BAB Latar Belakang

BAB 1 1.1

Latar Belakang Pemilihan umum adalah bentuk sebuah kedaulatan rakyat yang bebas memilih

dengan hati nurani masing-masing individu untuk memilih pemimpin maupun wakil rakyat secara langsung. Pemilihan umum pada awalnya ditujukan hanya untuk memilih lembaga perwakilan yaitu DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota. Namun setelah dilakukan amandemen keempat UUD 1945 pada tahun 2002, presiden dan wakilnya yang semula dipilih oleh MPR disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat. Pemilihan umum di Indonesia diatur oleh lembaga negara yang disebut Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tugas dari KPU adalah mengatur agar pemilihan umum dapat terlaksana dengan demokratis, mulai dari menyeleksi bakal calon, menyiapkan surat suara, hingga melaksanakan pemilihan umum tersebut. Di setiap daerah juga ada KPU yang bertugas melaksanakan pemilihan umum daerah atau yang biasa disebut Pemilihan Kepala Daerah(PILKADA). Istilah lembaga yang mengatur PILKADA adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Pemilihan umum daerah sudah mulai dilaksanakan di Indonesia sejak bulan Juni 2005 dan salah satu tata cara mengenai pemilihan umum daerah diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 87 ayat 1 yang mengatur tentang jumlah surat suara tambahan, sebagai berikut “Jumlah surat suara, sebagaimana dimaksud dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah 2,5 % (dua setengah perseratus) dari jumlah pemilih tersebut”. Surat suara cadangan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut dapat menjadi celah dan permasalahan yang sering timbul adalahsurat suara sudah tercoblos dahulu sebelum dilakukan pencoblosan di TPS. Contoh kasus yang pernah terjadi sehubungan dengan kecurangan pencoblosan surat suara sebelum waktunya adalah pada pemilu 9 April 2014 di daerah Desa Benteng Kec. Ciampea Bogor, dari total 22 TPS daerah tersebut sebanyak 13 TPS terdapat kertas suara yang telah tercoblos. Ini menjadi kecurigaan besar bagi masyarakat mengenai bagaimana cara pendistribusian surat suara hingga dapat tercoblos sebelum waktunya. Murni kesalahan manusia agaknya tidak mungkin sudah pasti ada kesengajaan dalam hal ini praktik sual beli suara yang dilakukan oknum untuk memenangkan calonnya. Berkaitan dengan permasalahan surat suara sudah tercoblos sebelum waktunya permasalahan lainnya adalah surat suara rusak, surat suara buram, dan surat suara kurang mengacu pada UU Nomor 32 Tahun 2014 pasal 88 yang mengatur mengenai tata cara

1

http://digilib.mercubuana.ac.id/

penyaluran suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sebagai berikut “Pemberian suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara”. Sudah pasti kerusakan pada surat suara akan sangat berdampak terhadap proses pemilihan karena surat suara menjadi media yang digunakan untuk menyalurkan suara rakyat yang akan memilih kepala daerah dan wakil kepala daerahnya. Contoh kasus yang terjadi untuk kerusakan pada surat suara pada saat persiapan penyelenggaraan pemilihan gubernur pada tahun 2015 di Jambi sebanyak 361 lembar surat suara rusak karena kesalahan dari pihak percetakaan.

Kemudian didaerah Sumatra Barat sebanyak 52.000 surat suara rusak

remuk, terkena tinta, dan buram dikarenakan pada saat pendistribusian surat suara melalui jalan darat yang tidak baik prosesnya. Mulai dari percetakaan, pendistribusian, hingga penyortiran surat suara memakan waktu yang cukup panjang. Sehingga apabila terjadi kendala yang diluar perkiraan seperti surat suara yang rusak tadi memerlukan waktu lagi dari pihak percetakan untuk mengganti dan mengirimkan ulang surat suara tersebut. Belum lagi pada tahap pensortiran yang melibatkan campur tangan manusia untuk melihat satu persatu surat suara yang sudah dicetak dan didistribusikan itu rawan terhadap kecurangan. Kecurangan yang berdampak pada masalah sebelumnya diatas yaitu surat suara sudah tercoblos sebelum waktunya. Selain permasalahan diatas, menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 73 ayat 4 mengenai hak untuk memilih diluar daerah tempat tinggal, sebagaimana berikut “Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya di tempat lain dengan menunjukkan kartu pemilih.” dan pada kenyataannyaada masyarakat yang menyalahgunakan celah peraturan yang memperbolehkan berpindah tempat pemungutan suara sehingga dapat menggunakan hak pilih kembali. Contoh kasus yang terjadi adalah adanya praktek jual beli formulir C6 dimana formulir C6 berfungsi sebagai undangan untuk datang pada hari pemungutan suara diTPS yang tertulis didalam formulir tersebut. Kasus jual beli formulir C6 ini marak terjadi pada pemilu April 2014 lalu berdasarkan temuan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) didaerah Kalimantan tepatnya di Kutai Timur, Tarakan, dan Kukar yaitu praktek politik uang dengan modus membeli form C6 (undangan pemilih) senilai Rp 100.000 sampai Rp 300.000, dengan kompensasi dukungan suara di hari pencoblosan. Permasalahan tersebut sudah pastinya akan mempengaruhi jumlah perolehan suara karena pemilih yang sudah menggunakan haknya dapat memilih kembali dengan mengatasnamakan dirinya sebagai pemilih tambahan kemudian memilih sesuai dengan arahan yang diberikan oleh pelaku politik

