BAB VII SIMPULAN DAN REKOMENDASI
7.1 Simpulan Penentuan indikator keluaran terbaik untuk kegiatan-kegiatan dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran masih mengalami berbagai kendala, diantaranya dijelaskan dalam Tabel 7.1 di bawah ini. No. 1.
Tabel 7.1 Kendala Penentuan Indikator Keluaran Terbaik Aspek TAPD SKPD Sumber Daya - belum seluruh personel TAPD - belum seluruh personel SKPD Manusia mempunyai pemahaman yang mempunyai pemahaman yang sama mengenai tata cara ketentuan sama mengenai tata cara ketentuan dalam pengisian RKA-SKPD dalam pengisian RKA-SKPD - TAPD kurang cermat dalam - operator tidak dibekali konsep dari penelitian RKA-SKPD calon pemilik kegiatan - kurang kepedulian dan kecermatan pejabat di SKPD dalam memverifikasi dan meneliti RKASKPD yang sudah dimasukkan - keterbatasan waktu bagi TAPD - keterbatasan waktu bagi SKPD sehingga tidak sesuai dengan batas untuk menyusun RKA-SKPD waktu yang terdapat dalam - ketidaksasuaian data yang peraturan yang berlaku dimasukkan dengan peraturan yang berlaku
2.
Regulasi
3.
Kelembagaan - Pembagian tugas yang belum - PPTK belum ditunjuk/diangkat berjalan antara Bappeda dengan dalam proses penyusunan RKADPPKAD dalam pencermatan SKPD indikator dan tolok ukur kinerja karena masih diutamakan pencermatan rincian anggaran belanja langsung
Sumber: pengolahan data
Hasil dari ringkasan dan pembahasan pada Bab VI dapat disimpulkan bahwa indikator keluaran terbaik untuk kegiatan-kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dapat dijabarkan dalam Tabel 7.2 berikut ini.
83
84
Tabel 7.2 Indikator Keluaran Terbaik untuk Kegiatan-kegiatan dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Penyediaan jasa suratteradministrasinya surat-menyurat baik surat jumlah surat menyurat masuk dan keluar terdistribusinya surat keluar sampai ke tujuan jumlah surat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
terpenuhinya kebutuhan komunikasi telepon dan internet terpenuhinya kebutuhan sumber daya air
jumlah Mbps atau pulsa
terpenuhinya kebutuhan listrik
jumlah kwh
terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor yang siap untuk digunakan a. Jenis/nama peralatan kantor
jumlah unit
b. Jenis/nama perlengkapan kantor
jumlah unit
terjaminnya pemeliharaan kesehatan PNS selama satu tahun
jumlah PNS
jumlah m3
terjaminnya barang milik daerah selama satu tahun, antara lain: a. Gedung
jumlah gedung
b. Kendaraan
jumlah kendaraan
tersedianya kendaran dinas/operasional berfungsi normal dan siap digunakan selama satu tahun, antara lain: a. Kendaraan roda empat
jumlah kendaraan
b. Kendaraan roda dua
jumlah kendaraan
terpenuhinya legalitas surat-surat kendaran bermotor selama satu tahun, antara lain: a. Kendaraan roda empat
jumlah kendaraan
b. Kendaraan roda dua
jumlah kendaraan
terlaksananya penyelesaian Administrasi keuangan terpenuhinya tenaga administrasi keuangan
jumlah laporan
tercukupinya bahan untuk penyusunan administrasi keuangan terwujudnya kebersihan kantor, antara lain:
jumlah jenis/macam bahan
a. terpenuhinya tenaga kebersihan dalam satu tahun b. tercukupinya bahan-bahan kebersihan kantor terpenuhinya peralatan kerja yang siap untuk digunakan, antara lain: a. Jenis/nama peralatan kerja a
jumlah orang
b. Jenis/nama peralatan kerja b
jumlah unit
tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor selama satu tahun tersedianya/tercukupinya barang cetakan
paket volume
tersedianya/tercukupinya penggandaan dan penjilidan tersedianya komponen instalasi listrik bangunan kantor berapa titik/lokasi tersedianya komponen penerangan bangunan kantor berapa titik/lokasi
jumlah orang
jumlah jenis/macam bahan jumlah unit
jumlah lembar atau buku jumlah lembar atau eksemplar jumlah jenis/macam komponen jumlah jenis/macam komponen
85
Tabel 7.2 Lanjutan Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tolok Ukur Kinerja tersedianya peralatan kantor
Target Kinerja
a. Peralatan kantor a
jumlah unit
b. Peralatan kantor b
jumlah unit
