PRAKTIK PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH (Studi Penetapan Pengadilan Agama Tigarakasa
Kabupaten Tangerang Tahun 2013) Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)
Oleh : Yulianti 1110044100074
K O N S E N T R AS I P E R A D I L A N A G A M A PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH J A K A R T A 1435 H / 2014 M
ABSTRAK Yulianti. NIM 1110044100074. PRAKTEK PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH (Studi Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa 2013). Program Studi Hukum Keluarga Islam, Konsentrasi Peradilan Agama, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1435H/2014M. isi: x + 77 halaman + 55 halaman. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tigaraksa. Permohonan dispensasi nikah diajukan dalam rangka menjaga kehormatan dan martabat keluarga dari segala perilaku yang dilarang dan menyimpang dari nilai-nilai agama dan hukum yang berlaku. Demi menghindari kemudharatan yang lebih besar, pernikahan di bawah umur seringkali menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi kalangan remaja, yang disebabkan hamil di luar nikah. Padahal, sesuai dengan UndangUndang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan “calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurangkurangnya berumur 16 tahun”. Serta adanya faktor-faktor yang menjadi alasan pemohon dalam mengajukan sebuah permohonan dispensasi nikah dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan dispensaasi nikah apakah lebih mengarah kepada timbulnya kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangganya atau sebaliknya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif, jenis data yang dipergunakan adalah data primer berupa putusan-putusan Pengadilan Agama Tigaraksa dan data sekunder. Mengenai data penelitian penulis memperoleh data dari wawancara dan studi kepustakaan. Dan teknik penulisannya berdasarkan pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menjadi alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah, yaitu karena faktor pendidikan, faktor psikologis, faktor hamil sebelum menikah dan karena faktor ekonomi. Faktorfaktor yang menjadi alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Tigaraksa adalah menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah penetapan dispensasi nikah bahwa hakim melihat atas dasar menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Kata Kunci Pembimbing Daftar Pustaka
: Pemberian Dispensasi Nikah : Dr. Isnawati Rais, MA : Tahun 1976 s.d. Tahun 2014
v
KATA PENGANTAR
Puji Syukur Penulis panjatkan Kehadirat Allah subhanahu wata'ala atas segala limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya , sehingga Penulis mendapatkan kekuatan menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Praktik Pemberian Dispensasi Nikah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa Kabupaten Tangerang Tahun 2013)”. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk melengkapi persyaratan guna meraih gelar Sarjana Syariah (S.Sy) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Program Studi Konsentrasi Peradilan Agama Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Banyak pihak yang berperan besar dalam memberikan bantuan sampai selesainya skripsi ini, untuk itu ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 1. Bapak Dr. Phil. JM. Muslimin, MA, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Bapak H. Kamarusdiana, S. Ag, MH, dan Ibu Sri Hidayati. M. Ag, selaku Ketua dan sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Ibu Maskufa , MA, selaku Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
vi
4. Ibu Dr. Isnawati Rais, MA, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu, tenaga, bimbingan serta do’a dalam menyusun skripsi ini. 5. Bapak Drs. Muhyar,S.H.,M.H, selaku Hakim
ketua, serta segenap staff dan
karyawan Pengadilan Agama Tigaraksa yang telah membantu memberikan data, referensi dalam penyusunan skripsi ini. 6. Seluruh Dosen di Fakultas Syari’ah dan Hukum yang dengan tulus telah menyalurkan ilmunya kepada penulis selama kuliah dikampus tercinta ini, semoga apa yang telah menjadi diajarkan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. 7. Segenap pengelola Perpustakaan Fakultas Syari’ah dan Hukum dan Perpustakaan Utama (UIN) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam mencari data pustaka. 8. Teristimewa buat ayahanda Suhendra dan ibunda Asmawati yang selalu memberikan kasih sayang, perhatian, nasehat dengan penuh keikhlasan dalam menghadapi penulis karena mereka menjadi sumber inspirasi bagi penulis. Semoga Allah SWT selalu memberi rahmat dan kesehatan serta membalas atas kebaikan mereka berdua. Serta terimakasih kakakku tersayang Jaenal, Romdon dan yang tersayang Ahmad Muhajir, S.Pd., SD, yang tidak pernah berhenti selalu memberikan support agar tidak mudah menyerah dalam menyelesaikan studi ini. 9. Sahabat seperjuangan penulis yaitu Kostan Kerta Mukti Inayah Maily, Khoirun nisa, Sainah, Azizah Mufti, Rena soraya, Rifki Abdurahman, Neneng Khosyatillah, Zaki Ahla, Fajrul AB, dan teman kostan Bunda, Izatunnisa dan vii
Intan Purwatih dan semua teman-teman Peradilan Agama Angkatan 2010 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang menjadi teman seperjuangan sebelum maupun ketika di bangku perkuliahan. 10. Teman KKN Gemeter 2013 Bogest, Falwan, Amir, Deni, Maul, Daud, Reza, Fadli, Rahmat, Cu’ul, Vida, Rika, Dita, Ulfiyii, Eka, Arini, yang banyak memberikan masukan, motivasi dan support dalam banyak hal termasuk canda tawa yang menghibur. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya serta menjadi amal baik kita di sisi Allah SWT. Akhirnya semoga setiap bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Amin yarabbal alamin. Wassalamualaikum Wr. Wb
Jakarta, 07 Januari 2015
Penulis
viii
DAFTAR ISI Hal HALAMAN JUDUL ...............................................................................................i PERSETUJUAN PEMBIMBING...........................................................................ii LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI ..................................................................iii LEMBAR PERNYATAAN .....................................................................................iv ABSTRAK ...............................................................................................................v KATA PENGANTAR .............................................................................................vi DAFTAR ISI .............................................................................................................viii BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................... 1 A. Latar Belakang Masalah ........................................................................... 1 B. Pembatasan dan Rumusan Masalah ......................................................... 7 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ................................................................ 8 D. Review Penelitian Terdahulu .................................................................... 9 E. Metode Penelitian ..................................................................................... 10 F. Sistematika Penulisan ............................................................................... 13
BAB II DISPENSASI NIKAH DAN BATASAN USIA PERNIKAHAN ............ 15 A. Pengertian dan Landasan Hukum Dispensasi Nikah ............................... 15 B. Batasan Usia Minimum Pernikahan ......................................................... 18 C. Faktor Pendorong Pernikahan di Bawah Umur ........................................ 29
BAB III PROFIL PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA DAN MASYARAKAT KABUPATEN TANGERANG .................................. 35 A. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Tigaraksa ......................................... 35 B. Visi, Misi Dan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tigaraksa ........... 36 C. Tugas Pokok Pengadilan Agama Tigaraksa ............................................. 38 D. Tipologi Masyarakat Kabupaten Tangerang ............................................ 40
ix
BAB IV ANALISIS TERHADAP PENETAPAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA TAHUN 2013 ....................... 44 A. Faktor dan Dampak Pernikahan di Bawah Umur ................................... 44 B. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Pemberian Dispensasi Nikah Tahun 2013 di Pengadilan Agama Tigaraksa ............. 47 1. Deskripsi Putusan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Tigaraksa Tahun 2013.......................................................................................... 47 2. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Tigaraksa ............................................................................................ 60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ................................................................... 71 A. Kesimpulan .............................................................................................. 71 B. Saran ......................................................................................................... 72
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................... 74 LAMPIRAN-LAMPIRAN ...................................................................................... 1. Surat Permohonan Kesediaan Menjadi Pembimbing Skripsi .............................. 2. Surat Permohonan Data/Wawancara..................................................................... 3. Surat Keterangan Melakukan Penelitian (Hasil Data/Wawancara) ..................... 4. Hasil Data Wawancara Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa ............................. 5. Salinan Putusan Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Tigaraksa ..
x
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Perkawinan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Ia bahkan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia normal. Tanpa perkawinan, kehidupan seseorang akan menjadi tidak sempurna dan lebih dari itu, menyalahi fitrahnya.1 Perkawinan merupakan bagian dari aturan-aturan yang disyari’atkan oleh Islam yang secara umum mempunyai tujuan yang sama yaitu memperoleh kesejahteraan di dunia dan di akhirat kelak.2 Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”3 Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan
1
Andi Syamsu Alam, Usia Ideal Untuk Kawin (Jakarta : Kencana Mas Publishing House, 2006), h. 3. 2
Abd. Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat (Jakarta : Prenada Media, 2003), h. 25.
3
Direktorat jendral pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Bahan Penyuluhan Hukum (Jakarta; Departeman Agama RI, 2001), h. 117.
1
2
kepercayaan serta dicatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundangundangan yang berlaku. Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. 4 Oleh karena itu pernikahan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari pernikahan tersebut. Dengan demikian perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak secara mental maupun material. Tujuan mendirikan rumah tangga yang bahagia dan harmonis sering tidak seperti yang diharapkan, atau bisa dikatakan kandas ditengah jalan. Kegagalan ini biasanya disebabkan oleh pemangku tanggung jawab belum cukup dewasa, baik secara fisik maupun mental.5 Adapun salah satu bentuk permasalahan yang sering muncul dalam pelaksanaan
perkawinan
adalah
tentang
penentuan
batas
umur
untuk
melangsungkan perkawinan. Penentuan batas umur melangsungkan perkawinan sangatlah penting sekali. Karena suatu perkawinan di samping menghendaki kematangan biologis juga psikologis. Maka dalam penjelasan umum Undangundang perkawinan dinyatakan, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat
4
5
Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Bogor; Kencana, 2003), h. 22.
Andi Syamsu Alam, Usia Ideal Untuk Kawin (Jakarta; Kencana Mas Publishing House, 2006), h. 10.
3
keturunan baik dan sehat. Selain itu pembatasan umur ini penting pula artinya untuk mencegah praktek kawin yang terlampau muda seperti banyak terjadi di desa-desa yang mempunyai akibat negatif.6 Pernikahan berubah menjadi haram apabila dilakukan oleh orang-orang yang berusia relatif muda (belum cukup umur), belum mampu menafkahi dan mengurus rumah tangga. Apabila kawin dalam usia yang belum cukup umur, ia akan membawa sengsara bagi hidup dan kehidupan keluarganya. Memang dalam keadaan ini, ia tidak berdosa kalau berumah tangga, tetapi perbuatannya untuk menikah dapat dikatakan perbuatan tercela.7 Oleh karena itu perlu adanya pendewasaan usia kawin dalam arti mengusahakan penundaan kawin sampai seseorang cukup dewasa agar mencapai kematangan fisik, psikis, ekonomis dan mental adalah suatu ikhtiar manusia yang patut dihargai dan dapat dipertanggung jawabkan. Hal ini telah terbukti bahwa kawin diusia muda banyak membawa penderitaan dan tidak sedikit yang mengalami perceraian, sebaliknya kawin dalam usia cukup dewasa banyak membawa manfaat dan kemaslahatan, baik bagi keluarga yang bersangkutan maupun bagi masyarakat dan negara untuk menunjang berhasilnya program
6
7
K. Wantjik Saleh, hukum Perkawinan Indonesia (Jakarta; Balai Aksara, 1987),
h. 26.
Mohammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. Ke-2, h. 4-5.
4
kependudukan dan keluarga berencana dalam rangka memperlambat laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi.8 Jika belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan diperlukan suatu dispensasi nikah dari pengadilan melalui permohonan dari orang tua atau wali yang bersangkutan. Pengadilan merupakan salah satu badan hukum yang berwenang dalam memberikan izin nikah bagi mereka yang masih belum mencapai umur yang telah ditetapkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang termuat dalam pasal 7 ayat (1) “ Perkawinan hanya diijinkan jika pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.” Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat (1): “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu calon suami sekurangkurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”. 9 Masalah pembatasan umur ini penting sekali artinya karena bermaksud untuk mencegah terjadinya praktek kawin yang terlalu muda atau perkawinan anak-anak, dimana hal ini dikarenakan oleh kurangnya informasi, pergaulan bebas dan kurangnya penyuluhan yang diterima oleh suatu masyarakat. Sehingga hal ini 8
9
Fokusmedia, (Himpunan Peraturan Perundang-Undangan TentangPerkawinan), h. 4.
Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Himpunan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, h.133
5
menyebabkan terjadinya perkawinan yang masih di bawah usia minimum perkawinan. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, pasal 1 dijelaskan bahwa definisi anak adalah yang usianya di bawah 18 tahun. Pasal 26 ayat (1) poin (c) yaitu tentang orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.10 Akan tetapi walaupun batas umur di Indonesia relatif rendah, dalam pelaksanaannnya sering tidak dipatuhi sepenuhnya. Banyak sekali terjadi perkawinan pada anak masih dibawah umur, semantara umur mereka belum mencapai standar yang ditentukan Undang-undang. Sebenarnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) adalah untuk mendorong agar orang melangsungkan pernikahan diatas batas umur terendah. Hal ini seperti kebanyakan yang terjadi di Kabupaten Tangerang bahwa masyarakatnya masih ada yang telah melakukan perkawinan diusia muda. Kenyataan tersebut dapat terlihat dalam fenomena dispensasi perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Tigaraksa. Sesuai dengan data yang diperoleh tahun 2013 terdapat 5 penetapan yang diputus. Nampak jelas dari kenyataan tersebut bahwa kasus dispensasi kawin yang terjadi di Pengadilan Agama Tigaraksa, apabila masalah dispensasi perkawinan diamati secara individual, dianalisis pada
10
Kementrian Pemberdayaan Perempuan RI dan Departemen Sosial RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan RI dan Departemen Sosial RI, 2003) h. 13.
6
level individu calon pasangan, maka akan ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya dispensasi kawin anak dibawah umur. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat
Kabupaten
Tangerang melakukan dispensasi perkawinan. Sebagian besar dikarenakan kemerosotan moral (banyaknya pergaulan bebas) dimasyarakat Kabupaten Tangerang, atau dikarenakan faktor ekonomi dalam keluarga yang memaksa mereka untuk kawin diusia muda, atau karena faktor pendidikan. Sehubungan dengan hal tersebut yang dikarenakan oleh suatu keadaan yang memaksa, maka
pemerintah telah membuat
peraturan mengenai
penyimpangan terhadap batas usia perkawinan yang telah ditentukan yaitu yang berbentuk Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (2) menjelaskan bahwa: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat menerima dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”11 Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi kawin terhadap anak dibawah umur (belum mencapai batas usia minimum) berlaku sejak disahkannya Undang-undang Perkawinan dalam Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975. Adapun ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya tidak memberi alasan-alasan terperinci dalam mengabulkan dispensasi kawin anak dibawah umur hanya didasarkan atas
11
Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Himpunan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, h.133
7
penilaian hakim. Karena dengan tidak disebutkan suatu alasan yang penting itu, maka dengan mudah saja setiap orang mendapatkan dispenasi kawin tersebut. Penyusun merasa tertarik melakukan penelitian ini untuk lebih mengetahui tentang apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kawin di bawah umur di Pengadilan Agama Tigaraksa karena pada daerah Kabupaten Tangerang berada pada daerah yang masyarakatnya masih kurang pengetahuan tentang aturan hukum yang berlaku dan diteliti pula adakah indikasi yang menunjukan bahwa perkawinan dibawah umur (19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita) dengan pemberian dispensasi nikah, lebih mengarah kepada timbulnya kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga mereka atau sebaliknya, sehingga penulis menyajikan dalam bentuk judul : “PRAKTIK PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH (Studi Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa Kabupaten Tangerang Tahun 2013)”.
B. Pembatasan dan Perumusam Masalah 1. Pembatasan Masalah Untuk lebih terarahnya pembahasan ini, maka penulis membatasi penelitian ini. Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Tigaraksa. Penelitian terfokus pada praktek Pengadilan Agama Tigaraksa tentang dispensasi nikah pada tahun 2013.
8
2. Perumusan Masalah Berdasarkan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1): Perkawinan hanya diijinkan jika pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Jika belum mencapai umur untuk melangsungkan pernikahan diperlukan suatu dispensasi
nikah dari
Pengadilan
Agama.
Tetapi
kenyataannya masih ada masyarakat yang melakukan perkawinan dengan usia laki-laki belum mencapai usia 19 tahun dan perempuan belum mencapai usia 16 tahun, tanpa melakukan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama. Dari persoalan di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut: “Apa saja dasar pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Tigaraksa dalam memutuskan perkara tentang dispensasi nikah pada tahun 2013?”
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah yang muncul dalam penulisan ini, maka tujuan penelitian ini bertujuan untuk : “Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Tigaraksa dalam memutuskan perkara dispensasi nikah tahun 2013”.
9
2. Manfaat Penelitian Manfaat dari penelitian ini adalah: a) Untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas cakrawala berpikir kita tentang hukum Islam khususnya dalam permasalahan yang berkaitan dengan masalah perkawinan. b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi kalangan remaja untuk menambah ilmu pengetahuan dan khazanah ilmiah mengenai permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan di usia dini.
D. Review Terdahulu Dalam review terdahulu penulis meringkas skripsi yang ada kaitannya dengan dispensasi kawin. Masih ada peneliti sebelumnya yang telah melakukan penelitian tentang permasalahan dispensasi
perkawinan
dibawah
umur,
diantaranya : Pertama, Nurul Khadijah (103044228121) / 2009 M/1430 H. dengan judul Pemahaman masyarakat kec. Bogor Barat Kota Bogor tentang Dispensasi Nikah. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana pemahanan masyarakat Bogor Barat tentang Dispensasi nikah. Bahkan skripsi yang penulis buat itu tentang praktik pemberian Dispensasi Nikah hakim dalam memberikan pertimbangannya untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Kedua, Mauly Shofia Chaerani (107044201826) / 2012 M/1433 H. Yang Alasan
dispensasi
perkawinan
(Analisis
penetapan
perkara
Nomor:
10
16/Pdt.P/2008/PA.JT di Pengadilan Agama Jakarta Timur). Skripsi ini mengungkapkan atau menjelaskan mengenai analisis penetapan perkara No: 16/Pdt.P/2008/PA.JT, tentang diperbolehkannyapernikahan di bawah umur. Skripsi yang penulis bahas terfokus kepada praktik pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tigaraksa dan Tujuan dariUndang-undang No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 7 ayat (2) dan lebih mengarah kepada pertimbangan hakim untuk kemaslahatan rumah tangga mereka.
E. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Penelitian merupakan penggabungan dari penelitian normative dan penelitian empiris. Penelitian normative dilakukan dengan cara mempelajari data sekunder berupa buku-buku dan perUndang-undangan yang berkait dengan masalah yang dibahas. Sedangkan penelitian empiris dilakukan dengan menganalisa penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa dari beberapa penetapan. 2. Pendekatan Penelitian Pendekatan masalah disini adalah pendekatan kualitatif yuridis normativ yaitu metode ini dilakukan dan ditunjukkan pada praktik pelaksanaan hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang tertulis serta praktiknya dan dokumen-dokumen hukum yang ada di Indonesia.
11
3. Sumber Data Dalam menyusun skripsi ini penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu : a. Data Primer Sumber Data primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Sumber data primer yang digunakan adalah berupa berkas-berkas surat permohonan dispensasi nikah, hasil Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa tentang dispensasi nikah tahun 2013 terdapat 5 penetapan yang diputus yaitu: Penetapan
No.
0352/Pdt.P/2013/PA.Tgrs,
172/Pdt.P/2013/PA.Tgrs,
0455/Pdt.P/2013/PA.Tgrs,
173/Pdt.P/2013/PA.Tgrs
dan
0375/Pdt.P/2013/PA.Tgrs. Kemudian data yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Tigaraksa. b. Data Sekunder Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari Al-Qur’an, hadits, buku-buku ilmiah, artikel, Undang-undang serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan skripsi ini. 4. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini berupa: a. Studi Dokumenter Mencari dan melakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan tema yang diangkat oleh penulis, dari Pengadilan Agama Tigaraksa.
