BAB IV RESTRUKTURISASI MODAL DENGAN KUASI REORGANISASI: PEMBAHASAN DAN LESSON LEARNED
4.1.
TAHAPAN-TAHAPAN
PELAKSANAAN
KUASI
REORGANISASI
Laporan keuangan PT. Grahaniaga Tatautama pada tahun 2006, 2007 dan 2008 menunjukkan adanya keuntungan usaha perusahaan baik operasional maupun non operasional. Hal ini memberikan keyakinan kepada para pemegang saham bahwa prospek usaha perusahaan kedepan akan semakin baik. Oleh sebab itu para pemegang saham berkeinginan agar bisa diberikan dividen, mengingat sejak
berdirinya perusahaan sampai tahun 2008,
perusahaan belum pernah
memberikan dividen kepada para pemegang saham. Bagi para pemegang saham, dividen adalah suatu bentuk pengembalian investasi yang sudah di investasikan kedalam saham perusahaan. Berdasarkan keinginan dari para pemegang saham tersebut, maka manajemen diminta untuk melakukan restrukturisasi modal secara terbatas atau yang disebut dengan istilah kuasi-reorganisasi. Dengan kuasi-reorganisasi maka saldo negatif laba yang ditahan akan menjadi nol dan laporan keuangan
98
99 perusahaan akan mencerminkan nilai sekarang, sehingga perusahaan dapat melakukan pembayaran dividen kepada para pemegang saham. Adapun tahapan-tahapan kuasi-reorganisasi sbb: a. Penelitian terhadap kemungkinan dilakukan kuasi-reorganisasi Pada tahapan ini manajemen melakukan penelitian terhadap pengeliminasian defisit laba ditahan terhadap akun-akun ekuitas dengan urutan prioritas sebagai berikut: 1. Selisih Penilaian Aset dan Kewajiban dan selisih penilaian yang sejenis 2. Tambahan Modal Disetor dan sejenisnya; dan 3. Modal Saham Adapun tujuan dari Penelitian ini merupakan studi deskriptif untuk mengetahui faktor penyebab defisit saldo laba ditahan, mengetahui dapat atau tidaknya PT. Grahaniaga Tatautama memenuhi persyaratan pelaksanaan kuasi-reorganisasi, dan untuk mengetahui penyajiannya pada laporan keuangan PT. Grahaniaga Tatautama, disamping kinerja perusahaan sebelum dan sesudah kuasi-reorganisasi. Adapun langkah-langkah teknik analisis kuantitatif adalah sbb: 1. Kemungkinan penerapan kuasi-reorganisasi dengan tahap; mengeliminasi saldo defisit, penjurnalan dan penyajiannya dalam laporan keuangan PT. Grahaniaga Tatautama. 2. Menghitung ratio keuangan sebelum dan sesudah kuasi-reorganisasi. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa PT. Grahaniaga Tatautama mengalami defisit laba ditahan yang disebabkan oleh kerugian beban
100 keuangan karena kondisi perekonomian yang kurang mendukung terhadap perkembangan dunia usaha. Defisit laba ditahan
tersebut terutama
diakibatkan oleh devaluasi mata uang yang berakibat pada meningkatnya jumlah hutang dalam nilai rupiah, dan tingginya denda atas keterlambatan pembayaran bunga dan pokok hutang. PT. Grahaniaga Tatautama, sesuai hasil penelitian dapat memenuhi semua persyaratan pelaksanaan kuasi-reorganisasi seperti yang tercantum dalam PSAK No.51. Adapun persyaratan yang dapat dipenuhi oleh perusahaan adalah perusahaan memiliki rasio likuiditas dan leverage serta pendapatan operasional
yang cukup baik. sehingga PT. Grahaniaga
Tatautama dapat menerapkan kuasi-reorganisasi. Kinerja PT. Grahaniaga Tatautama, sebelum dan sesudah kuasireorganisasi
tidak
menunjukkan
adanya
perubahan.
Sehingga
dapat
disimpulan bahwa pelaksanaan kuasi-reorganisasi PT. Grahaniaga Tatautama dapat segera dilakukan tanpa harus diikuti dengan masuknya investor baru untuk memperkuat posisi modal sendiri. b. Konsultasi dengan Kantor Akuntan Publik Pada tahap ini manajemen melakukan konsultasi dengan Akuntan Publik terkait syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam PSAK No. 51 (Revisi 2003) tentang Akuntansi kuasi-reoragnisasi dan penyajian laporan keuangan sesudah diadakan proses kuasi-reorganisasi.
