ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA (API) ROADMAP ‘TAK BERUJUNG”
Bambang Murdadi
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang Abstrak Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dicanangkan Bank Indonesia pada tahun 2004 merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan yang sehat, kuat dan efisien demi terciptanya kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional Program direncanakan dapat diimplementasikan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun sejak dicanangkannya. Program API meliputi 6(enam) pilar bertujuan untuk mewujudkan : Struktur Perbankan yang Sehat, Sistem Pengaturan yang Efektif, Sistem Pengawasan yang Independen dan Efektif, Industri Perbankan yang Kuat, Infrastruktur Pendukung yang Mencukupi dan Perlindungan Konsumen. Setelah lebih dari 10 tahun program berjalan, apakah saat ini sudah sesuai dengan arah yang dicita-citakan tersebut. Dari indikator yang ada antara lain dari sisi besarnya aset dan permodalan, nampaknya masih belum optimal dan masih memerlukan upaya yang lebih keras lagi apabila ukurannya adalah pesaing dikawasan ASEAN. Kata kunci : Arsitektur Perbankan Indonesia (API), bank sehat, aset dan permodalan bank
yang sehat, kuat dan efisien untuk rentang PENDAHULUAN Perbankan nasional merupakan salah salah
pilar
penting
dalam
waktu limasampai sepuluh tahun
program tersebut dicanangkan. Program API
sistem
meliputi
perekonomian nasional. Pangsanya pada
fondasi
perbankan
yang
6(enam)
pilar/kegiatan
yaitu
mewujudkan : Struktur Perbankan yang
sistem keuangan nasional lebih dari 80% sehingga
sejak
Sehat, Sistem Pengaturan yang Efektif,
kuat
Sistem Pengawasan yang Independen dan
merupakan suatu keharusan. Bank Indonesia
Efektif, Industri Perbankan yang Kuat,
pada tahun 2004 mencanangkan program
Infrastruktur Pendukung yang Mencukupi
yang dikenal sebagai Arsitektur Perbankan
dan
Indonesia (API). API merupakan suatu
Perlindungan Konsumen. Dari waktu-
kewaktu program tersebut diimplementasikan
kerangka dasar sistem perbankan Indonesia
dan
yang bersifat menyeluruh dan memberikan
disempurnakan.
Penyempurnaan
program-program kegiatan API tersebut tidak
arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan 51
terlepas
pula
dari
perkembangan
yang
perkembangan-
membantu pertumbuhan ekonomi nasional
terjadi
pada
dan sasaran yang ditetapkan, serta mengacu
perekonomian
nasional
maupun
kepada tantangan-tantangan yang dihadapi
internasional.
Penyempurnaan
terhadap
perbankan,
maka
ke-enam
API
depan
akan
program-program API tersebut antara lain
sebagaimana
diuraikan
mencakup strategi-strategi yang lebih spesifik
dilaksanakan
melalui
mengenai pengembangan perbankan syariah,
kegiatan sebagai berikut:
BPR, dan UMKM sehingga API diharapkan
1. Menciptakan struktur perbankan domestik
memiliki
program
kegiatan
yang
lebih
yang
sehat
yang
di
pilar
beberapa
mampu
program
memenuhi
lengkap dan komprehensif yang mencakup
kebutuhan masyarakat dan mendorong
sistem perbankan secara menyeluruh terkait
pembangunan ekonomi nasional yang
Bank umum dan BPR, baik konvensional
berkesinambungan.
maupun
syariah,
serta
pengembangan
2. Menciptakan
sistem bank
pengaturan
UMKM.
pengawasan
yang
efektif
Setelah lebih dari 10 tahun program berjalan,
mengacu pada standar internasional.
dan dan
apakah saat ini ke enam pilar/kegiatan
3. Menciptakan industri perbankan yang kuat
tersebut sudah sesuai dengan arah yang
dan memiliki daya saing yang tinggi serta
dicita-citakan. Dari indikator yang ada antara
memiliki ketahanan dalam menghadapi
lain dari sisi besarnya aset dan permodalan,
risiko.
nampaknya masih tertatih-tatih dan masih
4. Menciptakan good corporate governance
memerlukan upaya yang lebih keras lagi
dalam rangka memperkuat kondisi internal
khususnya
perbankan nasional.
dari
sisi
timeframe
yang
ditetapkan, menciptakan kestabilan sistem keuangan
dalam
rangka
5. Mewujudkan infrastruktur yang lengkap
membantu
untuk mendukung terciptanya industri
mendorong pertumbuhan ekonomi nasional
perbankan yang sehat.
dan dapat bersaing dengan bank-bank di luar
6. Mewujudkan
negeri.
pemberdayaan
dan
perlindungan konsumen jasa perbankan. Untuk mewujudkan visi API yaitu
Dalam visi API dirumuskan struktur
mewujudkan Sistem perbankan yang sehat,
perbankan sesuai dengan besaran permodalan
kuat,
menciptakan
dipilah-pilah menjadi 4 (empat) tingkatan
kestabilan sistem keuangan dalam rangka
yaitu : modal sampai Rp100 milyar, >Rp100
dan
efisien
guna
52
milyar sampai Rp10 trilyun, Rp 10 trilyun
pelaksanaan 2004-2010. Kegiatanya meliputi
sampai Rp 50 trilyun dan > Rp 50 trilyun.