12
b. Wawancara (Interview) Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 12 Wawancara ini dilakukan langsung dengan hakim di Pengadilan Agama Tigaraksa yaitu dengan Bapak Drs. Muhyar, S.H., M.H terhadap pertimbangan dan mekanisme dalam pengajuan perkara permohonan dispensasi nikah 5. Pengolahan Data Seluruh data yang penulis peroleh dari wawancara dan kepustakaan diseleksi dan disusun, setelah itu penulis melakukan klasifikasi data, yaitu usaha menggolongkan data berdasarkan kategori tertentu. 6. Teknik Analisis Data Bahan yang telah diperolah lalu diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga agar menjadi sistematis dalam menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Data-data yang ada dianalisis untuk dijadikan dasar pijakan dalam menyelesaikan dan pemberi jawaban atas persoalan yang diteliti, yakni sebab timbulnya adanya dispensasi pernikahan dibawah umur yang diperbolehkan di Pengadilan Agama Tigaraksa.13
12
Lexy. J. Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004) h. 135. 13
Burhan Bungi, Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h.36.
13
Metode Penulisan skripsi ini berpedoman pada “Buku Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2012” yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2012.14
F. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah bab perbab, dimana antara bab satu dengan bab yang lainnya itu memiliki keterkaitan, sistematika yang penulis maksud adalah sebagai berikut: Bab satu dikemukakan mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah. Dalam hal ini penulis mengemukakan tentang pernikahan dan tujuan dari perUndang-undangan. Setelah itu, dikemukakan pembatasan dan perumusan masalah. Kemudian dijelaskan mengenai tujuan dan manfaat penelitian, review terdahulu, metode penelitian serta sistematika penulisan. Bab dua membahas tentang dispensasi nikah di bawah umur yang di dalamnya akan diuraikan tentang pengertian dan landasan hukum dispensasi nikah, batasan usia minimum pernikahan, faktor pendorong pernikahan dibawah umur. Bab tiga membahas tentang profil Pengadilan Agama Tigaraksa dan Profil masyarakat Kab. Tangerang yang di dalamnya memuat sejarah singkat Pengadilan Agama Tigaraksa, visi misi dan struktur organisasi Pengadilan Agama
14
Tim Penulis Fakultas Syari’ah dan Hukum, Buku Pedoman Penulisan Skripsi, (Jakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Jakarta, 2012).
14
Tigaraksa, tugas Pokok Pengadilan Agama Tigaraksa serta dikemukakan juga tipologi Kabupaten Tangerang. Bab empat mengemukakan tentang hasil penelitian penulis yaitu analisis terhadap Penetapan dan pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi nikah, yang terdiri dari faktor dan dampak pernikahan dibawah umur, serta analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam pemberian dispensasi nikah. Bab lima disajikan penutup berupa kesimpulan dari data dan kajian yang telah diolah dan dianalisis menjadi pokok permasalahan. Selain itu, kesimpulan juga disertai saran-saran yang berhubungan dengan dispensasi nikah. penulis juga melampirkan daftar pustaka dan lain-lain.
BAB II DISPENSASI NIKAH DAN BATASAN USIA PERNIKAHAN
A. Pengertian dan Landasan Hukum Dispensasi Nikah Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dispensasi berarti pengecualian dari peraturan umum untuk suatu keadaan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Dalam hal dispensasi dibenarkan apa-apa yang biasanya dilarang oleh pembuat Undang-Undang.1 Sedangkan menurut C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, Dispensasi adalah suatu penetapan yang bersifat deklaratoir, yang menyatakan bahwa suatu ketentuan undang-undang memang tidak berlaku bagi kasus sebagai diajukan oleh seorang pemohon.2 Peraturan tentang pelaksanaan pernikahan telah di atur dalam undangundang nomor 1 tahun 1974. Termasuk diatur tentang syarat-syarat perkawinan , salah satu syaratnya adalah ditentukannya batasan usia untuk melangsungkan pernikahan, yaitu bagi laki-laki sudah berumur 19 tahun dan 16 tahun bagi perempuan. Jika salah satu dari calon mempelai tidak memenuhi syarat dalam hal usia, maka harus mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Sesuai dengan tugas dan wewenang Peradilan Agama. Dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan 1
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), Edisi Ke-4, h. 335. 2
C.S.T Kansil, dan Christine S.T Kansil, Kamus Istilah Aneka Ilmu ( Jakarta: PT. Surya Multi Afika, 2001), Cet. Ke-2, h. 52
15
16
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:3 a. Perkawinan b. Warisan c. Wasiat d. Hibah e. Wakaf f. Zakat g. Infak h. Shadaqah dan i. Ekonomi Syari‟ah Yang dimaksud dengan “Bidang Perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari‟ah, antara lain, dispensasi nikah dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang batas usia minimal atau seseorang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan jika tidak terpenuhi maka seseorang tidak dapat melangsungkan pernikahan.
3
Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama UU RI No. 3 Tahun 2006 (Jakarta: PT. Sinar Afika, 2006), Cet. Ke-1, h. 18
17
Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: “ Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”. Yang dimaksud dengan Pengadilan disini adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam tentunya sesuai dengan kewenangan dan kompetensi Peradilan Agama. Adapun ketentuan landasan dispensasi nikah bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita adalah pasal 7 ayat (1) sampai (3) undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal 7 ayat (1) dinyatakan: “Bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun”. Kemudian dalam ayat (2), “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”. Dan ayat 3 adalah “Ketentuanketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6)”.4
4
Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam: (Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan), (Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2008), Cet. Ke-II, h. 82-83
18
Kompilasi Hukum Islam juga menetapkan batasan usia untuk menikah yang belum mencapai usia minimum perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) dan (2) mengatur calon mempelai yang ingin menikah tetapi belum mencapai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, dalam pasal tersebut disebutkan dalam ayat (1) “Bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”. Kemudian ayat (2) juga menyatakan “bahwa bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No.1 Tahun1974”.5
B. Batasan Usia Minimum Pernikahan Sebelum Perkawinan dilakukan, tentunya persyaratan untuk dapat melangsungkan perkawinan harus dipenuhi. Misalnya tentang ketentuan batas usia minimum untuk menikah sangatlah penting. Calon suami atau isteri harus berusia minimal 19 tahun, karena kematangan usia tersebut idealnya berupa hasil akumulasi kesiapan fisik, ekonomi, sosial, mental dan kejiwaan, agama dan
5
Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam: (Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan), (Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2008), Cet. Ke-II, h. 5-6.
19
budaya. Perkawinan membutuhkan kematangan yang bukan sekedar bersifat biologis, tetapi juga kematangan psikologis dan sosial.6 1. Batasan Usia minimum Perkawinan Menurut Hukum Islam Perkawinan merupakan hubungan sesama manusia oleh agama di atur dalam bentuk prinsip-prinsip umum. Syariat Islam mengajarkan bahwa salah satu syarat utama keabsahan suatu perkawinan adalah apabila yang bersangkutan (calon suami isteri) telah akil baligh. Akil baligh inilah yang dijadikan patokan sebagai umur minimal bagi calon suami-isteri yang layak untuk kawin. Ajaran Islam tidak pernah memberikan batasan yang definitive pada usia berapa seorang dianggap dewasa.7 Tidak adanya ketentuan agama tentang batasan usia minimal menikah dianggap sebagai sebuah rahmat, sehingga dalam penentuan untuk menikah membuka kesempatan timbulnya masalah ijtihadiyyah. Dalam arti diberi kesempatan untuk berijtihad pada usia berapa seseorang pantas untuk menikah. Dalam soal usia nikah, Islam memberi ancar-ancar dengan kemampuan (Istitho’ah), yaitu kemampuan dalam segala hal, baik kemampuan memberi nafkah lahir bathin kepada isteri dan anak-anak maupun kemampaun dalam mengendalikan gejolak emosi yang menguasai diri. Jika kemampuan telah ada, ajaran agama mempersilahkan seseorang untuk menikah, namun jika belum mampu dianjurkan untuk berpuasa terlebih dahulu. Selain itu, sebelum 6
Muhammad Zain dan Mukhtar Alshodiq, Membangun Keluarga Humanis (Jakarta: Grahacipta, 2005), Cet. Ke-1, h. 33 7
Husein Muhammad, Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender, (Yogyakarta, LKSI, 2001), Cet. Ke-1. h. 86
20
melangsungkan perkawinan calon mempelai patut memiliki kemampuan dan kesediaan untuk merawat diri sendiri.8 Dalam kitab-kitab hukum keluarga lama, disebutkan bahwa pria dapat melangsungkan perkawinannya kalau telah “mimpi” dan wanita juga telah menstruasi. Mimpi dan menstruasi adalah tanda bahwa baik pria maupun wanita telah dewasa atau akil baligh. Bila mimpi dan menstruasi datang tergantung pada kondisi (alam) dan situasi di suatu tempat dan masyarakat tertentu. Pada umumnya pada usia 13 (tiga belas) atau 14 (empat belas) tahun. Kini keluarga dalam
masyarakat
kontemporer
menentukan
batas
umur
untuk
dapat
melangsungkan perkawinan, disandarkan pada kondisi Negara masing-masing.9 Menurut para ulama, masalah usia dalam perkawinan sangat erat hubungannya dengan kecakapan bertindak. Hal ini tentu dapat dimengerti karena perkawinan merupakan perbuatan hukum yang meminta tanggung jawab dan dibebani kewajiban-kewajiban tertentu. Maka, setiap orang yang akan berumah tangga diminta kemampuannya secara utuh. Kemampuan yang dihubungkan dengan hukum sebagai terjemahan dari kata ahliyah dalam bahasa arab yang berarti kesanggupan, kecakapan atau kewenangan yang ada.10
8
Abd al-Rahim Umar, Islam dan Kb, terj. Muhammad Hasyim, (Jakarta: Lentera Basritama, 1997), Cet. Ke-1, h. 68 9
Mohammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. Ke-2, h.96. 10
h. 156.
Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), Cet. Ke-2,
21
Menentukan kedewasaan anak-anak dengan tanda-tanda. Kedatangan tanda-tanda tersebut diatas tidak dalam usia yang sama antara pria dan wanita ada kemungkinan tidak sama pula. Tergantung kematangan fisik masing-masing, ada yang lebih cepat ada yang sedikit lambat dari yang lainnya. Berdasarkan uraian itu maka kedewasaan ditentukan dari mimpi dan rusyd. Akan tetapi umur mimpi dan rusyd terkadang tidak sama dan sukar ditentukan. Seseorang yang telah bermimpi adakalanya belum rusyd dalam tindakannya. Hal ini dapat dibuktikan dalam perbutan sehari-hari.11 Karena itu pada dasarnya kedewasaan dapat di tentukan dengan umur dan dapat pula dengan tanda-tanda. Tanda-tanda kedewasaan seseorang dapat dilihat, misalnya pada laki-laki terjadi perubahan suara yang besar, tumbuh bulu ketiak, tumbuh zakun dan lain sebagainya. Dan bagi wanita yaitu telah mengalami menstruasi, tumbuh bulu ketiak, perubahan pada payudaranya dan lain sebagainya ini adalah tanda-tanda kedewasaan yang wajar dan alamiah, yang akan dialami oleh setiap orang dan biasanya bagi laki-laki ketika menginjak umur 15 tahun dan wanita sekitar 9 tahun.12 Apabila batasan baligh itu ditentukan dengan hitungan tahun, maka perkawinan di bawah umur adalah perkawinan di bawah usia 15 tahun menurut
11
Helmi Karim, Problematika Hukum Islam Kontemporer (buku dua); Kedewasaan Untuk Menikah, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), Cet. Ke-3, h. 83. Menikah, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), Cet. Ke-3, h. 83.
22
mayoritas ahli fiqh, dan di bawah usia 17 tahun atau 18 tahun menurut Abu Hanifah.13 Adapun Hukum melakukan Pernikahan di bawah umur, menurut pandangan Jumhur Fuqoha menyatakan mengesahkan perkawinan di bawah umur. Menurut mereka, untuk masalah perkawinan, kriteria baligh dan berakal bukan merupakan persyaratan bagi keabsahannya, beberapa argument yang dikemukakan antara lain adalah sebagai berikut:14
s Artinya: “dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.” (QS. At-Thalaq (65): 4)
13
Imam Alaudin Al-kasani Abu Bakar Bin Mas‟ud, Badai’ al shanai, (Kairo: Dar al-hadits, 1426H/2005M), Juz III, h. 457. 14
Muhammad Husein, Fiqh Perempuan: Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender, (Yogyakarta: LKIS, 2001), Cet. Ke-1, h. 68.
23
Ayat ini menjelaskan masa iddah (masa menunggu) untuk perempuanperempuan yang sudah menopause dan untuk perempuan yang belum haid. Masa Iddah bagi kedua kelompok perempuan ini adalah tiga bulan. Dengan demikian secara tidak langsung ayat ini juga mengandung pengertian bahwa perkawinan bisa dilaksanakan pada perempuan usia belia atau remaja, karena Iddah hanya bisa dikenakan kepada orang-orang yang sudah menikah dan bercerai.15 Para ulama mazhab pada umumnya dahulu membolehkan seorang bapak sebagai wali mujbir menikahkan anaknya baik itu laki-laki atau perempuan yang masih di bawah umur seperti: 1. Pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan „Aisyah yang masih belia. Dalam hadits disebutkan: “sesungguhnya Nabi menikahi (Aisyah) pada saat usia 6 tahun dan menggaulinya pada saat usia 9 tahun dan hidup bersama selama 9 tahun.” Riwayat Al-Khamsah. Imam Muslim menambahkan “pada saat Nabi meninggal usia Aisyah saat itu adalah 18 tahun.”16 2. Diantara para sahabat Nabi SAW, ada yang menikahkan putra-puytrinya atau keponakannya yang dianggap belia. Seperti Abu Bakar menikahkan anak perempuannya yang bernama Ummi Kultsum ketika itu juga masih belia. 17
15
Muhammad Husein, Fiqh Perempuan: Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender, (Yogyakarta: LKIS, 2001), Cet. Ke-1, h. 69. 16
Manshur „Ali Nasif, Al-Taj Al-Jami’ Al Ushul Fi Ahadits Al-Rasul, (Beirut: Dar-al-Kutub al-„Arabiyah), Jilid II, h. 259. 17
Ibnu Qudamah, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad Muhammad, Al-Mughiri, (Beirut: Dar-al Fikr, 1405H), Juz IV, h. 487.
24
2. Batasan Usia Minimum Perkawinan Menurut Hukum Positif Batasan usia nikah ialah suatu batasan umur untuk menikah atau kawin. Batasan usia nikah disini menurut aturan hukum yang berkaitan dengan perkara atau masalah perkawinan, seperti pengajuan permohonan nikah dibawah umur, batasan usia nikah dibawah umur dalam hukum positif, yaitu sebagai berikut: 1. Batasan usia nikah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat dalam BAB II syarat-syarat perkawinan pasal 6 ayat (2), yaitu: “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Sedangkan pada pasal 7 ayat (1), yaitu: “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapaiusia 16 (enam belas) tahun”. Dan pada ayat (2), yaitu: “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. Dan pada ayat (3), yaitu: “Ketentuan-ketentuan mengenal keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat(3) dan(4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6)”. 18
18
Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam: (Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan), (Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2008), Cet. Ke-II, h. 82-83
25
2. Batasan usia nikah menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 15 ayat (1), yaitu: “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurangkurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”. Dan pada ayat (2), yaitu: “Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No.1 Tahun1974.” 19 3. Sedangkan batasan usia nikah menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHper), BAB IV perihal Perkawinan pasal 29, yakni: “Laki-laki yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai 15 (lima belas) tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan penting, pemerintah berkuasa menghapus larangan ini dengan memberi “Dispensasi”.20
19
Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam: (Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan), (Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2008), Cet. Ke-II, h. 5-6. 20
Penghimpun Solahuddin, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata (Jakarta: Visimedia, 2008), h. 226.
26
3. Perbandingan Negara Batasan Usia Minimun Pernikahan a. Negara Turki Dalam Undang-undang Turki umur minimal seseorang yang hendak menikah adalah 18 tahun bagi laki-laki 17 tahun bagi perempuan. Dalam kasus tertentu pengadilan dapat mengijikan pernikahan pada usia 15 tahun bagi laki-laki dan 14 tahunbagi perempuan setelah mendapat ijin dari orang tua atau wali. Undang-undang yang mengatur umur nikah ini sudah diamandemen pada tahun 1938. Saat ini (tahun 1972) dalam kasus-kasus tertentu, pengadilan masih boleh mengijinkan pernikahan pada usia 15 tahun bagi laki-laki dan 14 tahun bagi perempuan. Dalam Fiqh Hanafi wacana tentang batasan umur pernikahan tidak secara kongkrit menyebut umur, hanya secara tegas disebutkan bahwa salah satu syarat pernikahan dalah berakal dan baligh,
sebagaimana
juga
keduanya
menjadi
syarat
umum
bagi
operasionalisasi seluruh tindakan yang bernuansa hukum. Karena itu baligh hanyalah syarat bagi kelangsungan suatu tindakan hukum bukan merupakan syarat keabsahan pernikahan.21 b. Negara Iran Usia minimum boleh melaksanakan pernikahan bagi pria adalah 18 tahun bagi pria dan 15 tahun bagi wanita. Bagi seseorang yang menikahkan anaknya yang masih di bawah usia minimum nikah dapat dipenjara antara 6
21
M. Atho‟ Muzdhar dan Khaeruddin Nasution, Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 43.
27
bulan hingga 2 tahun. Jika seseorang anak perempuan dikawinkan di bawah usia 13 tahun, maka yang mengawinkannya dapat di penjara selama 2 hingga 3 tahun. Di samping itu, bagi orang yang melanggar ketentuan ini dapat dikenai denda 2-20 riyal. Usia minimum boleh melaksanakan perkawinan tersebut bebeda dengan pandangan hukum mazhab Ja‟fari. Menurut mazhab Ja‟fari, seseorang telah dipandang dewasa (karenanya dapat melangsugkan perkawinan) jika telah berumur 15 tahun bagi pria dan 9 tahun bagi wanita. Mazhab Ja‟fari juga memandang bahwa seorang wali boleh mengawinkan anak yang masih dibawah umur. dengan demikian, ancaman hukuman bagi wali yang mengawinkan anak di bawah umur merupakan pembaharuan hukum keluarga di Iran yang bersifat administratif.22 c. Negara Yaman Selatan Sebagaimana hukum keluarga di negara-negara yang lain, Yaman Selatan juga ditetapkan adanya batasan usia minimum pernikahan, yakni 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Namun, batasan ini terkait dengan keabsahan akad nikah, hamnya disebutkan bahwa itu merupakan sesuatu yang perlu untuk diperhatikan. Masih terkait dengan usia calon pengantin, juga ditetapkan bahwa perbedaan usia antara kedua calon pengantin tidak boleh lebih dari umur 20 tahun, kecuali bila calon perempuannya telah mencapai usia 35 tahun. Dalam 22
Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, 2003, h. 59.
