rp. 5 juta dan KUR Retail dengan plafond maksimal Rp. 500 juta. Jangka waktu pinjaman KUR mikro maksimal adalah 3 th, adapun KUR Retail jangka waktunya mencapai 5 th. Setelah era Orde Baru berakhir, pemerintah Indonesia mengeluarkan INPRES No.6 Tahun 2007. Inti dari kebijakan Inpres ini adalah menghilangkan halangan (barrier) yang dihadapi oleh UKM dalam mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Terdapat tiga hal yang ditekankan dalam INPRES No.6 Tahun 2007 yaitu meningkatkan kapasitas UMKM terhadap sumber-sumber pembiayaan, penguatan terhadap sistem penjaminan pinjaman UMKM, dan mengoptimalkan dana lembaga keuangan non bank dalam memberdayakan UMKM. Melalui INPRES No.6 Tahun 2007, pemerintah memperkenalkan program pembiayaan UMKM yang baru yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dalam program pembiayaan KUR ini terdapat skema penjaminan dari pemerintah kepada UMKM atau Koperasi yang memiliki kegiatan usaha yang produktif dan layak usaha (feasible) tetapi belum bankable. Pada awalnya pembiayaan program KUR di desain untuk lebih melihat kepada aktivitas dan prospek usaha UMKM sebagai jaminan pembiayaan. Namun demikian, pada perjalanannya kualitas dan prospek usaha UMKM tidak dapat memenuhi standard yang diperlukan oleh industri perbankan dalam hal jaminan. Oleh karena itu, selanjutnya pemerintah mengambil inisiatif untuk memberikan garansi terhadap pembiayaan yang diberikan kepada UMKM yang feasible. Perkembangan penyaluran KUR hingga Mei 2014 menunjukkan gambaran yang cukup signifikan meskipun masih dijumpai beberapa kendala antara lain (Achmad Junaidi 2010)20: 1. Tidak semua bank pelaksana memiliki kantor atau outlet yang mudah dijangkau oleh UMKM 2. Masih banyak petugas bank yang sering meminta agunan tambahan yang berlebihan,meskipun KUR pada perinsipnya sudah dijamin oleh perusahaan penjaminan 3. Biaya transaksi kredit masih danggap terlalu tinggi terutama untuk kredit dengan pinjaman kecil-kecil 4. Ketidaksiapan UMKM untuk memenuhi persyaratan teknis perbankan 5. Keterbatasan fasilitas penjaminan yang dikaitkan dengan ketentuan gearing rasio sebesar 10 % 6. Bunga kredit KUR masih dianggap terlalu tinggi oleh kalangan UMKM 7. Penempatan dana pada SBI sering kali lebih menarik bagi bank dibandingkan dengan penyaluran kredit kepada UMKM 8. Keterbatasan jumlah dan kualitas petugas pendamping kredit /BDS/KKMB dalam membantu UMKM dalam mengakses kredit 9. Rendahnya peran serta aparat pemerintah dalam menyiapkan calon debitur KUR belum merata terdistribusikan di seluruh provinsi. Data statistik menunjukkan KUR terkonsentrasi di wilayah pulau Jawa.

Achmad Junaidi 2011. Penurunan ATMR Akan lebih Mendorong Bank Umum Dalam Menyalurkan Kredit Kepada UMKM. Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UMKM dan Koperasi Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta

20

83


Gambar 4.13 Perkembangan Pembiayaan KUR per Provinsi

Pembiayaan KUR per Provinsi Tahun 2007 - Mei 2014 (Milyar) 25,000 20,000 15,000 10,000

NAD SUMUT SUMBAR RIAU JAMBI SUMSEL BENGKULU LAMPUNG KEPRI BABEL DKI JABAR JATENG DIY JATIM BANTEN BALI NTB NTT KALBAR KALTENG KALSEL KALTIM SULUT SULTENG SULSEL SULTENGGARA GORONTALO SULBAR MALUKU MALUT PAPUA BARAT PAPUA

5,000

Sumber: OJK, diolah tim Bank Dunia

Selain program KUR yang berbasis penjaminan pemerintah, terdapat skema pembiayaan yang berbasis kepada subsidi bunga. Pendanaan berasal dari Bank Pelaksana yang disalurkan kepada usaha mikro dan kecil dengan tingkat bunga pasar, namun sebagian menjadi beban pemerintah dalam bentuk subsidi bunga. Jenis-jenis kredit program dengan skema ini yaitu: KKP-E. KPEN-RP dan KUPS. KKPE adalah Kredit investasi dan/atau modal kerja yang diberikan dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, dan diberikan melalui Kelompok Tani dan/atau Koperasi. Plafon kredit yang diberikan berada dalam kisaran Rp. 50 juta – Rp. 500 juta. Dengan suku bunga pinjaman LPS + 6% per tahun. Peran pemerintah dalam hal ini adalah: 1. Kementerian Keuangan: menyediakan dana APBN untuk subsidi bunga, menunjuk Bank Pelaksana, persetujuan plafon KKPE masing-masing Bank 2. Mentan: membina dan mengendalikan program 3. Gubernur: membina dan mengendalikan program 4. Bupati/Walikota: pembinaan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi 5. Dinas Teknis: mengkoordinir, memonitor, mengevaluasi penyaluran dan pemanfaatan KKPE, menginventarisasi kelompok tani yang memerlukan KKPE, membimbing kelompok tani dalam menyusun RDKK, menandatangani dan bertanggungjawab atas kebenaran RDKK Kelompok Tani, membimbing dan memantau kelompok tani KPEN-RP adalah Kredit yang diberikan dalam rangka mendukung program pengembangan tanaman bahan baku bahan bakar nabati dan Program Revitalisasi Pertanian. Plafon kredit yang diberikan berada dalam kisaran Rp. 50 juta – Rp. 500 juta. Dengan suku bunga pinjaman LPS + 6% per tahun. Adapun KUPS adalah Kredit yang diberikan kepada bank pelaksana kepada Pelaku Usaha Pembibitan Sapi. Plafond kredit maksimal Rp. 66.315.000.000,00 per pelaku usaha (perusahaan pembibitan,

84


koperasi, kelompok/gabungan kelompok peternak). Suku bunga yang diberlakukan adalah Suku bunga LPS + 6%. Jangka waktu maksimal 6 tahun21.

4.3.3 Program Dana Bergulir Dana Bergulir Selain mengembangkan kredit program subsidi bunga dan penjaminan, pemerintah juga mengembangkan program dana bergulir. Dana bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya yang berada dibawah pembinaan Kementerian Negara/Lembaga. Program dana bergulir ini dipayungi oleh sebuah Permenkeu Nomor 218/PMK.5/2009. Program ini diarahkan untuk memperluas kesempatan kepada Koperasi, UKM, dan Usaha lainnya untuk memperoleh perkuatan modal serta mempercepat penyaluran dana bergulir yang dikelola oleh: Badan Layanan Umum (BLU), BLUD, Bank dan LKBB. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa sumber dana untuk program dana bergulir ini dialokasikan dari APBN. Pengeluaran untuk Dana Bergulir dialokasikan pada Pembiayaan di DIPA Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan atau bagian anggaran lain yang dikuasai oleh Bendahara Umum Negara. Selanjutnya, Bendahara Umum Negara dapat menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kementerian/Lembaga yang mempunyai program atau kegiatan Dana Bergulir. Selanjutnya oleh Satker masing-masing Kementerian atau Lembaga dana akan disalurkan/ dipinjamkan kepada masyarakat/kelompok masyarakat. Dana yang sudah digulirkan ini akan ditagih kembali dengan atau tanpa nilai tambah, dan digulirkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat (revolving fund). Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) yang merupakan satuan kerja Kementerian Koperasi dan UKM telah menyalurkan dana bergulir pembiayaan kepada koperasi dan UKM sebesar Rp. 3,6 triliun. Sejak awal 2008 hingga Juli 2013, LPDB-KUMKM telah menyalurkan sebesar Rp. 3,6 triliun ke kurang lebih 2.518 mitra di seluruh Indonesia. Non Performing loan (NPL) LPDB-KUMKM sampai 31 Desember 2013 berfluktuasi di kisaran 0,01% - 0,04%, jauh di bawah toleransi sebesar 15% yang ditetapkan dalam rencana bisnis dan anggaran tahun 2013.

PNPM Mandiri Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri merupakan program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri adalah kelanjutan dan perbaikan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang kemudian menjadi PNPM Mandiri Perdesaan dan Program Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang kemudian menjadi PNPM Mandiri Perkotaan. Tujuan PNPM Mandiri adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri dengan cara menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat baik secara

21

Sumber: http://www.bi.go.id/id/umkm/kredit/skim

85


individu maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian serta kesejahteraan hidup dengan memanfaatkan potensi ekonomi dan sosial yang mereka miliki melalui proses pembangunan secara mandiri. Secara khusus terdapat upaya untuk memberdayakan usaha mikro dan kecil melalui penyediaan sumberdaya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Dalam pelaksanaannya bantuan dana bergulir ini lebih memberikan perhatian kepada kelompok perempuan untuk memanfaatkan dana bergulir ini. Dana bergulir adalah seluruh dana program dan bersifat pinjaman dari unit pengelola kegiatan/keuangan yang digunakan oleh masyarakat yang disalurkan melalui kelompok-kelompok masyarakat, kemudian dana tersebut tidak habis begitu saja tetapi diputar kembali untuk memberdayakan masyarakat. Sedangkan jenis kelompok sasaran dalam kegiatan dana bergulir adalah: 1. Kelompok Simpan Pinjam (KSP): adalah kelompok yang mempunyai kegiatan pengelolaan simpanan dan pinjaman dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota Rumah Tangga Miskin (RTM), 2. Kelompok Usaha Bersama (KUB): adalah kelompok yang mempunyai kegiatan usaha yang dikelola secara bersama oleh anggota kelompok, dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota RTM, 3. Kelompok Aneka Usaha: adalah kelompok yang anggotanya termasuk RTM serta mempunyai usaha yang dikelola secara individual oleh anggota. Plafon dana bergulir dan bunga pinjaman program ini bervariasi, bergantung pada jenisnya. Bunga pinjaman kisaran 1,5% - 2% per bulan; tanpa jaminan.

4.3.4 Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Perusahaan BUMN Salah satu sumber pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil di berbagai daerah adalah pinjaman modal yang bersumber dari program kemitraan yang dijalankan oleh perusahan-perusahaan BUMN. Program kemitraan ini merupakan amanat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No 5 Tahun 2007 Tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan. Salah satu contoh program kemitraan sudah dijalankan oleh PT Pupuk Kaltim (lihat box 6).