:
Tujuan pengkategorian ini tentu untuk
1. Memperkuat Permodalan :
mendorong perbankan nasional memperbesar
a. Meningkatkan
persyaratan
modal
modalnya sehingga mampu bersaing secara
minimum bagi bank umum (termasuk
golbal, baik di dalam negeri maupun di luar
BPD) menjadi Rp100 miliar.
negeri khususnya dengan perbankan di
b. Mempertahankan persyaratan modal
negara tetangga (ASEAN) dalam skup global
Rp3 triliun untuk pendirian bank baru
yang terkecil dan lebih luas lagi bersaing
sampai dengan 1 Januari 2011
pada skala internasional.
2. Memperkuat daya saing BPR : a. Meningkatkan linkage program antara bank umum dan BPR
PERMASALAHAN Setelah lebih dari sepuluh tahun
b. Mempermudah
dicanangkan, penerapan 6 pilar program API
mewujudkan
besarnya
aset
Kantor
pembentukan
fasilitas
cabang BPR
nampaknya belum berjalan mulus khususnya dalam
pembukaan
c. Memfasilitasi
dan
jasa bersama untuk BPR
permodalan perbankan nasional disebabkan
3. Meningkatkan akses kredit :
dinamika yang berkembang dari berbagai
a.
aspek baik aspek kebijakan pemerintah ekonomi,
politik
domestik
internasional,
terciptanya
perdagangan
baru
pembentukan
skim
penjaminan kredit.
maupun
b. Mendorong penyaluran kredit untuk
blok-blok
antara
Memfasilitasi
sektor tertentu.
lain
Program
ini
bertujuan
diberlakukannya pasar bebas ASEAN bidang
memperkuat
perbankan pada tahun 2020, serikat buruh
(konvensional dan syariah) dalam rangka
yang semakin liberal dll.
meningkatkan kemampuan bank mengelola usaha
permodalan
maupun
risiko,
bank
untuk umum
mengembangkan
PENGUATAN STRUKUTR
teknologi informasi, maupun meningkatkan
PERBANKAN NASIONAL (PILAR 1)
skala usahanya guna mendukung peningkatan
Merupakan Struktur
Perbankan
Program Nasional.
Penguatan
kapasitas pertumbuhan kredit perbankan.
Periode
Implementasi program penguatan permodalan bank dilaksanakan secara bertahap. 53
Upaya
peningkatan
modal
bank
- Merger dengan bank lain untuk mencapai
tersebut dapat dilakukan dengan membuat
persyaratan modal minimum baru
business plan yang memuat target waktu, cara
- Penerbitan saham baru atau secondary
dan
offering di pasar modal
tahap
pencapaian.
Adapun
cara
pencapaiannya dapat dilakukan melalui: -
Penambahan
modal
baru
baik
- Penerbitan subordinated loan dari
Struktur permodalan bank sesuai dengan
shareholder lama maupun investor baru
roadmap API adalah seperti pada gambar struktur modal dibawah ini :
Permodalan (RpTrilyun)
Bank Internasional 50
Bank Nasional 10 Daerah
Korpora
Ritel
Lainnya
0,1
BPR
Bank kegiatan usaha terbatas
Gambar : Struktur perbankan Indonesia sesuai visi API 1. Bank dengan modal sampai Rp 100 milyar
4. Bank dengan modal lebih dari Rp 50
meliputi Bank Perkreditan Rakyat dan
trilyun
bank dengan kegiatan usaha terbatas
internasional.
2. Bank dengan modal Rp 100 milyar sampai
dikategorikan
Dalam
Rp 10 trilyun dikategorikan sebagai bank
permodalan
daerah, korporasi, ritel dan lain-lain.
beberapa
3. Bank dengan modal Rp 10 trilyun sampai
sebagai
perkembangan perbankan
nasional
bank
jumlah selama
tahun terakhir adalah sebagai
berikut :
Rp 50 trilyun dikategorikan sebagai bank 1. PT Bank Manidiri 39,7 trilyun (growth
nasional
17%)
54
2. PT BRI 32,7 trilyun (growth 40%)
mencapai US$ 25,9 miliar atau sekitar Rp
3. PT BNI 29,6 trilyun (growth 22%)
327,4 triliun.
