BAB V HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

50

BAB V HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

5.1. Direktorat Jenderal Imigrasi Direktorat Jenderal Imigrasi berada di bawah naungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Direktorat Jenderal Imigrasi membawahi enam unit eselon II yaitu : Direktorat Kerjasama Luar Negeri, Direktorat Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian, Direktorat Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian, Direktorat Intelijen Keimigrasian, Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, serta Direktorat Sistem Informasi Keimigrasian. Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Jenderal Imigrasi memilki misi yaitu : melaksanakan pelayanan yang cepat, memberikan kemudahan yang berkualitas dalam pelayanan terhadap masyarakat serta melaksanakan pengawasan dan pemantauan orang asing dalam kerangka mengamankan serta menunjang pembangunan nasional. Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki unit pelaksana tekhnis berupa Kantor Imigrasi dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Secara operasional peran Direktorat Jenderal Imigrasi dapat diterjemahkan ke dalam konsep Trifungsi Imigrasi. Konsep ini

menyatakan bahwa sistem

keimigrasian, baik ditinjau dari budaya hukum keimigrasian, materi hukum keimigrasian, lembaga, organisasi, aparatur, mekanisme hukum keimigrasian, sarana dan prasarana hukum keimigrasian dalam operasionalnya harus selalu mengandung Trifungsi, yaitu: 38 a. Fungsi pelayanan masyarakat b. Fungsi penegakan hukum 38

Direktorat Jenderal Imigrasi, op cit, hlm 14.

Universitas Indonesia

Analisis Pelaksanaan..., Rudi Halomoan Tobing, Program Pascasarjana, 2008

51

c. Fungsi keamanan Trifungsi imigrasi pada saat ini telah berubah. Yusril Ihza Mahendra selaku Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI pada saat itu dalam sambutan tertulisnya pada upacara hari Bhakti Imigrasi ke 52 tanggal 26 januari 2002 mempertegas tuntutan perubahan Trifungsi imigrasi dengan menyatakan : 39 “... Trifungsi Imigrasi yang merupakan ideology atau pandangan hidup bagi setiap kebijakan dan pelayanan keimigrasian harus di ubah karena tuntutan zaman. Paradigma konsepsi keamanan pada saat ini telah bergeser, semula menggunakan pendekatan kewilayahan ( territory ) yang hanya meliputi keamanan nasional ( national security ) berubah menjadi pendekatan yang komprehensif selain keamanan nasional juga keamanan warga masyarakat ( human security ) dengan menggunakan pendekatan hukum. Mendukung konsepsi tersebut saya memberi pesan agar insan imigrasi mengubah cara pandang mengenai konsep keamanan yang semula hanya sebagai alat kekuasaan, agar menjadi aparatur yang dapat memberikan kepastian hukum, mampu melaksanakan penegakan hukum, dan dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat. Bertitik tolak dari berbagai tantangan itu sudah waktunya kita membuka cakrawala berpikir yang semula hanya dalam cara pandang ke dalam ( inward looking ) menjadi cara pandang ke luar ( out ward looking ) dan mulai mencoba untuk mengubah paradigma trifungsi imigrasi yang pada mulanya sebagai pelayan masyarakat, penegak hukum dan sekuriti. Agar diubah menjadi Trifungsi Imigrasi baru yaitu sebagai pelayan masyarakat, penegak hukum dan fasilitator pembangunan ekonomi ...” Penetapan

politik

hukum keimigrasian yang bersifat selektif ( selective

policy ) membuat institusi imigrasi Indonesia memiliki landasan operasional dalam menolak atau mengizinkan orang asing, baik dari segi masuknya, keberadaannya,

39

Yusril Ihza Mahendra, sambutan tertulis hari Bhakti Imigrasi, Jakarta, 26 Januari 2002.



52

maupun kegiatannya di Indonesia. Berdasarkan politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif, ditetapkan bahwa hanya orang asing yang : 40 a. Memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan Negara Republik Indonesia b. Tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum, serta c. Tidak bermusuhan dengan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia. Diizinkan masuk dan dibolehkan berada di wilayah Indonesia serta diberi izin tinggal sesuai dengan maksud dan tujuan kedatangannya di Indonesia. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1992, Tentang Keimigrasian dikenal adanya istilah Pencegahan dan Penangkalan. Pencegahan 41 menurut Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk ke luar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan - alasan yang diatur dalam Penjelasan Undang - undang Nomor 9 Tahun 1992, Tentang Keimigrasian, seperti warganegara Indonesia yang pernah diusir atau dideportasi ke Indonesia oleh suatu negara lain, warga negara Indonesia yang pada saat di luar negeri melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik bangsa dan negara Indonesia, warga negara asing yang belum atau tidak memenuhi kewajiban - kewajiban terhadap negara atau pemerintah Republik Indonesia, misalnya belum melunasi pajak sebagai orang asing. Wewenang dan tanggung jawab pencegahan berdasarkan Pasal 11 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian dilakukan oleh Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang keimigrasian, Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, setiap orang yang terkena pencegahan tidak dizinkan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi untuk meninggalkan wilayah Indonesia dan tidak diberi Tanda Bertolak.

40 41

Direktorat Jenderal Imigrasi, op cit., hlm 4. Undang Undang keimigrasian. Op .cit.. Pasal 1 angka 12.