101 c. Konsultasi dengan Konsultan Pajak dan Hukum Pada tahap ini dimana manajemen mendapatkan masukan-masukan perihal kewajiban dan hak-hak perpajakan bilamana perusahaan melakukan Kuasi-Reorganisasi. Konsultan hukum akan memberikan pendapat terhadap syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan kuasi-reorganisasi terkait dengan anggaran dasar perseroan dan ketentuan peraturan UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). d.
Meminta persetujuan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(”RUPSLB”) untuk melakukan proses kuasi-
reorganisasi e. Penunjukan konsultan penilai.
4.2
PRO
dan
KONTRA
ATAS
PELAKSANAAN
KUASI-
REORGANISASI
Semenjak berdirinya PT. Grahaniaga Tatautama pada tahun 1989 dan usaha komersial pengelolaan gedung dimulai pada 1 Juni 1993 dengan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp. 13.000.000.000,-. Pada tahun 2004 telah terjadi perubahan modal saham ditempatkan dan modal saham disetor menjadi sebesar Rp. 267.437.500.000,-,. Pada tahun 1998 dimana terjadi krisis moneter perusahaan juga tak luput dari kerugian valas yang cukup besar sehingga sampai dengan tahun 2008 perusahaan masih menderita defisit modal sebesar Rp.
102 219.219.476.908,- Akibatnya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang tercantum pada pasal 70 sampai dengan pasal 73 perusahaan tidak dapat membagikan dividen kepada para pemegang saham. Dimana bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut : Pasal 71 disebutkan sebagai berikut: (1) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh RUPS. (2) Seluruh
laba
bersih
setelah
dikurangi
penyisihan
untuk
cadangan
sebagaimanadimaksud dalam pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS. (3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Pasal 72 disebutkan sebagai berikut; (1) Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar perseroan. (2) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi kecil dari pada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. (3) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengganggu
atau
menyebabkan
Perseroan
tidak
dapat
kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan.
memenuhi
103 (4) Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3). (5) Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. (6) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (5). Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, di mana perusahaan mempunyai laba operasional pada tahun 2006 sebesar Rp. 10 milyar, tahun 2007 sebesar Rp. 16 milyar dan tahun 2008 sebesar Rp. 26 milyar disamping berdasarkan business plan yang realistik untuk 5 tahun – 10 tahun mendatang memperlihatkan perusahaan akan memperoleh laba operasional tetapi belum cukup untuk menutup defisit atas laporan keuangan perusahaan. Sehingga apabila perusahaan harus menunggu sampai lebih dari 10 tahun mendatang agar defisit tersebut menjadi positif, tentunya para pemegang saham tidak akan memperoleh keuntungan investasi apapun dalam kepemilikan Perseroan tersebut. Ada beberapa pemikiran agar kepentingan Pemegang Saham, Perseroan, Kreditur dan pemangku kepentingan lainnya dapat dipenuhi namun juga tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka manajemen melakukan kajian atas kuasi-reorganisasi secara hukum (True Reorganization) dan kuasi-reorganisasi semu. Begitu juga terhadap pelaksanaan
104 kuasi-reorganisasi apakah secara hukum atau secara semu tentunya ada beberapa keuntungan dan kerugiannya . Sebagai contoh apabila ada perusahaan yang mengalami defisit modal sebesar Rp. 219 milyar dibandingkan dengan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp. 267 milyar tentunya tidak dapat dilakukan dengan cara kuasireorganisasi secara legal oleh karena prosedur dan persyaratannya sangat rumit serta memakan persetujuan kepada beberapa pihak yang tentunya akan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Kuasi-reorganisasi secara hukum; a. Kuasi-reorganisasi yang berpedoman pada PSAK no. 51 (Revisi 2003) tentang Akuntansi kuasi-reorganisasi b. Penambahan setoran tunai modal dari pemegang saham lama selain dana yang diperlukan cukup besar juga tidak sesuai dengan tujuan perseroan untuk dapat memberikan dividen kepada pemegang saham; atau c. Mengundang investor baru; atau d.
