BAB l PENDAHULUAN A. Latar Belakang Setiap negara selalu berusaha meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Usaha tersebut dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Di Indonesia, cita-cita ini terkandung dalam preambule (pembukaan) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa: “Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.” Usaha untuk mewujudkan tujuan ini dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan melakukan pembangunan di berbagai bidang, terutama di bidang ekonomi. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi pada saat ini sudah mengarah ke globalisasi dimana memberikan peluang terhadap tumbuhnya korporasi maupun perusahaan-perusahaan transnasional. Perusahaan adalah suatu pengertian ekonomi yang banyak dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), namun KUHD sendiri tidaklah memberikan penafsiran maupun penjelasan resmi tentang apakah perusahaan itu. Dengan mengacu kepada Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, maka perusahaan didefinisikan sebagai berikut.
Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan : “setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terusmenerus, dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.” Suatu perusahaan dapat dipecah-pecah menurut penggolongan bisnisnya dikarenakan sudah berkembang besar dan melebarnya bisnis perusahaan tersebut. Pemecahan bisnis tersebut, yang masing-masing akan menjadi perseroan terbatas yang mandiri, memerlukan suatu pengendalian yang masih tersentralisasi dalam batas-batas tertentu. Dengan demikian, pecahan-pecahan perusahaan tersebut dimiliki dan dikomandoi oleh suatu perusahaan yang mandiri pula, bersama-sama dengan perusahaanperusahaan lain yang mungkin telah terlebih dahulu ada, dengan pemilik yang sama atau minimal ada hubungan khusus.1 Perusahan pemilik ini disebut dengan perusahaan induk (holding company) dan keseluruhan perusahaan tersebut beserta pecahan-pecahan bisnisnya disebut dengan perusahaan grup. Perusahaan grup merupakan kesatuan ekonomi yang diciptakan dari beberapa perusahaan-perusahaan berbadan hukum mandiri yang terdiri dari induk dan anak perusahaan. Perusahaan grup atau lebih dikenal dengan sebutan konglomerasi merupakan topik yang selalu menarik perhatian. Dalam perkembangan terkini, perusahaan grup menjadi bentuk usaha yang banyak dipilih oleh pelaku usaha di Indonesia. Perusahaan grup memiliki peran yang semakin penting dalam kegiatan usaha di Indonesia. Berbagai alasan pembentukan atau pengembangan perusahaan grup diIndonesia dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu upaya pelaku usaha untuk mengakomodasikan ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan kepentingan ekonomi perusahaan grup. Peraturan perundang-undangan ini dapat berupa perintah peraturan perundang-undangan ataupun escape claused peraturan perundang-undangan yang berimplikasi kepada terbentuknya suatu perusahaan grup. Sementara itu, kepentingan bisnis pengembangan konstruksi perusahaan grup bertujuan untuk meningkatkan daya
1
Munir Fuady, 1999, Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 83;
saing melalui sinergi anggota perusahaan grup melalui strategi pertumbuhan eksternal dengan membentuk struktur atau konstruksi perusahaan grup.2 Pertumbuhan pesat jumlah perusahaan grup di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai motif, antara lain meliputi penciptaan nilai tambah melalui sinergi dari beberapa perusahaan,3 upaya perusahaan mencapai keunggulan kompetitif yang melebihi perusahaan lain, motif jangka panjang untuk mendayagunakan dana-dana yang telah dikumpulkan,4 ataupun perintah peraturan perundang-undangan yang mendorong terbentuknya perusahaan grup. Berbagai perbuatan hukum dalam pembentukan atau pengembangan perusahaan grup berimplikasi kepada pemilikan induk atas saham anak perusahaan atau perseroan lain. Kepemilikan induk atas saham anak perusahaan menyebabkan induk perusahaan memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) anak perusahaan itu, induk perusahaan dapat mengangkat anggota direksi atau dewan komisaris anak perusahaan sehingga menciptakan keterkaitan kepemimpinan ataupun