BAB PENDAHULUAN
I Minggu I, Pertemuan ke-1 I. Pendahuluan
a. Tujuan Instmksional Khusus: Tujuan Instruksi Khusus (TIK) : 1. Membuat mahasiswa tertarik mempelajari Hukum Internasional yang berkaitan dengan masalah-masalah keseharian; 2. Membuat
sadar
mahasiswa
arti
penting
studi
Hukum
Internasional; 3. Membuat mahasiswa mengerti dasar-dasar Hukum Internasional.
b. Penjelasan singkat materi kuliah: Pada kuliah pendahuluan ini berisikan informasi-informasi tentang tata cara perkuliahan, sistem absensi dan tata cara penilaian baik penilaian mid semester dan akhir semester serta para dosen yang akan memberikan materi kuliah. Disamping itu, mahasiswa diberitahu tentang referensi wajib dan tambahan mengenai Hukum Internasional yang akan digunakan selama perkuliahan. Pada pertemuan pertama ini kasus-kasus aktual yang berdimensi hukum internasional contohnya invasi Amerika Serikat ke Irak pada bulan Mei, pemulangan TKI dari Malaysia serta penganiyaan terhadap mereka, lepasnya Timor-Timur dari Indonesia, lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan serta isu lepasnya Pulau Sebatik di Kalimantan Timur menjadi milik Malaysia akan disajikan untuk mengugah minat mahasiswa akan arti penting studi Hukum Internasional. Penyajian akan ditunjang dengan peragaan foto-foto yang relavan dengan fakta-fakta di atas dan disertai pemutaran film dokumeter tentang invasi AS ke Irak melalui bantuan alat multimedia. Setelah itu, mahasiswa diajak untuk memikirkan apa yang dimaksud dengan hakikat Hukum Internasional, ontologinya (obyek studi) dalam praktek kontemporer baik menurut pengertian mereka maupun pendefinisian yang diterima oleh masyarakat internasional. Dengan pengertian yang diberikan, mahasiswa diajak berdialog dengan membandingkan eksistensi
Hukum Internasional dengan hukum nasional Indonesia yang berisi persamaan dan perbedaanya.
II. Penyajian Materi a. Abstraksi singkat Pertama-tama Bab ini akan memberikan contoh kenapa invasi Amerika beserta sekutunya (the coalition of the willings) terhadap Irak (axis of evil) melanggar Hukum Internasional. Pertama, dasar hukumnya berdasarkan ketentuan mengenai permulaan permusuhan internasional berdasarkan Konvensi Den Haag 1907 dan kedua, doktrin pengunaan kekerasan bersenjata berdasarkan Piagam PBB yang hanya boleh digunakan sebagai alat pertahanan diri dikaitkan dengan alasan Amerika yang menyatakan doktrin pre-emptive strikenya. Contoh kedua adalah pemulangan TKI dari Malaysia. Hak dan kewajiban apa yang timbul dari kasus tersebut bagi Indonesia dan Malaysia. Indonesia wajib melindungi warga negaranya berdasarkan yurisdiksi nasional pasif dan perlindungan terhadap TKI, Indonesia juga terikat dengan ketentuan dalam Konvensi ILO yang mengatur tentang perlindungan TKI yang bekerja di negeri (Malaysia). Bagi Malaysia, kajadian ini bisa menimbulkan pertanggungjawaban negara apabila telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam perlindungan orang asing (Indonesia) yang bekerja di negaranya. Contoh ketiga adalah lepasnya Timor-Timur dari Indonesia. Berdasarkan status masuknya Tim-Tim ke Indonesia maka telah terjadi pelanggaran karena proses yang terjadi tidak melalui pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri oleh rakyat Tim-Tim sehingga cara yang ditempuh Indonesia adalah dengan mengunakan aneksasi atas Tim-Tim. Titik balik lepasnya Tim-Tim adalah pada tahun 1999 ketika PBB memutuskan melalui Dewan Keamanan dengan resolusi 1264 yang menyatakan Tim-Tim sebagai "non self governing territory" yang berhak menentukan nasib sendiri (referendum) yang diterima baik oleh Tim-Tim, Indonesia dan masyarakat Internasional. Contoh keempat adalah lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan serta isu lepasnya Pulau Sebatik di Kaliman tan Timur sebagai akibat langsung
dari lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan. Masalah utamanya adalah lemahnya pelaksanaan kontrol efektif dari Pemerintah Indonesia atas wilayah daratan yang belum berpenghuni dimana pelaksanaan fungsi administratif terhadap pulau-pulau tidak dilaksanakan secara baik dan efektif. Dengan demikian, kontrol efektif menjadi alasan utama mengapa Mahkamah Internasional mengambil keputusan atas Pulau Sipadan dan Ligitan.