53

Penangkalan 42 menurut Pasal 1 angka 13 Undang - undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang orang tertentu untuk masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan alasan - alasan yang diatur dalam Pasal 17 Undang - undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian, seperti : Orang asing yang terlibat kegiatan sindikat kejahatan internasional ( seperti narkoba dan terorisme ), melakukan sikap permusuhan dengan pemerintah Indonesia, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keamanan dan ketertiban umum, kesusilaan, agama dan adat kebiasaan masyarakat Indonesia. Demikian juga bagi setiap orang yang terkena penangkalan tidak dizinkan masuk oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan harus dikembalikan ke negara asalnya,wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan penangkalan menurut Pasal 16 Undang undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian dilakukan oleh tim yang dipimpin oleh Menteri dan anggotanya terdiri dari unsur - unsur, seperti Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, Badan Koordinasi Bantuan Penetapan Stabilitas Nasional dan Badan Koordinasi Intelijen Negara43 . Tindak pidana keimigrasian adalah setiap perbuatan yang melanggar peraturan keimigrasian berupa kejahatan dan pelanggaran yang diancam hukuman pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 62 Undang - undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yang menjelaskan ketentuan-ketentuan tindak pidana keimigrasian yang berupa kejahatan dan tindak pidana keimigrasian yang berupa pelanggaran, yaitu untuk tindak pidana keimigrasian yang diatur dalam Pasal 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 dan Pasal 59 adalah kejahatan, sedangkan tindak pidana keimigrasian yang diatur dalam Pasal 51, 60, 61 adalah pelanggaran 44 .

42

Ibid, pasal 1 angka 13. Ibid, pasal 16. 44 Ibid, pasal 62. 43



54

5.2. Hasil Penelitian Sesuai judul daripada tesis maka perlu dilakukan penelitian mengenai implementasi pelaksanaan pengawasan orang asing di Indonesia. Oleh karena itu, maka penulis melakukan penelitian untuk mengetahui mengenai penerapan pelaksanaan pengawasan orang asing pada tingkat pembuat kebijakan yaitu Direktorat Jenderal Imigrasi, dan juga pada Kantor Imigrasi Bogor sebagai unit pelaksana tekhnis di lapangan yang langsung melaksanakan pengawasan orang asing di wilayah kerjanya. Untuk mendapatkan hasil yang menunjang penulisan ini. Maka penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap para direktur yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan pengawasan terhadap orang asing. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana prosedur pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apakah implementasi dari pengawasan tersebut d ilapangan yang ada sekarang ini sudah baik atau perlu ada pembenahan. Pada akhirnya dapat disimpulkan apakah peraturan perundang-undangan yang ada sekarang masih relevan dengan pelaksanaan tugas pengawasan orang asing. Berikut ini adalah hasil wawancara yang dapat penulis peroleh selama mengadakan penelitian mengenai sistem pelaksanaan pengawasan orang asing : No

Faktor yang diamati

Jenis data

Sumber Data

Sistem Penilaian

1.

Bagaimana bentuk Pengawasan orang asing sebagai salah satu fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi? • Aturan jelas • Implementasi mudah • Ekonomis

Data Primer

Syaiful

”... pengawasan

Rahman,S.H,M.M.

dilaksanakan

Direktur

dengan

Penyidikan dan

pengawasan

Penindakkan

administratif dan

Keimigrasian

pengawasan



55

lapangan tetapi ada beberapa kendala seperti kurangnya SDM dan minimnya anggaran ...” 2.

Apakah Pengawasan orang asing di wilayah Indonesia telah dilaksanakan secara maksimal ?

Data Primer

Pandu Nusawan,

”... pengawasan

S.H.,

yang

Direktur Intelijen

dilaksanakan

Keimigrasian

sekarang ini sebenarnya belum terlalu maksimal, oleh sebab itu akan dibuat grand design sebuah pengawasan terhadap orang asing, yang akan dimulai dengan adanya e – office ...”

3.

Bagaimana Substansi pengawasan orang asing telah dimulai sebelum orang asing tersebut masuk ke wilayah Indonesia ?

Data Primer

Bambang Irawan,

”... pengawasan

S.E,M.M,

orang asing

Direktur Dokumen

sebenarnya telah

Perjalanan, Visa

dimulai pada

dan Fasilitas

saat orang asing

Keimigrasian

tersebut



56

memohon visa di perwakilan kita di luar negeri. Pada saat orang asing tersebut memohon visa maka telah dilaksanakan pengawasan administrasi melalui pemeriksaan terhadap keabsahan dokumen yang dimilikinya ...” 4

Apakah Peraturan Data Primer Perundang-undangan yang ada telah secara maksimal mengatur pengawasan orang asing di wilayah Indonesia ?

Syaiful

”... peraturan

Rahman,S.H,M.M,

yang ada

Direktur

menurut saya

Penyidikan dan

sudah cukup

Penindakkan Keimigrasian

.

maksimal untuk mengatur tentang pengawasan orang asing ...”

5.

Bagaimana Direktorat Data Primer Jenderal Imigrasi menghadapi banyak kendala dalam melakukan pengawasan orang asing ?

Pandu Nusawan,

”... didalam

S.H.,

melakukan

Direktur Intelijen

pengawasan

Keimigrasian

orang asing



57

terdapat kendalakendala tetapi kita berusaha untuk meminimilisir kendala yang ada ...” 6.

Apakah terdapat tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas antara Direktorat Intelijen Keimigrasian dan Direktorat Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian ?

Data Primer

Pandu Nusawan,

”... tidak ada

S.H.,

tumpang tindih

Direktur Intelijen

diantara kedua

Keimigrasian

direktorat tersebut tetapi kedua direktorat tersebut berjalan saling beriringan dalam pelaksanaan tugas ...”

7.

Apakah Koordinasi pengawasan orang asing dengan Instansi lain telah berjalan dengan baik ?

Data Primer

Syaiful Rahman,

”... koordinasi

S.H,M.M,

dengan instansi

Direktur

lain selama ini

Penyidikan dan

berjalan dengan

Penindakkan Keimigrasian

baik. Koordinasi yang ada bisa kita lihat dalam SIPORA ...”



58

8.

Apakah Orang asing dengan Data Primer status Pengungsi yang berada pada wilayah kerja Kantor Imigrasi Bogor merupakan objek pengawasan orang asing ?

