bagaimana mencegah anak, kematian ibu hamil dan melahirkan yang ditujukan kepada usaha untuk meningkatkan

Gerakan Keluarga Berjamban

Susilo Bambang Yudhoyono

RAKYAT CEMAS Hadapi Krisis JAKARTA (TERBITTOP) — Rakyat cemas dan takut Indonesia hadapi krisis. Pernyataan ini diungkap bukan oleh pengamat ekonomi, tapi oleh Ketua Umum Partai Demokrat yang juga mantan presiden, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). ”Kalau kita dengarkan di daerah-daerah, sudah terasa psikologis rakyat yang cemas dan takut Indonesia hadapi krisis,” kata SBY di hadapan Rapat Pleno Pengurus Pusat DPP PD dan Pendidikan Politik menghadapi pilkada serentak 2015, di Cipanas, Jumat lalu. Masyarakat, kata SBY, sudah takut negeri ini mengalami krisis lagi. ”Bahkan, sebagian kurang percaya bisa kita atasi persoalan ekonomi ini,” tambahnya.  Bersambung ke Halaman 11

SALAH satu target MDGs adalah kesehatan keluarga, utamanya bagaimana mencegah kematian anak, kematian ibu hamil dan melahirkan yang ditujukan kepada usaha untuk meningkatkan usia harapan hidup. Salah satu penyakit yang mudah melanda anak-anak adalah pencemaran yang terjadi di lingkungan sekitar rumah kita, baik karena udara atau

Oleh: Prof Dr Haryono Suyono terutama karena keadaan lingkungan yang tidak terpelihara kebersihannya. Lingkungan yang tidak terpelihara kebersihannya itu ada kalanya disebabkan karena pencemaran yang disebabkan kebiasaan membuang kotoran secara sembarangan di kebun di belakang rumah, di sungai yang letaknya tidak jauh dari rumah, atau di tempat pembuangan kotoran yang tidak tertutup. Dalam upaya mensukseskan target MDGs, maka upaya pengembangan berbagai usaha untuk menurunkan tingkat kematian itu dilakukan secara besar-besaran dan sungguhsungguh. Salah satu usaha yang dilakukan

instagram.com/terbittop

facebook.com/terbittop

terbittop

adalah dengan program KB sejak tahun 1970. Program itu kemudian dikelola sebagai gerakan masyarakat, di mana masyarakat tidak saja dijadikan sasaran atau target tetapi diberi kesempatan menjadi pelaksana program secara langsung. Mereka menjadi penggerak upaya komunikasi, informasi dan edukasi memperluas jangkauan  Bersambung ke Halaman 11

[email protected]

www.terbittop.com

Harga Rp4000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)

30 AGUSTUS - 10 SEPTEMBER 2015

TAHUN KE-II EDISI LI

AMEL ALVI

Masih Tetap Bungkam

Amel Alvi

Tapi, ketika disinggung keterkaitan dengan persidangan RA, yang diduga sebagai mucikari prostitusi di kalangan selebriti, Amel langsung menghindar. ”Udah ya, Mas,” kata Amel Alvi menjawab singkat, menutup pintu mobil di area parkir Studio Trans TV, Jumat lalu. Minola Sebayang, kuasa hukum Amel Alvi malah bertanya bagaimana wartawan tahu soal materi di persidangan dan dikonfirmasikan kepada Amel, kliennya. Soalnya persidangan RA tertutup. ”Kamu tahu dari mana, karena jaksa juga bisa kena kalau menjelaskan apa yang terjadi,” kilah Minola. (bin)

LIONEL MESSI

Pemain Terbaik UEFA 2014-2015 da 2010-2011, dan digantiPARIS (TERBITTOP) — Lionel kan pemain Real Madrid, Messi (28) terpilih sebagai Cristiano pemain terbaik UEFA di EroRonaldo pa untuk 2014-2015, Kamis yang me(27/8), dan pemain Jerman, menangi Celia Sasic (27), terpilih denpenghargan predikat yang sama di gaan terkategori putri. sebut taBintang asal Argentina hun lalu. (nt) yang ikut memenangi Liga Champion, Liga Utama Spanyol dan Piala Spanyol bersama Barcelona, meraih gelar sebagai pemain terbaik untuk kedua kalinya mengungguli Cristiano Ronaldo dan Luis Suarez. ”Saya senang bisa memenangi anugerah ini, saya berterima kasih kepada seluruh rekan satu tim saya karena mereka pantas menjadi bagian dari ini,” kata sang striker. Messi juga pernah memenangi penghargaan yang sama paLionel Messi

Bang TOP...  Rakyat cemas Indonesia hadapi krisis ekonomi!  Tambah cemas kalau terjadi PHK bro???

JAKARTA (TERBITTOP) — Surat Edaran Ditjen Dikti Kemdikbud (sekarang Kemenristek-Dikti) tiga tahun lalu, terkait dengan wajib publikasi karya ilmiah (makalah) di jurnal nasional dan internasional kembali menjadi perdebatan di kalangan praktisi pendidikan di perguruan tinggi. ”Itu memberatkan, tidak fair. Terutama untuk program S2, di mana mahasiswanya terpaksa mempublikasikan karya ilmiahnya di jurnal internasional, karena ketidaksiapan pemerintah mengelola jurnal-jurnal nasional,” kata Rektor Universitas Trilogi, Prof Dr Ir Asep Saefuddin MSc kepada TERBITTOP dalam wawancara khusus di ruang kerjanya, belum lama ini. Prof Asep menyoroti keluarnya devisa negeri ini ke negara lain. ”Satu mahasiswa S2 memang hanya 100 sampai 200 dolar AS untuk mendapatkan approval publikasi makalah dari jurnal-jurnal internasional, tapi jika diakumulasikan katakanlah 1.000 mahasiswa, berapa jumlah devisa yang terbang ke luar negeri setiap tahunnya,” kilah dia. Ahli statistik ini menyebutkan, Surat Edaran Ditjen Dikti Kemdikbud waktu itu ditangkap oleh para penyelenggara perguruan tinggi sebagai suatu kewajiban. Bilamana itu tidak dilakukan akan terjadi efek balik terhadap penyelenggara. Namun, akibat ketidaksiapan jurnal nasional menampung karya-karya ilmiah itu, yang menjadi korbannya kemudian adalah mahasiswa. Digarisbawahi oleh Prof Asep, bahwa memeriksa sebuah karya ilmiah tidak mudah. Paling cepat satu minggu, bahkan bisa satu bulan. ”Tapi, kalau ada sebuah jur-

nal di luar negeri yang bisa memutuskan satu hari, saya khawatir. Artinya, positifnya bisa saja tidak perlu review lagi karena ini sudah di-approve oleh para dosen pembimbing. Tetapi, kalau dalam dunia bisnis, silakan Anda bayar maka besok saya keluarkan sertifikasi bahwa karya ilmiah tersebut akan diterbitkan di jurnal. Ini juga berbahaya,” kata Prof Asep. Jurnal itu, menurutnya, merupakan produk intelektual yang tidak saja di dalam perguruan tinggi tapi juga digarap asosiasi-asosiasi keilmuan di luar perguruan tinggi. Dan, jurnal-jurnal yang bagus, sebenarnya selalu dikelola secara profesional oleh asosiasi. Kalau di Indonesia, ada Jurnal Kedokteran yang dikelola Ikatan  Bersambung ke Halaman 11

Prof Dr Ir Asep Saefuddin MSc

Berjuang Lima Tahun, Wilfrida Bebas KUALA LUMPUR (TERBITTOP) — TKI Wilfrida Soik dibebaskan dari penjara oleh Mahkamah Rayuan Putrajaya, Malaysia, setelah lima tahun proses persidangan. Dasar pembebasan Wilfrida, karena saat ia melakukan pembunuhan dalam kondisi sedang mengalami gangguan jiwa. Wilfrida, 24 tahun, disebut mengalami gangguan jiwa dan korban perdagangan manusia. Tahun 2010, ia didak-

wa menusuk 42 kali majikannya yang sudah tua hingga tewas. Pembela Wilfrida di persidangan menyebut, klien mereka terus menerus dianiaya secara verbal dan fisik. ”Kami berterima kasih kepada pemerintah Indonesia dan Malaysia atas kerja sama mereka dalam lima tahun terakhir,” ujar paman Wilfrida, bernama Kornelis Bere Mau. Wilfrida saat ini dalam perawatan dokter di Malaysia dan ter-

lalu sakit untuk dipulangkan. Keputusan membebaskan Wilfrida menguatkan keputusan Mahkamah Tinggi Kota Bahru, yang menyatakan Wilfrida Soik tidak bersalah, karena melakukan pembunuhan dalam kondisi gangguan jiwa. Penahanan pun dilakukan di RS Jiwa Permai Johor Bahru. Dengan demikian proses hukum terhadap Wilfrida berkekuatan hukum tetap (inkrach),  Bersambung ke Halaman 11

Bikin Ngakak, Saat Hakim Berbahasa Madura JAKARTA (TERBITTOP) — Asli, bikin ngakak, ketika hakim ikut-ikutan berbahasa Madura di sidang lanjutan kasus korupsi dengan terdakwa Fuad Amin Imron, pada Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis lalu. Jaksa KPK menghadirkan 27 saksi, 24 di antaranya dari Bangkalan dan ada yang sama sekali tak bisa bahasa Indonesia. Giliran yang tidak bisa berbahasa Indonesia itulah bikin heboh, ketika penerjemah bahasa Madura sering miskomunikasi. Ketua Majelis Hakim M Muchlis bertanya pada saksi Hosni, apakah dia punya hubungan keluarga dengan terdakwa. ”Tidak,” jawab Hosni. Mendengar jawaban itu Muchlis kaget, sebab pertanyaannya belum diterjemahkan dalam bahasa Madura. ”Loh, Anda katanya tak bisa bahasa Indonesia, kok ngerti pertanyaan saya,” tanya Muchlis. Dengan polosnya Hosni mengaku belajar menirukan jawaban dari  Bersambung ke Halaman 11

ANTARA

JAKARTA (TERBITTOP) — Dalam sepekan terakhir, ada banyak perkembangan atas diri artis DJ Amel Alvi. Untuk kasus razia narkoba di Makassar, Amel yang merasa jadi target menunjuk Minola Sebayang sebagai pengacaranya. Amel pun bicara panjang lebar mengenai razia yang katanya tidak sesuai prosedur, menghancurkan kredibilitasnya sebagai figur publik. Sesekali, Minola menimpali.

SIDANG — Terdakwa mantan Bupati Bangkalan, Fuad Amin (kiri), dalam persidangan lanjutan dengan agenda keterangan saksi di Gedung Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis pekan lalu.

MUI Minta Tuhan GANTI NAMA JAKARTA (TERBITTOP) — Apalah artinya sebuah nama, tapi kalau nama itu Tuhan yang timbul adalah masalah. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur pun meminta agar Tuhan berganti nama. ”Ditambah atau diganti, nama itu melanggar etika,” kata Ketua MUI Jawa Timur, KH Abdusshomad Bukhori, belum lama ini. Tapi, pria asal Banyuwangi kelahiran 43 tahun lalu yang bernama Tuhan tetap akan mempertahankan namanya. ”Selama ini tidak ada masalah,” kilah ayah dua anak ini. Bagaimana dengan nama Saiton (Setan) dari Palembang dan Nabi dari Lombok, perlu ganti nama juga? (end)

STOP PRESS

laporan utama

DIBUTUHKAN KORESPONDEN DI PROVINSI JAMBI, JABAR, SUMUT, DLL Koran TERBITTOP membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung. Layangkan Surat Lamaran ke Divisi HRD TERBITTOP. Telp: (021) 93116962, 99746839. Email: [email protected] atau Kontak Person Haris Fadillah - 082299466193.

2

EDISI KELIMAPULUH SATU / TH II 30 AGUSTUS - 10 SEPTEMBER 2015

”Perlu ’Grand Design’ Atur Publikasi Makalah” JAKARTA (TERBITTTOP) — Alih-alih untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam hal membuat karya ilmiah, wajib publikasi makalah telah menjadi beban berat mahasiswa secara finansial, dan pemborosan waktu. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) —sekarang Kemenristek-Dikti— mengeluarkan Surat Edaran bernomor 152/E/T/ 2012 terkait publikasi karya ilmiah tertanggal 27 Januari 2012, ditujukan kepada rektor/ketua/ direktur PTN dan PTS seluruh Indonesia. Ketentuan ini berlaku mulai kelulusan setelah Agustus 2012. Latar belakangnya, jurnal perguruan-perguruan tinggi Indonesia yang terindeks dalam basis data jurnal dan prosiding penelitian internasional, seperti Scopus dan Google Scholar, masih sangat rendah. Surat Dirjen Dikti Kemdikbud tentang ketentuan publikasi untuk program S1/S2/S3 itu antara lain menyebutkan untuk program S1 harus ada makalah yang terbit di jurnal ilmiah; untuk program S2 harus ada makalah yang terbit di jurnal ilmiah nasional, terutama yang terakreditasi Dikti; dan untuk program S3 harus ada makalah yang sudah diterima terbit di jurnal internasional. Namun, wajib makalah karya ilmiah terpublikasi di jurnal ilmiah nasional atau internasional sebagai syarat kelulusan pascasarjana itu telah menjadi kewajiban yang memberatkan mahasiswa secara finansial dan membuang-buang waktu. ”Ini jelas tidak fair buat mahasiswa yang seharusnya segera lulus, tapi tertunda karena karya ilmiahnya tak kunjung terpublikasi di jurnal nasional. Akibatnya, mahasiswa tadi membuang-buang waktu dan menambah biaya karena harus membayar uang semester berikutnya. Jika tidak, status mahasiswanya menjadi beku,” kata Rektor Universitas Trilogi, Prof Dr Ir Asep Saefuddin MSc kepada

TERBITTOP di ruang kerjanya, belum lama ini. Ahli statistik ini dengan gamblang mengungkapkan keberatannya atas kondisi yang terjadi di kalangan mahasiswa, yang hanya bisa mendiskusikannya atau sekadar menggerutu di belakang, karena jika mengusulkan mereka khawatir malah tidak diluluskan. Soal ide menulis karya ilmiah dan wajib mempublikasikan makalah atau paper itu, menurut Prof Asep, sebagai ide yang bagus. ”Apalagi, ini mahasiswa S2, akan tetapi itu tidak disokong dengan kesiapan perangkat sistemnya,” jelas Prof Asep. Artinya, menurut dia, suatu ide tanpa dukungan perangkat sistem akan menjadi liar. Soal biaya wajib publikasi, umumnya diserahkan kepada mahasiswa. Celakanya, mahasiswa juga harus menanggung akibat delaying alias keterlambatan approval dari karya ilmiah yang dipublikasikan itu. ”Sekarang, sebuah disertasi atau sebuah tesis, bilamana disertasi atau tesis itu dianggap layak oleh pembimbingnya, mereka sudah bisa selesai. Tinggal ujian. Gara-gara jurnalnya belum terbit, itu akan terjadi penundaan. Ini kan yang dirugikan mahasiswa,” kilah Prof Asep. Rektor Universitas Trilogi ini selain mendesak agar Kemenristek-Dikti tidak menutup mata atas apa

HARIS FADILLAH

BERBINCANG-BINCANG — Rektor Universitas Trilogi, Prof Dr Ir Asef Saefuddin MSc (kiri), sedang berbincang-bincang dengan Ketua LPPM Untri, Dr Rizal Taufiqurahman, di Kampus Universitas Trilogi, belum lama ini. yang terjadi di lapangan, juga menawarkan solusi. ”Persiapkan dulu jurnal-jurnal yang ada di Indonesia. Jangan kebijakannya dulu yang wajib publikasi di jurnal, sementara jurnalnya tidak disiapkan,” papar dia. Ditambahkan Prof Asep, jurnaljurnal itu disiapkan agar mahasiswa tidak harus keluar negeri mengirimkan jurnal, tapi cukup di dalam negeri. ”Sekarang, kalau misalnya itu tidak ada, kemudian akhirnya si mahasiswa keluar dan di luar itu ada yang satu dua hari, itu langsung approve. Tapi, kan itu

butuh biaya, dari segi biaya inilah mengkhawatirkan buat mahasiswa,” kata Prof Asep. Gara-gara itu, tambahnya, sistem keilmuan di Indonesia juga tidak berjalan. ”Itu sebenarnya yang saya khawatirkan, maka dalam pemikiran saya, semuanya itu harus dibuat dalam suatu grand design keilmuan di Indonesia. Bukan sekadar Ditjen Dikti Kemdikbud (waktu itu-red) mewajibkan jurnal, LIPI ke mana, perguruan tinggi ke mana, tetapi kebijakannya terpotong-potong, parsial. Desain riset kita apa? Sis-

’Awasi Dana Desa’ Haris Fadillah

L

TARIF IKLAN DISKON

nya. Wilayah desa yang luas tapi anggaran terbatas, sehingga turunnya dana desa ini bisa mendorong pembangunan tingkat desa. Apalagi bagi desa yang berada di pinggiran. Pasalnya, mereka sangat membutuhkan dana untuk pembangunan infrastruktur. Seperti jalan desa sampai jalan tembus ke desa lain atau bahkan jalan lintas kabupaten. Keluhan dari penyaluran dana desa sempat saya dengar ketika menghadiri acara monev terpadu KKN tematik mahasiswa UPI di Desa Mundak Jaya,

”

Kita mendukung dan memberi apresiasi dalam penyaluran dana desa yang sangat besar ini. Tetapi harus diawasi secara ketat karena dana desa berpotensi diselewengkan. Cikedung, Indramayu, dua pekan lalu. Wakil Bupati Indramayu, H Supendi mengakui, hampir semua perangkat desa di daerahnya, belum siap menerima dana desa. Alasan karena belum siapnya sumber daya manusia di desa yang sudah mengerti dengan berbagai aturan yang menjelimet dalam membuat pertangggungjawaban dana tersebut. Selain masih ada overlap dalam penyampaian laporan yang harus disampaikan ke Kemendagri dan juga Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Karena aturan yang menjelimet itulah

: : : : :

HITAM PUTIH (BW) 1 Halaman Dalam ½ Halaman Dalam ¼ Halaman Dalam

: 7 kolom x 530 mm x Rp 5.000 = Rp 18.550.000 : 7 kolom x 260 mm x Rp 5.000 = Rp 9.100.000 : 3½ kolom x 260 mm x Rp 5.000 = Rp 4.550.000

Iklan Keluarga/Duka Tarif Iklan Display Berwarna Hitam Putih Sosial

: : : :

Rp Rp Rp Rp

x 530 x 260 x 260 x 260

3.000/mm 16.000/mm 9.000/mm 6.000/mm

mm mm mm mm

x Rp 7.500 x Rp 7.500 x Rp 7.500 x Rp 15.000

kolom kolom kolom kolom

= = = =

Rp Rp Rp Rp Rp

perangkat desa ketakutan berhadapan dengan hukum.Sejumlah pihakpun khawatir, tak terkecuali KPK, karena sumber daya manusia di desa belum siap mengelola dana sebesar itu. Sejatinya kebijakan ini menghormati desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional. Tetapi setidaknya adanya peringatan dini KPK kepada dana desa walaupun tidak berlebihan namun tentu membuat khawatiran sejumlah pihak, kekhawatiran akan berimplikasi hukum. Kita memberi apresiasi dalam penyaluran dana desa yang sangat besar ini. Tetapi harus diawasi secara ketat karena dana desa berpotensi diselewengkan, apalagi saat ini, bertepatan dengan pilkada langsung. Selain itu, dana desa rawan dipolitisasi oleh calon petahana dalam bentuk distribusi alokasi ke desa yang tidak merata dan diarahkan pada desa basis pendukung calon. Apakah ini akan membawa berkah atau musibah bagi desa? Tentu bergantung cara pandang kita. Jika berpikir positif desa mampu mengelola dana besar, akan membawa berkah. Sebaliknya, melihat kemampuan dan kapasitas desa, bisa saja membawa musibah. Tahun 2014, jumlah kepala desa tersangka korupsi di Jawa Tengah ada 30 kepala desa. Untuk itulah warga desa dimotivasi digerakkan untuk berinisiatif mengidentifikasi masalah dan menggali potensi memajukan desa tidak tersangkut hukum, yakni supaya niat baik tadi bisa terwujud, yaitu desa makmur Indonesia sejahtera bukan untuk membawa petaka!!