Menurunkan nilai nominal per lembar saham sehingga selisihnya menjadi agio saham dan kemudian untuk menutup defisit modal, hal ini juga tidak akan mencukupi serta memerlukan persetujuan dari RUPSLB, Kreditur dan Menkumham sebagaimana UUPT No. 40 pasal 44 sampai dengan pasal 62; atau
e. Melakukan Penilaian Kembali Aktiva dan Kewajiban dan atas selisih lebih hasil dari penilaian tersebut untuk menutup defisit modal, bilamana penilaian kembali ini untuk tujuan perpajakan maka atas selisih lebih hasil penilaian
105 kembali aktiva akan menjadi objek pajak dan dikenakan pajak dengan tarif 10% sehingga memerlukan biaya yang cukup besar serta memberatkan keuangan perusahaan. Bilamana Perseroan melaksanakan Kuasi-Reorganisasi Semu maka persyaratannya cukup sederhana tidak memakan waktu yang cukup lama serta biaya relatif lebih murah namun harus terpenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut; 1. Kuasi-Reorganisasi yang berpedoman pada PSAK no. 51 (Revisi 2003) tentang Akuntansi Kuasi-Reorganisasi. 2. Tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku 3. Tidak ada perubahan hukum dalam struktur permodalan 4. Penilaian kembali aktiva dan kewajiban bukan untuk tujuan perpajakan sehingga atas selisih lebih hasil penilaian kembali aktiva dan kewajiban bukan menjadi objek pajak. 5. Selisih lebih hasil penilaian kembali aktiva dan kewajiban digunakan untuk mengeliminasi defisit laba ditahan sehingga laba ditahan menjadi nol. 6. Laporan Keuangan perusahaan terdapat dua versi yaitu untuk tujuan komersial dengan tujuan pajak oleh karena adanya perbedaan tetap (fixed Different) dari hasil penilaian kembali aktiva dan kewajiban 7. Laporan keuangan secara pajak selalu mencerminkan keadaan sebelum adanya penilaian kembali aktiva dan kewajiban, sehingga saldo laba ditahan masih mencerminkan defisit laba ditahan
106 8. Perbedaan laporan keuangan secara pajak dan komersial berakhir sampai dengan surplus penilaian kembali menjadi nol. 9. Bila dalam Kuasi-Reorganisasi unsur ekuitas selain modal saham tidak cukup untuk eliminasi defisit maka perusahaan harus melakukan True KuasiReorganisasi. Berdasarkan pertimbangan diatas dan adanya keinginan dari manajemen untuk dapat memberikan pengembalian investasi kepada para pemegang saham atas investasinya dalam perusahaan maka pelaksanaan Kuasi-Reorganisasi Semu tentunya menjadi salah satu pilihan
yang paling murah biayanya dan tidak
bertentangan dengan peraturan yang ada, meskipun pembayaran dividen oleh perusahaan bukan berasal dari laba ditahan namun berasal dari laba operasional tahun berjalan sehingga dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham akan menjadi objek pajak penghasilan. Sebagaimana disebutkan diatas bilamana perusahaan tidak melakukan Kuasi-Reorganisasi Semu maka sesuai dengan business plan perusahaan sampai dengan sepuluh tahun kedepan belum mampu untuk menutup saldo negatif laba ditahan sehingga sesuai dengan UUPT No. 40 Tahun 2007 tidak diperbolehkan membayar dividen kepada para pemegang saham.
107
4.3. KEUNTUNGAN dan KERUGIAN DILAKUKAN KUASIREORGANISASI
Keuntungan dengan dilakukanya kuasi-reorganisasi sesuai dengan PSAK nomor 51 akan dinikmati oleh beberapa pihak yaitu sebagai berikut: Perusahaan 1.
Perseroan dapat memulai awal yang baik (fresh start), dengan posisi neraca menunjukan nilai sekarang dan tanpa dibebani defisit;
2.
Tanpa melalui reorganisasi nyata yang dilakukan dengan menilai kembali akun-akun aktiva dan kewajiban pada nilai wajar dan mengelimanasi defisit
3.
Dengan tidak adanya defisit, maka akan memberikan dampak positif bagi para pemegang saham perseroan karena perseroan dapat melakukan pembagian dividen sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas (“UUPT”); dan
4.
Tidak memerlukan keterlibatan hukum (legal) dan pihak pajak
5.
Tidak memerlukan investor baru
6.