4. PT CIMB Niaga (pemegang saham asing)
Pada tahun 2011 modal Bank Mandiri
15,9 trilyun (growth 33%)
mencapai Rp 62,7 Triliun, meningkat
5. PT Bank Danamon (pemegang saham
dari 48,9% tahun ke tahun dan baru
asing) 15,6 trilyun (growth 11%) 6. Bank Of Tokyo (pemegang saham asing) 15,1 trilyun (growth 14%)
meraih
Bank
gelar
Internasional,
atau Arsitektur Perbankan Indonesia
(FEUI, 2011) perkembangannya
di Indonesia yang
sesuai dengan Banking Architecture
7. PT Bank Panin 12,6 trilyun (growth 18%)
Dalam
satu-satunya
(API) saat itu. Data terakhir tercatat jumlah
modal sebesar 7,8 milyar (US $) atau
modal bank-bank nasional meningkat dan
sekitar Rp 101 trilyun. Sebagai
berdasarkan data- tahun 2013, bank-bank
perbandingan modal Bank terbesar ke
dengan modal inti (modal bank keseluruhan
4 di ASEAN yaitu CIMB Group
lebih tinggi karena modal bank terdiri dari
sebesar 11,2 milyar (US $) jauh di
modal inti-tier 1, tier 2, modal inti tambahan
atas PT Bank Mandiri.
dan modal pelengkap), lebih dari Rp 30
Perjuangan masih panjang agar sejajar dengan bank luar negeri sekalipun hanya lingkup ASEAN. Untuk perkembangan permodalan BPR. Nampaknya ada kemajuan tercermin sudah banyak BPR yang kian besar permodalannya baik dari hasil pengembangan, tamabahan modal dari
trilyun adalah sebagai berikut : 1. Bank Rakyat Indonesia 2. Bank Mandiri 3. Bank Negara Indonesia 4. Bank Central Asia (Infobank, 2013)
pemilik dan juga hasil merger atau konsolidasi. Aset BPR cukup tumbuh dengan baik, bahkan sudah ada yang mencapai Rp 4 trilyun. Modalnyapun sudah ada yang mencapai >Rp100 milyar.
Modal inti (tier 1) Bank Mandiri dan BNI masing-masing tercatat sebesar US$ 5,4 miliar (sekitar Rp 68,4 triliun) dan US$ 3,4 miliar (sekitar Rp 42,5 triliun). Sebagai informasi, bila digabung, jumlah modal inti
SISTEM
kedua bank BUMN tersebut masih di bawah DBS Group Holding (Singapura)
PENGATURAN
EFEKTIF (PILAR 2)
yang
55
YANG
Merupakan Kualitas
Program
Pengaturan
peningkatan
Perbankan.
OJK. Apakah OJK akan menyempurnakan
Periode
atau bahkan mengubah konsep yang sudah
pelaksanan 2004-2013. Kegiatannya meliputi
berjalan
:
pengawasan OJK lebih luas dari Bank
1. Memformalkan proses sindikasi dalam
Indonesia
membuat kebijakan perbankan.
perbankan
a. Melibatkan pihak III dalam setiap
tersebut
yakni
mengawasi
dan
Pengawasannyapun
pembuatan kebijakan perbankan.
mengingat
cakupan
lembaga
non tentu
bank.
akan
lebih
integratif, yaitu menggabungkan antara
b. Membuat panel ahli perbankan.
pengawasan terhadap perbankan dan non
c. Memfasilitasi lembaga riset perbankan
bank.
di daerah maupun pusat
Untuk
lembaga
2. Implementasi secara bertahap 25 Basel
program
riset
memfasilitasi
perbankan
nampaknya
belum eksis dan belum dapat dirasakan
Core Principles for Effective Banking
atau diketahui oleh masyarakat luas
Program ini bertujuan untuk meningkatkan
dengan roadmap ini. Masyarakat tentu
efektivitas pengaturan serta memenuhi
sangat
standar pengaturan yang mengacu pada
sehingga hasil riset dapat dimanfaatkan
international tersebut
best
kehadirannya
practices.
Program
secara luas khususnya oleh pihak-pihak
dicapai
dengan
terkait yang ingin peran sertanya dalam
dapat
penyempurnaan
mengharapkan
proses
penyusunan
mengembangkan perbankan nasional.
kebijakan perbankan serta penerapan 25 Basel
Core
Principles
for
Effective
SISTEM
PENGAWASAN
Banking Supervision secara bertahap dan
INDEPENDEN
menyeluruh.
(PILAR 3)
Sejauh
mana
program
tersebut dapat berjalan sesuai dengan roadmap-nya.
Setelah
DAN
YANG EFEKTIF
Adalah Program Peningkatan Fungsi
pengaturan
Pengawasan. Periode kegiatan 2004-2005.
perbankan diserahkan dari Bank Indonesia
Kegiatannya meliputi :
kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
1. Meningkatkan koordinasi antar lembaga
sejak tahun 2013, tentunya setahap demi
pengawas
setahap pengaturan
Melakukan
yang selama
ini
dikeluarkan Bank Indonesia akan diganti
koordinasi
secara reguler.
dengan pengaturan yang dikeluarkan oleh 56
dan
kerjasama
2. Melakukan konsolidasi sektor perbankan
pengawas,
risiko,
pengawasan
Bank Indonesia
berbasis
a. Mengkonsolidasi fungsi pengawasan
enforcement, dan konsolidasi organisasi.
dan pemeriksaan
peningkatkan
efektivitas
Dengan landasan hukum UU No. 21 tahun
b. Mereorganisasi sektor perbankan Bank
2011 tentang OJK, maka OJK semestinya
Indonesia
akan lebih optimal mengingat hal-hal berikut
c. Membentuk tim enforcement d. Membentuk tim
khusus
: pemeriksa
- OJK merupakan lembaga independen
spesialis
- Pengawasan oleh OJK dapat integratif
3. Meningkatkan kompetensi pemeriksa bank
dengan lembaga keuangan lain, sehingga
a. Melakukan sertifikasi pemeriksa bank.