(Penulis adaah wartawan TERBITTOP/ [email protected])

TARIF IKLAN ADVETORIAL

TARIF IKLAN DISPLAY UMUM BERWARNA (FC) 1 Halaman Belakang ½ Halaman Belakang ¼ Halaman Belakang ¼ Halaman Depan Halaman Depan (Kuping)

7 kolom 7 kolom 3½ kolom 3½ kolom

giatan lain selain ujian tesis. ”Sehingga yang diambil adalah pemanfaatan waktu. Jurnal approval dari internasional itu cukup cepat, satu minggu. Jadi kalaupun mahasiswa itu harus bayar, katakanlah 100 atau 200 dolar, dan dihitung dengan harus membayar SPP katakanlah Rp 10 juta, diambil yang 200 dolar lebih murah. Jadi masalahnya waktu. Tetapi yang 200 dolar itu kalau akumulatif 1.000 mahasiswa, kan 200.000 dolar. Itu persoalannya. Devisa terbang, keluar,” jelas Prof Asep. (ris/end)

22 WNI Diusir Malaysia karena Narkoba

TOP SOROT

ANGKAH pemerintah untuk menggerakan ekonomi desa melalui penyaluran dana desa belum berjalan optimal. Bahkan penyaluran dana baru berjalan 20 persen, dari dana sebesar Rp 20,77 triliun. Dana dialokasikan ke 74.093 desa. Berbagai media mewartakan, puluhan ribu desa belum mendapat kucuran dana desa, dengan berbagai alasan karena belum siapnya daerah menyusun laporan adanya penguatan struktur dan kelembagaan desa. Selama ini, kualitas aparatur di desa masih terbatas sehingga perlu pendampingan dan bimbingan teknis yang lebih intensif dari pusat ke daerah. Secara nasional, provinsi yang menerima dana desa dengan jumlah desa terbanyak adalah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 7.809 desa, dan provinsi yang menerima dana desa dengan jumlah desa yang paling sedikit adalah Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 275 desa. (Sumber: Kementerian Dalam Negeri 2014) Kiranya beralasan jika Mendagri Tjahyo Kumolo menyatakan geram karena penyaluran baru mencapai 20 persen padahal instruksi dan radiogram sudah disampaikan. (Kompas 27/8). Alokasi dana desa itu diatur dalam UU No 6/2014 tentang Desa. Realisasi penyaluran yang terhambat membuat sejumlah pihak khawatir karena selain perangkat sumber daya manusianya belum seluruh siap, sehingga ada kekhawatiran akan berimplikasi hukum. Padahal selama ini kita tahu, pembangunan di desa banyak terhambat karena kekurangan dana.Banyak rencana pembangunan yang harus dilakukan seperti infrastruktur, air bersih, sanitasi, kesehatan, pendidikan dan lain-

tem inovasi riset kita apa? Nggak pernah tahu kita. Tahu-tahu wajib jurnal internasional, kalaupun tidak internasional mungkin nasional terakreditasi. Di satu pihak terakreditasi pun jurnal-jurnal itu tidak cepat,” jelas Prof Asep. Padahal, bagi mahasiswa persoalan waktu ini menempati urutan pertama perhatian mereka selain juga persoalan biaya. Artinya, dari segi biaya mahasiswa juga mengeluh. Tapi, akan lebih murah dibandingkan dia harus bayar SPP di semester berikutnya, dan pada saat itu tidak ada ke-

27.825.000 13.650.000 6.825.000 13.650.000 4.000.000

HITAM PUTIH (BW) 1 Halaman Dalam ½ Halaman Dalam ¼ Halaman Dalam

: Rp 10.000.000 : Rp 7.000.000 : Rp 3.000.000

BERWARNA (FC) 1 Halaman Belakang : Rp 12.500.000 ½ Halaman Belakang : Rp 7.500.000 ¼ Halaman Belakang : Rp 5.000.000



KONTAK PEMASANGAN: BUNGARIA SAPUTRI 0822 9946 6193

NUNUKAN (TERBITTOP)-Sebanyak 22 orang warga negera Indonesia (WNI) dari 77 tenaga kerja Indonesia yang bekerja secara ilegal yang diusir pemerintah Kerajaan Malaysia ke Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, karena tersangkut kasus narkoba. Ke-22 WNI ini telah menjalani hukumannya secara bervariasi di penjara Sandakan sebelum diusir ke daerah itu dengan menggunakan KM Purnama Ekspres dari Pelabuhan Tawau, Malaysia, kata Kepala Unit Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pelabuhan Internasional Tunon Taka Kabupaten Nunukan Nasution di Nunukan, Kamis malam.

Seorang WNI yang diusir karena kasus narkoba bernama Jamal (21) mengatakan, dirinya tertangkap aparat kepolisian negeri jiran ketika sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama empat temannya di Sandakan. Pria yang lahir di Malaysia dari kedua orang tuanya yang berasal dari Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan ini sehari-harinya bekerja sebagai buruh kasar di perkebunan kelapa sawit. Ia mengaku, telah menikmati barang haram tersebut satu tahun lebih akibat pengaruh dari temanteman bergaulnya yang menyebabkan dihukum selama delapan bulan di

penjara Sandakan. Beredar Bebas ”Sabu yang dikonsumsi hampir setiap hari itu karena beredar bebas di sekitar lingkungan tempat tinggalnya dengan harga yang sangat terjangkau yakni sebesar 10 ringgit Malaysia untuk sekali pakai,” katanya. Meskipun telah diusir ke Kabupaten Nunukan, Jamal tetap berkeinginan kembali ke Malaysia karena kedua orangtuanya berada di negara itu. Setelah pendataan dilakukan Satgas Penanggulangan WNI Bermasalah, para WNI tersangkut narkoba ini didata kembali oleh aparat intelijen dari TNI. (nt)

Kepala Daerah Berniat Jahat Langsung Disadap Teleponnya PEKANBARU (TERBITTOP) — Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Taufiequrachman Ruki, meminta kepala daerah yang memiliki niat baik untuk menyukseskan pembangunan, tidak perlu takut dikriminalisasi. Terutama dikriminalisasi dalam penggunaan anggaran karena pihaknya bisa mendeteksi mana kepala daerah yang sudah punya niat buruk melakukan penyimpangan, kata Taufiequrachman Ruki pada jumpa pers ”Pelatihan Bersama Aparat Penegak Hukum” yang digelar KPK di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Selasa pekan lalu. ”Kebijakan yang dikriminalisasi adalah apabila sudah ada niat buruk. Begitu itu terdeteksi, kami akan sadap (kepala daerah) karena sudah dibilang jangan menyimpang. Jadi jangan takut,” katanya mengingatkan. Dalam acara yang turut dihadiri oleh Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dan Jaksa Agung M Prasetyo itu, Ruki menyadari bahwa gebrakan dari aparat penegak hukum telah menimbulkan keraguan dan ketakutan kepala daerah melaksanakan anggaran pembangunan dan belanja daerah. Akibatnya, sekitar Rp 270 triliun dana APBD masih mengendap di bank pembangunan daerah hingga semester I-2015. ”Alasannya adalah takut dikriminalisasi kebijakannya, padahal,berbicara penggunaan anggaran tak ada lagi kebijakan karena anggaran dari pemerintah pusat sudah ditransfer ke rekening, sudah

ada APBD,belanja modal atau kegiatan dalam perencanannya sudah jelas. Uangnya sudah ada dan tinggal lakukan, lalu kenapa mesti takut dani ragu,” katanya. Ia mengatakan, gebrakan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus korupsi adalah untuk mengawal proses pembangunan berjalan sesuai aturan yang berlaku dan tidak menimbulkan kerugian negara. ”Jadi bukan untuk menyakiti,” katanya. Tak Perlu Takut Ruki mengatakan, kepala daerah juga tidak perlu takut melakukan diskresi atau mengambil keputusan sendiri pada situasi tertentu yang dihadapi, karena diskresi tidak serta merta bisa dikriminalisasi. ”Misalkan ada jembatan runtuh atau kebakaran, apakah tidak ada diskresi. Kalau begitu, maka harus menunggu revisi anggaran baru terbangun lagi dan kapan masyarakat bisa menikmati pembangunan yang optimal. Jadi kebijakan yang dikriminalkan itu apabila sudah ada niat, dan KPK bisa mengetahuinya,” tegas Ruki. Jaksa Agung M Prasetyo mengatakan, penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi harus bisa dipertanggungjawabkan secara terukur dan menghindari kriminalisasi. Karena itu, ia juga mendorong agar kepala daerah tidak perlu takut lagi menggunakan anggaran selama punya niat baik. (nt)

hukum 3

EDISI KELIMAPULUH SATU / TH II 30 AGUSTUS - 10 SEPTEMBER 2015

SINGKAT

Bareskrim Limpahkan Berkas Tersangka Alex Usman JAKARTA (TERBITTOP) — Bareskrim Polri bersama Kejaksaan Agung menyerahkan berkas tahap II tersangka dugaan korupsi pengadaan 49 paket ’uninterruptible power supply’ (UPS) dalam APBD-P DKI Jakarta 2014, Alex Usman, ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Kamis. ”(Penyerahan) tahap II sudah dilakukan hari ini. Tersangka dan barang bukti sudah kami limpahkan ke Kejari Jakbar,” kata Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Brigjen Ahmad Wiyagus, di Mabes Polri, Jakarta, Kamis. Penyerahan tahap dua tersebut dilakukan setelah pihak Kejagung menyatakan berkas Alex lengkap atau P21. Setelah ini, selanjutnya Alex akan

disidangkan di PN Jakarta Barat. ”Semoga persidangan akan lancar agar bisa terungkap semua,” ujar Wiyagus. Sebelumnya penyidik Mabes Polri telah menetapkan Alex Usman dan Zaenal Soleman sebagai tersangka kasus dugaan korupsi UPS. Keduanya pun ditahan di Rutan Bareskrim. Sementara hingga saat ini penyidik Polri masih mengebut kelengkapan berkas untuk kasus yang sama dengan tersangka Zaenal Soleman. Alex Usman merupakan mantan kepala Seksi Sarana dan Prasarana Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat, sedangkan Zaenal Soleman adalah mantan kepala Suku Dinas Pendidi-

kan Menengah Jakarta Pusat. Dalam kasus bernilai proyek Rp 245 miliar itu, Alex berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan UPS untuk Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakbar, sementara Zaenal sebagai PPK pengadaan UPS Sudin Pendidikan Menengah Jakpus. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (nt)

Tindak Pidana Korupsi Jangan Masuk KUHP JAKARTA (TERBITTOP) — Indonesia Corruption Watch (ICW) menyarankan agar pemerintah tidak memasukkan mengenai tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang ke dalam KUHP. ”Jika pada revisi UU KUHP diatur tentang tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang maka UU Tipikor dan UU Pencucian Uang tidak akan berlaku,” kata Koordinator Divisi Hukum dan Peradilan ICW Emerson Yuntho di Jakarta, pekan lalu. Menurut dia hal tersebut akan membatasi gerak KPK, Kejaksaan, Tipikor dan PPATK yang bergerak berdasarkan UU Tipikor dan UU Pencucian Uang. Dia mengatakan, hal tersebut juga akan menghilangkan semangat dan roh bahwa tindak pidana korupsi adalah tindak kejahatan luar biasa. ”Jika RUU KUHP ini berlaku dan disahkan maka yang punya kewenangan dalam penyidikan tindak pidana korupsi hanyalah polisi, maka KPK akan menjadi Komisi Pencegahan Korupsi,” kata dia. (trb)

Dahlan Iskan Segera Diperiksa JAKARTA (TERBITTOP) — Kejaksaan Agung segera memeriksa Dahlan Iskan, mantan Menteri BUMN terkait dugaan korupsi pengadaan 16 mobil listrik. Pemeriksaannya setelah ada jadwal dari penyidik dan pemeriksaan ahli, kata Sarjono Turin, Kasubdit Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) di Jakarta, Senin. Saat ini, kata dia, pihaknya masih memeriksa sejumlah pihak terkait dalam dugaan korupsi pengadaan 16 mobil jenis Electric Microbus dan Electric Executive Car pada PT BRI (Persero) Tbk, PT Perusahaan Gas Negara, dan PT Pertamina (Persero). Sebelumnya, Dahlan Iskan juga pernah diperiksa oleh Kejagung dalam kasus tersebut. Sementara itu, Kejagung telah menahan tersangka kasus itu dari pihak swasta Direktur PT Sarimas Ahmadi Pratama berinisial DA. (nt)

ANTARA

MUNCUL LAGI Masyarakat mengajak foto selfie mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan, yang kembali muncul di hadapan publik setelah dinyatakan bebas sebagai tersangka, saat menghadiri acara pameran dan kontes batu akik Nusantara di Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Kamis lalu. Dahlan Iskan cukup lama tidak terlihat pasca persidangan praperadilan kasus hukumnya.

Hakim Gadungan Jalani Persidangan BANJARMASIIN (TERBITTOP) — Terdakwa H Darson (50), hakim gadungan, menjalani sidang perdananya di Pengadilan Negeri Banjarmasin, Kalimantan Selatan. ”Hakim gadungan itu terancam pidana hukuman maksimal selama empat tahun," ucap Jaksa Penuntut Umum (JPU) Budi di Banjarmasin, Kamis. Ia mengatakan, hakim gadungan ini bakal lama mendekam di penjara karena jaksa penuntut umum dalam pembacaan dakwaan di hadapan majelis hakim yang dipimpin Femina SH, menjeratnya dengan Pasal 378 tentang Penipuan. Seperti diungkapkan saksi korban H Hamdan atas penipuan tersebut, korban kenal denga terdakwa karena di kenalkan oleh seseorang bernama Ardiansyah. ”Dalam perkenalan itu terdakwa mengaku sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Banjarmasin dan setelah itu saya diajak terdakwa ke kejaksaan guna melihat barang yang mau di lelang dan saya percaya,” tutur korban. Setelah itu korban memberikan uang muka pertama 50 persen atau sekitar Rp 86 juta yang diminta terdakwa dan penyerahan uang tersebut di depan kantor kejaksaan. Hamdan terus mengatakan, setelah seluruh uang diterima oleh terdakwa tapi mobil truk dan kayu sitaan yang tidak bisa didapat korban dan pelaku pun sulit untuk ditemui. ”Muncul kecurigaan saya terhadap terdakwa dan kemudian saya mencoba untuk mendatangi kantor Kejari Banjarmasin hingga akhirnya perbuatan terdakwa pun terungkap,” ujarnya. (nt)

Kejati Kaltim Bongkar Kasus Rumah Sejahtera J Geledah Kementerian PUPR Sita Dokumen Korupsi JAKARTA (TERBITTOP) — Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur membongkar kasus dugaan korupsi yang terjadi dalam proyek pembangunan prasarana/sarana utilitas rumah sejahtera tapak Kemenpera RI tahun 2011 yang berada di enam daerah di Kalimantan Timur. Dalam kasus ini sudah menetapkan tiga orang tersangka, dan empat orang terdakwa lainnya sedang dalam persidangan.

Ahmad Djainuri SH ”Kami sedang memperdalam kasus ini untuk merampungkan penyidikan yang sedang berjalan setelah melakukan penggeledakan di kantor Kementerian PUPR,” tegas Kajati Kalimantan Timur, Ahmad Djainuri SH, kepada TERBITTOP, Sabtu (29/8). Kasus ini diselidiki Kejati Kaltim dan kini naik ke tahap penyidikan dengan menetapkan tersangka yakni S (direktur ATK), MAA (direktur Triligon), dan BAW (pelaksana lapangan). ”Pada 2011, ada enam proyek tersebar di Samarinda, Balikpapan dan Penajam. Dalam proses pengawasannya diduga terjadi penyimpangan,” kata Ah-

mad Djainuri. Untuk itu pihaknya telah melakukan penggeledahan di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Kamis (20/8). Hasilnya, satu bundel sejumlah dokumen yang terkait perusahaan PT Agro Teknik Konsultama (ATK) KSO dengan CV Triligon berhasil disita. Dokumen itu di antaranya, Surat Perjanjian Kerja Nomor KU.08.08/PKPK/P2P/SPVPSU 11-15/343 tanggal 7 Novemver 2011. Surat Pernyataan untuk SPP langsung (LS) tanggal 25 November 2011, jaminan uang muka dan lain-lainnya. Penggeledahan tersebut dipimpin Kasi Penyidik Pidsus Kejati M Yusuf itu berhasil menyita sejumlah dokumen terkait dugaan korupsi yang dilakukan konsultan pengawas proyek pembangunan prasarana/sarana utilitas rumah sejah-

tera tapak Kemenpera RI tahun 2011 di Kalimantan Timur. ”Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kaltim, Tatang Agus Volleyantoro ikut dalam penggeledahan tersebut,” kata Ahmad Djainuri. Disebutkan, penyitaan itu untuk melengkapi dokumen dan bagian dari penyidik melengkapi bukti bukti, sehingga penyidikan kasus ini bisa dituntaskan. Ditambahkan, Kejati Kaltim akan mengoptimalkan pemeriksaan kasus ini setelah melakukan penggeledahan. Dalam kasus ini dengan tiga tersangka dari konsultan pengawas yakni, Syahransyah, Asrarudin Amir dan Doni. Sementara dalam tahap persidangan dengan empat orang tersangka yakni tiga orang kontraktor dan satu orang dari PPK dengan kerugian mencapai Rp 7,8 miliar. (ris)

Jaksa Sri Harijati Ingin KPK Punya Penyidik Sendiri JAKARTA (TERBITTOP) — Jaksa perempuan Sri Harijati adalah satu-satunya dari empat perempuan calon pimpinan KPK. Direktur Perdata pada Jamdatun Kejaksaan Agung ini menjai satu satunya perwakilan dari kejaksaan setelah tiga jaksa lainnya tersingkir dalam pemilihan. Dalam wawancara dengan panitia seleksi KPK, Sri Harijati menyampaikan keinginannya membentuk Dewan Pengawas KPK. Sri menSri Harijati jelaskan, Dewan Pengawas nantinya akan masuk dalam struktur internal KPK dan akan berkoordinasi dengan kedeputian pengawas internal. ”Menurut kami, pembentukan dewan pengawas khusus sangat diperlukan untuk mengawasi kinerja,” kata Sri Harijati saat mengikuti tes wawancara capim KPK oleh tim pansel di kantor Setneg, pekan lalu. Penyidik Independen Sri juga menyampaikan dukungannya agar KPK bisa mengangkat penyidik independen. Menurut dia, pengangkatan penyidik independen ini sangat penting bagi KPK untuk menghadapi tantangan modus korupsi yang semakin berkembang. ”Dalam KUHAP, penyidik adalah Polri atau PNS, tapi kalau saya setuju penyidik independen, karena jumlah perkara yang ditangani KPK sangat banyak, sedangkan penyidik tergantung polisi atau kejaksaan. Ada baiknya KPK punya penyidik independen, tentunya kapasitasnya harus disesuaikan,” ulasnya. Sri punya karier panjang di kejaksaan. Sejumlah jabatan pernah diembannya di kejaksaan, di antaranya kajati Lampung (2014-2015), wakajati Sumatera Selatan (2013-2014), koordinator jaksa agung muda intelijen (2012-2013), dan asisten bidang pengawasan Kejati Jakarta (2011-2012). Kepemimpinannya di Kejati Lampung sempat diwarnai kontroversi terkait kasus korupsi. Sejumlah media lokal Lampung sempat menyoroti keputusannya menghentikan kasus dugaan korupsi Deposito Lampung Timur (Lamtim) tahun 2011-2013 sebesar Rp 300 miliar. (ris)