Tidak ada perubahan nilai nominal, jumlah lembar saham dan prosentase kepemilikan
7.
Memudahkan untuk mendapatkan investor baru
8.
Terbuka peluang untuk menjadi perusahaan terbuka (go public)
9.
Investor
108 10.
Memaksimalkan return atas share yang dimilikinya
11.
Tambahan setoran modal dapat dihindari
12.
Kepemilikan saham tidak terdilusi
13.
Investor dapat menambah kepemilikan pada saat perusahaan go public
Vendor 1. Adanya jaminan pembayaran oleh karena prosentase aktiva dibandingkan dengan kewajiban menjadi sangat besar 2. Adanya jaminan kelangsungan hidup perusahaan sehingga kecil kemungkinan untuk dilikuidasi 3. Sebagai bahan referensi ke pelanggan yang lain
Kerugian atas dilakukannya kuasi-reorganisasi adalah : 1. Modal saham menurun 2. Perusahaan membuat 2 Laporan keuangan pada akhir tahun yang berbeda untuk tujuan Pajak dan komersial 3. Untuk tujuan pajak perusahaan harus memakai laporan keuangan mengacu pada
sebelum adanya kuasi-reorganisasi
4. Adanya perbedaan tetap (Permanent Different) nilai Aktiva dan Modal secara komersial dengan pajak 5. Secara komersial tingkat keuntungan menjadi lebih kecil (biaya depr. Membesar) 6. ROA dan ROE semakin kecil (Komersial)
109 7. Dividen merupakan objek pajak bagi pemegang saham Dalam pelaksanaan kuasi-reorganisasi PT. Grahaniaga Tatautama tidak terdapat penurunan modal saham karena hasil selisih lebih penilaian kembali aktiva dan kewajiban cukup untuk menutup saldo defisit laba ditahan. Dengan demikian tidak ada penurunan nilai nominal per lembar saham maupun setoran modal baru dari para pemegang saham lama maupun tidak memerlukan investor baru.
4.4. SYARAT-SYARAT PENGAKUAN, PENGUKURAN dan PENGUNGKAPAN
1. Mengalami defisit dalam jumlah yang material dan alasan perusahaan melakukan kuasi-reorganisasi. Karena krisis ekonomi yang berkepanjangan, banyak perusahaanperusahaan yang mengalami kerugian besar tidak terkecuali PT. Grahaniaga Tatautam yang mempunyai hutang dalam mata uang USD sebesar USD 95,9 juta dari catatan atas Laporan Keuangan tertanggal 31 Desember 2003. Sebagai akibat dari krisis ekonomi yang buruk yang ditandai dengan nilai tukar valuta asing yang sangat fluktuatif, tingkat bunga yang tinggi, likuiditas yang ketat serta banyaknya perusahaan yang mengurangi
110 aktifitas maupun bangkrut
sehingga mempengaruhi kondisi kesehatan
perusahaan untuk melakukan operasional.
2. Perusahaan Harus memiliki Status Kelancaran Usaha dan Memiliki Prospek Yang Baik Pada Saat Kuasi-Reoragnisasi Dilakukan Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan kuasi reorganisasi selain dari pada yang telah disebutkan diatas perihal perusahaan mengalami kerugian yang material juga perusahaan harus memiliki status kelancaran usaha dan memiliki prospek usaha yang baik. Saldo laba setelah kuasi-reorganisasi harus menjadi nol, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Laporan Akuntan Independen Atas Penerapan Prosedur Yang Disepakati dalam Rangka Kuasi-Reorganisasi terhadap laporan Keuangan Konsolidasi PT. Grahaniaga Tatautama Dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2009 pada halaman 1,
telah
diungkapan perihal Prosedur dan temuan yang bersangkutan disajikan sebagai berikut:
a. Prospek Perusahaan Kami telah melakukan validasi prospek usaha PT. Grahaniaga Tatautama dan Anak “(Perusahaan)” berdasarkan proyeksi keuangan untuk lima tahun ke depan (2009 – 20014) dan asumsi-asumsi yang mendasarinya. Proyeksi keuangan Perusahaan menunjukan arus kas dan laba yang positif untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.