para pelaku perbankan dan lembaga
b. Melakukan attachment pemeriksa di
keuangan bukan bukan bank dalam satu
lembaga pengawas internasional 4.
pengembangan
Mengembangkan
sistem
atap dibawah pengawasan OJK, sehingga
pengawasan
hal-hal yang bersifat adanya keterkaitan
berbasis risiko
kepemilikan, kepengurusan dan hubungan
Mendesain risk-based model untuk
keuangan/bidang usaha dapat dipantau
pengawasan
secara lebih mudah oleh OJK sehingga
5. Meningkatkan efektivitas enforcement
risiko yang timbul dapat diantisipasi lebih
a. Menyempurnakan proses investigasi
dini.
kejahatan perbankan.
- OJK diberi kewenangan untuk melakukan
b. Meningkatkan transparansi pengawasan
penyidikan
dan enforcement.
pengawasannya
c. Membentuk internal ombudsman untuk
sehingga
untuk kasus-kasus
penyelewengan yang muncul akan lebih
d. Meningkatkan perlindungan hukum bagi
cepat.
pengawas bank ini
operasional
menindaklanjuti
permasalahan pengawasan
Program
dalam
bertujuan
- Beberapa
waktu
lalu,
Mahkamah
untuk
Konstitusi (MK) telah menolak gugatan
meningkatkan independensi dan efektivitas
dari pemohon bahwa keberadaan OJK
pengawasan perbankan.
tidak sesuai
Hal ini dicapai
dengan
ini
dengan peningkatkan kompetensi pemeriksa
semestinya
bank, peningkatan koordinasi antar lembaga
kekokohan keberadaan OJK sehingga 57
semakin
UUD. Hal
menambah
selekasnya lebih berbenah untuk lebih
menarik fee dari lembaga yang diawasi, maka
memperbaiki
pelayanan
kepada
ada semacam beban psikologis bagi si
masyarakat
khususnya
dalam
pengawas karena merasa bahwa gaji yang
meningkatakan kualitas pengawasan. Namun pengawasan
semestinya bank
efektivitas
Secara
psikologis
akan
“mengganggu” independensi pengawasan.
lembaga
Sekalipun pungutan semacam ini berdasarkan
keuangan non bank saja, namun harus
hasil survei di beberapa negara yang juga
berujung
melakukan hal serupa dan juga diatur dalam
perbankan
kepada
hanya
lembaganya.
untuk
kepentingan
bukan
diterima oleh pengawas adalah pungutan dari
dan
tertatanya
pengawasan
sistem moneter secara luas sehingga dalam
Undang-Undang.
Masyarakat
pengendalian
berbeda
negara
moneter
dan
pengawasan
dengan
yang
Indonesia disurvei.
lembaga keuangan dan pengendalian moneter
Masyarakat Indonesia masih rentan terhadap
harus terintegratif juga. Hal ini sesuai dengan
hal-hal seperti ini. Faktanya adalah bahwa
keinginan dari otoritas moneter (OJK) dan
negara kita masih menghadapi problem
otoritas
dalam
lembaga
keuangan
(OJK).
Pengawasan makro prudential oleh Otoritas Moneter
(BI)
dan
pengawasan
masalah
Korupsi,
Kolusi
dan
Nepotisme (KKN).
mikro
prudential oleh OJK harus berjalan efektif,
INDUSTRI PERBANKAN YANG KUAT
tidak sebatas konsep. Koordinasi yang baik
(PILAR 4)
seperti yang sering disiarkan melalui media
Adalah
perlu diwujudkan karena pada kenyataannya
Manajemen dan Operasional Perbankan.
koordinasi itu merupakan hal yang sulit
Periode pelaksanaan 2004 – 2006
diwujudkan.
Kegiatannya meliputi :
Hanya saja terdapat kelemahan dalam
Program
Peningkatan
Kualitas
1. Meningkatkan Good Corporate
sistim pengawasan perbankan dengan adanya
Governance
fee pungutan kepada lembaga yang diawasi
a. Menetapkan standar minimum untuk
(khususnya perbankan). Pungutan fee ini
GCG
adalah untuk keperluan biaya operasional
b. Mendorong bank-bank untuk go public
OJK yang tidak dibiayai oleh anggaran dari
2. Meningkatkan kualitas manajemen risiko
APBN lagi. Baik secara psikologis maupun
perbankan
praksis, apabila lembaga yang mengawasi
Mempersyaratkan sertifikat manajer risiko 58
3. Meningkatkan kemampuan operasional
pelatihan
bank
kesejahteraan namun masih cukup banyak
a. Mendorong bank-bank untuk
dan
dihadapkan
peningkatan
pada
sekala
melakukan sharing penggunaan fasilitas
pendapatan BPR.
operasional guna menekan biaya
INFRASTRUKTUR
b. Memfasilitasi kebutuhan pendidikan
tingkat
usaha
PENDUKUNG
YANG MENCUKUPI(PILAR 5)
dalam rangka peningkatan operasional
Program
pengembangan
bank
perbankan.