Suharyanto,

”... orang asing

S.Sos,M.M,

dengan status

Kepala Seksi

pengungsi juga

Pengawasan dan

kita awasi,

Penindakkan

karena mereka juga adalah

Kantor Imigrasi Bogor

9.

Pengawasan orang asing merupakan tindakan administrasi negara ? - Siapa Pelaksananya - Bagaimana sistem kerjanya

orang asing ...” Undang – Undang No. 9 tahun 1992

Data Sekunder

Studi Dokumen

tentang Keimigrasian;

Peraturan Pemerintah

- Bagaimana Materi

Nomor 31 Tahun 1994

tentang

Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994

tentang

Tata

Cara

Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan; Keputusan



59

Menteri Kehakiman Republik Indonesia

No.

M.02-PW.09.02 tahun

1995

tentang

Tata

Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing

Dan

Tindakan Keimigrasian; Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi No. F338.IL.01.10 tahun

1995

tentang

Tata

Cara Pengawasan Orang Asing



60

A. Pengawasan Orang Asing sebelum Masuk ke Wilayah Indonesia Pengawasan terhadap orang asing dapat dilakukan pada saat sebelum orang asing tersebut masuk ke wilayah Indonesia. Mengenai hal tersebut penulis melakukan penelitian yang berhubungan dengan proses pemberian visa Republik Indonesia pada bagi orang asing yang akan memasuki wilayah Indonesia. Penelitian tersebut adalah dengan cara melakukan wawancara dengan Direktur Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian. Wawancara dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2008 pukul 07.00 WIB di ruang kerja Direktur Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian. “… bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan satu-satunya instansi pengelola daftar pencegahan dan penangkalan. Hal ini berhubungan dengan pelayanan pemberian visa pada Direktorat Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian, sehingga setiap orang asing yang memohon visa untuk masuk ke wilayah Indonesia, baik yang melakukan permohonan pada Direktorat Jenderal Imigrasi maupun langsung pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, maka akan dilakukan fungsi filterisasi ( penyaringan ). Semua berkas permohonan visa memiliki alur berkas yang sebenarnya pada saat alur permohonan berjalan, maka telah dimulai suatu proses penyaringan yang merupakan bentuk pengawasan administratif. Bahwa berdasarkan petikan wawancar di atas telah sesuai dengan peraturan perundangan yang ada yang mengatur tentang pemberian visa Republik Indonesia, yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian. Seabagi bentuk pengawasan dan fungsi penyaringan orang asing yang akan diizinkan masuk ke wilayah Indonesia, maka diatur dalam Pasal 16 angka (1) bahwa permintaan visa disetujui apabila orang asing telah memnuhi semua persyaratan yang ditentukan untuk mendapatkan visa Republik Indonesia dan yang termasuk faktor penting adalah bahwa orang asing tersebut tidak



61

termasuk di dalam daftar penangkalan di wilayah Indonesia. Sedangkan sebaliknya pada Pasal 16 angka (2) mengatur permintaan visa dapat ditolak apabila orang asing yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan visa dan atau namanya tercantum dalam daftar penangkalan. Filterisasi pada Perwakilan dilakukan dengan cara pengecekan keabsahan data-data, kemudian apakah orang tersebut bermasalah atau tidak. Kemudian diteruskan ke Direktorat Jenderal Imigrasi dalam hal ini Sub Direktorat Visa untuk pengecekan daftar cegah tangkal. Pada permohonan visa yang berasal dari negaranegara rawan dilaksanakan proses “ clearance house ”. Hal ini dilakukan juga sebagai salah satu bentuk pengawasan orang asing. Hal ini dengan melakukan pengecekan sponsor dari orang asing tersebut, tuhjuan dating ke Indonesia, dan datadata pendukung lainnya. Ada beberapa kendala dalam pelaksanaan pengawasan orang asing diantaranya : Belum adanya suatu jaringan pengawasan orang asing di Indonesia, kurangnya anggaran untuk melaksanakan pengawasan, dan kurangnya sumber daya manusia untuk melaksanakan pengawasan …” Dari hasil wawancara di atas maka diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan orang asing sudah dimulai sebelum orang asing tersebut masuk ke wilayah Indonesia. Hal ini dilakukan pada saat proses permohonan visa sampai saat dikeluarkan visa Republik Indonesia. Hal ini dilakukan dengan alur sebagai berikut : 1. Permohonan visa dapat diajukan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, tempat lain yang di tentukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau sponsor dari orang asing tersebut dapat mengajukan permohonan langsung pada Direktorat Jenderal Imigrasi di Jakarta. 2. Pihak perwakilan dan Direktorat Jeneral Imigrasi akan melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan tersebut, seperti : keabsahan data -



62

data, maksud dan tujuan berkunjung ke Indonesia, serta apakah orang asing tersebut masuk ke dalam daftar pencegahan dan penangkalan. 3.

Bagi warga negara asing yang berasal dari negara-negara rawan maka sebelum disetujui pemberian permohonan negara - negara rawan seperti : Irak, Pakistan, Bangladesh, Afganisthan dan negara-negara Afrika, akan diadakan sebuah rapat “ clearance house ” yang dihadiri oleh berbagai instansi yang memiliki kepentingan dalam masalah orang asing, yaitu : Imigrasi, Kejaksaan, BAIS, TNI, Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri. Hal ini dilakukan untuk upaya preventif dalam memberikan izin bagi orang asing yang akan masuk wilayah Indonesia.

