92
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 1. Implementasi hak dan kewajiban istri sebagai narapidana tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Seorang narapidana merupakan seseorang yang kehilangan kemerdekaan karena tindak pidana yang telah ia lakukan, sehingga ruang gerak para narapidana hanya terbatas pada hal-hal yang telah diatur di dalam lapas, begitu juga ketika mereka berhubungan dengan suami, anak atau kerabat lainnya. Pemenuhan hak dan kewajiban sebagai seorang istri yang dipidana terbatas pada kebijakan dan peraturan yang diberlakukan di dalam lapas. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang memberi kesempatan kepada narapidana wanita untuk tetap berhubungan dengan keluarga dari luar lapas,
93
hal ini merupakan hak seorang narapidana sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Pemasyarakatan. Kebijakan yang diberikan adalah adanya waktu kunjungan atau besukan, waktu berkomunikasi via telepon, cuti mengunjungi keluarga serta fasilitas khusus untuk narapidana yang memiliki bayi di dalam lapas. Peran lapas ini merupakan hal yang sangat mendukung untuk tetap utuhnya hubungan atau komunikasi antara para narapidana dan keluarga mereka. a. Implementasi hak dan kewajiban bersama suami istri seperti saling menghormati, saling mencintai, saling setia, saling mendukung, menjaga rahasia rumah tangga serta bersama-sama mendidik anak, semuanya dapat dilaksanakan meskipun para narapidana berada dalan keterbasan ruang gerak. Kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh lapas telah cukup bagi para narapidana dalam pemenuhan hal-hal tersebut. Akan tetapi dalam pemenuhan kebutuhan seksual antara suami istri yang sah tidak dapat dilakukan karena tidak adanya kebijakan lapas maupun
peraturan
lain
yang
berkaitan
dengan
hal
tersebut.
Permasalahan ini tidak dapat diabaikan karena jika terjadi dalam jangka waktu yang lama bisa jadi muncul penyimpangan seksual seperti homoseksual serta terjangkitnya penyakit pada narapidana khususnya bagi narapidana laki-laki bisa jadi mereka melakukan onani karena tidak terpenuhinya kebutuhan seksual mereka. Sehingga dalam hal ini, semestinya pemerintah segera membentuk peraturan mengenai hak yang bersifat kemanusiaan bagi narapidana tersebut.
94
b. Implementasi hak istri atau kewajiban suami. Istri sebagai narapidana, sebagian masih mendapatkan hak nafkahnya dari suami dan sebagian lagi tidak. Bagi narapidana yang masih mendapatkan nafkah dari suaminya disebabkan suami narapidana masih memiliki tanggung jawab memberi nafkah terhadap istrinya, seperti memberi uang untuk kebutuhan istri di dalam lapas. Bagi narapidana yang tidak mendapatkan nafkah dari suaminya, hal ini dikarenakan keadaan ekonomi keluarga yang kekurangan serta tidak adanya hubungan atau komunikasi sama sekali dengan pihak suami. Terdapat pendapat yang menyebutkan bahwa istri yang dipidana tetap mendapatkan nafkah karena kondisi yang di luar kemampuannya yang menyebabkan ia dipidana. Praktek tetap adanya kewajiban suami memberi nafkah pada seorang istri yang dipidana adalah semata-mata telah terjadi akad nikah antara suami dan istri, bukan karena adanya tamkin seperti yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat (5). Para narapidana wanita sebagai istri tetap mendapatkan perlakuan baik dari suaminya berupa dukungan moril. Bentuk perhatian ini akan membuat para narapidana memiliki semangat untuk memperbaiki diri di dalam lapas sehingga nantinya kelakuan mereka menjadi lebih baik serta tidak mengulangi perbuatan yang serupa ketika telah keluar dari lapas.