2


uang yang sudah memberikan formulir C6 kemudian memerintahkan untuk mencoblos calon yang didukungnya. Untuk wilayah DKI Jakarta sendiri berdasarkan data dari KPUD DKI Jakarta pada pemilihan kepala daerah tahun 2007 dengan calon kepala daerah Fauzi BowoPrijanto dan Adang Daradjatun-Dani Anwar yang dimenangkan oleh Fauzi BowoPrijanto dari total keseluruhan suara, sebanyak 3.12% menyumbang suara tidak sah. Kemudian pada pemilihan kepala daerah tahun 2012 dengan calon kepala daerah Joko Widodo-Basuki Tjahaja dan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli yang dimenangkan oleh Joko Widodo-Basuki Tjahaja dari total keseluruhan suara suara, sebanyak 1,63% menyumbang suara tidak sah. Dari data tersebut menunjukkan masih banyak masyarakat memilih untuk menjadi bagian dari golongan putih (GOLPUT) yang tidak berpihak pada salah satu pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perlu adanya perbaikan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada saat pemilihan umum. Maka dibuatlah “APLIKASI ELEKTRONIK TPS (E-TPS) DENGAN MODEL DKI JAKARTA”.

Dengan adanya aplikasi tersebut maka data pemilih dan tata cara

pelaksanaan pemilihan umum akan lebih terkontrol secara realtime dan valid serta dapat dipantau secara langsung oleh KPUD sebagai penyelenggara.

Perumusan Masalah

1.2

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, maka secara garis besar rumusan permasalahan adalah: 1.

Bagaimana Aplikasi Elektorik TPS (E-TPS) dengan studi kasus DKI Jakarta dapat digunakan panitia penyelenggara untuk melakukan pengecekan dan pengamanan atas kecurangan proses pemilihan di Tempat Pemungutan Suara (TPS)?

2.

Bagaimana Aplikasi Elektorik TPS (E-TPS) dengan studi kasus DKI Jakarta dapat menghitung perolehan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah secara real time setelah masuk batas waktu yang ditentukan peraturan?

1.3

Batasan Masalah Dalam masalah ini agar pembahasan tidak terlalu luas, maka pembahasan

penelitian pada Aplikasi Elektronik TPS (E-TPS) adalah hanya menggunakan data pemilih yang ada dari KPUD DKI Jakarta, dikhususkan untuk Pemilihan Umum Kepala

3


Daerah, menghitung perolehan suara, dan memberikan informasi berupa peta yang menunjukkan letak TPS serta jumlah pemilih yang sudah memilih dan yang belum untuk KPUD DKI Jakarta. Aplikasi ini tidak membahas mengenai enkripsi data hasil pemilihan yang disimpan di basis data.

1.4

Tujuan dan Manfaat Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menghindari kecurangan pemilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah.

2. Meminimalkan jumlah ketidakikutsertakan masyarakat dalam menyalurkan suaranya untuk salah satu calon di Pemilihan Umum Kepala Daerah.

3. Untuk meningkatkan efektivitas perhitungan dan pencatatan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Adapun pembangunan aplikasi diharapkan bermanfaat bagi : 1.

Penulis a. Memahami cara penyelenggaraan pesta demokrasi dalam hal ini adalah pemilihan umum kepala daerah dengan cara yang lebih modern berupa Elektronik Tempat Pemungutan Suara (E-TPS) serta. b. Mendukung program pemerintah untuk memajukan teknologi informasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.

Pemerintah a. Memperoleh hasil perhitungan suara riil dari pemilihan umum kepala daerah secara cepat dan valid. b. Mengedukasi masyarakat atas pemanfaatan teknologi informasi untuk keperluan pesta demokrasi.

3.

Akademisi memberikan contoh kepada para mahasiswa mengenai dukungan terhadap pemerintah guna memajukan teknologi informasi.

