BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
6.1
Kesimpulan Perkembangan pariwisata menurut teori Miossec terjadi di Kabupaten
Samosir secara garis besar berada pada fase 3 tetapi fase perkembangannya ada yang berbeda dari aspek yang lain karena masih belum terintegrasi dengan baik antara aspek. Pariwisata di Samosir mengalami perkembangan yang cepat dari kurun waktu 1970 sampai 1990 an. Pada tahun 1900-an perkembangan resort, perilaku wisatawan sudah mencapai fase 3. Pada tahun-tahun tersebut wisatwan yang mengunjungi samosir adalah wisatawan mancanegara. Krisis moneter pada tahun 1998 berpengaruh terhadap berhentinya perkembangan pariwisata di Samosir pada tahun tersebut hampir tidak ada wisatawan mancanegara yang berkunjung. Sejak tahun tersebut perkembangan pariwisata Samosir melambat dalam aspek resort dan perilaku wisatawan. Bila ditinjau dari aspek transportasi tidak terlihat perkembangan yang berarti. Dari tahun 1970-an sampai sekarang perkembangan dari aspek transportasi sangat lambat bahkan masih tertinggal dari aspek-aspek lainya. Terlihat dari moda transportasi yang minim dan belum bisa menghubungkan antar resort maupun antar objek wisata. Bahkan kelemahan dalam transportasi yang tidak bisa mengakomodir kunjungan wisata merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam perkembangan pariwisata. Aspek transportasi ini masih berada difase 2.
Melihat aspek Perilaku Pemerintah dari tahun 1970-an sampai tahun 2000an, pariwisata Samosir mengalami perkembangan yang relatif sangat lambat yang disebabkan kurangnya perhatian pemerintah. Minimnya tindakan dan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan potensi-potensi yang ada mengakibatkan perubahan yang tidak berpengaruh. Sejak tahun 2004 (Samosir dimekarkan) samosir mulai dikenal dan bahkan diminati wisatawan akibat adanya usah pemerintah untuk memperkenalkan bahkan mempromosikan samosir sebagai tujuan wisata. Tindakan ini sangat mempengaruhi dalam perkembangan kepariwisataan. Masyarakat lokal juga mulai memahami arti penting dari kepariwisataan itu, dan mulai ikut berperan dalam pengelolaan objek dan atraksi wisata. Menciptakan atraksi-atraksi wisata baru membuat wisatawan lebih tertarik untuk mengunjunginya. Dalam perkembangan Pariwisata dalam aspek Host ini dapat dikategorikan pada fase ketiga. Pihak pemerintah belum maksimal untuk melibatkan peran serta stakeholders dalam pengembangan pariwisata terlebih dalam sarana transportasi. Selain itu, belum sinergisnya antar semua stakeholders dalam pengembangan pariwisata. Pada umumnya, kebijakan parwisata masih belum optimal dilaksanakan, hal diakibatkan belum adanya Rencana Induk pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA). koordinasi antar instansi di pemerintahan juga belum optimal.
6.2
Rekomendasi Beberapa
rekomendasi
yang
dapat
diberikan
untuk
mendukung
pengembangan potensi kepariwisataan di kabupaten Samosir ketahap selanjutnya adalah sebagai berikut: 1.