Box 6 Program Kemitraan PT Pupuk Kaltim Program yang dijalankan khusus di wilayah Kalimantan ini pada tahun 2013 memiliki mitra binaan sebanyak kurang lebih 26.000 UKM dan sebagian besar yang bergerak di sektor perdagangan. UKM sektor kerajinan yang menjadi mitra binaan kurang lebih sebanyak 20% dari seluruh UKM mitra binaan PT Pupuk Kaltim. Kriteria usaha kecil dan menengah yang dapat menjadi mitra binaan PT Pupuk Kaltim adalah sesuai dengan aturan kriteria yang tertuang di dalam Permen BUMN No 5/ 2007, namun dalam pelaksanaannya PT Pupuk Kaltim menambahkan beberapa kriteria tambahan antara lain harus memiliki agunan. Persyaratan agunan bukan merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi, namun

86


tambahan kriteria ini diperlukan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dari pelaku usaha mikro dan kecil terhadap kewajiban pinjaman yang dimilikinya serta meningkatkan kehati-hatian pelaku usaha dalam menggunakan dana pinjaman yang diperoleh untuk kegiatan usaha. Dalam pelaksaan program kemitraan, PT Pupuk Kaltim tidak melihat kemampuan manajerial perusahaan sebagai syarat utama kesuksesan pelaku usaha memperoleh pembiayaan dari Program Kemitraan Pupuk Kaltim. Hal ini dikarenakan program pelatihan dan pendidikan manajerial usaha, pengelolaan keuangan, dan keahlian pemasaran menjadi bagian dari program kemitraan yang nantinya akan diberikan kepada pelaku usaha dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan penjualan. Bentuk program kemitraan yang dijalankan oleh PT Pupuk Kaltim yaitu meliputi bantuan permodalan dalam bentuk pinjaman lunak serta program pembinaan yang dimaksud oleh Permen BUMN sebagai beban pembinaan. Biaya untuk program pembinaan dialokasikan sebesar 20% dari keseluruhan dana Program Kemitraan yang dijalankan oleh PT Pupuk Kaltim. Program kemitraan diluar pinjaman modal yang dijalankan PT Pupuk Kaltim difokuskan kedalam tiga tujuan utama yaitu peningkatan teknis produksi, peningkatan kemampuan manajerial dan peningkatan pemasaran. Bentuk bantuan yang diberikan antara lain bantuan peralatan dan mesin produksi, pelatihan teknik produksi, pelatihan untuk peningkatan kemampuan manajerial, dan fasilitas pameran serta pemasaran hasil produksi. Sumber: hasil wawancara tim Bank Dunia

Target dari program kemitraan ini adalah usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- tidak termasuk tanah, bangunan, dan tempat usaha dan memiliki omset penjualan tahunan paling banyak Rp. 1 Miliar. Persyaratan lainnya dari usaha kecil yang menjadi target program adalah: 1. Usaha kecil yang dimaksud bukan merupakan anak perusahaan atau dikuasai oleh usaha menengah dan besar 2. Berbentuk usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi 3. Mempunyai potensi usaha untuk berkembang 4. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 tahun, dan 5. Belum memenuhi persyaratan untuk mengakses pembiayaan ke perbankan Berdasarkan aturan yang tertuang dalam Permen BUMN No 5/2007, sumber dana untuk program kemitraan ini adalah berasal dari: 1. Penyisihan laba perusahaan setelah pajak maksimal sebesar 2% 2. Jasa administrasi pinjaman atau marjin atau bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional 3. Pelimpahan dana program kemitraan dari BUMN lain. Sesuai dengan aturan yang ditetapkan, dana dari program kemitraan diberikan dalam beberapa bentuk, yaitu pinjaman modal kerja dan investasi untuk meningkatkan produktivitas dan penjualan usaha, pinjaman khusus yang bersifat jangka pendek dan tambahan untuk memenuhi pesanan pembelian, serta beban pembinaan yaitu pembiayaan dalam bentuk bantuan pemasaran, promosi, pelatihan, pendidikan, dan penelitian yang berkaitan untuk membantu pengembangan usaha dari mitra binaan. Bunga pinjaman yang disalurkan kepada usaha kecil dan mikro melalui Program Kemitraan adalah sebesar 0,5% per bulan atau 6 % per tahun. Tingkat suku bunga ini dapat dikatakan lebih rendah

87


daripada suku bunga pinjaman dari bank dengan bentuk pinjaman/kredit dengan skema komersial maupun pinjaman bersubsidi seperti KUR. Tingkat suku bunga ini juga lebih rendah dibandingkan suku bunga pinjaman dari modal ventura, lembaga keuangan mikro dan koperasi. Sumber pembiayaan usaha dari Program Kemitraan BUMN memang merupakan preferensi utama dari pengrajin atau pelaku usaha skala mikro dan kecil, karena selain tingkat suku bunga pinjaman yang rendah, pelaku usaha dan pengrajin juga mendapatkan fasilitas pameran dan pendidikan serta pelatihan yang difasilitasi oleh perusahaan BUMN mitra.

4.3.5 Program Klaster dan OVOP Program One Village One Product (OVOP) adalah suatu program berbasis pembangunan masyarakat. OVOP merupakan suatu pendekatan pengembangan potensi daerah di satu wilayah untuk menghasilkan produk yang mampu bersaing di pasar global, dengan tetap memiliki ciri khas keunikan karakteristik dari daerah tersebut. Produk yang dihasilkan adalah produk yang memanfaatkan sumber daya lokal, baik sumber daya alam, maupun sumber daya manusia. Secara spesifik tujuan dari program OVOP adalah untuk: 1. Mengembangkan komoditas unggulan daerah yang memiliki potensi pemasaran lokal maupun internasional 2. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas serta nilai tambah produk agar mampu bersaing dengan produk dari luar negeri (impor) 3. Meningkatkan pendapatan masyarakat Penerapan OVOP di Indonesia dilaksanakan pada awalnya oleh Kementerian Perindustrian pada tahun 2008 untuk mengembangkan potensi industri kecil dan menengah pada berbagai sektor termasuk diantaranya sektor kerajinan. Semenjak tahun 2010 OVOP juga diadopsi oleh Kementerian Koperasi dan UMKM untuk mengembangkan UMKM. Kegiatan yang menonjol dalam program OVOP adalah: 1. Pendampingan kepada pelaku usaha dalam hal b. Pendampingan desain c. Pendampingan teknis produksi/pengolahan d. Pendampingan pra pameran dan setelah pameran 2. Peningkatan akses pasar melalui temu bisnis dan promosi produk baik di pasar lokal maupun internasional Pendampingan teknis difasilitasi oleh pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak (asosiasi usaha, lembaga pendidikan, LSM dll) mendatangkan tenaga ahli untuk mendampingi pelaku usaha memperbaiki produksi dan pemasaran dari usahanya. Dalam program OVOP persentase dukungan pembiayaan relatif kecil mengingat yang diharapkan adalah komitmen dari pelaku usaha sendiri untuk mendanai kegiatannya. Apabila selanjutnya terdapat komponen dukungan dana dari pemerintah maka sifatnya menghubungkan pelaku usaha yang sudah masuk program OVOP dengan program pemerintah lainnya seperti KUR ataupun program dana bergulir ataupun biaya subsidi saat menjalankan pameran. Di dalam praktik pelaksanaannya program OVOP di Indonesia diawali dengan seleksi usaha dan pelaku usaha yang memiliki produk yang baik serta memiliki komitmen yang tinggi untuk maju serta memiliki kreativitas desain yang menonjol. Pelaku usaha diberikan pelatihan teknis dari ahli desain produk untuk mengembangkan produknya dengan berbagai bahan baku yang tersedia secara lokal. Selanjutnya pelaku usaha didampingi dalam proses produksi dan setelah produk hasil

88


pengembangan desain baru selesai, para pelaku usaha ini dibantu untuk bisa mengikuti pameran di luar negeri. Sepulang dari pameran para pelaku usaha ini juga mendapatkan pendampingan bagaimana untuk menangani pesanan dari pembeli di luar negeri. Dalam program OVOP ini pemerintah hanya memberikan fasilitasi informasi pasar dan tenaga ahli desain, produksi dan pemasaran serta sedikit dana stimulan kepada pelaku usaha yang terpilih pada saat mengikuti pameran di luar negeri. Selebihnya para pelaku usaha sendiri yang wajib membiayai seluruh pengeluarannya. Hambatan bagi program OVOP di Indonesia adalah 1. Lemahnya koordinasi antara stakeholder (lintas pelaku) 2. Kurangnya kesadaran masyarakat akan potensi ekonomi yang ada di daerahnya 3. Kurang memadainya dukungan dana pemerintah pusat maupun daerah Selain pendekatan OVOP yang sedang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM, pendekatan klaster industri juga menjadi pendekatan yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mengembangkan industrinya. Pendekatan klaster mempunyai manfaat berupa efisiensi kolektif dan kerja sama kegiatan. Kerja sama tersebut dalam hal pembelian bahan baku, pemasaran, produk bersama, menikmati jasa-jasa pihak ketiga. Disamping juga bermanfaat dalam penekanan biaya transaksi dan tumbuhnya kewirausahaan melalui proses saling tukar informasi, saling membandingkan pekerjaan dan sebagainya. Kebijakan pengembangan klaster di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 2000 melalui PROPENAS (Program Pembangunan Nasional) tahun 2000-2004, pendekatan klaster industri dituangkan secara eksplisit dalam dokumen PROPENAS tersebut. Saat ini beberapa institusi pemerintah pusat juga mengembangkan klaster, yaitu: 1. Badan Perencanan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), berinisiasi terhadap proyek Pengentasan Kemiskinan sebagai upaya untuk meningkatkan keterkaitan desa dan kota di suatu provinsi ataupun kabupaten yang dipilih. 2. Departemen Perindustrian dan Perdagangan, pendekatan klaster tertuang dalam kebijakan pembangunan industri jangka panjang diarahkan untuk pembentukan industri klaster dengan memperkuat industri-industri yang terdapat dalam mata rantai (value chain) yang mendorong keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif. Sehubungan dengan itu, kebijakan dasar yang menjadi perhatian adalah membentuk hubungan antara industri pendukung dan terkait di bagian hulu maupun di hilir. 3. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM), menggunakan pendekatan klaster sebagai kebijakan pemberdayaan UKM yang meliputi program pengembangan sentra/klaster UMKM, fasilitas penguatan lembaga bantuan pengembangan bisnis (BDS), dan pemberian modal awal padanan (MAP). Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja UMKM, peningkatan lapangan kerja, serta peningkatan pendapatan masyarakat. Dan yang disediakan sebesar Rp.200 juta yang disalurkan melalui koperasi atau unit simpan pinjam. Lebih jauh lagi, Peraturan Presiden No. 28 tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional diterapkan dalam 35 peta panduan pengembangan klaster industri prioritas yang terbagi menjadi 6 buku. Untuk industri kreatif, hal ini secara spesifik dituangkan dalam buku 5 untuk kelompok klaster industri penunjang industri kreatif dan industri kreatif yang terbagi atas 1) klaster industri perangkat lunak dan konten multimedia; 2) klaster industri fesyen; dan 3) klaster industri kerajinan dan barang seni. Peta panduan pengembangan klaster industri kerajinan dan barang seni kemudian dituangkan di dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 132/M-IND/PER/10/2009.