me ngalihkan kewenangan pengendalian perusahaan kepada perusahaan lain melalui suatu kontrak pengendalian. Kepemilikan atas saham anak perusahaan, keterkaitan kepemimpinan anak perusahaan, atau kontrak pengendalian melahirkan keterkaitan induk dan anak-anak perusahaan.5 Yang dimaksud dengan keterkaitan induk dan anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup adalah hubungan khusus antara induk dan anak perusahaan yang berbadan hukum mandiri sehingga aspek yuridis perusahaan grup merupakan perwujudan bentuk jamak secara yuridis. Sebaliknya, realita bisnis perusahaan grup merupakan wujud tergabungnya perusahaan-perusahaan untuk membentuk suatu kesatuan ekonomi sehingga induk perusahaan memiliki kewenangan untuk mengendalikan anak perusahaan dalam suatu kesatuan ekonomi yang secara kolektif mendukung kepentingan bisnis perusahaan grup.6 Dari sudut pandang anak perusahaan, tergabungnya anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup menimbulkan dualitas badan hukum anak perusahaan sebagai subjek hukum mandiri dan anak perusahaan yang berada di bawah kendali induk perusahaan sehingga orientasi kepentingan ekonomi perusahaan ditujukan untuk mendukung kepentingan ekonomi perusahaan grup. Secara yuridis, tergabungnya anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup tidak menghapuskan pengakuan yuridis terhadap status badan hukum anak perusahaan sebagai subjek hukum mandiri. Sebaliknya, realitas bisnis tergabungnya anak perusahaan dalam perusahaan grup 2
Sulistiowati,2001 Aspek Hukum dan Realitas Bisnis PERUSAHAAN GRUP DI INDONESIA, Jakarta: Erlangga, hal. 1; 3 Sofyan Djalil, 2009, Strategi dan Kebijakan Pemberdayaan Badan Usaha Milik Negara diakses dari http://www.setneg.go.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=730 pada tanggal 8 April 2014 pukul 09.20 WIB; 4 Rudhi Prasetya, 1996, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 66; 5 Sulistiowati, Op.Cit, hal. 2; 6 Ibid, hal. 3;
merupakan bagian kepentingan ekonomi induk perusahaan untuk menciptakan sinergi diantara kegiatan usaha anak-anak perusahaan yang diorientasikan untuk mendukung tujuan kolektif perusahaan grup dalam suatu kesatuan ekonomi.7 Sementara itu, dari sudut pandang induk perusahaan, keterkaitan antara induk dan anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup menimbulkan dualitas induk perusahaan sebagai pemegang saham anak perusahaan atau pimpinan sentral perusahaan grup yang berhak mengendalikan anak-anak perusahaan untuk memenuhi tujuan kolektif perusahaan grup sebagai kesatuan ekonomi.8 Realitas bisnis perusahaan grup ini mengindikasikan bahwa tergabungnya anak perusahaan pada perusahaan grup merupakan strategi perusahaan grup untuk menciptakan sinergi kegiatan usaha anak-anak perusahaan. Hal ini berimplikasi kepada anak perusahaan yang tidak sepenuhnya mandiri secara ekonomi karena sebagaian atau seluruh kepentingan anak perusahaan lebih diarahkan untuk mendukung kepentingan perusahaan grup sebagai kesatuan ekonomi dibandingkan dengan kepentingan anak perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, perusahaan kelompok sebagai kesatuan ekonomi merupakan wujud orientasi kegiatan usaha anak perusahaan dalam mendukung kepentingan ekonomi perusahaan grup.9 Peraturan perundang-undangan hanya mengatur mengenai keterkaitan antara induk dan anak perusahaan dan tidak mengatur mengenai perusahaan grup. Oleh karena itu, perusahaan grup mengacu kepada realitas bisnis tergabungnya perusahaan grup sebagai kesatuan ekonomi. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai induk dan anak perusahaan. Keterkaitan antara induk dan anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup tidak menghapuskan status badan induk dan anak perusahaan sebagai subjek hukum mandiri. Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak memberikan pengakuan yuridis, akan tetapi Undang-Undang ini memberikan legitimasi bagi munculnya realitas perusahaan grup dimana perseroan diberikan legitimasi untuk memperoleh atau memiliki saham pada 7
Ibid, hal. 6; Ibid; 9 Ibid, hal, 4; 8
