BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
6.2.
Kesimpulan Prospek pengelolaan aset pelayanan publik milik daerah induk yang
berlokasi di daerah pemekaran untuk pelayanan publik pada daerah pemekaran dapat dilakukan melalui serah terima (hibah) aset, pengalihan aset dengan ganti rugi dan melalui kerjasama antar daerah. Bentuk pengelolaan aset pelayanan publik dengan pelayanan lintas administratif untuk kepentingan bersama memiliki prospek yang bagus untuk dapat dilakukan melalui kerjasama antar daerah. Sementara untuk hibah ataupun pengalihan aset melalui ganti rugi dalam pelaksanaannya banyak dijumpai kendala-kendala baik dari sisi legal dan pembiayaannya. Permasalahan aset pelayan publik pasca pemekaran wilayah seperti yang diuraikan di atas dalam penelitian ini dapat dijelaskan dengan kasus yang terjadi antara Pemerintah Kabupaten dan Kota Bima. Sampai saat ini aset PDAM yang ada di Kota Bima belum diserahkan pada Pemerintah Kota Bima, sehingga untuk pelayanan air bersih masyarakat Kota Bima masih dilakukan oleh PDAM Kabupaten Bima. Namun tingkat pelayanan (level of service) yang diberikan oleh PDAM sendiri sangat rendah dan masuk dalam kategori tidak dapat diterima (unacceptable), dimana selama 3 tahun terakhir kondisi kinerja PDAM dalam kondisi sakit dan sebagian besar masyarakat Kota Bima kurang puas terhadap pelayanan PDAM.
197
Buruknya pengelolaan aset PDAM dan keterbatasan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Bima untuk mendukung perbaikan kinerja PDAM menjadi penyebab utama kenapa kinerja PDAM dari tahun ketahun terus menurun. Mengingat pelayanan air bersih PDAM sangat dibutuhkan terutama pada daerah pesisir Kota Bima dan dari ketersediaan sumber air baku di Kota Bima memiliki prospek yang cukup bagus untuk pengembangan pelayanan PDAM. Oleh karena itu untuk dapat memanfaatkan sumber daya air yang ada secara optimal untuk memenuhi kebutuhan pennduduk perlu dilakukan perbaikan kinerja PDAM melalui pengelolaan aset PDAM yang dapat dilakukan melalui serah terima (hibah) aset, pengalihan aset melalui ganti rugi dan kerjasama antar daerah. Prospek serah terima aset antara Pemerintah Kabupaten dan Kota Bima sampai dengan saat ini belum ada langkah-langkah penyelesaian yang diambil oleh kedua pemerintah daerah. Sementara untuk prospek pengalihan aset dengan ganti rugi juga masih terkendala dalam hal pembiayaan Jadi untuk prospek serah terima (hibah) asset dan ganti rugi aset belum menunjukan prospek yang bagus.. Sedangkan bentuk pengelolaan aset melalui kerjasama antar daerah memiliki peluang yang cukup bagus untuk dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota Bima namun masih diperlukan pembicaraan lebih lanjut. Sementara untuk kasus Kota Bima, jika dilihat dari keberadaan aset, pemanfaatan sumber air dan pelanggan yang semuanya berada di Kota Bima maka pengelolaan aset dengan kerjasama menjadi tidak sesuai karena jika dilihat Pemerintah Kabupaten Bima justru tidak memiliki kepentingan dalam hal kerjasama tersebut. Jadi untuk
198
prospek pengelolaan aset PDAM baik melalui serah terima (hibah) aset, ganti rugi aset dan kerjasama antar daerah belum memberi prospek yang bagus karena belum ada kejelasan langkah-langkah yang diambil baik oleh Pemerintah Kota maupun Pemerintah Kabupaten Bima untuk penyelesaian masalah aset PDAM.
6.3.
Rekomendasi
6.3.1.
Rekomendasi untuk Pemerintah Daerah
Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan baik dari penilaian kinerja dan prospek aset PDAM beberapa hal yang menjadi rekomendasi untuk Pemerintah Kota Bima dari hasil penelitian ini adalah. 1.
Pemerintah Kota dan Kabupaten Bima dapat melakukan musyawarah secara kekeluargaan untuk menyelesaikan permasalahan hibah aset PDAM Pemerintah Kota Bima dengan Pemerintah Kabupaten Bima agar diperoleh solusi terbaik mengenai masalah aset PDAM.
2. Untuk proses musyawarah Pemerintah Kota dan Kabupaten Bima dapat meminta pihak propinsi untuk dapat memfasilitasi upaya serah terima aset dengan membentuk tim fasilitasi penyerahan aset yang dapat ditetapkan melalui Keputusan Gubernur seperti yang sudah di amanatkan dalam UU No.13 Tahun 2002. 3.
Jika upaya penyelesaian serah terima aset dengan bantuan propinsi tidak berhasil dilakukan Pemerintah Kota Bima dapat bersurat kepada Menteri Dalam Negeri agar dapat diperoleh solusi yang jelas mengenai
199
pemecahan masalah serah terima aset yang berkepanjangan akibat adanya perbedaan pemahaman mengenai aset yang harus diserahterimakan. 4.
Secara hukum Pemerintah Kota Bima dapat melakukan peninjauan kembali (judicial review) Kepmendagri No.42 Tahun 2001 terhadap UU No.13 Tahun 2002 melalui Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam UU No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung untuk pengujian terhadap peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang agar diperoleh ketetapan yang jelas mengenai aset yang harus diserahterimakan.
5.
Jika Mahkamah Agung memutuskan bahwa aset PDAM termasuk aset yang harus
diserahterimakan
maka
Pemerintah
Kabupaten
Bima
wajib
melaksanakan penyerahan aset sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung. 6.