4. Penolakan pemberian visa dapat dilakukan apabila terdapat hal-hal tertentu diantaranya : tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan tercantum dalam daftar Penangkalan, atau termasuk orang asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 UU No. 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian, yaitu: a. Diketahui atau diduga telibat dengan kegiatan sindikat kejahatan internasional, pada saat berada di negaranya sendiri atau di negara lain. b. bersikap bermusuhan terhadap Pemerintah Republik Indonesia, atau melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik bangsa dan Negara Indonesia c. Diduga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keamanan dan ketertiban umum, kesusilaan, agama dan adat kebiasaan masyarakat Indonesia, atas permintaan suatu negara, orang asing berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara tersebut karena melakukan kejahatan yang juga diancam pidana menurut hukum yang berlaku di Indonesia d. Pernah diusir atau di dideportasi dari wilayah Indonesia



63

e. Menderita penyakit jiwa atau penyakit menular lainnya yang dapat membahayakan masyarakat f. Berasal dari negara yang tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Pemerintah Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman. Dari hal ini tampak bahwa Direktorat Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas

Keimigrasian

khususnya

Sub

Direktorat

Visa

melakukan

pengawasan orang asing. Pengawasan yang dilakukan merupakan suatu tindakan preventif yang dilakukan dengan cara pengawasan administratif yaitu berkas-berkas dari orang asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia. Dari hal tersebut dapat diketahui keabsahan persyaratan permohonan visa, tujuan masuk ke wilayah Indonesia. Hukum administrasi mengatur bahwa pengawasan yang dilakukan Direktorat Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian adalah merupakan pengawasan a-priori, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah ( dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi ) sebelum dikeluarkannya suatu perizinan atau dalam hal ini visa. Visa merupakan izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk masuk dan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia. 45 Sehingga pengawasan a-priori merupakan pengawasan sebelum diterbitkan visa.

45

Undang Undang keimigrasian. Op .cit.. Pasal 1 angka 7



64

Pengawasan di atas, di dalam prosesnya sebagai syarat

bagi

dimungkinkannya dikenakannya sanksi, sekaligus pelaksanaan pengawasan itu dapat mendukung penegakan hukum ( handhaving ). Pengawasan tersebut tidak perlu terdapat dugaan terjadinya suatu tindak pidana, namun hanya memegang fungsi kontrol. Dalam pengawasan yang dilakukan oleh Sub Direktorat Visa juga mengalami hambatan dan kendala. Kendala yang terjadi yang bersifat intern diantaranya kurangnya anggaran untuk melakukan suatu sistem pengawasan yang bersifat terpadu, dan minimnya personil. Sedangkan yang bersifat ekstern adalah masih belum dicapainya kesepakatan antar instansi mengenai pengawasan orang asing. Hal ini terjadi karena masih tingginya ego sektoral dari tiap - tiap intansi.

B. Pengawasan Orang Asing pada saat Masuk ke Wilayah Indonesia Pengawasan orang asing yang dilakukan berikutnya adalah pengawasan pada saat orang asing tesebut melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Yang dimaksud dengan Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah pelabuhan, bandar udara, atau tempat - tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri sebagai tempat masuk atau ke luar wilayah Indonesia. 46 Sebagai pintu gerbang pertama masuk ke wilayah Indonesia, Tempat Pemeriksaan Imigrasi juga melakukan fungsi penting dari pengawasan terhadap orang asing. Undang - undang mengatur bahwa setiap orang yang masuk keluar wilayah Indonesia wajib melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Tempat Pemeriksaan

46

Undang Undang keimigrasian. loc.cit.. Pasal 1 angka 7



65

Imigrasi dapat berupa bandar udara, pelabuhan laut dan perlintasan batas yang ditentukan sebagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Pengawasan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan keimigrasian berupa, pemeriksaan dokumen perjalanan, fisik pemegang paspor apakah sama dengan identitas yang tertera dalam paspor, klasifikasi izin masuk ke dalam wilayah Indonesia yang dimiliki oleh orang asing tersebut, dan pemeriksaan cegah tangkal. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap semua hal tersebut di atas, maka apabila tidak terdapat hal - hal yang memberatkan, maka orang asing tersebut dapat masuk ke wilayah Indonesia. Berhubungan dengan orang asing yang memilki visa, maka pada paspor yang bersangkutan, visa yang sudah dimiliki dirubah menjadi izin masuk. Setiap orang yang masuk ke luar wilayah Indonesia wajib mengisi kartu imigrasi atau biasa disebut dengan immigration card yang pada pemeriksaan imigrasi diserahkan kepada Pejabat Imigrasi yang bertugas beserta dengan paspornya. Kartu yang merupakan bagian kedatangan merupakan data bagi orang asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia, sedangka kartu bagian keluar diserahkan kembali pada waktu orang asing tersebut meninggalkan wilayah Indonesia, bagian kartu tersebut sebagai data orang asing yang akan meninggalkan Indonesia. Dalam kartu tersebut berisi data nama, tempat dan tanggal lahir, alamat di Indonesia, dan nomor penerbangan. Hal ini juga merupakan bentuk pengawasan administrasi lain yang dapat dilakukan untuk secara administrasi adalah dengan pengolahan data tentang lalu lintas orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia. Apabila kemudian ternyata diketemukan masalah pada pemeriksaan keimigrasian maka pejabat imigrasi yang bertugas dapat menolak orang asing tersebut untuk masuk ke wilayah Indonesia.