Kejagung Belum Terima SPDP Capim KPK JAKARTA (TERBITTOP) — Kejaksaan Agung mengaku belum menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) salah satu dari calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Bareskrim Polri. ”Hingga saat ini belum ada belum ada SPDP-nya,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Tony Tribagus Spontana, yang dihubungi di Jakarta, Jumat. Sebelumnya, salah satu dari calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri. Kabareskrim Polri Komjen Budi Waseso di Mabes Polri,menyebutkan

pihaknya sudah menetapkan satu tersangka capim ke pansel KPK. Bareskrim tengah mengusut kasus yang ditengarai melibatkan capim KPK tersebut. ”(Pengusutan) sedang berjalan kok. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP)-nya sudah ada,” katanya. Namun pihaknya enggan membocorkan karena masih dirahasiakan dan diumumkan dalam minggu ini. ”Kalau sampai lolos (jadi pimpinan KPK) ya nggak apa-apa, tinggal nanti kita tindaklanjuti, nanti jangan salahkan saya, jangan nanti dikira Kabareskrim mengkriminilasisasi. Karena sudah saya sam-

paikan semua datanya, lengkap, tidak ada yang saya rekayasa, semuanya fakta,” katanya. Semenatara itu juru bicara panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Betti Alisjahbana, menanggapi positif permintaan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komisaris Jenderal Budi Waseso, terkait temuan capim yang bermasalah. Betti mengaku, pansel mengapresiasi setiap masukan yang diberikan semua pihak atas kandidat-kandidat Komisioner KPK yang saat ini tengah diseleksi. ”Kami lihat itu sebagai harapan. Kami

akan memilih calon terbaik yang tidak memiliki masalah hukum,” ucap Betti di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, pekan lalu. Namun, Betti mengatakan, pansel tidak akan terpengaruh atau terganggu pihak luar dalam memilih calon pimpinan KPK yang nantinya akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, Budi Waseso akan meminta pertanggungjawaban pansel dengan meloloskan kandidat yang dianggap bermasalah oleh kepolisian. Sebanyak delapan capim akan diserahkan kepada Presiden. Setelah direstui Jokowi, ke

delapan nama itu akan diserahkan ke Komisi III DPR, dan selanjutnya dihelat uji kelayakan dan kepatutan. DPR sendiri punya waktu maksimum tiga bulan sebelum memutuskan pimpinan baru KPK yang berjumlah lima orang. ”DPR sendiri punya waktu maksimum tiga bulan. Yang penting Desember ini harus sudah ada pimpinan KPK yang baru,” tandas Destry. Diketahui, pansel melibatkan Bareskrim dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri latar belakang dalam keuangan dan juga bidang pidana dan etika. (nt/ris)

opini

T AJUK RENCANA Ketakutan Dipidana Korupsi

P

EMERINTAH mengambil langkah kebijakan agar semua kepala daerah tidak perlu takut melakukan penyerapan anggaran karena tidak semua pelanggaran akan dipidanakan. Seperti diutarakan Presiden Jokowi, pemerintah menjamin tidak semua temuan tidak akan serta dipidana korupsi. Pertama, diskresi bidang keuangan tidak bisa dipidanakan sedangkan kesalahan administrasi mendapat pengawasan internal pemerintah sesuai UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintah. Keterbukaan dilakukannya tuntutan perdata jika ada masalah administrasi sehingga cukup dengan pengembalian kerugian atas kesalahan administrasi itu. Kalau ada orang atau lembaga yang melakukan kerugian yang sifatnya perdata, tidak harus dipindanakan. Dia hanya cukup melakukan pengembalian. Pemerintah akan terbitkan PP tentang Ganti Rugi termasuk Permendagri mekanisme dan tata cara mengganti kerugian bagi pejabat yang melakukan kesalahan administrasi. Selanjutnya, disebutkan, aparat hukum harus melihat niat seseorang mencuri uang negara secara konkret, bukan asumsi atau praduga. Namun dilandasi benar-benar atas niat untuk mencuri, silakan tetapi jangan kemudian asumsi, persepsi, praduga. Kemudian adanya waktu 60 hari bagi pemerintah daerah memperbaiki kesalahan yang menjadi temuan BPK atau BPKP sehingga pada masa itu tidak boleh ada intervensi aparat hukum. Dan terakhir, tidak boleh ada ekspos tersangka sebelum ada penuntutan sehingga langkah aparat tidak semata-mata karena euforia atau tuntutan publik. Kebijakan pemerintah ini dilakukan bisa saja jika ditinjau dari permasalahan hukum karena ketakutan dipidana korupsi. Akibatnya serapan anggaran di berbagai dareah terjadi pelambanan, belum lagi ditambah berbagai aturan jika terjadi masalah semakin membuat menjelimetnya pelaporan anggaran. Sebagaimana kita ketahui, bahwa penyebab rendahnya penyerapan anggaran itu terungkap karena kepala daerah takut dipidana melakukan korupsi. Karena itu sekitar Rp 250 triliun yang masih mengendap di bank-bank daerah. Yang paling rendah dalam penyerapan anggaran itu adanya Pemprov DKI Jakarta, yang baru 10 persen (hingga Juni 2015). Alasan ketakutan kepala daerah itu sebenarnya berlebihan, jika dilihat dari tugasnya melaksanakan pembangunan di daerah. Karena jika pelaporan anggaran tersebut, benar dan sesuai tidak ada macam-macam apalagi menyelewengkan penggunaannya, maka itu harus diusut secara pidana. Saat ini sudah ada sedikitnya enam kepala daerah dijadikan tersangka lantaran kebijakan yang dikeluarkan dianggap bermasalah. Kita sependapat langkah hukum oleh aparat penegak hukum tidak sampai menghambat pembangunan. Karena proyek pembagunan di daerah harus tetap dijalankan, apalagi Mendagri sudah mengirim radiogram ke seluruh kepala daerah agar mempercepat tender lelang pelaksanaan program. Ini guna mempercepat penyerapan anggaran, yang diharapkan bisa mendukung pertumbuhan perekonomian di daerah. Persoalan yang banyak muncul karena terjadinya pelanggaran serta penyimpangan dalam pelaporan anggaran yang bermasalah. Penguatan SDM baik di tingkat kabupaten hingga desa perlu dilakukan mengingat dana bantuan desa kini cukup besar digelontarkan. Oleh sebab itu langkah penegakan hukum haruslah dipandang tegas dalam menyikapi penggunaan anggaran negara. Jangan sampai kepala daerah berlindung di dalam kebijakan ini seolah-olah tidak ada korupsi. Kita tidak bisa memandulkan langkah penegakan hukum, karena bagaimana hukum haruslah tegak menindak pelaku penyeleweng apalagi sampai kepala daerah lalai dan berakibat negara dirugikan, adanya tindak pidana yang sengaja dia lakukan dan terang terangan membuat negara rugi dan menguntungkan dirinya atau orang lain. *

DITERBITKAN OLEH: Karya Panjang Mediatama SIUP: 0716/10-27/PK/XII/2013 NPWP: 03.350.979.5-412.000 TDP: 10.27.3.46.05022 Website: TERBITTOP.com Email: [email protected] Penasehat/Pelindung Tarman Azzam Penasehat Hukum Petrus Selestinus SH Pemimpin Umum/Penjab Haris Fadillah Perusahaan Aswi Matrawi Pemimpin Redaksi Endang Suherman Manajer IT Endang S Redaktur Nurcahyo Dewan Redaksi Tarman Azzam, Haris Fadillah, Endang Suherman, Mustopa Abas, Yoyok Percoyok Staf Redaksi Ujang Susanto, Sulastri Sekretaris dan Administrasi Redaksi Theos Pormes, Bungaria Saputri, Topan Husanda Manajer Iklan/Pemasaran Mulyadi Desain Grafis Sabaragama, Budhi Permana Sirkulasi Yudi Permana Sandhi, Zulaila, Bima Kamandanu Koresponden Serang: Mulyadi, Husada. Lampung: Agus Salim, Lampung Barat & Pesisir Barat: Alhadi Mb, Nasrun, Sumarlin, Suryan Effery. Palembang: Wawan Setiadi. Pekanbaru: Ikhsan. Pontianak: Yusri. Tangerang: M Nur. Depok: Abdul Azis. Cirebon: Titik Sulaksana (Kokab Cirebon), Iman Rachman, Moch Faisal Haris, Dodo Suharma, Sudirdja (Cirebon). Bengkulu: Heri. Bangkalan: Muhammad Arifin, Pamekasan: Salim. Pasuruan: Muhammad Toha, Cilacap: Mashudi, Jember: Sumardi. Sulawesi Barat: Andi Saputra. Tarif Iklan: Hitam Putih Rp9.000 (per-mm kolom), Warna (Full Color) Rp16.000 (per-mm kolom). Iklan Baris Rp9.000 (per-baris). Tarif di atas belum termasuk diskon. Bank: BRI 7202-01-002432-50-3. Alamat Redaksi Kavling BBM Asri Jl. H. Dimun Blok B-30 Sukmajaya Depok, Jawa Barat 16412 Telepon: 021-99746839, 93116962 Alamat Korespondensi Cibubur Village C-3-1 Jl. Harjamukti Cibubur, Jakarta Timur Percetakan: PT Wahana Semesta Inter Media (isi di luar tanggung jawab percetakan)

Seluruh wartawan dan koresponden Koran TERBITTOP adalah yang tercantum di dalam boks redaksi edisi terbaru. Di luar nama-nama yang dimuat, apabila mengaku sebagai wartawan Koran TERBITTOP bukan tanggung jawab redaksi.

EDISI KELIMAPULUH SATU / TH II 30 AGUSTUS - 10 SEPTEMBER 2015

4

Memakmurkan Masjid Menyejahterakan Rakyat Oleh: Prof Dr Haryono Suyono SELAMA bulan Ramadan, sebanyak 175 dosen pembimbing lapangan (DPL) dan 55 relawan mempersiapkan diri dengan pelatihan khusus untuk mengantar 2.847 mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, diterjunkan ke 23 kecamatan, 191 desa dan 279 masjid di Malang dan kabupaten sekitarnya. Dalam persiapan itu, para dosen pembimbing lapangan (DPL) mengadakan persiapan menyangkut penelitian keadaan kecamatan, desa dan masjid di mana mahasiswa akan diterjunkan.

P

erkenalan dengan Bu pati Malang telah dilaksanakan, di mana Bupati Malang, Drs H Rendra Kresna BcKU, SH, MM, MPM, bersama Ketua Yayasan Damandiri, Prof Dr Haryono Suyono, disaksikan oleh Wakil Rektor I dan III, Ketua LPPM, Dr Hj Mufidah Ch, MAg selaku ketua LPPM, pimpinan fakultas, mantan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim, Prof Dr H Imam Suprayogo, dan Ketua Dewan Masjid Kabupaten Malang, KH Imam Sibaweh, telah memberikan pembekalan dengan lengkap. Tidak saja dosen pembimbing lapangan yang mengikuti pembekalan tersebut, tetapi 2.847 mahasiswa yang akan diterjunkan didampingi oleh 55 relawan mendapat pembekalan secara langsung dengan hikmat dan lancar. Para mahasiswa akan diberangkatkan ke desa-desa satu minggu setelah lebaran, tepatnya tanggal 26 Juli 2015. Mereka akan tinggal di desa-desa di sekitar masjid sampai tanggal 24 Agustus 2015 dengan tujuan memakmurkan masjid dan memberdayakan umat, utamanya keluarga prasejahtera. Dalam kesegaran pascabulan suci Ramadan, para mahasiswa akan melanjutkan memakmurkan masjid dengan mengajak umat Islam yang tengah bergembira karena kemenangan melaksanakan ibadah puasa, untuk berbagi dengan ke-

luarga yang belum sejahtera. Disertai niat sungguh-sungguh keluarga sekitar masjid diajak mengamalkan segala doa dan ajaran agama, yang secara intens diperdalam selama bulan suci Ramadan, dalam praktek nyata di lapangan. Keluarga muslim yang taat dan mempunyai kemampuan lebih dan merasa bersyukur dengan segala rahmat Tuhan Yang Mahakuasa, diajak ikut melaksanakan pendataan, pemetaan dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan keluarga yang masih dalam proses berkembang. Keluarga seperti itu dewasa ini belum bisa memenuhi kebutuhan dasar yang minimal, atau disebut sebagai keluarga prasejahtera. Keluarga semacam itu, dalam pendataan dan peta keluarga diberi tanda dengan warna merah. Dalam setiap pertemuan anggota yang bergabung dalam Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya), yang selama masa KKN dibentuk oleh mahasiswa dan jamaah masjid, keluarga prasejahtera itu perlu dijadikan sasaran utama dalam sarasehan di lingkungan Posdaya masjid. Keluarga prasejahtera mendapat perhatian utama dan dijadikan bahan sarasehan secara kontinyu dan diberikan dukungan pemberdayaan yang berkelanjutan. Untuk keperluan itu, keluarga yang dianggap mampu, yang dalam peta diberi tanda hijau dan biru, diharap-

kan dalam suasana lebaran Idul Fitri tergugah hatinya. Mereka pasti sudah melaksanakan ibadah memberikan kewajiban zakatnya. Tetapi lebih dari itu, mereka diharapkan melanjutkan amal ibadahnya dengan menaruh kasih sayang, peduli dan memberikan uluran tangan berupa perhatian dan bantuan pemberdayaan kepada keluarga prasejahtera anggota Posdaya di desanya itu. Oleh karena itu, para mahasiswa yang selama masa KKN tinggal di sekitar masjid dan membentuk Posdaya berbasis masjid, diharapkan dengan sungguh-sungguh tidak saja melakukan pendataan dari seluruh keluarga di sekitar masjid, tetapi mengajak mereka membentuk Posdaya berbasis masjid. Kepada seluruh keluarga, dengan mempergunakan bahasa agama, khususnya menyitir Al-Quran dan Alhadis, diharapkan bisa menjelaskan kepada seluruh keluarga jamaah masjid arti pesan-pesan kitab suci tersebut. Arti pesan itu agar segera diterapkan dengan sungguh-sungguh berupa tingkah laku yang memberi perhatian dan sayang kepada sesama umat. Rasa sayang itu diwujudkan dalam praktek berupa kegiatan mengangkat keluarga prasejahtera menjadi bagian asuhannya sampai terangkat menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera. Upaya tersebut merupakan garapan praktik yang sangat menarik karena di samping para mahasiswa dapat memakmurkan masjid karena semua pelajaran agama diterjemahkan arti dan implikasinya dalam kehidupan sehari-hari, para mahasiswa sekaligus melakukan suatu proses pemberdayaan umat, memakmurkan umat di sekitar masjid. Kemakmuran umat disekitar masjid itu akan membawa dampak bahwa umat Islam yang taat beribadah pada akhirnya akan mendapatkan jalan yang mudah dan lurus menuju kepada kesejahteraan lahir dan batin secara paripurna. Karena kegiatan itu dilakukan dengan mengacu pada ajaran agama, maka dengan sendirinya alasan-alasan pengentasan kemiskinan bukan hanya didasarkan pada kemiskinan lahiriyah, tetapi sangat dalam dipatrikan pada keihklasan untuk berkorban sebagai amal ibadah kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Keihlasan yang disertai

kepercayaan bahwa apa pun yang kita miliki sesungguhnya hanya titipan saja dan harus diamalkan sebanyak-banyaknya sebagai bukti keimanan kita kepada-Nya. Proses itulah sesungguhnya yang menjadi rahasia yang menarik kenapa Posdaya berbasis masjid mengalami kemajuan yang sangat cepat sebagai instrument dan jalan menuju kepada upaya pengentasan kemiskinan yang berjiwa lahir dan batin yang paripurna. Pengalaman dan kegiatan kuliah kerja nyata berbasis masjid itu telah merambah dan dikembangkan di berbagai perguruan tinggi Islam di seluruh Tanah Air. Posdaya yang mekar dari kalangan masjid itu kemudian merambah dan diikuti oleh kegiatan pembentukan Posdaya di desa-desa di sekitar masjid. Keluarga dan penduduk setempat yang melihat manfaat penyegaran budaya persatuan dan kesatuan yang dimulai dari pendataan keluarga anggota Posdaya itu menyadarkan banyak kalangan bahwa di sekitar tetangganya masih ada keluarga yang tertinggal. Keluarga tertinggal itu tidak disuruh menunggu uluran pemerintah, tetapi dengan cara gotong-royong seperti diajarkan agama, bisa diselesaikan oleh mereka sendiri. Proses menyegarkan budaya saling perhatian dan peduli itu ternyata berjalan jauh lebih kuat dan deras karena disertai ajaran agama dan ajakan untuk beribadah kepada Allah, Tuhan Yang Mahakuasa melalui amal nyata dan setiap hari. Para alim ulama mengajarkan bahwa amal ibadah yang dilakukan dengan niat baik dan ikhlas itu akan mendatangkan pahala yang sangat berlipat ganda. Karena itu perkembangan Posdaya berbasis masjid yang kemudian menjelma menjadi Posdaya di kalangan pedesaan berjalan dengan lancar. Makin maraknya Posdaya berbasis masjid itu sebaliknya tidak menghambat perkembangan Posdaya yang didorong oleh kegiatan mahasiswa KKN berbasis Posdaya lainnya. Para mahasiswa dengan kesadaran yang makin tinggi dan pengertian yang makin luas merasa terpanggil dan menikmati kehormatan dan ucapan terima kasih yang diberikan oleh rakyat banyak di pedesaan. (Penulis adalah Ketua Yayasan Damandiri/www.haryono.com)

Budaya Riset dan Entrepreneur Oleh: Prof Dr Ir Asep Saefuddin MSc ADA suatu anggapan bahwa budaya riset dan keentrepreneuran itu dua hal yang berbeda. Hal itu bisa saja benar, bila kedua aspek itu dilihat secara parsial. Terutama bila penekanan riset yang dianggap sekadar kegiatan laboratorium. Akan tetapi, bila dilihat secara komprehensif, riset dan keentrepreneuran tidak bisa dipisahkan. Karena perguruan tinggi bukan sekadar lembaga kursus, maka harus membuat ekosistem yang mendukung budaya riset dan keentrepreneuran.

S

ecara harfiah entrepreneur dapat diartikan sebagai upaya mencari peluang di antara celah-celah. Seorang entrepreneur berani mengambil kesempatan diantara celah yang sulit dilakukan oleh orang lain. Tipe orang seperti ini memang tidak banyak, karena pada umumnya manusia menyenangi kenyamanan dan kemapaman. Sehingga jumlah entrepreneur dari total penduduk jarang melebihi lima persen. Kenyataannya, bila terdapat dua persen saja penduduk suatu negara itu entrepreneur, maka negara itu cenderung sejahtera. Hal ini beralasan, karena entrepreneur bisa meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak dan penyerapan tenaga kerja. Misalnya, bila kita mempunyai dua persen entrepreneur, berarti ada sekitar 5 juta entrepreneur. Bila mereka dapat merekrut rataan 10 orang profesional berarti ada 50 juta profesional



yang mengisi dunia bisnis. Seandainya diperlukan tenaga ahli di bawahnya sebanyak 20 orang, berarti ada 100 juta tenaga ahli. Dan seterusnya untuk teknisi dan pegawai di dalamnya, maka betapa para entrepreneur itu bisa membangkitkan ekonomi negara. Dapat dihitung berapa rupiah yang dapat disumbangkan oleh para entrepreneur dan profesional dari sektor pajak dan penyerapan tenaga kerja. Bila rataan wajib pajak dari 5 juta entrepreneur itu Rp 100 juta, maka akan terkumpul Rp 500 triliun per tahun. Ditambah lagi dengan profesional, tenaga ahli, dan teknisi di bawahnya maka perolehan pajak negara akan sangat signifikan. Belum lagi dari pajak perusahaan mereka yang tentunya nominalnya lebih besar lagi. Keuangan negara berbasis pajak akan sangat kokoh. Apalagi Indonesia yang kuat dengan sumber daya alam, tidak pelak lagi kita akan menjadi negara

yang stabil secara ekonomi. Selain entrepreneur yang berkecimpung dalam dunia bisnis, juga mereka bisa mengisi sektor pemerintahan, pendidikan, dan kemasyarakatan. Mereka adalah government entrepreneur, education entrepreneur, dan social entrepreneur. Kesamaan berpikir dan bertindak para entrepreneur di berbagai sektor itu akan mempercepat birokrasi pemerintahan dan pelaksanaan CSR (corporate social responsibility). Dus, dunia bisnis, pemerintahan, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan akan bergairah. Kesejahteraan masyarakat tidak terlalu bergantung pada APBN. Juga suasana kehidupan tidak didominasi oleh politik praktis yang cenderung memperlambat pertumbuhan ekonomi dan cukup melelahkan. Penyatuan Budaya Riset dan Entrepreneur di Kampus Persamaan dari budaya riset dan entrepreneur dalam hal inovasi, mencari sesuatu hal yang lebih baik, lebih baru, lebih praktis, lebih efisien, dan lebih efektif. Keduaduanya berusaha mencari sesuatu di celah-celah yang tersedia. Walaupun secara kedalaman tentunya ada perbedaan, tetapi keduanya saling membutuhkan dan saling melengkapi. Sehingga, secara esensial di dalam proses pendidikan terutama di level perguruan tinggi, kedua budaya itu tidak dapat dipisahkan. Memisahkan kedua sifat itu hanya akan membuat mahasiswa berpikir parsial, tidak holistik, dan sulit menghadapi tantangan. Mahasiswa harus terpapar oleh kedua budaya itu baik melalui kegiatan proses pembelajaran intra kurikuler ataupun lingkungan dan aktivitas ekstra kurikuler di Kampus. Mereka terbiasa melihat dan merasakan adanya nuansa entrepreneur dalam birokrasi, pelayanan

akademik, serta lingkungan kampus yang tidak terpisahkan dengan dunia bisnis. Kampus-kampus di negara-negara maju sudah lumrah mempunyai amphitheatre, bioskop, kedai kopi, potong rambut, restoran, toko buku, toko souvenir, mini-market. Selain tentunya poliklinik dan tempat kebugaran. Fasilitas tersebut, bukan saja untuk membuat civitas menjadi konviniens, juga untuk membentuk atmosfir entrepreneur. Sehingga mahasiswa yang sedang menuntut ilmu terpapar oleh ekosistem entrepreneur setiap hari. Kampus tidak memisahkan antara dunia akademik dan realita lapangan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa akademik adalah realita, bukan entitas berbeda. Berangkat dari konsep dasar tersebut, maka mindset para dosen harus berubah. Berubah dari sifat teacher-centered ke student-centered. Dosen bukan lagi sebagai satu-satunya sumber pembelajaran, tetapi menjadi motivator dan inspirator bagi mahasiswa. Dosen harus terus mengikuti perkembangan iptek dan aplikasinya di berbagai terapan. Untuk itu dosen harus selalu melakukan riset dan membaca jurnal-jurnal nasional dan internasional agar pemikirannya terus berkembang. Kebiasaan ini juga harus ditularkan kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran setiap hari dan dalam pembimbingan menulis skripsi. Dengan demikian kultur mahasiswa untuk selalu mencari dan berinovasi terjaga dengan baik. Bila kampus hanya jadi tempat kursus dan perkantoran hanya meminta ijazah, maka maraknya jual beli ijazah serta ijazah palsu akan tetap subur. Untuk itu kampus harus menjadi tempat berkembangnya budaya riset dan entrepreneur. Silakan dicoba. (Penulis adalah Rektor Universitas Trilogi/Guru Besar Statistika FMIPA IPB)

KIRIM TULISAN OPINI ATAU SUARA ANDA: Anda punya gagasan dan opini atau keluhan tentang kebijakan pelayanan publik? Kiriman tulisan Anda ke Redaksi Koran TERBITTOP maksimal 5.000 karakter melalui email: [email protected], ditandatangani dan identitas lengkap.

metropolis 5

USAI MERIAHKAN HUT RI KE-70

Wali Kota Jakarta Timur, Bambang Musyawardana, didampingi Camat Jatinegara, Sofyan Taher, dan Lurah Rawa Bunga Jatinegara, Agustinah, serta Ketua RW 3, HA Syahbudin, duduk santai seusai memeriahkan acara HUT RI ke-70 di RW 3, kemarin.

