BAB V PEMBAHASAN
5.1 Perlakuan Akuntansi terhadap PPN pada PT Telkom Seluruh PKP wajib mengadakan pembukuan secara benar dan lengkap terhadap seluruh transaksi perusahaan. Pada pembahasan kali ini, akan dibahas mengenai pembukuan mengenai transaksi PPN. Kegiatan pembukuan yang dimaksud adalah pencatatan transaksi keuangan yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai, baik itu merupakan Pajak Masukan (PM), Pajak Keluaran (PK), pengalihan Pajak ke pusat, dan penyetoran ke Kantor Pelayanan Pajak, yang kemudian akan dianalisis mengenai kesesuaian dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam pembahasan ini, Pajak Masukan yang terjadi adalah dapat dikreditkan. Selanjutnya, analisis akan dijelaskan pada setiap poin transaksi yang terjadi. Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diungkapkan sebelumnya, maka penulis ingin melihat bagaimana implementasi perlakuan akuntansi terhadap PPN berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai pada PT Telkom Makassar. Sebagaimana telah diketahui bahwa PT. Telkom adalah PKP, karena melakukan penyerahan jasa telekomunikasi dan voucher pulsa, sehingga otomatis dalam hal ini perusahaan diharuskan membuat pencatatan perkiraan PPN dan pembuatan faktur pajak. Faktur pajak tersebut dibuat pada saat terjadi penyerahan atau terjadi pembayaran sebelum penyerahan.
5.1.1 Pencatatan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran Perusahaan dalam melakukan pembelian atau pengadaan kegiatan menerima dokumen tagihan berupa Faktur Pajak dengan dilengkapi syarat kebenaran material yaitu berupa Berita Acara Serah Terima (BAST) yang berisi pernyataan telah diselesaikannya suatu pekerjaan yang akan digunakan sebagai dasar pencatatan PPN. Hal ini sejalan dengan UU PPN Pasal 13 Ayat 9 yang berbunyi: “Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material”. Faktur Pajak yang dibuat juga sudah sesuai dengan UU PPN mengenai jenis faktur pajak, yaitu Faktur Pajak dan Faktur Pajak gabungan. Perusahaan dalam melakukan pembelian seperti kabel-kabel untuk pengadaan atau perbaikan jaringan melakukan tender, sehingga pembelian tersebut tidak dimasukkan ke dalam persediaan namun langsung segera dilakukan untuk pengerjaan yang akan dikerjakan pihak penerima tender. Kegiatan yang berhubungan dengan Pajak Masukan adalah: a. Pembelian Tunai Pada tanggal 6 Juni 2011 diterima hasil pekerjaan dari kegiatan penjualan dan promo Speedy yang dilakukan pada daerah Kupang oleh CV INSOMARI. Faktur Pajak terbit pada hari itu juga. Berdasarkan transaksi tersebut, jurnal yang dibuat: Fee Penjualan
10.227.000
VAT Input CV.INSOMARI
1.022.700 11.249.700
VAT Input adalah nama akun untuk perkiraan Pajak Masukan (PM) yang besarnya 10% dari Dasar Pengenaan Pajak. Akun ‘Fee penjualan’ adalah
besarnya jumlah yang dibayarkan Telkom ke CV Insomari karena telah melakukan pekerjaan yang diberikan. Akun CV Insomari dibuat untuk memperlihatkan bahwa pekerjaan dilakukan oleh CV Insomari. Pengeluaran jumlah Kas akan dicatat sewaktu pencatatan pengakuan PPh. Dari jurnal yang dicatat perusahaan untuk pengakuan Pajak Masukan, dapat diketahui bahwa perusahaan telah menerapkan peraturan perpajakan dengan sebagaimana mestinya, yaitu Pasal 11 ayat (1c) UU PPN yang berbunyi “Terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak”. Dalam hal pembuatan faktur pajak, perusahaan juga telah menerapkan peraturan perpajakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 UU PPN mengenai saat, tempat, dan tata cara pembuatan Faktur Pajak.