66

Jika orang asing ditolak izin masuknya ke dalam wilayah Indonesia, maka kepada yang bersangkutan diperintahkan untuk meninggalkan wilayah Indonesia dan kepada penanggung jawab alat angkut ( maskapai penerbangan salah satunya ) diwajibkan untuk mengembalikan orang tersebut baik dengan alat angkut yang membawanya ke Indonesia, atau alat angkut lain atas jaminan. Penolakan yang dilakukan oleh Pejabat imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi tidak dalam bentuk tertulis, tetapi cukup dengan menerakan cap penolakan pada paspor yang bersangkutan. Penolakan izin masuk juga merupakan salah satu bentuk pengawasan agar tidak dapat masuknya orang asing yang tidak dikehendaki di dalam wilayah Indonesia. C. Pengawasan Orang Asing pada saat Berada di Wilayah Indonesia Setiap orang yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal, apabila dilihat dari jenis izin keimigrasiannya hal itu akan berguna bagi pengawasan kegiatan orang asing. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian dengan melakukan wawancara terhadap Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, Direktur Intelijen Keimigrasian, Direktur Penyidikan dan Penindakkan Keimigrasian, serta Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Bogor. Hal ini dilakukan untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaiman proses izin tinggal orang asing dan pengawasannya baik pada tingkat pusat maupun unit pelaksana tekhnis.. Wawancara pertama dilakukan pada hari Rabu tanggal 21 Mei pukul 14.30 di Ruang Rapat Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian. Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan : “… Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian pada dasarnya berfungsi sebagai pembuat kebijakan atau policy dibidang izin tinggal orang asing. Pengawasan izin tinggal dilakukan pada Kantor Imigrasi, baik pengawasan lapangan maupun



67

pengawasan administrasinya. Pengawasan tersebut dilakukan di Kantor Imigrasi di mana orang asing tersebut berdomisili dilakukan agar lebih praktis. Pengawasan tersebut misalnya dengan melakukan pengecekan terhadap kebenaran kegiatan orang asing tersebut apakah sesuai dengan izin yang diberikan atau yang diterakan dalam izin tinggalnya, seperti contohnya apakah benar orang asing tersebut adalah tenaga ahli di bidang pemasaran, hal seperti itu merupakan tugas dari Kantor Imigrasi. Direktorat Jenderal hanya memberikan persetujuan bagi izin - izin tinggal tertentu yang membutuhkan persetujuan dari Direktorat Jenderal. Kendala yang terjadi dalam pengawasan izin tinggal orang asing adalah Direktorat Jenderal belum memiliki sebuah data base yang memuat semua keberadaan dan kegiatan orang asing yang berada di wilayah Indonesia. Hal ini menyebabkan sulitnya mengetahui berapa jumlah persis berapa banyak orang asing yang berada di wilayah Indonesia. Akan tetapi dengan dimulainya e-office diharapkan masalah tersebut dapat diatasi di masa yang akan datang. Karena tidak akan memungkin kita mengawasi seluruh kegiatan orang asing tanpa memiliki suatu sumber data yang memuat semua data orang asing …” Wawancara kedua dengan Direktur Intelijen Keimigrasian dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2008 pukul 09.00, hasil dari wawancara adalah sebagai berikut : “… Direktorat Intelijen Keimigrasian akan membuat sarana e-office sebagai grand design dalam pengawasan orang asing dimana nantinya semua data orang asing akan terintergrasi di sebuah sitem yang memuat semua mengenai keberadaan orang asing, sehingga dengan data tersebut dapat kita lihat kecenderungan dari pelanggaran keimigrasian. Selain dari data yang kita dapat, diperlukan juga pengawasan lapangan. Pengawasan lapangan diperlukan untuk menunjukkan eksistensi imigrasi dalam melakukan tugas pengawasan orang asing. Selain itu laporan dari masyarakat juga dapat menjadi sumber bagi jajaran imigrasi untuk melakukan pengawasan orang



68

asing. Pengawasan orang asing juga ditentukan oleh wilayah, karena terdapat wilayah - wilayah tertentu dimana orang asing yang berada dan melakukan kegiatan. Pendataan orang asing merupakan suatu sumber bagi imigrasi dalam pengawasan orang asing. Direktorat Intelijen Keimigrasian juga melakukan kegiatan analisa intelijen keimigrasian. Setiap data, laporan, informasi yang diterima akan dilakukan penelahaan pada Direktorat tersebut. Penegakan hukum juga harus diperhatikan dalam pengawasan orang asing, tidak semua pelanggaran keimigrasian hanya diselesaikan dengan tindakan keimigrasian, tetapi juga diselesaikan secara peradilan atau pro justitia …” Wawancara ketiga dengan Direktur Penyidikan dan Penindakkan Keimigrsian yang dilakukan pada hari Senin tanggal 02 Juni 2008 pukul 14.00, hasil dari wawancara adalah sebagai berikut : “… pengawasan orang asing di Indonesia dilakukan dengan cara pengawasan administrasi dan lapangan, yang didasarkan dengan data - data yang ada dan laporan dari masyarakat. Terhadap hal itu yang kemudian diadakan tindakan selanjutnya untuk tindakan lanjutan. Kendala pada pengawasan orang asing adalah kurangnya SDM terutama Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan tindak pidana imigrasi. Kadang didapatkan penyidik yang baik, namun terjadi mutasi, sehingga tenaga fungsional kembali berkurang, penyidikan kemudian hanya memakai tenaga administrasi biasa untuk melakukan hal tersebut. Kendala lain juga adalah masalahnya minimnya anggaran. Dalam kerjasama antar Direktorat, Direktorat ini bekerjasama dengan Direktorat Intelijen Keimigrasian dalam pengawasan orang asing. Direktorat Intelijen menangani masalah laporan - laporan dan membuat produk intelijen, kemudian dilanjutkan oleh Direktur Penyidikan dan Penindakkan Keimigrasian.