89


Pembentukan klaster industri kreatif dimaksudkan untuk memudahkan pembinaan maupun mempermudah pengrajin dalam memasarkan produknya. Beberapa lokasi sentra industri kreatif yang ingin dikembangkan meliputi Bali, Bandung, Yogyakarta, Jakarta, dan Sumatera Barat. Kemenparekraf secara khusus berinisiatif untuk meluncurkan program pengembangan sentra kreatif batik (SKB) guna melestarikan dan mengembangkan ekonomi kreatif batik, baik dari sisi kebijakan maupun terapan operasional. Proyek percontohan SKB telah diterapkan di 5 daerah yang memiliki keragaman budaya batik seperti kabupaten Pacitan (provinsi Jawa Timur), kabupaten Batang (provinsi Jawa Tengah), kabupaten Magelang (provinsi Jawa Tengah), kabupaten Toraja Utara (provinsi Sulawesi Selatan), dan kabupaten Manggarai Barat (provinsi Nusa Tenggara Timur). Dari sisi pihak swasta, Bank BNI secara aktif mendorong berdirinya sentra-sentra industri kreatif melalui program Kampoeng BNI sebagai bagian dari CSR yang bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penyaluran kredit lunak dengan sistem klaster yang dilakukan di beberapa daerah. Beberapa contohnya meliputi Kampoeng BNI Tenun Silungkang Sawahlunto, Kampoeng BNI Kain Ulos Samosir Sumatera Utara, Kampoeng BNI Kain Tapis Lampung Selatan, dan Kampoeng BNI Tenun Pandai Sikek Bukittinggi. Saat ini BNI telah mengembangkan 27 Kampoeng BNI di seluruh Indonesia dengan total pembiayaan usaha sebesar Rp 31,49 miliar dengan 1.654 mitra yang dibiayai.22

4.4 Contoh Alternatif Pembiayaan Industri Kerajinan 1. Creative Industry Finance - Inggris2324 Creative Industry Finance adalah inisiatif Arts Council England (yang didanai oleh Departemen Budaya, Media, dan Olahraga) yang dikelola oleh Creative United, dan menawarkan bantuan pengembangan usaha dan akses jasa keuangan bagi usaha industri kreatif. Dalam periode pilot 2 tahun berjalan, program ini telah membantu 400 usaha industri kreatif melalui 1900 jam one-to-one bantuan konsultasi usaha secara gratis, menyediakan £876,000 (Rp.17 Miliar)25 pinjaman keuangan dari dana sendiri, serta £540,000 (Rp. 10,5 Miliar) pinjaman keuangan dari sumber lainnya. Program ini berusaha untuk membantu sekitar 1.000 usaha kreatif di seluruh Inggris di tahun pertamanya, dimana 200-250 diusahakan untuk “naik kelas” dan berlanjut untuk mendapatkan pinjaman dari salah satu mitra penyedia keuangan. Tujuan dari program ini meliputi: 1) pemberian akses jasa keuangan, peningkatan kemampuan usaha dan pemasaran, serta peningkatan riwayat keuangan dan pinjaman UMKM kreatif; 2) membuktikan secara nasional jika pinjaman keuangan kepada sektor industri kreatif dapat menjadi alternatif dari hibah (CSR) yang layak secara komersial; 3) membentuk jaringan penasehat bisnis yang kredibel untuk membantu program ini dan UMKM kreatif untuk mengajukan proposal usaha kepada penyedia jasa keuangan; dan 4) meningkatkan terciptanya usaha dan sumber daya kreatif yang sukses. Persyaratan eligibilitas yang diinginkan meliputi: 1) telah memiliki riwayat usaha Minimal 18 bulan; 2) beroperasi di Inggris; 3) masuk kedalam salah satu sektor industri kreatif. Secara prinsip, setiap usaha yang berniat untuk mendaftar ke dalam progam ini diwajibkan untuk dapat mendemonstrasikan bahwa mereka memiliki: 1) rencana/tujuan pengembangan usaha yang jelas; 2) penghasilan usaha; dan 3) komitmen terhadap penggunaan pinjaman secara bertanggung jawab untuk mengembangkan pertumbuhan bisnisnya.

Sumber: http://www.bni.co.id/Portals/0/Hub-inv/130714_Rilis_Festival_Creative.pdf Sumber: http://www.creativeindustryfinance.org.uk/guidance 24 Semua nilai uang dalam poundsterling di konversi dengan pembulatan keatas menggunakan: https://finance.yahoo.com/currency-converter. Nilai tukar 25 AGustus 2014: 1GBP = Rp 19431.1971. 22 23

90


Secara spesifik, program ini mengharapkan setiap pelamar untuk dapat menyediakan dokumen detail usahanya seperti deskripsi usaha dan industrinya, analisis SWOT, analisis kompetitor, analisis pasar, strategi pemasaran dan penjualan, profil manajemen, serta rencana keuangan. Laporan keuangan tahun sebelumnya serta proyeksi tahun berikutnya juga termasuk ke dalam dokumen yang dibutuhkan. Setelah lolos dari proses review, usaha kreatif akan memperoleh bantuan secara gratis dari program untuk menyusun proposal pinjaman hingga mendapatkan pinjaman dari salah satu partner penyedia jasa keuangan yang memberikan penawaran terbaik. Secara bertahap, program akan membantu usaha kreatif untuk dapat: 1) mengidentifikasi kebutuhan dan peluang usahanya; 2) mengerti dan dapat menjelaskan secara baik rencana bisnis serta proyeksi keuangannya; 3) memahami ketersediaan berbagai pilihan keuangan yang dapat dimanfaatkan. Program juga menyediakan referensi bagi usaha kreatif terpilih untuk memudahkan mereka dalam mendapatkan pinjaman dari mitra institusi keuangan. Nilai pinjaman berkisar diantara £2,500 – £15 juta (Rp. 48.6 Juta – Rp. 291.5 Miliar), bergantung pada status hukum usaha dan tujuan pinjaman. Suku bunga pinjaman umumnya berada di kisaran 10 – 14% dengan tenor antara 1 hingga 7 tahun (atau lebih pendek, pada kasus-kasus tertentu). Pinjaman dapat digunakan untuk menutupi pengeluaran modal kerja atau modal tetap; menambah staf baru; mengakuisi lokasi/tempat baru; pembelian bahan baku usaha; pembelian peralatan; pemasaran; dan pelatihan atau pengembangan kemampuan staf. Partner pemberi pinjaman untuk saat ini meliputi CDFA, Big Issue Invest, East London Small Business Centre, Fredericks Foundation, Hitachi Capital UK, The Key Fund, dan Triodos Bank.

2. Creative New Zealand – Selandia Baru2627 Creative New Zealand merupakan badan nasional yang bertugas untuk mengembangkan, melakukan investasi, dan advokasi terkait seni. Badan ini dibiayai oleh New Zealand Lottery Grants Board dan Ministry of Culture and Heritage. Bentuk kesenian yang didukung oleh badan ini meliputi kerajinan, tarian, seni daerah, teater, seni visual, literatur, musik, dan seni rupa. Organisasi ini menyediakan beberapa tipe pembiayaan seperti: a. Quick response and arts grants. Tipe pembiayaan ini didedikasikan bagi program/proyek yang dapat diselesaikan dalam satu tahun setelah hibah disetujui. Jenis kesenian dan bentuk program yang dibantu amat fleksible untuk kedua hibah ini. Secara spesifik, pembiayaan ini tersedia dalam 3 periode berbeda setiap tahunnya, dengan proses evaluasi proposal sekitar 6 minggu, dan jumlah bantuan hingga $7,500 (Rp. 87.855.000). Arts grants hanya tersedia dalam 2 periode berbeda per tahun, dengan proses evaluasi proposal sekitar 12 minggu, dan jumlah bantuan hingga $65,000 (Rp. 761.410.000). b. Investment programs. Arts Development dan Arts Leadership menyediakan dana berkelanjutan hingga beberapa tahun kepada seniman, praktisi seni, dan organisasi seni untuk menunjang kelangsungan aktivitas dan infrastruktur program mereka hingga beberapa tahun ke depan. Arts development lebih fokus pada pengembangan program/aktivitas yang tersedia satu tahun sekali, dengan proses evaluasi proposal sekitar tiga bulan, durasi bantuan antara 1-3 tahun, serta jumlah bantuan yang bergantung pada aplikasi yang diajukan. Arts leadership lebih fokus pada pengembangan personal, ketersediaannya bergantung pada kebutuhan (tidak tentu dan lebih

Sumber: http://www.creativenz.govt.nz/en/getting-funded Semua nilai uang dalam USD di konversi dengan pembulatan keatas menggunakan: https://finance.yahoo.com/currency-converter. Nilai tukar 25 AGustus 2014: 1USD = Rp 11,714. 26 27

91


ketat persyaratannya), proses evaluasi sekitar 3 bulan, dengan durasi bantuan 2-5 tahun, serta jumlah bantuan yang bergantung pada aplikasi dan aturan internal terkait bantuan. c. Residencies, fellowships and awards. Creative New Zealand bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk menyediakan peluang bagi para seniman untuk memperoleh beasiswa (secara utuh ataupun parsial), serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam program residensi baik secara domestik maupun internasional. Program residensi merupakan peluang unik bagi seniman untuk dapat berinteraksi dengan berbagai macan seniman dari berbagai disiplin ilmu, mencari ide-ide dan kreasi baru, memperoleh mentoring, bahan baku baru serta memperluas jaringan. Program ini umumnya dilakukan dalam durasi antara 1-3 bulan, dengan bergabung kepada komunitaskomunitas yang sudah ada atau bahkan membentuk komunitas baru setelah program selesai. d. Community arts. Program Community Arts merupakan hasil kerja sama Creative New Zealand dengan pemerintah kota dan kabupaten di Selandia Baru untuk mendukung aktivitias komunitas seni di tingkat lokal. Proses aplikasi dan distribusi bantuan umumnya harus dilakukan melalui pemerintah kota/kabupaten. Pilihan lainnya adalah dengan mengakses program quick response and arts grants. e. Toi Ake and Tohunga/Tukunga. Toi Ake merupakan program bantuan yang ditujukan bagi pelestarian seni dan budaya suku Maori. Program ini tersedia 2 kali dalam satu tahun. Tohunga/ Tukunga merupakan program bantuan dengan tujuan yang sama dengan Toi Ake, namun lebih dikhususkan bagi Tohunga (ahli seni/master suku Maori). Program bersifat mentoring antara tohunga ke tohunga yang lain (misal seni pahat dengan seni tato/astronomi/linguistic) atau kepada calon tohunga. f. International opportunities. Program ini bertujuan untuk membantu seniman di Selandia Baru untuk mengakses serta memperoleh kesuksesan di pasar dan eksibisi international. Program ini fokus kepada pengembangan keahlian dan kemampuan seniman untuk dapat membentuk basis pasar internasional, mempresentasikan produk/keahliannya secara internasional, melakukan program pertukaran budaya, serta berpartisipasi di berbagai event internasional. Secara spesifik seniman yang akan “diorbitkan” diharapkan untuk memenuhi kriteria berikut: merupakan artis profesional; memiliki track record di bidang seni yang digeluti; memiliki hasil karya yang sudah dikenal/dipentaskan/dipublikasikan di Selandia Baru; dan sudah siap untuk masuk ke pentas internasional. g. Earthquake recovery grants. Ditujukan untuk mendukung seniman dan organisasi seni yang akan melakukan program/proyek yang dapat membantu proses rekonstruksi kota yang hancur terkena gempa. h. Other sources of funding. Creative New Zealand juga bekerja sama dengan organisasi-organisasi lain untuk memberikan bantuan kepada seniman lokal, seperti: Arts alive merupakan progam dana bantuan untuk mendukung dan mengembangkan seni pertunjukan professional di Auckland; Asia New Zealand Foundation mengelola program hibah bagi program pertukaran budaya dan residensi; AMP scholarship merupakan program beasiswa bagi seniman dan calon seniman untuk mengembangkan bakatnya secara akademik; The Big Idea memiliki fokus untuk membantu praktisi, organisasi, dan usaha di sekor kreatif untuk memperoleh sumber daya guna mendukung kesinambungan organisasi/usahanya; crowdfunding websites, Boosted.org, PledgeMe, Indiegogo, dan situs internasional seperti kickstarter, snoball. Selain itu, institusi ini juga bekerja sama dengan kementerian dalam negeri, pemerintah kota dan kabupaten, serta kementerian terkait lainnya.