perseroan lain melalui proses otorisasi kepada suatu perseroan untuk melakukan perbuatan hukum berupa pendirian perseroan lain, pengambilalihan saham, atau pun pemisahan usaha, dan adanya aturan keterkaitan induk dan anak perusahaan melalui kepemilikan saham induk pada anak perusahaan. Pada perusahaan grup, seringkali terjadi permasalahan dimana terjadinya pengendalian induk terhadap anak perusahaan ke dalam ranah hukum perseroan sehingga menimbulkan kontradiksi dengan prinsip hukum yang berlaku, yaitu kemandirian badan hukum induk dan anak perusahaan. Pencampuran antara prinsip hukum mengenai kemandirian badan hukum induk dan anak perusahaan dalam perusahaan grup dengan fakta pengendalian induk terhadap anak perusahaan akan realitas bisnis perusahaan grup berimplikasi kepada perusahaan grup sebagai bentuk jamak secara yuridis dan kesatuan ekonomi. Oleh karena itu, perusahaan grup sebagai bentuk jamak secara yuridis dan kesatuan ekonomi menjadi suatu keniscayaan ketika kerangka pengaturan terhadap perusahaan grup masih menggunakan pendekatan perseroan tunggal.10 Komplikasi permasalahan yang ditimbulkan oleh adanya fakta pengendalian induk terhadap anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup merupakan wujud adanya perluasan hak suara dalam RUPS dan hak kebendaan yang diberikan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas kepada pemegang saham terhadap kepemilikan atas saham suatu perseroan. Pengakuan yuridis terhadap badan hukum induk dan anak perusahaan berhak melakukan perbuatan hukum sendiri, sedangkan fakta pengendalian induk terhadap anak perusahaan dari realitas bisnis perusahaan grup dikelola sebagai kesatuan ekonomi. Pengendalian induk terhadap anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup menimbulkan dualitas pada anak perusahaan, yaitu sebagai badan hukum yang mandiri dan badan usaha yang tunduk di bawah kendali induk perusahaan.11 Pengakuan yuridis terhadap badan hukum anak perusahaan sebagai subjek hukum mandiri berimplikasi kepada berlakunya prinsip hukum limited liability. Prinsip tersebut melindungi induk perusahaan sebagai pemegang saham anak perusahaan untuk 10
Ibid, hal. 7; Ibid, hal. 21;
11
bertanggungjawab hanya sebatas nilai saham pada anak perusahaan atas ketidakmampuan anak perusahaan untuk menyelesaikan tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang terdiri dari pemegang saham minoritas, karyawan, dan kreditor sebagai akibat perusahaan melaksanakan industri dari induk perusahaan.12 Pemberlakuan prinsip limited liability oleh UUPT terhadap tanggungjawab hukum induk perusahaan pada ketidakmampuan anak perusahaan untuk menyelesaikan tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga dapat mendorong munculnya sikap oportunistis berupa penyalahgunaan konstruksi perusahaan grup untuk kepentingan induk perusahaan. Sikap oportunitis ini muncul karena induk perusahaan memiliki kewenangan untuk mengendalikan anak perusahaan sehingga pengurusan anak perusahaan lebih ditujukan bagi kepentingan ekonomi perusahaan grup atau induk perusahaan dibandingkan untuk kepentingan anak perusahaan yang bersangkutan.13 Sebaliknya, apabila anak perusahaan yang bersangkutan dianggap melakukan perbuatan melawan hukum, maka induk perusahaan memperoleh perlindungan berupa limited liability dari perbuatan melawan hukum anak perusahaan tersebut. Salah satu perusahaan grup di Indonesia adalah PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Perusahaan ini adalah produsen semen yang terbesar didunia. Pada awalnya perusahaan ini bernama PT. Semen Gresik yang mana perusahaan ini diresmikan di Gresik pada tanggal 7 Agustus 1957 oleh Presiden RI pertama. Pada tanggal 8 Juli 1991 saham Perseroan tercatat di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (kini menjadi Bursa Efek Indonesia) serta merupakan BUMN pertama yang go public dengan menjual 40 juta lembar saham kepada masyarakat. Pada tanggal 20 Desember 2012, melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan, resmi mengganti nama dari PT Semen Gresik (Persero) Tbk, menjadi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Perubahan nama tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Manusia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-65671.AH.01.02Tahun 2012 tanggal 21 Desember 2013.