EDISI KELIMAPULUH SATU / TH II 30 AGUSTUS - 10 SEPTEMBER 2015

LINTAS Pemda Beli 19 Mobil Derek JAKARTA (TERBITTOP) — Pemprov DKI Jakarta bakal memberangus parkir liar di wilayah ibukota. Untuk menunjang hal itu sebanyak 19 mobil derek otomatis baru bakal dibeli tahun ini. Adapun sepanjang tahun ini, sebanyak 5.413 kendaraan roda empat terjaring razia karena parkir sembarangan. Dari jumlah tersebut uang sekitar Rp 2,8 miliar diperoleh Pemprov DKI Jakarta dari denda pelanggaran tersebut. Kendaraan yang kedapatan parkir liar akan dikenakan sanksi derek dan denda maksimal sebesar Rp 500 ribu. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang biasa disapa Ahok mengatakan, 19 mobil derek dibeli melalui ekatalog di Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah (LKPP). ”Kayaknya sudah diterima, lihat saja nanti,” kata Ahok di Balaikota, pekan lalu. (yoyok)

Rusunawa 18 Lantai Akan Dibangun

IST

Warga Korban Gusuran Tunggu Putusan Pengadilan JAKARTA (TERBITTOP) — Ketetapan pengadilan akan menjadi acuan bagi warga Kelurahan Bidaracina, Jatinegara, Jakarta Timur, yang terkena proyek sodetan Kali Ciliwung-Kanal Banjir Timur (KBT). Warga mengacu pada hukum dianggap wajar dan masuk akal karena kuasa tertinggi adalah hukum. Hal ini dilakukan oleh karena hingga saat ini warga belum mendapatkan ketetapan harga atas lahan yang akan dijadikan proyek sodetan kali tersebut. ”Dari dulu bilangnya rumah kami akan dibebaskan untuk proyek sodetan. Tapi sampai sekarang nggak juga disebutkan berapa harga permeternya,” kata Ijah, warga, Kamis (27/8). Karena tak mendapat kejelasan harga, terhitung sejak 15 Juli lalu sebagian besar warga akhirnya melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Hal itu dilakukan, karena warga ingin terus memperjuangkan harga tanah yang mereka tempati selama ini. ”Langkah ini kami am-

bil karena kami khawatir pemerintah tak memberikan nilai ganti rugi," katanya. Tetap Dukung Progran Walaupun demikian, ratusan warga tetap mendukung program yang tengah digadang-gadang pemerintah untuk mengatasi banjir itu. Hanya saja, permasalahan ganti rugi yang hingga kini tak juga menemui titik temu yang tetap menjadi kekhawatiran warga. ”Karena kalau diberikan ganti rugi yang sesuai, nantinya akan digunakan untuk membeli rumah lagi,” ujarnya. Sementara itu, Manajer Proyek PT Wijaya Karya (Wika) sebagai kontraktor pengerjaan sodetan, Ismu Sutopo menjelaskan, hingga saat ini pihaknya sudah selesai mengerjakan pemasangan pipa hingga telah sampai di arriving shaft (titik pertemuan) di Jalan Otista III, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jaktim. ”Dua jalur pipa yang dipasang di kedalaman 14 meter telah rampung

kami kerjakan,” ujarnya. Menurutnya, pipa ini berfungsi untuk menyambung air dari Kali Ciliwung agar bisa langsung mengalir ke KBT telah selesai separuhnya dari panjang keseluruhan yang mencapai 1,2 kilometer. ”Nantinya akan dipasang 988 pipa air yang memiliki diameter dalam 3,5 meter dan diameter luar 4,05 meter dengan panjang pipa masing-masing 2,5 meter,” paparnya. Dikatakan Ismu, pengerjaan akan dilanjutkan dengan pengeboran di bagian ujung Kali Ciliwung yang merupakan inlet di Bidaracina. Hanya saja pengerjaan itu masih terkendala pembebasan lahan yang sampai saat ini belum rampung. Padahal, lanjutnya, pembebasan lahan ini digunakan untuk memasukkan pipa yang menjadi struktur konstruksi utama sodetan. ”Untuk pembebasan lahan kita serahkan ke pemkot Jakarta Timur dan tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T). Kita harap secepatnya bisa diselesaikan,” tambahnya. (yoyok)

JAKARTA (TERBITTOP) — Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama berencana membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) setinggi 16-18 lantai di Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Selain membangun rusunawa, kata Ahok, di sekitar areal Kampung Pulo nantinya akan dibuatkan wisata air sepanjang aliran Kali Ciliwung di kawasan tersebut. ”Kampung Pulo saya mau tinggiin. Saya mau bikin tempat wisata. Nanti saya bikinin rusun 16 atau 18 lantai, ada hutan dan wisata air Ciliwung yang bersih. Bisa buat jualan di bawah juga," kata Ahok di Balai Kota, kemarin. Menurut Ahok, pihaknya akan berupaya mengembalikan Kampung Pulo seperti saat zaman penjajahan Belanda dengan membangun wisata air di kawasan tersebut. Hal ini sesuai dengan nama dari Kampung Pulo yang diartikan kampung di tengah pulau. ”Jadi Kampung Pulo itu adalah kampung di tengah pulau. Di tengah itu baru asli Kampung Pulo, dari zaman Belanda ada,” katanya. (yoyok)

Hindari KKN, Anggota Satpol PP Akan Diroling JAKARTA (TERBITTOP) — Anggota Satpol-PP yang berjumlah 940 dan bertugas di seluruh kelurahan se-DKI Jakarta akan dipindahtugaskan ke sejumlah wilayah lain. Mutasi besar-besaran yang baru pertama terjadi ini untuk menghindari praktik pungli maupun kolusi yang mudah terjadi di tempat tugas lama. ”Ini untuk menghindari munculnya raja-raja kecil, kami harus melakukan roling tugas terhadap setengah dari total petugas Satpol-PP kelurahan,” ujar Kasatpol-PP DKI Jakarta, Kukuh Hadisantoso pada apel pelepasan 940 aparat Satpol PP kelurahan. ”Saya juga tidak mau dengar lagi ada oknum main pungli kepada PKL maupun warga pelanggar Izin Mendirikan Bangunan (IMB)” tegasnya. Selama ini citra Satpol-PP sudah cukup baik di mata masyarakat. ”Jangan dikotori oleh segelintir oknum yang berbuat tak terpuji,” pesan Kukuh pada upacara yang dihadiri Kepala Inspektorat DKI Lasro Marbun dan sejumlah pejabat pemprov lainnya. Tindak Tegas ”Kalau ada pengaduan dari masyarakat, baik pungli di kalangan PKL, bangunan melanggar IMB, dan lainnya, tentu akan saya tindak lanjuti. Jika terbukti bersalah, maka saya tindak tegas,” tandasnya. Petugas Satpol-PP yang berdinas di 257 kelurahan, kata Kukuh, menjalani pemindahan tugas. Mereka dirolling maupun dirokir, misalnya yang dulu bertugas di Tambora, Jakbar, dirolling ke Cakung, Jaktim. Sedangkan dari Mampang, Jaksel, dipindah ke Tanjung Priok, Jakut, dan seterusnya. ”Kalau mereka kelamaan bertugas di suatu tempat, bisa menjadi raja kecil dan terpengaruh hal negatif,” ujar Kukuh sambil mengingatkan anggota Satpol-PP wajib patuh kepada lurah. Lasro Marbun mengharapkan para pejuang ketertiban umum ini mampu menjalankan tupoksinya dengan baik. ”Intinya jadilah aparat yang melayani masyarakat, jangan menodai masyarakat. Saya juga berharap Satpol-PP bisa menjadi pengendali 72.000 PNS DKI. Mutasi ini juga penting untuk menghilangkan kejenuhan bertugas di suatu tempat,” ujar Lasro. (yoyok)

Jakarta Bebas Kumuh dengan Sistem Program 100-0-100 JAKARTA (TERBITTOP) — Pemerintah DKI Jakarta bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menata kawasan kumuh. Ditargetkan tahun 2019, wilayah ibu kota bebas dari bebas pemukiman tidak layak huni tersebut. Wakil Gubernur DKI, Djarot Saiful Hidayat mengatakan target tersebut akan dicapai melalui program 100-0-100. Program tersebut adalah program pengembang permukiman berkelanjutan dengan tujuan mencapai 100 persen akses air minum, mengurangi kawasan kumuh 0 persen, dan 100 persen akses sanitasi. ”Semuanya itu dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan meningkatkan kualitas tingkat hunian warga yang tinggal di permukiman kumuh. Misalnya, dari yang banjir menjadi tidak banjir lagi,” ujar Djarot di Balaikota, Kamis (27/8). Ia mengatakan, dalam waktu dekat Pemprov DKI akan memutakhirkan data kawasan kumuh di Jakarta. Hal itu dilakukan untuk pemetaan kawasan kumuh yang akan diperbaiki menjadi kawasan yang baik dan layak huni. ”Di mana lokasinya, statusnya, karakter lokal, potensi, sampai jumlah penduduknya berapa. Data itu harus rampung dalam waktu singkat. Karena targetnya 2019, Jakarta bebas kawasan kumuh,” ujar mantan Wali Kota Blitar itu. (yoyok)

ANTARA

BUKIT DURI AKAN DIBONGKAR Warga mencuci pakaian di depan rumah mereka di kawasan Bukti Duri, Jakarta, Jumat lalu. Setelah membongkar kawasan Kampung Pulo, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berencana membongkar kawasan Bukit Duri yang akan dilakukan setelah rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk merelokasi warga rampung.

Ditempati Warga Kampung Pulo Rp 10 Ribu Per Hari

Harga Sewa Rusun Jatinegara Tidak Naik JAKARTA (TERBITTOP) — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan tidak akan menaikkan harga sewa Rusun Jatinegara Barat yang ditempati warga Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur. ”Tidak akan ada kenaikan harga sewa. Mereka tetap dikenakan harga sewa unit Rp 300 ribu per bulan,” kata Ika Lestari Aji, kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta, Rabu pekan lalu. Ika menegaskan, warga Kampung Pulo yang terkena proyek normalisasi Sungai Ciliwung itu diberikan fasilitas hunian di Rusun Jatinegara Barat dengan biaya sewa atau iuran pemeliharaan sebesar Rp 300 ribu per bulan

atau Rp 10 ribu per hari. ”Bahkan tiga bulan pertama, mereka dibebaskan biaya sewa,” ujar Ika. Ika menjelaskan, biaya sewa rusun sebesar Rp 300 ribu per bulan itu sudah termasuk biaya kebersihan, listrik dan air. Sehingga bisa dipastikan tak ada lagi biaya tambahan lain yang akan dibebankan kepada masyarakat Kampung Pulo. Mantan Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Utara ini mengimbau kepada

seluruh warga Kampung Pulo yang telah menempati unit Rusun Jatinegara Barat agar tidak perlu lagi merasa khawatir. ”Saya imbau warga jangan lagi resah dan merasa khawatir. Pemprov DKI tidak mau membebani warga selama tinggal di rusun,” tandas Ika. Sepak Bola Sementara itu, anak-anak yang tinggal di rusun seluruh Jakarta akan dilatih sepak bola. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta menggandeng Uni Papua. Rencananya, kompetisi sepak bola Gubernur DKI Cup akan dilaksanakan September mendatang. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mencatat, dari 22 rusun

yang ada di Ibu Kota terdapat sebanyak 3.000 anak-anak. Mereka akan mendapatkan pelatihan sepak bola. ”Ya, nanti bikin kompetisi rusun Gubernur Cup. September mulai seleksi, Oktober final. Perempuan atau lakilaki suruh main bola saja," kata Basuki, di Balai Kota, Jumat lalu. Basuki berharap lahan di Kemayoran, Jakarta Pusat dapat segera diserahterimakan kepada Pemprov DKI Jakarta. Sehingga pihaknya bisa membangun fasilitas olahraga untuk warga yang bermukim di rusun. ”Kita mau bikin kayak di Inggris nanti. Seluruh full lapangan bola kaki. Saya harap mudah-mudahan bisa cepat serah terima lahan dari Setneg,” ucapnya. (bj)

Anak Jalanan dan Putus Sekolah Ditata JAKARTA (TERBITTOP) — Wali Kota Jakarta Timur minta camat dan lurah menyisir mencari anak putus sekolah di wilayahnya. Pasalnya, pendidikan anak-anak dari keluarga miskin akan ditanggung Pemprov DKI Jakarta lewat pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP) sehingga tidak ada alasan untuk putus sekolah. ”Kita tidak ingin ada anak putus sekolah dengan alasan tidak mampu,” katanya. Hal itu disampaikan saat membuka acara koordinasi membuka acara koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2015, di Ruang Serba Guna Gedung A Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Kamis (27/8). Wali Kota mengharapkan agar tidak ada lagi anak-anak

di wilayahnya yang putus sekolah karena alasan tidak mampu. Atas alasan ini, katanya, para camat dan Lurah harus rajin turun ke lapangan. Mereka diharapkan mendata anak-anak yang putus sekolah, berkoordinasi dengan pihak RT/RW dan sekolah di wilayah masing-masing. ”Sudin Pendidikan agar menindak lanjuti hasil pendataan siswa putus sekolah yang dilaksanakan oleh camat dan lurah yang bekerja sama dengan para kepala sekolah dan memberikan layanan dengan komperhensif, artinya bila ada anak yang putus sekolah diberikan Kartu Jakarta Pintar (KJP),” katanya. Wali Kota mengatakan, penanggulangan

kemiskinan merupakan upaya bersama sehingga dibutuhkan sinergi dan kemitraan dengan semua pihak. ”Baik pemerintah pusat, daerah, kalangan swasta, kalangan organisasi kemasyarakatan dan lainnya,” ujarnya. Selain itu, layanan akses kesehatan melalui ’Gerakan Ketuk Pintu Layani dengan Hati’ diharapkan warga yang sakit namun tidak mampu berobat ke puskesmas akan dibantu. Pihak Sudin Kesehatan Jakarta Timur pun diharapkan dapat menyiapkan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. ”Kasudin Kesehatan, kepala puskemas kecamatan dan kelurahan juga memfasilitasi warga untuk memiliki BPJS dan syarat-syarat kepemilikannya,” ujarnya. (yoyok)

nusantara 6

EDISI KELIMAPULUH SATU / TH II 30 AGUSTUS - 10 SEPTEMBER 2015

Melemahnya Rupiah Mulai Pengaruhi UMKM GORONTALO (TERBITTOP) — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo menilai melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat (AS), mulai berpengaruh ke Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di daerah itu. ”Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang menembus level hingga Rp 14.000, turut mempengaruhi penghasilan para pelaku UMKM, khususnya yang bergerak pada sektor industri olahan,” kata Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UMKM Kabupaten Gorontalo Cokro Katili, Sabtu. Anjloknya nilai tukar rupiah membuat sejumlah bahan baku impor yang biasa digunakan dalam industri olahan mengalami kenaikan

Penandatanganan Nota Kesepakatan LAMPUNG (TERBITTOP ) — Penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan KUPA dan PPAS Anggaran Perubahan Tahun 2015 di ruang sidang Gedung Wanita Kabupaten Pesisir Barat Senin (3/8) yang dimulai pukul 09.00 WIB hingga selesai. Dasar acara paripurna yaitu Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Pesisir Barat tanggal 29 Juli 2015 tentang pembahasan KUA dan PPAS APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015. Penandatanganan nota kesepakatan yang ditandatangani oleh penjabat Bupati Pesisir Barat, Qudratul Ikhwan, bersama Ketua DPRD Pesisir Barat, Piddinuri, serta Wakil Ketua DPRD 1, M Towil, dan Wakil Ketua 2, Drs AE Wardhana Kasuma, berjalan lancar dan sukses. (suryan/agus)

harga, sehingga cukup menyulitkan para pengusaha untuk melakukan proses produksi. Sebagai contoh, bahan baku yang digunakan pada industri olahan kue seperti tepung, mentega, coklat, keju, dan bumbu kue lainnya yang terus mengalami kenaikan harga sejak beberapa pekan terakhir. ”Proses produksi bisa dijalankan, akan tetapi tidak ada yang bisa menjamin kenaikan barang jadi tidak akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat,” ujarnya. Ia berharap, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS saat ini, mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat, minimal ada langkah nyata yang dilakukan untuk mengantisipasi keadaan tersebut agar tidak ber-

kelanjutan. ”Karena salah satu kemungkinan yang dapat dialami dunia usaha adalah roda perekonomian akan melambat, dan tidak menutup kemungkinan banyak pengusaha akan bangkrut dan gulung tikar. Tak terkecuali UMKM di Kabupaten Gorontalo,” tambah Cokro. Ia berharap agar pemerintah pusat segera mengambil langkah-langkah kebijakan, sehingga tidak menimbulkan dampak yang jauh lebih besar atas melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tersebut. Ia mengharapkan, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS kali ini belum akan berdampak pada situasi perekonomian seperti pada awal reformasi 1998, yang hampir membuat keterpurukan perekonomian negara. (nt)

Banten Gandeng REI Sediakan Rumah ASN SERANG (TERBITTOP) — Pemerintah Provinsi Banten bekerja sama dengan DPD Real Estate Indonesia Banten, segera menyedian sekitar 1.000 rumah murah untuk para aparatur sipil negara (ASN). Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, Hudaya Latuconsina di Serang, Jumat, mengatakan, Pemprov Banten dan DPD REI Banten sudah menandatangani MoU perihal tersebut. 1.000 rumah tersebut dibangun di perumahan Taman Banten Lestari (TBL), Kota Serang. ”Ini tindak lanjut dari program sejuta rumah. Awalnya, Pak Gubernur bilang, mintalah 30 persen untuk PNS dari 1.000 rumah yang dibangun di TBL. Akhirnya ditindaklanjuti,” kata Hudaya, seusai pertemuan dengan DPD REI Banten, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), BTN, dan perwakilan ASN, di Serang. ”Meski demikian, kata Hudaya, 1.000 rumah tersebut juga dibuka untuk masyarakat umum. ”Jadi 1.000 unit yang ada di TBL dipersilakan untuk ASN Kota Serang, Kabupaten Serang, dan Pemprov Banten. Akan tetapi, boleh juga untuk yang lain,” kata Hudaya. Ia mengatakan, salah satu persyaratan memiliki rumah murah tersebut yaitu mereka yang ber-

penghasilan maksimum Rp 4 juta. Uang muka sekitar Rp 5 juta sampai Rp 5,5 juta dengan cicilan per bulan sekitar Rp 600 ribuan sampai Rp 1 juta. ”Bagi ASN tidak mesti ke luar uang, sebab semua ASN pasti anggota Bapetarum, gunakan itu Rp 6,5 juta. Kalau DP rumah ini hanya Rp 5,5 juta,” kata Hudaya. Hudaya yang juga ketua Koperasi Korpri Banten meyakini, 80 persen ASN apalagi ASN baru, belum memiliki rumah. Ia menyebutkan tidak ada batasan golongan dan kepangkatan untuk mengambil rumah murah tersebut. ”Enggak ada batasan eselon, yang penting gajinya maksimum Rp 4 juta. Kalau saya melihat, gaji ASN itu kan Rp 1,6 juta sampai 1,7 juta untuk golongan 3A, tunjangan sekitar Rp 1,5 juta atau Rp 2 juta, itu sudah sangat memadai,” kata Hudaya. Sekretaris DPD Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Banten, Roni Hardiriyanto Adali, mendukung program 1.000 rumah buat ASN tersebut. ”Program ini sangat strategis dan bermanfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kami melakukan MoU baik dengan Provinsi Banten maupun dengan BTN dari sisi pembiayaan, dan BPJS untuk uang muka,” katanya. (nt)

Polres Mamuju Gelar Pasukan Pengamanan Pemilukada MAMUJU (TERBITTOP) — Polres Mamuju melaksanakan Apel Gelar Pasukan dengan sandi operasi di halaman upacara Mapolres Mamuju, Kamis (27/8). Pelaksanaan ini dilakukan karena mulai memasuki tahapan kampanye terbuka oleh masing-masing pasangan calon yang akan menjadi peserta dalam rangka pengamanan Pemilukada Kabupaten Mamuju tahun 2015. Tampak hadir dalam apel tersebut, Kepala BIN Sulbar, Bupati Mamuju, Dandim 1418 Mamuju, Kajari Mamuju, Ketua DPRD Mamuju, Ketua DPRD Mamuju Tengah, Ketua KPU Sulbar, Ketua KPU Mamuju, Ketua Panwaslu Mamuju, Ketua Panwaslu Mamuju Tengah, para kepala SKPD Mamuju dan Mamuju Tengah. Ketua Senkom Mitra Polri bertindak selaku inspektur upacara pada apel ini adalah Kapolres, AKBP Eko Wagiyanto SIK, dengan komandan upacara, AKP Yohannes G, KBO Lantas dan Perwira Upacara AKP M Iksan, Kasat Sabhara

Polres Mamuju. Untuk peserta upacara berasal dari satuan-satuan di kepolisian dan peleton dari TNI AD serta Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju, Sulbar. Pada kesempatan tersebut inspektur upacara membacakan amanat Kapolres Mamuju, AKBP Eko Wagiyanto SIK, yang menekankan bahwa pelaksanaan apel gelar pasukan yang dilaksanakan secara bersamaan di dua kabupaten, Mamuju dan Mamuju Tengah ini adalah untuk mengecek kesiapan pengamanan dalam rangka pemilukada serentak pada Rabu (9/12) mendatang. ”Pelaksanaan ini dilakukan karena mulai Rabu (28/8) sudah memasuki tahapan kampanye terbuka oleh masing-masing pasangan calon yang akan menjadi peserta pemilukada sehingga sangat penting untuk mengetahui kesiapan personel yang terlibat dalam pengamanan,” kata Kapolres, AKBP Eko Wagiyanto SIK. (andi saputra)

ANTARA

KEBAKARAN DI SEMARANG Petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api yang membakar sebuah bangunan berlantai empat di Kelurahan Bendungan, Semarang, Jateng, Jumat lalu. Belasan mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api yang sempat menjalar ke sejumlah rumah warga di perkampungan padat penduduk tersebut.

