BAB5
PENUTUP
Kesimpulan dalam penelitian ini disusun berdasarkan tujuan penelitian pengolahan data, deskripsi dan pembahasan penelitian, maka pada bah V yang merupakan bagian akhir dari penulisan tesis ini akan disampaikan kesimpulan dalam rangka menjawab
rumusan
masalah penelitian. Selain itu juga
disampaikan keterbatasan serta akan direkomendasikan implikasi dari penelitian llll.
5.1. Kesimpulan Kesimpulan keputusan para struktur
yang diperoleh dalam penelitian ini adalah mengenai
stakeholder
orgarusast Non
kelembagaan Pengadaan
yang (ULP)
tepat
terkait dengan komitmen, untuk perubahan
Struktural
ke
terhadap
Pemerintah
Kota
arah
struktur
Struktural
dan
organisasi Unit
Surabaya,
bentuk Layanan
maka penelitian ini
menghasilkan kesimpulan sebagai berikut : 1.
Struktur Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Surabaya
bersifat
Non Struktural, keberadaannya melekat pada unit
struktural Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Surabaya sesuai dengan Peraturan Walikota Kota Surabaya Nomor 43 Tahun
2011
tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Surabaya, memiliki tugas untuk memberikan fasilitas Unit Layanan Pengadaan;
166
167 2.
Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Surabaya dibentuk oleh Walikota Surabaya guna
melaksanakan pengadaan barang/jasa, yang
memiliki fungsi utama untuk melaksanakan proses pengadaan mulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
Kepanitiaannya masih bersifat adhoc,
dimana panitia berasal dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); 3.
Struktur Organisasi
di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya telah
menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan batasan maksimal. Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya, terdiri dari :
4.
a.
Sekretaris Daerah, terdiri dari paling banyak. 4 (empat) asisten;
b.
Sekretariat DPRD;
c.
Dinas paling banyak 18 (delapan belas);
d.
Lembaga Teknis Daerah paling banyak 12 (duabelas);
e.
Kecamatan; dan
f.
Kelurahan.
Perubahan Pemerintah
struktur
organisasi
Unit
Layanan
Pengadaan (ULP)
Kota Surabaya, sebagaimana yang disampaikan Greenberg
dan Baron (1997: 550) dalam Wibowo (2006: 80), tergolong Perubahan terencana Change in organizational size and structure (perubahan dalam
168 ukuran dan struktur organisasi),
dimana
perubahan
yang terjadi
disebabkan organisasi melakukan restrukturisasi cenderung membentuk organisasi yang lebih datar dan berbasis tim. 5.
Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Tahun 2012, yang telah diundangkan tanggal 01 Agustus 2012.
Peraturan Presiden Nomor 70
Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. menyebutkan
secara jelas bentuk struktur organisasi
Unit
Tidak Layanan
Pengadaan, namun peraturan tersebut mengarah ke struktur organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) kearah struktural sebagaimana Pasal 17 ayat 7 huruf a dan b, menjelaskan bahwa Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) dilarang duduk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat
Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM),
namun
dalam pelaksanaannya yang terjadi pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Surabaya. Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Surabaya yang menjabat sebagai Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Surabaya sekaligus melakukan Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PSPM) dan Wakil Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Surabaya yang menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Pengadaan pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Surabaya sekaligus menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
169 6.
Struktur organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Surabaya perlu dilakukan perubahan organisasi ke arah struktural guna menjamin pelaksanakan pengadaan barang/jasa lebih terintegrasi sesuai dengan tata nilai pengadaan dan meningkatkan efektifitas dan efesiensi dalam
tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah
pelaksanaan
(SKPD) Pemerintah Kota Surabaya, idealnya kelembagaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Surabaya berbentuk kantor dengan p1mpman
yang
Republik
bereselon III, sebagaimana Peraturan
Indonesia
Tahun
Nomor
41
sebuah
perubahan,
Pemerintah
2007 Tentang Organisasi
Perangkat Daerah; 7.