Periode
infrastruktur
pelaksanaan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan
2005.Kegiatannya meliputi :
good corporate governance (GCG), kualitas
1. Mengembangkan Credit Bureau
manajemen
resiko
dan
kemampuan
GCG
kemampuan
dengan
didukung
operasional
bureau
oleh
2. Mengoptimalkan penggunaan credit rating
(termasuk
agencies
manajemen risiko) yang handal diharapkan dapat
meningkatkan
perbankan.
kinerja
Dalam
2004-
Melakukan inisiatif pembentukan credit
operasional manajemen. Semakin tingginya standar
dan
Mempersyaratkan rating bagi obligasi
operasional
yang diterbitkan oleh bank
perkembangannya
Program
ini
bertujuan
kebijakan dan ketentuan mengeni GCG telah
mengembangkan
diberlakukan baik kepada Bank Umum
operasional perbankan yang efektif seperti
maupun Bank Perkreditan Rakyat. Terakhir
credit bureau, lembaga pemeringkat kredit
ketentuan
domestik,
GCG
untuk
BPR
telah
dan
sarana
untuk
pendukung
pengembangan
skim
diberlakukan dengan Peraturan Otoritas Jasa
penjaminan kredit. Pengembangan credit
Keuangan
4/POJK.03/2015
bureau akan membantu perbankan dalam
tentang GCG. Dalam penerapannya tentunya
meningkatkan kualitas keputusan kreditnya.
akan dipantau agar dapat dapat berjalan
Penggunaan lembaga pemeringkat kredit
dengan baik, karena selama ini biasanya BPR
dalam publicly-traded debt yang dimiliki
cukup
dalam
bank akan meningkatkan transparansi dan
ketentuan-ketentuan
efektivitas manajemen keuangan perbankan.
yang menyangkut manajemen dan SDM
Sedangkan pengembangan skim penjaminan
mengingat SDM di BPR masih perlu
kredit akan meningkatkan akses kredit bagi
ditingkatkan
masyarakat.
(OJK)
No.
kedodoran
mengimplementasikan
melalui
program-program 59
Munculnya
pembentukan
lembaga-lembaga
penjamin
kredit
yang
Memfasilitasi
dibentuk Pemerintah Daerah akan lebih
minimum
memberikan kesempatan bagi pengusaha-
produk bank
pengusaha daerah khususnya usaha MKM
penyusunan
standar
transparansi
informasi
4. Mempromosikan edukasi untuk konsumen
(Mikro, Kecil dan Mengenah) yangt sampai
Mendorong bank-bank untuk melakukan
saat ini masih tetap kesulitan memperoleh
edukasi
kredit dari perbankan karena kelangkaan
produk-produk finansial
barang jaminan (agunan) yang memadai.
kepada
Program
konsumen
ini
mengenai
bertujuan
untuk
Pendirian Lembaga-lembaga penjamninan
memberdayakan nasabah melalui penetapan
seperti ini mestinya didorong lebih cepat
standar penyusunan mekanisme pengaduan
dalam
nasabah,
pendiriannya.
Wacana
untuk
pendirian
lembaga
peningkatan
mediasi
mendirikan lembaga yang terkait dengan
independen,
Sistem Informasi Kredit juga perlu didorong
informasi produk perbankan dan edukasi bagi
agar akses untuk memperoleh data yang lebih
nasabah. Wujud kebijakan dan ketentuan
akurat terkait kondisi nasabah dapat cepat
yang
diperoleh sehingga keputusan kredit akan
keluarnya
lebih cepat.
tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan
diberlakukan POJK
transparansi
antara No.
lain
dengan
1/POJK.07/2013
Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Pendirian PERLINDUNGAN KONSUMEN (PILAR
lembaga mediasi independen hendaknya
6)
tidak membebani biaya-biaya yang pada
Bentuk kegiatan Peningkatan Perlindungan
akhirnya membebani konsumen. Lembaga ini
Konsumen. Periode pelaksanaan 2004 –
sampai saat ini masih dalam bentuk rintisan
2005. Kegiatannya meliputi :
sekalipun sesuai dengan roadmapnya tahun
1. Menyusun standar mekanisme pengaduan
2004 – 2005. Sekalipun selama ini Bank
nasabah
Indonesia dan OJK sudah melaksanakan
Menetapkan persyaratan minimum
fungsi sebagai lembaga intermediasinya yang
mekanisme pengaduan konsumen
bersifat sementara. Pelaksanaan program
2. Membentuk lembaga mediasi independen
pendirian lembaga mediasi independen ini
Memfasilitasi pendirian lembaga mediasi
juga
perbankan
terkesan
pembuatan
3. Menyusun transparansi informasi produk
terlambat
kebijakan
tercermin secara
dari
lengkap
termasuk untuk BPR baru terlaksana tahun 60
2013 dan pendirian lembaganyapun belum
perbankan nasional oleh asing sudah lebih
terwujud.