Namun
jika
aset
PDAM
adalah
aset
yang
dikecualikan
untuk
diserahterimakan maka dapat dilakukan pengalihan aset melalui ganti rugi aset oleh Pemerintah Kota Bima. Melalui pengalihan aset Pemerintah Kota Bima dapat membentuk PDAM sendiri untuk pelayanan air bersih di Kota Bima. 7.
Untuk pembiayaan pengalihan aset Pemerintah Kota Bima tidak hanya menandalkan dana APBN, APBDP atau APBD namun harus lebih aktif lagi untuk mencari sumber-sumber pendanaan lain seperti dari lembaga keuangan, bantuan-batuan pendanaan air bersih dari luar negeri dan juga dengan keterlibatan sektor swasta (kerjasama dengan pihak swasta) sebagai upaya pengambil alihan aset PDAM.
200
8.
Untuk dapat memperoleh bantuan pendanaan dari lembaga keuangan ataupun pihak swasta dapat dilakukan studi kelayakan mengenai usaha PDAM apakah dapat memberikan peluang usaha yang menjanjikan sehingga dapat menarik pihak swasta untuk berinvestasi.
9.
Untuk melaksanakan kerjasama antar daerah perlu dipertimbangkan kembali kondisi aset-aset PDAM yang berlokasi di Kota Bima dengan wilayah pelayanan Kota Bima dan sumber air juga berasal dari Pemerintah Kota Bima sehingga Pemerintah Kabupaten Bima justru tidak memiliki kepentingan terhadap aset PDAM yang berlokasi di Kota Bima.
Prospek dan rekomendasi untuk pengelolaan aset PDAM lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 6.1.
6.3.2.
Manajemen Pembangunan Dari aspek hukum undang-undang dan peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai
pemekaran wilayah dan pedoman pelaksanaan
penyerahan barang dan hutang piutang pada daerah yang baru terbentuk untuk kelancaran pengelolaan pembangunan dan mencegah terjadinya konflik antar wilayah pasca pemekaran maka yang dapat direkomendasikan adalah: 1. Proses pemekaran daerah harusnya juga diikuti dengan peraturan perundangundangan yang jelas mengenai serah terima aset antara daerah induk dan daerah pemekaran termasuk juga mekanisme penyerahannya untuk mencegah terjadinya konflik antara daerah induk dan daerah pemekaran. 2. Perlu dilakukan peninjauan kembali (juridical review) terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undang pelaksananya agar ada keselarasan antara
201
definisi aset yang harus diserahkan sehingga tidak menyebabkan terjadinya perbedaan pemahaman antara daerah induk dan daerah pemekaran. 3. Dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan tentang pemekaran wilayah pembagian aset antara daerah induk dan daerah pemekaran perlu diatur lebih jelas dan rinci mengenai jenis aset yang harus diserah terimakan dengan jangka waktu penyerahannya mempertimbangkan kondisi dan keadaan di lapangan pada daerah induk dan pemekaran karena tiap daerah memiliki potensi dan masalah yang berbeda. Dengan demikian dapat mencegah terjadi konflik dan tidak ada pihak yang dirugikan; 4. perlu diatur secara jelas mengenai sanksi-sanksi administratif bagi daerah induk yang tidak menyerahkan aset sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan agar tidak terjadi penguluran waktu secara sengaja oleh daerah induk.
6.3.3.
Penelitian Lebih Lanjut Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak terdapat
kekurangan-kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, terkait dengan hasil analisa prospek pengelolaan aset PDAM Kabupaten Bima untuk pelayanan air bersih di Kota Bima maka dapat dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai: 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi sulitnya serah terima aset PDAM Kabupaten Bima kepada Pemerintah Kota Bima. 2. Selain itu dapat juga diteliti sejauh mana peran propinsi dalam memfasilitasi permasalahan pembagian aset antara Pemerintah Kabupaten Bima dan Kota Bima pasca pemekaran wilayah.
202
Ketersedian SDA mencukupi sampai tahun 2031 Potensi pelanggan cukup besar di Kota Bima Umur ekonomis aset dapat dimanfaatkan 13-23 tahun lagi
Prospek pengelolaan aset
Serah terima (hibah) aset
Ganti rugi aset
Tidak bagus
Tidak bagus
Perbedaan pemahaman antara pemerintah Kota dan Kabupaten Bima mengenai aset yang harus di hibahkan.
Kondisi Kinerja PDAM Sakit
Kerjasama antar daerah Bagus
Pertimbangan aset PDAM , sumber air dan pelanggan di Kota Bima
Permohonan bantuan pendanaan pusat yang belum disetujui sampai saat ini
Solusi/Rekomendasi Inkonsistensi UU Pemekaran wilayah dan peraturan per UUnya.
Pertimbangan Kerjasama untuk kepentingan bersama
Solusi/Rekomendasi Bantuan pendanaan luar negeri, swasta dan lembaga keuangan
Solusi/Rekomendasi
Musyawarah kekeluargaan dengan difasilitasi propinsi
Tidak berhasil
Penyelesaian melalui Menteri Dalam Negeri
Berhasil
Berhasil
PDAM Kota Bima
PDAM Kota bima
Tidak berhasil
Studi kelayakan untuk menarik investasi Uji materi UU dan Per UU di MA
BUMD tidak termasuk aset yang harus dihibahkan
BUMD termasuk aset yang harus dihibahkan
PDAM Kota Bima
Gambar 6.1. Skema Prospek Pengelolaan Aset PDAM Kabupaten Bima di Kota Bima untuk Pelayanan Air Bersih di Kota Bima dan Rekomendasi Penyelesaiannya Sumber: Analisa Penulis, 2015 203