tersediaanya perlengkapan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan bahan logistik kantor
Penyediaan makanan dan minuman
a. Perlengkapan kantor a
jumlah unit
b. Perlengkapan kantor b
jumlah unit
tersedianya keperluan peralatan rumah tangga yang memadai tersedianya bahan bacaan antara lain:
jumlah jenis/macam peralatan
a. Tabloid a
jumlah dalam mingguan
b. Majalah b
jumlah dalam mingguan
c. Koran c
jumlah dalam bulanan
d. Surat kabar d
jumlah dalam bulanan
tersediannya buku peraturan perundangundangan: a. Peraturan a
jumlah dalam buku
b. Undang-undang b
jumlah dalam buku
tersediannya bahan logistik kantor bahan bakar minyak antara lain: a. Bensin Pertamax
volume dalam liter
b. Solar
volume dalam liter
tersedianya makanan dan minuman antara lain:
a. Snack, makan, minum, dan jamuan prasmanan rapat dan lembur b. Snack, makan, minum, dan jamuan prasmanan tamu Rapat-rapat kordinasi a. terpenuhinya rapat-rapat koordinasi ke dan konsultasi ke luar kota a selama berapa hari dan berapa daerah orang menggunakan alat transportasi a b. terpenuhinya rapat-rapat koordinasi ke kota b selama berapa hari dan berapa orang menggunakan alat transportasi b c. terpenuhinya rapat-rapat konsultasi ke kota a selama berapa hari dan berapa orang menggunakan alat transportasi a d. terpenuhinya rapat-rapat konsultasi ke kota b selama berapa hari dan berapa orang menggunakan alat transportasi b Sumber: pengolahan data
jumlah orang jumlah orang jumlah perjalanan jumlah perjalanan jumlah perjalanan jumlah perjalanan
7.2 Rekomendasi Berdasarkan
simpulan
penelitian
di
atas,
peneliti
rekomendasi kepada TAPD, SKPD, dan Kementerian Dalam Negeri.
memberikan
86
1. Rekomendasi kepada TAPD a. Mengembangkan kemampuan SDM melalui pembinaan dan pelatihan, khususnya dalam penyusunan RKA-SKPD. b. Menyusun pedoman penyusunan APBD dalam bentuk peraturan bupati, khususnya proses penyusunan RKA-SKPD mulai dari konsep, teori, dan teknis praktik penyusunannya. c. Menyusun
jadwal
penyusunan
KUA
PPAS,
APBD,
dan
Pertanggungjawaban APBD yang disepakati oleh DPRD dalam bentuk peraturan daerah. 2. Rekomendasi kepada SKPD a. Mengembangkan kemampuan SDM melalui pembinaan dan pelatihan, khususnya dalam penyusunan RKA-SKPD. b. Menentukan perencanaan
PPTK dan
untuk
mempersiapkan
penganggaran
dan
RKA-SKPD
menyusun
untuk
konsep
meningkatkan
kepedulian pejabat di SKPD dalam proses penyusunan RKA-SKPD agar tepat waktu dan sesuai dengan ketentua peraturan yang berlaku. 3. Rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri a. Mengkaji ulang Lampiran A.VII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya kegiatan-kegiatan dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. b. Menyempurnakan
pedoman
penyusunan
APBD,
khususnya
proses
penyusunan RKA-SKPD, mulai dari konsep, teori, dan teknis praktik penyusunannya.
87
7.3 Keterbatasan Penelitian Keterbatasan penelitian ini sebagai berikut. a.
Lingkup penelitian dibatasi pada kegiatan-kegiatan bernomor 1 sampai dengan 18 pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran saja. Masih dimungkinkan adanya kerancuan maupun tumpang tindih kegiatan pada nomor setelah 18.
b.
Lingkup penelitian juga dibatasi pada kegiatan-kegiatan bernomor 1 sampai dengan 18 pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran saja. Masih dimungkinkan adanya kerancuan maupun tumpang tindih kegiatan tersebut dengan kegiatan-kegiatan pada Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur.
c.
Penelitian tidak sampai pada penentuan jumlah/besaran target kinerja, melainkan hanya terbatas pada satuannya saja karena setiap SKPD mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dengan skala kebutuhan yang tidak sama.
d.
Keterbatasan waktu dan akses peneliti dalam mendapatkan dokumen Formulir RKA-SKPD 2.2.1 sehingga dokumen tersebut sebagian besar diperoleh melalui database SIMDA Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2015. Dokumen Formulir RKA-SKPD 2.2.1 tersebut dihasilkan dari aplikasi SIMDA Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten.