12
Ibid, hal. 8; Ibid, hal. 9;
13
Penggantian nama tersebut, sekaligus merupakan langkah awal dari upaya merealisasikan terbentuknya Strategic Holding Group yang ditargetkan dan diyakini mampu mensinergikan seluruh kegiatan operasional dan memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki untuk menjamin dicapainya kinerja operasional maupun keuangan yang optimal. Setelah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, pada tanggal 7 Januari 2013 ditetapkan sebagai hari lahir PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk sahamnya dimiliki mayoritas oleh Pemerintah Republik Indonesia sebesar 51,01%. Pemegang saham lainnya sebesar 48,09% dimiliki publik. PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk memiliki beberapa anak perusahaan penghasil semen, salah satunya adalah PT. Semen Padang. PT Semen Padang didirikan pada tanggal 18 Maret 1910 dengan nama NV Nederlandsch Indische Portland Cement Maatschappij (NV NIPCM) yang merupakan pabrik semen pertama di Indonesia. Pada tanggal 5 Juli 1958 Perusahaan dinasionalisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dari Pemerintah Belanda. PT. Semen Padang awalnya
merupakan suatu BUMN yang
berbentuk Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Indarung, Sumatera Barat dan mengelola sumber daya alam di Sumatera Barat dan dimiliki serta dikelola oleh pemerintah daerah Sumatera Barat. Namun karena terjadi krisis perekonomian yang menimbulkan permasalahan terutama dalam aspek keuangan, status PT. Semen Padang tidak lagi dimiliki dan dikuasai oleh daerah Sumatera Barat. Pada tahun 1995, Pemerintah mengalihkan kepemilikan sahamnya di PT Semen Padang ke PT Semen Gresik (Persero) Tbk bersamaan dengan pengembangan pabrik Indarung V, sehingga PT. Semen Padang bukan lagi sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melainkan hanya sebuah
perusahaan yang bertindak sebagai Perseroan Terbatas biasa yang berada dibawah suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Pada saat ini, pemegang saham PT. Semen Padang adalah PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dengan kepemilikan saham sebesar 99,99% dan Koperasi Keluarga Besar Semen Padang dengan saham sebesar 0,01 %. Di dalam Pasal 29 Anggaran Dasar PT. Semen Padang dinyatakan bahwa modal ditempatkan yang telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas perseron oleh pemegang saham, yaitu saham yang dimiliki PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk sebesar 332.000.000 (tiga ratus tiga puluh dua juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar 332.000.000.000 (tiga ratus tiga puluh dua miliar rupiah) dan Koperasi Keluarga Besar Semen Padang sebesar 1 (satu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar 1.000 (seribu) rupiah. Berdasarkan
latar
belakang
diatas,
penulismenjadikanpermasalahantersebutsebagaiobjekpenelitiandenganmembatasiruanglin gkuppembahasandenganjudul
:STATUS
HUBUNGAN
HUKUMPT.
SEMEN
PADANG DENGAN PT. SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana status hubunganhukumPT. Semen Padang dengan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk? 2. Bagaimana Tanggungjawab PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh PT. Semen Padang? C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui bagaimana status hubunganhukumPT. Semen Padang dengan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. 2. Untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh PT. Semen Padang. D. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritis a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum perdata mengenai status hubunganhukumPT. Semen Padang dengan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. b. Penelitian ini dapat dijadikan literatur dalam memperluas pengetahuan hukum masyarakat serta menambah khazanah ilmu pengetahuan. c. Penelitian ini dapat melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan penelitian tersebut dalam bentuk tulisan. 2. Manfaat secara praktis a. Bagi masyarakat, hasil penelitian hukum dapat digunakan sebagai arahan dalam memahami status hubunganhukumPT. Semen Padang dengan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. b. Bagi PT Semen Padang, agar dapat menjadi referensi serta masukan yang dapat digunakan dalam melaksanakan tugasnya sebagai anak perusahaan. c. Bagi pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat menjadi usulan atau masukan serta pedoman dalam
perbaikan Undang-undang yang baru (ius
constituendum) ataupun Undang-
undang yang berkaitan dengan pembahasan ini (Lex specialis). E. METODE PENELITIAN Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka diperlukan suatu metode. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian guna mengumpulkan data yang diperlukan untuk pemecahan permasalahan,metode yang digunakan adalah sebagai berikut: 1. Metode Pendekatan Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan secara yuridis sosiologis, yaitu dengan mengumpulkan bahan dari peraturan-peraturan yang erat kaitannya dengan objek penelitian dan melihat norma-norma hukum yang berlaku. Kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat. 2. Sifat Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.14 Keadaan yang digambarkan dalam penelitian ini adalah mengenai status hubunganhukumPT. Semen Padang dengan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk 3. Lokasi Penelitian
