BAB V PENUTUP 4.1. Simpulan Otonomi daerah memberikan keleluasaan daerah untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki daerah dalam membangun daerah tersebut. Dengan dilaksanakannya otonomi daerah diharapkan daerah memiliki kemandirian dalam mengelola daerahnya, sehingga kebutuhan – kebutuhan daerah dapat dipenuhi. Dengan adanya Undang-undang 32 tahun 2004, daerah memiliki wewenang untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri. Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pelaksannya secara langsung dirasa akan lebih efektif karena pemerintah daerah merupakan pelaksana sekaligus pengguna fasilitas di daerah. Pemerintah daerah dirasa lebih mengetahui segala potensi dan kebutuhan dalam daerah tersebut. Pengelolaan daerah yang baik akan memberikan dampak yang baik pula terhadap daerah tersebut. Hasil pengujian dalam penelitian ini membuktikan bahwa secara empiris dalam penentuan belanja modal sangat mempertimbangkan ketersediaan dana di daerah, dalam penelitian ini khususnya dana alokasi umum (DAU). Ketersediaan dana
DAU
yang
lebih
besar
memberikan
keleluasaan
daerah
untuk
mengalokasikan belanja modal. Selain mempertimbangkan DAU, secara empiris dalam penentuan belanja modal juga mempertimbangkan ketersediaan dana dari pendapatan asli daerah (PAD). DAU sebagian besar hanya untuk memenuhi alokasi dasar dan celah fiskal daerah, sementara PAD yang diperoleh daerah akan membantu daerah dalam
41
membangun
daerah
khususnya
dalam
pembangunan
infrastruktur
yang
diwujudkan dalam belanja modal pemerintah daerah. Dalam penelitian ini dibuktikan secara empiris bahwa secara umum pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi besarnya belanja modal di daerah namun kearah yang berlawanan yaitu ketika pertumbuhan ekonomi itu naik maka belanja modal di daerah tersebut akan turun. Hasil penelitian ini bertentangan dengan hipotesis awal penelitian, kemungkinan disebabkan sebagian besar daerah telah memiliki infrastruktur yang cukup sehingga hanya perlu penunjang agar infrastruktur dapat dimanfaatkan secara maksimal yaitu dapat berupa perawatan atas infrastruktur yang ada. Berbeda halnya pengaruh secara langsung pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal yang berpengaruh walaupun negatif. Namun dalam penelitian ini, pertumbuhan ekonomi tidak dapat memoderasi pengaruh antara DAU dan PAD terhadap belanja modal. Pengaruh pertumbuhan ekonomi dalam memoderasi hubungan antara DAU dan belanja modal, hal ini kemungkinan disebabkan oleh banyaknya daerah yang hanya memanfaatkan DAU untuk alokasi dasar saja. Pertumbuhan ekonomi tidak dapat memoderasi hubungan antara PAD dan belanja modal, hal ini kemungkinan disebabkan oleh ketersediaan infrastruktur di daerah sudah maksimal, jadi walaupun ekonomi tumbuh tapi sarana yang diperlukan sudah tersedia dan hanya dibutuhkan perawatannya saja. Jadi hal ini menunjukkan bahwa secara umum pertumbuhan ekonomi belum mempunyai dampak yang signifikan dalam peningkatan pendapatan dari DAU dan PAD serta
42
kaitannya dengan belanja modal yang berasal dari kedua sumber dana kabupaten /kota tersebut. 4.2. Keterbatasan Penelitian ini memiliki keterbatasan yang diharapkan dapat disempurnakan oleh penelitian selanjutnya. Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain, pertama, belum seluruh daerah dapat dievaluasi karena banyak daerah otonom baru yang belum memenuhi syarat sebagai sampel dalam penelitian ini karena tidak memiliki data yang diperlukan dalam mendukung penelitian ini. Kedua, tidak seluruh laporan keuangan atau laporan hasil audit pemerintah daerah dapat diperoleh secara mudah, hal ini dikarenakan akses peneliti terhadap sumber informasi yang diperlukan sangat terbatas, sehingga mengakibatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini tidak seluruhnya dapat disediakan. 4.3. Saran Hasil pengujian secara empiris membuktikan bahwa ketersediaan dana didaerah sangat mempengaruhi pembangunan di daerah tersebut, baik itu berasal dari daerah itu sendiri atau berasal dari pemerintah pusat. Sesuai dengan tujuan otonomi daerah adalah untuk kemandirian daerah dalam mengelola daerah. Maka pemerintah daerah harus lebih meningkatkan kemampuan dan kemauan untuk dapat mengelola sumber daya yang ada didaerah secara maksimal. Pemerintah daerah diharapkan dapat menggali potensi-potensi yang ada didaerah untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan pembangunan sarana – sarana yang mendukung terciptanya penghasilan, baik itu dari sektor pajak maupun retribusi daerah. Selain itu dapat
43
dilakukan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan atau peraturan daerah yang dapat mendukung peningkatan perekonomian di daerah. Dengan meningkatnya pendapatan asli daerah, maka akan dapat mengurangi celah fiscal yang akan berpengaruh pada penentuan alokasi dana alokasi umum. Dengan meningkatnya pendapatan asli daerah menunjukkan kemandirian daerah dalam hal finansial, karena dengan meningkatnya pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri, maka kebutuhan dana yang berasal dari luar akan berkurang. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan data yang lebih lengkap dan dapat mencakup seluruh kabupaten/kota diseluruh indonesia dan dengan rentang waktu yang lebih panjang serta tahun – tahun terbaru sehingga dapat diketahui dinamika daerah tiap tahun serta dapat memperdalam hasil penelitian selanjutnya. Kedua, menggunakan data dari berbagai sumber, selain data realisasi keuangan dari laporan hasil audit BPK namun juga dapat diperoleh dari pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melengkapi kekuarangan data. Ketiga,
ditambahkan variabel lain dalam penelitian selanjutnya yang dapat
melengkapi hasil penelitian ini baik ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan pemerintah daerah lainnya, maupun variabel non keuangan seperti kebijakan pemerintah, kondisi makro ekonomi serta unsur penentuan belanja modal daerah.