dari 40%. Sementara untuk kepemilikan saham oleh bank asing diperbolehkan sampai
KENDALA-KENDALA DAN
99%. Hal inilah yang merupakan salah satu
KENYATAAN PAHIT STRUKUTR
kendala untuk memacu bank nasional lebih
KEPEMILIKAN PERBANKAN
cepat besar karena peluang bank asing untuk
NASIONAL
membesarkan banknya lebih leluasa. Apalah
Jumlah bank di
yang
artinya kalau struktur yang dibentuk, yang
mencapai 120 dinilai kebanyakan. Banyaknya
dikuatkan adalah milik asing, sama saja
bank ini sudah tidak efisien. Pasalnya, yang
membesarkan
diperlukan
tahun-tahun
pengembangan dan strategi persaingan juga
berikutnya adalah besarnya jumlah aset
untuk kepentingan modal asing. Padahal di
bukan banyaknya kantor bank. Hal ini untuk
negeri
mendorong perbankan nasional bisa bersaing
kebijakan yang membatasi porsi kepemilikan
dengan bank-bank asing (Ryan Kiryanto,
asing. Bank Negara Malaysia (BNM), bank
5/2014). Kebanyakan menjadi jadi tidak
sentral negara tersebut, menetapkan bahwa
efisien. Saat ini kondisi perbankan di
kepemilikan
Indonesia
maksimum 30%, sedangkan bank syariah
saat
ini
belum
Indonesia
hingga
sepenuhnya
mampu
asing
tetangga
asing
kebijakan,
Malaysia
di
diterapkan
bank
maksimum
menjamur di dalam negeri, terutama dari sisi
pendirian bank komersial dalam bentuk local
aset
subsidiaries dengan minimum modal 300 juta
Banyaknya
permodalan. bank-bank
BNM
komersial
bersaing dengan bank-bank asing yang
dan
70%.
dimana
mengizinkan
kelas
ringgit atau setara dengan Rp1,1 triliun.
menengah ke bawah yang kepemilikan aset
BNM juga membatasi pergerakan bank asing
dan modalnya masih terhitung rendah, perlu
di negaranya dengan hanya mengijinkan
dilakukan konsolidasi dengan bank-bank
pendirian 18 kantor cabang. Sebanyak dua
besar agar keberlangsungan perkembangan
cabang di pusat kota, empat cabang di
bank tersebut menjadi lebih besar dan sehat.
wilayah semi-urban, dua cabang di wilayah
Dalam perjalananannya, arah, bentuk dan
non-urban, dan sepuluh cabang microfinance
tatatan industri perbankan nasional seperti
sesuai dengan lisensi commercial banking.
menyimpang jauh dari keinginan sesuai
BNM juga membatasi pemasangan ATM
dengan kerangka API yaitu kepemilikan
oleh bank asing sejalan dengan ketentuan 61
pembatasan pendirian cabang. BNM tidak
ambil
melarang bank asing untuk bergabung dalam
Perbankan milik Pemerintah Singapura ini
jaringan ATM Malaysia Electronic Payment
merajai perbankan ASEAN dengan aset
System
yang
sebesar US$ 318,4 miliar. Sementara, dari
dibebankan berbeda dengan bank lokal dan
daftar 15 besar bank terbesar, hanya Bank
lebih tinggi. Di Singapura, selain otoritas
Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia (BRI)
perbankan
yang
(MEPS),
namun
negara
tersebut
biaya
menerapkan
contoh,
mewakili
DBS
Group
pemerintah.
Holding.
Layaknya
multiple license, juga terdapat pembatasan
pertarungan di ring tinju, perbankan nasional
terhadap segmen dan ekspansi bisnis bagi
bagaikan kelas ringan melawan perbankan
bank asing, baik dari sisi segmen, cabang,
negara tetangga yang diibaratkan kelas berat.
maupun e-channel dari bank asal Indonesia
Sehingga, pertarungan pun menjadi tidak
yang beroperasi di sana.
seimbang.
Untuk
itu,
pihaknya
terus
melakukan persiapan sehingga bank nasional PERBANKAN INDONESIA
mempunyai bobot yang berimbang dengan
MENGHADAPI PASAR BEBAS ASEAN
bank asing. Apabila melihat indikator berbagai
TAHUN 2020 Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
aspek perbankan antara lain aset perbankan
di bidang keuangan dan perbankan akan
nasional dalam 10 besar akhir Juni tahun
berlaku
2014 adalah sbb :
pada
tahun
2020.
Sanggupkah
Indonesia bersaing langsung menghadapi
Berikut 10 besar bank dengan aset terbesar.
gempuran layanan keuangan dan perbankan
1. Bank Mandiri
dari
2. Bank Rakyat Indonesia Rp 621,98 triliun
negara
tetangga?