69

Ke depan diharapkan adanya suatu jaringan pengawasan orang asing, yaitu dengan dibentuknya e-office sebagai suatu grand design bagi pengawasan orang asing …“ Wawancara keempat dengan Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakkan Keimigrasian Kantor Imigrasi Bogor yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2008 pukul 09.00, hasil dari wawancara adalah sebagai berikut : “… Kantor Imigrasi Bogor menjalankan fungsinya dalam pengawasan orang asing untuk melakukan pencegahan dan mengambil tindakan berupa deportasi atau pro justitia apabila ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing yang berada di wilayah Bogor. Pengawasan preventif dilaksanakan terhadap berkas berkas orang asing dan pengawasan di lapangan terhadap sponsor orang asing. Dalam pengawasan orang asing di Kantor Imigrasi Bogor terdapat faktor faktor yang menjadi kendala, diantaranya kurangnya SDM untuk pengawasan di lapangan, serta kurangnya sarana dan prasarana. Dengan adanya pengungsi yang bermukim di wilayah kerja Kantor Imigrasi Bogor, maka kinerja Kantor imigrasi Bogor dalam melaksanakan pengawasan bertambah, akan tetapi pengawasan bagi para pengungsi tidak dibedakan dengan pengawasan bagi orang asing yang memiliki izin yang sah, dengan kata lain tidak ada perbedaan antara pengawasan bagi orang asing dengan izin sah dan orang asing yang berstatus pengungsi, apabila ditemukan oramg asing yang mengakui berstatus pengungsi, maka dilakukan pengecekan kebenarannya kepada UNHCR ataupun pihak IOM. Dalam melakukan pengawasan orang asing, pihak Imigrasi Bogor juga melakukan koordinasi pengawasan orang asing ( SIPORA ) baik secara langsung maupun tidak langsung …”



70

Sedikit gambaran mengenai hal - hal yang berhubungan dengan orang asing adalah sebagai berikut : Umumnya izin tinggal orang asing di wilayah negara Indonesia dapat dibagi menjadi empat macam izin keberadaan yang diberikan, yaitu : 1. Izin singgah atau izin transit, yang waktunya sangat singkat hanya untuk meneruskan perjalanan ke negara lain. 2. Izin kunjungan yang waktunya singkat tetapi cukup dalam melakukan suatu kunjungan, umumnya paling lama adalah enam bulan. 3. Izin Tinggal Terbatas, yaitu izin yang diberikan dengan jangka waktu agak lama tetapi tidak dengan tujuan menetap, seperti untuk keperluan belajar atau bekerja di negara lain. Umumnya paling lama izin tinggal terbatas diberikan sampai dengan jangka waktu lima tahun. Izin tinggal yang demikian dinamakan izin tinggal semi permanen. 4. Izin Tinggal Tetap, yaitu izin tinggal yang diberikan dalam rangka menetap di suatu negara. Izin tinggal tetap diberikan dalam jangka waktu lima tahun. Kepada setiap orang asing yang berada si wilayah Indonesia perlu diadakan pengawasan. Hal ini dikarenakan keberadaan orang asing di suatu negar menjadi tanggung jawab dari negara di mana orang asing tersebut itu berada. Negara di mana orang asing berada, selain mempunyai kewajiban untuk menjamin kepentingan dan keamanan orang asing, juga wajib melakukan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah negaranya. Orang asing yang berada di wilayah Indonesia keberadaannya dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu : 1. Aspek keberadaannya atau izin tinggalnya



71

2. Aspek kegiatannya selama berada di negara tersebut. Pengawasan yang dilakukan adalah berkaitan dengan izin tinggal yang dimiliki oleh orang asing seperti yang disebutkan di atas. Apabila ditinjau dari izin tinggalnya, maka pengawasan terhadap orang asing dapat dibagi menjadi : 1. Orang asing yang mempunyai izin tinggal yang sah dan masih berlaku. 2. Orang asing yang memiliki izin tinggal yang sah tetapi sudah tidak berlaku. 3. Orang asing yang tidak memilki izin tinggal yang sah. Kegiatan orang asing selama berada di suatu negara lain dapat melakukan kegiatan yang berupa : 1. Kegiatan yang sesuai dengan izin yang diberikan dan sesuai dengan maksud kedatangannya di wilayah negara yang didatangi. 2. Kegiatan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan dengan maksud kedatangannya. 3. Kegiatan yang merugikan atau membahayakan negara yang didatangi. Seperti yang pernah disebutkan pada bab sebelumyan pengawasan adalah suatu proses kegiatan mengumpulkan data, menganalisa dan menentukan apakah sesuatu yang diawasi sesuai dengan standar yang telah ditentukan atau sesuai dengan pearturan dan ketentuan yang berlaku. Menurut Undang - undang Keimigrasian pengawasan orang asing di Indonesia meliputi : 1. Masuk dan keluar wilayah Indonesia dari dan ke wilayah Indonesia 2. Keberadaan serta keberadaan orang aisng di wilayah Indonesia.



72

Dalam Undang - undang Nomor 9 Tahun 1992, pengawasan orang asing diatur dalam pasal - pasal berikut : Pasal 38 (1) Pengawasan terhadap orang asing di Indonesia meliputi : a. masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia; b. keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. (2) Untuk kelancaran dan ketertiban pengawasan, Pemerintah menyelenggarakan pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia. Pasal 39 Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib : a. memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan atau keluarganya, perubahan status sipil dan kewarganegaraannya serta perubahan alamatnya; b. memperlihatkan Surat Perjalanan atau dokumen keimigrasian yang dimilikinya pada waktu diperlukan dalam rangka pengawasan; c. mendaftarkan diri jika berada di Indonesia lebih dari 90 ( sembilan puluh ) hari. Pasal 40 Pengawasan orang asing dilaksanakan dalam bentuk dan cara : a. pengumpulan dan pengolahan data orang asing yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia; b. pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia;



73

c. pemantauan, pengumpulan, dan pengolahan bahan keterangan dan informasi mengenai kegiatan orang asing; d. penyusunan daftar nama-nama orang asing yang tidak dikehendaki masuk atau ke luar wilayah Indonesia; dan e. kegiatan lainnya. Pasal 41 Pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dilakukan Menteri dengan koordinasi bersama Badan atau Instansi Pemerintah yang terkait. Pasal 42 (1) Tindakan keimigrasian dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, atau tidak menghormati atau mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Tindakan keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) dapat berupa a. pembatasan, perubahan atau pembatalan izin keberadaan; b. larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia; c. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia; d.

pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia.