111 Kami tidak menjumpai penyimpangan-penyimpangan yang signifikan sebagai hasil Penerapan prosedur tersebut dan menyimpulkan bahwa Perusahaan
memiliki
prospek
usaha
yang
baik
dan
bisa
mempertahankan kelangsungan usahanya untuk masa yang akan datang. b. Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Perundang-undangan Yang Berlaku Kami
memverifikasi
kepatuhan
Perusahaan
terhadap
Peraturan Perundang- undangan yang berlaku khususnya Undangundang No. 40 tahun 2007
mengenai
Perseroan
Terbatas
(PT)
Undang-undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan serta Undangundang dan peraturan perpajakan yang berlaku.
3. Neraca Konsolidasi Tanggal 31 Maret 2009 sebelum KuasiReorganisasi Kami mereview akun-akun neraca konsolidasi per 31 Maret 2009 sebelum Kuasi-Reorgnisasi sesuai dengan Standar Jasa Akuntansi dan Review yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia terutama melalui permintaan keterangan kepada pejabat PT. Grahaniaga Tatautama dan Perusahaan Anak serta prosedur analitik yang diterapkan atas data keuangan.
112 4. Neraca Konsolidasi Tanggal 31 Maret 2009 Setelah KuasiReorganisasi Kami memverifikasi akun-akun neraca konsolidasi PT. Grahaniaga Tatautama dan Perusahaan Anak tanggal 31 Maret 2009 yang disajikan berpedoman pada cara penilaian aktiva tetap dan kewajiban, sesuai dengan PSAK No. 51 (Revisi 2003) mengenai Akuntansi KuasiReorganisasi dengan proses pencatatan dan hasil akhir sebagai berikut: a. Jumlah Aset bertambah sebesar Rp. 333.105.553.825 menjadi sebesar Rp. 536.761.067.710 yang disebabkan peningkatan jumlah Akun Investasi Properti sebesar Rp. 333.651.953.051 menjadi sebesar Rp. 466.880.090.000 dan penurunan Aset Tetap sebesar Rp. 546.399.226 menjadi sebesar Rp. 3.862.276.462 . investasi properti dan Aset Tetap yang telah dinilai oleh PT. Actual Kencana Appraisal sesuai laporan tertanggal 30 Aspril 2009. b. Jumlah Kewajiban tidak mengalami perubahan, yaitu tetap sebesar Rp. 146.664.732.970. c. Selisih Penilaian Aset dan Kewajiban sebesar Rp. 333.105.553.825 tersebut digunakan untuk mengeliminasi Saldo Rugi tersebut menghasilkan Saldo Kredit Penilaian Aset dan Kewajiban sebesar Rp. 122.658.834.740 dicatat didalam Ekuitas.
113 5. Perusahaan Tidak Sedang Menghadapi Permohonan Kepailitan Sesuai dengan Laporan Keuangan PT. Grahaniaga Tatautama per 31 Desember 2008, total hutang perusahaan sebesar Rp. 121.847 juta yang terdiri dari Hutang Lancar sebesar Rp. 11.096 juta dan Hutang Tidak Lancar sebesar Rp. 110.751 juta. Total hutang ini memang sangat besar persentasinya jika dibandingkan dengan total aset yang berjumlah hanya sebesar Rp. 170.065 juta atau 71% aset dibiayai dengan hutang. Namun keadaan ini tidak membuat PT. Grahaniaga Tatautama pada posisi dipailitkan karena tidak ada kreditur yang melakukan permohonan pailit atas PT. Grahaniaga Tatautama. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang yang telah disyahkan pada tanggal 8 Oktober Tahun 2004.
6. Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundangan Yang Berlaku. Sesuai dengan Laporan Akuntan Independen Atas Penerapan Prosedur Yang Disepakati Dalam Rangka Kuasi-Reorganisasi Terhadap Laporan Keuangan Konsolidasi pada Prosedur dan Temuan, diungkapkan bahwa perusahaan tidak melakukan penyimpangan terhadap peraturan yang berlaku.
7. Saldo ekuitas Sesudah Kuasi-Reorganisasi Harus Positif
114 Dalam neraca per 31 Maret 2009 pada saat terjadinya KuasiReorganisasi, total ekuitas PT. Grahaniaga Tatautama adalah sebesar Rp. 56.990 juta (saldo kredit)
yang terdiri dari Modal dasar sebesar Rp.