92


3. MyCreative Ventures - Malaysia28 MyCreative merupakan lembaga investasi pemerintah yang didirikan oleh pemerintah Malaysia di tahun 2012 yang didedikasikan untuk memacu pertumbuhan industri kreatif di Malaysia melalui pendanaan strategis dan inovatif dalam bentuk saham atau surat utang. Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik industri kreatif yang diukur dari banyaknya penciptaan lapangan kerja; meningkatkan kontribusi industri kreatif secara signifikan kepada PDB Negara; dan meningkatkan status industri kreatif melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan dampak sosial. Kelompok sasaran program ini adalah usaha kreatif baru (start-up) dan mapan yang didirikan di Malaysia dengan modal Minimal RM 20,00029 (Rp. 74.082.975) dan sahamnya dimiliki secara mayoritas oleh warga negara Malaysia. Usaha dimaksud harus berada dalam kriteria industri kreatif yang diatur oleh Kementerian Informasi, Komunikasi, dan Budaya seperti: 1) seni visual (cth. Lukisan, patung); 2) seni pertunjukan (cth. teater, tarian); 3) musik (studio rekaman, akademi musik); 4) sastra (cth. penerbitan buku); 5) penciptaan konten (cth. konten sinema dan televisi); 6) fesyen dan desain (cth. akademi fesyen dan adibusana); dan 7) tradisional dan seni budaya (cth. songket dan kerajinan). Aplikasi proposal bisnis yang diajukan harus menjelaskan konsep/ide usaha; layanan/jasa/produk yang ditawarkan; target pasar dan nilai tawar lainnya; serta proyeksi keuangan yang dapat merinci minimal 5 tahun ke depan untuk arus kas, keuntungan dan kerugian, dan menyoroti kapan usaha akan menjadi usaha yang menguntungkan dan dapat mengembalikan dana investasi yang dikucurkan. Selain itu, pelamar juga wajib untuk menyerahkan informasi terkait penerimaan dana masa lalu (baik hibah maupun pinjaman), informasi riwayat kredit, serta klarifikasi profil latar belakang sesuai yang diatur oleh program ini. Suku bunga yang ditawarkan akan bergantung pada analisa risiko dari proposal yang diajukan dan nilainya bisa beragam antara satu dengan lainnya. Walaupun bentuknya bisa berbeda antara satu kasus dengan yang lainnya, program mengharapkan usaha kreatif dapat mulai memperoleh keuntungan dan mulai mencicil pembayaran utang setelah 1-2 tahun dari distribusi pinjaman. Jika metode yang dipilih adalah kepemilikan saham, tetap akan ada batasan Maksimal kepemilikan yang akan bergantung pada struktur modal pelamar dan kondisi kasus per kasus. Untuk keperluan pemerintahan, ada kemungkinan klausul syarat dan ketentuan yang memungkinkan MyCreative untuk memiliki perwakilan di dewan direksi pelamar atau akses ke rapat direksi sebagai undangan atau kepada risalah rapat dari pertemuan tersebut. MaGIC, Malaysian Global Innovation & Creativity Centre bertujuan untuk mengubah Malaysia menjadi negara kewirausahaan yang dinamis dengan memfasilitasi pengusaha domestik dan internasional untuk memulai dan mengembangkan usahanya. MaGIC dirancang untuk menjadi pusat one-stop shop bagi para calon pengusaha, mulai dari memperoleh pendanaan dari perbankan atau modal ventura; penyediaan inkubator untuk mengembangkan proyek produk/jasa start-up mereka; pendaftaran hak intelektual properti; pelatihan serta mentoring. Melalui fasilitas infrastruktur yang dimiliki, MaGIC berusaha untuk menarik dan menghubungkan pengusaha kreatif lokal dan internasional yang memungkinkan terciptanya perputaran ide, konsultasi, fasilitasi, inkubasi, dan linkage keuangan.

Sumber http://www.mycreative.com.my/index.php/what-is-mycreative-ventures dan http://www.mymagic.com.my/faq.html Di konversi dengan pembulatan keatas menggunakan: https://finance.yahoo.com/currency-converter. Nilai tukar 25 AGustus 2014: 1 RM = Rp. 3,704.1487. 28 29

93


Selain MyCreative dan MaGIC, Malaysia melalui Departemen Keuangan juga memiliki program yang bernama 1MET yang bertujuan untuk menginspirasi, mengkatalisasi, dan mengembangkan generasi pengusaha muda berikutnya yang akan mampu mencapai kesuksesan dengan usahanya masingmasing. 1MET sering mengadakan boot camps dengan tujuan untuk memperkenalkan konsepkonsep utama kewirausahaan dan penciptaan usaha untuk membangun dan menginspirasi calon pengusaha/pengusaha. Dalam boot camp tersebut peserta akan diperkenalkan dengan nilai-nilai utama kewirausahaan, jenis-jenis peluang yang tersedia, risiko serta bentuk model bisnis. Peserta juga akan dikenalkan kepada berbagai program pemerintah dan dana pengembangan kewirausahaan yang tersedia guna menunjang kesuksesan mereka. Hingga saat ini lebih dari 7,000 pengusaha muda yang sudah bergabung ke dalam program 1MET.

4. Crowdfunding – Indonesian Creative Community – Indonesia30 Crowdfunding merupakan sebuah praktik pendanaan proyek atau usaha dengan mengumpulkan kontribusi finansial (uang) dari banyak orang dengan memanfaatkan teknologi internet. Model ini merupakan kolaborasi 3 pihak, sang penggagas ide, individu atau sekelompok orang yang mendukung ide tersebut (secara finansial), dan platform atau penyedia layanan web based, guna merealisasikan ide tersebut. Crowdfunding telah menjadi metode alternatif yang semakin meningkat populeritasnya di kalangan usaha atau proyek kreatif untuk memperoleh pendanaan langsung dari individu atau sekelompok orang tanpa melalui penyedia layanan jasa keuangan. Setiap individu yang tertarik akan proposal yang diajukan memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan kontribusi finansial sesuai dengan nilai yang mereka anggap pantas. Setiap proposal yang ditawarkan memiliki target nilai finansial tertentu untuk mewujudkan idenya secara terbuka di platform yang tersedia. Hingga saat ini umumnya ada 3 tipe crowdfunding yang sering digunakan, walau implementasinya bergantung pada regulasi yang diterapkan di negara masing-masing. a. Reward-based crowdfunding: pengusaha kreatif menawarkan konsep/produk/layanan usaha tanpa menawarkan hak kepemilikan atas sumbangan yang diberikan publik. Bentuk balas jasa yang diberikan kepada penyumbang umumnya berbentuk diskon voucher, CD pra-rilis, software gratis, atau produk lainnya. b. Equity-based crowdfunding: pengusaha kreatif menawarkan hak kepemilikan dalam bentuk saham sebagai imbal balas dari sumbangan yang diberikan publik. c. Debt-based crowfunding: bergantung pada regulasi di suatu negara, pengusaha kreatif menawarkan imbal balas berupa keuntungan finansial tertentu atas sumbangan yang diberikan publik. Di kalangan internasional, beberapa situs crowdfunding yang dianggap sudah mapan dan terpercaya serta menjadi tumpuan pengusaha kreatif meliputi: gofundme, kickstarter, indiegogo, youcaring, causes, giveforward, patreon, crowdrise, fundly, dan firstgiving. Di Indonesia sendiri, konsep serupa dapat ditemui di: wujudkan.com; kitabisa.co.id, modal.in, gagas.web.id, patungan.net, dan bursaide.n

30 Sumber: 1) http://gov.indonesiakreatif.net/financials/mengenal-crowdfunding/ 2) http://wujudkan.com/ 3) http://ekonomi.kompasiana.com/ moneter/2014/06/25/mengenal-crowdfunding-indonesia-669285.html

94

BAB V - KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan 1. Hasil analisis pemetaan terhadap lima sektor industri kreatif skala besar dan menengah menjelaskan bahwa secara sektoral terdapat tiga sektor industri kreatif yang dapat dikategorikan berdaya saing, yaitu sektor industri kerajinan, fesyen, dan desain. Sektor industri kerajinan skala besar dan menengah yang berdaya saing memiliki sebaran yang lebih luas secara geografis dibandingkan sektor fesyen dan desain. Akan tetapi, karakteristik sektor industri kerajinan yang masih mempertahankan pola produksi tradisional masih menjadi hambatan untuk mendukung potensi keunggulan produktivitas ke depan, kondisi ini tergambarkan dengan nilai DLQ sektor kerajinan yang lebih kecil dari sektor fesyen dan desain di sejumlah wilayah seperti Riau, D.I Yogyakarta, dan Jawa Timur. Sektor industri kerajinan skala besar dan menengah yang berdaya saing dapat dijumpai di sejumlah provinsi, namun yang paling berdaya saing adalah yang terdapat di provinsi Kalimantan Timur karena memiliki keunggulan produktifas tenaga kerja yang tinggi serta pertumbuhan nilai tambah yang paling besar diantara provinsi lainnya. Secara tipologi, provinsi ini dikategorikan sebagai provinsi dengan kluster industri kreatif yang cepat maju dan cepat tumbuh. Hal ini dapat diartikan bahwa daya saing sektor industri kerajinan di provinsi Kalimantan Timur didukung oleh sumber daya manusia yang produktif dan pertumbuhan output yang tinggi. 2. Hasil analisis pemetaan terhadap lima sektor industri kreatif skala kecil dan mikro menjelaskan bahwa secara sektoral sektor industri kerajinan dan fesyen tersebar hampir di semua provinsi dan kedua sektor ini memiliki daya saing yang tinggi dibanding sektor lainnya. Sektor industri kerajinan skala kecil dan mikro yang memiliki daya saing paling tinggi berdasarkan keunggulan produktivitas tenaga kerja berada di provinsi Bali. Hasil analisis daya saing juga menunjukan bahwa sektor industri kerajinan skala kecil dan mikro telah mampu menciptakan pertumbuhan nilai tambah produksi yang lebih tinggi dari sektor lainnya, kondisi ini dapat mencerminkan bahwa permintaan pasar terhadap produk kerajinan Indonesia sangat tinggi. Sektor industri kerajinan skala kecil dan mikro dengan pertumbuhan nilai tambah yang paling tinggi dan dinamis berada di Provinsi D. I Yogyakarta. 3. Sektor industri kerajinan senantiasa memiliki tren pertumbuhan yang positif sejak tahun 2010 dan merupakan sektor yang potensial bagi perekonomian Indonesia. Data BPS menunjukkan sektor kerajinan tumbuh 27% dari Rp 72.955 Miliar pada 2010 menjadi Rp 92.650 Miliar pada tahun 2013. Jumlah usaha tumbuh 2,1% dari 1.054.753 unit usaha pada 2010 menjadi 1.076.612 unit usaha pada 2013. Kontribusinya terhadap total jumlah usaha industri kreatif mencapai 19,8% di tahun 2013. Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sebesar 6,9% pada periode 20102013. Sektor kerajinan tercatat menyediakan lapangan kerja bagi 3.1 juta tenaga kerja di tahun 2013. Survei Bank Dunia menunjukkan dalam 3 tahun terakhir terdapat 55% pelaku usaha sektor kerajinan yang mengalami pertumbuhan produksi dan pertumbuhan penjualan rata-rata di atas 10% per tahun, meski dengan jumlah tenaga kerja yang relatif stagnan, dan persaingan usaha yang semakin meningkat. 4. Hasil survei menemukan bahwa, pelaku usaha kerajinan secara umum menghadapi tiga kesulitan utama dalam menjalankan usahanya, yaitu: terbatasnya akses kepada pembiayaan, terbatasnya akses kepada pasar, dan rendahnya keterampilan sumberdaya manusia. Dari sisi manajemen, ditemukan rendahnya kemampuan untuk membuat laporan keuangan, tidak adanya latar belakang

