109
VI. SIMPULAN DAN SARAN
A.
SIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian dan Analisis yang telah peneliti lakukan , maka dapat
ditarik kesimpulan mengenai Analisis Proses Perumusan dan Penetapan Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung sebagai berikut : 1. Analisis Proses Perumusan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung
Nomor 10
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung ini dapat dilihat dari Proses Perumusan Kebijakan menurut Nugroho dalam peoses kebijakan yaitu : a. Proses Kebijakan yang pertama ialah isu kebijakan . Peraturan Daerah Kota Bandar
Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung
merupakan perubahan dari
Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, Namun menurut peneliti perda Ini sudah sesuai dengan Peraturan yang lebih tinggi meskipun
perubahan perda ini dinilai sudah tidak
memungkinkan lagi menggunakan Perda yang lama karena masih tumpang tindih nya RTRW di Kota Bandar lampung. b. Tim Pengurus Kebijakan RTRW Kota Bandar Lampung dalam Perda No. 10 Tahun
2011 adalah Perda ini adalah badan legislatif dan Eksekurtif, dari Legislatif ( Badan legislasi dan Panitia Khusus ) sedangkan dari Eksekutif ( Badan Hukum Pemerintah
110
Kota , Lingkungan Hidup Bapedda dan Tata Kota ) dan legislatif yang menetapkan Peraturan Daerah tersebut . menurut peneliti sudah sesuai dengan hasil Rapat paripurna pembahasan perda karna Badan Legislasi dan pansus telah membahas ,menetapkan dan menyampaikan Rancangan Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011. c. Proses Publik yang dilakukan oleh Para Pakar kebijakan ( Lembaga Legislatif ) ,
instansi pemerintah seperti stake holder terkait , serta tokoh masyarakat untuk dengan Satuan Perangkat Kerja Daerah lainnya berjalan dengan baik. Proses Publik yang dilakukan para agen pelaksana tersebut dilakukan kajian naskah akademik setalah di kosultasikan dan
dibahas dan ditetapkan
kemudian di sosialisasikan kepada
masyarakat. .diskusi ini di tujukan untuk membangun pemahaman publik terhadap rencana munculnya suatu kebijakan Rancangan Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Dalam Perda No. 10 Tahun 2011.menurut peneliti sosialisasi yang dilakukan kurang kepada masyarakat karna masih banyak masyarakat yang tidak begitu memahami apa itu tata ruang dan apa yang mereka dapatkan dari adanya perencanaan tata ruang .
2. Analisis Proses Tahap Penetapan (Adopsi) kebijakan merupakan tahap untuk
menentukan pilihan kebijakan melalui dukungan para stakeholders atau pelaku yang terlibat dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung dapat dilihat dari melalui Tahakpan sebagai berikut: a. Keputusan Eksekutif dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung dalam perda No. 10 tahun 2011 yaitu adanya keterlibatan Badan Koordinasi Penataan
111
Ruang (BKPRD) Dan di jelaskan bahwa Ekasekutif hanya menetapkan secara teknis terkait Zona dan Wilayah dalam Tata Kota Bandar Lampung . satuan kerja ( Eksekutif ) memberikan Draff Perda Rancangan Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung kepada Legislatif dan oleh Legslatif di bahas di Badan Legislasi untuk kemudian di usulkan ke Pimpinan DPRD untuk membentuk Panitia Khusus untuk membahas Perda Rancangan Tata Ruang Kota Bandar Lampung No.10 Tahun 2011 yang merupakan Revisi dari Perda No . 26 Tahun 2007 / 2008 . menurut peneliti hasil kebijakan Eksekutif telah sesuai dengan menteri Pekerjaan umum Nomor 11 Tahun 2009 Bab 1 ayat 12 (dua belas ) tentang pedoman persetujuan Substansi dan Penetapan Peraturan Daerah tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah Provinsi / Kabupaten / Kota beserta rinciannya . b. proses Legislasi merupakan proses penyampaian Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan proses penyusunan dan Rancangan Perda No. 10 tahun 2011.proses ini termasuk menyusun naskah akademik ( kajian mendalam terhadap masalah yang akan dibuat kebujakan) , naskah inisiatif , dan naskah Rancangan Peraturan daerah kemudian melalui proses mendapatkan persetujuan yang merupakan pembahasan di DPRD melalui Rapat Paripurna pembahasan dan penetapan perda yang melibatkan beberapa stake holder seperti Beberapa Pimpinan Partai politik , Organisasi Masyarakat , Organisasi Kepemudaan , Insan Pers ,dan Tokoh Masyarakat yang terlibat dalam Pembahasan dan Penetapan Rancangan Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung No 10 Tahun 2011. Menurut Peneliti adanya pandangan bersama dari setiap Fraksi Parpol , keterlibatan Stake holder , jawaban balasan dan pembahasan hingga penetapan perda sudah sesuai dengan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat.
112
B.
SARAN Berdasarkan hasil kesimpulan mengenai Analisis Proses Perumusan (Formulasi) dan
Penetapan (Adopsi) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung adalah: 1. Proses Perumusan dan Penetapan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor
10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung sebaiknya di tingkatkan lagi sesuai dengan Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional , dengan cara melihat Zona wilayah sesusai dengan Fungsi masing – masing Zona tersebut. A. Isu kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung merupakan Revisi dari Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah .sebaiknya di perhatikan perda – perda yang telah di buat agar tidak ada tumpang tindih RTRW di Kota Bandar Lampung .
b. Tim Pengurus Kebijakan RTRW Kota Bandar Lampung dalam Perda No. 10 Tahun 2011 adalah Perda ini adalah
badan legislatif dan badan Eksekutif,
sebaiknya dalam proses Rancancangan
Perda hingga penetapan
dalam
Pembahasan nya sedikit lebih efektif jangan terlalu lama. C. Proses Publik yang dilakukan oleh Para Pakar kebijakan ( Lembaga Legislatif ) , instansi pemerintah seperti stake holder terkait , serta tokoh masyarakat untuk dengan Satuan Perangkat Kerja Daerah . Proses Publik yang dilakukan para agen pelaksana tersebut dilakukan kajian naskah akademik setalah di kosultasikan dan
113
dibahas dan ditetapkan kemudian di sosialisasikan kepada masyarakat. .diskusi ini di tujukan untuk membangun pemahaman publik terhadap rencana munculnya suatu kebijakan Rancangan Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Dalam Perda No. 10 Tahun 2011. Sebaiknya di tingkatkan lagi sosialisasi kepada Masyarakat karna masyarakat tidak begitu memahami apa itu tata ruang wilayah dan apa yang mereka dapatkan dari adanya perencanaan tata ruang .
2. sebaiknya Keputusan Eksekutif dan Proses legislasi dalam Perencanaan Tata
Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung dalam perda No. 10 tahun 2011 lebih meningkatkan fungsi dan tugas hingga lebih memperhatikan pandangan fraksi – fraksi dalam memberikan pandangan mereka tentang Rancangan perda RTRW No.10 Tahun 2011 .