b. Materi b.1. Pengertian dan Istilah Hukum Internasional Hukum Internasional memiliki istilah yang bermacam-macani karena pendekatannya berbeda satu dengan yang lain. Istilah yang lazim dipakai adalah International Law, the Law of Nations, Droit Internationale, dan Hukum Antar Bangsa. Namun demikian secara singkat pengertian Hukum Internasional lebih banyak diterima karena alasan netralitas aspek hubungan
antar
subyek
hukumnya
Hukum
Internasional
adalah
sekumpulan aturan hukum baik yang tertulis atau pun tidak yang dipertahankan oleh masyarakat intemasional (Istanto, 1994: 2-3; Shaw, 2003: 5-6). Secara operasional, studi Hukum Internasional dibedakan menjadi 2 yaitu studi Hukum Internasional Publik dan Hukum Internasional Privat. Perbedaan diantara keduanya adalah terletak pada obyek pengaturan dan yurisdiksi berlakunya hukum atas perbuatan, orang dan benda. Hukum Perdata Internasional (HPI) adalah studi Hukum Internasional yang
mengatur
hubungan
hukum
antar
individu
dalam
bidang
keperdataan yang tunduk pada berlakunya hukum yang berbeda, sedangkan Hukum Internasional Publik berbeda dengan HPI karena pemberlakuan hukumnya dilaksnakan oleh eksternal power atau yurisdiski yang diatur oleh Hukum Intemasional itu sendiri (Istanto, Ibid).
b.2. Perbedaan Hukum Intemasional dan Moral Intemasional Dalam
aplikasi
akademis,
Hukum
Intemasional
banyak
diargumentasikan hanya lah Moral Intemasional karena tidak ada badan hukum (legislatif) yang membuat aturan Hukum Intemasional dan
pelaksana serta penegak Hukum Intemasional (fungsi eksekutif dan legislatif). Austin adalah tokoh pemikir tersebut. Saat ini gejolak dan jurisprudensi invasi AS dan sekutunya terhadap Irak merupakan bukti nyata pendapat tersebut karena masyarakat internasional tidak bisa berbuat apa-apa terhadap negara adidaya sehingga pemberlakuan Hukum Intemasional identik dengan Moral Internasional karena tidak bisa dipertahankan oleh eksternal power dari masyarakat internasional. Namun demikian dalam studi Hukum Internasional pendapat bahwa Hukum Internasional itu hanya lah Moral Intemasional memiliki 2 kelemahan-kelemahan
mendasar.
mengenal
hukum
eksistensi
Pertama,
kebiasaan
Hukum
internasional
Internasional (customary
international law) yang timbul dalam tata pergaulan internasional yang keberadaannya diperthankan oleh masyarakat internasional juga. Kedua, jika Hukum Internasional adalah moral internasional saja, maka eksistensinya sama dengan teori bahwa hukum hanyalah kekuasaan belaka yaitu siapa yang kuat dialah yang menang, padahal dalam tertib hukum internasional hukum digunakan untuk sarana kontrol terhadap pencapaian bersama (common goals) masyarakat internasional.
b.3. Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional Dasar pertanyaan yang dapat diajukan adalah apakah hubungan antara Hukum Internasional dengan Hukum Nasional, apakah Hukum Internasional itu merupakan satu sistem dengan Hukum Nasional, manakah yang lebih diutamakan bila terjadi pertentangan antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional dan apakah Hukum Internasional daya berlakuanya secara otomatis dalam Hukum Nasional suatu negara (Istanto, Ibid; Shaw, Ibid). Hubungan hukum antara Hukum Internasional dengan Hukum Nasional terdapat dua konsep dasar yaitu aplikasi konsep monisme dan dualisme. Konsep monisme menyatakan bahwa Hukum Intemasional adalah dua aspek dari satu sistem hukum yang keberadaanya adalah harus ada satu dengan lain berdasarkan siapa subyek studi Hukum Intemasional yaitu individu. Konsep dualisme menyatakan bahwa Hukum Intemasional dan Hukum Nasional adalah dua sistem yang berbada
secara intrinsik tentang yurisdiksi berlakunya kedua hukum tersebut. Jika terjadi pertentangan diantara keduanya, kedua konsep memberikan alternative solusi yang berbeda Monisme menyatakan bahwa urutan fundamental atau postulat dasamya harus menjadi tolok ukur pengutamaan. Konsep dualisme menyatakan bahwa Hukum Intemasional harus diutamakan.
b.4. Abstraksi Penajaman Materi (Pertanyaan Komunikatif) Setelah mempelajari hakikat Hukum Intemasional (dasar hokum Intemasional) maka dapat diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut untuk menumbuhkan rasa ingin tahu mahasiswa: 1. Banyak artis dan aktor kita kawin dengan orang asing (bule) atau sebaliknya sama-sama aktor dan aktris Indonesia melakukan perkawinan di Luar Negeri. Contohnya adalah Nia Zulkarnain nikah dengan Ari Sihasale di Perth Australia pada bulan Maret 2004, apakah pemikahan mereka sah menurut hukum Indonesia dan masuk dalam bidang studi apakah peristiwa tersebut? 2. Setujukah Anda bahwa Hukum Intemasional itu hanya Moral Intemasional dalam kasus Invasi AS ke Irak? 3. Pelanggaran
berat
HAM
di
Timor-Timur
oleh
masyarakat
Intemasional akan diajukan pada suatu Mahkamah Ad Hoc Intemasional dengan mengadili para tersangka pelaku contohnya Wiranto padahal Indonesia sudah melakukan penegakan hukum dengan mengadili melalui pengadilan HAM ad hoc. Hukum manakah yang harus didahulukan, Hukum Intemasional ataukah Hukum Nasional?