95
c. Implementasi kewajiban istri atau hak suami Seorang istri wajib taat kepada suaminya dalam hal-hal yang tidak melanggar perintah agama. Kesempatan bagi narapidana pada saat berkomunikasi dengan suami, digunakan sebagai kesempatan untuk menunjukkan
ketaatan
seorang
istri
kepada
suami
dengan
melaksanakan pesan-pesan serta menunjukkan sikap yang baik. Hal ini juga terjadi ketika seorang istri sebagai narapidana diwajibkan taat kepada orang tua suami. Dalam menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga, istri sebagai narapidana tidak dapat melaksanakannya ataupun membantu suami dalam hal tersebut, karena untuk menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga, seorang istri dan suami harus berada dalam satu keseharian rumah tangga. Faktor pendukung dalam implementasi hak dan kewajiban istri sebagai narapidana adalah adanya kebijakan mengenai waktu kunjungan dan komunikasi sehingga para narapidana memiliki kesempatan untuk menjalin hubungan dengan suami, anak dan kerabat lainnya. Selain itu juga didukung oleh pembinaan keagamaan secara kontinu sehingga meningkatkan kesadaran narapidana untuk tetap berbuat baik terutama kepada suami dan keluarga demi mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka. Sedangkan faktor penghambat dalam implementasi hak dan kewajiban istri sebagai narapidana adalah dari masalah intern keluarga, seperti tidak berkomunikasi sama sekali tanpa alasan yang jelas serta keadaan ekonomi
96
yang menjadikan narapidana tidak pernah dikunjungi baik oleh suami, anak maupun kerabat lainnya. 2. Implikasi implementasi hak dan kewajiban istri sebagai narapidana terhadap keluarga menunjukkan adanya hubungan keluarga yang tetap utuh dan harmonis serta implikasi yang menunjukkan adanya kerenggangan hubungan antara narapidana dengan suami, anak dan kelurganya. Implikasi yang menunjukkan narapidana masih tetap menjalin hubungan yang baik dengan suami dan keluarga mereka sehingga tetap terciptanya keutuhan dalam rumah tangga. Hal ini terjadi karena adanya sikap saling memahami dan menghargai satu sama lain, meskipun untuk melaksanakan hak dan kewajiban istri tersebut hanya terbatas pada kebijakan dan peraturan yang diberikan oleh lembaga pemasyarakatan. Sedangkan implikasi implementasi hak dan kewajiban suami istri sebagai para narapidana yang menunjukkan adanya kerenggangan hubungan antara suami istri adalah karena tidak adanya hubungan atau komunikasi sama sekali dengan suami maupun keluarganya. Terjadinya kerenggangan hubungan antara suami dan istri ini menunjukkan bahwa tidak adanya sikap saling memahami, menghargai dan terbuka satu sama lain.
B. Saran Berkaitan dengan implementasi hak dan kewajiban istri sebagai narapidana, maka penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan sumbangan pemikiran bagi pemerintah terutama Kementrian Hukum dan HAM dalam membentuk peraturan yang berkaitan tentang hubungan antara narapidana dengan istri atau suami yang sah,
97
seperti pemenuhan kebutuhan biologis. Sehingga nantinya tidak akan terjadi hal-hal yang dikhawatirkan seperti penyimpang seksual pada narapidana serta rumor praktek suap terhadap petugas lapas di Indonesia oleh narapidana demi mendapatkan untuk memenuhi kebutuhan seksual mereka. Bagi masyarakat, khususnya yang telah berkeluarga diharapkan dapat menjalin hubungan yang baik dengan mengetahui hak dan kewajiban masing-masing satu sama lain antara suami istri serta mengetahui apa yang diperintahkan dan dilarang oleh agama sehingga tidak terjadi suatu hal atau tindakan yang melanggar norma dan hukum yang ada. Bagi keluarga narapidana, diharapkan untuk tetap menjalin hubungan yang baik dengan pihak yang dipidana. Dengan adanya hubungan baik tersebut dapat menjadi bentuk perhatian terhadap narapidana, sehingga mereka memiliki semangat untuk memperbaiki diri di dalam lapas dan tidak mengulang perbuatan yang sama nantinya.