95


pendidikan yang mendukung yang dimiliki oleh pembuat laporan keuangan, dan terbatasnya pelatihan yang disediakan bagi karyawan terkait dengan aspek manajemen keuangan. Pelaku usaha kerajinan umumnya belum memiliki target pasar yang jelas dan hanya menyasar pasar yang sudah tersedia, berorientasi domestik karena keterbatasan kemampuan produksi, keuangan, sumber daya manusia, jejaring atau informasi. Unsur kreativitas masih belum optimal dikarenakan kekuatan desain lebih banyak ditentukan pembeli serta terbatasnya keterampilan atau latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh para desainer di perusahaan. Dari sisi kualitas, usaha kerajinan umumnya tidak memiliki divisi khusus untuk riset dan pengembangan sementara proses produksi cenderung dilakukan dengan cara-cara tradisional. Kesadaran berjejaring dengan sesama pelaku usaha kerajinan juga masih terbatas. Survei menemukan kecenderungan terjadinya ketidaksesuaian arus kas (cash flow mismatch) antara kebutuhan modal kerja untuk pembelian bahan baku dan pembayaran tenaga kerja, dengan penerimaan hasil penjualan. Untuk memiliki cash flow yang stabil maka dibutuhkan setidaknya 2-3 bulan dana produksi cadangan. Mayoritas pelaku usaha kerajinan sudah sadar akan pentingnya aspek legalitas, terutama izin usaha sederhana. Perizinan dan legalitas usaha yang lebih kompleks persyaratannya juga sudah dimiliki sebagian besar pelaku usaha yang skalanya lebih besar. Keberadaan rencana usaha ataupun rencana produksi masih minim. SOP proses produksi dan penjualan barang tidak pernah disusun untuk mengefisienkan pekerjaan. Selain itu, perubahan untuk menggunakan cara produksi ataupun bahan baku baru juga tidak menonjol. 5. Secara umum, pelaku usaha kerajinan di Indonesia selalu berhadapan dengan paling tidak tiga risiko utama: risiko pasar, risiko keuangan, dan risiko operasional. Survei Bank Dunia menunjukkan bahwa risiko pasar yang dihadapi sangat terkait dengan perubahan trend. Dinamisnya pergerakan desain produk yang ada di pasar internasional mengakibatkan pembelipembeli besar internasional saat ini tidak lagi berani membuat kontrak pembelian dalam jangka panjang. Mereka hanya bersedia membuat order dalam kuantitas yang relatif kecil dan sering berganti desain. Perubahan desain produk yang sangat cepat juga berdampak kepada kurang termotivasinya pelaku usaha dalam mematenkannya, selain karena masih lemahnya perlindungan hukum terhadap hak paten tersebut. Pelaku usaha merasa waktu pengurusan paten desain produk yang relatif lama tidak sebanding dengan pergerakan perubahan desain yang sangat cepat. Risiko finansial yang dihadapi oleh pelaku usaha kerajinan umumnya berupa missmatch pada arus kas, ketidakmampuan mengelola keuangan usaha, dan keterlambatan atau keengganan dari pihak konsumen untuk membayar produk yang dipesan karena berbagai alasan. Masalah yang sering terjadi dalam hal pembayaran dari konsumen diantaranya penurunan/rendahnya kualitas produk yang menyebabkan produk ditolak, dan rendahnya sistem Quality Control (QC) serta teknik produksi yang menyebabkan kesalahan/kerusakan pada produk yang diterima konsumen. Risiko operasional industri kerajinan terkait pada beberapa hal, yaitu: penggunaan teknologi sederhana, penggunaan tenaga kerja borongan, terbatasnya tenaga desainer yang terampil, dan ketergantungan yang tinggi terhadap segelintir tenaga terampil dalam perusahaan. 6. Sebagian besar pemilik usaha kerajinan pada awalnya menggunakan dana pribadi ataupun internal keluarga sebagai modal awal usaha. Seiring dengan peningkatan kegiatan usaha yang dimiliki serta kemampuan administrasi, pelaku usaha kerajinan mulai mencari sumber pembiayaan lain yang sesuai dengan karakteristik usahanya. Sebagian dengan cara meminta pembayaran uang muka kepada konsumen atau melihat peluang untuk mendapatkan bantuan dari program pemerintah ataupun institusi BUMN (Program Kemitraan PKBL dan dana bergulir). Sebagian lainnya menggunakan pembayaran sistem tempo untuk menunda waktu pelunasan bahan baku yang digunakan. Ketika kegiatan usaha semakin maju dan kapasitas usaha semakin baik maka mencari alternatif sumber pembiayaan dari lembaga keuangan formal seperti perbankan pun dilakukan. 7. Perilaku penggunaan dana yang diterima pelaku usaha cenderung berbeda. Dana yang diterima dari industri keuangan umumnya secara rigid digunakan untuk menutupi beban modal kerja atau promosi. Bentuk investasi modal (peremajaan peralatan, penelitian dan pengembangan,

96


bangunan) lebih sering berasal dari sumber pendanaan sendiri. Hal ini menyiratkan peran penting program pemberdayaan yang menyediakan dana hibah bagi pengembangan kapasitas dan kualitas usaha kreatif. 8. Secara operasional, usaha kreatif rata-rata membutuhkan pendanaan di kisaran Rp 10-50 juta dengan tenor yang relatif pendek (dibawah 1 tahun) dan memiliki tingkat suku bunga yang cukup bersaing dengan kredit mikro ataupun KUR. Hal ini diperlukan terutama untuk mengatasi kondisi ketidaksesuaian arus kas (cash flow mismatch) yang umum terjadi antara periode produksi dan pelunasan. 9. Ketidakcukupan informasi juga merupakan salah satu hambatan utama untuk mengakses layanan jasa keuangan. Informasi yang dimaksud bukan sekedar mengetahui keberadaan institusi keuangannya tapi secara lebih dalam kepada bagaimana prosedur pengajuannya, bagaimana skema pinjaman yang ditawarkan, hingga mekanisme pembayaran cicilan dan pengembalian. Selain karena keterbatasan informasi, persepsi akan kecukupan dana internal yang dimiliki juga merupakan alasan utama lainnya untuk tidak mengakses layanan jasa keuangan. 10. Sebagai salah satu perwujudan UMKM, usaha kreatif, memiliki berbagai alternatif sumber pembiayaan yang berasal dari bank umum, BPR, lembaga pembiayaan ekspor, leasing, modal ventura, pegadaian, koperasi, PNM, dan PKBL BUMN. Karena keterbatasan pengetahuan dan informasi, pinjaman bank menjadi pilihan pembiayaan yang paling umum digunakan, diikuti koperasi dan pegadaian. Lembaga pembiayaan ekspor hanya terbatas digunakan oleh mereka yang sudah memiliki kegiatan ekspor, sementara pembiayaan leasing dan modal ventura merupakan sesuatu yang asing bagi mereka. 11. Asosiasi dirasa belum dapat memberikan manfaat yang optimal kepada seluruh pelaku usaha kerajinan. Kesempatan untuk mengikuti kegiatan pameran baik di dalam maupun di luar negeri yang dapat difasilitasi serta memiliki suatu forum untuk berkomunikasi dan bertukar informasi sesama pelaku usaha di sektor kerajinan merupakan manfaat yang penting bagi anggota. Pada dasarnya beberapa asosiasi pengrajin atau pelaku usaha tidak menerapkan syarat khusus dalam keanggotaannya, namun keberadaan pelaku usaha kerajinan berskala besar dan menengah di dalam keanggotaan dan susunan pengurus seringkali memberi kesan “eksklusif” dalam asosiasi sehingga pelaku usaha skala kecil dan mikro memiliki keengganan untuk bergabung. Sebagian anggota juga beranggapan bahwa informasi dan kesempatan untuk mengikuti pameran, seringkali hanya diberikan kepada beberapa anggota saja secara berulang. Secara terpisah pihak asosiasi menyatakan bahwa fasilitas pameran, khususnya ke luar negeri, memang perlu melalui tahap kurasi terhadap pengrajin atau pelaku usaha untuk sebelum diberikan fasilitas ke akses pameran. Menangkap pasar luar negeri, tidak hanya bergantung kepada keunikan produk yang ditawarkan tetapi juga kesiapan pelaku usaha untuk dapat memproduksi sesuai dengan kapasitas jumlah yang diminta pasar serta memenuhi standar kualitas tertentu yang diharapkan pembeli. Hal ini yang kemudian sering memberikan kesan hanya segelintir pelaku usaha atau pengrajin saja yang menikmati manfaat dari bantuan fasilitasi pameran, padahal memang karena pelaku usaha atau pengrajin terpilih adalah yang memang telah dianggap mampu.

5.2 Rekomendasi Dari studi ini ditemukan bahwa masalah akses pembiayaan bagi sektor usaha kreatif pada umumnya, dan sektor kerajinan secara khususnya mengerucut kepada tiga sumber utama, mayoritas masih lemahnya kapasitas manajemen usaha kreatif; rendahnya akses akan informasi, baik akan opsi pembiayaan yang tersedia maupun peluang akan akses pasar dan inovasi/pelatihan; serta ketidakcocokan antara ketersediaan produk pembiayaan yang tersedia dengan yang diinginkan.

97


5.2.1 Peningkatan Kapasitas Usaha Kreatif Seperti yang sudah ditunjukkan dari bab-bab sebelumnya, lemahnya kapasitas manajemen usaha kreatif secara umum akan menyulitkan industri keuangan untuk dapat menjustifikasikan penyaluran pembiayaan kepada sektor ini. Analisa sebelumnya juga mengemukakan bahwa proses investasi pengembangan usaha/belanja modal (pelatihan/riset dan pengembangan/perbaikan infrastruktur) lebih sering dan mayoritasnya berasal dari dana pribadi, sementara dana pinjaman dari industri keuangan secara rigid hanya berfungsi untuk menutupi kebutuhan operasional usaha. Secara tidak langsung hal ini menyebabkan adanya restriksi yang cukup signifikan bagi proses modernisasi/ pengembangan kapasitas usaha kreatif baru. Mengikuti proses siklus pengembangan usaha-usaha kreatif yang terbilang sukses, maka yang bisa digeneralisasi adalah bentuk kebijakan bertahap. Untuk memudahkan penjelasan, proses kebijakan bertahap ini akan dibagi kedalam beberapa tahapan berikut: tahap awal; tahap pemberdayaan; tahap layak; dan tahap bankable.