28
pandangan Fuqaha Klasik, tidak ada larangan seperti ini, yang sering dijadikan rujukan adalah perkawinan Nabi dengan Aisyah, yang beda usia keduanya sangat jauh pada saat pernikahan.23 d. Negara Tunisia Laki-laki dan perempuan di Tunisia dapat melakukan perkawinan jika telah berusia 20 tahun. Hal ini merupakan ketentuan yang merubah isi pasal 5 Undangundang 1956, yang mana sebelum diubah, ketentuan usia nikah adalah 17 tahun bagi perempuan dan 20 tahun bagi laki-laki. Dengan ketentuan bahwa baik laki-laki maupun perempuan harus berusia 20 tahun untuk boleh melangsungkan pernikahan, bagi perempuan yang masih berusia 17 tahun harus mendapaat izin dari walinya. Jika sang wali tidak memberikan izin, maka perkara tersebut dapat diputuskan oleh pengadilan. Akan tetapi, pada tahun 1981, ketentuan pasal ini berubah, yaitu bahwa untuk dapat melangsungkan pernikahan, seorang laki-laki harus sudah mencapai usia 20 tahun dan perempuan telah mencapai umur 17 tahun. Sehingga bagi mereka yang belum sampai batasan usia tersebut, harus mendapat izin khusus dari Pengadilan. Izin tidak dapat diberikan jika tidak ada alasan-alasan yang kuat dan keinginan yang jelas dari masing-masing pihak.24
e. Negara Maroko Batas minimum usia di Negara Maroko bagi laki-laki 18 tahun, sedangkan bagi wanita 15 tahun. Namun demikian disyaratkan ijin wali jika perkawinan dilakukan oleh pihak-pihak di bawah umur 21 tahun sebagai batas umur kedewasaan. Pembatasan demikian tidak ditemukan aturannya baik dalam al-Qur‟an, al-Hadits 23 24
Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, 2003, h.73. Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, 2003, h. 87
29
maupun kitab-kitab fiqh. Hanya saja para ulama madzhab sepakat bahwa baligh merupakan salah satu syarat bolehnya perkawinan, kecuali jika dilakukan oleh wali mempelai. Imam Malik menetapkan umur 17 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan untuk dikategorikan baligh, sementara madzhab Syafi‟i dan Hambali menetukan umur 15 tahun, dan hanya madzhab Hanafi yang membedakan batas umur baligh bagi keduanya, yakni laki-laki 18 tahun, sedangkan perempuan 17 tahun. Batasan ini merupakan batasan maksimal, sedangkan batas minimal adalah laki-laki 15 tahun, dan perempuan 9 tahun, dengan alasan bahwa pada umur itu ada laki-laki yang sudah mengeluarkan sperma dan ada perempuan yang sudah haid sehingga bisa hamil.25
C. Faktor Pendorong Perkawinan di Bawah Umur 1. Faktor Pendidikan Pada dasarnya orang tua harus tahu dan paham bahwa pendidikan merupakan upaya untuk memberikan bimbingan, tuntunan dan pembinaan pada generasi bangsa dengan karakter sesuai cita-cita bangsa dan Negara. Tetapi Rendahnya tingkat pendidikan maupun tingkat pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur. Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk perkawinan terlalu muda, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya.
25
Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, 2003, h. 109.
30
Tingkat pendidikan yang tinggi akan memberikan pemahaman secara matang kepada individu untuk memilih atau memutuskan suatu hal. Individu tersebut tidak menginginkan jika hal yang buruk yang tidak diinginkan menimpa dirinya akibat dari keputusan yang telah diambil olehnya. Kalau pernikahan dilakukan di bawah umur 20 tahun, maka secara emosi remaja masih ingin berpetualang menemukan jati dirinya. Kurangnya pendidikan bisa dikarenakan faktor ekonomi, dari faktor ekonomi inilah seseorang tidak mampu melanjutkan pendidikan dan juga dikarenakan oleh keluarga yang relative besar. Selain itu faktor social budaya juga mempengaruhi kurangnya pendidikan, pendidikan masyarakat di lingkungan sekitar yang tergolong rendah menyebabkan para remaja malas melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.26 2. Faktor Psikologis Menurut teori psikologis seseorang dikatakan sudah memasuki usia remaja yaitu usia 16 atau 17 tahun dan berakhir pada usia 21 tahun. Seseorang disebut masa remaja apabila sudah ditandai dengan kematangan seksual dan memantapkan identitasnya sebagai individu terpisah dari ketergantungan keluar, mempersiapkan diri menghadapi tugas, menentukan masa depan dan mencapai usia matang secara hukum.
26
Ph. D. Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 182.
31
Masa remaja disebut sebagai masa peralihan karena ada peralihan dari masa pubertas menuju dewasa. Peralihan berarti terputusnya atau berubah dari apa yang pernah terjadi sebelumnya. Peralihan berkaitan dengan perkembangan dari setiap tahap. Apa yang pernah tertinggal pada satu tahap akan memberikan dampak ketahap yang berikutnya. Selama periode peralihan, anak remaja banyak mengalami perubahan baik secara fisik, psikologis, atau sosial. Bentuk fisik remaja yang semakin sempurna dan mirip dengan orang dewasa. Dengan demikian juga perkembangan intelektual, psikis, dan social. Dia semakin ingin dapat status, bebas menetukan sikap, pendapat dan minat, ingin menolong dan ditolong orang lain, belajar bertanggung jawab dan pola pergaulannya yang sudah mengarah pada heteroseksual.27 3. Hamil sebelum menikah Faktor ini saya pisahkan dari faktor di atas, karena jika kondisi anak perempuan itu telah dalam keadaan hamil, maka orang tua cenderung menikahkan anak-anak tersebut. Bahkan ada beberapa kasus, walau pada dasarnya orang tua gadis ini tidak setuju dengan calon mantunya.tetapi karena kondisi kehamilan si gadis, maka dengan terpaksa orang tua menikahkan anak gadis tersebut. Bahkan ada kasus, justru anak gadis tersebut pada dasarnya tidak mencintai calon
27
Herri Zan Pieter, dkk, Pengantar Psikopatologi Untuk Keperawatan (Jakarta: Kencana, 2011), Cet Ke-1, h. 90
32
suaminya, tapi karena terlanjur hamil, maka dengan sangat terpaksa mengajukan permohonan dispensasi kawin.28 Ini semua tentu menjadi hal yang sangat dilematis. Baik bagi anak gadis, orang tua bahkan hakim yang menyidangkan. Karena dengan kondisi seperti ini, jelas-jelas perkawinan yang akan dilaksanakan bukan lagi sebagaimana perkawinan yang diamanatkan Undang-undang bahkan agama. Karena sudah dapat di bayangkan perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan rasa cinta saja di kemudian hari bisa goyah, apalagi jika perkawinan tersebut didasarkan keterpaksaan (kehamilan). 4. Faktor Ekonomi Kita masih menemui kasus-kasus dimana orang tua terlilit hutang yang sudah tidak mampu dibayarkan. Dan jika si orang tua yang terlilit hutang tadi mempunyai anak gadis, maka anak gadisnya akan diserahkan sebagai “alat pembayaran” kepada orang yang mempiutangi. Dan setalah anak itu dikawinkan, maka lunaslah hutang-hutang yang melilit orang tua si anak.29 Banyak juga orang tua dari keluarga miskin beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya, meskipun anak yang masih di bawah umur akan mengurangi beban ekonomi keluarga dapat membantu beban ekonomi kelurga
28
Abu Zahlan, Kawin Usia Muda Antara Citra Islam dan Keluarga Berencana, (Rindang NO. V tahun XII), h. 12. 29 Chadijah Nasution (alih bahasa), Wanita diantara Hukum Islam dan PerundangUndangan, h. 84
33
tanpa berpikir akan dampak positif atau negatif yang terjadi atas pernikahan anaknya yang masih di bawah umur. 5. Faktor Perintah Orang Tua Pada kenyataannya, masih banyak orang tua yang melaksanakan keinginannya untuk mengawinkan anak-anaknya, pada hal usianya masih relatif muda yaitu belum mencapai usia minimal untuk menikah yang diatur dalam undang-undang Perkawinan. Si anak tidak mempunyai pilihan lain kecuali mematuhi keinginan orang tua. Anak dinikahkan dengan laki-laki yang sama sekali tidak dikenal.30 Orang tua kerapkali memaksakan keinginannya untuk mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur dengan alasan untuk kebahagiaan anaknya. Agar tidak menjadi perawan atau perjaka tua. Mereka berasumsi manikah di atas usia ideal adalah aib, sebab ada kekhawatiran turunnya minat pria menikahinya. Selain itu, Memet Tanumidjaja menambahkan faktor lain yang menjadi penyebab perkawinan di bawah umur yaitu : Pertama, kurangnya perhatian atau pengertian tentang agama Islam yang menekankan bahwa perkawinan adalah sesuatu yang tinggi dan mulia. Kedua, kurangnya pengetahuan tentang Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketiga, adanya anggapan bahwa perceraian bukan merupakan hal tercela, bahkan ada daerah yang bisa dikatakan kawin-cerai beberapa kali sudah menjadi tradisi dan akan menambah status. Keempat, banyak
30
Hilmam Adikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, h. 46
34
yang belum mengerti pentingnya pendidikan, dan banyak orang tua yang tidak menyadari dampak negatif perkawinan usia muda terhadap kesalahan ibu dan anak.31
31
Memet Tanumidjaja, Dampak PerkawinanUsia Muda Dalam Kehidupan Rumah Tangga dan Kesejahteraan Sosial. Mimbar Ulama, Perkawinan Usia Muda Bagaimana, No. 156. Tahun XV, 1991, h. 24.
BAB III PROFIL PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA DAN MASYARAKAT KABUPATEN TANGERANG
A. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Tigaraksa 1. Legalitas Intitusi Pengadilan Agama Tigaraksa dibentuk berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 85 tahun 1996 tanggal 01 Nopember 1996 dan Pengadilan Agama tigaraksa diresmikan pada hari kamis tanggal 21 Agustus 1997 bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1418 H oleh Direktur Peradilan Agama atas nama Menteri Agama bertempat di gedung Negara (Pendopo) PEMDA Kabupaten DT.II Tangerang yang pada saat itu Bapak Let.Kol. Agus Junara menjabat sebagai Bupati. 2. Legalitas Yurisdiksi Relatif Yurusdiksi relatif ( kewanangan mengadili) yaitu meliputi wilayah hukum kabupaten Tangerang yang merupakan pemekaran wilayah baru antara kabupaten Tangerang dan kota Tangerang telah diserahkan pada tanggal 21 Agustus 1996 antara Drs. H. ABDURAHMAN ABROR selaku Ketua pengadilan Agama Tangerang kepada Drs. A.D. DIMYATI, SH selaku ketua pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari 19 kecamatan 3 kemantren dan 306 Desa serta
35
36
berdasarkan PERDA Kabupaten Tangerang telah mengalami Pemekaran menjadi 36 Kecamatan. 3. Infrastruktur Kantor Pada saat diresmikan Pengadilan Agama Tigaraksa berkantor di Jln. raya serang Km. 12 Kp. Pulo, Desa Bitung jaya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang dengan luas bangunan 7 x 12 meter di atas tanah 864 meter. Pada tahun 2002 Pengedailan Agama Tigaraksa menempati Gedung Baru yang terletak di Jalan mesjid Agung Al-Amjad No.1 Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tangerang dengan luas tanah 2000 M dengan gedung berlantai 2 yang terdiri dari ruang ketua, ruang wakil ketua, Ruang Panitera sekertaris, Ruang hakim, ruang kesekretariatan, ruang kepaniteaan, 2 buah ruang sidang, ruang arsip, ruang tunggu para pihak, ruang register, ruang komputer, ruang perpustakaan dan ruang kasir.
B. Visi, Misi Dan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tigaraksa 1. Visi Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang suatu keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu institusi. Visi Mahkamah Agung dan kebijakan pimpinan selalu menjadi landasan berpijak dan arah kebijakan Pengadilan Agama Tigaraksa, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya.
37
Visi Mahkamah Agung RI adalah "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung". Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai underbow Mahkamah Agung RI memiliki komitmen dan kewajiban yang sama untuk mengusung terwujudnya peradilan yang baik dan benar serta dicintai masyarakat. Atas dasar itu maka Pengadilan Agama Tigaraksa telah menjabarkan visi. visi Pengadilan Agama Tigaraksa, yaitu : Mewujudkan
Pengadilan Agama
Tigaraksa yang modern dan dipercaya. 2. Misi Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh suatu institusi sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan lembaga dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi Mahkamah Agung dijabarkan sebagai berikut : a. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan. b. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Para Pencari Keadilan c. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan. d. Meningkatkan Kredibelitas dan Transparansi Badan Peradilan. Pengadilan Agama Tigaraksa telah menjabarkan misi sebagai berikut: a. Mewujudkan pelayanan prima, cepat dan professional dengan biaya ringan b. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas input, proses dan output eksternal pada peradilan c. Memperbaiki akses pada layanan hukum dan peradilan d. Mengupayakan sistem informasi sesuai program IT
38
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tigaraksa Struktur organisasi Pengadilan Agama Tigaraksa mengacu pada UndangUndang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, surat keputusan ketua Mahkamah Agung nomor : KMA/004/II/92 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dan KMA nomor 5 tahun 1996 tentang struktur organisasi peradilan. Berikut bagan struktur organisasi pengadilan agama tigaraksa : Struktur Organsasi Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas 1 B
Gambar.3.1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tigaraksa
C. Tugas Pokok Pengadilan Agama Tigaraksa Sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan ialah menerima, memeriksa dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya, termasuk didalamnya menyelesaikan perkara voluntair.
39
Peradilan Agama juga adalah salah satu diantara 3 Peradilan Khusus di Indonesia. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam struktur 0rganisasi Peradilan Agama, ada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang secara langsung bersentuhan dengan penyelesaian perkara di tingkat pertama dan banding sebagai manifestasi dari fungsi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Tugas-tugas lain Pengadilan Agama ialah : 1. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada instansi Pemerintah didaerah hukumnya apabila diminta. 2. Melaksanakan hisab dan rukyatul hilal. 3. Melaksanakan tugas-tugas lain pelayanan seperti pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap penasehat hukum dan sebagainya. 4. Menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beraga Islam. Dengan demikian, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang termasuk di bidang perkawinan, kewarisan, perwakafan, hibah, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.
40
Fungsi: 1. Melakukan pembinaan terhadap pejabat strukturan dan fungsional dan pegawai lainnya baik menyangkut administrasi, teknis, yustisial maupun administrasi umum 2. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya (pasal 53 ayat 1 dan 2, UU No.3 Tahun 2006) Menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara dibidang kehakiman.
D. Tipologi Masyarakat Kabupaten Tangerang Masyarakat Kabupaten Tangerang termasuk masyarakat yang dinamis dan gemar akan kesenian. Beberapa kesenian yang berkembang sampai saat ini adalah Seni Musik Gambang Keromong dan Tari Krecek yang merupakan tarian pergaulan yang banyak berkembang di kawasan Teluknaga dan Kosambi. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tangerang pertahun selama sepuluh tahun terakhir yakni dari tahun 2000-2010 sebesar 3,77 persen lebih tinggi bila dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan penduduk Banten yang hanya 2,78 persen per tahun. Dengan luas wilayah Kabupaten Tangerang sekitar 959,61 kilo meter persegi yang didiami oleh 2.834.376 orang maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Tangerang adalah sebanyak 2.954 orang per kilo meter persegi. Pada tahun 2011, dari jumlah penduduk Kabupaten Tangerang sebanyak 2.928.200 orang terdapat 2.039.565 orang atau 69,65 persen merupakan
41
Penduduk Usia Kerja (PUK 15 th keatas). Dari jumlah tersebut, hampir 70 persennya merupakan angkatan kerja dan sisanya adalah penduduk bukan angkatan kerja. Selama tiga tahun terakhir ini jumlah angkatan kerja di Tangerang terus menurun. Berbeda dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yang terus meningkat dari tahun ke tahun, terakhir pada tahun 2011 sampai pada level 69,46 persen.Jumlah penduduk yang terserap dalam dunia tenaga kerja dalam tiga tahun terakhir juga terus menurun, untuk tahun 2011 sebesar 1,21 juta orang. Hal ini sejalan dengan penduduk yang menganggur juga terjadi peningkatan yang mengakibatkan tingkat pengangguran meningkat dari 14,01% di tahun 2010 menjadi 14,42% di tahun 2011.Berdasarkan lapangan pekerjaan, sektor industri pengolahan menduduki peringkat pertama penyerapan tenaga kerja di Tangerang dengan persentase mencapai 44,89 persen. Sektor industri merupakan sektor ekonomi utama untuk menunjang perekonomian Kabupaten Tangerang. Disusul kemudian oleh sektor perdagangan menduduki peringkat kedua dengan persentase 23,01 persen, sektor jasa sebesar 13,12 persen, sektor pertanian sebesar 6,22 persen dan sektor lainnya selain sektor diatas sebesar 12,76 persen. Sedangkan menurut status pekerjaan, sebagian besar penduduk Tangerang atau sekitar 62,68 persennya berstatuskan buruh/karyawan. Selanjutnya peringkat kedua adalah status berusaha sendiri sekitar 18,94 persen dan yang terendah adalah status berusaha dibantu pekerja tetap hanya sebesar 2,3 persen.1
1
tangerangkab.bps.go.id di akses pada tanggal 8 Jan 2015 pukul 21.00
42
Kualitas sumber daya manusia sangatlah bergantung dari pembangunan di bidang pendidikan. Indikator atau ukuran yang bisa digunakan untuk melihat tingkat kemajuan pendidikan disuatu daerah antara lain adalah dengan melihat prosentase melek huruf, rata-rata lama sekolah dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Tercatat tahun 2011 sekitar 95,86 persen dari total penduduk berusia lima belas tahun ke atas memiliki kemampuan membaca dan menulis serta ratarata bersekolah selama 8,95 tahun atau kebanyakan memutuskan berhenti saat menduduki kelas 3 SLTP. Sedangkan untuk angka partisipasi sekolah penduduk Tangerang untuk berbagai kelompok usia tercatat untuk tahun 2011, angka partisipasi sekolah untuk kelompok usia SD, usia SLTP, dan usia SLTA masing-masing sebesar 98,66 persen, 88,41 persen dan 48,88 persen. Walaupun tamatan jenjang pendidikan lebih tinggi dari pada SD mengalami peningkatan, namun bila melihat kepentingan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi persaingan (antar daerah dan global), maka pemerintah daerah masih harus bekerja keras untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Disamping berupaya untuk memperbesar kesempatan masyarakat (khususnya dari masyarakat miskin) agar dapat memperoleh pendidikan ke jenjang lebih tinggi, tapi juga berupaya meningkatkan akses masyarakat untuk bisa menamatkan pendidikan di perguruan tinggi.