14
Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal. 25;
Penelitian dilakukan pada PT. Semen Padang yang berlokasi di Indarung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Alasan peneliti memilih PT. Semen Padang sebagai lokasi penelitian adalah karena PT. Semen Padang merupakan salah satu anak perusahaan dari PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk dan merupakan pabrik semen pertama di Indonesia. 4. Sumber Data a. Library Research Library research atau penelitian kepustakaan, yakni penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada, seperti buku-buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang terkait. Penelitian ini dilakukan pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas serta literatur koleksi pribadi penulis. b. Field Reseach Field Research atau penelitian lapangan merupakan sumber data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan di lapangan. Berdasarkan topik yang penulis angkat, maka penelitian lapangan dilakukan di PT. Semen Padang. 5. Jenis Data a. Data Primer Data yang diperoleh langsung di lapangan dengan melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait yaitu Staf Biro bagian Hukum PT. Semen Padang serta bahan-bahan yang erat kaitannya dengan penelitian penulis. b. Data Sekunder
Diperoleh dari kepustakaan yaitu berbagai buku-buku atau referensireferensi yang dapat mendukung penulisan ini dan hasil-hasil penelitian berbentuk laporan. Data sekunder yang digunakan terdiri dari 3 kelompok: 1. Bahan Hukum Primer Bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penulisan, seperti : a.) Undang-Undang Dasar 1945; b.) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang; c.) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan; d.) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas e.) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 2/1999 tentang Izin Lokasi f.) Keputusan Menteri BUMN No. KEP=117/M-MBI/2002 g.) Anggaran Dasar PT. Semen Padang 2. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum yang erat kaitannya dengan topik yang penulis angkat dan dapat membantu menganalisis, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku, hasil-hasil penelitian, pendapat sarjana dan sebagainya. 3. Bahan Hukum Tersier Bahan yang membantu memberikan informasi atau penjelasan yang digunakan dalam tulisan penulis, seperti kamus hukum.
6. Teknik Pengumpulan Data Berdasarkan pendekatan masalah, yakni Yuridis Sosiologis yang digunakan penulis, maka teknik pengumpulan data penelitian ini adalah: a. Studi Kepustakaan Merupakan tahap awal dalam menganalisa pokok penelitian yang akan dibahas nantinya, yaitu dengan meneliti dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan data-data yang di dapat di PT. Semen Padang. b. Wawancara Wawancara yaitu dialog atau tanya jawab bertatap-muka (face to face) dengan pihak Staf Biro bagian Hukum PT. Semen Padang untuk mendapatkan informasi. Teknik wawancara yang digunakan bersifat semi terstruktur (structure interview), yaitu disamping menggunakan pedoman wawancara dengan membuat daftar pertanyaan juga digunakan pertanyaan-pertanyaan lepas terhadap orang yang diwawancara.15 Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya.16 7. Pengolahan dan Analisis Data a. Pengolahan Data Pengolahan data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, dalam skripsi ini pengolahan data dilakukan dengan cara editing, yakni pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk 15
Ibid, hal. 68-82; Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung: CV. Mandar Maju, hal.
16
167;
memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. Editing juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa datanya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. b. Analisis Data Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Yang dimaksud dengan analisis kualitatif adalah menilai dan menguraikan data tidak menggunakan rumusan statistic karena data tidak berupa angka-angka, teteapi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pandangan pakar. F. Sistematikan Penulisan BAB I : PENDAHULUAN Bab ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN Pada Bab ini, yang pertama membahas tinjauan umum mengenai Perseroan Terbatas, yaitu Pengertian Perseroan Terbatas, Dasar Hukum Perseroan Terbatas, Persyaratan Pendirian Perseroan Terbatas, Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas dan Organ Perseroan Terbatas.Yang kedua membahas tinjauan umum mengenai Perusahaan Grup, yaitu Pengertian Perusahaan Grup, Pengertian Induk Perusahaan dan Anak Perusahaan, Pembentukan Perusahaan Grup dan Keterkaitan Induk Perusahaan dengan Anak Perusahaan. BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Dalam bab ini akan diuraikan lebih lanjut tentang apa yang diperoleh dalam penelitian,
terbagi
dalam
dua
sub
bab.
Yang
pertama
bagaimana
status
hubunganhukumPT. Semen Padang dengan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Yang kedua bagaimana tanggungjawab PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh PT. Semen Padang. BAB IV : PENUTUP Bab ini merupakan bab terakhir, berisikesimpulan dari semua pembahasan permasalahan di atas, dan memberikan saran terhadap semua permasalahan yang telah dibahas oleh penulis, dengan beberapa harapan serta masukan guna mempertegas dari pembahasan permasalahan dalam skripsi.