Menghadapi
Rp 674,74 triliun
Masyarakat Ekonomi ASEAN 2020 tersebut,
3. Bank Central Asia
Rp 512,84 triliun
para
4. BNI
Rp 388,01 triliun
berbenah. Mereka sadar betul kekuatan bank
5. CIMB Niaga
Rp 224,83 triliun
asing yang bakal mereka hadapi. Bank-bank
6. Bank Permata
Rp 176,57 triliun
nasional Indonesia akan berhadapan dengan
7. Bank Panin
Rp 156,72 triliun
bank-bank negara tetangga, yang aset dan
8. Bank Danamon
Rp 154,42 triliun
modalnya kemungkinan besar mencapai 10
9. BII
Rp 137,79 triliun
sampai dengan 20 kali lipat dibandingkan
10. BTN
Rp 135,62 triliun
perbankan nasional di tahun 2020 nanti. Kita
(Adhitya H, Dea CS, 2014)
pelaku
industri
perbankan
mulai
62
Pada akhir tahun 2014 BRI muncul sebagai
8. Shanghai Pudong Development Bank
pemilik aset terbesar menyalip Bank Mandiri
9. Shinhan Bank (China)
dengan jumlah aset sebesar Rp Rp 778,01
10. Kookmin Bank (Korea)
triliun dan Bank mandiri diperingkat kedua
The Richest(7/2013)
jumlah aset sebesar Rp 755,86 triliun.
Dengan melihat peta perbankan Asia,
Untuk tingkat negara ASEAN 10 bank
nampak bahwa perbankan Indonesia masih
terbesar adalah sebagai berikut : Bank
sebagai pemain kecil di kancah perbankan Aset (+
Asia.Target Bank Mandiri pada tahun 2020
US $) 1.
DBS Singapora
dapat masuk dalam jajaran Top 3 Bank di 340
ASEAN dalam hal nilai kapitalisasi pasar dan
milyar
menjadi pemain utama di regional perlu
2.
OCBC
270 “
3.
UOB
230 “
4.
CIMB Group
195 “
5.
Maybank
175 “
6.
Public Bank
95 “
7.
SCB
80 “
8.
Bank Mandiri
64 “
9.
BRI
53 “
10. BCA
dibuktikan. Terlebih belakang ini CIM Group (Malaysia) bergabung RHB Capital Sdn Bhd dan Malaysia Building Society Bhd (MBSB) akan menempatkan bank ini menjadi bank terbesar keempat di kawasan Asia Tenggara. Bank Mandiri hanya menempati urutan ke 8 di ASEAN, semakin teringgal jauh.
45 “
WACANA MERGER/KONSOLIDASI Merger merupakan langkah penggabungan
Untuk tingkat Asia bank-bank terbesar
beberapa
didominasi oleh China dengan data berikut :
bank
dengan
dengan
tetap
mempertahankan nama salah satu bank yang
1. Industrial & Commercial Bank of
dimerger.
China
Dalam
roadmapnya,
upaya
memperbesar aset dan permodalan bank
2. China Construction Bank
dengan
3. Agricultural Bank of China
menggabungkan
beberapa
bank
termasuk bank milik pemerintah (Bank
4. Bank of China
BUMN), namun kenyataannya sampai saat
5. State Bank of India
ini masih belum dapat diwujudkan. Bahkan
6. Bank of Communications (China)
keinginan untuk me-merger 2 bank BUMN
7. China Merchants Bank
(Bank BNI dan BTN) saja rasanya masih 63
menemui kendala, apalagi untuk me-merger
diharapkan harus dibagi kepada para
seluruh bank BUMN (Mandiri, Bank BNI,
pemegang saham.
BRI dan BTN). Padahal apabila bank bank
Akan berbeda dengan kasus merger
BUMN itu bergabung maka asetnya akan
PT Bank Mandiri saat itu (2 Oktober
berjumlah Rp 1.800 trilyun. Namun memang
1998). Saat itu banyak aspek yang
me-merger keseluruhan bank BUMN perlu
berbeda sehingga merger PT Bank
dengan pertimbangan yang matang. Hal-hal
Mandiri
yang perlu dipertimbangkan antara lain :
kendala yang masif. Hal-hal yang
relatif
tidak
menemui
-
Budata kerja masing-masing bank
berbeda dengan kondisi saat ini
-
Segmen masing-masing bank yang
adalah :
sudah dikuasai -
Penggabungan
Teknologi
Sistim
memungkinkan
Informasi -
-
Manajemen
Kondisi politik saat itu (tahun 1998)
kebijakan yang
selama
ini
resistensi
untuk
pemerintah yang
melaksanakan tanpa
berlebihan
adanya dari
dterapkan di masing-masing bank
masyarakat (khususnya serikat-serikat
Penggemukan mendadak (khususnya
pekerja)
masalah SDM yang paling krusial)
-
Budaya kerja bank-bank yang di-merger
Selain hal tersebut ada beberapa
(Bank Exim, Bank Dagang Negara, Bank
kalangan yang masih menganggap
Bumi Daya dan Bank Pembangunan
merger bank BUMN belum perlu
Indonesia) relatif sama karena segmen
dilakukan. Yang diperlukan adalah
pasarnya juga relatif sama. Contoh
membesarkan bank itu sendiri, namun
segmen pasar yang relatif berbeda dari
cara-cara untuk membesarkan tidak
bank BUMN adalah pasar dari PT BRI.
dijelaskan. Kalau upaya membesarkan
Mayoritas pasar bank tersebut adalah
hanya dari pembentukan modal dari
nasabah mikro perdesaan. Pasar ini yang
laba yang diperoleh bank, maka akan
sudah dikuasai lama sejak dahulu sampai
memerlukan
lama
saat ini, belum ada bank BUMN lain
karena pertumbuhan laba itu sendiri
yang dapat menyaingi, walaupuan semua
setiap tahun tidak melebihi 50% dari
bank berusaha untuk masuk ke pasar
laba
tersebut.
