181
BAB V PENUTUP
5.1
Kesimpulan Mencapai bentuk Economic and Monetary Union (EMU) adalah mimpi
besar negara-negara dalam hal integrasi regional. Akan tetapi, untuk menciptakan sekaligus memelihara EMU bukan lah hal yang mudah. Begitu pun halnya dengan menjadi anggota EMU, menyesuaikan perekonomian dengan sistem yang ditetapkan oleh EMU. Setiap negara yang bergabung dengan EMU dituntut untuk mampu menjaga perekonomiannya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini lah yang sedang dialami oleh Uni Eropa dan Yunani. Saat ini Yunani sedang mengalami sovereign debt crisis akibat akumulasi hutang yang membengkak. Secara ekonomi, sebelum bergabung dengan Eurozone pemerintah Yunani sudah boros dalam hal anggaran. Setelah mengadopsi Euro sebagai mata uang, pengeluaran publik justru semakin meningkat. Selain itu, Yunani lebih banyak melakukan impor daripada melakukan ekspor. Pengeluaran pemerintah Yunani merupakan salah satu pengeluaran terbesar jika dibandingkan dengan negara anggota Eurozone yang lain. Akan tetapi, pengeluaran dalam jumlah yang besar tidak diiringi dengan pemasukan yang besar. Akibatnya, neraca anggaran Yunani selalu mengalami ketidakseimbangan.
182
Dengan adanya sistem tunggal yang harus diterapkan oleh negara-negara anggota yang terlibat dalam Uni Eropa, akhirnya tingkat sensitivitas dan vulnerabilitas tiap negara dengan negara lainnya meningkat, maka ketika suatu negara anggota Uni Eropa, seperti Yunani, terkena krisis, maka negara lainnya juga terancam terkena krisis, dan akhirnya krisis ekonomi yang terjadi menjadi krisis ekonomi sistemik di Uni Eropa. Kompleksitas dari krisis yang terjadi di Yunani akhirnya mendorong terjadinya interaksi-interaksi antara pemerintah Yunani dengan Uni Eropa, baik itu European Union Comission, European Central Bank, atau pun institusi-institusi Uni Eropa yang lain untuk segera menyelesaikan krisis yang terjadi. Uni Eropa memberikan pinjaman sebesar 110 milyar Euro dengan jangka waktu jatuh tempo 3 tahun. Program bantuan yang diberikan kepada Yunani ini dilaksanakan dengan dimonitori oleh Uni Eropa, European Central Bank, dan IMF. Program bantuan yang diberikan oleh Uni Eropa bertujuan untuk mengurangi jumlah defisit Yunani untuk berada di bawah 3% sesuai dengan standar Uni Eropa dalam Stability and Growth Pact (SGP). Sebagai timbal balik, Uni Eropa meminta Yunani untuk menyetujui EAP (EAP) yang akan ditetapkan oleh Uni Eropa. Penerapan EAP akan dievaluasi secara periodikal oleh Uni Eropa dan Uni Eropa berhak memberikan rekomendasi reformasi struktural kepada pemerintah Yunani. European Commission dan ECB akan bertanggungjawab secara penuh untuk mengawasi implementasi kesepakatan-kesepakatan yang tertuang dalam memorandum. Artinya, bagi Yunani, bantuan ini membuat Yunani harus rela anggaran nasionalnya diawasi oleh Uni Eropa, kebijakan penghematan
183
yang dilakukan harus dinilai oleh Uni Eropa, dan sangat memungkinkan bagi Uni Eropa untuk mendesak perubahan struktural pada perekonomian Yunani. Secara tidak langsung, hal ini menyiratkan bahwa pemerintah Yunani harus rela perekonomiannya diintervensi oleh Uni Eropa. Pemberlakukan EAP dituang dalam nota kesepahaman, yaitu Memorandum of Economic and Financial Policies yang menjelaskan secara detail kebijakankebijakan apa saja yang harus diterapkan oleh pemerintah Yunani. Kesepakatan antara pemerintah Yunani dan Uni Eropa dalam rangka pengetatan anggaran ini memiliki visi untuk mengurangi secara signifikan defisit anggaran Yunani menjadi di bawah 3% dari jumlah PDB pada tahun 2014. EAP sebagai implementasi nyata interaksi antara pemerintah Yunani dan Uni Eropa dimotori oleh kepentingan Uni Eropa untuk mencegah efek contagion dari krisis yang