74

Pasal 43 (1)

Keputusan mengenai tindakan keimigrasian harus disertai dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat ( 1 ).

(2) Setiap orang asing yang dikenakan tindakan keimigrasian dapat mengajukan keberatan kepada Menteri. Pasal 44 (1)

Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dapat ditempatkan di Karantina Imigrasi : a. apabila berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin keimigrasian yang sah; atau b. dalam rangka menunggu proses pengusiran atau deportasi ke luar wilayah Indonesia.

(2) Karena alasan tertentu orang asing sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) dapat ditempatkan di tempat lain. Pasal 45 (1)

Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia melampaui waktu tidak lebih dari 60 ( enam puluh ) hari dari izin keimigrasian yang diberikan, dikenakan biaya beban.

(2)

Penanggung

jawab

alat

angkut

yang

tidak

memenuhi

kewajibannya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan biaya beban. (3)

Penetapan biaya beban sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) dan ( 2 ) diatur oleh Menteri dengan persetujuan Menteri Keuangan.



75

Pasal 46 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan orang asing dan tindakan keimigrasian diatur dengan Peraturan Pemerintah. Demikian juga pada wawancara terdapat negara - negara yang disebutkan rawan hingga dalam pemberian visa dan izin masuknya harus melalui suatu proses clearance house, negara-negara yang dianggap rawan secara ipoleksosbudhankam adalah : 1. Rawan ideologi a) Agola b) Cuba c) Korea Utara 2. Rawan Politik a) Israel 3. Rawan Ekonomi a) Cuba b) Ethiopia c) Irak d) Somalia 4. Rawan Sosbud dan Kemigrasian a) Albania b) Afganisthan c) Bangladesh d) Kamerun e) Ethiopia f) Ghana g) Iran h) Nigeria



76

i)

Pakistan

j) Somalia k) Srilanka l)

Tanzania

m) Tonga 5. Rawan Hankam a) Afghanistan b) Irak Pengumpulan data secara adminstratif diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomornya : M.01-PW.09.02 Tahun 1995 Tentang Tata cara Pengolahan Data dan Informasi Keimigrasian. Jenis data yang dikumpulkan meliputi : 1.

Data pemberian Visa;

2.

Data Lalu Lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia;

3.

Data pemberian Izin Keimigrasian;

4.

Data pemberian Surat Perjalanan Republik Indonesia;

5.

Data Pendaftaran Orang Asing;

6.

Data Pencegahan dan Data Penangkalan;

7.

Data Surat Perjalanan Republik Indonesia yang hilang; dan

8.

Data lainnya dianggap perlu.

Unit Kerja pengumpulan data adalah : 1. Tempat Pemeriksaan Imigrasi; 2. Kantor Imigrasi;



77

3. Kantor Wilayah Departemen Kehakiman, baik ditunjuk sebagai Pooling Data maupun tidak; 4. Direktorat Jenderal Imigrasi; 5. Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan 6. Badan atau Instansi Pemerintah atau unit kerja lainnya. Alur data adalah sebagai berikut : 1. Data kegiatan keimigrasian di Kantor Imigrasi dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi di wilayah kerjanya dihimpun dan diteruskan oleh Kantor Imigrasi ke Kantor Wilayah Departemen Kehakiman. 2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Keimigrasian baik sebagai Pooling Data atau bukan, meneruskan data kegiatan keimigrasian ke Direktorat Jenderal Imigrasi. 3. Data keimigrasian dari Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dihimpun dan diteruskan ke Direktorat Jenderal Imigrasi. 4. Alur pengumpulan data dapat dilakukan secara manual, elektronik, maupun media lainnya. Penanggung jawab pengolahan data adalah : 1. Kepala Kantor Imigrasi secara berkala menyampaikan hasil pengolahan data dan analisa informasi kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Keimigrasian dan Direktur Jenderal Imigrasi. 2. Hasil perekaman data atau informasi keimigrasian dari Pooling Data atau Tempat Pemeriksaan Imigrasi secara berkala disampaikan kepada Direktur Jenderal Imigrasi.



78

Pengolahan Data 1. Pengolahan dilakukan baik secara manual maupun elektronik. 2. Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) dilakukan dengan cara pemilahan, pengelompokan, analisa dan evaluasi untuk menghasilkan laporan kualitatif dan kuantitatif. 3.

Data yang telah dihimpun dan diolah oleh masing-masing unit, merupakan informasi bagi unit tersebut dan sebagai data bagi instansi yang membawahinya.

Penggunaan Informasi 1. Informasi keimigrasian digunakan untuk bahan pertimbangan penetapan kebijaksanaan,

pengambilan

keputusan,

pengawasan

dan

penindakan

keimigrasian serta penggunaan lainnya dalam pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Imigrasi. 2. Informasi keimigrasian digunakan pada semua tingkat jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi. 3. Informasi keimigrasian dapat disebarluaskan dalam jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi, atau apabila perlu kepada Badan atau Instansi Pemerintah dalam rangka koordinasi pemerintah dalam rangka Koordinasi Pengawasan Orang Asing atau kepentingan Pemerintahan lainnya. Hasil penelitian berupa wawancara di atas apabila dikaitkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan di atas maka dihasilkan pembahasan sebagai berikut : 1. Pada dasarnya pengwasan orang asing telah dimulai pada saat sebelum masuk ke wilayah Indonesia, pada saat tiba di wilayah Indonesia, hingga keberadaannya di wilayah Indonesia, selama melakukan kegiatan hingga keluar meninggalkan wilayah Indonesia. 2. Kegiatan pengawasan yang dilakukan berbeda-beda pada setiap direktorat maupun unit pelaksana tekhnis, perbedaan terletak daripada bentuk pengawasan,



79

disesuaikan dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan tiap - tiap unit kerja. Perbedaan itu terlihat sebagai berikut : No

1.