43
Angka kemiskinan menunjukkan persentase penduduk miskin yang ada di daerah tersebut. Batasan yang digunakan dalam menentukan penduduk miskin adalah “garis kemiskinan” yaitu berdasarkan pengeluaran penduduk untuk konsumsi makanan yang mencapai 2100 kalori per hari. Angka kemiskinan Kabupaten Tangerang pada tahun 2010 sebesar 7,18 persen lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 6,55 persen. Berdasarkan data Susenas 2010, jumlah penduduk miskin di Tangerang sekitar 205.100 orang. Sedangkan
garis
rupiah/kapita/bulan.
kemiskinan
untuk
tahun
2010
sebesar
258.155
BAB IV ANALISIS TERHADAP PENETAPAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA TAHUN 2013
A. Faktor dan Dampak Pernikahan di Bawah Umur Faktor yang menjadi alasan pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tigaraksa yaitu: Hamil di luar nikah, banyaknya kejadian hamil di luar nikah merupakan dampak dari kurangnya perhatian orang tua kepada anaknya, terutama mengenai persoalan ajaran agama. Kehamilan sebelum perkawinan merupakan hal yang tidak seharusnya terjadi. Hal ini dikarenakan dalam ajaran agama, pasangan yang bukan suami istri dilarang untuk melakukan hubungan seksual. Apabila seseorang telah mengetahui adanya larangan ini dalam agama, maka seharusnya dia tidak melakukan hal tersebut. Namun, nilai-nilai agama tidak lagi dijadikan pedoman dalam menjalankan hidup. Orang tua sudah jarang mengingatkan anak-anaknya tentang ajaran agama. Hal ini menimbulkan kemerosotan moral yang dialami oleh anakanak. Mereka cenderung tidak memperdulikan aturan-aturan agama. Orang tua seringkali bertindak terlambat. Mereka mengingatkan anak-anaknya ketika dalam keadaan tersebut telah terjadi. Banyak anggapan bahwa pacaran dikalangan
44
45
remaja adalah sesuatu yang wajar dan telah dianggap biasa. Padahal anak-anak tetap butuh kontrol dari orang tua agar tidak bertindak berlebihan. Kondisi seperti di atas, tentu saja dapat menimbulkan dampak yang cukup serius. Salah satu dampaknya adalah kehamilan yang dialami oleh perempuan yang telah melakukan hubungan seksual dengan pasangannya tersebut. Kehamilan seharusnya menjadi hal yang membahagiakan bagi sebuah pasangan. Namun, jika kehamilan ini terjadi sebelum adanya pernikahan, tentu saja akan menimbulkan dampak lanjutan yang sangat serius. Oleh karena itu, mayoritas alasan permohonan dispensasi nikah adalah karena calon perempuan telah hamil terlebih dahulu. Jika kondisinya sudah sedemikian, maka satu-satunya jalan keluar yang diambil orang tua adalah menikahkan anaknya tersebut karena bayi yang ada di dalam kandungan calon mempelai perempuan harus jelas identitasnya. Tanpa pernikahan yang sah anak yang akan dilahirkan nanti menjadi tidak jelas statusnya dan akan menimbulkan dampak negatif yang akan merugikan si anak di kemudian hari. Faktor ini yang seringkali diajukannya permohonan dispensasi nikah oleh pemohon dan permohonan tersebut secara terpaksa dikabulkan. Karena demi menjaga kemaslahatan dan kemanfaatan dari dispensasi nikah tersebut. Kemudian Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa seseorang yang melakukan pernikahan terutama pada usia yang masih muda, tentu akan membawa berbagai dampak, terutama dalam dunia pendidikan. Dapat diambil contoh, jika seseorang yang melangsungkan pernikahan ketika baru lulus SMP
46
atau SMA, tentu keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai atau tidak akan terwujud. Hal tersebut dapat terjadi karena motivasi belajar yang dimiliki seseorang tersebut akan mulai mengendur karena banyaknya tugas yang harus mereka lakukan setelah menikah. Dengan kata lain, pernikahan dini merupakan faktor menghambat terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran. Selain itu belum lagi masalah ketenaga kerjaan, seperti realita yang ada di dalam masyarakat, seseorang yang mempunyai pendidikan rendah hanya dapat bekerja sebagai buruh, dengan demikian dia tidak dapat mengeksplor bakat dan kemampuan yang dimilikinya. Apabila seseorang tidak menikah dini mungkin dapat menjadi generasi penerus bangsa yang tangguh dan dapat mengisi kemerdekaaan dengan baik. Dampak dari perkawinan di bawah umur, sebagian besar keburukan yang akan timbul dalam beberapa masalah setelahnya, sehingga dampak negatif yang terlihat sangatlah jelas, bahwa perkawinan pada usia dini bagi perempuan rentan menimbulkan berbagai resiko, baik bersifat biologis seperti kerusakan organorgan reproduksi kehamilan muda, dan resiko psikologis berupa ketidak mampuan mengemban fungsi-fungsi reproduksi dengan baik. Indonesia tercatat sebagai Negara yang sangat tinggi angka kematian ibu melahirkan (AKI). Hal ini mesti dihindari. Tingginya angka kematian ibu bukan hanya karena faktor kekuranagan gizi dan kurang sehatnya organ-organ reproduksi, tetapi juga banyak pemahaman keagamaan yang kurang tepat dengan
47
kita.1 Sementara itu, sikap pro terhadap perkawinan di bawah umur beralasan bahwa nikah usia muda menjadi suatu kebiasaan dan tradisi yang telah membudidaya dibeberapa masyarakat. Secara medis penelitian menunjukan bahwa perempuan yang menikah usia muda, dengan berhubungan seks lalu menikah, dan kemudian hamil dalam kondisi yang tidak siap maka dampak negatif yang akan sering timbul, seperti terkenanya kanker rahim “cancer cervix” karena hubungan seks secara bebas ataupun berhubungan intim dengan berganti-gantian pasangan.
B. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Pemberian Dispensasi Nikah Tahun 2013 di Pengadilan Agama Tigaraksa 1. Deskripsi Putusan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Tigaraksa Tahun 2013 Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai salah satu dari pelaksana badan Peradilan Agama di wilayah RI banyak menerima perkara yang telah dan akan diputus, tahun 2013 perkara yang masuk 3907. Dari sekian banyak perkara yang masuk hanya ada 5 (lima) putusan atau penetapan dispensasi nikah. Permohonan dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Tigaraksa mayoritas dikabulkan oleh hakim. Permohonan yang tidak diterima persentasenya sangat kecil. Biasanya penolakan tersebut dikarenakan ternyata setelah diadakan
1
Muhammad Zain dan Mukhtar Alshodiq, Membangun Keluarga Humanis (Jakarta: Grahacipta, 2005), Cet. Ke-1, h. 34-35
48
pemeriksaan yang seksama antara pemohon dengan calon pasangannya memiliki larangan kawin atau ada
hal-hal yang menyebabkan keduanya
tidak
diperbolehkan menikah,2 seperti keduanya masih mempunyai hubungan mahram. Pengadilan
Agama
setelah
memeriksa
dalam
persidangan
dan
berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yamg memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut. Oleh karena itu penulis akan menganalisa putusan-putusan hakim dalam memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan. Dari beberapa penetapan dispensasi kawin tersebut dapat di klasifikasikan alasan pengajuan permohonan dispensasi nikah berdasarkan dua hal: 1. Karena sudah terlanjur hamil (2 perkara). 2. Karena khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama dan hukum yang berlaku (3 perkara). Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan dipaparkan tentang alasan yang disampaikan oleh pihak pemohon dispensasi kawin kepada hakim dalam perkara pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tigaraksa: a. Putusan nomor: 0352/pdt.G/2013/PA.Tgrs. Permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon adalah perempuan berusia 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan.
2
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 8 sampai 10 dan INPRES No.1 Tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 sampai 44 dalam Bab Larangan Kawin.
49
Anak Pemohon adalah laki-laki yang berusia 18 tahun 10 bulan, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Kota Tangerang Selatan. Telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 05 Juli 2013. Alasan Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah untuk anaknya dalam berita acara, dikemukakan sebagai berikut: 1. Bahwa kedua calon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut Syariat Islam. 2. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga. 3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak lebih 2 tahun yang lalu dan hubungan mereka yang telah sedemikian eratnya. 4. Meminta Pengadilan Agama Tigaraksa mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah untuk anaknya. Bukti dalam persidangan perihal permohonan dispensasi nikah dibawah umur di Pengadilan Agama Tigaraksa. 1. Kedua anak tersebut sudah bertunangan kurang lebih 2 tahun. 2. Hubungan kedua anak tersebut sudah seperti layaknya suami istri. 3. Kantor Urusan Agama setempat menolak dengan alasan usia anak pemohon belum memenuhi batas waktu umur pernikahan. 4. Calon mempelai wanita dalam keadaan hamil.
50
Pertimbangan hukum hakim dalam pemberian dispensasi nikah dibawah umur di Pengadilan Agama Tigaraksa. Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa memberikan pertimbangan hukum kepada anak yang masih di bawah umur karena Kantor Urusan Agama setempat telah menolak mencatat proses pernikahan kedua mempelai, kedua mempelai yang ingin menikah tidak mempunyai hubungan yang dilarang untuk melakukan pernikahan sebagaimana hal tersebut yang terdapat pada Pasal
8 dan 9 Undang-undang Nomor 1Tahun 1974. Kemudian majelis
Hakim dalam memberikan dispensasi nikah berdasarkan kaidah fiqih yang menyatakan :
د رء ا لوفا سد هقد م على جلة ا لوصا لح Artinya: “Menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”.3 Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa memberikan pertimbangan hukum seperti demikian karena kedua anak tersebut sudah bertunangan selama 2 tahun dan hubungan mereka sudah sedemikian eratnya dan sulit dipisahkan yang hal tersebut merupakan salah satu fakta yang dapat mengarah kepada perbuatan atau tindakan yang menyalahi norma agama dan norma hokum, maka khusus dalam kondisi tersebut diperlukan pengecualia bahkan saat ini calon istri dalam keadaan hamil sehingga jika tidak segera dinikahkan akan 3
Musthafa Ahmad al-Zarqa, Syarh al-Fiqhiyah, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1422H/2001M), Cet. VII, h. 205.
51
terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta menimbulkan kemadlaratan (kerusakan) yang lebih besar sehingga menghindari kemadlaratan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan (kebaikan), hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah di atas. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut, maka permohonan pemohon cukup beralasan hokum sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 majelis hakim memberikan dispensasi nikah kepada anak pemohon unutk menikah dengan kekasihnya. b. Putusan nomor: 0455/pdt.G/2013/PA.Tgrs Permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon adalah laki-laki berusia 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Griya Lestari Permai Blok D.2 No.40 RT.002 RW.009 Desa Sindang Panon Kecamatan Sindang jaya Kabupaten Tangerang. Anak pemohon adalah perempuan yang berusia 16 tahun beragama Islam, yang bertempat tinggal di Perum Griya Lestari Permai Blok D.2 No.40 RT.002 RW.009 Desa Sindang Panon Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang. Dan calon suami pemohon yang berusia 17 tahun 5 bulan beragama Islam, yang bertempat tinggal di Kampung Gelam RT.08 RW.02 No.117 Kelurahan Kuta Jaya Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang, telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal, 22 Februari 2013.
52
Alasan Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah untuk anaknya dalam berita acara, dikemukakan sebagai berikut: 1. Bahwa kedua calon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut Syariat Islam. 2. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga. 3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak lebih 3 tahun yang lalu dan hubungan mereka yang telah sedemikian eratnya. 4. Meminta Pengadilan Agama Tigaraksa mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah untuk anaknya. Bukti dalam persidangan perihal permohonan dispensasi nikah dibawah umur di Pengadilan Agama Tigaraksa. 1. Kedua anak tersebut sudah bertunangan kurang lebih 3 tahun. 2. Hubungan kedua anak tersebut sudah seperti layaknya suami istri. 3. Kantor Urusan Agama setempat menolak dengan alasan usia anak pemohon belum memenuhi batas waktu umur pernikahan. 4. Calon mempelai wanita dalam keadaan hamil. Pertimbangan hukum hakim dalam pemberian dispensasi nikah dibawah umur di Pengadilan Agama Tigaraksa. Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa memberikan pertimbangan hukum kepada anak yang masih di bawah umur berdasarkan bukti surat serta
53
keterangan 2 (dua) orang saksi, para pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat dengan alasan yang bersangkutan belum memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan, belum cukup umur, kemudian juga yang menjadi pertimbangan hakim selanjutnya karena hubungan antara anak pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya, bahkan saat ini anak pemohon sudah dalam keadaan hamil, sehingga apabila tidak segera dinikahkan nasib jani yang hampir dilahirkan statusnya harus diselamatkan, olehkarena itu meskipun usianya belum mencapai 19 tahun sebagai syarat minimal untuk dapat melangsungkan pernikahan (Pasal 7 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974), permohonan Pemohon dapat dikabulkan. c. Nomor register perkara: 0172/pdt.G/2013/PA.Tgrs. Permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon adalah laki-laki berusia 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang. Anak pemohon adalah perempuan yang berusia 15 tahun 9 bulan, yang bertempat tinggal Kabupaten Tangerang, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 14 Maret 2013. Alasan Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah untuk anaknya dalam berita acara, dikemukakan sebagai berikut: 1. Bahwa kedua calon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut Syariat Islam.
54
2. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga. 3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak lebih 2 bulan yang lalu dan hubungan mereka yang telah sedemikian eratnya. 4. Meminta Pengadilan Agama Tigaraksa mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah untuk anaknya. Bukti dalam persidangan perihal permohonan dispensasi nikah dibawah umur di Pengadilan Agama Tigaraksa. 1. Kedua anak tersebut sudah bertunangan kurang lebih 2 bulan. 2. Kedua pasangan yang ingin menikah tidak ada hubungan darah. 3. Kantor Urusan Agama setempat menolak dengan alasan usia anak pemohon belum memenuhi batas waktu umur pernikahan. Pertimbangan hukum hakim dalam pemberian dispensasi nikah dibawah umur di Pengadilan Agama Tigaraksa. Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa memberikan pertimbangan hukum kepada anak yang masih di bawah umur berdasarkan kepada kesiapan antara kedua belah pihak untuk melaksanakan pernikahan, padahal masih dibawah batas minimal usia pernikahan, namun keduanya telah sama-sama ingin melaksanakan pernikahan maka pemohon sangat khawatir apabila pernikahan keduanya ditunda akan menimbulkan kemudharatan bagi keduanya.
55
Kedua belah pihak secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalakan kewajiban sebagai suami istri meskipun belum mencapai batas minimal usia pernikahan, oleh karena itu pernikahan tersebut dapat mencegah perbuatan yang melanggar hukum, sesuai dengan Qai’dah Fiqhiyyah yang berbunyi:
د رء ا لوفا سد هقد م على جلة ا لوصا لح Artinya: “Menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”.4 Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas permohonan Pemohon telah cukup beralasanmengajukan dispensasi nikah terhadap anaknya berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo dan pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. oleh karena itu Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan Pemohon. d. Nomor register perkara: 0173/pdt.G/2013/PA.Tgrs Permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon adalah laki-laki berusia 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan isteri Pemohon (Anak Pemohon) adalah laki-laki yang berusia 18 tahun, beragama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, dengan Calon
4
Syarh al-Fiqhiyah, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1422H/2001M), Cet. VII, h. 205.
56
istri 16 tahun 11 bulan, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang. Alasan Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah untuk anaknya dalam berita acara, dikemukakan sebagai berikut: 1. Bahwa kedua calon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut Syariat Islam. 2. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga. 3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak lebih 1 bulan yang lalu dan hubungan mereka yang telah sedemikian eratnya. 4. Meminta Pengadilan Agama Tigaraksa mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah untuk anaknya.
Bukti dalam persidangan perihal permohonan dispensasi nikah dibawah umur di Pengadilan Agama Tigaraksa. 1. Kedua anak tersebut sudah bertunangan kurang lebih 1 bulan. 2. Kedua pasangan yang ingin menikah tidak ada hubungan darah. 3. Kantor Urusan Agama setempat menolak dengan alasan usia anak pemohon belum memenuhi batas waktu umur pernikahan. Pertimbangan hukum hakim dalam pemberian dispensasi nikah dibawah umur di Pengadilan Agama Tigaraksa.
57
Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa memberikan pertimbangan hukum kepada anak yang masih di bawah umur berdasarkan kepada kesiapan antara kedua belah pihak untuk melaksanakan pernikahan, padahal masih dibawah batas minimal usia pernikahan, namun keduanya telah sama-sama ingin melaksanakan pernikahan maka pemohon sangat khawatir apabila pernikahan keduanya ditunda akan menimbulkan kemudharatan bagi keduanya. Kedua belah pihak secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalakan kewajiban sebagai suami istri meskipun belum mencapai batas minimal usia pernikahan, oleh karena itu pernikahan tersebut dapat mencegah perbuatan yang melanggar hukum, sesuai dengan Qai’dah Fiqhiyyah yang berbunyi:
د رء ا لوفا سد هقد م على جلة ا لوصا لح Artinya: “Menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”.5 Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas permohonan Pemohon telah cukup beralasanmengajukan dispensasi nikah terhadap anaknya berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo dan pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. oleh karena itu Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan Pemohon.
5
Syarh al-Fiqhiyah, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1422H/2001M), Cet. VII, h. 205.
58
e. Nomor register perkara: 0375/Pdt.G/2013/PA.Tgrs Permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon adalah laki-laki berusia 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, tempat tinggal di Kampung Bojong, RT.002 RW.001, Kelurahan Bojong, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Adapun duduk perkara didalam putusan ini, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 13 Agustus 2013. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon adalah perempuan yang berusia 15 tahun 2 bulan, agama Islam, tempat tinggal Bojong RT.002 RW.001, Kelurahan Bojong, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Alasan Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah untuk anaknya dalam berita acara, dikemukakan sebagai berikut: 1. Bahwa kedua calon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut Syariat Islam. 2. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga. 3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka yang telah sedemikian eratnya. 4. Meminta Pengadilan Agama Tigaraksa mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah untuk anaknya.
59
Bukti dalam persidangan perihal permohonan dispensasi nikah dibawah umur di Pengadilan Agama Tigaraksa. 1. Kedua anak tersebut sudah bertunangan kurang lebih 1 tahun. 2. Kedua pasangan yang ingin menikah tidak ada hubungan darah. 3. Kantor Urusan Agama setempat menolak dengan alasan usia anak pemohon belum memenuhi batas waktu umur pernikahan. Pertimbangan hukum hakim dalam pemberian dispensasi nikah dibawah umur di Pengadilan Agama Tigaraksa. Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa memberikan pertimbangan hukum kepada anak yang masih di bawah umur berdasarkan kepada kesiapan antara kedua belah pihak untuk melaksanakan pernikahan, padahal masih dibawah batas minimal usia pernikahan, namun keduanya telah sama-sama ingin melaksanakan pernikahan maka pemohon sangat khawatir apabila pernikahan keduanya ditunda akan menimbulkan kemudharatan bagi keduanya. Kedua belah pihak secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalakan kewajiban sebagai suami istri meskipun belum mencapai batas minimal usia pernikahan, oleh karena itu pernikahan tersebut dapat mencegah perbuatan yang melanggar hukum, sesuai dengan Qai’dah Fiqhiyyah yang berbunyi:
د رء ا لوفا سد هقد م على جلة ا لوصا لح
60
Artinya: “Menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”.6 Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas permohonan Pemohon telah cukup beralasanmengajukan dispensasi nikah terhadap anaknya berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo dan pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. oleh karena itu Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim
di Pengadilan Agama
Tigaraksa Pada dasarnya putusan pengadilan itu merupakan representatif dari rasa keadilan yang di dapat oleh kedua belah pihak. Hakim dalam memutuskan perkaranya harus benar-benar memegang teguh pada prinsip keadilan sesuai dengan dasar dan pertimbangan hukum yang ada. Karena itu, dasar pertimbangan yang bersifat materiil belum tersedia, maka yang ditempuh oleh hakim di peradilan agama adalah menggali dan menemukan hukum (rechtsvinding law), dalam khazanah Islam dikenal dengan istilah ijtihad.7 Dalam hal ini berkaitan dengan permohonan dispensasi nikah seperti yang telah diuraikan dalam duduk perkara dan dasar hukum putusan pengadilan di atas.
6
7
Syarh al-Fiqhiyah, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1422H/2001M), Cet. VII, h. 205.
Muhammad Bin Adbul Karim bin Abi Bakar AhmadAl-Syahrastani, al-milal wa alnihal, Juz I, (Cairo: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1976), h. 205.