terjadi di Yunani sekaligus untuk melindungi perekonomian negara anggota Uni Eropa yang lain, khususnya negara periferi yang memiliki sistem perekonomian lemah dan tingkat hutang yang tinggi, seperti Portugal, Irlandia, Spanyol, dan Italia. Selain itu, bantuan Uni Eropa juga sebenarnya dirancang untuk menyelamatkan institusi-institusi perbankan dari negara-negara kreditur, seperti Jerman dan Perancis, yang notabene kedua negara ini adalah negara penting yang mendominasi politik dan ekonomi Uni Eropa. Dengan adanya EAP, sebagai kebijakan yang kuat dan berkelanjutan ini, diharapkan perekonomian Yunani akan lebih baik dibanding sebelumnya. Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan program ini dan mencapai tujuan, segala elemen kebijakan fiskal, finansial, dan struktural akan digunakan. Dalam hal
184
reformasi kebijakan fiskal, pengaturan pemasukan dan pengeluaran menjadi penopang dari langkah untuk memperbaiki fiskal dan merestorasi daya saing, termasuk di dalamnya adalah menaikkan berbagai pajak dan mengurangi dana jaminan sosial. Dalam reformasi kebijakan finansial, pemerintah Yunani mendirikan badan independen Financial Stability Fund di bawah koordinasi langsung dengan Troika. Dalam hal kebijakan struktural, pemerintah Yunani berusaha untuk memodernisasi administrasi publik, memperkuat pasar tenaga kerja dan kebijakan pendapatan, memperbaiki lingkungan bisnis dan mendorong pasar yang kompetitif, serta memanajemen ulang badan usaha milik negara. Implementasi EAP bagi Yunani seperti pisau bermata dua. Implementasi EAP tentunya memberikan implikasi pada Yunani, baik itu implikasi positif dan negatif, khususnya pada aspek ekonomi, sosial, dan politik. Implikasi positif dari implementasi EAP adalah peningkatan pada pendapatan pemerintah dan pengurangan pada pengeluaran pemerintah. Di bawah tekanan pengawasan Uni Eropa dalam pengimplementasian EAP, Yunani dituntut untuk mereformasi sistem perekonomiannya, khususnya instrumen kebijakan fiskalnya, termasuk di dalamnya mengontrol anggaran negara. Reformasi yang dilakukan berhasil membuat perekonomian Yunani semakin kompetitif untuk menarik investasi asing di segala sektor. Permintaan akan ekspor juga mulai meningkat akibat reformasi sektor industri dan non-industri. Hasil lain yang bisa diukur secara tangible dari implementasi EAP adalah perbaikan pada sistem pajak untuk mengurangi praktik penghindaran pajak.
185
Akan tetapi, jika dibandingkan dengan implikasi positifnya, implikasi negatif dari implementasi EAP jauh lebih banyak. Implikasi negatif dari EAP yang paling dirasakan oleh masyarakat Yunani adalah meningkatnya tingkat pengangguran. Untuk mengurangi pengeluaran di sektor publik dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sesuai dengan standar EAP, maka pemerintah Yunani melalukan pemangkasan besar-besaran terkait jumlah pegawai di sektor publik, sehingga mendorong tingginya tingkat pengangguran. Tidak hanya berdampak bagi mereka yang kehilangan lapangan pekerjaan, implementasi EAP juga berdampak pada mereka yang masih memiliki pekerjaan. Akibat implementasi EAP, terjadi pemotongan upah pegawai sektor publik sebesar 20-30%. Tak hanya upah, dana pensiun juga dipotong per bulannya oleh pemerintah. Selain itu, sebagai implemnetasi dari EAP, terjadi kenaikan berbagai jenis pajak tidak langsung seperti pajak nilai tambah, pajak konsumsi untuk bahan bakar, rokok, dan alkohol, serta pajak pendapatan. Pemangkasan jumlah tenaga kerja, pemotongan upah dan dana pensiun, kenaikan pajak bagi masyarakat golongan pendapatan rendah dan menengah, pengurangan jaminan sosial, berhasil memndorong masyarakat Yunani jatuh ke dalam lubang kemiskinan dan termarjinalkan
secara
ekonomi
dan
sosial.
