BAB VII PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis bab V, bab VI, serta pembahasan bab-bab sebelumnya dari penelitian Implementasi Penatausahaan BMN di Universitas Gadjah Mada, dapat diambil kesimpulan Penatausahaan BMN di UGM dilakukan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.120/PMK.06/2007 yaitu meliputi pembukuan, inventarisasi barang, dan pelaporan BMN. Prosedur pembukuan pada umumnya sudah dipahami dengan baik oleh para petugas, namun kurangnya kesadaran tentang arti pentingnya pengelolaan BMN menjadikan prosedur yang sudah dipahami tersebut kurang dijalankan dengan baik. Inventarisasi BMN/ aset tetap di UGM, dilakukan tiap 5 tahun sekali. Pertama kali
dilakukan tahun 2000 dibantu BPKP Yogyakarta, dengan
pengesahaan appraisal
dari konsultan PT. Sucofindo. Tahun 2006 diadakan
reinventarisasi aset BMN yang hasilnya digunakan sebagai saldo awal Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN). Tahun 2010 dilaksanakan reinventarisasi dan penilaian ulang oleh KPKNL. Tahun 2013 saat penelitian berlangsung masih dalam proses reinventarisasi untuk BMN selain tanah dan bangunan gedung.
120
Pelaporan BMN tahun 2011 dan 2012 merupakan masa transisi dari pola PT BHMN menuju Pola PKBLU, sehingga dalam pelaporannya belum ketat mengacu pola PKBLU, sehingga titik berat yang dilaporkan ke pusat adalah aset bmn dari dana DIPA, atau dari dana pemerintah yang lain. Dalam pengimplementasian penatausahaan BMN di UGM , DPPA sebagai pelaksana penatausahaan aset tingkat Universitas melaksanakan beberapa program antara lain; Penerapan Sistem Aplikasi Komputer pendukung Penatausahaan BMN; Pengangkatan Petugas Penatausahaan BMN dengan SK Rektor; Sosialisasi Kebijakan Penatausahaan BMN beserta Program aplikasi Komputer; Menyusun Prosedur Operasional Standar (SOP) ; Bimbingan Teknis dan Pendampingan. Pelaksanaan Implementasi Penatausahaan BMN di UGM belum bisa terlaksana dengan lancar 100% karena adanya beberapa kendala. Kendala tersebut antara lain ; 1. Sumber Daya Manusia. Kendala ini meliputi semangat pengelolaan BMN sesuai aturan perundangan yang berlaku masih kurang baik tingkat pimpinan/ pejabat maupun tingkat staff. Pengetahuan dan kemampuan petugas pelaksana penatausahaan BMN masih banyak perlu ditingkatkan. Petugas penatausahaan BMN yang di ajukan unit kerja untuk melaksanakan tugas penatausahaan BMN kurang fokus karena tugas ini sebagai sampiran dari tupoksi lain di unit kerja tersebut.
121
2. Kendala Organisasi. Kendala antara lain penugasan petugas penatausahaan di seluruh unit kerja UGM dengan masa tugas 1 tahun, dan dapat di perpanjang, menimbulkan kemungkinan mudahnya pergantian petugas, sehingga memerlukan pembelajaran dari awal. Prosedur Opersional Standar atau SOP tentang penatausahaan BMN di UGM belum di bakukan dan disosialisasikan ke seluruh unit kerja. Belum semua pimpinan unit kerja mempunyai rasa peduli terhadap penatausahaan BMN, hal ini menyebabkan ke tidak sinkronan antara misi penatausahaan BMN dengan kebijakan lokal unit kerja. Adanya beban kerja yang belum proporsional terhadap petugas penatausahaan BMN. 3. Kendala Teknologi. Hal ini disebabkan karena sistem aplikasi belum mempunyai password terhadap menu transaksi restore data base. Masih ada unit kerja belum terkoneksi dengan data base server SIMAKBMN universitas. 4. Kendala Komunikasi. Kendala ini antara pengurus barang di unit kerja dengan pengelola dana di unit kerja. Hal ini menyebabkan tidak bisa terwujud rekonsiliasi internal yang valid.
122
B. Saran Sehubungan penelitian Implementasi Penatausahaan BMN di UGM, penulis mengajukan saran : 1. Berkaitan dengan Sumber Daya Manusia ; a. Mengusahakan peningkatan pemahaman pengelolaan BMN dan penatausahaan BMN kepada semua sivitas akademik dari staff sampai dengan pejabat. Dengan pemahaman yang tinggi terhadap pengelolaan BMN penggunaan BMN bisa efektif, efisien, dan penatausahaan BMN menjadi lebih akuntabel. b. Penekanan terhadap tugas pokok pengurus barang sesuai SK Rektor tentang pengangkatan Pejabat Pengurus Barang, sehingga petugas
yang
bersangkutan
bisa
lebih
fokus
terhadap
penatausahaan BMN, tidak menjadi pekerjaan sampingan. 2. Berkaitan dengan organisasi ; a. Perubahan masa berlaku SK Rektor tentang pengangkatan Pejabat Pengurus Barang menjadi 3 tahun, untuk mengurangi frekuensi pergantian petugas. b. Evaluasi terhadap jumlah petugas pengurus barang dan beban kewajiban
pengurus
barang
terhadap
apresiasi
material
honorarium.
123
c. Menyusun, mensosialisasikan SOP penatausahaan BMN di lingkungan UGM dan memonitor pelaksanaannya. d. Frekuensi
pendampingan
dan
monitoring
oleh
petugas
Penatausahaan tingkat Universitas ke unit-unit kerja supaya ditingkatkan. 3. Berkaitan dengan teknologi ; a. Pengadaan peralatan pendukung bagi unit kerja yang masih belum mempunyai. b. Pengupayaan seluruh unit kerja bisa terkoneksi secara online dengan server SIMAKBMN UGM. 4. Berkaitan dengan komunikasi ; a. Harmonisasi komunikasi dan koordinasi antara pengurus barang dengan pengurus dana/ anggaran. b. Waktu cut off pengadaan oleh unit pengadaan supaya tidak terlalu mepet dengan akhir tahun anggaran, supaya penatausahaan aset tidak terlambat.
124