61
Putusan nomor: 0352/pdt.P/2013/PA.Tgrs. Permohonan tersebut dikabulkan dengan pertimbangan hakim yang didasarkan pada kaidah fiqhiyyah yaitu:
د رء ا لوفا سد هقد م على جلة ا لوصا لح Artinya: “Menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”. Jika kita melihat dasar hukum hakim dan melihat fakta persidangan putusan tersebut dapat dibenarkan, karena hakim melihat kemaslahatan kedua belah pihak dikabulkan permohonannya, yaitu memberikan izin menikah sehingga dalam melakukan hubungan badan menjadi halal dengan adanya ikatan perkawinan dan para pihak ingin pernikahannya sah menurut agama dan Negara dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang dilarang oleh agama. Jika melihat kasus ini dimana calon mempelai masih dibawah batas usia minimum perkawinan sangat rentan sekali terjadi perceraian nantinya. Karena pada usia tersebut masih labil dan belum adanya kematangan. Oleh karena itu, hakim harus melakukan penilaian dan berijtihad dalam memberikan dispensasi nikah, apalagi sebelumnya para pihak sudah melakukan hubungan intim dan sudah hamil. Pemberian dispensasi nikah bagi para pihak yang sudah melakukan hubungan intim dan sudah hamil adalah suatu yang dilematis bagi para hakim dimana para pihak belum cukup usia untuk melangsungkan pernikahan dan
62
membina rumah tangga tetapi disisi lain demi untuk mencegah perbuatanperbuatan yang tidak diinginkan yang dilarang oleh agama Islam, maka hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut.8 Sebagaimana penjelasan tentang berbagai faktor yang menjadi penyebab diajukannya dispensasi umur perkawinan, maka dapat kita lihat bahwa alasan orang tua sebagai pihak pemohon adalah karena kondisi yang sudah sangat mendesak. Orang tua sudah tidak bisa mengatasi tingkah laku anak- anaknya. Orang tua yang anak gadisnya telah hamil sebelum menikah atau orang tua yang anak laki- lakinya telah menghamili perempuan yang bukan istrinya, sedangkan usia mereka masih di bawah umur yang ditetapkan Undang- Undang untuk menikah, akan mendapatkan tekanan dari masyarakat berupa gunjingan dan pengucilan karena dianggap tidak mampu mendidik anak- anaknya dengan baik. Anak- anak yang melakukan hubungan seksual sebelum menikah dan menyebabkan terjadinya kehamilan juga akan mengalami hal yang sama di dalam masyarakat. Meskipun aib yang sudah terlanjur dilakukan tidak dapat dihapus di mata masyarakat, namun yang lebih penting adalah upaya hukum yang dilakukan oleh orang tua ini akan membuat hubungan anak- anaknya lebih jelas dan sah di mata hukum. Dengan keabsahan hubungan atau status perkawinan di mata hukum, maka kepastian status bayi yang nantinya akan dilahirkan oleh perempuan yang
8
Wawancara dengan Bapak Drs. Muhyar, SH,.MH. Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, Kamis 30 Januari 20
63
telah hamil terlebih dahulu sebelum menikah tersebut, juga akan jelas. Hal ini sangat penting bagi kelangsungan hidup bayi yang akan dilahirkan nantinya. Karena bayi yang akan dilahirkan tersebut, tidak patut memikul dosa masa lalu orang tuanya. Jika permohonan dispensasi usia perkawinan tidak dikabulkan maka akan menimbulkan dampak yang luar biasa bagi calon bayi yang akan dilahirkan. Hal tersebut seperti Putusan nomor: 0455/pdt.P/2013/PA.Tgrs. Bahwa Kantor Urusan Agama tempat dia tinggal telah menolak dengan alasan belum cukup umur. pernikahan ini sangat mendesak dan keduanya telah bertunangan selama 3 tahun dan hubungan mereka sudah sangat intim dan pernah melakukan hubungan suami istri yang mengakibatkan calon istri sudah hamil 8 bulan. Sebagai orang tua, pemohon sudah mengingatkan anaknya agar tidak terjadi halhal yang tidak diinginkan. Namun, upaya orang tua ini tidak berhasil. Sehingga, pemohon menghendaki agar anaknya tersebut segera dinikahkan dengan pacarnya demi kebaikan mereka berdua kelak. Untuk mengawinkan anaknya, pemohon terhambat usia anak pemohon yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Berdasarkan alasan tersebut, maka pemohon mengajukan permohonan dispensasi usia perkawinan ke Pengadilan Agama Tigaraksa.
64
Dalam kasus semacam ini, Permohonan dispensasi umur perkawinan diberikan. Dilihat dari segi manfaatnya, maka akan lebih baik jika kedua calon mempelai ini dinikahkan agar status mereka jelas dan status anak yang ada di dalam kandungan calon mempelai perempuan juga jelas di mata hukum. Apabila permohonan dispensasi tidak dikabulkan, maka mungkin saja timbul hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya si calon mempelai perempuan nekat menggugurkan kandungannya, mengingat usia kehamilan yang masih muda karena malu kepada masyarakat sekitarnya. Jika hal ini terjadi, maka si calon mempelai perempuan ini melakukan dosa besar lagi selain melakukan hubungan seks sebelum menikah. Untuk menghindari hal- hal yang demikian, maka harus benar-benar mempertimbangkan manfaat dari adanya Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kepada masyarakat yang melakukan upaya permohonan dispensasi umur perkawinan. Pada Putusan Nomor: 035/pdt.P/2013/PA.Tgrs dan Putusan Nomor: 0455/pdt.P/2013/PA.Tgrs.
Bahwa
kedua
putusan tersebut
hakim
dalam
memberikan penetapan dispensasi nikah melihat kepada anak pemohon yang sudah dalam keadaan hamil, karena jika tidak di kabulkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagaimana terdapat pada surat Al Maa’idah ayat 87 yang berbunyi9 :
9
Yusuf Al- Qaradhawi, Halal Haram Dalam Islam (Jakarta: Akbar, 2004), Cet. 1, h. 225.
65
Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”. (QS. Al-Maa’idah: 87) Putusan
Nomor:
172/pdt.P/2013/PA.Tgrs.
Putusan
Nomor
173/pdt.P/2013/PA.Tgrs dan Putusan Nomor: 0375/pdt.P/2013/PA.Tgrs. Bahwa Ketiga putusan di atas terhadap pertimbangan hakim memiliki kesamaan dalam memberikan dispensasi nikah, didalam permohonan tersebut bahwa pertimbangan hakim hanya didasarkan pada kesiapan kedua belah pihak untuk melangsungkan pernikahan. Jika dilihat dari sudut kesediaan memang ini dapat dibenarkan untuk dikabulkannya permohonan tersebut. Artinya dalam hal ini hakim tidak memandang apakah para pihak sudah pernah melakukan hubungan intim atau belum. Berdasarkan pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memberikan dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur pada tahun 2013 hampir semua putusannya dalam pertimbangan dan dasar hukumnya adalah untuk menghindari terjadinya perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama dan kaidah fiqhiyyah :
66
د رء ا لوفا سد هقد م على جلة ا لوصا لح Artinya: “Menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan” Perbuatan yang dilarang dalam agama salah satunya adalah mendekati zina, karena perzinaan dapat menyebabkan pencampuradukan nasab, tindakan pidana terhadap keturunan, kehancuran rumah tangga, keretakan hubungan, tersebarnya penyakit sifilis, pengumbaran nafsu syahwat, dan kemorosotan akhlak. Maha benar Allah yang telah berfirman10 :
Artinya : “dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk” (Al- Israa:32). Tetapi jika hakim hanya melihat pada menghindari kemadharatan dan kemaslahatan para pihak, tentunya hakim juga harus melihat dari kemampuan kesiapan mereka untuk membina sebuah rumah tangga. Sikap yang afdhal dari hal tersebut ialah mengikuti petunjuk Rasulullah terhadap pemuda muslim yang belum mampu menikah agar sering berpuasa. Karena puasa dapat mendidik keinginannya, mengajari kesabaran, menguatkan mental takwa, dan merasa diawasi oleh Allah. Beliau bersabda:
10
Halal Haram Dalam Islam, 2004, h. 197.
67
ُ فَِإّنَهُ أَغَّضُ لِلْثَصَرِ ّوَأَحْصَن،ْستَطَاعَ ِهنْكُنُ ا ْلثَاءَجَ فَ ْل َيتَزَّوَج ْ هَنِ ا،ِشثَاب َ يَا هَ ْعشَرَ ال ٌ فَِإّنَهُ لَهُ ِّوجَاء،ِستَطِعْ فَعََليْهِ تِالصَوْم ْ ّوَهَنْ لَنْ َي،ِلِلْفَرْج Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang memiliki kemampuan, maka menikahlah, karena menikah itu bisa menundukkan mata dan menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu maka berpuasalah, karena puasa itu bisa menjadi kendali baginya”. (Riwayat Imam Bukhari, Kitab an-Nikah, no. Hadits: 5066).11
Hadits di atas memberikan motivasi kepada para pemuda dan pemudi untuk segera melaksanakan pernikahan jika sudah mampu secara lahir dan batinnya, dalam hadis diatas, menunujukan bahwa pernikahan dikaitkan dengan kemampuan, bagi yang belum mampu dan belum memiliki kesiapan untuk melaksanakan pernikahan maka, tidak termasuk golongan orang yang dianjurkan untuk menikah. Menikah dalam teks hadits ini dikaitkan dengan kemampuan seseorang. Bagi orang yang tidak memiliki kemampuan atau kesiapan, dia tidak dikenai anjuran menikah. Dengan adanya dispensasi nikah jangan sampai menciderai hakikat dari pernikahan yang seperti dijelaskan Undang-undang Perkawinan Pasal 1 ayat, yaitu Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.12
11
Halal Haram Dalam Islam, 2004, h. 197. Fokusmedia, (Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan), h. 2.
12
68
Bahkan di dalam Kompilasi Hukum Islam juga di jelaskan pada Pasal 2 dan 3, yaitu Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah.13 Artinya dibutuhkan kematangan jiwa dan raga dalam membina rumah tangga sehingga apa yang dicita-citakan Undang-undang Perkawinan bisa terwujud. Secara fakta persidangan dikabulkannya permohonan tersebut telah sesuai dengan syariat Islam yaitu menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama karena orang yang sudah melakukan hubungan intim akan menimbulkan suatu keterlibatan emosi dalam diri seorang wanita atau pria. Oleh karena itu, dibutuhkan ketelitian dan ijtihad hakim dalam memberikan dispensasi nikah, yaitu tidak hanya mendasarkan untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama. Dengan demikian dari 5 putusan diatas bahwa pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah terdapat 2 (dua) pertimbangan. Pertama, bahwa calon mempelai telah memenuhi syarat-syarat untuk menikah kecuali syarat umur yang didasarkan pada ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) mengenai batas usia minimal untuk menikah, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama
13
Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademik Pressindo, 2007), Cet. Ke-5, h. 110.
69
atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Pada pasal ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah karena Pengadilan Agama merupakan lembaga yang berwenang mengenai permohonan usia perkawinan. Kedua, pertimbangan hakim melihat pada menolak kemafsadhatan adalah lebih didahulukan
daripada
menarik
kemaslahatan.
Bahwa
mayoritas
alasan
permohonan dispensasi nikah adalah karena telah terjadi kehamilan terlebih dahulu sebelum adanya perkawinan. Hakim memandang bahwa mengabulkan permohonan dispensasi nikah dapat menghindari kerusakan. Hal ini dikarenakan perkawinan adalah sesuatuyang sangat mendesak dan harus segera dilakukan agar status kedua calon mempelai jelas dan status anak yang akan dilahirkan nanti juga jelas. Dengan demikian memberikan dispensasi nikah ini memang diperlukan ijtihad hakim dalam memutus perkara karena di dalam Undang-undang tidak ada aturan yang memberikan landasan hukum kriteria apa yang dikabulkannya dispensasi nikah. Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya memberikan dasar hukum kebolehan bagi para pihak yang ingin menikah tetapi belum cukup usianya. Karena hakim sebagai organ pengadilan dianggap mengetahui dan memahami hukum, sehingga apabila hakim tidak menemukan hukum tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan,
70
maka hakim wajib ber-ijtihad dan menggali hukum yang tidak tertulis.14 Oleh karena itu hakim dalam memutuskan perkara tidak hanya berpikir tekstualis tetapi harus berpikir progresif, sehingga mampu menggali nilai-nilai kebenaran baik dari sumber hukum tertulis maupun tidak tertulis. Dengan demikian hakim disini bertindak sebagai pembuat Undang-undang dalam arti konkrit, karena hakim menemukan sekaligus menerapkan pada kasus konkrit yang sedang dihadapi.15
14
Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia: Sari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris (Yogyakarta: Lkis, 2005), h. 257. 15
Jaenal Aripin, Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2008), h. 469.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan serta penelitian yang penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa faktor utama yang menjadi alasan pemohon mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tigaraksa Kabupaten Tangerang sebagian besar dikarenakan kemerosotan moral (banyaknya pergaulan bebas) yang mengakibatkan hamil sebelum nikah, karena faktor ekonomi dalam keluarga yang memaksa mereka untuk nikah muda atau karena faktor pendidikan yang rendah yang menyebabkan anaknya harus putus sekolah dan orang tua cenderung menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Dalam memberikan penetapan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa mendasarkan pertimbangannya pada hanya pada ketentuan perundangundangan yang berlaku dan hanya berdasarkan kaidah fiqhiyyah yakni, “menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”. Tetapi jika hakim hanya hanya melihat pada menghindari kamadlaratan dan kemaslahatan para pihak, tentunya hakim juga harus melihat dari kemampuan kesiapan mereka untuk membina rumah tangga, dan dalam pertimbangannya hakim juga harus mendasarkan pada ketentuan hukum syara’
71
72
yang termaktub dalam al-Qur’an dan Sunah Nabi. Kemudian hakim juga harus menasehati anak pemohon agar tidak mendekati zina, karena perzinahan dapat menyebabkan pencampuradukan nasab, tindakan pidana terhadap keturunan, kehancuran rumah tangga, dan kemerosotan akhlak. Yang berdasarkan firman Allah SWT :
Artinya : “dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk” (Al- Israa:32). B. Saran Saran yang penulis coba paparkan dari kesimpulan atau bab-bab yang penulis uraikan diatas, dengan angka-angka perceraian di usia dini yang begitu besar, maka sudah selayaknya kita semua berbuat untuk menahan laju peningkatan dini. Ada beberapa alternatif sebagai berikut, yakni: 1. Alangkah baiknya bila UU Perkawinan diperbaharui, terutama pasal 7 ayat (2) yang secara tidak langsung mengizinkan pernikahan di bawah umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) dengan tujuan menjaga kesehatan suami isteri dan keturunannya, sebaiknya dalam UU jugaa dicantumkan alasan-alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin. 2. Penyuluhan Hukum Penyuluhan hukum utamanya ditunjukkan kepada orang tua dan pada badan atau instansi yang terkait baik dari pemerintahan maupun masyarakat
73
setempat. Dengan sasaran utama adalah anak-anak pada usia di bawah 17 (tujuh belas) tahun dengan bentuk penyuluhan bukan seperti seminar yang membosankan, tetapi melalui permainan atau alat media masa yang sangat unik seperti komunikasi yang lebih kreatif dan komunikatif sperti cerpen, novel serta kreasi para pemberita yang memberikan info-info lewat media masa sehingga pesan dari penyuluhan hukum ini bisa sampai. Dalam penyuluhan hukum juga menggabungkan aspek-aspek kesehatan dan hak-hak anak, karena aturan bukan hanya sebuah batasan melainkan member sedikit peningkatan apresiasi bahwasannya anak dengan batasan umur yang dianggap belum dewasa mempunyai perlakuan hukum yang sangat istimewa. 3. Membangun gerakan bersama “menikah diusia matang”. Hal ini yang paling sulit jika dilakukan secara bersama. Tetapi menjadi mudah dan ringan jika dimulai dari lingkup terkecil. Dari diri sendiri, dari lingkungan keluarga kecil dari lingkungan keluarga yang lebih luas hingga menyebar luas ke masyarakat umum. Hal ini tentu di mulai dengan rasa tanggung jawab pribadi, menjadi tanggung jawab bersama. Dengan penyuluhan ini, yang intinya menginginkan kesadaran masyarakat untuk bisa menjaga seluruh anak Indonesia dan bisa menikah pada usia matang (produktif).
74
DAFTAR PUSTAKA
Alam, Andi Syamsu. Usia Ideal Untuk Kawin, Jakarta : Kencana Mas Publishing House, 2006.
Ali, Mohammad Daud, Hukum Islam dan Peradilan Agama, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
Al-Iraqy, Butsainah As-Sayyid. Rahasia Perkawinan Yang Bahagia, Penerjemah Katrhur Suhardi, Jakarta: Pustaka Azzam, 1997.
Al-Qaradhawi, Yusuf. Halal Haram Dalam Islam cet 1. Jakarta: Akbar, 2004.
Al-Syahrastani, Muhammad Bin Adbul Karim bin Abi Bakar Ahmad. Al-milal wa alnihal, Juz I, Cairo: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1976.
Aripin, Jaenal. Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia Jakarta: Kencana, 2008.
Arto, A. Mukti. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
Aulia, Nuansa. Kompilasi Hukum Islam: (Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan), Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2008.
Bungi, Burhan. Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
Fuad, Mahsun. Hukum Islam Indonesia: Sari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris Yogyakarta: LKIS, 2005.
75
Ghazaly, Abd. Rahman. Fiqih Munakahat, Jakarta : Prenada Media, 2003.
Husein, Muhammad. Fiqih Perempuan: Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender, Yogyakarta: LKIS, 2001.
Ibnu Qudamah, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad Muhammad, Al-Mughiri, Beirut: Dar-al Fikr, 1405H, Juz IV. Imam Alaudin Al-kasani Abu Bakar Bin Mas’ud, Badai’ al shanai, Kairo: Dar alhadits, 1426H/2005M, Juz III,
Kansil, C.S.T, dan Kansil Christine S.T. Kamus Istilah Aneka Ilmu, Jakarta: PT. Surya Multi Afika, 2001.
Karim, Helmi. Problematika Hukum Islam Kontemporer (buku dua); Kedewasaan Untuk Menikah, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
----------. Problematika Hukum Islam Kontemporer (buku dua); Kedewasaan Untuk Menikah, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002. Manshur ‘Ali Nasif, Al-Taj Al-Jami’ Al Ushul Fi Ahadits Al-Rasul, Beirut: Dar-alKutub al-‘Arabiyah, Jilid II.
Moloeng, Lexy. J. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
Pieter, Herri Zan dkk. Pengantar Psikopatologi Untuk Keperawata. Cet ke- 1 Jakarta: Kencana, 2011. Saleh, K. Wantjik. Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta; Balai Aksara, 1987.
Sanggona, Bambang. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
76
Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
Syah, Ismail Muhammad. Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
Tanumidjaja, Memet. Dampak PerkawinanUsia Muda Dalam Kehidupan Rumah Tangga dan Kesejahteraan Sosial. Mimbar Ulama, Perkawinan Usia Muda Bagaimana, No. 156. Tahun XV, 1991.
Umar, Abd Al-Rahim. Islam dan Kb, terj. Muhammad Hasyim, Jakarta: Lentera Basritama, 1997.
Zahlan, Abu. Kawin Usia Muda Antara Citra Islam dan Keluarga Berencana, Rindang NO. V tahun XII. Zain, Muhammad dan Alshodiq Mukhtar. Membangun Keluarga Humanis Jakarta: Grahacipta, 2005. Zain, Umar Nur, dan Vincent Djuhari. Perkawinan Remaja, Jakarta: Sinar Harapan, 1984.
Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
Direktorat jendral pembinaan Kelembagaan Agama Islam. Bahan Penyuluhan Hukum Jakarta; Departeman Agama RI, 2001.
Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Himpunan Perundangundangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, Fokusmedia, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan TentangPerkawinan.
Kementrian Pemberdayaan Perempuan RI dan Departemen Sosial RI. UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
77
Anak, Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan RI dan Departemen Sosial RI, 2003.