Tahap Awal Di masa awal usahanya, akses yang paling dibutuhkan sebenarnya adalah berbagai informasi yang dapat menunjang pengusaha kreatif baru untuk menguji ide/proposal kelayakan usaha (start up) kreatif. Akses akan pelatihan kewirausahaan, akses akan inkubator bisnis, akses untuk bertukar pendapat kepada para usaha kreatif senior yang bergerak di bidang sejenis, merupakan sesuatu yang paling bermanfaat bagi pengembangan usaha baru. Untuk memudahkan mereka, informasi ini ada baiknya difasilitasi oleh lembaga pemerintah atau bentukan pemerintah yang fokus pada pengembangan usaha kreatif atau UMKM seperti MaGIC di Malaysia. Seperti yang diutarakan sebelumnya, pada umumnya akses pendanaan pada tahapan ini berasal dari dana pribadi atau keluarga. Untuk kasus Indonesia sendiri, akses akan inkubator bisnis/UMKM yang terdekat, berbagai paguyuban usaha kreatif (kampung perak, kelompok usaha batik) menjadi penting. Industri keuangan akan sulit untuk masuk ke tahapan ini mengingat usahanya yang kemungkinan besar masih belum feasible dan bankable.

Tahap Pemberdayaan Pada tahapan berikutnya, setelah 6 bulan atau 1 tahun perjalanan bisnisnya, usaha kreatif memerlukan bantuan peningkatan kapasitas lebih lanjut guna mencapai kategori layak. Di tahapan ini, selain tetap berusaha mendapatkan akses informasi seperti di tahapan sebelumnya, usaha kreatif juga perlu mendapatkan tambahan pembiayaan serta pengalaman usaha dengan skala yang lebih besar/professional yang memungkinkan mereka untuk melakukan belanja modal (seperti riset dan pengembangan, modernisasi peralatan) dan akses pasar dengan skala yang lebih besar. Akses informasi akan program PKBL yang sesuai, program kredit bergulir baik dari Departemen Koperasi maupun PNPM, serta program OVOP. Kelebihan dari berbagai program ini adalah kemampuan mereka untuk memberikan pembiayaan baik secara hibah maupun secara relatif sangat murah yang dilengkapi dengan penyediaan program pendampingan/pemberdayaan serta akses awal bagi sentra-sentra pasar baru melalui pameran yang disponsorinya.

Tahap Layak Seperti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, setelah usaha kreatif memiliki legalitas hukum (izin usaha), kemampuan teknis untuk mengimplemtasikan ide kreatifnya, memiliki target pasar yang jelas, memiliki kondisi keuangan yang positif, serta manajemen yang baik (misalkan setelah 3-5 tahun

98


menjalankan bisnisnya), maka mereka baru bisa dinyatakan layak, namun belum tentu bankable. Karenanya setelah “lulus” dari program pemberdayaan (PKBL, PNPM, OVOP), usaha kreatif ini perlu bergerak naik untuk diperkenalkan dan disambungkan dengan program pembiayaan lainnya seperti yang ditawarkan oleh lembaga pembiayaan ekspor, modal ventura, pegadaian, koperasi, dan mungkin layanan mikro perbankan (KUR). Isu utama yang mungkin timbul diantara tahapan pemberdayaan dan layak adalah keengganan usaha kreatif untuk “naik kelas”, karena perbedaan kenyamanan serta kemudahan yang diperoleh usaha kreatif di periode pemberdayaan. Oleh karena itu menjadi penting untuk diciptakannya sistem insentif dan syarat bantuan yang mendorong usaha kreatif agar memiliki motivasi lebih untuk “naik kelas”. Beberapa insentif yang bisa ditawarkan meliputi syarat pinjaman yang lebih fleksibel atau longgar (bukti pemesanan/PO dapat dijadikan sebagai jaminan, pinjaman dengan plafon tertentu tidak perlu memberikan jaminan), tenor pinjaman yang bisa dinegosiasikan, suku bunga yang lebih kompetitif (setara dengan berbagi kredit program atau KUR), serta fasilitasi akses pasar yang lebih luas (misalkan nasional ataupun internasional/ekspor). Syarat bantuan yang bisa diterapkan diantaranya adalah batasan perioda bantuan pemberdayaan, misalkan harus mencapai kategori layak dalam 2-3 tahun, setelah 3 tahun, program akan berhenti memberikan bantuan, bentuk lain adalah batasan nilai pembiayaan yang dapat diberikan. Syarat bantuan seperti ini perlu diterapkan agar pengusaha kreatif tidak “malas” untuk naik kelas. Jika tidak diberikan batasan, pengusaha kreatif yang sudah layak untuk naik kelas akan tetap berkompetisi dengan pengusaha kreatif yang baru masuk ke dalam kategori ini, karena banyaknya kemudahan fasilitas pembiayaan yang tersedia.

Tahap Bankable Pada tahapan terakhir, bankable, diharapkan usaha kreatif sudah memenuhi semua persyaratan yang berlaku yakni memenuhi standar layak serta memenuhi kriteria standar 5C. Seperti kasus “naik kelas” di tahapan sebelumnya, bentuk dorongan yang dapat diberikan untuk memaksa usaha kreatif agar naik kelas akan bergantung pada persyaratan yang diberikan di tahapan sebelumnya. Misalkan, usaha kreatif hanya dapat memperoleh maksimal 3-5 kali kesempatan untuk mengakses kredit program dengan batasan nilai pinjaman tertentu.

5.2.2 Penyediaan Informasi yang Terstruktur Agar proses kebijakan bertahap yang diterangkan sebelumnya dapat berjalan lancar dan mulus, diperlukan keberadaan suatu institusi yang dapat bertanggung jawab atas pengumpulan informasi yang diperlukan baik oleh usaha kreatif maupun oleh penyedia jasa/layanan keuangan. Tugas ini sebagai perbandingan, dilaksanakan oleh Creative Industry Finance di Inggris, Creative New Zealand di Selandia Baru, dan MyCreative Ventures di Malaysia. Untuk tahapan awal, informasi akan keberadaan inkubator bisnis, jadwal dan jenis pelatihan kewirausahaan, keberadaan paguyuban/kampung kreatif untuk segmen-segmen tertentu, peluang untuk mengikuti residensi atau mendapatkan fellowship menjadi penting. Di tahap pemberdayaan yang diperlukan adalah akses informasi akan berbagai penawaran program pemberdayaan, program dana bergulir, OVOP, ataupun tawaran untuk mengikuti eksebisi/pameran di tingkat lokal. Di tingkat layak, informasi yang dibutuhkan adalah akses dan persyaratan akan berbagai jenis pembiayaan mikro dari koperasi, pegadaian, modal ventura, lembaga pembiayaan ekspor, berbagai kredit program yang relevan, akses informasi ke situs-situs crowdfunding, serta akses akan pameran di tingkat nasional serta internasional. Untuk di tingkat bankable, yang diharapkan adalah peran institusi ini untuk dapat mengajak pengusaha-pengusaha kreatif ini agar mau meluangkan waktunya untuk menjadi mentor bagi pengusaha-pengusaha kreatif baru yang masih berada pada tahapan-tahapan sebelumnya.

99


Seperti pada contoh kasus di beberapa negara yang disebutkan sebelumnya, peran institusi ini menjadi teramat penting bagi pengembangan industri kreatif. Pertama, institusi ini diharapkan dapat menjadi lembaga yang dapat menginventarisir keberadaan usaha-usaha kreatif yang tersebar di Indonesia, serta berbagai data penting yang terkait akan perkembangannya. Sehingga memudahkan bagi pemerintah untuk memonitor perkembangannya serta bagi sektor keuangan untuk memonitor keberadaan dan statusnya. Untuk mencapai hal ini, institusi harus memiliki hubungan dan koordinasi baik dengan berbagai jenis asosiasi/paguyuban kreatif yang ada, BPS, kementerian terkait (Kemendag dan Kemenparekraf), BI, OJK, dan lainnya. Kedua, sumber penyedia informasi baik dari sisi pengembangan, pembiayaan, maupun akses pasar/eksibisi/pameran. Untuk itu institusi ini perlu memiliki hubungan dan koordinasi dengan berbagai inkubator bisnis, universitas, pemerintah daerah, lembaga keuangan, angel investor, lembaga-lembaga donor non-profit, serta lembaga sejenis di luar negari (MyCreative, Creative Industry Finance, dan Creative New Zealand). Lembaga ini sebaiknya dikelola secara profesional dengan keberadaan staf tetap yang berdedikasi untuk pengembangan usaha kreatif dan bekerja penuh waktu, bukan berbentuk asosiasi dimana pengurusnya umumnya merupakan salah satu pemilik usaha dengan manajemen yang hanya terdiri dari beberapa individu dan tidak bersifat full time. Untuk sumber pendanaan operasionalnya bisa mengambil contoh dari institusi sejenis di beberapa negara contoh sebelumnya: dari alokasi dana kementerian terkait (New Zealand), dari kombinasi angel investor, dana kementerian, serta lembaga donor non-profit (Malaysia), ataupun kombinasi dana kementerian, sumbangan angel investor, lembaga donor nonprofit, serta komisi (Inggris). Salah satu contoh institusi yang bisa dikembangkan lebih lanjut untuk mengambil peran ini adalah seperti Pusat Kreatif di Bandung, yang saat ini masih berfokus pada penciptaan ekosistem ekonomi kreatif digital31. Opsi yang bisa diambil sebenarnya ada dua: memiliki satu pusat kreatif yang mencakup seluruh sektor kreatif atau memiliki beberapa pusat kreatif yang berdomisili di daerah-daerah sentra kreatif sektor tertentu (seperti pusat kreatif di Bandung yang memiliki kekuatan di sektor kreatif digital). Setiap pilihan memiliki beberapa kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Keberadaan satu pusat kreatif akan memudahkan penggalangan sumber pendanaan dari angel investor, lembaga donor non profit, kementerian, maupun pihak swasta. Hal ini memastikan semua sektor kreatif untuk memperolah sumber pembiayaan. Sebaliknya, hal ini berpeluang merugikan keberadaan salah satu pusat kreatif, untuk opsi lebih dari satu pusat kreatif, sebab angel investor atau lembaga donor terkadang memiliki preferensi lebih untuk membantu sektor tertentu dibandingkan dengan sektor kreatif secara keseluruhan. Keberadaan satu institusi one-stop-shop juga akan lebih mudah dalam hal penyebaran informasi dan pengenalan institusi tersebut di kalangan penggiat kreatif. Di sisi lain karena keberadaannya hanya satu, aksesibilitasnya menjadi terbatas. Misalkan jika tempatnya berada di Bandung, pengusaha-pengusaha kreatif yang berada di ujung timur wilayah Indonesia misalkan, akan mengalami kesulitan untuk melakukan residensi, pengajuan proposal, atau melakukan pertukaran ide secara langsung. Keberadaan satu institusi akan memudahkan pihak industri keuangan untuk menggali informasi yang ada serta membandingkan potensi antar sektor, karena besarnya peluang keseragaman bentuk informasi yang tersedia. Di sisi lain, karena kebutuhan penyeragaman tingkat kedalaman informasi yang disediakan tentunya tidak akan cukup besar mengingat banyaknya sektor kreatif yang harus ditampung. Keberadaan pusat kreatif tematis yang berbeda-beda akan memungkingkan tersedianya informasi yang lebih lengkap terkait sektor tersebut.