Gambar 1.1 Jurnal pengakuan transaksi pembelian tunai
Jurnal di atas adalah jurnal untuk mengakui adanya Pajak Masukan yang harus dibayar. Berikut adalah jurnal yang dibuat pada saat pembayaran yang sudah termasuk PPh 23 karena termasuk kegiatan jasa. CV INSOMARI MDR OG FBCC-IDR Tax liabilities arti
11.249.700 11.045.160 204.540
Akun vendor CV INSOMARI yang pada saat pengakuan di kredit, saat pembayaran di debet. Akun MDR OG FBCC-IDR adalah akun bank dan akun Tax liabilities arti adalah akun PPh 23.
Gambar 1.2 Jurnal pembayaran transaksi pembelian tunai Jurnal di atas mendebet akun Vendor dan kewajiban PPh 23, kemudian mengkreditkan akun Bank (MDR) sebagai pembayaran ke vendor.
Pencatatan yang dilakukan pada transaksi pembelian tunai perusahaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena pada saat transaksi terjadi faktur pajak terbit saat itu juga dan langsung dilakukan pengakuan pajak masukan yang berupa akun VAT Input. b. Pembelian Kredit Pada tanggal 26 Mei 2011, telah dilakukan pengerjaan jalur akses kabel pada jembatan Lenengpraya. Pencatatan dilakukan karena sudah menerima BAST sebagai bukti pengerjaan telah dilakukan. Pencatatan ini berfungsi sebagai pengakuan pembebanan. Berikut jurnalnya: Jalur akses kabel Good received
50.822.400 50.822.400
Gambar 1.3 Jurnal pembebanan atas pekerjaan
Pada tanggal 8 Juni 2011 diterima kelengkapan dokumen atas pengerjaan jalur akses kabel berupa Faktur Pajak dan kelengkapan lainnya. Saat itu pula dilakukan pencatatan: Good Received
50.822.400
VAT Input (PM)
5.082.240
KOPEGTEL PALAPA
55.904.640
Gambar 1.4 Jurnal pengakuan Pajak Masukan
Pada tanggal 14 Juni 2011, dilakukan pembayaran ke KOPEGTEL PALAPA melalui transfer bank dengan jurnal: KOPEGTEL PALAPA
55.904.640
BNI OG FBCC IDR Tax liabilities arti
54.888.192 1.016.448
Akun vendor (KOPEGTEL PALAPA) di debet, akun bank (BNI OG FBCC IDR) dan akun PPh 23 (Tax liabilities arti) di kredit.
Gambar 1.5 Jurnal Pembayaran Pada transaksi ini, tanggal pengakuan Pajak Masukan yang tidak sama dengan tanggal jurnal pembebanan pekerjaan. Namun hal ini masih sesuai dengan UU PPN Pasal 9 ayat (9) yang berbunyi: “ Pajak masukan yang dapat dikreditkan,
tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan selama belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.” Selang waktu yang terjadi sampai bulan berikutnya itu dapat berupa lamanya faktur pajak dikirim sehingga perusahaan belum mengakui PPN atau kemungkinan teknis lainnya seperti kesalahan faktur. Namun dalam pencatatan pengakuan beban, perusahaan tidak mencatat pengakuan Pajak Masukan. Seperti ketentuan dalam Pasal 11 ayat 1 UU PPN, saat pajak terutang adalah saat terjadi penyerahan atau didahului pembayaran. Oleh karena itu, penulis menyarankan untuk mengakui Pajak Masukan ditangguhkan agar dapat diketahui jumlah PM ditangguhkan pada tutup buku akhir bulan dengan jurnal sebagai berikut: Jalur akses kabel VAT input ditangguhkan
50.822.400 5.082.240
Good received
50.822.400
Utang VAT Input
5.082.240
Jurnal saat dokumen telah lengkap adalah: Utang VAT Input
5.082.240
VAT input ditangguhkan
5.082.240
Good received
50.822.400
VAT Input
5.082.240
KOPEGTEL PALAPA
55.904.640