Penghimpun Solahuddin. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata, Jakarta: Visimedia, 2008. Tim Penulis Fakultas Syari’ah dan Hukum. Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Jakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Jakarta, 2012.
Wawancara dengan Bapak Drs. Muhyar,S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, Kamis 30 Januari 2014.
Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama UU RI No. 3 Tahun 2006, (2006) Jakarta: PT. Sinar Afika, www.pa-tigaraksa.net/
http://perkara.net/v1/action/JenisPerkara.php?c_pa=pa.tgr http://tangerang.bps.go.id/
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA FAKULTAS SYARIAII DAN HUKUM Jln. lr. H. Juanda No.
Nomot Lampiran Perihal
95 Cipulat Jakarta
Telp. {62-21) 747 11537,74O192s Far- (62-21tt491gz,l Website : www.uinjkt.ac.id E-mail :
[email protected]
154'12, lndonesia
: un.01/F.4/PP.01.115)
w 12014
Jakarta, 3 Juni 2014
: Mohon Kesediaan Meniadi
Pembimbing Skripsi
Kepada Yang Terhonnat, Dr. lsnawati Rais, ltJlA. (Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta)
DiJAKARTA Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengharal kesediaan Saudara untuk meniadi pembimbing skripsi mahasiswa :Yulianti Nama
:
NIM
:1110044100074
Prodi/Konsentrasi
: Peradilan Agama : Praktek Pemberian Dnpensasl Nikah (StudiPutusan Pengadilan Ag TigaraksaTahun 2013)
JudulSkdpsi
Beberapa hal yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut : 1. Topik bahasan dan outline bila dianggap perlu dapat dilakukan perubahan dan penyempurnaan. 2. Tehnik penulisan agar merujuk kepada buku "Pedoman Karya llmiah di UIN Syarif Hidayal Jakarta" Demikian atas kesediaan saudara kami ucapkan terima kasih Wassalamu'alaikum W. W.
kan Fakultas Syariah dan Hukum Hukum Keluarga
306 197603 1001
Tembusa n : Kasubag Akademik &kemahasiswaan Fakultas syariah dan Hukum Sekretaris Program StudiAhwal al Syakhshiyah
':i:1:'
1. 2.
t
It -r9.
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF HID AYATULLAH JAKARTA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Telp. (62-21\ 747 11537 ,7401925 Fax. (62-21 ) 7491921 Website : www.uinjkt.ac.id E-mail :
[email protected]
Jln. lr. H. Juanda No.95 CiputatJakattals4l2, lndonesia
Nomor
Lampiran Hal
: Un.01/F4lKM.00.02/61/4ZOt+
Jakarta, 24 Agustas 2014
:
: Permohonan
Data/Wawancara
Kepada Ytte . Kepala Pengadila Agama Tigaraksa
di Tigaraksa As s alnmu' alaikum
Wr.W.
I
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menerangkan bahwa: Nama
YULIANTI
Nomor Pokok
111.0044100074
Tempat/Tanggal Lahir Jurusan/Konsentrasi Alamat
Tangerang,29 Juli1992 8 (delapan) Peradilan Agama/ Akhwal Syakhsiyah Kp. Kadaung RT. 02 RW. 05 Desa Rancagong Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang Propinsi Banten
Telp
085714483782
Semester
adalah benar mahasiswa Fakultas syariah dan Hukum uIN syarif Hidayatullah Jakarta yang sedang menyusun skripsi dengan judul: '.Praktek Pemberian Dispensasi Tigaraksa Tahun 2013)'
Nikah (studi putusan pengadilan
Agama
melengkapi lntuk dapat menerima
bahan penulisan skripsi, dimohon kiranya Bapak/Ibu yang bersafgkutan untuk wawancara serti memperoleh data guna penulisan skripsi dimaksud. Atas kerjasama dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalam,
Akademik
Tembusan : L. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta 2. Ka/Sekprodi Peradilan Agama/Akhwal Syakhsiyah.
#.
r,lr
11-
-].:
PENGADITAN AGAMA TIGARAKSA Komplek Perkantornn Pemda l{bbupoten Tangmng Jln Atiok Soeardi Tigamksn Telp. (021) 5991605 Tangenng 15720 Emril : ea tiqprpksa&,yslsg.cpi4 Website : padg*nksa.net
suFAT tsEm.SANGAN Homor : tSlT-Ail se 6 I Ht.00 I I I nU Yang bsrtaidatangan di bawah
ini :
Nama
Drs. If. Uyun Ksmiluddinr S.H-'ll{.IL
NIP
1957M02.198303.1.012
Paogkat/ Golongan
Pembina Utama Muda
Jabatan
Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa
-
IV/c
Menerangkan Bahwa:
Natna
Yulianti
NIM
I I 10044100074
Jtrrusan
Hukum Keluarga/ Peradilan Aganra
Fakultas
SyariahdanHukum
Universitas
UIN Syarif Hidayatullah
Pada hari
lkmis, tanggal 30 lanuari
-
Jakarta
2A14, telah melakukan wawancara dengan
Hakim Pengadilaa Agama Tigaraksa An. Drs. Mutryar,S.H.,M.H. untuk keperluan penyelesaian Slripsi yang berjudul oPrafuek Pemberisn Dispensasi Nikah di Pengodilan Agama Tigarahsa n.
Demikian suat keterangan ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
fe {
PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tangerang Jln. Atiek Soeardi Tigaraksa Telp. (021) 5991605 Tangcnng 15720 Wcbsite : pa-tigaraksa.net Email : @
SURAT KET4RANGAN Nomor
:
W27-A5I
Yang bertandatangan di bawah
ltu
fff\o,HM.00 rlv, 2014
:
Nama
Henny Fitria, S.E.
NIP
$79A625.200604.2.001
Jabatan
Kasub. Bag Umum
Pangkat / Golongan
Penata Muda
TK.I / III B
Menerangkan Batrwa:
Nama
Yulianti
NIM
I 1 10044100074
Jurusan
Peradilan Agama
Fakultas
Syariah dan Hukum
Universitas
LIIN Syarif Hidayatullah
Pada Hari Selasa tanggal
14 Oktober
- Jakarta.
2A14, bahwa matrasiswa tersebut sudah
mendapatkan salinan putusan dari Pengadilan Agama Tigaraksa, sebagai penunjang dalam pembuatan Skripsi "Fraktek Pemberian Dispensasi
Demikian surat keterangan
Nikah
ini dibuat untuk diketatrui dan dipergunakan
sebagaimana mestinya.
.v
II .1.
,
tr-
7. Apa dasar hukum bapak hakim dalam memutuskan
sebuah permohonan
dispensasi nikah? Dasar hukum hakim dalam memutuskan sebuah perkara dispensasi nikah yaitu
peraturan perundang-undangan, adapun kaidah fiqhiyah, tetapi
itu
hanya
sebagai pelangkap saja. Yang menjadi patokan hukum materilnya adalah perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan yang hokum
formilnya, yaitu Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, HIR.
rigaraksa 7P...
LLqlt+.ri. 2ot4
Mahasiswi Agama Tigaraksa
-/Ag
,
ozLl. IggqoV.l.oov
. 7*rtyl
MM. 111ov44tooq1
PENETAPAN
Nomor 172/Pdt.P/2013/PA Tgrs BISMILLAHIRRAHMANIRROHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh: Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di
Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut
sebagai “Pemohon”; Dengan ini mengajukan permohonan dispensasi Nikah dengan duduk perkaranya adalah sebagai berikut : 1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Aminah binti Wardiyah yang beridentitas : Nama
: Anak Pemohon
Umur
: 15 tahun 9 bulan
Agama
: Islam
Pekerjaan
: tidak bekerja
Tempat kediaman di : Kabupaten Tangerang dengan calon Suaminya: Nama
: Calon Suami
Umur
: 27 tahun
Agama
: Islam
Pekerjaan
: Karyawan Swasta.
Tempat kediaman di
: Lampung Tengah
Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang 2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor
1
Urusan Agama Kecamatan
Jayanti, Kabupaten Tangerang dengan Surat
Nomor: -; 3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih
2 bulan yang lalu dan
hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan; 4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan; 5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga; 6.
Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Tigaraksa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: ; 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ; 2. Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada
Pemohon
untuk
menikahkan anaknya bernama (Anak Pemohon) yang masih dibawah umur dengan (Calon Suami) menurut Hukum dan Perundang-undangan yang belaku; 3. Menetapkan membayar biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya ; Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap kepersidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 14 Maret 2013 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah nomor register : 0172/Pdt.P/2013/PA Tgrs, tanggal 14 Maret 2013 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;
2
Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut maka anak Pemohon sebagai calon Isteri yang bernama Anak Pemohon telah memberikan keterangan dalam persidangan sbb:
Bahwa calon isteri sekarang berumur 15 tahun 9 bulan sudah lama kenal dengan Calon Suami bernama Calon Suami yang sekarang berumur 27 tahun,
bahkan
sekarang
telah
bertunangan
dan
sepakat
untuk
melaksanakan pernikahan.
Bahwa antara Calon Isteri dengan calon suami tidak ada halangan hukum Islam untuk melaksakan pernikahan, seperti hubungan nasab semenda dan sesusuan serta keduanya beragama Islam dan tidak terikat hubungan perkawinan dengan orang lain.
Bahwa walaupun Calon Isteri baru berumur 15 tahun 9 bulan namun sudah siap dengan segala resiko sebagai isteri untuk menikah dan berumah tangga dengan calon suami bernama Calon Suami karena perkawinan kami dilaksanakan atas kehendak kami berdua atas suka sama suka dan telah direstui oleh orang tua kedua belah pihak. Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut maka Calon
Suami sebagai calon suami anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon telah memberikan keterangan dalam persidangan sbb:
Bahwa calon suami bernama Calon Suami yang sekarang berumur 27 tahun, dan sudah lama kenal dengan calon Isteri yang bernama Anak Pemohon berumur kurang dari 16 tahun. bahkan sekarang keduanya telah sepakat untuk melaksanakan pernikahan.
Bahwa antara Calon Isteri dengan calon suami tidak ada halangan hukum Islam untuk melaksakan pernikahan, seperti hubungan nasab semenda dan sesusuan serta keduanya beragama Islam dan tidak terikat hubungan perkawinan dengan orang lain.
Bahwa Calon suami sudah siap untuk membina rumah tangga dengan segala resiko sebagai suami dengan calon Isteri bernama Anak Pemohon binti Ratoni walaupun masih berumur kurang dari 16 tahun karena perkawinan kami dilaksanakan atas kehendak kami berdua atas suka sama suka dan telah direstui oleh orang tua kedua belah pihak.
3
Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut maka Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti sbb: 1. Foto Copy Kartu Keluarga a/n Pemohon bernama Pemohon Nomor tanggal 30 Juni 2010 dikeluarkan oleh Kelurahan Jayanti Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang telah dinazagelan dan telah dicocokan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode Bukti P-1. 2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran a/n Anak Pemohon Nomor - tanggal 12 Juli 2001 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, telah dinazagelan dan telah dicocokan dengan Aslinya ternyata cocok lalu diberi Kode Bukti P-2. 3.
Fotocopy Surat Pemberitahuan Kurang memenuhi persyaratan menikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Nomor - tanggal 19 Maret 2013. Oleh Ketua Majelis diberi kode Bukti P-3.
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran a/n Calon Suami Nomor tanggal 16 Agustus 1985 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, telah dinazagelan dan telah dicocokan dengan Aslinya ternyata cocok lalu diberi Kode Bukti P-4. 5. Fotocopy Surat Rekomendasi Numpang Nikah a/n Calon Suami No. Kk.- tanggal 8 Januari 2013 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah ditujukan kepada Kantor Urusan
Agama
Kecamatan
Jayanti
Kabupaten
Tangerang.
telah
dinazagelan dan telah dicocokan dengan Aslinya ternyata cocok lalu diberi Kode Bukti P-5 Saksi-saksi : Saksi I, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Lebak telah menerangkan dibawah sumpahnya dalam persidangan sbb:
Bahwa calon suami bernama Calon Suami yang sekarang berumur 27 tahun, dan sudah lama kenal dengan calon Isteri yang bernama Anak Pemohon berumur kurang dari 16 tahun. bahkan sekarang telah sepakat untuk melaksanakan pernikahan.
4
Bahwa antara Calon Isteri dengan calon suami tidak ada halangan hukum Islam untuk melaksanakan pernikahan, seperti hubungan nasab semenda dan sesusuan serta keduanya beragama Islam dan tidak terikat hubungan perkawinan dengan orang lain.
Bahwa walaupun Calon suami sudah siap dengan segala resiko sebagai suami untuk menikah dan berumah tangga dengan calon Isteri bernama Anak Pemohon walaupun masih berumur kurang dari 16 tahun karena perkawinan keduanya dilaksanakan atas kehendak keduanya atas suka sama suka dan telah direstui oleh orang tua kedua belah pihak.
Saksi II, Umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, menyatakan hubungan saksi Pemohon adalah saudara, selanjutnya saksi menerangkan dibawah sumpahnya dalam persidangan sbb:
Bahwa calon suami bernama Calon Suami yang sekarang berumur 27 tahun, dan sudah lama kenal dengan calon Isteri yang bernama Anak Pemohon binti Ratoni berumur kurang dari 16 tahun. bahkan sekarang telah sepakat untuk melaksanakan pernikahan.
Bahwa antara Calon Isteri dengan calon suami tidak ada halangan hukum Islam untuk melaksanakan pernikahan, seperti hubungan nasab semenda dan sesusuan serta keduanya beragama Islam dan tidak terikat hubungan perkawinan dengan orang lain.
Bahwa walaupun Calon suami sudah siap dengan segala resiko sebagai suami untuk menikah dan berumah tangga dengan calon Isteri bernama Anak Pemohon binti Ratoni walaupun masih berumur kurang dari 16 tahun karena perkawinan keduanya dilaksanakan atas kehendak keduanya atas suka sama suka dan telah direstui oleh orang tua kedua belah pihak. Menimbang bahwa Pemohon menyatakan semua keterangan saksi
kedua Pemohon tersebut adalah benar.
5
Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa buktibuktinya sudah cukup. Kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulannya dalam persidangan yaitu tetap pada permohonan semula supaya Ketua Majelis memberikan Dispensasi Nikah untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya. Menimbang bahwa untuk meringkas uraian dalam Penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk saja pada semua yang telah dicatat dalam Berita Acara Perkara ini yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sbagai mana terurai diatas. Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Kartu Keluarga Pemohon menunjukan bahwa Pemohon dengan isterinya telah membina rumah tangga dalam satu keluarga serta telah melahirkan 2 orang anak salah satunya bernama Anak Pemohon bin Ratoni yang akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami. menunjukan bahwa Pemohon dan keluarganya bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Tigaraksa, sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nur Alfath Aillah membuktikan bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung dari perkawinan Pemohon dengan Isterinya bernama Istri Pemohon yang lahir pada hari Rabu tanggal 25 Juni 1997 dan sekarang masih berumur 15 tahun 9 bulan. Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-3 berupa Rekomendasi Numpang Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang menunjukan bahwa calon Suami anak Pemohon telah siap untuk menikah dengan calon Istrinya dan juga menunjukan bahwa antara calon suami dengan calon isteri anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan
6
semenda karena keduanya berasal dari tempat yang berbeda. Sehingga antara keduanya tidak terdapat halangan untuk menikah. Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-4 berupa Pemberitahuan Halangan menikah/Kurang Syarat pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang membuktikan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayanti tidak bersedia menikahkan keduanya karena anak Pemohon bernama Anak Pemohon selaku calon Isteri masih dibawah batas minimal usia pernikahan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan dan peraturan lain di Indoneseia. Menimbang bahwa Pemohon sebagai ayah kandung dari Anak Pemohon bersama Keluarga calon suami Calon Suami telah melengkapi persyaratan pernikahan anak keduanya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku namun Perkawinan anak keduanya ditolak oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang dengan alasan bahwa Anak Pemohon yang masih berumur 15 tahun 9 bulan, masih belum cukup umur untuk menikah, sedangkan keduanya sudah lama bertunangan. Oleh karena itu Pemohon berhak untuk memohon Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menikahkan anak mereka. Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan menyatakan dibawah sumpahnya, yang isinya bahwa benar Pemohon akan menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami, padahal calon isteri masih dibawah batas minimal usia perkawinan, namun karena keduanya telah sama-sama ingin melaksanakan pernikahan maka Pemohon sangat khawatir apabila pernikahan keduanya ditunda akan menimbulkan kemudharatan bagi keduanya. Menimbang, anak Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
7
Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut dapat mencegah perbuatan yang melanggar hukum, sesuai dengan Qai'dah Fiqhiyah yang berbunyi : Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon telah cukup beralasan mengajukan Dispensasi Kawin terhadap anaknya berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974. Oleh karena Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan Pemohon. Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan undang-undang No.50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Mengingat, pasal 7 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 Jo. pasal 15 (1) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundangundangan yang berlaku. MENETAPKAN 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; 2.
Menetapkan Anak Pemohon , lahir tanggal 25 Juni 1997 masih dibawah umur;
3.
Memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Anak Pemohon lahir tanggal 25 Juni 1997 dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami lahir tanggal 8 Juli tahun 1986;
4.
Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.141.000;- ( Seratus empat puluh satu ribu rupiah) ; Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jum’at tanggal 19 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1434 Hijriah., oleh kami Dra. Hj.Erawati, S.H,M.H sebagai Ketua Majelis serta Dra.Ai Jamilah M.H dan Ahmad Bisri, S.H,M.H sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu Pariyanto,S.H sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon serta anak Pemohon.- .
8
Ketua Majelis,
Dra.Hj.Erawati S.H M.H. Hakim Angota
Hakim Anggota
Dra. Ai Jamilah M.H,
Ahmad Bisri, S.H, M.H Panitera Pengganti
.
Pariyanto S.H.
Perincian Biaya Perkara 1. Pendaftaran
Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses
Rp. 50.000,00
3. Panggilan Pemohon
Rp. 50.000,00
4. Redaksi
Rp. 5.000,00
5. Meterai
Rp. 6.000,00___________ +
Jumlah
=Rp. 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah)
9
PENETAPAN Nomor 173/Pdt.P/2013/PA Tgrs BISMILLAHIRRAHMANIRROHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh: Pemohon, umur
47 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.
Dengan ini mengajukan permohonan dispensasi Nikah dengan duduk perkaranya adalah sebagai berikut : 1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Istri Pemohon yang beridentitas : Nama
: Anak Pemohon
Umur
: 18 tahun 6 bulan
Agama
: Islam
Pekerjaan
: Karyawan Swasta
Tempat kediaman di : Kabupaten Tangerang dengan calon Isterinya: Nama
: Calon Istri
Umur
: 16 tahun 11 bulan
Agama
: Islam
Pekerjaan
: -
Tempat kediaman di
: Kabupaten Tangerang.
Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang. 2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor
1
Urusan Agama Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang dengan Surat Nomor: -; 3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan; 4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan; 5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga, sedangkan calon isteri bersetatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga. 6.
Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Tigaraksa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: ; 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon. 2.
Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon (Anak Pemohon) dengan calon isterinya (Calon Istri) menurut Hukum dan Perundang-undangan yang belaku ;
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadiladilnya . Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap kepersidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 18 Maret 2013 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah nomor register : 0173/Pdt.P/2013/PA Tgrs, tanggal 18 Maret 2013 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;
2
Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut maka anak Pemohon sebagai calon suami yang bernama Anak Pemohon telah memberikan keterangan dalam persidangan sbb:
Bahwa calon suami sekarang beumur 18 tahun 6 bulan sudah lama kenal dengan Calon Istri bernama Calon Istri yang sekarang berumur 16 tahun 11 bulan, bahkan sekarang telah sepakat untuk melaksanakan pernikahan.