Dalam
mewujudkan
komitmen
Kepala Daerah
beserta jajarannya yang terdiri Sekretariat Daerah, Asisten, Kepala Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah (SKPD) dan Staf disini
sangatlah
penting, Kreitner dan Kinicki (200 1: 668) dalam Wibowo (2006) bahwa
" Organizational change akan berhasil jika top-management benar-benar mempunyai komitmen pada proses perubahan dan tujuan yang diharapkan dari program perubahan. Hal ini menjadi benar apabila organisasi mengejar transformasi atau perubahan besar-besaran". 8.
Langkah-langkah awal yang harus dilakukan Pemerintah Kota Surabaya, jika
akan
melakukan
perubahan terhadap struktur organisasi
Unit
Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Surabaya pertamakali yang harus dilakukan yakni
melakukan beberapa proses kajian,
dikelompokkan sebagai berikut ;
dapat
170 1)
Regulasi;
2)
Komitmen;
3)
Menentukan
Tim Perumus untuk membuat kajian Unit Layanan
Pengadaan (ULP), yang memiliki tugas :
9.
a)
Mengidentifikasi Permasalahan;
b)
Mengidentifikasi Sumber Daya Manusia (SDM);
c)
Mengidentifikasi SOP (Standart Operasional Procedure);
d)
Mengidentifikasi Anggaran yang dibutuhkan;
e)
Mengidentifikasi Kebutuhan Operasional.
Namun untuk melakukan perubahan struktur organisasi kearah struktural dan bentuk kelembagaan yang ideal yaitu kantor para mengalami
permasalahan
terhadap
regulasi
stakeholder
tentang pedoman
Pembentukan Unit Layanan Pengadaan, karena sampai akan berakhirnya tahun 2012. Baik dari Pemerintah Tingkat Pusat, Tingkat Daerah maupun Kebijakan Pemerintah sampai detik ini belum mengeluarkan regulasi yang pasti, sehingga perubahan itu belum dapat dilakukan. 10.
Regulasi merupakan alat untuk memecahkan permasalahan dalam melakukan perubahan struktur organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Surabaya kearah struktural serta bentuk kelembagaan.
171 5.2. Saran Agar Pemerintah pusat untuk segera mengeluarkan regulasi yang pasti terkait dengan pembentukan struktur organisasi Unit Layanan Pengadaan, mengingat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 130 Ayat (1 ), dimana Unit Layanan Pengadaan wajib dibentuk Kementrian/Lembaga!Pemerintah Daerah/Institusi paling lambat pada Tahun Anggaran 2014, dengan segera merevisi Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan
Pemerintah
Republik
Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, diharapkan pada awal tahun 2013 Pemerintah Daerah segera melakukan revisi Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Guna pengembangan struktur organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Surabaya kedepannya perlu dilakukan kajian secara detail dan tidak kalah pentingnya sebuah komitmen yang kuat antara Kepala Daerah dan para stakeholder yang terlibat, Organizational change akan berhasil jika Kepala Daerah benar-benar mempunyai komitmen pada proses perubahan dan tujuan yang diharapkan dari program perubahan Kreitner dan Kinicki (2001: 668) dalam Wibowo (2006).
172 5.3. Implikasi 5.3.1. Bagi Praktisi Bagi stakeholder,
maupun pihak-pihak yang terlibat dengan pengembangan
Struktur Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Surabaya, dapat mengambil manfaat dari penelitian ini sebagai bahan masukan
dan
tambahan wacana sebagai acuan maupun bahan evaluasi serta penyempumaan dari kebijakan-kebijakan yang telah dan akan diambil.
5.3.2. Bagi Akademisi Sebagai dasar acuan dan bahan pertimbangan bagi penelitian lebih lanjut dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam lingkup
manajemen
perubahan struktur organisasi.
5.4. Keterbatasan Setelah melalui tahapan analisis dalam hal ini ditetapkan domain Regulasi Pendukung Perubahan Struktur Organisasi, sedangkan domain diluar itu tidak diteliti secara mendalam. Domain Regulasi tersebut tidak dapat digenarilasasi untuk
semua
Unit
Layanan
Pengadaan
(ULP)
di
lingkungan
Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerahllnstitusi lainnya (K/L/D/1) yang ada di Indonesia, tetapi domain Regulasi hanya digunakan sebagai alat untuk memecahkan masalah perubahan struktur organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Pemerintah Kota Surabaya.
