BAB VI ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA (API)

Arsitektur Perbankan Indonesia (API)

BAB VI ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA (API)

A. Latar Belakang  Pertumbuhan jumlah bank swasta nasional yang sangat cepat mulai tahun 1980an  Peran sektor perbankan dalam memobilisasikan dana masyarakat mengalami peningkatan yang sangat besar  Prinsip kehati-hatian (prudence) diabaikan

Tujuan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) mulai diterapkan pada tahun 2004 dengan tujuan untuk memperkuat fundamental industri perbankan di Indonesia.

API merupakan suatu kerangka dasar pengembangan sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh untuk rentang waktu 5 s/d 10 tahun mendatang.

API diharapkan dapat memberikan arah, bentuk dan tatanan industri perbankan.

Visi Visi dalam API adalah: 1.

Menciptakan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien.

2.

Menciptakan kestabilan sistem keuangan

3.

Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional

Sistematika API

Sistem Informasi Perbankan- GRR

26


Sasaran API Dalam upaya mencapai visi API, BI menetapkan beberapa sasaran yang dirumuskan sebagai enam pilar API

Sasaran tersebut adalah: 1.

Struktur perbankan domestik yang sehat, mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, dan mendorong pembangunan ekonomi nasional.

2.

Sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif sesuai standar internasional.

3.

Industri perbankan yang kuat dan berdaya saing tinggi serta memiliki ketahanan menghadapi resiko

4.

Good corporate governance dalam kondisi internal perbankan nasional

5.

Infrastruktur lengkap untuk terciptanya industri perbankan yang sehat

6.

Perlindungan konsumen

B. Pilar API Enam (6) pilar API: 1.

Program penguatan struktur perbankan nasional a)

Memperkuat permodalan bank  Meningkatkan persyaratan modal inti minimum bagi bank umum konvensional maupun syariah (termasuk BPD) menjadi Rp. 80 milyar (periode 2007-2010)  Mempertahankan persyaratan modal disetor minimum Rp. 3 triliun untuk oendirian bank umum konvensional sampai dengan 1 Januari 2011 (periode 2004-2010)  Menetapkan persyaratan modal disetor minimum Rp. 1 triliun untuk pendirian bank umum syariah (periode 2005)  Menetapkan persyaratan modal sebesar Rp. 500 miliar bagi bank umum syariah yang berasal dari spin off unit usaha syariah (periode 2006)  Mempercepat batas waktu pemenuhan persyaratan minimum modal disetor BPR yang semula tahun 2010 menjadi tahun 2008 (periode 2008)

b)

Memperkuat daya saing BPR dan kelembagaan BPR dan BPRS  Meningkatkan linkage program antara bank umum dengan BPR (periode 2007)


27


 Implementasi program aliansi strategis lembaga keuangan syariah dengan BPRS melalui kemitraan strategis dalam rangka pengembangan UMKM (periode 2007)  Mendorong pendirian BPR dan BPRS di pulau Jawa dan Bali (periode 20062007)  Mempermudah pembukaan kantor cabang BPR dan BPRS yang telah memenuhi persyaratan (periode 204-2006)  Memfasilitasi pembentukan fasilitas jasa bersama untuk BPR dan BPRS (periode 2006-2007) c)

Meningkatkan akses kredit dan pembiayaan UMKM  Memfasiliasi pembentukan dan monitoring skim penjaminan kredit dan pembiayaan (periode 2004-2007)  Mendorong perbankan untuk meningkatkan pembiayaan kepada UMKM khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan di daerah pedesaan (periode 2004-2009)  Meningkatkan akses pembiayaan syariah bagi UMKM dengan pengembangan skema jaminan bagi pembiayaan syariah (periode 2010)  Mendorong bank syariah untuk meningkatkan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil (periode 2010)

2.

Program peningkatan kualitas pengaturan perbankan a)

Memformalkan proses sindikasi dalam menyusun kebiajakan perbankan  Melibatkan pihak II dalam setiap pembuatan kebijakan perbankan (periode 2004)  Membentuk panel ahli perbankan (periode 2004)  Memfasilitasi pembentukan lembaga riset perbankan di daerah tertentu maupun pusat (periode 2006)

b)

Implementasi secara bertahap internasional best practices  25 basel core principles for effective banking supervisor (periode 2004-2013)  Basel II (periode mulai 2008)  Islamic financial service board (IFSB) bagi bank syariah (periode 2005-2011)


28


3.

Program peningkatan fungsi pengawasan a)

Meningkatkan koordinasi dengan lembaga pengawas lain  Membuat MOU dengan lembaga pengawas lembaga keuangan lain dalam rangka peningkatan efektifitas pelaksanaan pengawasan bank (kerjasama secara regular) (periode 2004-2006)

b)

Melakukan reorganisasi sektor perbankan di BI  Menyempurnakan High Level Organization Structure (HLOS) sector perbankan Bank Indonesia (periode 2004-2006)  Mengkonsolidasikan

satker

pengawasan

dan

pemeriksaan

termasuk

pembentukan Pooling Spesialis (periode 2004-2006)  Mengkonsolidasikan Direktorat Pengawasan BPR dan Biro Kredit di Bank Indonesia termsuk mengalihkan tugas (periode 2006-2007): -

