BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN A. SIMPULAN Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah penulis lakukan di bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Sistem pengelolaan Pajak Hiburan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset (DPPKA) Kota Surakarta menggunakan Self Assesment System dimana wajib pajak menentukan besarnya pajak terutang sendiri, menghitung,menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang yang harus dibayarkan kepada DPPKA. 2. Hambatan dalam pemungutan Pajak Hiburan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Surakarta antara lain hambatan internal yaitu sumber daya manusia (SDM) pihak DPPKA Surakarta masih kurang karena dengan sepuluh jenis pajak daerah sehingga konsentrasi petugas terbagi pada kesepuluh jenis pajak sehingga untuk memudahkan tugas tersebut DPPKA dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada lima Kecamatan yaitu Laweyan, Banjarsari, Jebres, Pasar Kliwon dan Serengan.
Masing-masing wilayah memiliki petugas
penanggungjawab yang nantinya akan mengkoordinasi langsung pelaksanaan pemungutan pajak. Penanggungjawab wilayah ini ditentukan oleh petugas DPPKA. Sehingga diharapkan dengan adanya koordinasi antara petugas DPPKA dan petugas pada masing-masing UPTD, pelaksanaan pemungutan pajak daerah khususnya pajak hiburan bisa optimal. Hambatan eksternal dalam pemungutan pajak hiburan yaitu masih rendahnya kesadaran wajib pajak. Seringkali wajib pajak tidak melaporkan
secara riil besarnya
pendapatan yang diterimaanya. Namun, petugas pun sudah mengantisipasi hal demikian dengan melakukan pemantauan langsung terhadap kegiatan/usaha yang dilakukan oleh wajib pajak, diberikan berita acaranya supaya bisa langsung diverifikasi oleh petugas. Sehingga nantinya akan diperoleh data atau jumlah yang rasional. Selain itu, wajib pajak juga harus mengetahui 90
91
peraturan-peraturan mengenai perpajakan yang ada, sehingga nantinya tidak terjadi hal-hal tidak sesuai dengan peraturan yang ada misal seperti teguran dari petugas DPPKA sendiri. 3. Upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) daerah Surakarta dalam meningkatkan pemungutan Pajak Hiburan adalah
dengan
tindakan
intensifikasi
dan
ekstensifikasi.
Tindakan
intensifikasi yang dilakukan adalah dengan melakukan pelatihan-pelatihan kepada segenap petugas pelaksana pemungutan pajak, seperti pelatihan dalam menyampaikan kepada wajib pajak megenai peraturan perpajakan yang ada, pelatihan dalam menyampaikan sistem pelakanaan pemungutan pajak, pelatihan mengenai sistem menghitung pajak sendiri atau Self Assesmet System, dan pelatihan dalam melakukan pencatatan/pelaporan data perpajakan baik berupa catatan lapangan dan komputerisasi. Upaya peningkatan pemungutan pajak hiburan secara ekstensifikasi yaitu dengan melakukan tindakan optimalisasi penerimaan pajak hiburan yaitu dengan cara petugas DPPKA melakukan audit terhadap data-data penerimaan pajak hiburan yang ada. Kegiatan audit ini dilakukan untuk kurun waktu misalnya lima tahun/ sepuluh tahun sekali. Sehingga dengan dilakukannya audit ini nantinya akan diketahui apakah laporan penerimaan pajak ini rasional atau tidak, kemudian bisa langsung ditidak lanjuti oleh petugas DPPKA. 4. Efektivitas penerimaan pajak hiburan dan dan efisiensi biaya pemungutan pajak hiburan dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Surakarta antara tahun 2010-2014 sudah efektif dan efisien. Dari data kuantitatif yang dilampirkan menunjukkan bahwa Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Surakarta telah dapat merealisasikan penerimaan pajak hiburan dengan sangat efektif. Terlihat dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dengan rata-rata tingkat efektifitvitas pajak hiburan setiap tahun selalu diatas 100%.
Tingkat efisiensi pajak
hiburan dari tahun ke tahun sudah efisien dengan tingkat efisiensi rata-rata
92
tiap tahun kurang dari 60%. Hal ini menunjukkan DPPKA Surakarta sudah dapat menekan biaya pemungutan pajak hiburan meskipun jumlah biaya pemungutan berfluktuasi dari tahun ke tahun. 5. Kesesuaian materi pelajaran perpajakan dengan kenyataan di lapangan yaitu pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Surakarta yaitu materi tentang pajak hiburan digunakan sebagai pengayaan materi perpajakan dan materi ini dapat dimasukkan dalam mata pelajaran Muatan Lokal (Mulok). Pengayaan materi tentang pajak hiburan ini bermanfaat bagi guru sebagai bahan masukkan untuk pengembangan materi perpajakan sedangkan bagi siswa-siswi di SMK pengembangan materi pajak hiburan ini dapat sebagai pengetahuan tentang pajak daerah khususnya pajak hiburan sehingga siswa-siswi nantinya ketika lulus dari SMK juga memperoleh pengetahuan tentang pajak hiburan yang berguna ketika siswasiswi masuk pada lingkungan dunia industri dan usaha serta lingkungan perkantoran.