Kejati Lampung Bentuk TP4D Dukung Penyerapan Anggaran Oleh: Agus Salim LAMPUNG (TERBITTOP) — Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung Suyadi mengatakan Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan masing-masing Kejaksaan Negeri (Kejari)-nya segera mempersiapkan Tim Khusus Penyerapan Anggaran, yakni tim Pengawal dan Pengaman Pelaksanaan Pembangunan Daerah (TP4D) untuk penyerapan anggaran. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) meminta Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) dan pihak terkait mengevaluasi pos penanganan anggaran untuk perkara-perkara

yang dinilai masih kekurangan anggaran. Setelah mengevaluasi pos anggaran yang ada, kejaksaan akan merevisi dan menindaklanjuti supaya anggaran

berjalan lancar. Suyadi menambahkan, sejauh ini kami mengevaluasi dahulu anggaran yang ada selama ini. ”Jika ada satu perkara yang kekurangan anggaran, perlu penyesuaian anggaran,” ujarnya. Dimaksimalkan Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Daerah Istimewa Yogyakarta itu juga menjelaskan, pihaknya sudah membahas bersama para kajari sewilayah Lampung, Kamis (27/8). Dia berharap pos penanganan anggaran untuk perkara-perkara yang masih minim anggaran tersebut dapat dimaksimalkan di masa men-

datang. ”Selama ini kan ada beberapa perkara yang kekurangan anggaran, ada pula anggaran yang peruntukannya tidak sesuai, inilah yang mesti dievaluasi dan direvisi agar penyerapan anggaran lancar ke depannya," ujarnya seperti dilansir website Kejaksaan Agung. Suyadi juga menerangkan terkait pengarahan Presiden kepada Gubernur, Kapolda, dan Kajati beberapa waktu lalu juga bertalian dengan penyerapan anggaran. Namun, Presiden lebih menekankan agar penyerapan anggaran di pusat dan daerah bisa lebih mengarah kepada sektor riil di masyarakat. ***

PWRI Yogyakarta Periode 2015-2020 Dilantik

IST

LANTIK PENGURUS BARU PWRI DIY — Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Paduka Paku Alam IX (kanan) didampingi Ketua Umum Pengurus Besar PWRI, Prof Dr Haryono Suyono, melantik Pengurus Daerah (Pengda) Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Yogyakarta periode 2015-2020 di Bangsal Kepatihan Kantor Wakil Gubernur DIY, baru-baru ini.

YOGYAKARTA (TERBITTOP) — Ketua Pengurus Daerah (Pengda) Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Yogyakarta, Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Prodjo Hardjono SH mengatakan, kehadiran Ketua Umum PWRI, Prof Dr Haryono Suyono dalam pelantikan pengurus baru periode tahun 2015-2020 untuk mendorong semangat anggota PWRI DIY untuk melaksanakan tugas pokok PWRI, terutama mengabdi kepada negeri tanpa henti. Hal itu diungkapkan KRT Prodjo Hardjono saat memberikan sambutan usai pelantikan pengurus baru PWRI DIY oleh Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Paduka Paku Alam IX di Bangsal Kepatihan Kantor Wakil Gubernur DIY, baru-baru ini. Peristiwa ini sangat penting, kata KRT Prodjo Hardjono, untuk mengawali tugas pengurus baru PWRI selama lima tahun kedepan yang tugasnya semakin berat dan penuh tantangan. Komposisi usia pengurus yang baru adalah 50-60 tahun sebanyak lima persen, usia 60-70 tahun 45 persen, usia 70-80 tahun sebanyak 50 persen. Dilaporkan bahwa semua pengurus terdiri dari pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke-

menterian, instansi dinas, pemerintah daerah, perangkat desa, pensiunan kakanwil, kepala dinas, kakandep, para camat, pensiunan hakim, pembantu bupati, anggota DPD dan para guru SD, SMP, SMA dan dosen. ”Dalam usianya yang wreda anggota PWRI masih tetap segar bugar memiliki semangat perjuangan yang tidak merasa lelah meneruskan perjuangan para pahlawan kusuma negara yang dulu aktif di Korpri sekarang aktif di pengurus PWRI,” papar KRT Prodjo Hardjono. Sesuai aspirasi para pengurus cabang dan ranting, lanjut KRT Prodjo Hardjono, kiranya pertama, segera diseragamkan baik kartu identitas maupun seragam PWRI. Kedua mengusulkan kepada pemerintah Republik Indonesia bahwa pemberian dana hibah APBN, APBD pada PWRI agar diterbitkan regulasi pedoman yang jelas untuk memperlancar pelaksanaannya. Lebih jauh KRT Prodjo Harddjono mengatakan dengan terpilihnya pengurus baru yang harus dikerjakan adalah konsolidasi, ikut berpartisipasi dalam pembangunan menurut bidangnya masing-masing. Meningkatkan jumlah anggota agar berkembang dengan

baik karena jumlah pensiuan di DIY tidak kurang dari 50 ribu orang, sementyara yang masuk PWRI baru 15 -20 ribu orang. Pada kesempatan itu Ketua Umum Pengurus Besar PWRI, Prof Dr Haryono Suyono mengajak kepada seluruh anggota dan pengurus PWRI untuk mengmbil pengalaman dari Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Paduka Paku Alam IX yang selalu merakyat. ”Beliau biasa memakai sepeda motor dan di dalam tasnya berisi permen. Kemana-mana beliau membawa permen dan di dalam permen itu ada ’jimatnya’. ”Kamu saya kasih permen, orang tuamu, pamanmu, kakakmu suruh ke sini,” ungkap Prof Haryono mengutip ungkapan Sri Paku Alam. Rupanya permen ini sebagai motivasi terhadap anak-anak yang dijumpai beliau ketika keliling ke desa-desa yang jauh dari Ibukota Yogyakarta. Yaitu di desa-desa yang sangat kering. ”Pada zaman saya dengan Sri Paduka Paku Alam terdahulu desa itu sangat kering hampir tidak ada pohon. Kemudian dilakukan gerakan penanaman pohon. Dan baru saja desa itu saya kunjungi ternyata sekarang pohonnya sudah rindang dan hijau.

nusantara 7

KPU Mamuju Resmi Tetapkan Pasangan Calon Pemilukada

EDISI KELIMAPULUH SATU / TH II 30 AGUSTUS - 10 SEPTEMBER 2015

SMK di Tulungagung Akan Kembangkan Posdaya TULUNGAGUNG (TERBITTOP) — Keberadaan Posdaya mendapat respon antusias dari para kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Tepatnya, pada 16 Agustus 2015 lalu SMK Negeri 2 Boyolangu, Tulungagung, Jawa Timur, bersama para kepala SMK se-Tulungagung secara khusus menggelar sosialisasi Posdaya. Mereka bertekad melakukan kolaborasi dengan seluruh perguruan tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tulungagung. Acara yang terselenggara atas kerja sama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung, SMKN 2 Boyolangu, seluruh perguruan tinggi Tulungagung dan Yayasan Damandiri ini mendapat perhatian antusias berbagai kalangan. Ratusan peserta dari para kepala jurusan (kajur), kepala program studi (kaprodi) dan para kepala SMP Binaan Lingkungan se-Tulungagung dengan semangat mengkuti kegiatan ini. Apalagi dihadiri langsung Ketua Yayasan Damandiri, Prof Dr Haryono Suyono, sebagai narasumber utama. Tak pelak,

acara yang berlangsung di Aula Gedung SMKN 2 Boyolangu, Jl Ki Mangun Sarkoro VI No 1 Tulungagung, Jawa Timur, ini tampak semarak dan berkesan. Pada kesempatan itu, Ketua Yayasan Damandiri, Prof Dr Haryono Suyono menyatakan, kombinasi antara mahasiswa dan para pelajar SMK maupun SMA juga SMP, itu akan memberi pemberdayaan secara langsung kepada rakyat sekitar sekolah-sekolahnya sendiri. ”Dan dengan sendirinya jangkauannya tidak setahun sekali namun bisa setiap bulan sekali atau dua kali, tiga kali bahkan bisa berulang kali. Karena anak-anak SMK yang mempunyai kahalian khusus itu bisa bersama-sama dengan rakyat memberdayakan kekuatan yang ada di desa,” tutur Prof Haryono. Kalau selama ini perguruan tinggi sudah melakukan gerakan pemberdayaan di desa-desa melalui KKN tematik Posdaya, sekarang giliran SMK yang siap diujicobakan. ”Setidaknya di desa atau kelurahan tempat SMK tersebut berdomisili,

praktek pemberdayaan masyarakat untuk masyarakat prasejahtera ini bisa dilaksanakan. Are you ready?” kata Haryono menanyakan. ”Ready!” jawab seluruh peserta yang hadir. Peserta sosialisasi terdiri dari para kepala SMK negeri dan swasta, para rektor perguruan tinggi di seluruh Tulungagung, serta perwakilan dari Bank Jatim dan bank UMKM setempat. Acara yang dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab, Drs Suharno MPd ini juga dimeriahkan pentas kreativitas oleh anak-anak SMK Negeri Boyolangu dan pameran kerajinan sejumlah kelompok posdaya. Menurut data kependudukan di Tulungagung, tingkat pengangguran dan kemiskinan di kota penghasil marmer ini tergolong positif. Pada 2013 penduduknya sebesar 1.053.000 jiwa punya persentase penduduk yang bekerja lebih dari 36 jam per minggu terdiri dari 75 persen untuk laki-laki dan 50 persen perempuan dan rata-rata hanya 63 persen. (rel/ris)

PELETAKANBATU PERTAMA — Pj Bupati Pesisir Barat, Qudratul Ikhwan meletakkan batu pertama pondasi bangunan pertanda dimulainya pembangunan rumah sakit tipe D Pratama dengan luas areal tanah hibah 4 hektare lebih di lokasi Pekon Way Suluh, Kecamatan Krui Selatan, Pesisir Barat, Lampung, belum lama ini.

SINGKAT

Jelang Pilkada Serentak 2015

Sekda Mamuju Buka Diklat Keprotokoleran

MEDAN (TERBITTOP) — Pembangunan jalan Tol MedanKualanamu-Tebing Tinggi atau MKTT sudah memasuki tahap konstruksi seksi 1 dan 2 MedanKualanamu sepanjang 17,8 km dengan capaian realisasi mencapai 30 persen. ”Adapun pembangunan konstruksi seksi 3 Parbarakan-Lubukpakam sepanjang 4,83 km baru saja dimulai dengan progress satu persen,” kata Direktur Utama PT Jasa Marga Kualanamu Tol, Agus Suharyanto di Medan, pekan lalu. Dia menjelaskan, pembangunan konstruksi MKTT itu diharapkan sesuai rencana. ”Manajemen menargetkan proses pengadaan lahan ditargetkan selesai seluruhnya pada akhir 2015 sehingga proyek bisa dilanjutkan dengan lancar,” katanya. (nt)

Polres Mamuju Dapat Bantuan 12 Unit Mobil Laporan: Andi Saputra MAMUJU (TERBITTOP) — Menjelang pemilihan kepala daerah serentak 2015, Polres Mamuju mendapat bantuan 12 unit mobil dari Mabes Polri. 12 unit mobil tersebut terdiri dari 8 unit mobil hilux dobel kabin dan 4 unit mobil sedan. Bantuan itu diberikan dalam rangka meningkatkan kinerja aparat kepolisian Mamuju khususnya di pesta demokrasi yang akan digelar 9 Desember mendatang.

Kapolres Mamuju, AKBP Eko Wagiyanto, mencoba kendaraan operasional dari bantuan Mabes Polri, untuk persiapan pilkada seretak 2015.

ANDI SAPUTRA

Tol Medan-Kualanamu Sudah 30 Persen

MAMUJU (TERBITTOP) — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamuju, pada saat menggelar rapat pleno penetapan pasangan calon pemilukada serentak pada 9 Desember 2015, Senin (24/8) di kantor KPU Kabupaten Mamuju telah menetapkan tiga pasangan calon pemilu kepala daerah (pemilukada) yakni pasangan calon Hasbis-Irwan, Bustamin Bausat-Damris, dan H Ahmad Appa-Abdul Jawas Gani. Dan kemudian salah satu pasangan yang digugurkan di kantor KPU Mamuju yakni Siti Saleha Duka yang berpasangan dengan Firman Argo Waskito. Hal ini disampaikan oleh Ketua KPU Mamuju Tri Winarno pada saat gelar konferensi pers. ”Pada saat perbaikan berkas, maka saya sampaikan hasil penelitian berkas kami menyatakan memenuhi syarat. Namun pada 14 Agustus, KPU Mamuju menerima surat pengunduran diri Firman, sekaligus beliau menyatakan tidak pernah memasukkan permohonan pencalonan diri sebagai calon wakil bupati Mamuju,” terang Tri Winarno, Senin (24/8). Selanjutnya, disampaikan Tri Winarno, sebelum pleno penetapan calon, pihaknya telah melakukan klarifikasi kepada Firman Argo dan Partai Demokrat, tak hanya itu upaya lain juga ditempuh oleh KPU sebelum penetapan calon, yakni melakukan koordinasi dengan KPU pusat dan KPU Sulbar. Dari hasil klarifikasi dan koordinasi tersebut, KPU Mamuju hanya menetapkan tiga pasangan calon di Pemilukada Mamuju. Yakni, Habsi Wahid-Irwan Pababari, Bustamin Bausat-Damris dan Ahmad -Jawas Gani. ”Tiga pasangan calon ini kami menyatakan sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Mamuju untuk mengikuti Pemilukada Mamuju, Desember 2015,” tegas Ketua KPU Kabupaten Mamuju. (andi saputra)

Pembangunan RSUD Krui Pesisir Barat Dimulai

DOK/SURYAN/AGUS

MAMUJU (TERBITTOP) — Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju, Drs Muhammad Daud Yahya, mengharapkan Diklat Keprotokoleran jadi indikator peningkatan pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Mamuju, melalui Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) melaksanakan kegiatan Diklat Keprotokoleran, MC dan Publik Service, Kamis (27/8), di salah satu hotel di Mamuju. Daud Yahya mengharapkan kegiatan tersebut dapat dijadikan sebagai indikator peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat. ”Selaku pelayan masyarakat, diklat seperti ini sangat kita butuhkan sebab kegiatan seperti ini bisa menciptakan sumber daya yang mampu memberikan layanan prima kepada masyarakat,” urai Daud Yahya. Daud Yahya menambahkan, peranan seorang protokol ataupun mc itu memiliki peranan yang sangat besar dalam sebuah acara. Menurutnya, semakin tinggi jabatan seseorang semakin dibutuhkan peranan seorang protokoler, karena acara apa pun yang kita lakukan tanpa keterlibatan dari protokoler yakinlah acara itu pasti semrawut. (andi saputra)

KPU Mamuju saat rapat pleno penetapan pasangan calon pemilukada serentak pada 9 Desember 2015.

Penyerahan bantuan mobil operasional itu di serahkan lansung pihak Polres Mamuju kepada Kapolsek yang ada di Mamuju dan Mamuju Tengah setelah melakukan upacara atau gelar pasukan Mantap Praja untuk pengamanan pilkada serentak 2015, Kamis (28/8). Kapolres Mamuju AKBP Eko Wagiyanto mengatakan bantuan mobil itu di berikan kepada Polsek yang ada dibawa naungan Polres Mamuju untuk mendukung kinerja aparat kepolisian sektor khususnya pada Pilkada Mamuju dan Mamuju Utara secara serentak tahun ini. ”Mobilnya 12 unit, dan mobil ini sebagai mobil operasional Polsek-Polsek yang ada di Mamuju dan Mamuju Utara. Bantuan ini lansung dari Mabes Polri,” ujar AKBP Eko Wagiyanto. Apel pasukan mantap praja diikuti oleh anggota Polres Mamuju, Kodim 1418, Dinas Perhubungan Mamuju, Satpol PP Mamuju. Apel ini dalam rangka pengamanan pilkada itu berlangsung di halaman Polres Mamuju, dihadiri Kepala BIN Sulbar, Hamzah, Ketua KPU Mamuju, Dandim 1418 Mamuju, Kajari Mamuju, serta sejumlah unsur Muspida lainnya. (andi saputra)

LAMPUNG (TERBITTOP) — Masyarakat Pesisir Barat tidak lama lagi akan memiliki RSUD sendiri sehingga memudahkan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah Pesisir Barat. Rumah sakit umum daerah sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pelayanan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, terutama masyarakat miskin dan tidak mampu. Pj Bupati Pesisir Barat, Qudratul Ikhwan secara langsung meninjau dimulainya pembangunan RSUD Krui, Selasa (18/8). Selain meninjau, Qudratul juga berkesempatan meletakkan batu pertama pondasi bangunan pertanda dimulainya pembangunan gedung sarana kesehatan tersebut dengan luas areal tanah hibah 4 hektare lebih di lokasi Pekon Way Suluh, Kecamatan Krui Selatan. Menurut Qudratul, dirinya atas nama pemerintah dan masyarakat Pesisir Barat mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Pemprov Lampung yang telah mengalokasikan anggaran pembangunan rumah sakit tersebut melalui biaya APBD Pemprov Lampung Tahun Anggaran 2015. Rumah sakit yang akan dibangun ini merupakan rumah sakit tipe D

Pratama. ”Fasilitas rumah sakit tipe D Pratama ini akan menyelenggarakan pelayanan medik umum, pelayanan gawat darurat, pelayanan keperawatan, pelayanan laboratorium pratama, pelayanan radiologi, pelayanan farmasi,” ujarnya. Qudratul juga berharap, ke depannya agar rumah sakit tersebut segera dapat ditingkatkan menjadi rumah sakit tipe C. Dengan meningkatnya kelas rumah sakit menjadi tipe C maka pelayanan kesehatan lebih meningkat dan dapat memberikan pelayanan lebih optimal kepada masyarakat di Pesisir Barat. Untuk itu dirinya memerintahkan kepada seluruh satker terkait agar segera menindaklanjuti program peningkatan kelas rumah sakit ini dengan serius. Untuk diketahui kendala utama saat ini adalah kondisi jalan yg belum mendukung, untuk itu saat ini sedang dimulai pembangunan akses jalan menuju RSUD tersebut yang jaraknya tidak jauh dari lokasi rencana perkantoran pemkab pesisir barat. Sehingga manfaat RSUD tersebut dapat dirasakan masyarakat pesisir barat yang selama ini masih meminta rujukan ke RSUD Liwa Kabupaten Lampung Barat. (suryan/agus)

Kasat Lantas Mamuju Imbau Kesadaran Berlalu-lintas MAMUJU (TERBITTOP) — Dengan banyaknya kejadian kecelakaan lalu-lintas (laka lantas) yang ada di daerah Mamuju dan Mamuju Tengah, tentu ini merupakan sebuah tugas yang harus diemban oleh polisi lalu lintas. Beberapa kejadian laka lantas yang ditangani Polres Mamuju sudah cukup banyak. Kasat Lantas Polres Mamuju, La Ode Idris mengatakan, dengan adanya laka lantas yang sering terjadi tentu ini dapat menjadi pelajaran untuk kita semua agar dalam berkendara harus tetap waspada. ”Kecelakan yang ada, sebagian diakibatkan karena kurangnya kesadaran dari para pengendara, pihak kami sudah merasa dibantu ketika masyarakat menyadari hal tersebut, selain itu kelengkapan dalam kendaraan juga harus menjadi prioritas utama,” tegasnya kepada TERBITTOP, Jumat (29/8). ”Untuk itu, selaku Kasat Lantas Polres Mamuju mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat di Mamuju dan Mamuju Tengah untuk tetap menumbuhkan kesadaran dalam berlalu lintas, agar tercipta keamanan serta kondusivitas dalam berlalu lintas,” ujarnya. (andi saputra)

Peredaran Narkoba Sentuh Pelajar SD PAMEKASAN (TERBITTOP) — Peredaran obat terlarang narkoba di Pamekasan, Jawa Timur kini mulai menyentuh pelajar sekolah dasar (SD), sehingga perlu menjadi perhatian semua pihak, kata Camat Proppo, Pamekasan Achmad Hambali. ”Ini sangat membahayakan bagi generasi masa depan bangsa dan oleh karenanya perlu ada gerakan terpadu dari semua elemen masyarakat untuk memberantas peredaran narkoba di Pamekasan,” katanya dalam keterangan persnya di Pamekasan, Jumat. Camat Hambali mengemukakan hal ini, menanggapi tertangkapnya tujuh orang pengguna narkoba oleh tim gabungan Polda Jatim dalam penggerebekan yang digelar di salah satu rumah warga di Desa Campor, Kecamatan Proppo, Pamekasan, beberapa hari lalu. Kecamatan Proppo, merupakan satu dari 13 ke-

camatan di Pamekasan yang masuk dalam catatan garis merah polisi, karena seringnya terjadi tindak pidana kriminal, dan maraknya peredaran narkoba di wilayah itu. Mayoritas pelaku dan pengedar narkoba yang tertangkap di kawasan wilayah selatan Pamekasan berasal dari Kecamatan Proppo, termasuk kasus penyanderaan yang dilakukan seorang anak terhadap orang tuanya belum lama ini, juga karena dalam pengaruh obat terlarang narkoba. Menurut Camat Hambali, ada dua desa yang masuk kategori ’parah’ bahkan selama ini terindikasi menjadi pusat peredaran narkoba, yakni Desa Campor dan Desa Jambringin. ”Dan tingkat pendidikan masyarakat di dua desa ini memang rendah. Kami justru banyak menerima laporan bahwa ada siswa tingkat SD sudah jadi pemakai,” kata Hambali. (nt)

Kasat Lantas Polres Mamuju, La Ode Idris

wisata-kuliner

MANISAN CARICA

Duh, Segarnya!