Sebagai
bentuk
menentang
implementasi EAP, muncul kelompok masyarakat yang menentang pemerintah dan terjadi banyak demonstrasi dan kerusuhan. Menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah juga dapat dilihat pemilihan legislatif yang terjadi di tahun 2012. Jumlah rakyat yang menggunakan suaranya berkurang jika dibandingkan dengan pemilihan legislatif yang diselenggarakan pada tahun 2009.
186
Interaksi yang terjadi antara Pemerintah Yunani dan Uni Eropa dalam penanganan sovereign debt crisis ternyata tidak hanya berimplikasi pada aspek ekonomi dan sosial Yunani, melainkan juga berimplikasi pada aspek politik Yunani. Puncak dari implikasi yang terjadi bisa dilihat melalui menangnya New Democracy, yang notabene partai pro-Uni Eropa, dalam pemilihan legislatif Yunani yang dilaksanakan pada 17 Juni 2012. Implementasi EAP menempatkan Yunani pada posisi debitur dan Uni Eropa pada posisi kreditur. Pada kondisi sovereign debt crisis yang seperti dialami Yunani, kreditur secara tidak langsung mampu mengontrol debitur. Pada posisi kreditur, apabila debitur tidak melakukan hal yang dilakukan oleh kreditur, maka kreditur bisa memberikan ancaman kepada debitur. Uni Eropa tentunya menginginkan Yunani tetap berada dalam EAP seperti kesepakatan karena Uni Eropa memiliki berbagai kepentingan. Apabila pemerintah Yunani yang baru menentang EAP, maka Uni Eropa dapat mengancam untuk tidak membantu perekonomian Yunani lagi dan bahkan bisa mengeluarkan Yunani dari Eurozone karena Uni Eropa memiliki kekuatan sebagai kreditur. Melihat dari implementasi EAP sebagai bentuk interaksi nyata antara pemerintah Yunani dan Uni Eropa sebagai Economic and Monetary Union dalam menangani sovereign debt crisis Yunani beserta implikasinya, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan. Pertama, pelaksanaan kebijakan ekonomi yang diambil oleh Uni Eropa, bahkan kebijakan untuk menyelamatkan Yunani, banyak diwarnai dengan berbagai kepentingan, khususnya kepentingan negara-negara besar yang juga berperan sebagai negara kreditur, yaitu Jerman dan Perancis.
187
Kebijakan moneter yang diambil oleh Uni Eropa, dalam hal ini adalah ECB, lebih banyak memberi keuntungan kepada Jerman dan negara besar lainnya daripada negara periferi. Akibatnya, Yunani sebagai negara periferi juga terkena dampak negatif dari kebijakan yang ditetapkan oleh Uni Eropa. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Uni Eropa juga menjadi salah satu faktor penyebab sovereign debt crisis Yunani dan kebijakan yang diambil oleh Uni Eropa dalam usaha menyelamatkan perekonomian Yunani melalui implementasi EAP justru memberikan berbagai implikasi negatif pada perekonomian Yunani. Implementasi EAP, tanpa memperbaiki produktivitas dan komeptivitas, khususnya sektor publik Yunani justru tidak efektif dalam mengatasi krisis yang terjadi. Peneliti melihat EAP pada akhirnya justru hanya berusaha untuk menyelamatkan negara-negara anggota Uni Eropa yang menjadi kreditur daripada untuk menyelamatkan Yunani. Yunani dipaksa untuk terus berhutang demi menutup hutang-hutang sebelumnya dan dipaksa untuk menekan anggaran yang pada akhirnya menyengsarakan masyarakat Yunani, tapi tidak diberikan kesempatan untuk memperbaiki akar masalah dari krisis yang terjadi, yaitu produktivitas dan kompetivitas di pasar internasional. Hal ini terjadi karena adanya sistem tunggal yang diberlakukan oleh Uni Eropa. Pada akhirnya, Yunani tetap akan menjadi klien atau bahkan budak dari Uni Eropa, karena semakin diperas oleh Uni Eropa. Peneliti juga melihat bahwa integrasi ekonomi dan moneter yang sehat di Eropa tidak akan tercapai tanpa adanya sinkronisasi kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter tunggal tidak dapat mengimbangi kondisi fiskal yang berbeda-beda di setiap negara. Kebijakan moneter tunggal yang pada
