BAB VI PENUTUP
VI.1. Kesimpulan Di Indonesia masalah pernikahan di bawah umur merupakan isu kependudukan yang sepatutnya menjadi perhatian pemerintah. Terutama dikarenakan pernikahan dibawah umur yang terjadi dewasa ini didominasi oleh kehamilan pra nikah. Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa hakim betul melaksanakan pelayanan publik pada saat memutuskan perkara dispensasi nikah. Hakim juga melakukan diskresi pada saat mengambil keputusan untuk menerima atau menolak permohonan dispensasi nikah yang diajukan ke Pengandilan Agama pada perkara tahun 2012 dan dua puluh delapan perkara pada tahun 2013. Dalam proses pengambilan keputusan yang terwujud dalam bentuk diskresi, Hakim Pengadilan Agama Negeri cenderung mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang dilatarbelakangi kehamilan dikarenakan beberapa alasan yang dapat dikelompokkan menjadi dua yakni: 1. Faktor Regulasi: a. Mengacu pada Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada pasal7 Ayat 2, tidak ada larangan untuk menikah selain faktor umur yang belum mencukupi.
109
b. Mengacu pada Kompilasi Hukum Islam Buku satu tentang perkawinan, seorang wanita yang hamil di laur nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya tanpa menunggu kelahiran anaknya. 2. Faktor Sosial Budaya a. Perlindungan terhadap hak anak yang dikandung calon mempelai di bawah umur Undang – undang sudah menjamin hak setiap anak Indonesia untuk hidup, maka dengan mengabulkan permohonan dispensasi nikah Hakim sudah membantu peran negara untuk menjamin hak hidup dan hak – hak lain yang melekat pada anak yang dikandung oleh keluarga pemohon dispensasi nikah. b. Tekanan Lingkungan Sosial Kehamilan yang terjadi sebelum adanya pernikahan di Indonesia merupakan sebuah aib, karenanya kebanyakan anak – anak dan keluarga anak yang hamil di luar nikah cenderung berupaya menyembunyikan kehamilan tersebut. Namun kehamilan seiring berjalannya waktu akan menimbulkan perubahan kondisi fisik sehingga semakin sulit untuk ditutupi. Keadaan tersebut akan memicu timbulnya tekanan sosial dari masyarakat
lingkungan
sekitar
tempat
anak
tinggal
sehingga
dikhawatirkan akan mengancam kesehatan psikologis anak dan juga keluarga.
110
c. Menjamin terciptanya keadilan Keluarga yang memfasilitasi anak di bawah umur yang akan menikah merupakan warga negara yang berupaya mencari keadilan melalui proses legal, karenanya hakim wajib untuk memproses perkara yang diajukan untuk memenuhi kewajiban sebagai perangkat negara. d. Menjamin terciptanya ketertiban umum Degradasi moral yang terjadi memunculkan adanya keresahan di masyarakat. hal ini terbukti dari dominasi kehamilan pra nikah sebagai alasan mengajukan dispensasi nikah. Ada kekhawatiran yang muncul ketika pasangan anak yang sudah terlanjur hamil akan tetap mengulangi perbuatan berzina sehingga mengganggu ketertiban umum di masyarakat. Keputusan hakim yang cenderung mengabulkan permohonan dispensasi nikah merupakan bentuk penerapan diskresi, namun diskresi yang kurang tepat untuk dilaksanakan, karena kecenderungan hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah sejatinya adalah untuk menyelamatkan anak dan keluarga pemohon dari rasa malu karena mayoritas pihak calon istri sudah hamil terlebih dahulu.
VI.2. Rekomendasi Menolak permohonan dispensasi nikah memang tidak menjamin akan adanya pengurangan jumlah kehamilan pra nikah dan tidak bisa digunakan juga sebagai hukuman bagi anak – anak yang melanggar norma masyarakat dengan berhubungan badan sebelum menikah. Namun sejatinya memberikan dispensasi nikah juga bukan 111
merupakan alternatif terbaik yang bisa diberikan untuk anak – anak yang akan menikah meskipun usianya belum mencukupi usia minimal untuk menikah. Adapun alternatif rekomendasi yang diberikan antara lain: 1. Nasehat pada sidang pertama dan kedua dilakukan secara terpisah bagi calon mempelai dan bagi orang tua kedua calon mempelai. Nasehat kepada calon mempelai dan kepada pemohon yang diberikan pada waktu bersamaan tidak akan diterima secara maksimal karena tujuan pemohon dan calon mempelai adalah mengantongi dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Nasehat yang diberikan secara terpisah lebih dapat disesuaikan dengan penerima nasehat. Orang tua cenderung lebih dapat memahami bahwa pernikahan di usia yang masih dini akan diikuti dengan beberapa dampak negatif, sehingga lebih memiliki peluang untuk orang tua/pemohon mencabut permohonannya dan menunda pernikahan anak anaknya. 2. Memberikan waktu yang cukup kepada orang tua calon mempelai/pemohon untuk mempertimbangkan kembali akan dilangsungkan atau tidaknya perkawinan. 3. Membantu memfasilitasi orang tua/pemohon untuk menunda pernikahan (sampai dengan calon suami memiliki pekerjaan tetap/sampai berakhirnya wajib belajar kedua calon mempelasi/ sampai lahirnya anak yang dikandung) dengan catatan pernikahan akan tetap dilangsungkan berdasarkan kesepakatan berkekuatan hukum. 112
4. Hakim hendaknya mempertimbangkan lebih lanjut untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah bagi calon mempelai yang masih belum memiliki penghasilan tetap bulanan. 5. Dilaksanakannya pendampingan terarah bagi kedua calon pengantin untuk menjalankan kehidupan rumah tangga sehingga meminimalisir terjadinya kekerasan dalam rumah tangga maupun perceraian di usia yang masih relatif muda.
113