31

http://pusatkreatif.web.id/about/

100


Gambar 5.1 Keterkaitan Strategi Program Pengembangan Usaha Kreatif dengan Pusat Kreatif dan Pihak Eskternal

Siklus Graduasi Usaha Kreatif

Awal (0.5 - 1 thn)

• •

Star up Modal sendiri

Berdaya (1-3 thn)

• • •

Skala usaha meningkat Perlu pendampingan Target pasar lokal

Layak (3-5 thn)

• • •

Awal • Uji proposal kelayakan usaha • Pelatihan kewirausahaan • Informasi residensi • Informasi fellowship

• Inkubator bisnis • Paguyuban/sentra kreatif • Lembaga akademik pelatihan

• Informasi program dana bergulir • Informasi program klaster/ OVOP • Informasi pameran lokal

Berdaya • Program PKBL • Program OVOP/ Klaster/PNPM • Pemda - pameran

Peran Pihak Eksternal

Kriteria 5C terpenuhi

Kontribusi Pusat Kreatif

Berdaya

Awal

Ada izin usaha Target pasar jelas Manajemen baik

Bankable (>5thn)

Layak • Akses & informasi Bankable pembiayaan mikro • Menarik • Akses & pengusaha informasi situs sukses untuk crowdfunding menjadi mentor • Akses pameran pengusaha baru nasional & • Akses pasar internasional dan pertukaran informasi global

Layak

Bankable

• Penyediaan kredit bank • Program milkro: komersial koperasi, pegadaian, modal ventura, lembaga ekspor • Kementerian parekraf/perdagangan - pameran nasional & internasional • Program KUR

5.2.3 Kecocokan Produk/Layanan Jasa Keuangan yang Tersedia dengan yang Diinginkan Seperti yang telah diturakan sebelumnya, sebenarnya saat ini telah tersedia berbagai produk/layanan keuangan yang dikeluarkan secara komersial oleh bank umum, BPR, lembaga pembiayaan ekspor, leasing, modal ventura, pegadaian, koperasi, PNM, ataupun secara pemberdayaan seperti CSR atau program PKBL BUMN. Namum aplikasi dan penggunaannya cenderung tidak seragam karena keberadaan penyampaian informasi yang tidak seimbang. Penggunaan produk keuangan dalam bentuk pinjaman dengan skema komersial lebih umum digunakan untuk kebutuhan operasional oleh

101


pengusaha kreatif sementara belanja modal berasal dari sumber pendanaan sendiri atau program pembiayaan yang disertai pemberdayaan. Berdasarkan konsep siklus perkembangan usaha kreatif sebelumnya, peluang industri keuangan untuk masuk dan menyediakan layanannya bisa dilakukan dalam 3 tahapan terakhirnya. Pada tahap pemberdayaan bentuk layanan yang tersedia saat ini adalah program PKBL, program dana bergulir, dan program OVOP. Mengacu pada kasus Inggris dan Selandia Baru, pihak BUMN, Kementerian koperasi, serta kementerian terkait lainnya (misalkan Kementerian Dalam Negeri dan Pekerjaan Umum untuk program PNPM), bisa bekerja sama dengan institusi pusat kreatif untuk mengembangkan program bersama yang lebih terstruktur. Institusi pusat kreatif dapat mengambil peran pendampingan (pelatihan kewirausahaan, pembetukan proposal, pencarian target pasar yang sesuai, proses produksi), serta pengelola data riwayat penggunaan dan pelunasan kredit, sementara pihak BUMN dan kementerian menjadi pihak penilai kelayakan proposal serta penyedia pembiayaan. Pada tahapan kelayakan, institusi pusat kreatif perlu bekerja sama dengan berbagai lembaga keuangan dengan skema yang lebih mendekati pinjaman komersial. Dengan memanfaatkan data riwayat keuangan usaha kreatif di tahapan sebelumnya, institusi pusat kreatif dapat memberikan rekomendasi bagi pengusaha kreatif untuk memperoleh pembiayaan. Di sisi lain, dengan informasi yang dimiliki oleh institusi pusat kreatif, akan lebih mudah bagi industri keuangan untuk menilai “harga” yang pantas atas risiko yang akan mereka tanggung dengan memberikan pembiayaan atas proposal yang diajukan. Sebagai contoh dari studi ini, bagi sektor kerajinan permintaan produk keuangan yang dibutuhkan adalah pinjaman yang berada di kisaran Rp 10-50 juta, dengan tenor pinjaman dibawah 1 tahun, dan suku bunga Maksimal di kisaran suku bunga KUR. Dengan riwayat keuangan yang sudah tercatat dengan baik di tahapan sebelumnya oleh institusi pusat kreatif serta rekomendasinya, diharapkan pengusaha kreatif ini bisa mendapatkan pembiayaan. Berbagai skema kredit program yang lebih khusus juga bisa dikembangkan di tahapan ini, jika ada sektor keuangan yang memiliki ketertarikan khusus pada sektor usaha kreatif tertentu, berdasarkan informasi yang tersedia di institusi pusat kreatif. Di tahapan bankable, institusi pusat kreatif memiliki peran sebagai lembaga penyuplai informasi kepada industri perbankan. Sebagai contoh, jika kebijakan yang diterapkan adalah maksimal penggunaan kredit program sebanyak 3 kali, maka sebaiknya dimungkinkan bagi pihak perbankan untuk mendapatkan kesempatan melakukan cross reference check akan informasi ini kepada institusi pusat kreatif dalam proses analisa pembiayaannya. Secara produk, bentuk layanan keuangan seperti yang dikeluarkan oleh MyCreative Ventures Malaysia dapat menjadi salah satu opsi mengingat persyaratan aplikasinya yang cukup ketat. n

Gambar 5.2 Opsi Skema Layanan-Produk Keuangan Persyaratan program • • • •

• •

102

Usaha kreatif di tingkat layak Produk/jenis usaha yang jelas Memiliki target pasar & nilai tawar yang unik Mampu menunjukan proyeksi keuangan yang jelas (min. 5 tahun ke depan): pemanfaatan pinjaman, dan periode cicilan dimulai Menyerahkan informasi penerimaan dana masa lalu (pribadi, hibah, program, dll.) Informasi riwayat kredit

Keuntungan yang diperoleh • • • •

Suku bunga dan tenor fleksibel (bergantung analisa proposal usaha) Masa gestasi (grace period): cicilan dibayar 1 hingga 2 tahun setelah distribusi pinjaman Bantuan pendampingan program Akses pameran nasional dan internasional

Referensi

REFERENSI

Ahmad, H.K., M. Ilyas, T. Mahmood dan M. Afzal. 2010. “Exploring the effect of total factor productivity growth on future output growth: Evidence from a panel of East Asian countries”. Pakistan Economic and Social Review, 48(1), 2010, 105-122. Art Council of New Zealand Toi Aotearoa. “Creative New Zealand. http://www.creativenz.govt.nz/en/getting-funded Bank Indonesia. “Skim Kredit Program yang Dikeluarkan Pemerintah”. http://www.bi.go.id/id/umkm/kredit/skim Creative Industry Finance: Guidelines. http://www.creativeindustryfinance.org.uk/guidance Departemen Perdagangan RI. 2007. “Studi Industri Kreatif Indonesia”. Departemen Perdagangan RI. 2009. “Studi Industri Kreatif Indonesia – Update”. Departemen Perindustrian. “CV Siji Life Style Fokus Pada Produk Aksesoris Interior”. Majalah Kina No.4-2007. “Ekonomi Kreatif dan Pariwisata: Potensi Kekuatan Baru Ekonomi Indonesia”, Harian Kompas, 28 Juni 2014 Fadjar, Evita. 2014. “Tujuh Isu Strategis dalam Ekonomi Kreatif”. http://www.tempo.co/read/news/2014/06/18/174586251/Tujuh-Isu-Strategis-dalam Ekonomi-Kreatif ICreativeInternational Reasearch & Development. 2013. “Development of Alternatives Funding Schemes for the Creative Industry in West Java Indonesia”, SEADI Discussion Paper No. 12. Indonesia Kreatif. 2013. “Mengenal Crowdfunding”. http://gov.indonesiakreatif.net/financials/mengenal-crowdfunding/ Junaidi, A. 2011. “Penurunan ATMR Akan lebih Mendorong Bank Umum Dalam Menyalurkan Kredit Kepada UMKM”. Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UMKM dan Koperasi Kementerian Koperasi dan UKM. Jakarta. Kelompok Kerja Indonesia Design Power – Departemen Perdagangan RI. 2008. “Rencana Pengembangan 14 Subsektor Industri Kreatif 2009 – 2015”. Departemen Perdagangan RI. Jakarta. Kelompok Kerja Indonesia Design Power – Departemen Perdagangan RI. 2008. “Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2009 – 2015”. \ Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah RI. 2010. “Model Pembiayaan Non Bank/ Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) untuk Industri Kreatif”. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. 2012. “Rencana Strategis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2012 -2014”.

103

Referensi

Klaus, S. dan Xavier Sala-i-Martín. 2013. “The Global Competitiveness Report 2013–2014: Full Data Edition”. World Economic Forum. Geneva. Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Jakarta: Penerbit Erlangga. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). 2012. “Strategi Peningkatan Kemampuan Adopsi Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Daya Saing UKM”. http://www.smecda.com/files/infosmecda/misc/Strategi_Peningkatan_kemampuan. MyCreative Venture Sdn Bhd. http://www.mycreative.com.my/index.php/what-is-mycreative-ventures Setiawan, Riko. 2014. “Mengenal Crowdfunding Indonesia”. http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2014/06/25/mengenal-crowdfunding indonesia-669285.html Sjafrizal. 1997. Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagaian Barat. Jakarta: Prisma LP3ES. Suparwoko. “Pengembangan Ekonomi Kreatif Sebagai Penggerak Industri Pariwisata”. Simposium Nasional 2010: Menuju Purworejo Dinamis dan Kreatif, 2010, 52-66 Tan, Maulida Imastary. 2014. “Ekonomi Kreatif. http://ekonomi.kompasiana.com/manajemen/2014/06/22/ekonomi-kreatif-660029.html USAID. 2006. “Global Market for Handicrafts”. Yuwono, P. 2000. “Perencanaan dan Analisis Kebijakan Pembangunan. Ed.1”. Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga. http://www.mymagic.com.my/faq.html http://wujudkan.com/ http://www.inacraft.co.id

104

Lampiran

Lampiran I

Metodologi Kajian Pemetaan Geografis Sektor Industri Kreatif Berdaya Saing

Kajian ini menggunakan data sekunder berupa data mentah statistik industri (SI) manufaktur Indonesia skala besar dan menengah tahun 2007-2011. Data ini merupakan hasil survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta terhadap kurang lebih 21.000 perusahaan yang berada di seluruh wilayah Indonesia. Kajian ini juga menggunakan data mentah industri skala kecil dan rumah tangga tahun 2009-2013 yang diperoleh oleh BPS melalui survei yang dilaksanakannya setiap tahun yang lebih dikenal dengan nama Survei Usaha Terintegrasi (SUSI). Unit Analisis dan Alat Analisis Guna melakukan analisis data, terdapat 3 langkah aktivitas yang akan dilakukan. Secara sederhana rangkaian proses tersebut dapat digambarkan dalam alur proses sebagaimana tertuang dalam gambar 1.1 berikut ini. Unit analisis dalam penelitian ini adalah industri kreatif dalam kategori 5 digit ISIC setingkat Provinsi.

