BAB VI PENUTUP
A.
Kesimpulan 1.
Dilihat dari struktur organisasi PD. Kelautan Kabupaten Kupang yang memisahkan fungsi pemakai dari fungsi akuntasi aktiva tetap secara tegas maka dapat menjamin terlaksananya tugas masing-masing sehingga perangkapan tugas dapat dihindari sehingga kecil kemungkinan terjadinya pencatatan transaksi yang fiktif. Selain itu, pelaksanaan transaksi yang dilakukan lebih dari satu orang menciptakan pengecekan interen terhadap transaksi-transaksi yang terjadi sehingga data akuntansi yang dihasilkan pun terjamin ketelitian dan keandalannya. Dengan demikian, dilihat dari unsur struktur organisasi maka sistem pengendalian interen aktiva tetap kapal pada PD. Kelautan Kabupaten Kupang telah dilaksanakan dengan baik.
2.
Dilihat dari sistem otorisasi maka tampak bahwa PD. Kelautan Kabupaten Kupang telah melaksanakan sistem otorisasi yang memadai sehingga memberikan perlindungan yang memadai terhadap kekayaan organisasi. Selain
itu,
sistem
otorisasi
yang
dilaksanakan
juga
menjamin
dihasilkannya dokumen pembukuan yang dapat dipercaya. Dengan
55
demikian, dilihat dari unsur sistem otorisasi maka sistem pengendalian interen aktiva tetap kapal pada PD. Kelautan Kabupaten Kupang telah dilaksanakan dengan baik. 3.
Dilihat dari prosedur pencatatan yang dilaksanakan maka PD. Kelautan Kabupaten Kupang belum menerapkan prosedur pencatatan yang lengkap. Hal ini ditunjukkan dengan belum adanya kartu aktiva tetap kapal yang digunakan sebagai dasar pencatatan akuntansi yang berkaitan dengan aktiva tetap kapal di samping jurnal umum dan register bukti kas keluar. Dengan demikian, dilihat dari unsur prosedur pencatatan maka sistem pengendalian interen aktiva tetap kapal belum dilaksanakan dengan baik.
4.
PD. Kelautan Kabupaten Kupang belum melakukan cara-cara/praktik yang sehat untuk menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit organisasi berjalan dengan benar. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya penutupan asuransi terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh bencana yang tidak diinginkan. Demikian juga kebijakan akuntansi yang memisahkan antara pengeluaran modal dari pengeluaran pendapatan belum diterapkan oleh manajemen dalam praktiknya.
Dengan demikian, dilihat dari unsur
praktik yang sehat maka sistem pengendalian interen aktiva tetap kapal belum dilaksanakan dengan baik. 5.
Dilihat dari unsur karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya, maka seleksi penerimaan calon karyawan telah dilakukan
56
berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaannya. Namun peningkatan pendidikan bagi karyawan yang memegang peranan cukup penting dalam aktivitas perusahaan belum diupayakan. Dengan demikian maka sistem pengendalian interen dari unsur karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya belum dilaksanakan dengan baik.
B.
Saran Berdasarkan kesimpulan yang dibuat, maka dapat disarankan: 1.
Kartu aktiva tetap kapal merupakan catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat secara rinci segala data yang bersangkutan dengan aktiva tetap. Penggunaan kartu aktiva tetap sangat diperlukan oleh perusahaan untuk mencatat transaksi yang mengubah harga pokok aktiva tetap dan akumulasi depresiasi aktiva tetap akan menjamin ketelitian dan keandalan data akuntansi yang dihasilkan oleh perusahaan.
2.
Asuransi bagi aktiva tetap merupakan kebutuhan untuk menjamin keamanan berinvestasi. Asuransi bagi aktiva tetap kapal dapat mencegah kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari kebakaran, kecelakaan dan bencana alam. Aktiva tetap yang dimiliki PD. Kelautan Kabupaten Kupang perlu diasuransikan dengan jumlah pertanggungan yang memadai.
3.
Perusahaan perlu menetapkan suatu kebijakan yang membedakan secara tegas antara pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan. Pengeluaran
57
modal akan mempengaruhi akumulasi penyusutan aktiva tetap dan memperpanjang taksiran umur ekonomis.
Dengan demikian data
akuntansi yang disajikan juga dapat dipertanggung jawabkan ketelitian dan keandalannya. 4.
Peningkatan pendidikan bagi karyawan yang memegang peranan cukup penting dalam aktivitas perusahaan perlu diupayakan. Pengukuran prestasi kerja pegawai berdasarkan kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dan pemberian imbalan berupa bonus juga dapat memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik.
5.
Perlu adanya suatu studi kelayakan sebelum pengadaan aktiva tetap kapal oleh Pemerintah Kabupaten Kupang. Hal ini bertujuan sebagai alat pengendalian investasi dan supaya pengadaan aktiva tetap kapal benarbenar
dapat
dimanfaatkan
semaksimal
operasional perusahaan.
58
mungkin
dalam
kegiatan
DAFTAR PUSTAKA
Baridwan, Zaki. 2000. Intermediate Accounting. Penerbit BPFE. Yogyakarta. Bastian, Indra. 2003. Audit Sektor Publik. Penerbit Visi Global Media. Jakarta. Bastian, Indra. 2006. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Salemba Empat. Jakarta. Dunia, firdaus A. 2008. Ikhtisar Lengkap Pengantar Akuntansi. Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta. Halim, Abdul. Auditing. Penerbit UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. Yogyakarta. Harahap Sofyan. S, 2002. Akuntansi Aktiva Tetap. Penerbit PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta. Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi. Penerbit Salemba Empat. Jakarta. Mulyadi. 2002. Auditing 1 Edisi 6. Penerbit Salemba Empat. Jakarta. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005. Standar Akuntansi Pemerintah. Penerbit Koperasi Primer Prajamukti 1 Depdagri. Jakarta. Sugiyono. 2004. Metode Penelitian Bisnis. Penerbit Alfabet. Bandung. Tim Redaksi Fokus Media. 2003. Pedoman Penilaian Barang Daerah. Kepmendagri Nomor 12 Tahun 2003. Penerbit Fokus Media. Jakarta.
59
Tim Redaksi Fokus Media. 2004. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tentang Otonomi Daerah. Penerbit Fokus Media. Bandung.
60
STRUKTUR ORGANISASI PD. KELAUTAN KABUPATEN KUPANG Gambar 4.1 Bupati Kupang
Badan Pengawas
Direktur
Divisi Administrasi, Keuangan dan Umum
Urusan Pembukuan dan Kas
Urusan Perencanaan Keuangan dan penagihan
Urusan Umum dan SDM
61
Divisi Operasi d Pemasaran
Urusan Produksi dan Pemasaran
Urusan Pelayar
62