8

EDISI KELIMAPULUH SATU / TH II 30 AGUSTUS - 10 SEPTEMBER 2015

DERETAN KULINER Unik dari Semarang SEMARANG (TERBITTOP) — Ketika jalan-jalan ke Semarang, ada rasa penasaran untuk mencicipi kuliner uniknya. Ternyata cukup banyak juga. Inilah deretan kuliner unik khas Semarang.

PURWOKERTO (TERBITTOP) — Manisan buah carica khas Dieng, Wonosobo dijumpai juga di toko oleholeh Purwokerto. Ketika jalan-jalan ke Purwokerto, TERBITTOP tak hanya memborong manisan ini, tapi juga mencoba bertanya-tanya bagaimana cara membuatnya. Ini bocorannya:

BABAT GONGSO Ini tumis tumis babat, paru, limpa, dan hati yang dibumbui kecap kental. Adanya di dekat Jembatan Berok, pusat Kota Semarang. Atau ke Stadion Diponegoro. Satu porsinya di harga Rp 18.000.

KAKAO DAN PEPAYA Kalau melihat bentuknya, buah carica mirip buah paduan dari kakao dan pepaya. Saat dibelah, daging tampak berbentuk bintang. Warnanya kuning, sementara bijinya berlendir. Bagian biji berlendir, rasanya manis dan asam, tapi dagingnya hambar. PEMBUATAN MANISAN G Kupas kulit buah carica, belah dan pisahkan antara biji dan daging. G Biji carica direbus campuran air dan gula pasir, menghasilkan semacam sirup sebagai campuran manisan. G Daging buah dipotong sesuai selera, cuci bersih, dan campurkan dengan sirup hasil rebusan biji carica dan lendirnya. Masukkan ke dalam kemasan. G Untuk pabrikan, biasanya melewati proses fakturisasi dengan cara merebus manisan carica yang sudah masuk ke dalam kemasan agar steril dari bakteri. Apinya kecil, selama kurang dari satu jam. Setelah itu baru dipasarkan. Tapi, jika tak mau repot, kita tinggal beli yang sudah jadi dalam kemasan botol plastik dan kemasan botol kaca. Sajikan manisan ini, mencampurnya dengan manisan lidah buaya, pasti lebih maknyosss! (end)

PISANG GORENG KIPAS Dicocol Sambal Roa

MANADO (TERBITTOP) — Kalau ada rencana ke Manado, cobalah pisang goreng goroho. Ini makanan unik setempat, yakni pisang goreng kipas yang dinikmati dengan cocolan sambal ikan roa. Goroho sendiri sebutan untuk salah satu jenis pisang di sana, yang pisangnya mirip dengan pisang kepok. Yang membedakan adalah soal rasa yang tidak terlalu manis. Tapi, karena ketika digorengnya dengan membentuk seperti kipas, ada juga yang menyebut pisang kipas. Biasanya, ketika makan pisang goreng, langsung begitu saja dinikmati setelah pisang yang dibalut adonan terigu digoreng. Inilah uniknya pisang goreng goroho, disiapkan dulu sambal ikan roa. Dicocol, dan silakan nikmati. Ada sensasi khas yang membuat ketagihan. Artinya, begitu cocolan pertama ada keinginan mencocol lagi, begitu berulang. Pisang goroho banyak ditemui di setiap sudut kota Manado, dari warung pinggir jalan sampai restoran. Satu pisang yang digoreng itu umumnya dihargai Rp 2.000, soal sambal sudah disediakan, tak perlu bayar lagi. Berani mencoba? (end)

PISANG PLENET Pisang kepok yang ditekan, hasilnya ya pisang plenet. Adanya di sepanjang Jalan Pemuda dekat Gedung Lawang Sewu, Jalan Gajah Mada, dan Pasar Semawis. Kisaran harganya Rp 6.000-Rp 8.000 tergantung toppingnya, ada keju, cokelat dan nanas.

Ayam Gorowok Bandung Pedasnya Tak Terkira BANDUNG (TERBITTOP) — Satu lagi kuliner dari Kota Bandung, Jawa Barat, yang menawarkan sensasi pedas yang tak terkira, yakni Ayam Goreng Gorowok di Jalan Naripan, Bandung. Karena letaknya di pusat kota, tidak terlampau sulit untuk didatangi. Gorowok dalam bahasa Sunda berarti ’teriak’, yang menggambarkan setelah Anda menikmati ayam goreng super pedas ini akan langsung berteriak karena kepedasan. Walaupun asal nama ayam gorowok dari teriakan pelanggan, ketika meminta digorengkan ayam. ”Ayam gorengnya enak, tapi hati-hati sama sambalnya ya. Soalnya bisa bikin ngagorowok,” ungkap seorang pengunjung mengingatkan. Selain ayam dan sambal, daya tarik lain dari sajian pedas ini lalaban selada air yang digoreng. Lalaban ini, suka diganti dengan kol goreng ketika selada airnya kehabisan.

Usaha ayam goreng ini dirintis Atiyen Gustianingsih dan suaminya, Asep Lesmana, sekitar tahun 2009. Berawal dari emperan, kemudian

Nasi disajikan dengan daging sapi dan jeroan, kemudian disiram kuah kaldu dan santan encer. Nikmati dengan tempe goreng, perasan jeruk, dan sambal pedas. Adanya di Jalan Ahmad Dahlan. Siapkan Rp 15.000 untuk satu porsi. TAHU GIMBAL Tahu goren disajikan bareng lontong, tauge, telur dan potongan kol mentah serta bumbu kacang dan petis. Pelengkapnya bakwan udang. Cari di sekitar Simpang Lima Semarang atau Taman KB depan SMA 1 Semarang, atau di Plampitan. Harganya mulai Rp 10.000. LUMPIA Ini tidak asing lagi. Dibuat dari rebung muda dan ayam, juga udang dan telur. Sasaranya adalah Warung Lumpia Gang Lombok No 11, di sekitar Klenteng Tay Kak Sie. Harga satuannya Rp 10.000. Jangan telat datang nanti kehabisan. (kpl/end)

Sate Domba Afrika Disantap Bareng Pisang Goreng JAKARTA (TERBITTOP) — Jika kebetulan sedang berada di Tanah Abang, Jakarta Pusat, cobalah singgah ke warung sate domba Afrika yang disantap bersama pisang goreng atau pisang yang dibakar. ”Menikmati sate khas Afrika ini memang harus dengan pisang goreng atau bakar, karena itu merupakan kebudayaan dari tempat asal sate ini,” ujar pemilik Warung Sate Domba Afrika H Ismail Coulibaly, di Jakarta, belum lama ini. Sate khas Afrika itu dibawa Ismail

tan Keraton. Bu Niek yang bernama lengkap Niek Sumilartini, berusia 53 tahun, berjualan gudeg di gerobak sederhana. Porsinya terdiri atas nasi, gudeg, sambal goreng krecek, areh (kuah santan kental), tahu, dan beberapa lauk lainnya sebagai pe-

dari Mali, Afrika. Selain pisang goreng atau pisang yang bakar, roti juga jadi pengganti nasi. Dan, sate khas Afrika ini disajikan pula tanpa tusukan satenya. Anda siap-siap merasakan sensasi yang berbeda, ketika menikmati daging kambing empuk yang dipadu pisang goreng atau roti Di Warung Sate Domba Afrika yang buka dari pukul 14.00 sampai 15.00 ini, terse-

dia beragam jus. Satu di antaranya jus penurun kolesterol. Penasaran? Silakan mampir ke Jl KS Tubun, Tanah Abang, Jakarta Pusat. (end)

NASI GORENG MENGKUDU Kuliner Unik Khas Betawi

Berburu Gudeg Bu Niek di Pasar Kluwih, Yogya YOGYAKARTA (TERBITTOP) — Gudeg yang populer itu, ada di mana-mana. Namun, akan beda ketika berburu kuliner khas Yogyakarta ini di kota aslinya. Rekomendasinya adalah, Gudeg Bu Niek yang ada di Pasar Kluwih, Suryoputran, Kelurahan Panembahan, Kecama-

berkembang menjadi warung permanen. Atiyen mengungkapkan, sambal pedas merupakan resep dari keluarganya. ”Keluarga saya suka pedas, dan sambal ini boleh dibilang sebagai resep keluarga,” katanya. Rahasianya terletak dari cabai rawit jenis domba. ”Jenis cabai ini banyak di Garut,” jelasnya. Rahasia lainnya adalah, jenis ayam. Bukan ayam broiler sebagai bahan baku, tapi ayam pejantan. Harganya pun tidak membuat kantong bolong, hanya Rp 8.000 satu potong. Bagi yang penasaran, bisa berburu kuliner ke Bandung. (end)

NASI GANDUL

lengkap. Untuk lauknya, Anda bisa memilih ayam, ayam suir, atau telur. Karena ayamnya adalah ayam kampung, gurihnya beda. ”Untuk lauk ayam tinggal pilih, yang gending, tepong, mentok, kepala, sayap atau paha,” papar Bu Niek. Gudegnya diolah dari nangka yang dimasak cukup lama, nyaris sehari penuh, agar tekstur nangka empuk dan rasa bumbunya meresap, yakni bumbu bawang merah, bawang putih, salam, laos, gula merah, dan garam secukupnya. Bumbu sambal goreng krecek terdiri atas bawang merah, bawang putih, daun salam, lalos, cabai, dan gula merah. Ada cabai rawit utuh di sambal goreng itu, agar yang suka pedas tinggal menggigitnya saja. Harga? Tidak mahal, tak lebih dari Rp 10 ribu seporsi. Khusus untuk nasi gudeg gending dan mentok dihargai Rp24ribu seporsi. Mau coba, silakan mampir. (tri)

JAKARTA (TERBITTOP) — Nasi goreng daun mengkudu, apa itu? Mungkin agak aneh, tapi ini salah satu menu andalan Dapur Mak Haji di daerah Meruya, Jakarta Barat. Seperti apa menunya? Warga Betawi mengiris daun mengkudu dan mencampurkannya dalam nasi goreng, menimbulkan aroma unik dan rasa yang berbeda. Biasanya tanaman ini digunakan

sebagai obat-obatan, karena mengandung vitamin A, fosfor, kalsium, dan selenium. Jadi ketika digunakan untuk menu nasi goreng, daun mengkudu melahirkan cita rasa yang tidak kalah lezatnya. Agar lebih sreg, temani nasi goreng daun mengkudu ini dengan krewedan, yakni tumis tetelan, dan bisa juga tumis daging. Bumbunya antara lain bawang merah dan cabai rawit. Rasa gurih sedikit asam pada daging bercampur sempurna dengan rasa pedas. Tambahkan telur dadar spesial irisan daun nangka. Daun nangka ini mampu menghilangkan bau amis, dan membangkitkan aroma mengandung selera. Mengapa tidak mencobanya? (end)

soccer 9

EDISI KELIMAPULUH SATU / TH II 30 AGUSTUS - 10 SEPTEMBER 2015

EVA CARNEIRO

Terlibat Asmara dengan Pemain Chelsea LONDON (TERBITTOP) — Perempuan yang menjadi dokter skuat Chelsea, Eva Carneiro, dikabarkan menjalin hubungan asmara dengan salah satu bintang klub asuhan Jose Mourinho tersebut. Soal ini dipaparkan mantan kekasih Carneiro, Rupert PattersonWard. Ward dan Carneiro menjalin

hubungan selama sekitar 16 bulan. Dikutip The Sun, Ward mengatakan bahwa setiap kali bertengkar, Carneiro selalu mengaku telah tidur dengan salah satu bintang Chelsea. Tapi, Ward menyatakan tidak terlalu percaya. ”Eva mengatakan dia telah tidur dengan salah satu bintang Chelsea setiap kali kami bertengkar. Dia

mengatakan itu untuk membuat saya sedih. Saya tidak percaya ucapannya itu benar,” kilah Ward. Lebih lanjut, Ward juga menyebut Carneiro pernah dipanggil pemain Chelsea ke sebuah hotel. Pemain itu mengeluhkan cedera, namun ketika Carneiro datang, sang pemain malah sedang telanjang bulat. (bn/sun)

Balotelli Luncurkan Sepatu Mohawk MANCHESTER (TERBITTOP) — Mario Balotelli boleh dikatakan memiliki imej sebagai seorang pemain sepak bola yang ’nyeleneh’. Banyak ulah yang dilakukan Balotelli, di luar maupun di dalam lapangan, yang membuat orang mengernyitkan dahi. Soalnya, ulah striker Liverpool terbilang nyeleneh.

Mario Balotelli dengan sepatu Mohawk-nya (kanan)

Ketika dibangkucadangkan Brendan Rodgers, Balotelli tidak berhenti berkiprah. Belum lama ini, ia bekerja sama dengan produsen apparel Puma, untuk meluncurkan sebuah sepatu sepakbola khusus anak-anak. Namanya juga Balotelli, bisa ditebak kalau rancangan sepatu itu tidak lumrah alias tidak biasa-biasa saja. Bentuknya, dibuat sedemikian rupa sehingga memiliki rambut mohawk di bagian belakang sepatu. Ini tentu identik dengan gaya rambut Balotelli. Pada bagian lain sepatu tersebut, ada tulisan MB 45, yang merupakan inisial Mario Baloteli dengan nomor punggungnya. Tentu saja berikut tanda tangan dari mantan pemain Manchester City tersebut. Pada sisi yang lainnya,

Ronaldo

DITUDING MELECEHKAN MADRID (TERBITTOP) — Cristiano Ronaldo sedang terlibat masalah. Menurut Sky Sports, pemain bintang ini memberikan pesan pribadi kepada seorang model muda via Instagram. Model belia itu Meredith Mickelson, yang beberapa waktu lalu mengunggah screenshot, yang membuktikan ia sempat mendapatkan pesan singkat dari pesepak bola Real Madrid itu. Pesan itu, diduga mengandung kata-kata yang melecehkan. Khawatir dengan dampaknya, sang model menghapus gambar percakapannya dengan Ronaldo. Tapi, ada sejumlah orang yang berhasil menyimpannya. (bln/ss)

David Beckham dengan tato barunya, Minion.

Tubuh Beckham Dirajah Minion LONDON (TERBITTOP) — David Beckham benar-benar seorang bapak. Demi putrinya, legenda hidup sepakbola asal Inggris itu merajah salah satu bagian tubuhnya dengan tato Minion. Benar, tato itu untuk putrinya yang tercinta, Harper Seven. Minion memang tengah populer, di tengah-tengah meledaknya pemutaran film animasi dengan sosok berwarna kuning yang menggemaskan itu. Sang istri, yakni Victoria yang mengungkapkan tato baru milik Beckham lewat akun Instagram dan Twitter pribadinya. ”Harper baru saja ditambahkan dalam salah satu koleksi tato ayahnya. Selasa yang menyenangkan di bawah terik sinar matahari,” tulis dia. (gtg)

DIEGO COSTA

Kena Semprot Tetangga Meredith Mickelson Cristiano Ronaldo (inzet)

LONDON (TERBITTOP) — Striker Chelsea berpaspor Spanyol, Diego Costa, kena semprot tetangga, karena ia menonton film dengan volume suara yang keras. Asal tahu saja, film yang diputar Costa khusus untuk orang dewasa. Jadi bisa membayangkan sendiri

terpampang quote terkenal milik Balotelli yaitu ’Why Always Me?’ yang merupakan selebrasinya ketika mencetak gol ke gawang Manchester United pada tahun 2011 silam. Selain sepatu, Balotelli meluncurkan pula bola mohawk yang dijadikan satu paket dengan sepatunya. Situs belanja Inggris Zalando, mematok harga sepatu itu setara dengan Rp825.000. Kalau tertarik silakan berburu sepatunya. (gtg)

Eva Carneiro

Ronaldo dan Messi TOP UNTUK NAMA BAYI LONDON (TERBITTOP) — Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi jadi nama bayibayi yang lahir di Inggris dalam sepuluh tahun terakhir. Cukup banyak bayi yang diberi nama Messi atau Ronaldo di Inggris Lionel Messi dan Wales, bersamaan makin meningkatnya prestasi kedua pemain tersebut. Badan Statistik Nasional Inggris mengungkap, ada empat bayi yang diberi nama Messi di tahun 2014, sementara ada 11 bayi untuk nama Ronaldo. Jauh ke belakang, Ronaldo ternyata merupakan nama yang jauh lebih populer bagi para orangtua di Inggris dan Wales. Dari 1996 hingga saat ini, hanya ada 26 bayi yang diberi nama Messi. Sedangkan yang bernama Ronaldo, yang mencapai 220 orang. Ronaldo merupakan pemenang trofi Ballon d'Or di dua terakhir. Tapi, ia gagal mempersembahkan gelar juara bersama Real Madrid musim lalu. Sebalilnya Messi tampil menewan dan membawa Barcelona meraih treble winners. (bln)

Adebayor Sudah JADI MUALAF LONDON (TERBITTOP) — Striker Tottenham Hotspur asal Togo, Emmanuel Adebayor, membuat keputusan yang penting dalam hidupnya. Pada Mei lalu, Spurs memberikan waktu libur pada mantan Emmanuel Adebayor pemain Arsenal tersebut untuk beristirahat dan membenahi kondisi mentalnya. Di tengah-tengah tanda tanya terkait masa depan dan carut marut kondisi keluarganya, Adebayor belum lama ini dikabarkan memutuskan untuk menjadi mualaf. Soal ini terdokumentasikan melalui rekaman video yang tayang di situs berbagi video YouTube. Belum ada komentar langsung mengenai hal ini dari sang pesepak bola terkenal itu. (gtg)

seperti apa. Soal semprotan tetangga diungkap buku otobiografi teranyar Costa, yang ditulis jurnalis asal Perancis, Fran Guillen. Judul bukunya adalah Diego Costa: The Art of War. Dalam buku itu antara lain ditulis, kalau Costa gemar menonton film porno. Saat itu, ia bermain di Albacete sebagai pemain pinjaman dari Atletico Madrid. ”Ketika Costa dan temannya menonton, datang wanita tetangga yang meminta agar volumenya dikecilkan,” kata Direktur Albacete, Vicente Ferre de la Rosa Diego Costa kepada Guillen. Bagaimana reaksi Costa? Guillen menulis, ”Apa apa? Bukankah, Anda pun suka dengan adegannya?” Saat ini Costa belum bisa merumput kembali bersama Chelsea, lantaran mengalami cedera hamstring. Tidak jelas, apakah Costa masih dengan kebiasaan lamanya: menonton film porno? (gtg)

pendidikan & kesra

UKI Luncurkan Program Studi Ilmu Politik JAKARTA (TERBITTOP) — Universitas Kristen Indonesia (UKI) meluncurkan Program Studi Ilmu Politik spesialisasi Otonomi Daerah dan Demokrasi jenjang strata satu berada dalam naungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Peresmian program studi tersebut dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Jakata, Kamis. ”Saya mengucapkan selamat. Semoga dapat memberikan sumbangan positif bagi perkembangan politik di Indonesia dan memberikan kritik serta masukan membangun bagi pemerintah,” kata Tjahjo dalam sambutannya dalam acara tersebut. Menurut dia, saat ini masih kerap terjadi perbedaan, cenderung tumpang-tindih, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terutama dalam penyusunan peraturan yang bersifat lokal. Itulah yang membuat otonomi daerah perlu diperkuat dan hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari sumbangsih para akademisi. Ketua Program Studi Ilmu Politik UKI, Isbodroini Suyanto mengatakan, spesialisasi otonomi daerah dan demokrasi menjadi dipilih karena dibutuhkan bagi pemerintahan terutama di daerah agar dapat merekrut pegawai yang profesional. ”Nantinya pemerintah daerah dapat memanfaatkan para lulusan program studi ini, yang telah mendapatkan teori dan praktik politik pemerintahan lokal,” ujar Isbodroini. (nt)