1.5

Metode Penelitian Metode Penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1.

Jenis Penelitian Jenis penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber penelitian menggunakan

metode Studi Lapangan (Field Reseach), analisis data yang dilakukan menggunakan metode kualitatif dan hasil penelitian dipaparkan dengan menggunakan metode deskriptif.

4


2.

Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian adalah sebagai

berikut : a. Observasi Observasi dilakukan secara langsung terhadap instansi yang berkepentingan terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yaitu KPUD DKI Jakarta dengan melihat history data yang kerap menjadi kendala atas pelaksanaan Pemilu sebelumnya. Contoh seperti total pemilih yang hadir memilih, yang tidak hadir memilih, dan yang hadir namun tidak memilih salah satu calon. b. Wawancara Wawancara langsung kepada Kepala KPUD DKI Jakarta untuk mendapatkan informasi permasalahan yang sering dialami pada saat dilaksanakannya PILKADA, Kepala Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai pemegang data kependudukan, dan Kepala Badan Penerapan dan Pengembangan Teknologi (BPPT) sebagai penasehat atas teknologi smartcard yang diterapkan di Indonesia. c. Dokumen Dokumen yang didapatkan dari KPUD DKI Jakarta adalah berupa sample Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari beberapa kecamatan dan summary perolehan suara yang sah dan tidak dari pemilihan umum kepala daerah periode 2007 dan 2012 (detail pada lampiran nomor : XX).

3.

Metode Pengembangan Sistem Dalam proses pembuatan aplikasi ini, metode pengembangan sistem informasi

yang digunakan adalah waterfall (A.S, Rosa 2011) yaitu : 1. Analisa Kebutuhan a. Menganalisa kebutuhan dan meneliti metode yang sebelumnya belum ada, yaitu analisa proses pencoblosan, perhitungan, dan pelaporan Pemilihan Kepala Daerah secara cepat dan valid. b. Menentukan apa yang dibutuhkan dalam sistem baru, seperti kebutuhan dari segi input berupa smartcard, fingerprint, dan komputer untuk media pemilihan didalam TPS dan output berupa jumlah penduduk yang sudah hadir dan yang belum hadir memilih serta hasil dari pemilihan umum kepala daerah yang telah dilaksanakan. 5


2. Desain a. Menetapkan perancangan input dan output dari Aplikasi Elektronik TPS (ETPS) Pilkada Dengan Model DKI Jakarta. b. Membuat Use Case, Activity Diagram, Class Diagram, dan Sequence Diagram. c. Menyiapkan metode enkripsi untuk keamanan data elektronik pemilihan kepala daerah. d. Membuat desain user interface, desain web monitoring, dan desain report. 3. Penerapan Pada tahap penerapan, program dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan data base MYSQL. Untuk perekaman data sidik jari menggunakan Finger Spot serta enkripsi data pada saat penyimpanan data pencoblosan / pemilihan menggunakan metode enkripsi Rindjael 128 bit. Dibuat berbasis Web untuk kemudahan monitoring. 4. Pengujian Pengujian dilakukan dengan metode Black Box dimana setiap fungsi yang dirancang seperti fungsi perhitungan suara, fungsi enkripsi, dan fungsi tampilan monitor apakah dapat berjalan dengan baik.

1.6

Sistematika Penulisan Penulisan laporan Tugas Akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab. Adapun pembagian

dan penjelasan pada masing-masing bab adalah sebagai berikut : Bab I

:

Pendahuluan Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang pembuatan Tugas Akhir, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian,

metodologi

pengembangan sistem dan sistematika Bab II

:

penelitian,

metodologi

penulisan.

Landasan Teori Bab II Landasan Teori terdiri dari teori-teori yang menjadi landasan dalam penulisan Tugas Akhir.

Bab III

:

Analisa dan Perancangan Sistem Bab III Analisa dan Perancangan Sistem berisi uraian mengenai perancangan

analisa sistem

sistem

yang

menggunakan

6


akan notasi

dibangun UML

dan untuk

mengakomodasi kebutuhan pengguna serta rancangan basis data dan layar. Bab IV :

Hasil Implementasi dan Pengujian BAB IV Implementasi dan Pengujian berisi mengenai hasil implementasi dari analisa dan perancangan yang telah dibangun.

Bab V

:

Kesimpulan dan Saran Bab

V

Kesimpulan

kesimpulan

dari

dan

Saran

keseluruhan

menjelaskan

permasalahan

mengenai

yang

telah

terselesaikan dengan adanya pembuatan Tugas Akhir ini. Bab ini juga berisi mengenai saran pengembangan dari sistem informasi yang

telah

7


dibangun.

8


BAB Latar Belakang

Recommend Documents