Gambar 1.1 Proses Analisis

Location Quotient dan Dynamic Location Quotient Definisi industri kreatif yang berdaya saing dalam kajian ini adalah kelompok industri kreatif yang memiliki tingkat produktivitas tenaga kerja yang tergolong unggulan dan memiliki

105

Lampiran

pertumbuhan nilai tambah sektoral yang tinggi. Dalam pembangunan suatu industri, peran produktivitas tenaga kerja sangat penting namun demikian produktivitas tenaga kerja yang unggul belum tentu diikuti oleh pertumbuhan output industri yang tinggi pula. Hal ini dikarenakan kinerja output dipengaruhi tidak hanya oleh produktivitas tenaga kerja. Dalam industri kreatif, nilai kreatifitas untuk menciptakan nilai tambah pada produk/jasa yang dihasilkan adalah faktor yang sangat penting. Porter menyatakan terdapat empat determinan yang akan mempengaruhi kinerja industri, dikenal sebagai Porter’s Diamond, yaitu kondisi faktor input; kondisi faktor permintaan; kondisi faktor institusi pendukung yang terkait; serta struktur, strategi dan persaingan. Oleh karena itu, baik tidaknya kinerja suatu industri (dilihat dari aspek nilai tambah yang dihasilkan), merupakan representasi dari keberhasilan dukungan ke empat faktor tersebut. Dengan melihat definisi industri kreatif yang berdaya saing dalam kajian ini maka diperlukan sebuah analisis yang menggabungkan antara identifikasi produktivitas unggulan dan pertumbuhan nilai tambah sektoral. Langkah pertama adalah mengidentifikasi dan menganalisis industri yang memiliki produktivitas tenaga kerja unggulan dengan menggunakan alat analisis 4 kuadran statis Location Quotient (LQ) dan Dynamic Location Quotient (DLQ) seperti yang digunakan oleh Yuwono (2000). Metode ini digunakan dengan mempertimbangkan bahwa penggunaan LQ secara partial hanya akan memberikan gambaran pada satu titik waktu saja. Contohnya sebuah sektor yang produktivitas tenaga kerjanya unggul pada tahun ini belum tentu akan unggul pada tahun yang akan datang, sebaliknya bisa terjadi sektor yang produktivitas tenaga kerjanya belum unggul tahun ini, mungkin akan unggul dimasa mendatang. Perubahan tersebut dapat terjadi tergantung pada laju pertumbuhan sektoral produktivitas tenaga kerjanya dibandingkan laju pertumbuhan sektoral produktivitas tenaga kerja di wilayah yang lebih besar (Yuwono, 2000). Dengan menggunakan DLQ maka laju pertumbuhan sektoral dan gambaran antar waktu dapat dihitung sehingga memperbaiki kekurangan LQ. Penurunan rumus dari LQ ke DLQ diberikan di bawah ini. Secara umum produktivitas tenaga kerja yang unggul secara definitif adalah produktivitas tenaga kerja yang mampu lebih tinggi dari nilai rata-ratanya. Rumus LQ yang digunakan dapat dituliskan sebagai berikut.

LQi =

Pij Pi

Pij adalah pangsa produktivitas tenaga kerja sektor (i) di daerah (j) dan Pi adalah pangsa produktivitas tenaga kerja sektor (i) di Indonesia. Nilai LQi <1 memiliki makna bahwa produktivitas tenaga kerja di sektor (i) bukanlah unggulan. LQi >1 memiliki makna bahwa produktivitas tenaga kerja sektor (i) merupakan unggulan. Adapun untuk melihat aspek dinamis dari produktivitas tenaga kerja unggulan, digunakan DLQ dengan rumus sebagai berikut.

DLQij =

106

( 1 + gj ) / (1 + gj) ( 1 + Gi ) / (1 + G)

t

Lampiran

gij adalah pertumbuhan produktivitas tenaga kerja sektor i di wilayah j gj adalah pertumbuhan produktivitas tenaga kerja seluruh sektor di wilayah j Gi adalah pertumbuhan produktivitas tenaga kerja sektor i di Indonesia G adalah pertumbuhan produktivitas tenaga kerja seluruh sektor di Indonesia Pengertian atas nilai DLQ pada dasarnya sama dengan LQ, hanya saja DLQ lebih menekankan pada laju pertumbuhan. Jika DLQ=1, berarti potensi perkembangan produktivitas tenaga kerja sektor (i) di daerah (j) sebanding dengan potensi perkembangan produktivitas tenaga kerja sektor daerah yang lebih besar. Jika DLQ<1 berarti potensi perkembangan produktivitas tenaga kerja sektor (i) di daerah (j) lebih rendah dibandingkan dengan potensi perkembangan produktivitas tenaga kerja sektor daerah lain yang lebih luas. Kondisi demikian mengandung makna bahwa apabila kondisi yang ada saat ini tetap dipertahankan maka pada masa depan sektor ini akan kalah bersaing dengan sektor didaerah lain. Adapun nilai DLQ>1 memiliki arti bahwa potensi perkembangan produktivitas tenaga kerja sektor (i) di daerah (j) lebih tinggi dibandingkan dengan potensi perkembangan produktivitas tenaga kerja sektor daerah lain yang lebih luas. Di masa depan apabila kondisi tetap dipertahankan maka produktivitas tenaga kerja sektor ini akan unggul dalam persaingan. Mengikuti metoda yang dilakukan oleh Yuwono (2000), sebuah analisa empat kuadran dapat dilakukan secara terintegrasi. Pada dasarnya makna dari 4 kuadran yang di maksud adalah sebagai berikut.

Gambar 1.2. Empat Kuadran LQ dan DLQ

Sumber: Yuwono (2000) di modifikasi

Kuadran 1 menunjukkan kelompok sektor industri dimana produktivitas tenaga kerjanya belum unggul namun berpotensi unggulan. Kuadran 2 menunjukkan kelompok sektor industri dimana produktivitas tenaga kerjanya tergolong unggulan dan masih berpotensi unggulan. Kuadran 3 kelompok sektor industri dimana produktivitas tenaga kerjanya belum tergolong unggulan

107

Lampiran

dan belum berpotensi unggulan. Kuadran 4 menunjukkan kelompok sektor industri dimana produktivitas tenaga kerjanya tergolong unggulan namun sudah tidak berpotensi unggulan lagi, sehingga industri yang memiliki produktivitas tenaga kerja yang unggul dan berpotensi unggulan adalah yang terletak di kuadran 2. Dengan menggunakan program SPSS versi 13, mapping klasifikasi sektoral pada empat kuadran tersebut dapat dilakukan. Selanjutnya untuk mendapatkan atau mengidentifikasi kelompok industri kreatif yang berdaya saing maka perlu dilakukan klasifikasi pertumbuhan nilai tambah sektoral ke dalam kategori tinggi, rata-rata dan rendah. Dengan menggunakan bantuan program statistik dari Windows Excel dapat dilakukan pembagian tersebut dengan lebih mudah. Selanjutnya, hasil dari identifikasi langkah pertama (kelompok dengan produktivitas tenaga kerja unggulan) digabungkan dalam satu dimensi dengan pertumbuhan nilai tambah. Dengan menggunakan langkah ini maka akan diidentifikasi industri yang berdaya saing.

Gambar 1.2. Empat Kuadran LQ dan DLQ

Geographical Information System Alat Geographical Information System (GIS) digunakan untuk dapat mengetahui lokasi industri yang berdaya saing berikut karakteristik atau polanya. GIS adalah alat yang cukup baik dalam upaya mengidentifikasi letak kelompok industri karena GIS adalah, secara sederhana, merupakan sistem informasi yang memfokuskan pada penyajian data spasial secara terintegrasi antara data atribut dengan peta geografis dimana data atribut tersebut berada. Program Arc View digunakan untuk mengolah peta tematik dalam pendekatan GIS ini.

Tipologi Kluster Industri Dalam upaya melakukan analisis deskriptif serta mengidentifikasi dan menganalisis pola industri kreatif berdaya saing di wilayah tertentu digunakan pendekatan tipologi. Pendekatan tipologi sebenarnya lebih sering digunakan untuk mengetahui pola dan struktur ekonomi suatu daerah

108

Lampiran

atau lebih dikenal sebagai analisis tipologi daerah (Kuncoro, 2004), namun dalam kajian ini alat tersebut digunakan untuk melihat pola atau karakteristik industri yang ada dengan sedikit memodifikasi klasifikasi serta variabel kunci yang digunakan. Secara khusus, pendekatan tipologi diharapkan dapat mengidentifikasi sektor apa saja yang memiliki potensi untuk maju diwaktu mendatang, dan lebih jauh lagi termasuk dalam karakterisitik yang seperti apa sektor yang berpotensi maju tersebut. Dalam hal ini karakteristik yang yang dimaksud adalah sektor termasuk dalam kemungkinan karakteristik natural based resources, human based resources, capital based resources atau technology based resources. Pengelompokan ke dalam karakteristik-karakteristik tersebut akan mengikuti pengelompokkan yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Klasifikasi daerah yang digunakan oleh Sjafrizal (1997) terbagi menjadi empat. Studi ini akan mengikuti pola pembagian klasifikasi tersebut namun lebih menekankan kepada kluster industri sehingga klasifikasinya menjadi sebagai berikut: a. Klaster industri cepat maju dan cepat tumbuh. Kluster industri yang memiliki produktivitas tenaga kerja dan tingkat pertumbuhan output industri yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. b. Klaster industri maju tapi tertekan. Kluster industri yang memiliki produktivitas tenaga kerja lebih rendah, tetapi tingkat pertumbuhan outputnya lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. c. Klaster industri berkembang cepat. Kluster industri yang memiliki tingkat pertumbuhan output rendah, tetapi produktivitas tenaga kerja lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. d. Klaster industri relatif tertinggal. Kluster industri yang memiliki produktivitas tenaga kerja dan tingkat pertumbuhan output yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional. Dengan menggunakan pendekatan tipologi kluster industri maka akan diperoleh identifikasi gambaran dan pemahaman yang lebih komprehensif untuk melakukan analisa industri kreatif yang berdaya saing pada tahap analisa berikutnya.

109

Lampiran

Lampiran 2

Klasifikasi Kode ISIC 5 Digit Sektor Industri Kerajinan – KBLI 2005 & 2009

110

Lampiran

111

Lampiran

Lampiran 3

Kuesioner Survei Karakteristik Industri Kreatif Sektor Kerajinan

112

Lampiran

113

Lampiran

114

Lampiran

115

Lampiran

116

Lampiran

117

Lampiran 3

118

Lampiran Lampiran 3

119

Lampiran

120

Lampiran

121

Lampiran

122

Lampiran

123

Lampiran

124

Lampiran

Lampiran 4

Kuesioner Survei Akses Pembiayaan Industri Kreatif Sektor Kerajinan

125

Lampiran

126

Lampiran

127

Lampiran

128

Lampiran

129

THIS PAGE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK

130

Bagi Industri Kreatif

Recommend Documents