10

EDISI KELIMAPULUH SATU / TH II 30 AGUSTUS - 10 SEPTEMBER 2015

Rektor Universitas Pakuan:

Persoalan Ekonomi Kita adalah Pendidikan melibatkan guru,” jelasnya. KarenaBOGOR (TERBITTOP) — Rektor Univernya, Universitas Pakuan menggemsitas Pakuan Bogor, Dr H Bibin Rubini bleng para mahasiswanya menjadi MPd mengungkapkan, persoalanguru-guru yang handal. ”Mereka persoalan yang dihadapi saat ini mendapat pelajaran tentang itu,” tidak terlepas dari maju tidaknya dutambahnya. nia pendidikan, terutama yang di Terkait dengan KKN, Universitas Paperguruan tinggi. kuan tidak begitu saja melepas para ”Sebetulnya, inti persoalan dari mahasiswa ke lapangan. ”Kita terleekonomi kita adalah pendidikan. Kabih dahulu memberikan pendidikan lau pendidikannya maju, ekonomidan latihan kepada mereka, termanya juga akan maju,” kata Dr Bibin, suk keterampilan untuk hidup, ketesetelah pelepasan 755 mahasiswa rampilan yang berkaitan dengan Universitas Pakuan peserta KKN tesumber daya manusia,” kata Dr Bibin, matik Posdaya, di halaman Kampus seraya menambahkan Universitas PaUniversitas Pakuan, beberapa waktu kuan tak hanya fokus pada perlalu. soalan-persoalan dengan dunia penDr Bibin menyebutkan, pemerintah didikan, tapi hal-hal lain termasuk tidak hanya perlu membangun infraslingkungan hidup dan pengembatruktur dan segala macamnya, buDr H Bibin Rubini MPd ngan ekonomi kreatif. kan hanya itu. Selain pembangunan ”Ke depan, Universitas Pakuan bukan hanya FKIP fisik, juga harus ada pembangunan non fisik, pemba(Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendikan-red) saja, tapi ngunan psikologis. ”Pembangunan fisik biarlah menjuga akan ada mata-mata kuliah yang lain,” jadi concern pemerintah daerah, tapi membangun pungkasnya. (end) karakter, membangun psikis itu, psikologis itu, harus

Tafdil Husni, Rektor Unand 2015-2019 PADANG (TERBITTOP) — Guru Besar Ekonomi Prof Tafdil Husni terpilih sebagai rektor baru Universitas Andalas (Unand) Padang 2015-2019 dalam pemilihan rektor tingkat senat serta Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek-Dikti), Kamis. ”Tafdil Husni mampu mengalahkan petahana Werry Darta Taifur dan Dekan Kedokteran Masrul dalam pemilihan yang diikuti oleh 76 anggota senat dan satu perwakilan kementerian,” kata Ketua Panitia Pemilihan Rektor Unand Firman Hasan, di Padang. Dia menyebutkan dalam pemilihan tersebut Tafdil mendapat 51 suara mengalahkan Werry Darta Taifur (40 suara) serta Masrul (21 suara). Dekan Fakultas Ekonomi tersebut mulai akan menjabat sebagai rektor baru Unand pada November mendatang setelah turunnya SK Kemenristek-Dikti. ”Secara keseluruhan Tafdil Husni berhasil mengalahkan enam kandidat lainnya,” katanya. Keenam kandidat tersebut yakni, Fasbir Noer, Jafrinur, Uyung Gatot, Marlina, Masrul dan Werry Darta Taifur. (nt)

ANTARA

PENGAMEN MAHASISWA Mahasiswa baru Universitas Indonesia, Zulfikar Akbar Cordova, bernyanyi di sela upacara wisuda program Sarjana Reguler dan Kelas Internasional semester genap tahun akademik 2014/2015 di Balairung Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Jumat lalu. Zulfikar yang merupakan lulusan Sekolah Master (Masjid Terminal) dan sehari-hari mencari uang sebagai pengamen tersebut berhasil lolos menjadi mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis di Universitas Indonesia.

Technopark Wajib Dimiliki Politeknik JAKARTA (TERBITTOP) — Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti), Muhammad Nasir mengatakan, politeknik harus memiliki taman teknologi atau technopark yang menghasilkan produk bermanfaat bagi masyarakat.

Muhammad Nasir ”Politeknik harus berinovasi dalam menciptakan produk pendidikan yang bermanfaat,” ujar Menristek Dikti usai melantik sejumlah pejabat di Jakarta, Jumat lalu. Pihaknya mendorong semua

politeknik di Tanah Air memiliki technopark. Di tempat tersebut, politeknik dapat berinovasi dalam menciptakan produk tepat guna. ”Sejumlah politeknik telah berhasil seperti Batam, Jember dan Bandung. Saya rencananya mau melihat politeknik di Cikarang yang berinovasi dalam menciptakan produk tepat guna,” kata dia. Bangun Sciencepark Sementara untuk tingkat universitas, Kemenristek Dikti mendorong agar dibangun sciencepark

atau taman pengetahuan. Ada perbedaan yang mendasar antara technopark dan sciencepark, yang mana technopark lebih mengedepankan aplikasinya sementara sciencepark pada teorinya. ”Universitas dapat memberikan pembelajaran dengan metode sederhana kepada para pelajar dan masyarakat melalui sciencepark tersebut,” kata dia. Sampai saat ini, belum ada satu pun universitas baik negeri maupun swasta yang mempunyai sciencepark. (nt)

Prof Haryono: Membaca Bisa Mengubah Hidup GUNUNGKIDUL (TERBITTOP) — Ketua Yayasan Damandiri, Prof Dr Haryono Suyono menceritakan keberhasilannya berkat banyak membaca buku. Setelah lulus Akademi Statistik di Jakarta kemudian melanjutkan kuliah di Perguruan Tinggi Chicago, Amerika Serikat. Baru masuk kuliah selama satu minggu dirinya dipanggil oleh guru besar pembimbingnya. ”Saya ditanya dan disuruh baca. Lalu saya membaca, saya kira guru besarnya itu mendengarkan bahasa Inggris saya, karena bahasa Inggris Jawa saya bagusbaguskan. Tetapi rupanya guru besar itu memakai stopword. Menurut beliau bacaan saya itu satu jam hanya 10 halaman,” ujarnya sebelum persemian perpustakaan di SD Wiloso 2, Desa Giriwungu, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul, baru-baru ini. Hadir pada acara Warek I Bidang Akademika UIN Sunan Kali-

jaga, Yogyakarta, Prof Dr H Sutrisno MAg, dan Kepala Kantor Perpustakaan Daerah (KPAD) Gunungkidul, Ali Ridlo MM. Kemudian beliau berkata, lanjut Haryono, kalau kamu bacanya kaya begini 10 tahun kamu belum bisa menjadi doktor di Univesitas Chicago. ”Kemudian beliau perintahkan agar saya kursus membaca cepat, sambil berpesan jangan kembali kalau belum bisa baca satu jam 100 halaman dan membuat ringkasan apa yang kamu baca,” ujarnya. Perintah kedua, mulai malam ini kamu tidak boleh nonton tv, tetapi telingamu pergunakan untuk mendengarkan radio, karena kamu harus mendengar bahasa lain. Perintah ketiga, kamu tidak boleh dalam satu minggu tidak bisa menyelesaikan satu buku dan membuat ringkasan. ”Dalam waktu dua bulan saya sudah bisa membaca cepat dan

satu jam habis 100 halaman. Karena seorang doktor dalam bacaan untuk mengajukan proposal minimal harus membaca 50 buku yang satu bukunya tidak kurang dari 300-400 halaman, harus dibaca dan dibuat rinkasannya,” ujar Prof Haryono. Alhamdulillah, kata Prof Haryono, saya lulus. Sehingga guru besarnya terheran-heran anak asia yang badannya kecil ini. Kemudian saya ditantang lagi oleh guru besar, apakah kamu bisa menyelesaikan master dalam waktu sembilan bulan? Kalau kamu siap maka kamu tidak boleh pulang dan harus terus berada disini. ”Alhamdulillah selama dua tahun tiga kuartal saya lulus Doktor. Tetapi kamu saya tahan tidak boleh pulang satu kwartal ini untuk menjadi directur international trainning dan jangan khawatir kamu saya bayar Rp 1000 dollar selama dua bulan. Akhirnya dalam

waktu tiga tahun saya selesai S1, S2 dan S3. Jadi betul, banyak membaca akan berhasil mengubah hidupnya lebih baik,” ujar Prof Haryono Suyono menceritakan keberhasilan dirinya. Kepala Kantor Perpustakaan Daerah (KPAD) Gunungkidul, Ali Ridlo MM mengatakan, di 144 desa yang ada di Kecamatan Panggang sudah ada perpustakaan 148, sebagian yang belum dikirimi buku masing-masisng 1.000 buku sekitar 30 perpustakaan desa. Tetapi mulai tahun ini semua perpustakaan akan dapat buku tersebut. ”Arahnya ke depan perpustakaan itu tidak sekadar menjadi tempat menyimpan buku, membaca buku, meminjam buku. Tetapi arahnya adalah pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi kreatif mereka. Namun di tempat ini belum bisa dipasangi internet kalau toh bisa harus memasang antene yang

IST

BERI SAMBUTAN — Ketua Yayasan Damandiri, Prof Dr Haryono Suyono saat memberikan sambutan peresmian perpustakaan di SDN Wiloso 2, Giriwungu, Kecamatan Panggang, Gunungkidul, baru-baru ini. sangat tinggi,” katanya. Tetapi, lanjut Ali Ridho, perpustakaan yang di Desa Saptosari Kepek sudah dapat dipasangi jaringan internet. Bahkan sudah dapat digunakan untuk latihan masyarakat

dan sebanyak 20 kali pelatihan. Kalau saja semua perpustakaan di Kecamatan Panggang ini sudah bisa dipasangi internet maka minat budaya membaca bagi masyarakat akan meningkat. (gem/ris)

11

EDISI KELIMAPULUH SATU / TH II 30 AGUSTUS - 10 SEPTEMBER 2015

KKN Tematik Posdaya Lingkar Kampus

Universitas Trilogi Cetak 33 Posdaya KULIAH Kerja Nyata (KKN) Tematik Posdaya Lingkar Kampus yang dilaksanakan 110 mahasiswa Universitas Trilogi, Jakarta, berhasil mencetak 33 Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) di wilayah sekitar kampus, yakni di 33 dari 43 RW pada enam kelurahan yang ada di Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan.

D

”

engan terbentuknya 33 Posdaya dalam waktu satu bulan, atau lebih dari 50 persen, berarti kini tinggal sepuluh lagi yang terkendala karena masyarakatnya tinggal di kompleks perumahan atau apartemen. Namun, dengan 33 Posdaya itu saja, kita anggap masyarakat telah menerima kehadiran Posdaya, dan inilah yang akan kita kembangkan terus,” kata Camat Pancoran, RM Amien Haji, usai acara penarikan KKN Tematik Posdaya Lingkar Kampus, di Auditorium Universitas Trilogi, belum lama ini. Hadir pada acara ini antara lain Ketua Yayasan Damandiri dan Pembina Universitas Trilogi, Prof Dr Haryono Suyono, Rektor Univeritas Trilogi, Prof Dr Ir Asep Saefuddin MSc, wakil rektor, dan para dosen pembimbing serta enam lurah dari Kelurahan Pancoran, Kelurahan Duren

kan masyarakat setempat,” tambahnya. M e n u r u t Amien Haji, yang palingpenting adanya pelatihan dan pembinaan. ”Kalau kita dapat bantuan tapi tidak ada pembinaan, itu tidak maksimal. Dr M Rizal Taufikurachman Yang penting persoalan SDM Tiga, Kelurahan Kalibata, Keluraini harus dikedepankan dulu. han Pengadegan, Kelurahan Karena itu tadi, perlu ada pembelajaran yang ada kaitannya Rawajati, Kelurahan Cikoko, dan sejumlah Ketua RW yang menjadi dengan Posdaya, inilah yang pawilayah binaan KKN tematik Uniling penting,” tegasnya. Terkait dengan ada tidaknya versitas Trilogi. Camat yang sebelumnya mekemiskinan di wilayah Pancoran, miliki pengalaman dengan prodisebutkan secara statistik dapat dipastikan memang ada. ”Tapi, gram pemberdayaan yang sama namun beda nama di Kecamakita belum tahu persis. Makanya, tan Pasar Minggu itu menandasdengan KKN ini kita berharap para mahasiswa bisa menyentuh sekan, potensi memberdayakan masyarakat yang ada di lingkucara menyeluruh sampling tenngannya bisa maksimal terbentuk tang kemiskinan di Pancoran. Kita perlu pendataan ulang, dengan jika ada pelatihan, ada yang mengarahkan, dan ada yang memPosdaya ini kita memperoleh bina. ”Di Pancoran ini, pusatnya sampling data. Tapi, sampling data itu sudah ada. Tinggal kita badi Haryono Suyono Center melalui kerja sama dengan Yayasan Dagaimana mengembangkannya mandiri. Bahkan, dengan adanya saja,” jelasnya. Secara terpisah, Ketua LembaKKN Tematik Posdaya Lingkar Kampus dari Universitas Trilogi, ga Penelitian dan Pengabdian pembentukan Posdaya menjadi pada Masyarakat (LPPM) Universitas Trilogi, Dr M Rizal Taufikurachlebih efektif, lebih efisien, karena secara langsung memberdayaman menyebutkan, tingkat kemis-

WAJIB PUBLIKASI MAHASISWA, HAMBURKAN DEVISA———————(dari halaman I) Dokter Indonesia (IDI). Kalau di luar negeri asosiasi menerbitkan jurnaljurnal ilmiah sebagai hal yang lumrah. ”Itulah yang harus disiapkan, jadi Ditjen Dikti Kemdikbud (sekarang Kemenristek-Dikti) jangan sekadar mengeluarkan kebijakan,” tegas Prof Asep, yang mendesak perlunya evaluasi terhadap kebijakan wajib publikasi makalah, jika memang tidak mungkin dihapuskan, karena pada prinsipnya wajib publikasi makalah itu ide yang bagus. [Berita terkait baca halaman 2: ”Perlu ’Grand Design’ Atur Publikasi Makalah”] Memang bukan tanpa alasan pemerintah dalam hal ini Ditjen Dikti Kemdikbud ketika itu mengeluarkan aturan wajib makalah terpublikasi. Ada tiga alasan yang dikemukakan, yang sayangnya memang sekali lagi tidak disertai kesiapan untuk menampung karya ilmiah itu. Dirjen Dikti Kemdikbud waktu itu, Djoko Santoso, menyebutkan sebagai ahli, seorang sarjana harus memiliki kemampuan menulis secara ilmiah. Termasuk menguasai tata cara penulisan ilmiah yang baik. Setiap mahasiswa, lanjut Djoko, dapat menulis karya ilmiah baik dari rangkuman tugas, penelitian kecil, maupun ringkasan dari skripsi yang dibuatnya. ”Sarja-

na harus punya kemampuan menulis secara ilmiah. Apa saja yang ia pelajari selama kuliah, termasuk bisa juga ringkasan skripsi,” kata Djoko, Jumat (3/2/2012) seperti dikutip Kompas. Alasan kedua, ungkapnya, ketika seorang sarjana telah mahir menulis ilmiah, ke depannya diharapkan tidak akan kesulitan ketika membuat karya ilmiah di jenjang selanjutnya. Alasan ketiga, aturan ini sengaja dibuat untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam hal membuat karya ilmiah. Berdasarkan data Kemdikbud saat itu, jumlah karya ilmiah yang dihasilkan perguruan tinggi Indonesia masih rendah, hanya sepertujuh jika dibandingkan dengan negara tetangga, Malaysia. Namun, menurut Prof Asep, sistem penerbitan jurnal nasional hingga saat ini belum baik benar, sehingga untuk approval karya ilmiah terpublikasi berlarut-larut, memakan waktu 3-4 bulan. Kalau sekarang, kualitas paper umumlah di dunia ada yang bagus, ada yang tidak. Tapi, kalau sistemnya yang belum sempurna itulah yang memperlambat. Jadi bagaimana sistemnya? Sistemnya adalah, produksi-produksi jurnal itu harus menjadi

bagian dari riset dan riset adalah bagian desain strategi riset nasional sehingga akan menjadi prioritas jurnal-jurnal apa yang akan dibiayai pemerintah. Misalnya, jurnal pertanian dipercayakan kepada perguruan tinggi IPB dengan asosiasi-asosiasi pertaniannya, itu ada biaya dari pemerintah. Bikinlah klaster perguruan tinggi mana yang sudah siap. ”Menurut saya, perguruan tinggi berbasis badan hukum itu harus sudah siap. Jadi dia harus dapat assignment dari pemerintah untuk memproduksi jurnal, dan jangan memperlama bilamana ada mahasiswa yang ujian S2 atau S3 memerlukan approval. Katakanlah jangan lebih dari satu bulan. Karena ini mandat. Kalau sekarang itu tidak ada mandat demikian, tidak ada kewajiban bagi si pereviu untuk mempercepatnya. Seolah-olah itu bukan tugas dari saya. Tapi, sekarang ini mahasiswa menjadi tergantung, menjadi korban dari sebuah sistem yang tidak jelas ini. Itu yang saya pikir lebih berat lagi bahayanya, ketimbang katakanlah sudah tidak perlu ada itu wajib jurnal,” pungkas Prof Asep, yang juga mengimbau agar Forum Rektor memberikan perhatian khusus pada masalah ini. (ris/end)

BERJUANG LIMA TAHUN, WILFRIDA BEBAS————————————(dari halaman I) dan ia akan dipulangkan ke kampung halamannya begitu dinyatakan sembuh. Dubes Indonesia di Malaysia Herman Prayitno menyambut gembira putusan Mahkamah

Rayuan. ”Ini harapan kita semua,” katanya di Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk mempercepat proses pemulangan, Dubes Herman juga akan menyampaikan surat permohonan pengampu-

nan kepada Sultan Kelantan. Dalam sidang yang berlangsung Selasa lalu, selain Satgas KBRI, juga telah hadir Prabowo Subianto yang selama ini memberikan perhatian dan dukungan terhadap pembelaan Walfrida Soik. ”Kasus Wilfrida Soik menjadi pembelajaran yang sangat berharga akan pentingnya proses penempatan TKI sesuai UU,” kata Prabowo. (nt)

MEMELUK — Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, memeluk Wilfrida Soik menjelang sidang di Malaysia. RMOL

RAKYAT CEMAS HADAPI KRISIS————————————————(dari halaman I) Faktanya, sampai Jumat (28/8), rupiah terus merosot hingga 14.256 per dolar AS. Yang terdampak adalah, sektor industri yang berbahan baku impor, termasuk tahu dan tempe yang menggunakan kedelai impor. Ini tandanya, pemerintah belum juga mampu menstabilkan

nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, padahal itu dibutuhkan untuk kepentingan rencana investasi dan proyeksi biaya operasional perusahaan. Tak pelak, SBY pun ikut memberikan ’nasihat’ pada pemerintah yang sekarang. ”Kalau saya pribadi, kita mesti aware, sadar

dan peduli. Kita cari apa yang sama dan tidak sama. Maksud saya, kalau kita tak mau seperti 1998 itu bagus, tapi kalau ada tanda-tanda, kita jaga-jaga supaya tidak menyulitkan ekonomi ke depan,” kata SBY, dalam keterangan pers di Cikeas, sehari sebelumnya. (nt/mer)

