BAB V PENUTUP 5.1. Kesimpulan BKM Mandiri muncul sebagai tangan panjang pemerintah dalam mengatasi kemiskinan melalui kelembagaan lokal, sehingga keberdaan lembaga ini tidak murni dari ide masyarakat sendiri. Meskipun lembaga ini muncul dari ide pemerintah, namun pembentukannya dilakukan oleh masyarakat sendiri. Pembentukan BKM Mandiri membutuhkan tahapan-tahapan yang dimulai dari sosialisasi pada masyarakat melalui rembug kesiapan masyarakat, pembentukan anggota BKM dan penyusunan Anggaran Dasar. Melibatkan masyarakat dalam kegiatan ini bertujuan agar BKM dapat menjadi lembaga yang mengakar, representative dan dipercaya oleh masyarakat, sehingga mampu mendorong transformasi sosial agar masyarakat berdaya. Akan tetapi tujuan BKM tersebut bisa dikatakan belum tercapai, hal ini dapat dilihat dari proses pemberdayaan dan kegiatan yang dilakukan oleh BKM Mandiri. Pada proses pemberdayaan yang diawali dari identifikasi kebutuhan, perumusan langkah-langkah pemecahan masalah, pelaksanaan kegiatan pemecahan masalah sampai dengan monitoring dan evaluasi, nampak bahwa partisipasi masyarakat dalam tahapan-tahapan tesebut masih minim. Meskipun masyarakat dilibatkan, namun partisipasi masyarakat hanya sekedar menyetujui gagasan yang
108
telah ada tanpa banyak bertanya. Melihat kenyataan ini maka ditemukan pola partisipasi masyarakat terhadap proses-proses pemberdayaan sebagai partisipasi semu atau partisipasi yang dimobiliasasi oleh pihak-pihak tertentu.
Kurangnya partisipasi masyarakat dalam tahapan-tahapan pemberdayaan berdampak pada pelaksanaan kegiatan pemberdayaan oleh BKM. BKM hanya dipahami sebagai badan kredit dan pemberi dana, pemahaman seperti inilah yang kemudian menyebabkan masyarakat cenderung apatis terhadap BKM, masyarakat hanya menganggap bahwa mereka adalah sebagai konsumen atau pengguna jasa. Jelas hal tersebut menjadikan BKM Mandiri dalam kegiatan pemberdayaan belum mampu bekerja optimal. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan pemberdayaan yang berjalan cukup efektif baru sebatas pada pemberdayaan secara finansial.
Pemberdayaan ekonomi melalui peningkatan akses bantuan modal usaha diwududkan dengan kegiatan dana bergulir. Kegiatan ini memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung bagi masyarakat. Hadirnya dana bergulir ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat miskin untuk mengakses modal usaha. Dana bergulir ini juga dapat menjadi stimulan usaha produktif, karena syarat penting dalam proses peminjaman ini adalah adanya kegiatan usaha, sehingga penggunaan dana difokuskan hanya untuk usaha produktif. Dengan adanya kegiatan dana bergulir, selain mendapatkan pinjaman, anggota kelompok juga mendapatkan pelajaran tentang tangggungjawab dan trust antar anggota. Selain itu juga terlihat usaha dari BKM
109
dalam mengatasi kredit macet, agar program ini dapat terus berjalan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran BKM Mandiri dalam mengelola kegiatan ini cukup berhasil. Kegiatan pemberdayaan oleh BKM Mandiri belum mengarah pada aspek social capacity, hal ini dapat dilihat dari kurang berhasilnya pemberdayaan sosial untuk meningkatkan SDM masyarakat. Program pelatihan kerja yang dimaksudkan untuk menambah kapasitas dan ketrampilan masyarakat miskin belum berjalan secara optimal. Tidak optimalnya tujuan pelatihan ini dapat dilihat dari rasa skeptis masyarakat dan tidak adanya kerberlanjutan dari kegiatan pelatihan tersebut. Terakhir, pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan meningkatkan pembangunan
lingkungan.
Strategi
kegiatan
lingkungan
selalu
melibatkan
pembiayaan swadaya masyarakat sebesar 30%. Swadaya masyarakat ini merupakan bentuk partisipasi langsung masyarakat dalam pembiayaan program. Dengan adanya swadaya ini, diharapkan timbul rasa kepemilikan terhadap hasil program, namun yang terjadi di lapangan menunjukan bahwa masyarakat kurang memahami tentang kegiatan ini. Hal ini berakibat pada kurangnya pemiliharaan hasil dari kegiatan ini. Sehingga meskpiun kegiatan ini dapat memberikan manfaat, akan tetapi unsur keberlanjutan dalam kegiatan ini, yaitu masalah pemeliharaan masih perlu diperhatikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan peran BKM Mandiri dalam kegiatan pemberdayaan masih kurang, karena kegiatan yang berjalan cukup optimal masih dalam batasan tujuan jangka pendek yaitu pada dana bergulir. Sedangkan peran BKM dalam kegiatan yang berorientasi jangka panjang, seperti 110
pelatihan kerja dan pemeliharaan hasil kegiatan lingkungan belum mampu mengubah masyarakat menjadi berdaya. BKM belum mampu menjadi lembaga yang mengakar dan representative bagi masyarakat. Keberadaan BKM hanya sebatas program dari pemerintah, sehingga lembaga ini dikhawatirkan tidak mampu bertahan dalam jangka panjang ketika bantuan dari pemerintah dihentikan.
5.2. Saran
1. Menumbuhkembangkan sikap dan pola pemikiran kritis masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam tahap-tahap pemberdayaan agar masyarakat dapat memahami eksistensi dan potensi BKM sebagai lembaga lokal bersama. Hal ini bertujuan agar masyarakat menyadari bahwa mereka sebagai pelaku utama dalam kegiatan ini, BKM tidak hanya sematamata organisasi untuk mendapatkan pinjaman dana bergulir PNPM saja 2. Sebagai pelaku kegiatan, peran KSM perlu ditingkatkan. Pembentukan KSM perlu disadari bukan hanya sebagai syarat untuk mengikuti kegiatan, namun lebih kepada kebutuhan dan kepentingan bersama. Peningkatan peran KSM ini dapat dilakukan dengan jalan pendampingan dan koordinasi rutin dengan BKM. 3. Perlunya BKM untuk melaksanakan perannya sesuai dengan 2 tujuannya, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Oleh karena itu penting halnya meningkatkan peran dalam kegiatan pelatihan kerja agar dapat meningkatkan
111
potensi masyarakat. Pelatihan kerja yang dilaksanakan perlu menimbang unsur keberlanjutan, agar apa yang telah diajarkan dapat diterapkan oleh masyarakat. Untuk kegiatan lingkungan, perlu adanya usaha untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab terhadap hasil program. Dengan adanya peningkatan peran ini BKM tidak hanya menjadi sebuah program, namun dapat berkembang ke arah institusionalisasi.
112