B. IMPLIKASI Berdasarkan simpulan penelitian dikaji implikasi/dampak yang dapat ditimbulkan. Implikasi berisi penjelasan terhadap perkembangan ilmu dan penerapan praktis hasil penelitian dalam pemecahan masalah dan pelaksanaan kebijakan yang terkait. Kajian implikasi hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dikembangkan lebih lanjut berdasarkan argumentasi yang mengacu pada teori-teori keilmuan yang ada atau penemuan-penemuan penelitian lain yang relevan. Implikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Implikasi Teoritis a. Hasil penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dalam dunia pendidikan pada umumnya yang menyangkut tentang perpajakan dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah. Penelitian ini menemukan bahwa penerimaan pajak hiburan di kota Surakarta sudah termasuk pada kriteria
93
efektif dan efisien serta kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Penilaian efektivitas dan efisiensi ini sesuai dengan temuan hasil penelitian Elfayang (2014). b. Hasil penelitian ini dapat membantu penyempurnaan penelitian selanjutnya. Pada tiap daerah o bjek pajak berbeda-beda sesuai dengan potensi daerah tersebut sehingga hasil penelitian ini pun dapat dijadikan pengembangan kegiatan pembelajaran perpajakan di sekolah tentang pengembangan materi yang diajaran dalam kaitannya tentang pajak daerah. 2. Implikasi Praktis Berdasarkan simpulan penelitian, pajak hiburan memberikatan kontribusi yang cukup tinggi dengan kontribusi rata-rata tiap tahun diatas 100%. Demikian halnya dengan tingkat efektivitas penerimaan pajak hiburan sudah dapat dikatan efektif dengan kriteria diatas 90%. Kemudian tingkat efisiensi pajak hiburan sudah dikatakan efisien dengan kriteria kurang dari 60%. Penelitian tentang pajak hiburan ini dapat digunakan sebagai bahan pengembangan materi atau bahan pengayaan tentang materi perpajakan. Guru mata pelajaran perpajakan khususnya di SMK dapat memberikan materi tentang pajak hiburan ini sebagai pengayaan materi tentang pajak daerah khususnya pajak hiburan. Pengembangan materi tentang pajak hiburan ini dapat dimasukkan dalam mata pelajaran Muatan Lokal (Mulok).
D. SARAN Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, implikasi dapat ditimbulkan atas adanya penelitian, dan keterbatasan penelitian. Saran-saran yang dapat diberikan penulis yaitu: a. Bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta Sebagai bahan evaluasi bagi pihak DPPKA untuk lebih mengoptimalkan sumber daya manusia (SDM) yang ada dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan.
94
b. Bagi Instansi Pendidikan di UNS Bagi dosen mata kuliah Perpajakan di Prodi Akuntansi materi atau kajian tentang pajak hiburan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam pembelajaran perpajakan, pengembangan materi dengan melakukan studi kasus yang terjadi di lapangan, mengembangkan materi yang ada dengan melakukan riset serta mampu memperdalam materi dan melakukan pembelajaran yang interaktif dengan mahasiswa. c. Bagi Instansi Pendidikan di SMK Bagi instansi pendidikan yaitu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) materi tentang pajak hiburan dapat dijadikan sebahai bahan masukkan untuk pengembangan materi pelajaran yang dapat di masukkan dalam pelajaran Muatan Lokal (Mulok) sesuai dengan potensi daerah. d. Bagi Guru Mata Pelajaran Perpajakan di SMK Guru mata pelajaran perpajakan khususnya dapat melakukan pengayaan materi tentang pajak daerah khususnya pajak hiburan dan pengembangan materi ajar yang dilakukan oleh guru mata pelajaran perpajakan. e. Penelitian Selanjutnya Berdasarkan hasil penelitian ini, DPPKA Kota Surakarta telah dapat merealisasikan penerimaan pajak hiburan dengan sangat efektif. Terlihat dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dengan rata-rata tingkat efektifitvitas pajak hiburan setiap tahun selalu diatas 100% dan DPPKA juga sudah dapat menekan biaya pemungutan pajak hiburan meskipun jumlah biaya pemungutan berfluktuasi dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, jika ada peneliti lain yang akan meneliti subyek dan obyek sejenis, untuk menambahkan indikator lain, guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas penerimaan pajak hiburan dan efisiensi biaya pemungutan pajak hiburan.