Bahwa antara Calon suami dengan calon Isteri tidak ada halangan hukum Islam untuk melaksanakan pernikahan, seperti hubungan nasab semenda dan sesusuan serta keduanya beragama Islam dan tidak terikat hubungan perkawinan dengan orang lain.
Bahwa walaupun Calon Suami baru berumur kurang dari 18 tahun namun sudah siap dengan segala resiko sebagai suami untuk menikah dan berumah tangga dengan calon isterinya bernama Calon Istri karena perkawinan keduanya dilaksanakan atas kehendak keduanya atas suka sama suka dan telah direstui oleh orang tua kedua belah pihak. Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut maka Calon Istri
sebagai calon isteri anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon telah memberikan keterangan dalam persidangan sbb:
Bahwa calon Isteri bernama Calon Istri yang sekarang berumur 16 tahun 11 bulan, dan sudah lama kenal dengan calon suami yang bernama Anak Pemohon berumur kurang dari 18 tahun, bahkan sekarang telah sepakat untuk melaksanakan pernikahan.
Bahwa antara Calon Isteri dengan calon suami tidak ada halangan hukum Islam untuk melaksakan pernikahan, seperti hubungan nasab semenda dan sesusuan serta keduanya beragama Islam dan tidak terikat hubungan perkawinan dengan orang lain.
Bahwa walaupun Calon isteri baru berumur kurang dari 16 tahun namun sudah siap dengan segala resiko sebagai isteri untuk menikah dan berumah tangga dengan calon suami bernama Anak Pemohon walaupun masih berumur kurang dari 18 tahun karena perkawinan kami dilaksanakan atas kehendak kami berdua atas suka sama suka dan telah direstui oleh orang tua kedua belah pihak.
3
Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonan Pemohon tersebut maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik berupa surat maupun saksi keluarga sbb: 1.
Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a/n Pemohon bernama Pemohon Nomor tanggal 7 November 2008 dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a/n Isteri Pemohon bernama Istri Pemohon Nomor - tanggal 10 Juni 2008 keduanya dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang telah dinazagelan dan telah dicocokan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi kode Bukti P-1.
2.
Foto Copy Kartu Keluarga a/n Pemohon bernama Pemohon Nomor - tanggal 18 Oktober 2011 dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang telah dinazagelan dan telah dicocokan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode Bukti P-2.
3.
Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran a/n Agung Erlangga Nomor - tanggal 29 September 2005 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, telah dinazagelan dan telah dicocokan dengan Aslinya ternyata cocok lalu diberi Kode Bukti P-3.
4.
Foto Copy Kartu Keluarga a/n ayah calon isteri anak Pemohon bernama Ayah Calon Istri Nomor - tanggal 20 November 2007 dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang telah dinazagelan dan telah dicocokan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode Bukti P-4.
5.
Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran a/n Calon Istri Nomor - tanggal 17 Juni 2002 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, telah dinazagelan dan telah dicocokan dengan Aslinya ternyata cocok lalu diberi Kode Bukti P-5.
6.
Asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang Nomor KK.- tanggal 12 April 2013. Oleh Ketua Majelis diberi kode Bukti P-6.
4
Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan sbb: Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang telah menerangkan dibawah sumpahnya dalam persidangan sbb:
Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan saksi mengetahui Pemohon dengan isternya bernama Istri Pemohon telah memiliki 3 orang anak semuanya beragama Islam.
Bahwa saksi mengetahui Pemohon mau menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan seorang perempuan bernama Calon Istri, karena keluarga kedua belah pihak sudah lama kenal baik dan semuanya beragama Islam begitu juga antara calon suami bernama Anak Pemohon dengan Calon Istri telah sepakat untuk menikah dengan suka sama suka bahkan keduanya sudah bertungan sejak 1 bulan yang lalu dan telah direstui oleh orang tua kedua belah pihak.
Bahwa setahu saksi Pemohon sudah melengkapi persyaratan pernikahan yang diatur dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan bahkan telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang, namun Pendaftaran tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panongan karena Calon suami yang bernama Anak Pemohon baru berumur kurang dari 18 tahun sedangkan calon isterinya yang bernama Calon Istri baru berumur kurang dari 16 tahun.
Bahwa antara Calon suami dengan calon Isteri tidak ada halangan hukum Islam untuk melaksanakan pernikahan, seperti hubungan nasab semenda dan sesusuan serta keduanya beragama Islam dan tidak terikat hubungan perkawinan dengan orang lain.
Bahwa selanjutnya saksi menyatakan keterangannya sudah cukup. Menimbang bahwa Pemohon menyatakan semua keterangan saksi
pertama Pemohon tersebut adalah benar.
5
Selanjutnya Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi kedua Pemohon dalam persidangan sbb: Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang telah menerangkan dibawah sumpahnya dalam persidangan sbb:
Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan saksi mengetahui Pemohon dengan isternya bernama Istri Pemohon telah memiliki 3 orang anak semuanya beragama Islam.
Bahwa saksi mengetahui Pemohon mau menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan seorang perempuan bernama Calon Istri, karena keluarga kedua belah pihak sudah lama kenal baik dan semuanya beragama Islam begitu juga antara calon suami bernama Anak Pemohon dengan Calon Istri telah sepakat untuk menikah dengan suka sama suka bahkan keduanya sudah bertungan sejak 1 bulan yang lalu dan telah direstui oleh orang tua kedua belah pihak.
Bahwa setahu saksi Pemohon sudah melengkapi persyaratan pernikahan yang diatur dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan bahkan telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang, namun Pendaftaran tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panongan karena Calon suami yang bernama Anak Pemohon baru berumur kurang dari 18 tahun sedangkan calon isterinya yang bernama Calon Istri baru berumur kurang dari 16 tahun.
Bahwa antara Calon suami dengan calon Isteri tidak ada halangan hukum Islam untuk melaksanakan pernikahan, seperti hubungan nasab semenda dan sesusuan serta keduanya beragama Islam dan tidak terikat hubungan perkawinan dengan orang lain.
Bahwa selanjutnya saksi menyatakan keterangannya sudah cukup. Menimbang bahwa Pemohon menyatakan semua keterangan saksi
kedua Pemohon tersebut adalah benar.
6
Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa buktibuktinya sudah cukup. Kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulannya dalam persidangan yaitu tetap pada permohonan semula supaya Ketua Majelis memberikan Dispensasi Nikah untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya. Menimbang bahwa untuk meringkas uraian dalam Penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk saja pada semua yang telah dicatat dalam Berita Acara Perkara ini yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas. Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan Isteri Pemohon menunjukan bahwa Pemohon dan keluarganya bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Tigaraksa, sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 . Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon menunjukan bahwa Pemohon dengan isterinya telah membina rumah tangga dalam satu keluarga serta telah melahirkan 3 orang anak salah satunya bernama Anak Pemohon yang akan menikah dengan seorang perempuan bernama Calon Istri. Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon membuktikan bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung dari perkawinan Iwan dengan Isterinya bernama Istri Pemohon yang lahir pada hari Kamis tanggal 1 September 1994 dan sekarang masih berumur 18 tahun.
7
Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga orang tua calon isteri anak Pemohon menunjukan bahwa orang tua calon isteri anak Pemohon dengan isterinya telah dalam satu keluarga serta telah melahirkan 3 orang anak salah satunya bernama Calon Istri yang akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Anak Pemohon. Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Calon Istri membuktikan bahwa Calon Istri adalah anak kandung dari perkawinan Ayah Calon Istri dengan Isterinya bernama Ibu Calon Istri yang lahir pada hari Sabtu tanggal 4 Pebruari 1996 dan sekarang masih berumur 16 tahun 11 bulan. Menimbang bahwa Pemohon sebagai ayah kandung dari Anak Pemohon bersama ayah kandung Calon Istri telah melengkapi persyaratan pernikahan anak keduanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun Perkawinan anak keduanya ditolak oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang dengan alasan bahwa Anak Pemohon yang masih berumur 18 tahun dan Calon Istri keduanya masih belum cukup umur untuk menikah, dengan Surat Penolakan Pernikahan tanggal 12 Juli 2013 Nomor Kk.-. Oleh karena itu Pemohon berhak untuk memohon Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menikahkan anak mereka. Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan menyatakan dibawah sumpahnya,yang isinya bahwa benar Pemohon akan menikahkan anaknya dengan seorang perempuan bernama Calon Istri, padahal keduanya masih dibawah batas minimal usia perkawinan, namun karena keduanya telah sama-sama ingin melaksanakan pernikahan maka Pemohon sangat khawatir apabila pernikahan keduanya ditunda akan menimbulkan kemudharatan bagi keduanya. Menimbang, anak Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
8
Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut dapat mencegah perbuatan yang melanggar hukum, sesuai dengan Qai'dah Fiqhiyah yang berbunyi : Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon telah cukup beralasan mengajukan Dispensasi Kawin terhadap anaknya berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974. Oleh karena Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan Pemohon. oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan. Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan undang-undang No.50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Mengingat, pasal 7 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 Jo. pasal 15 (1) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
MENETAPKAN 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; 2.
Menetapkan Anak Pemohon , lahir tanggal 1 September 1994 dan Calon Istri yang lahir pada tanggal 4 Pebruari 1996 keduanya masih dibawah umur;
3.
Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Anak Pemohon dengan seorang perempuan bernama Calon Istri ;
4.
Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.141.000;- ( Seratus empat puluh satu ribu rupiah) ; Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jum’at tanggal 19 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1434 Hijriah., oleh kami Dra. Hj.Erawati, S.H,M.H sebagai Ketua Majelis serta Dra.Ai Jamilah M.H dan Ahmad Bisri, S.H,M.H sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu Pariyanto,S.H sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon serta anak Pemohon.- .
9
Ketua Majelis,
Dra.Hj.Erawati S.H M.H. Hakim Angota
Hakim Anggota
Dra. Ai Jamilah M.H,
Ahmad Bisri, S.H, M.H Panitera Pengganti
.
Pariyanto S.H.
Perincian Biaya Perkara 1. Pendaftaran
Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses
Rp. 50.000,00
3. Panggilan Pemohon
Rp. 50.000,00
4. Redaksi
Rp. 5.000,00
5. Meterai
Rp. 6.000,00___________ +
Jumlah
=Rp. 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah)
10
PENETAPAN Nomor 0352/Pdt.P/2013/PA.Tgrs
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara yang diajukan oleh : Pemohon, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut "Pemohon"; Pengadilan Agama tersebut; Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; Setelah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan; TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor
0352/Pdt.G/2013/PA.Tgrs
mengemukakan
hal-hal
dan
tambahan
keterangan dimuka persidangan sebagai berikut : 1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Suami Pemohon yang beridentitas : Nama
: Anak Pemohon;
Umur
: 18 tahun 10 bulan;
Agama
: Islam;
Pekerjaan
: Karyawan Swasta;
Tempat kediaman di
: Kota Tangerang Selatan;
dengan calon isterinya
:
Nama
: Calon Isteri Anak Pemohon
Umur
: 17 tahun;
Agama
: Islam;
Pekerjaan
: Tidak bekerja
Tempat kediaman di
: Tangerang Selatan;
Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 0352/Pdt.P/2013/PA.Tgrs
Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan dalam waktu sedekat mungkin; 2.
Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan dengan Surat Nomor - ,;
3.
Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak lebih 2 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan ;
4.
Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5.
Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
6.
Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Tigaraksa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Anak Pemohon’ 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum; Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;
Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 0352/Pdt.P/2013/PA.Tgrs
Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama: Anak Pemohon, umur 19 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di
Kota Tangerang Selatan, telah memberikan keterangan
didepan persidangan sebagai berikut :
Bahwa saya sebagai anak kandung dari Pemohon;
Bahwa saya telah menjalin hubungan dengan perempuan bernama Calon Isteri Anak Pemohon dan saya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
Bahwa saat ini calon istri saya dalam keadaan hamil akibat perbuatan saya;
Bahwa saya bermaksud untuk menikahinya namun Kantor Urusan Agama setempat menolak dengan alasan usia saya belum memenuhi batas waktu umur pernikahan;
Bahwa saya mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang cukup serta mampu untuk menjadi kepala keluarga; Menimbang, bahwa
Pemohon telah pula
menghadirkan calon
menantunya yang bernama : Calon Isteri Anak Pemohon, umur 17 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja,tempat kediaman di
Kota Tangerang Selatan, telah memberikan
keterangan didepan persidangan sebagai berikut :
Bahwa saya sebagai calon menantu dari Pemohon;
Bahwa saya telah menjalin hubungan dengan anaknya Pemohon yang bernama Anak Pemohon dan saya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
Bahwa benar saat ini saya dalam keadaan hamil akibat perbuatan Anak Pemohon ;
Bahwa saya, calon suami dan keluarga bermaksud untuk melangsungkan pernikahan namun Kantor Urusan Agama Ciputat Kota Tangerang Selatan menolak dengan alasan usia calon suami saya belum memenuhi batas waktu umur pernikahan;
Bahwa saya mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang cukup serta mampu untuk menjadi Ibu rumah tangga;
Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 0352/Pdt.P/2013/PA.Tgrs
Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa : A. Surat-surat berupa : 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya, selanjutnya diberi kode P.1; 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Pemohon (anak Pemohon), yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya, selanjutnya diberi kode P.2 ; 3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon (anak Pemohon) yang telah dicocokkan dengan Aslinya dan bermaterai secukupnya, selanjutnya diberi kode P.3 ; 4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suami Pemohon yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya, selanjutnya diberi kode P.4 ; 5. Surat Penolakan Nomor - , tanggal 03 Juli 2013 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya, selanjutnya diberi kode P.5 ; B. Saksi-saksi : 1. Saksi I; saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
Bahwa saksi sebagai Ibu kandung dari calon mempelai perempuan (Calon Isteri Anak Pemohon);
Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Anak Pemohon, umurnya belum mencapai 19 tahun;
Bahwa anak saksi Calon Isteri Anak Pemohon sebagai pacanya dari Anak Pemohon;
Bahwa hubungan antara Anak Pemohon dengan Calon Isteri Anak Pemohon sudah terlalu intim;
Bahwa Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ini karena usia Anak Pemohon masih dibawah umur sedangkan Calon Isteri Anak Pemohon
Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 0352/Pdt.P/2013/PA.Tgrs
saat ini sedang hamil ;
Bahwa Anak Pemohon mempunyai pekerjaan, namun Calon Isteri Anak Pemohon belum bekerja;
Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya Anak Pemohon tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak;
Bahwa Anak Pemohon dapat bertanggung jawab, dapat menjadi suami dan kepala keluarga yang baik demikian pula Resti dapat menjadi istri dan Ibu rumah tangga yang baik;
2. Saksi II ; saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
Bahwa saksi sebagai saudara sepupu calon mempelai perempuan (Calon Isteri Anak Pemohon);
Bahwa saksi kenal dengan Anak Pemohon sebagai pacar dari saudara sepupu saya yang bernama Calon Isteri Anak Pemohon;
Bahwa setahu saksi Anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
Bahwa hubungan antara Anak Pemohon dengan Calon Isteri Anak Pemohon sudah terlalu intim;
Bahwa Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ini karena usia Anak Pemohon masih dibawah umur sedangkan Calon Isteri Anak Pemohon saat ini hamil;
Bahwa Anak Pemohon mempunyai pekerjaan, namun Calon Isteri Anak Pemohon belum bekerja;
Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya Anak Pemohon tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak;
Bahwa Anak Pemohon dapat bertanggung jawab, dapat menjadi suami dan kepala keluarga yang baik demikian pula Calon Isteri Anak Pemohon dapat menjadi istri dan Ibu rumah tangga yang baik; Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi
mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal
sebagaimana tercantum
dalam berita acara persidangan
perkara ini;
Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 0352/Pdt.P/2013/PA.Tgrs
TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa
maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada
pokoknya sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 3 Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2003 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang menerima permohonan Pemohon; Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan tidak bersedia menikahkan anaknya dengan calon pilihannya dengan alasan anaknya belum cukup usia perkawinan, hal ini sesuai dengan bukti P.5 berupa Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan sementara kedua calon mempelai tersebut telah berhubungan akrab bahkan saat ini calon mempelai perempuan dalam keadaan hamil; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk
dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon (Calon
mempelai laki-laki) terbukti anak tersebut lahir tanggal 14 Oktober 1994 yang berarti baru berusia 18 tahun 10 bulan dan hal ini telah diperkuat dengan keterangan dua orang saksi; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut : a. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan perempuan bernama Calon Isteri Anak Pemohon namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan tidak bersedia mencatat proses pernikahan tersebut dengan alasan anaknya Pemohon belum cukup usia untuk melakukan perkawinan ;
Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 0352/Pdt.P/2013/PA.Tgrs
b. Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Isteri Anak Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan yang menghalangi pernikahan mereka secara hukum; c. Bahwa hubungan Anak Pemohon dengan Calon Isteri Anak Pemohon telah sangat dekat dan mereka bertekad untuk melangsungkan pernikahan; d. Bahwa calon istri anak Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan; Menimbang, bahwa penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan untuk mencatat proses pernikahan Anak Pemohon dengan Calon Isteri Anak Pemohon dengan alasan karena calon mempelai pria belum mencapai usia perkawinan secara yuridis formal adalah benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut pada pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974; Menimbang, bahwa oleh karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan telah menolak mencatat proses perkawinan antara Anak Pemohon dengan Calon Isteri Anak Pemohon, sementara dalam persidangan ditemukan fakta bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Isteri Anak Pemohon tidak mempunyai hubungan yuang dilarang untuk melakukan perkawinan sebagaimana tersebut pada pasal 8 dan 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan mereka telah mempunyai hubungan yang sangat dekat dan sulit untuk dipisahkan yang hal terebut merupakan salah satu fakta yang dapat mengarah kepada perbuatan/tindakan yang menyalahi norma agama dan norma hukum, maka khusus dalam kondisi tersebut diperlukan pengecualian. Dan karena kedua calon mempelai tidak terhalang untuk melakukan perkawinan menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon agar diberikan dispensasi nikah bagi Anak Pemohon dengan Calon Isteri Anak Pemohon patut diterima dan dikabulkan; Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih yang menyatakan :
درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح Artinya : " Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan";
Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 0352/Pdt.P/2013/PA.Tgrs
Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan dieprintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon (Anak Pemohon bin Abdurrahim) dengan calon isterinya (Calon Isteri Anak Pemohon) tersebut; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon; Mengingat Pasal 6 dan 7 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1), 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan segala ketentuan peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku
dan
hukum
Islam
yang
bersangkutan; MENGADILI 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (Anak Pemohon) untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Calon Isteri Anak Pemohon; 3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan untuk melangsungkan pernikahan terhadap kedua calon mempelai tersebut; 4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah); Demikian dijatuhkan penetapan ini di Tigaraksa,
pada hari Senin
tanggal 12 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Syawal 1434 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari H.Antung Jumberi,SH., MH sebagai Ketua Majelis serta Drs. Nurkholish, MH dan Zainul Arifin, SH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Fathiyah Sadim, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak berperkara.
Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 0352/Pdt.P/2013/PA.Tgrs
Ketua Majelis,
H.ANTUNG JUMBERI, SH., MH
Hakim Anggota,
Hakim Anggota,
Drs. NURKHOLISH, MH
ZAINUL ARIFIN,SH
Panitera Pengganti,
FATHIYAH SADIM, S.Ag
Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Kepaniteraan
: Rp. 35.000,-
2. Biaya Proses
: Rp. 150.000,-
3. Materai
: Rp.