Dengan dibuatnya jurnal ini, maka perkiraan “utang VAT Input” dan “VAT Input ditangguhkan” akan bersaldo nol. Dengan pencatatan ini, maka PPN akan diakui secara akrual yang mana sesuai dengan ketentuan Pasal 11 UU PPN bahwa saat terutang pajak adalah saat penyerahan BKP/JKP dan ketentuan SAK mengenai dasar akrual. c. Penjualan tunai Pada 16 Juni 2011 perusahaan melakukan penjualan tunai kepada PT TELESINDO SHOP atas penyerahan sejumlah voucher pulsa. Faktur pajak diterbitkan hari itu juga. Dalam jurnal yang dibuat, terlihat bahwa ada pengakuan Pajak Keluaran perusahaan yang bernama akun “Kew PPN Jastel”. Besarnya Pajak Keluaran diperoleh dari (PDD voucher – pot. Penjualan) x 10%. Jurnal yang dibuat adalah:
Gambar 1.6 Jurnal penjualan tunai Pencatatan yang dilakukan perusahaan tentang transaksi penjualan tunai sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengakuan pajak sudah sesuai dengan ketentuan saat terutang pajak pada Pasal 11 UU PPN bahwa terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak. Faktur pajak terbit pada saat terjadinya transaksi dan langsung diakui besarnya Pajak Keluaran. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1a)UU PPN bahwa Faktur Pajak dibuat pada saat penyerahan atau pada saat pembayaran yang terjadi sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak. d. Penjualan kredit Pada 31 Mei 2011 di posting jurnal mengenai transaksi penjualan Jasa Telekomunikasi, yaitu berupa pemakaian pulsa, layanan Speedy, KLIP, dan layanan lainnya. Transaksi ini adalah transaksi jasa telekomunikasi selama bulan
Mei dimana terdapat pengakuan Pajak Keluaran. Berdasarkan tinjauan yang dilakukan penulis kepada pejabat yang berwenang, untuk transaksi Penjualan Kredit, rincian transaksi di posting secara terpusat. Faktur pajak juga dibuat secara terpusat dan tetap memperhatikan ketentuan undang-undang yaitu Pasal 13 ayat (2a) UU PPN bahwa Faktur Pajak harus dibuat paling lambat akhir bulan penyerahan. Oleh karena itu transaksi diposting tanggal 31 Mei yang mana adalah akhir Masa Pajak bulan Mei. Akun Pajak keluaran adalah Kew PPN Jastel A1. Pada tanggal 31 Mei pula dibuatkan Fakur Pajaknya. Pencatatan jurnalnya seperti yang disajikan pada gambar berikut: (Dalam tabel, kode PK 40 adalah sisi debet dan kode PK 50 adalah sisi kredit)
Gambar 1.7 Jurnal Penjualan Kredit
e. Retur penjualan Pada 31 Mei 2011 dibuat jurnal mengenai restitusi pendapatan Speedy. Kejadian retur ini terjadi karena kelebihan jumlah pembayaran yang dibebankan kepada konsumen. Kejadian retur dapat juga berupa diskon atau promo yang diberikan kepada konsumen. Namun bisa juga karena kebijakan perusahaan yang mengakui pendapatan secara gross, maka pada saat pengakuan piutang, piutang akan disajikan secara full kemudian disajikan potongan/diskon yang terjadi. Kemudian dari potongan itu akan muncul pengurangan pajak keluaran. Pengurangan yang dilakukan terhadap Pajak Keluaran ini telah sesuai dengan ketetapan Pasal 5A ayat 1 :” Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dikembalikan dapat dikurangkan dari Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam Masa Pajak terjadinya pengembalian Barang Kena Pajak tersebut.” Pada jurnal ini terlihat bahwa terjadi restitusi pendapatan Speedy sebesar 75.000. Restitusi ini dikenakan pajak keluaran (Kew PPN Jastel A1-SI) yang nantinya akan mengurangi Pajak Keluaran secara keseluruhan.(kode 40 di debet, kode 50 dikredit) Piutang Usaha
82.500
Kew PPN Jastel A1-SI
7.500
Restitusi Pend Speedy
75.000
Piutang Usaha
165.000
Gambar 1.8 Jurnal retur penjualan (restitusi pendapatan Speedy)
1.1.2
Penyajian PPN saat tutup buku dan pelaporan Kebijakan penyajian PPN yang tersentralisasi membuat perusahaan harus
membuat jurnal pengalihan untuk mengalihkan PM dan PK ke kantor pusat pada setiap tutup buku bulanan.