HARIS FADILLAH

PLAKAT DAN DATABASE — Rektor Universitas Trilogi, Prof Dr Ir Asep Saefuddin MSi (kanan), menyerahkan plakat dan database kepada Camat Pancoran,RM Amien Haji (kiri), pada acara penarikan mahasiswa KKN Tematik Posdaya Lingkar Kampus Universitas Trilogi di kampus Universitas Trilogi, baru-baru ini. kinan di wilayah Pancoran tidak terlampau besar. Berdasarkan pendataan yang dilakukan mahasiswa peserta KKN, masih di bawah 30 persen, dengan tingkat kesenjangannya yang luar biasa dalam. ”Hasil pendataan dan pemetaan mahasiswa, ternyata masyarakat Pancoran ini cenderung atau rata-rata sudah di atas ratarata. Tetapi, yang di bawah rataratanya meskipun secara persentase relatif kecil, tetapi parah kedalamannya. Itu yang justru menjadi concern kita, untuk mengentaskan kemiskinan di Pancoran,”

kata Dr Rizal. Untuk mengentaskan kemiskinan itu, langkah lanjutan dari KKN Tematik Posdaya Lingkar Kampus ini adalah pembinaan terhadap Posdaya yang telah terbentuk, dan akan dilakukan pendataan dan pemetaan. ”Kemarin itu, baru ada data-data yang diperoleh para mahasiswa dari lapangan, belum kita kroscek dengan data yang lain. Kita akan menaikkan keluarga-keluarga yang pra sejahtera itu menjadi keluarga sejahtera satu dan seterusnya. Kita target dalam tiga tahun, mereka

menjadi keluarga-keluarga yang mandiri,” jelasnya. Untuk KKN Tematik Posdaya Lingkar Kampus tahun ini, Universitas Trilogi mengangkat tema Pengentasan Kemiskinan di Lingkar Kampus untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga. ”Sebenarnya, sebelum KKN Tematik Posdaya Lingkar Kampus, Universitas Trilogi telah memiliki lima Posdaya binaan, melalui sosialisasi langsung. Jadi, sekarang kita memiliki 38 Posdaya yang berada di bawah binaan Universitas Trilogi,” pungkas Dr Rizal. **

GERAKAN KELUARGA BERJAMBAN————————————(dari halaman I) sampai ke tingkat desa dan dukuh. Lebih lanjut para peserta KB diajak menjadi penyalur alat kontrasepsi sederhana seperti pil dan kondom. Kedua jenis alat itu tidak berbahaya bagi pemakai yang sudah diperiksa kesehatannya lebih dulu sehingga bisa dengan aman dan mudah disalurkan kepada para peserta sesuai kebutuhan yang diperlukan. Di masa lalu, bekerja sama dengan jajaran Departemen Kesehatan, BKKBN mengadakan gerakan imunisasi secara massal dan nasional. Di samping itu digerakkan upaya peningkatan gizi keluarga dengan menggelorakan moto empat sehat lima sempurna. Menganjurkan penimbangan bayi dan anak balita melalui posyandu yang dibentuk bersama masyarakat di hampir setiap desa dan dukuh. Masih kita ingat melalui posyandu yang jumlahnya mencapai lebih dari 600.000 dan tersebar di seluruh pelosok tanah air digencarkan upaya membangun keluarga dengan lingkungan yang bersih dan bermanfaat. Akibatnya tingkat kematian ibu hamil dan melahirkan yang di tahun 1970-an berkisar antara 500-700 per 100.000 ibu-ibu menurun menjadi rata-rata sekitar 220 per 100.000 ibu-ibu. Sangat disayangkan angka itu meningkat kembali menjadi sekitar 359 per 100.000. Konon angka kematian anakanak juga meningkat drastis, yang diikuti oleh kenaikan tingkat kelahiran di hampir seluruh pelosok Tanah Air. Angka kematian bayi, anak dan ibu hamil sangat dipengaruhi keadaan rumah dan lingkungan di sekelilingnya. Bayi dan anakanak yang belum bisa berjalan, di dalam rumah biasanya merangkak di lantai dan memakan apa saja yang dijumpainya. Karena itu kesehatan lantai rumah dan sekelilingnya sungguh harus sangat mendapat perhatian. Apalagi keadaan sekeliling rumah tidak bersih dan tidak sehat, maka dengan sendirinya akan menjadi penyebab adanya pencemaran yang secara langsung mempengaruhi kesehatan bayi, anak dan ibu hamil. Itulah salah satu alasan kenapa setiap keluarga harus berusaha memiliki jamban keluarga yang bersih dan sehat agar tidak terjadi pencema-

ran di sekeliling rumahnya. Upaya membangun jamban keluarga itu mempunyai dampak mengurangi terjadinya cekcok di kalangan anggota keluarga dan antarsatu keluarga dengan keluarga tetangganya. Alasannya sangat sederhana karena keinginan buang air besar biasanya terjadi pada pagi hari. Sebuah keluarga akan berebut lebih dulu untuk melakukan hajat itu bisa menjadi penyebab bentrok antarkeluarga. Begitu juga kalau numpang ke tetangga, antara pemilik dan penumpang bisa saja terjadi keributan karena berebut lebih dulu mempergunakan fasilitas yang sama. Gerakan jambanisasi sudah berlangsung sejak masa lalu tetapi karena bersaing dengan berbagai kemudahan lain sampai Indonesia menginjak ke usia tujuh puluh tahun masih jutaan keluarga tidak memiliki jamban keluarga sendiri. Beberapa daerah yang tadinya disangka modern dan urban, Dr Budi Laksono dari Semarang, menemukan bahwa daerah itu ternyata masih memerlukan puluhan ribu yang belum memiliki jamban di rumahnya. Gerakan jambanisasi dengan menyediakan fasilitas sederhana mulai didengungkan. Gerakan ini melawan perasaan kemudahan membuang kotoran di sungai atau di halaman rumah. Sungai yang makin tercerman dan makin urban sukar lagi mencari tempat ’nongkrong’ yang bebas dari penglihatan orang lain karena dipadati dengan rumah dan lalu lalang penduduk sekitar. Halaman belakang rumah yang dimasa lalu luas dan sepi dewasa ini makin sempit dan tidak lagi sepi. Alternatif yang ditawarkan menjadi makin menarik dan membuat gerakan jambanisasi mendapat perhatian luas. Gerakan yang kemudian meluas itu mendapatkan penghargaan rekor Muri dan makin menarik kalangan yang lebih luas. Di Kabupaten Pacitan dengan dukungan Yayasan Damandiri dan pemerintah daerah ternyata gerakan ini mendapat perhatian yang besar. Inisiasi awal yang dilakukan oleh relawan anak muda yang dipimpin oleh Dian Budi Anggraeni berkeliling dari desa di daerah urban sampai ke pegunungan mendapat tanggapan ma-

syarakat yang sangat positif. Keluarga desa dan pegunungan dengan rela mengambil pasir dari daerah sekelilingnya untuk membuat jamban sederhana yang bersih dan layak pakai. Ada juga yang dengan rela memberikan sumbangan pasir dan keperluan lainnya sehingga gerakan jamban itu menghasilkan ratusan dan jutaan jamban dengan biaya yang ditopang oleh masyarakat secara mandiri. Biarpun gerakan itu bukan semata-mata upaya pemerintah, tetapi aparatur pemerintah seperti Dinas Kesehatan dan para pamong di tingkat kecamatan dan desa ikut serta secara sukarela mendukung partisipasi masyarakat yang luas dan makin merata. Gerakan yang semula relatif kecil cakupannya dan mengandalkan kesadaran sekelumit penganut, dewasa ini diambil prakarsanya oleh TNI menjadi gerakan yang sangat besar dengan target membangun jamban untuk keluarga prasejahtera dalam jumlah satu juta dalam waktu secepat-cepatnya. Seluruh jajaran TNI, Kodim-Kodim di seluruh Indonesia dihimbau ikut serta menggerakkan rakyat banyak pencinta kebersihan dan kesehatan untuk ikut beramai-ramai bergotong-royong menolong keluarga prasejahtera dan para lansia membangun jamban sesuai dengan kemampuan masyarakatnya. Alhasil di tempat-tempat dimana masyarakatnya menyadari kepentingan yang luar biasa untuk mencegah penyakit, ramai-ramai donasi mudah dikumpulkan dan berhasil dibangun bukan sekadar jamban layak pakai tetapi juga jamban yang sedap dan menyenangkan. Gerakan jambanisasi menjadi pengantar yang sangat penting bagi keluarga Indonesia untuk membangun persatuan dan kesatuan melengkapi setiap keluarga dengan penguasaan fungsifungsi keluarga yang makin kokoh, agama dan budaya, cinta kasih dan persatuan yang makin kuat, kesehatan dan KB, pendidikan dan ketrampilan, kewirausahaan dan pengusaan kemampuan untuk bekerja dan berusaha serta lingkungan yang nyaman dan bermanfaat. Insya Allah. (Penulis adalah Ketua Yayasan Damandiri/www.haryono.com)

BIKIN NGAKAK, SAAT HAKIM BERBAHASA MADURA————————(dari halaman I) saksi-saksi sebelumnya. ”Sengkok norok buntek, Pak Hakim (saya ngikut-ikutan saja saksi sebelumnya-red),” jawab Hosni. Jawaban itu membuat saksi lain yang berasal dari Bangkalan tertawa lepas. Akhirnya, Hakim Muchlis berbicara dalam bahasa Madura un-

tuk menerjemahkan pertanyaan jaksa. ”Sampeyan toman epareksah penyidik ban ngocak otabah ajeweb bendher? Bade paksaan? (Anda waktu diperiksa penyidik bilang atau menjawab benar? Tidak ada paksaan?-red),” tanya Muchlis.

Mendengar Muchlis berbahasa Madura, pengunjung sidang sontak tertawa. Dan Matnasir, saksi lain yang juga tak bisa berbahasa Indonesia akhirnya manggutmanggut sembari mengatakan, ”Inggih. Sobung-sobung (Iya saya sudah diperiksa. Tidak ada paksaan).” Ada-ada saja. (jp)

12

EDISI KELIMAPULUH SATU / TH II 30 AGUSTUS - 10 SEPTEMBER 2015

HARIS FADILLAH

TALK SHOW — Ketua Yayasan Damandiri,Pof Dr Haryono Suyono (kedua kiri), sedang memberikan aplaus bertepuk tangan bersama Rektor UPI Bandung, Prof H Furqon PhD (ketiga kanan), ketika mendengar jawaban mahasiswa UPI yang melakukan KKN tematik di Desa Mundak Jaya, Cikedung, Indramayu, baru-baru ini.

Monev Terpadu KKN Mahasiswa UPI di Desa Mundak Jaya

Indramayu Sambut Posdaya Berbasis SMK KABUPATEN Indramayu yang memiliki angka kemiskinan cukup tinggi hampir mencapai 30 persen dari jumlah penduduk 1,8 juta menyambut baik gagasan untuk menghadirkan Posdaya berbasis SMK di seluruh pelosok wilayah pesisir ini. Karena untuk mengatasi persoalan kemiskinan tidak saja diperlukan adanya sinergi antara pihak pemerintah, kampus dan masyarakat, tetapi pelajar SMK perlu dilibatkan bersama mahasiswa dalam pemberdayaan. Dengan membentuk Posdaya berbasis SMK nantinya mahasisa yang ber KKN tematik tidak saja dihubungkan dengan masyarakat mulai dari PAUD sampai SMK dan sekolah menengah lainnya tetapi dipadukan, sehingga apa yang diajarkan di tingkat SMK bisa dipraktikkan kepada keluarga prasejahtera yang ada di desa. ”

K

ami menyambut baik gagasan itu dengan membangun Posdaya berbasis SMK di wilayah pesisir Indramayu, sehingga semua pihak akan dilibatkan di dalam pengentasan kemiskinan, termasuk pelajar SMK dan sekolah menengah lainnya ikut terlibat,” kata Wakil Bupati Kabupaten Indramayu, H Supendi, dalam acara monev terpadu KKN tematik mahasiswa UPI di Desa Mundak Jaya, Kecamatan Cikedung, Imdramayu, belum lama ini. Acara yang diadakan di halaman kompleks Masjid Baiturrahim yang berada di tengah lokasi persawahan penduduk mengambil tema ”Menggali Potensi Posdaya Melalui KKN Tematik UPI Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga”. Hadir dalam acara terseut Ketua Yayasan Damandiri, Prof Dr Haryono Suyono, Asisten Deputi Informasi dan Advokasi Yayasan Damandi-

ri, Drs Dadi Parmadi Suparta MA, Rektor UPI, Prof H Furqon PhD, Ketua LPPM UPI, Prof Sumarto MSi, Camat Cikedung, Drs Darwis, Kuwu Mundak Jaya, H Sutarma, Tutor PAUD, Tim Penggerak PKK kelurahan setempat serta mahasiswa UPI yang ber-KKN di desa tersebut. Setelah monitoring terpadu mahasiswa KKN tematik, acara dilanjutkan dengan talks show yang menghadirkan host TVRI Jawa Barat, Dika, bersama Prof Haryono Suyono. Pada kesempatan itu Prof Haryono menyerahkan memberikan bantuan pisang cavendish kepada empat desa di Cikedung. Sebelumnya, Rektor Universitas Pendidikan Bandung, Prof H Furqon PhD, yang membuka acara mengatakan, mendukung langkah pembentukan posdaya berbasis SMK di wilayah Indramayu yang mengikuti keberhasilan daerah Jawa Timur yang terlebih dulu berhasil membentuk Posdaya berbasis SMK. ”Tadi dalam perjalanan

dari Cirebon, Pak Haryono mengontak Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Dr Asep Hilman, agar pemberdayaan masyarakat tidak saja melibatkan mahasiswa, tetapi juga siswa SMK dan sekolah menengah lainnya. Sehingga tenaga yang diterjunkan dalam KKN tematik Posdaya, akan semakin banyak,” ungkap Prof Furqon. Dia mengatakan, peranan KKN tematik Posdaya yang dipusatkan di Desa Mundak Jaya, adalah bertujuan membantu masyarakat dan pemerintah daerah untuk menyejahterakan rakyat. ”Melalui program Posdaya yang strategis itu, bertujuan memberdayakan lingkungan, kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Ini adalah kegiatan yang sangat strategis, sehingga UPI mendukung 100 persen upaya yayasan Damandiri,” kata Prof Furqon. Kemaslahatan Ketua LPPM UPI, Prof Dr Sumarto

mengungkapkan, KKN tematik Posdaya UPI di Desa Mundak Jaya bertujuan untuk kemantapan dan kemaslahatan bagi masyarakat di daerah itu sendiri. ”UPI datang untuk membantu masyarakat desa ini sehingga bisa membantu mengubah masyarakat prasejahtera, mendorong

marto, tanpa terasa di usia 70 tahun kemerdekaan, kita bisa membangun negara untuk lebih maju lebih sejahtera lagi. ”Mudah mudahan keinginan kita mensejahterakan rakyat mengubah tingkat kesejahteraan ini diberikan kemudahan oleh Allah Swt,” ucap Prof Sumarto.

HARIS FADILLAH

TANYA-JAWAB — Wakil Bupati Indramayu, H Supendi (kiri), bersama Ketua Yayasan Damandiri, Prof Dr Haryono Suyono, sedang melakukan tanya-jawab dengan bunda dan guru PAUD dalam acara talk show KKN Tematik Posdaya Mahasiswa UPI Bandung di Desa Mundak Jaya, Kecamatan Cikedung, Indramayu, baru-baru ini. menjadi lebih baik dan mandiri dan gotong-royong. Karena seperti diketahui angka kemiskinan di daerah pesisir ini masih cukup tinggi. Dengan kata lain, kata Prof Su-

Meskipun dalam cuaca yang panas terik dan sedang musim kemarau, warga dan mahasiswa tetap bersemangat mengikuti kegiatan monetoring terpadu mahasiswa KKN tematik.

Keberhasilan program Posdaya sudah lama dirasakan oleh masyarakat pesisir di Indramayu, bahkan menurut Camat Cikedung, Drs Darwis, setiap desa terdapat tiga Posdaya, karena sangat menunjang eknomi masyarakat, memberikan peluang peningkatan bidang permodalan. Ketua Yayasan Damandiri, Prof Dr Haryono Suyono, yang menjadi host menyambut gembira bahwa Posdaya telah berkembang di Indramayu, di mana setiap desa ada tiga Posdaya, bahkan akan dikembangkan menjadi posdaya berbasis SMK. Selain itu berbagai usaha seperti usaha kulakan masyarakat telah berkembang pesat bisa menyaingi pertokoan Indomaret. Kredit Tabur Puja telah berjalan sehingga memberikan kredit usaha bagi masyarakat yang kurang mampu dan bahkan usaha rumput laut di daerah telah berkembang pesat. Penggagas berdirinya Posdaya ini menyambut baik, respons pemerintah daerah Indramayu yang bersedia untuk mengumpulkan kepala sekolah SMK dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat. ”Saya memang ada janji dengan rektor dengan kepala Dinas Pendidikan terkait dengan adanya gagasan tersebut,” tutur Prof Haryono. Gagasan melibatkan permberdayaan melalui siswa SMK disambut positif oleh Wakil Bupati Indramayu, H Supendi. ”Indramayu siap mengembangkan dengan gagasan melibatkan siswa SMK terjun kedesa desa,” kata Wakil Bupati, H Supendi. *

”Kulakan Angkat Ekonomi Warga Pedesaan”

HARIS FADILLAH

BERBINCANG-BINCANG — Prof Dr Haryono Suyono sedang berbincang-bincang dengan Kuwu Desa Mundak Jaya, Cikedung, H Sutarma (kanan), mengawali Talks Show Monev Terpadu KKN Tematik Mahasiswa UPI di Indramayu, baru-baru ini.

W

ARGA Desa Mundak Jaya, Kecamatan Cikedung, Indramayu, berbaur dengan puluhan mahasiswa KKN tematik Posdaya Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Ban-

dung mengikuti acara talks show yang menampilkan Wakil Bupati Indramayu,H Supendi, Rektor UPI, Prof H Furqon PhD, Kuwu Desa Mundak Jaya, H Sutarma, bersama host TVRI Jawa Barat, Dika, Ke-

tua Yayasan Damandiri, Prof Dr Haryono, yang saat shooting banyak mewawancari peserta yang akan ditayangkan di TVRI Pusat. Meski cuaca panas terik, namun warga tidak beranjak sedikit pun meninggalkan lokasi shooting di halaman Masjid Baiturrahim yang sekelilingnya hamparan sawah yang sedang mengering, pekan lalu. ”Kuwu Desa Mundak Jaya, Sutarma, coba jelaskan ini desa apa? tanya Prof Haryono mengawali talks show. Setelah dapat izin Wakil Bupati Bupati, Kuwu Sutarma mengatakan, Desa Mundak Jaya dulu adalah dua desa yang dimekarkan tahun 1984, yakni blok Munjul dan blok Badak. Setelah musyawarah dan dipending selama dua minggu, maka diputuskan menetapkan nama desa. Solusinya diambil masing-masing nama depan kedua desa, mun (munjul) dan dak (badak), jadi disatukan namanya menjadi Mundak. ”Akhirnya desa ini bernama Mundak Jaya, sedangkan Jaya, supaya tetap jaya sepanjang masa,” ucap Sutarma disambut tepuk tangan warga yang hadir. Di desa ini puluhan mahasiswa semester genap UPI melaksanakan KKN tematik Posdaya yang berbasis pengabdian masyarakat, di antaranya melakukan

pemetaan kemiskinan, lingkungan, pendidikan sehingga terjadi rasa kebersamaan dalam membangun kesejahteraan warga setempat. Ketua Tim Pelaksana KKN, Dr Dadi Ruyadi, serta Ketua LPPM UPI, Prof Dr Sumarto, mengucapkan terima kasih atas sambutan warga masyarakat dalam menerima KKN tematik Posdaya. Dalam dialog bersama warga, terungkap kini kulakan yang pernah digagas oleh Sekretaris Damandiri, Subiakto Tjakrawerdaja, telah berkembang pesat, dan bahkan usaha rumput laut pun telah mengangkat ekonomi warga pedesaan. Wakil Bupati Indramayu, H Supendi mengatakan, kulakan sudah makin berkembang pesat bahkan mampu menyaingi toko Indomaret. Daerah ini memiliki 317 desa/kelurahan, kini semakin menyebar kegiatan Posdaya. ”Dalam kondisi kemarau yang panjang membuat hampir 20 persen dari luas 68.000 hektare persawahan gagal panen, namun warga masih berhasil melakukan usaha kulakan dan rumput laut,” kata H Supendi. Seperti contoh, lanjut Wakil Bupati, berkembang pesat terutama di Jalan Yos Sudarso, sehingga banyak warung-warung di sana. ”Mudah-mudahan kulakan bisa berkembang ke semua desa lainnya yang ada,” ujarnya.

Prof Haryono berharap, pengembangan Posdaya yang melibatkan SMK akan bisa diberdayakan di daerah ini. Termasuk peran Kredit Tabur Puja (Kredit Pundi Kesejahteraan) tanpa agunan, yang menggiatkan program sosial entrepreneur yang menjadi penopang dan pendorong berkembang keluarga prasejahtera dan sejahtera I menjadi lebih maju. Apalagi saat ini, menurut Wakil Bupati H Supendi, kemiskinan di daerah pesisir ini masih tergolong tinggi. Sekitar 30 persen dari penduduknya yang berjumlah sekitar 1,8 juta tergolong prasejahtera. Dia menyambut baik KKN tematik Posdaya mahasiswa UPI Bandung mengambil lokasi di Desa Mundak Jaya, Kecamatan Cikedung. Dikatakan, permasalahan yang terjadi di daerah ini terutama masalah kemiskinan, tenaga kerja, serta minimnya SDM yang ada di pedesaan sehingga masih menjadi kendala dalam membuat laporan dana pedesaan yang mulai tahun ini setiap desa mendapatkan bantuan Rp 600 juta-Rp 700 juta. ”Apalagi overlaping dalam pertanggungjawaban karena ada yang di bawah Kementerian Dalam Negeri dan ada di bawah Kementerian Daerah Tertinggal, karena berbagai aturan yang harus dimengerti,” kata H Supendi. *