Bagi Pemerintah Kabupaten Samosir dan stakeholder yang terkait. a. Perlu penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) yang menjadi acuan dalam pengembangan kepariwisataan Di kabupaten Samosir. b. Perlu dilakukan penyusunan prioritas pengembangan sarana prasarana transportasi (misal: perbaikan kondisi jalan) berdasarkan tingkat kebutuhan yang disesuaikan dengan objek wisata mana yang banyak dikunjungi. Penyusunan prioritas ini lebih baik jika didukung dengan adanya penelitian mengenai potensi dan peluang objek-objek wisata di Kabupaten Samosir, sehingga dapat diketahui prioritas pengembangan objek wisata. Prioritas pengembangan sarana prasarana transportasi mengikuti prioritas pengembangan objek wisata tersebut. c. Setiap kawasan objek wisata sebaiknya pemerintah menyediakan moda transportasi publik yang beroperasi setiap hari dengan jadwal yang teratur. Contohnya rute Pangururan menuju keliling Gunung Pusuk Buhit d. Selain kondisi jalan yang harus diperbaiki, juga perlu perbaikan fasilitasfasilitas lain seperti rambu-rambu, petunjuk lokasi, penerangan jalan dan pagar pengaman. Fasilitas yang penting adalah petunjuk lokasi menuju ke objek wisata dan adanya papan informasi objek wisata wisata di setiap
Resort (penginapan, restoran, toko souvenir), di setiap dermaga, loket bus, terminal dan di lokasi objek wisata. e. Peningkatan
kualitas
dan
kuantitas
kapal
penyeberangan
untuk
kenyamanan wisatawan yang berkunjung, bahkan diperlukan jembatan penyeberangan yang mengakomodir pengunjung di musim liburan. f. Pembangunan infrastruktur sosial sangat dibutuhkan dan harus terus dilakukan supaya masyarakat Samosir memiliki tourism minded, sesuai dengan visi Samosir. Hal ini bisa dilakukan melalui pelatihan-pelatihan, melibatkan masyarakat sebagai pengelola, memberikan reward kepada desa yang berhasil dalam pengembangan pariwisata. g. Kurangnya fasilitas mesin ATM di Samosir bahkan di tempat strategis seperti pusat penginapan atau hotel dan objek wisata perlu menjadi koreksi bagi pemerintah daerah dalam mendukung perkembangan pariwisata di Kabupaten Samosir. Selain itu, jauhnya penyediaan fasilitas jasa keuangan lain seperti bank dan sedikitnya jenis bank yang ada di Samosir dimana para wisatawan mancanegara harus melakukan perjalanan dari Tuktuk Siadong ke Tomok bahkan ke Pangururan selama 1 jam lebih. Hal seperti ini yang harus dibenahi oleh pemerintah untuk menjawab kebutuhan wisatawan Mancanegara yang nyata penting dan diperlukan. h. Perlunya kebijakan peraturan pemerintah yang tegas dan konsisten dalam hal pemberian ijin pembangunan hotel dan penginapan karena akan dapat merusak lingkungan dan keindahan bila pembangunan penginapan dan hotel tidak terkendali.
i. Pentingnya perbaikan Fasilitas dan pelayanan kesehatan di Samosir seperti penyediaan obat-obat yang berkualitas, adanya dokter ahli, dan bentuk pelayanan kesehatan 24 jam di tempat-tempat strategis agar memberikan kenyamanan bagi wisatawan selama berlibur. j. Pemerintah harus mempertimbangkan setiap kebijakan yang dilakukan untuk mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial budaya dan lingkungan baik di masa kini maupun masa mendatang dalam perkembangan kepariwisataan Samosir. k. Pemerintah Samosir perlu adanya peningkatan koordinasi kerja lintas sektoral bidang kepariwisataan dengan melibatkan masyarakat khususnya dalam kegiatan penelitian, perencanaan, pengelolaan dan pengendaliannya. Koordinasi kerja ini harus diperkuat dengan peraturan dan kebijakan yang menjamin kelancaran, keamanan dan kekuatan hukumnya, dapat berupa peraturan daerah, keputusan Bupati ataupun kebijakan lainnya yang memiliki dasar hukum yang jelas. l. Mendorong masyarakat supaya aktif menjadi pengelola travel dan dapat menciptakan atraksi-atraksi wisata yang baru di Samosir seperti pemancingan, sanggar-sanggar budaya. 2.
Bagi Mayarakat a. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat lokal dengan dengan pengelolaan kawasan objek wisata yang tepat dan baik, menjaga lingkungan sekitarnyadan penggunaan sumber daya lokal secara optimum.
b. Masyarakat diharapkan bisa menciptakan dan menambah jenis-jenis atraksi atau daya tarik wisata baru untuk menarik minat kunjungan wisatawan. 3.
Bagi Peneliti Lain. Dalam penelitian ini dengan judul “Perkembangan Pariwisata Di Kabupaten Samosir” ditemukan beberapa kelemahan dan keterbatasan. Hal ini terlihat dari hasil penelitian bahwa perkembangan pariwisata dilihat dari empat aspek saja yaitu dari aspek resort, transportasi, wisatawan dan host dan perlu juga dilihat bagaimana pengembangan pariwisata kedepannya agar pengembangan pariwisata tersebut bisa secara optimal tetapi dengan tidak merusak lingkungan. Maka perlu dilakukan penelitian lebih jauh mengenai batas-batas daya dukung kepariwisataan di Kabupaten Samosir dalam pengembangannya dan menganalisa pengembangan tersebut melalui konsep pariwisata berkelanjutan.
