BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 5.1 Kesimpulan 1. Di Kabupaten Malang penerapan manajemen rantai pasok dilaksakan mayoritas pada masa tanggap darurat. Sedangkan proses manajemen rantai pasok pada pra bencana belum diterapkan dengan baik. Strategi dan kebijakan pada saat sebelum terjadi bencana telah dilaksanakan dengan baik. Kabupaten Malang telah menjalankan pola penyelenggaraan yang sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2009. Namun, BPBD Kabupaten Malang tidak melakukan perencanaan, pengadaan, pergudangan, dan pendistribusian saat pra bencana. Proses ini hanya dilaksanakan pada saat tanggap darurat. Hal ini menyebabkan terdapat banyak kendala yang harus diatasi BPBD Kabupaten Malang dalam pemenuhan
kebutuhan
masyarakat
yang
terdampak.
Dan
tidak
maksimalnya penyelenggaraan manajemen rantai pasok di Kabupaten Malang. 2.
a. Faktor-faktor yang mendukung penerapan manajemen rantai pasok pada masa tanggap darurat erupsi Gunungapi Kelud di Kabupaten Malang adalah relawan kemanusiaan yang menangani korban erupsi Gunungapi Kelud merupakan orang-orang yang terlatih dan berpengalaman dalam urusan bencana. Para pemangku kepentingan di Kabupaten Malang memiliki wawasan yang terbuka, sehingga mereka tidak hanya berfokus pada keuntungan atau minimalisasi biaya, melainkan lebih berfokus pada upaya-upaya penyelamatan dan penanganan korban erupsi Gunungapi
95
Kelud. Informasi realisasi penyaluran bantuan logistik yang akurat karena adanya koordinasi antar sektor yang baik. b. Faktor yang menghambat penerapan manajemen rantai pasok pada masa tanggap darurat erupsi Gunungapi Kelud di Kabupaten Malang adalah ketidakpercayaan masyarakat terdampak bahwa daerah yang mereka huni akan merupakan salah satu daerah terdampak erupsi Gunungapi Kelud. Bantuan logistik yang disediakan oleh pemerintah sangat general tidak dibedakan berdasarkan kelompok-kelompok yang membutuhkan seperti berdasarkan kelompok rentan, jenis kelamin dan kelompok umur. 3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan manajemen rantai pasok erupsi Gunungapi Kelud di Kabupaten Malang adalah mendesain strategi harga untuk menjaga kestabilan logistik agar tidak fluktuatif. Membangun kerjasama dan kepercayaan diantara kemitraan strategis. Hal ini bertujuan agar meningkatkan manfaat bersama yang akan diperoleh oleh setiap pihak yang berada pada rantai pasok, dan terciptanya kontrak kerja yang efektif. Upaya lainnya yang dapat dilakukan oleh untuk optimalisasi rantai pasok adalah melakukan pengadaan bantuan logistik dengan memperhatikan kelompok rentan, jenis kelamin, dan umur masyarakat terdampak. 5.2 Rekomendasi 1. Rekomendasi Kebijakan yang disarankan untuk pemerintah pusat a. Perlu adanya gudang regional BNPB, sehingga saat terjadi bencana dapat mengurangi jarak tempuh bantuan logistik, yang dapat mengurangi resiko keterlambatan, resiko rusak, dan resiko kelangkaan 96
bantuan logistik. Perbaikan dan pembenahan gudang di BPBD Kabupaten Malang sangat diperlukan demi terwujudnya gudang yang memenuhi standar. b. Kesediaan diantara masing-masing pihak rantai pasok untuk mengatasi kemungkinan-kemungkinan celah masalah yang muncul pada kontrak. Dan kesediaan untuk memperbarui isi kontrak jika dibutuhkan. c. Peraturan penetapan harga tertinggi. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi agen atau pengecer meningkatkan harga diluar batas kewajaran dengan alasan kelangkaan barang-barang yang dibutuhkan, atau tingginya permintaan dari pihak lain. d. Dalam pengadaan logistik diharapkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menyediakan logistik berdasarkan kategori kelompok rentan, jenis kelamin dan usia. 2. Rekomendasi kebijakan yang disarankan untuk pemerintah daerah a. Pemerintah daerah dalam hal ini BPBD Kabupaten Malang perlu meninjau ulang koordinasi rantai pasok logistik kebencanaan yang ada di Kabupaten Malang. Perlu adanya komitmen antara anggota dari rantai pasok (BNBP, BPBD Provinsi Jawa Timur, BPBD Kabupaten Malang, agen kebutuhan logistik, dan pengecer. Komitmen ini dapat berupa kontrak kerja, baik pada saat kesiapsiagaan maupun pada saat tanggap darurat. b. Pembuatan kontrak kerja sama yang jelas, terperinci, dan menyeluruh diantara BPBD Kabupaten dan dunia usaha. Termasuk didalamnya
97
mekanisme penyelesaian masalah jika terjadi konflik diantara pihakpihak yang terikat kontrak. c. Perlunya peningkatan upaya kesiapsiagaan, yaitu dengan merancang perencanaan dan pengadaan pada saat sebelum terjadi bencana. 3. Saran yang bersifat akademik a. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dalam mengevaluasi manajemen rantai pasok. Pada penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian rantai pasok dapat menggunakan metode kuantitafif. Hal ini bertujuan agar dalam memberikan penilaian terhadap indikator-indikator manajemen rantai pasok yang dievaluasi lebih jelas. b. Di Indonesia penelitian mengenai manajemen rantai pasok logistik bencana masih jarang diteliti. Dengan penelitian ini, diharapkan adanya perkembangan penelitian mengenai manajemen rantai pasok logistik bencana. c. Penelitian manajemen rantai pasok mencakup lintas disiplin ilmu, misalnya studi kebijakan untuk mengevaluasi strategi, kebijakan dan pola
penyelenggaraan
bantuan
logistik.
Sedangkan
indikator
perencanaan, pengadaan, pergudangan, dan pendistribusian diteliti dari disiplin ilmu ekonomi. Pada penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian manajemen rantai pasok dapat dilakukan oleh tim peneliti yang terdiri dari lintas disiplin ilmu.
98
d. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus pada satu jenis ancaman bencana gunungapi dan di satu Kabupaten, pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat dilakukan penelitian pada seluruh kawasan yang terkena dampak erupsi Gunungapi Kelud dan dengan semua ancaman bencana gunungapi yang ada (all hazards).
99