6.000,-
-----------------Jumlah
: Rp. 191.000,- ( seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 0352/Pdt.P/2013/PA.Tgrs
PENETAPAN Nomor 0375/Pdt.P/2013/PA.Tgrs. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan
Agama
Tigaraksa
yang
memeriksa,
mengadili,
dan
memutuskan perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan
sebagai berikut dalam perkara
Dispensasi nikah yang diajukan oleh: PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Kampung
Bojong, RT.002 RW.001,
tempat tinggal di Kelurahan Bojong,
Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut Pemohon; Pengadilan Agama Tersebut; Telah mempelajari berkas perkara ; Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa buktibukti dipersidangan; DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register perkara Nomor 0375/Pdt.P/2013/PA.Tgrs tanggal 13 Agustus 2013 telah mengajukan hal-hal pada pokonya sebagai berikut : 1.
Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak Kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, tempat lahir Tangerang tanggal 2 Juni 1998
, pekerjaan
turut orang tua, tempat tinggal di Bojong, RT.002 RW.001,
Kelurahan Bojong, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang,
dengan 1
calon suaminya bernama CALON SUAMI, bertempat tinggal di Kampung Cibadak RT. 17 RW. 007 desa Bojong, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang
RT.002 RW.001 desa Bojong, Kecamatan Ciukupa,
Kabupaten tangerang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : 1.
Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan anak Pemohon rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang
dalam waktu
sedekat mungkin; 2.
Bahwa,
Pemohon
yang
bernama
PEMOHON
telah
mendaftar pernikahan anak kandung Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa namun ditolak karena anak Pemohon masih di bawah umur; 3.
Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
4.
Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan yang sangat erat sejak 1 tahun yang lalu, sehingga untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
5.
Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan Pemohon dan keluarga calon
2
suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya ke instansi akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa
terkait,
belum dapat
menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan, karena yang bersangkutan baru berumur kurang dari 16 tahun; 6.
Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya
tersebut tidak ada
larangan untuk melakukan pernikahan; 7.
Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balihg dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu
rumah
tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka /belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga keluarga; 8.
Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9.
Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: PRIMAIR
3
1.
Mengabulkan permohonan Pemohon;
2.
Memberi dispensasi kepada anak Pemohon ANAK PEMOHON menikah dengan seorang laki-laki
3.
untuk
bernama CALON SUAMI;
Membebankan biaya perkara menurut hukum;
Subsider: Apabila Majlis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang kepersidangan, lalu
dibacakanlah surat permohonan
Pemohon tertanggal 13 Agutus 2013 yang didaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama
Tigarksa
tanggal
13
Agustus
2013
dibawah
Nomor
0375/Pdt.P/2013/PA.Tgrs. yang isinya tetap dipertahankan Pemohon; Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut : 1. Foto copi Keterangan Domisili sebagai pengganti bukti Tanda Penduduk An. Pemohon Nomor : 474.2/022/Ds.Bjg/2013 tanggal 3 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala desa Bojong sebagai bukti (P.1); 2. Surat
dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa Nomor :
KK.28.04.11/PW.01/120/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013 tentang pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyararatan sebagai bukti (P.2); 3. Surat Penolakan Pernikahan
Nomor : KK.28.04/PW.01/121/VIII/2013
tanggal 15 Agustus 2013 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa tetang Penolakan Pernikahan sebagai bukti (P.3);
4
4. Foto
copi
Kutipan
Akta
Kelahiran
Nomor
:
472.11/0549587-
DKPS/CKP/2011 atas nama ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tangareng, sebagai bukti (P.4); 5. Foto copy Kartu keluarga Pemohon
3603181609080023 tanggal
25
Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang sebagai bukti (P.5 Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonnnya, Pemohon juga telah mengahdirkan saksi-saksinya bernama: 1. SAKSI 1, 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Kampung Bojong yang pada pokoknya dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -
Bahwa saksi bertetangga
dengan Pemohon, karenanya kenal anak
Pemohon bernama ANAK PEMOHON; -
Bahwa benar Pemohon telah mengajukan pendaftaran untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa, namun ditolak karena masih dibawah umur;
-
Bahwa benar anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON akan menikahi seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
-
Bahwa sepengetahuan saksi status anak Pemohon perawan dan calon suaminya jejaka;
-
Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sepersusuan;
-
Bahwa baik anak Pemohon maupun calon suaminya
sama-sama
beragama Islam;
5
2.
Bahwa terhadap keteranan saksi tersebut Pemohon tidak membantahnya; SAKSI 2, 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat
Kampung Bojong, RT.002 RW.001 desa Bojong, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang,
dibawah sumpahnya saksi
telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -
Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon;
-
Bahwa benar Pemohon telah mengajukan pendaftaran untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa, namun ditolak karena masih dibawah umur;
-
Bahwa benar anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON akan menikahi seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
-
Bahwa sepengetahuan saksi status anak Pemohon perawan dan calon suaminya jekaka;
-
Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sepersusuan;
-
Bahwa baik anak Pemohon maupun calon suaminya
sama-sama
beragama Islam; -
Bahwa terhadap keterangan saksi yang kedua tersebut Pemohon tidak membantahnya Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya tetap
pada permohonannya dan mohon kepada Majelis untuk segera memberikan Penetapannya;
6
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada
berita acara pemeriksaan dipersidangan yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari uraian Penetapan ini ; TENTANG HUKUMNYA Menimbang,bahwa maksud dan tujuan permohonan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (2) poin 3 (tiga) Penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 49 huruf a poin 3 (tiga) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama dan bukti P.1, P.2 dan P.3, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; Menimbang bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari
ANAK
PEMOHON sebagaimana dalam Pedoman Pelaksana Tugas Dan Adminstrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi tahun 2010 halaman 142 adalah pihak yang berkawlitas dalam perkara ini; Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar diberikan dispensasi untuk menikahnyakan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI yang masih dibawah umur, karena adanya penolakan dari pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang sebagaimana bukti P.3; Menimbang bahwa sebagaimana bukti P.3 tentang penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
7
Tentang perkawinan jo Pasal 68 Kompilasi Hukum Islam, karena anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON sesuai bukti P.4 yang lahir tanggal 2 Juni 1998 terbukti baru berumur 15 tahun 2 bulan; Menimbang bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon ingin meminta Dispenasi Kawin terhadap anaknya yang masih dibawah umur bernama ANAK PEMOHON
dengan seorang laki-laki
bernama CALON SUAMI,
karena Kantor Urusan Agama dimana tempat akan dilangsungkannya sebagimana dalam pertimbangan diatas tidak bersedia menikahkan tanpa Izin dari Pengadilan Agama Tigaraksa, padahal apabila ditunda akan menimbulkan kemadharatan; Menimbang bahwa anak Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Menimbang bahwa bila perkawinan antara anak Pemohon dengan calon istrinya ditunda akan timbul kekwatiran, karena telah berhubungan sangat dalam dan akan melakukan hubungan yang dilarang oleh hukum; Menimbang bahwa oleh karena itu perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut dapat mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan qai’dah fiqhiyah yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pendapat Majelis yang artinya Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemasalahatn;
8
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan; Menimbang, bahwa perkara yang bersangkutan bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ; Mengingat Pasal dan segala ketentuan peraturan peundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini; MENETAPKAN 1.
Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2.
Menetapkan ANAK PEMOHON binti Adam, lahir tanggal 2 Juni 1998 masih dibawah umur;
3.
Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
3.
Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah); Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigaraksa, pada hari Rabu tanggal
09 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1434 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari
Zainul Arifin, SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta
H. Antung
Jumberi,SH.,MH dan Musidah,S.Ag.,M.H.I sebagai hakim-hakim Anggota 9
serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Naili Ivada,S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon; diluar
hadirnya
Tergugat. Ketua Majelis ttd Zainul Arifin, SH
Hakim Anggota
Hakim Anggota
ttd
ttd
H. Antung Jumberi, SH.,MH
Musidah, S.Ag.,M.H.I
Panitera Pengganti ttd Naili Ivada , S.Ag. Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Pendaftaran
: Rp
30.000,-
2. Adm Perkara
: Rp.
50.000,-
3. Biaya Panggilan
: Rp. 100.000,-
4. Redaksi
: Rp.
5.000,-
5. Materai
: Rp.
6.000,-
Jumlah
: Rp. 141.000,-
( seratus empat puluh satu ribu rupiah ) Untuk Salinan Putusan Yang sama bunyinya oleh : Panitera,
Drs. H. BAEHAK
10
PENETAPAN Nomor: 0455/Pdt.G/2013/PA.Tgrs
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi nikah yang diajukan oleh: PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Griya Lestari Permai Blok D.2 No.40 RT.002 RW. 009 Desa Sindang Panon Kecamatan Sindangjaya Kabupaten
Tangerang,
selanjutnya
disebut
sebagai
"
Pemohon"; - Pengadilan Agama tersebut ; - Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; - Telah mendengar keterangan
Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di
persidangan;
TENTANG DUDUK PERKARA Bahwa
Pemohon dengan surat
permohonannya tertanggal
Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama register Nomor :
22
dalam
0455/Pdt.G/2013/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai
berikut : 1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan ISTERI PEMOHON yang beridentitas : Nama
: ANAK PEMOHON
Umur
: 16 tahun 9 bulan
Agama
: Islam
Pekerjaan
: Belum bekerja
1
Tempat kediaman di
: Perum Griya Lestari Permai Blok D.2 No.40 RT.002 RW. 009 Desa Sindang Panon
Kecamatan
Sindangjaya
Kabupaten Tangerang dengan calon Suaminya: Nama
: CALON SUAMI
Tanggal lahir
: 05 Juni 1995(umur 17 tahun, 5 bulan)
Agama
: Islam
Pekerjaan
: Belum bekerja
Tempat kediaman di : Kampung Gelam RT.08 RW. 02 No. 117 Kelurahan
Kuta
Jaya
Kecamatan
Pasar
kemis
Kabupaten
Tangerang Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama-Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang 2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon
belum mencapai umur 19
tahun,dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang dengan Surat Nomor: - ; 3. Bahwa
pernikahan
tersebut
sangat
mendesak
keduanya telah berhubungan sejak kurang lebih
untuk
3 tahun yang
lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon
sangat
khawatir
akan
terjadi
perbuatan
yang
terlarang; 4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
2
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;
Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat
permohonan
Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon; Bahwa untuk meneguhkan dalil
permohonannya,
Pemohon telah
mengajukan bukti surat berupa : 1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, yang dikeluarkan Kecamatan Sindang Jaya, tertanggal 10-08-2011; 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama isteri Pemohon, yang dikeluarkan Kecamatan Sindang Jaya, tertanggal 10-08-2011; 3. Foto Copy Akta Kelahiran nomor : 3794/U/JP/1996 atas nama ANAK PEMOHON, yang telah dikelarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kota madya Jakarta Pusat tertanggal 14 Mei 1996 ; 4. Foto Copy Akta Kelahiran nomor : 3794/U/JP/1996 atas nama CALON SUAMI, yang telah dikelarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kota madya Jakarta Timur tertanggal 28 Juni 1995 ; 5. Foto Copy Kartu keluarga atas nama Pemohon, yang dikeluarkan Kecamatan Sindang Panom, tertanggal 10-08-2011; 6. Foto Copy Kartu keluarga atas nama Syamsul Bahri, yang dikeluarkan Kecamatan Kuta Jaya, tertanggal 13-05-2008; 7. Foto Copy Ijazah SMP atas nama ANAK PEMOHON, yang telah dikelarkan oleh Kepala SMP 4 Pasar Kemis tertanggal 04 Juni 2011;
3
8. Foto Copy Ijazah SMP atas nama CALON SUAMI, yang telah dikelarkan oleh Kepala SMP 4 Pasar Kemis tertanggal 04 Juni 2011; 9.
Asli surat keterangan hamil nama ANAK PEMOHON, yang telah dikelarkan oleh Bidan Ani tertanggal 18 Nopember 2013;
Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :
1. SAKSI 1, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, Kp. Bali kecamatan Tanah Abang kota Jakarta Pusat, di bawah sumpah saksi menerangkan, yang intinya sebagai berikut : -
Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan selaku kakek kandung ANAK PEMOHON;
-
Bahwa , usia ANAK PEMOHON saat ini 16 tahun 9 bulan;
-
Bahwa, cucu saya mau menikah dengan seoarng laki-laki bernama CALON SUAMI, namun pada saat mendaptar di KUA kecamatan Sindang Jaya, ditolak dengan alasan keduanya belum cukup umur;
- Bahwa, ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI, telah berpacaran sekitar 3 tahun; -
Bahwa, saat ini ANAK PEMOHON telah hamil dalam usia 8 bulan;
-
Bahwa, ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI, keduanya siap membina rumah tangga, bertanggung jawab dan saling menyayangi;
- Bahwa, orang tua ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI, keduanya siap membantu khususnya perekonmomian, agar rumah tangganya terbina dengan baik; -
Bahwa, saksi yakin ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI, keduanya siap membina rumah tangga dengan baik;
1. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Kp. Kecil RT. : 03/08 kelurahan Sukabumi Selatan kecamatan Kebon Jeruk kota Jakarta Barat, di bawah sumpah saksi menerangkan, yang intinya sebagai berikut:
4
-
Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan selaku paman kandung ANAK PEMOHON;
-
Bahwa , usia ANAK PEMOHON saat ini 16 tahun 9 bulan;
-
Bahwa, cucu saya mau menikah dengan seoarng laki-laki bernama CALON SUAMI, namun pada saat mendaptar di KUA kecamatan Sindang Jaya, ditolak dengan alasan keduanya belum cukup umur;
- Bahwa, ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI, telah berpacaran sekitar 3 tahun; -
Bahwa, saat ini ANAK PEMOHON telah hamil dalam usia 8 bulan;
-
Bahwa, ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI, keduanya siap membina rumah tangga, bertanggung jawab dan saling menyayangi;
- Bahwa, orang tua ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI, keduanya siap membantu khususnya perekonmomian, agar rumah tangganya terbina dengan baik; -
Bahwa, saksi yakin ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI, keduanya siap membina rumah tangga dengan baik;
Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon putusan; Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan
permohonan
Pemohon
adalah sebagaimana telah diuraikan diatas; Menimbang, bahwa
Pemohon
telah mengajukan permohonan
dispensasi nikah terhadap anaknya yang bernama dengan alasan pernikahannya
5
ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Jaya karena
belum
cukup umur, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Majelis Hakim akan mempertimbangkannya; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi, terbukti bahwa
baru berusia 16 tahun, 9 bulan tahun dan
kehendaknya untuk menikah dengan seorang perempuan bernama CALON SUAMI telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang dengan alasan yang bersangkutan belum memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan, belum cukup umur; Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon serta keterangan dua orang saksi yang menyatakan bahwa hubungan antara ANAK PEMOHON
dengan
calon suaminya yang bernama CALON SUAMI sudah sedemikian jauh, bahkan saat ini ANAK PEMOHON sudah hamil dalam usia sekitar 8 bulan, sehingga apabila tidak segera dinikahkan, nasib janin yang hampir dilahirkan statusnya harus diselamatkan, oleh karena itu meskipun usia
belum mencapai 19 tahun
sebagai syarat minimal untuk dapat melangsungkan pernikahan (pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974),
permohonan Pemohon untuk segera
menikahkan anaknya dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan; Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan ; 2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI;
6
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara, yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000.- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
Demikian dijatuhkan putusan ini di Pengadilan Tigaraksa, pada hari Senin tanggal
07 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal
23
Muharam 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Supyan Maulani sebagai Hakim Ketua Majelis serta Musidah, S.Ag., M.HI dan Dra. Hj. Aprin Astuti sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibntu oleh Hikmah Nurmala, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat. --------------------------------
Ketua Majelis
Drs. Supyan Maulani
Hakim Anggota
Hakim Anggota
Dra. Hj. Aprin Astuti
Musidah, S.Ag., M.HI.
Panitera Pengganti
Hikmah Nurmala, SH.
7
Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Pendaftaran
: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses
: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan
: Rp. 200.000,-
4. Redaksi
: Rp. 5.000,-
5. Materai
: Rp. 6.000,----------------------
Jumlah
Rp. 291.000,-
8
HASIL WAWANCARA DENGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA
1. Dalam pasal 7 ayat (2) diatur jika terdapat penyimpangan pada pasal 7 ayat (1) dengan mengajukan dispensasi nikah, lalu bagaimana menurut bapak hakim mengenai dispensasi nikah? Seorang yang hendak menikah namun usianya belum mencukupi secara normatif diatur oleh UU Perkawinan harus mendapat izin dari Pengadilan. Khusus yang beragama Islam, pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama oleh orang tua sebagai pemohon. 2. Berapa jumlah perkara permohonan dispensasi nikah yang di ajukan kepada PA Tigaraksa tahun 2013 yang ketua majelisnya bapak sendiri ? Pada tahun 2013 permohonan dispensasi nikah ada 5 perkara yang dikabulkan. 3. Bagaimana proses pengajuan Dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tigaraksa? Dan apa sajakah syarat yang harus dipenuhi? Pemohon mengajukan surat permohonan seseorang yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan ke Kepanitera Pengadilan Agama. Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah, yaitu: a. permohonan diajukan oleh orang tua dari calon mempelaisuami atau istri atau kuasa hukumnya. b. Foto copy KTP. c. Bukti surat atau akta kelahiran dari calon kedua mempelai. d. Bukti adanya penolakan untuk mencatat perkawinan dari KUA setempat. Setelah pemohon melengkapi syarat-syarat diatas pemohon mengajukan permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani kemudian diajukan kepada Sub Kepaniteraan Pengadilan Agama. 4. Bagaimana proses penyelesaian permohonan dispensasi nikah tersebut? Ketua Pengadilan Agama mempelajari berkas dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari, ketua Pengadilan Agama menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam sebuah Penetapan Majelis Hakim (PMH). Ketua
Majelis Hakim setelah menerima berkas perkara, bersama-sama hakim anggotanya mempelajari berkas perkara. Kemudian menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara itu disidangkan serta memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk datang menghadap pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan. Dalam memutuskan perkara dispensasi perihal nikah dibawah umur dalam praktiknya hakim memutuskan perkara tidak memerlukan waktu atau persidangan yang lama. Hanya saja hakim mempunyai kriteria sendiri dalam memutuskan atau mengabulkan surat permohonan nikah dibawah umur, diantaranya: a. Surat permohonan ditulis jelas oleh orang tua atau dari pelaku nikah dibawah umur. b. Ada faktor yang melatarbelakangi adanya niatan untuk menikah dari kedua pasangan yang ingin menikah. c. Ada surat atau keterangan yang jelas perihal penolakan nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA). d. Ada keterangan dari para saksi yang menguatkan isi dari permohonan dispensasi nikah dibawah umur. 5. Apa saja faktor yang menjadi alasan dalam beberapa pemohon yang mengajukan permohonan Dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tigaraksa? Faktor yang paling utama dalam permohonan dispensasi nikah, yaitu bahwa benar anak pemohon masih dibawah umur. Untuk laki 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun. 6. Apa pertimbangan hakim atau alasan apa saja hakim dalam memutuskan sebuah putusan penetapan yang mengabulkan permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama tigaraksa? Pertimbangan hakim untuk memutuskan suatu perkara untuk kemaslahatan, karena dikhawatirkan akan mendekati zinnah dan akan menambah dosa dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya. Dan dengan dasar seperti itu hakim segera mengabulkan.
7. Apa dasar hukum bapak hakim dalam memutuskan sebuah permohonan dispensasi nikah? Dasar hukum hakim dalam memutuskan sebuah perkara dispensasi nikah yaitu peraturan perundang-undangan, adapun kaidah fiqhiyah, tetapi itu hanya sebagai pelangkap saja. Yang menjadi patokan hukum materilnya adalah perundangundangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan yang hokum formilnya, yaitu Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, HIR.