188
dasarnya diciptakan disesuaikan untuk kondisi perekonomian negara besar dengan kebijakan fiskal yang kuat tidak akan pernah sesuai dengan kondisi perekonomian negara dengan kebijakan fiskal lemah seperti Yunani. Peneliti juga melihat bahwa kebijakan ekonomi Eropa sebenarnya lemah, karena kebijakan yang diambil dan harus diterapkan oleh negara anggota hanya berfungsi untuk mendorong pertumbuhan, tetapi tidak memberikan solusi bagi negara anggota ketika menghadapi kemerosotan ekonomi dan tekanan akibat resesi. Kembali lagi, sistem ekonomi yang diterapkan oleh Uni Eropa secara eksplisit memanjakan negaranegara-negara anggotanya dengan memberikan berbagai kemudahan akses, tapi secara implisit mematikan produktivas dan kompetivitas, karena yang diciptakan atau diskenariokan untuk menjadikan produktif hanya negara-negara besar, khususnya Jerman. Pada akhirnya, bagi pemerintah Yunani dan Uni Eropa harus melalui proses yang panjang dan waktu yang tidak singkat untuk mengatasi sovereign debt crisis yang terjadi di Yunani serta mencari solusi atas implikasi negatif yang sudah terjadi akibat implementasi EAP. Peneliti melihat dalam implementasi EAP, pemerintah Yunani dan Uni Eropa berusaha melakukan berbagai hal dalam waktu yang singkat untuk mengatasi krisis. Hal ini sebenarnya tidak salah, mengingat dampak krisis yang terjadi sudah menjalar ke negara-negara lain, seperti Portugal, Irlandia, dan Spanyol. Akan tetapi, peneliti melihat bahwa pemerintah Yunani dan Uni Eropa dalam implementasi EAP hanya melihat sisi besarnya saja yaitu untuk meminimalisasi efek contagion, tanpa melihat sisi kecilnya yang akhirnya yang paling terkena dampak negatif dari implementasi EAP adalah masyarakat Yunani.
189
Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik dalam mengatasi sovereign debt crisis maupun implikasi yang terjadi. Sovereign debt crisis yang terjadi dan usaha untuk mengatasinya dapat menjadi pembelajaran tersendiri, baik bagi Yunani maupun Uni Eropa. Bagi Yunani, krisis yang terjadi dapat menjadi pembelajaran agar lebih berhati-hati dalam menerapkan kebijakan fiskalnya, khususnya terkait penggunaan anggaran dan lebih berusaha untuk kompetitif dalam perekonomian agar tidak terbelakang dari negara-negara anggota Uni Eropa, khususnya Eurozone, yang lain. Bagi Uni Eropa, terjadinya sovereign debt crisis tentunya menjadi kejutan tersendiri.. Apabila Uni Eropa tidak mampu mengatasi krisis Yunani, bagaimana mungkin Uni Eropa dapat mampu mengatasi krisis-krisis lain yang terjadi di Portugal, Irlandia, Italia, dan Spanyol? Sovereign debt crisis Yunani tentunya menyadarkan Uni Eropa aja saja yang menjadi kelemahan di dalam sistemnya dan bagaimana untuk memperbaiki kelemahan tersebut dan meningkatkan fungsi Uni Eropa sendiri sebagai Economic and Monetary Union terbesar di dunia. Menurut peneliti, opsi Yunani untuk keluar dari Eurozone sebagai solusi untuk mengatasi krisis bukan solusi yang baik dan tidak menguntungkan baik bagi Yunani maupun Uni Eropa. Kembali ke mata uang drachma dan melakukan devaluasi belum tentu bisa membuat perekonomian membaik dan keluar dari Eurozone tentunya akan membuat bargaining position Yunani sebagai negara dengan ekonomi terlemah akan lebih memburuk lagi di kawasan Eropa. Bagi Uni Eropa, keluarnya yunani dari Eurozone akan mengancam reputasi dan integrasi Uni Eropa. Dalam ekonomi, krisis adalah hal yang wajar dan menjadi salah satu bagian dari
190
dinamika perekonomian. Namun yang terpenting adalah bagaimana mengatasi krisis tersebut dan menciptakan perekonomian yang lebih baik lagi dibanding masa sebelum terjadinya krisis.