Penelitian dan pengembangan UMKM dari Biro Kredit ke Direktorat Pengawasan BPR

-

Pemeriksaan kredit dari Biro Kredit ke Unit Khusus Penyelesaian Aset

 Penyempurnaan organisasi Direktorat Pengawasan BPR (PBPR) untuk mengakomodasi pengalihan fungsi penjaminan BPR ke Lembaga Penjamin Simpanan serta pemindahan fungsi perijinan BPR baru dan fungsi penelitian dan pengaturan ke satuan kerja lain di BI (periode 2005-2006)  Menyempurnakan organisasi Direktorat Perbankan Syariah (periode 20052006) c)

Menyempurnakan infrastruktur pendukung pengawasan Bank  Meningkatkan kompetensi pengawas bank umum dan BPR bank konvensional maupun syariah antara lain melalui program sertifikasi dan attachment di lembaga pengawas internasional (periode 2004-2005)  Penyiapan SDM pengawas spesialis (periode 2006)  Menyempurnakan IT pengawasan bank (periode 2005-2006)  Menyempurnakan sistem pelaporan BPR (periode 2005-2007)  Menyempurnakan manajemen dokumen pengawasan bank (periode 20052006)


29


d)

Menyempurnakan implementasi sistem pengawasan berbasis resiko Menyempurnakan pedoman dan alat bantu pengawasan dalam mendukung implementasi pengawasan berbasis resiko bank umum konvensional dan syariah (periode 2004-2006)

e)

Meningkatkan efektivitas enforcement  Menyempurnakan proses investigasi kejahatan perbankan (periode 2004-2005)  Meningkatkan

transparansi

pengawasan

dalam

mendukung

efektifitas

enforcement (periode 2006)  Meningkatkan perlindungan hukum bagi pengawas bank (periode 2006)

4.

Program peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan a)

Meningkatkan Good Corporate Governance  Menetapkan minimum standar GCG untuk bank umum konvensional dan syariah (periode 2004-2007)  Mewajibkan bank untuk melakukan self assessment pelaksana GCG (periode 2007)  Mendorong bank untuk go public (periode 2004-2007)

b)

Meningkatkan kualitas manajemen resiko perbankan  Mempersyaratkan sertifikasi manajer resiko bank umum konvensional dan syariah (periode 2004-2007)  Meningkatkan kualitas dan standar SDM BPR dan BPRS antara lain melalui program sertifikasi professional bagi pengurus BPR dan BPRS (periode 20052008)

c)

Meningkatkan kemampuan operasional bank  Mendorong bank-bank untuk melakukan sharing penggunaan fasilitas operasional guna menekan biaya (periode 2006-2008)  Memfasilitasi kebutuhan pendidikan dalam rangka peningkatan operasional bank (periode 2006-2007)

5.

Program pengembangan infrastruktur perbankan a)

Mengembangkan Credit Bureu (Biro Kredit)  Melakukan pembentukan credit bureu (Biro Kredit) (periode 2004-2005)


30


 Mengembangkan sistem informasi debitur untuk Lembaga Keuangan Non Bank (periode 2006-2008) b)

Mendorong pengembangan pasar keuangan syariah (Islamic Financial Market)  Menyusun dan menyempurnakan peraturan pasar keuangan syariah (periode 2006-2010)  Menyusun peraturan yang berkaitan dengan instrument pasar keuangan syariah

c)

Meningkatkan peran lembaga fatwa dan lembaga arbitrase syariah  Meningkatkan peran lembaga fatwa syariah dan lembaga arbitrase syariah sebagai bagian dari upaya peningkatan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah

6.

Program peningkatan perlindungan nasabah a)

Menyusun standar mekanisme pengaduan nasabah  Menetapkan persayaratan minimum mekanisme pengaduan nasabah (periode 2004-2005)  Memantau dan mengevaluasi

pelaksanaan

ketentuan

yang mengatur

mekanisme pengaduan nasabah (periode 2006-2010) b)

Membentuk lembaga mediasi independen  Memfasilitasi pendirian lembaga mediasi perbankan (periode 2004-2008)

c)

Menyusun transparansi informasi produk  Memfasilitasi penyusunan standar minimum transparansi informasi produk bank (periode 2004-2005)  Memantau dan mengevaluasi

pelaksanaan

ketentuan

yang mengatur

transparansi informasi produk bank (periode 2006-2010) d)

Mempromosikan edukasi untuk nasabah  Mendorong bank untuk melakukan edukasi kepada nasabah mengenai produkproduk finansial (periode mulai 2004)  Meningkatkan efektifitas kegiatan edukasi masyarakat mengenai perbankan syariah melalui Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKSE) (periode mulai 2004)


31


Tantangan bagi dunia perbankan: 1. Pertumbuhan kredit perbankan yang masih rendah 2. Struktur perbankan yang belum stabil 3. Pemenuhan kebutuhan layanan perbankan yang masih kurang 4. Pengawasan bank yang masih perlu ditingkatkan 5. Kapabilitas pebankan yang masih lemah 6. Profitabilitas dan efisiensi bank yang tidak mampu bertahan 7. Perlindungan nasabah yang masih harus ditingkatkan 8. Perkembangan teknologi informasi


32

BAB VI ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA (API)

Recommend Documents