yang
waktu
cukup
diperoleh
tahun
sebelumnya. Belum lagi deviden yang 64
Suatu ketatnya negara
kenyataan
persaingan tetangga,
bahwa
dengan
maka
semakin
tetangga yang hadir di Tanah Air. Namun
bank-bank
bank-bank
juga membuka potensi melakukan ekspansi di
di
negara tetangga saat Pasar Bebas ASEAN
Indonesia sangat perlu untuk juga melakukan
berlaku tahun depan.
konsolidasi. Indonesia memerlukan adanya sebuah bank yang kuat dan sehat agar mampu
KESIMPULAN/SARAN
melakukan ekspansi masif ke negara-negara
1. Pelaksaan Program Arsitektur Indonesia
ASEAN lainnya. Paling tidak harus ada bank
(API) belum sepenuhnya terlaksana sesuai
negeri sendiri yang masuk 10 besar bank
dengan program khususnya besaran aset
terbesar di ASEAN untuk bisa bicara banyak
jika dibandingkan dengan bank-bank 10
di ASEAN Economic Community, sehingga
besar di kawasan ASEAN
bisa bersaing bukan cuma di dalam negeri,
2. Pengkategorian
bank
internasional,
tapi juga di luar negeri, namun apadaya saat
nasional, daerah dan BPR/bank ritail
ini bank terbesar di Indonesia yaitu PT Bank
belum sepenuhnya melekat pada bank-
Mandiri atau PT BRI hanya betengger di
bank
urutan 8 besar ASEAN.
pemetaannyapun menjadi kabur mana
Merger, menurutnya, memang tidak
bank-bank
bisa dipaksakan dan harus ada persetujuan
bersangkutan
yang
sehingga
dikategorikan
sesuai
dengan nama-nama tersebut.
dari pemegang saham. Namun, pemegang
3. Langkah-langkah
merger,
saham tidak perlu takut persentase sahamnya
perbankan
menjadi kecil, karena nilai saham yang
menerapkan Sistem Kepemilkan Tunggal
dimiliki akan menjadi lebih baik karena
(SPP) perlu dipetakan lagi dan dirumuskan
merjer akan menimbulkan efisiensi dan
dengan jelas termasuk roadmapnya agar
peningkatan produktivitas.
dapat memberikan kepastian bagi para
Sejauh ini, upaya bank-bank Indonesia untuk
pelaku perbankan dan masyarakat.
melakukan
ekspansi
ke
ataupun
konsolidasi
langkah
untuk
negara-negara
4. OJK perlu memastikan apakah program
tetangga, terutama Malaysia, memang kurang
API akan dilanjutkan, disempurnakan atau
optimal.
dibuat program baru sehingga masyarakat
Bila konsolidasi terjadi, tidak hanya
akan mendapatkan informasi, bagaimana
akan membuat bank-bank negeri sendiri
road pengembangan perbankan khususnya
mampu bersaing dengan bank milik negara 65
Kasmir, 2008. Bank dan lembaga keuangan lainnya, Jakarta. Rajawali Press
menjelang pasar bebas bidang perbankan pada tahun 2020. 5. Pending
matter(
Ir. Ade Arthesa, MM, Ir Edia Handiman, Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, Jakarta, PT Indeks Kelompok Gramedia
pekerjaan-pekerjaan
tunda) kebijakan perbankan termasukan perundangan-undangan terkait perbankan seperti
RUU
Perbankan,
Dahlan Siamat, 1996. Manajemen Lembaga Keuangan, Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
RUU
Redenominasi, Kebijakan Kepemilikan Bank
oleh
asing
perlu
didorong
Batunanggar, S. (2004), Indonesia’s Banking Crisis Resolution: Prosess, Issues and Lessons Learnt,Financial Stability Review, May, Bank Indonesia.
pembahasannya oleh pihak-pihak terkait khususnya OJK.
Batunanggar, S., 2002 Redisigning Indonesia’s Crisis Management: Deposit Insurance and Lender of Last Resort,Financial Stability Review, Jakarta, Bank Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA
Bank Indonesia, Booklet (2009), “Arah Kebijakan Perbankan”
Beck, Thorsten, 2003, The Incentive Compatible Design of Deposit Insurance and Bank Failure Resolution– Concepts and Country Studies, World Bank Policy Research Working Paper 3043, May 2003
Sarwono (2007), “Merger Bank Exim, Bapindo, Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara ke Bank Mandiri” C.A.E Goodhart, November 2010, The Changing Role of Central banks, BIS workpaper, Basel, Swiss)
UU No. 23 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia
DR Dian Ediana Rae, 8 Januari 2010, Masa Depan Independensi Bank Indonesia, Tempo, Jakarta
UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan
Ferry Warjiyo, 2004. Manajemen Bank Sentral, Jakarta, Bank Indonesia
UU No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
S.Batunanggar, 2006. Jaring Pemgaman Sistem Keuangan :Kajian Literatur dan Prakteknya di Indonesia, Jakarta, Bank Indonesia
Keungan UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
66