5.2
Saran Dari hasil penelitian ini, ada beberapa saran yang ingin disampaikan oleh
peneliti. Dalam menangani krisis, sebaiknya negara-negara besar anggota Uni Eropa, mengesampingkan kepentingannya terlebih dahulu dan berfokus pada pengambilan kebijakan dan tindakan yang efektif dan efisien dalam mengatasi krisis yang sudah terjadi dan meminimalisasi dampak negatif yang diesebabkan oleh krisis. ECB sebagai ujung tombak perekonomian Eurozone sebaiknya dibebaskan dari kepentingan politik dan ekonomi segelintir negara anggota. Uni Eropa perlu menciptakan sinkronisasi kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal untuk menciptakan integrasi ekonomi dan moneter yang sehat. Kebijakan moneter tunggal jangan hanya disesuaikan untuk kondisi perekonomian negara besar dengan kebijakan fiskal yang kuat, melainkan juga perlu menyesuaikan dengan kondisi perekonomian negara dengan kebijakan fiskal lemah seperti Yunani. Uni Eropa perlu segera memperbaiki sistem ekonominya, termasuk memberi solusi bagi negara anggota ketika menghadapi kemerosotan ekonomi dan tekanan akibat resesi. Uni Eropa juga perlu memaksimalisasi fungsi sistem dan mekanisme yang sudah ada, seperti Stability and Growth Pact (SGP), European Financial Stabilisation Mechanism (EFSM), European Financial stability Facility (EFSF),
191
European Stability Mechanism (ESM). Uni Eropa juga harus lebih tegas dalam menindak negara-negara anggotanya yang melanggar batas stabilitas dan jangan pilih kasih. Negara pertama yang melanggar SGP sebenarnya adalah Jerman, lalu disusul Perancis, dan akhirnya tindakan kedua negara tersebt ditiru oleh negaranegara periferi anggota Eurozone karena negara-negara periferi melihat bahwa tidak ada sanksi tegas ketika melanggar SGP, akibatnya muncul lah krisis berkepanjangan seperti saat ini. Uni Eropa juga sebaiknya tidak tergesa-gesa dalam mengambil kebijakan terkait penanganan krisis saat ini. Dalam kondisi saat ini, krisis yang terjadi tidak hanya satu di Yunani, melainkan lebih dari satu, yaitu krisis yang terjadi di Irlandia, Portugal, Italia, dan Spanyol. Kebijakan yang diambil oleh Uni Eropa dalam menangani krisis Yunani akan berpengaruh terhadap krisis yang terjadi di Irlandia, Portugal, Italia, dan Spanyol. Uni Eropa harus berhati-hati dan cermat dalam mengambil kebijakan karena kebijakan yang diambil akan memengaruhi masa depan Uni Eropa sendiri. Bagi pemerintah Yunani, pemerintah Yunani juga sebaiknya memerhatikan kesejahteraan masyarakat dalam mengimplementasi EAP karena yang paling merasakan implikasi negatif dari austerity measures yang diambil oleh pemerintah adalah masyarakat Yunani. Padahal yang menyebabkan krisis sebenarnya adalah kegagalan pemerintah dalam memanajemen anggaran dan ketidaktransparanan. Hal yang pertama kali perlu dilakukan adalah memperbaiki produktivitas dan kompetivitas produk, baik itu barang dan jasa Yunani di pasar komoditas internasional untuk mendorong meningkatnya pendapatan tanpa perlu mengorbankan kondisi perekonomian dan kesejahteraan domestik. Letak
192