Unit Tugas

Perwakilan Republik Indonesia di luar

Fungsi Pengawasan

Melakukan pengecekan terhadap keabsahan dari berkas-berkas orang asing pemohon visa

negeri

Direktorat Dokumen 2.

•

Pengecekan daftar cegah tangkal

•

Pelaksanaan clearance house bagi orang asing yang berasal dari negara-negara rawan

Perjalanan, Visa dan Failitas Keimigrasian

•

Pembuat kebijakan yang berhubungan dengan pemberian visa

•

Pemeriksaan keabsahan dokumen perjalanan

•

Pemeriksaan izin keimigrasian yang dimiliki

•

Pencocokan antar orang asing yang datang

Tempat Pemeriksaan 3. Imigrasi

dengan yang tertera pada dokumen perjalanan •

Pemeriksaan daftar cegah tangkal



80

•

Pembuat kebijakan yang berhubungan dengan pemberian izin tinggal

Direktorat Izin Tinggal • 4.

Pemberi persetujuan bagi perpanjangan izin

dan Status tinggal tertentu orang asing yang berada di Keimigrasian wilayah Indonesia

Direktorat Intelijen 5.

•

perencanaan kegiatan intelijen

•

pengumpulan informasi

•

analisa

Keimigrasian

informasi,

produk

intelijen

dan

distribusi produk intelijen •

networking dengan komunitas intelijen dan evaluasi kegiatan intelijen

•

dan Penindakan

dengan

penemuan

yang

dihasilkan oleh intelijen

Direktorat Penyidikan 6.

Berkoordinasi

•

Melakukan

penyidikan

dan

penindakan

Keimigrasian kepada orang asing yang diduga melakukan tindak pidana keimigrasian dengan wilayah



81

kerja seluruh Indonesia •

Pemberian izin tinggal bagi orang asing sesuai dengan wilayah kerja kantor imigrasi

7.

Kantor Imigrasi

•

Pengecekan kebenaran data-data orang asing

•

Pengawasan orang asing yang berada di wilayah kerja kantor imigrasi

Dari hasil wawacara yang dilakukan maka pengawasan orang asing yang dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan instrumen hukum yang mengatur mengenai pengawasan orang asing, terutamanUndang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian. Namun yang terjadi pada saat ini instrument hukum tersebut dirasakan udah tidak relevan lagi dengan perkembangan keimigrasian pada saat ini, hal ini menyebabkan hukum yang ada kemudian menjadi seolah-olah berada di belakang tindak pidana keimigrasian dan perkembangan zaman. Hal yang belum tercakup antara lain mengenai perdagangan manusia, penyelundupan manusia, terorisme. Hal ini perlu ada aturan jelas mengenai pelanggaran keimigrasian yang dilakukan. 3. Terdapat unsur - unsur penting di dalam melaksanakan pengawasan orang asing, yaitu : a) Data orang asing yang diolah oleh Direktorat Jenderal Imigrasi ( pengawasan administrasi )



82

b) Informasi yang didapat dari pihak luar atau masyarakat c) Pengawasan lapangan yang dilakukan oleh petugas Imigrasi d) Koordinasi pengawasan orang asing dengan instansi lain ( SIPORA ) 4. Dalam pengawasan orang asing sering terdapat kendala - kendala yang membuat pengawasan orang asing belum berjalan maksimal, diataranya : a) Kurangnya SDM yang dimiliki oleh jajaran Imigrasi dalam melaksanakan pengawasan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh para praktisi yang berpendapat bahwa perlu ditambahnya lagi jumlah SDM yang berkompeten dalam melaksanakan tugas pengawasan, penyidikan terhadap tindak pidana keimigrasian. Hingga eksistensi jajaran imigrasi dalam melaksanakan tugas menjaga negara ini dapat berjalan dengan baik b) Minimnya anggaran yang disediakan untuk biaya pengawasan, sehingga banyak kegiatan - kegiatan orang sing yang tidak dapat terjangkau oleh pihak Imigrasi c) Belum adanya suatu sistem pengawasan orang asing yang terintegrasi dapat memantau semua kegiatan orang asing yang berada dan melakukan kegiatan di wilayah Indonesia. d) Terkadang masih adanya ego sektoral dari instansi yang berbeda dengan kepentingan

masing - masing, hingga terkadang SIPORA tidak berjalan

dengan baik. 5. Khusus di wilayah Kantor Imigrasi Bogor yang merupakan salah satu titik pengungsi, pengawasan terhadap orang asing bersifat sedikit berbeda dengan Kantor imigrasi yang tidak terdapat pengungsi. Hal ini disebabkan akan status dari pengungsi sendiri bukan ditentukan oleh pihak imigrasi, namun ditangani



83

langsung oleh UNHCR dan IOM, sehingga diperlukan koordinasi khusus dengan kedua organisasi tersebut. 6. Pada saat ini sedang dikembangkan sebuah sistem keimigrasian yang terintegrasi di seluruh wilayah kerja imigrasi di seluruh Indonesia. Sistem yang di namakna eoffice baru saja diresmikan pada hari Senin tanggal 2 Juni 2008, diharapkan bahwa sistem ini akan menjadi sebuar perintis dalam terobosan sistem pengawasan orang asing yang terintergrasi di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke perwakilan RI di luar negeri. Dengan begitu akan mempermudah pengawasan orang asing dari sebelum masuk ke wilayah Indonesia, dan semua data beserta kegiatan di wilayah Indonesia.



BAB V HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Recommend Documents