Berikut adalah jurnal pengalihan Pajak Masukan dari wilayah KTI kantor pusat yang dicatat pada kantor pusat. VAT Input
1.811.715.476
VAT Input
183.402.100
VAT Input
23.663.284
VAT Input
1.590
VAT Input
288.255.286
VAT Input
107.215.604
VAT Input
65.460.817
VAT Input
54.721.309
VAT Input
3.073.500
VAT Input
9.134.605
VAT Input
20.051.614
VAT Input
92.391
VAT Input
6.245.388
VAT Input
452.500
VAT Input
1.915.359
VAT Input
801.497.525
VAT Input
244.858.832
VAT Input
1.673.772
Kantor pusat akan mencatat di sebelah kredit semua perkiraan Pajak Masukan yang dialihkan dari wilayah KTI dengan merinci berdasarkan bisnis area dan mencatat di sebelah debet total perkiraan Pajak Masukan yang diterima.
Gambar 1.9 Jurnal Pengalihan Pajak Masukan ke Pusat Berikut jurnal pengalihan Pajak Keluaran dari wilayah KTI ke kantor pusat yang dicatat pada kantor pusat. Pusat akan mencatat total pengalihan PK dari area KTI disebelah kredit kemudian mendebet besarnya PK dari tiap bisnis area di area KTI. Kew PPN Jastel
250.000
Kew PPN Jastel
665.614.653
Kew PPN Jastel
448.260
Kew PPN Jastel
666.312.913
Gambar 1.10 Jurnal Pengalihan Pajak Keluaran ke Pusat
f. Pengakuan kewajiban pajak kurang bayar ke KPP Pusat Setelah seluruh unit area mengalihkan jumlah Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, maka kantor pusat akan membuat jurnal sebagai pengakuan jumlah PPN yang harus dibayarkan. Pada bulan April, jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan. Oleh karena itu, perusahaan wajib membayar sejumlah Rp. 107.074.105.205.
Pajak Masukan (VAT Input) dan pajak kurang bayar (NON AFF EKSPLOI) disajikan di sebelah kredit, kemudian Pajak Keluaran (Kew PPN Jastel) disajikan di sebelah debet. Kew PPN Jastel
205.794.276.219
VAT Input NON AFF EKSPLOI
98.720.171.014 107.074.105.205
Gambar 1.11 Jurnal pengakuan PPN kurang bayar g. Pembayaran ke KPP oleh kantor pusat Batas waktu penyetoran pajak sesuai UU PPN Pasal 15A adalah paling lama dilakukan akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Pada 31 Mei 2001, perusahaan menyetorkan besaran pajak kurang bayar Masa Pajak April 2011 ke KPP. Perusahaan telah menerapkan fasilitas perpajakan
mengenai batas waktu penyetoran dengan baik. Perusahaan menerapkan dengan baik ketetapan Pasal 15A yaitu bahwa penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Selain mematuhi kaidah yang berlaku, hal ini juga berdampak positif terhadap cash flow perusahaan. Jumlah yang disetorkan perusahaan adalah sebesar Rp. 107.074.105.205. Berikut adalah jurnal saat penyetoran. Akun bank dikredit (BNI O/G FBCC-IDR), kemudian akun pajak kurang bayar (NON AFF EKSPLOI) di debet. NON AFF EKSPLOI BNI O/G FBCC –IDR
107.074.105.205 107.074.105.205
Gambar 1.12 Jurnal Pembayaran ke KPP oleh Pusat