geografis Yunani yang berada di dataran selatan Eropa dan dekat dengan Mediterania membuat Yunani dianugerahi kekayaan dan tingkat kesuburan tanah yang membuat produk agrikultur Yunani unggul. Selain itu, pariwisata Yuanni juga dapat ditingkatkan untuk mendorong pendapatan tanpa harus bergantung pada Economic Adjustment Programme. Di samping mencari solusi untuk mengatasi krisis, sebaiknya pemerintah Yunani juga mencari solusi untuk memberantas korupsi yang sudah mengakar dan membudaya di Yunani, karena tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu penyebab krisis yang terjadi adalah tingginya tingkat korupsi. Pemerintah yang memimpin saat ini juga diharapkan jangan hanya menyalahkan pemerintah yang berkuasa sebelumnya yang menyebabkan hutang membengkak, melainkan berusaha membuka lembaran baru untuk menyelesaikan krisis yang terjadi. Koalisi partai politik yang ada dalam pemerintahan yang saat ini berkuasa juga diharapkan dapat berfungsi dengan baik dan mengesampingkan kepentingan partainya dahulu demi memfokuskan diri pada kolaborasi untuk mengatasi krisis. Masyarakat Yunani juga jangan hanya menyalahkan pemerintah, namun juga harus berbenah diri dan mendukung dan mengontrol usaha yang diambil pemerintah. Masyarakat Yunani diharapkan semakin sadar untuk membayar pajak dan menghentikan budaya menghindari pembayaran pajak. Reformasi mikroekonomi melalui masyarakat merupakan salah satu cara untuk mengatasi implikasi negatif baik dari krisis maupun implementasi EAP. Apabila sebelumnya, masyarakat Yunani mayoritas bekerja sektor publik, alangkah baiknya jika kegiatan wirausaha ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Krisis yang terjadi di Yunani juga diharapkan
193
memberikan pelajaran positif bagi pemerintah dan masyarakat negara lain, termasuk Indonesia. Bagi ASEAN dan organisasi regional lainnya yang sedang berusaha untuk mencapai bentuk EMU, terjadinya krisis yang terjadi di Eropa, khususnya krisis yang terjadi di Yunani ini, tentunya menjadi pembelajaran tersendiri. Tentunya setiap hal memiliki sisi positif dan sisi negatifnya sendiri, termasuk kebijakan untuk membentuk sistem ekonomi tunggal. Meskipun krisis yang terjadi dirasa sebagai sisi negatif dari sistem ekonomi tunggal, akan tetapi tentunya masih ada hal-hal positif lainnya yang dirasakan oleh negara-negara anggota Eurozone dari sistem ekonomi tunggal. Hal-hal ini yang harus dipikirkan oleh ASEAN maupun organisasi regional lainnya yang memiliki cita-cita untuk mengadopsi sistem ekonomi tunggal. Hal yang terpenting adalah bagaimana mengkoordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dari seluruh negara anggota dan menyiapkan mekanisme cepat tanggap dalam mengatasi krisis, agar ketika krisis terjadi tidak menyebabkan efek contagion. Mengingat adanya kekurangan dan keterbatasan pada penelitian ini, maka peneliti menyarankan kepada akademisi atau peneliti lainnya yang ingin melakukan penelitian pada topik ini agar dapat melakukan pengembangan penelitian yang lebih komprehensif. Sovereign debt crisis Yunani ini sangat lah kompleks dan sampai saat ini masih berlangsung, oleh karena itu dengan adanya penelitian baru yang jauh lebih mendalam diharapkan dapat membantu pemahaman masyarakat terkait topik sovereign debt crisis Yunani ini, khususnya bagaimana interaksi antara pemerintah Yunani dan Uni Eropa.