267.437 juta (saldo Kredit) dan Saldo Rugi sebesar Rp. 210.446 juta (saldo Debet), setelah perusahaan melakukan Penilaian Kembali atas Aset dan Kewajibannya maka Saldo Rugi sebesar Rp. 210.446 juta dieliminasi, maka saldo ekuitas manjadi sebesar Rp. 390.096 juta atau Saldo Rugi menjadi Nol. Setelah terpenuhinya syarat-syarat untuk melakukan KuasiReorganisasi, maka kemudian PT. Grahaniaga Tatautama memilih metode pelaksanaan Kuasi -Reorganisasi. Dimana dalam melaksanakan KuasiReorganisasi PT. Grahaniaga Tatautama tidak menggunakan metode truereorganization
namun lebih memilih reorganisasi semu, yaitu dengan
melakukan penilaian kembali seluruh aktiva dan kewajiban pada nilai wajarnya dan penghapusan defisit ke tambahan modal setoran dan modal saham, dengan tujuan utamanya adalah untuk menghilangkan defisit dan menampilkan aktiva dan kewajiban pada nilai sekarang sesuai PSAK No. 51 angka 12,14,15 sebagai berikut : a. Kuasi-reorganisasi dilakukan dengan metode reorganisasi akuntansi (accounting reorganization method). dalam metode ini aktiva dan kewajiban dinilai kembali sebesar nilai wajarnya. Saldo laba negatif (defisit) dan selisih penilaian kembali di eliminasi ke akun tambahan modal setoran.
115 b. Dalam melakukan kuasi-reorganisasi, aktiva dan kewajiban harus dinilai kembali dengan wajar. c. Nilai wajar dan kewajiban ditentukan sesuai dengan nilai pasar. Bila nilai pasar tidak tersedia, estimasi nilai wajar didasarkan pada informasi terbaik yang tersdia. Estimasi nilai wajar dilakukan dengan mempertimbangkan harga aktiva sejenis dan teknik penilaian yang paling sesuai dengan karakteristik aktiva dan kewajiban yang bersangkutan. Ada beberapa tehnik penilaian aktiva dan kewajiban antara lain meliputi; 1. Nilai sekarang (present value atau arus kas diskontoan (discounted cash flow) dengan mempertimbangkan tingkat resiko yang dihadapi; 2. Model penentuan harga opsi (option-pricing models); 3. Penentuan harga matriks (matrix pricing); dan 4. Analisis fundamental (fundamental analysis). d. Selisih antara nilai wajar aktiva dan kewajiban dengan nilai bukunya diakui atau dicatat pada akun saldo laba. e. Saldo negatif dari saldo laba (retained earnings) setelah proses penilaian aktiva dan kewajiban dihapus ke tambahan modal setoran. Apabila tambahan setoran modal tidak mencukupi, saldo negatif tersebut dihapuskan ke modal saham.
116 Adapun tehnik penilaian aktiva dan kewajiban yang telah dilakukan pada tanggal 31 Maret 2009 adalah sbb; Akun
Cara Penilaian
Kas dan Setara kas Piutang usaha Piutang lain-lain Uang muka Pajak dibayar dimuka beban dibayar dimuka Properti investasi Aset tetap beban ditangguhkan Aset tidak lancar lainnya
Nilai nominal Nilai yang dapat direalisasi Nilai yang dapat direalisasi Nilai nominal Nilai nominal Nilai yang dapat direalisasi Revaluasi oleh appraisal independen Revaluasi oleh appraisal independen Nilai yang dapat direalisasi Nilai yang dapat direalisasi Nilai nominal Nilai nominal Nilai nominal Nilai nominal Nilai nominal Nilai nominal Nilai nominal Nilai nominal Nilai nominal Nilai nominal Nilai nominal Nilai nominal
Hutang usaha Hutang pajak Biaya masih harus dibayar Pendapatan diterima dimuka Kewajiban pajak tangguhan Hutang lain-lain Hutang bank jangka panjang Uang jaminan pelanggan Kewajiban tidak lancar lainnya Hutang pemegang saham Kewajiban imbalan kerja
Jurnal-Jurnal Hasil Kuasi Reorganisasi No.
General Ledger
1
Untuk mencatat selisih hasil penilaian aset dn kewajiban: Investasi Property – Land Investasi Property – Buildings Investasi Property - Building Equipment Investasi Property - Building Infrastrukture Vehicles
Debet
xx xx xx xx
Credit
117 Office Furniture & Fixture Computer Equipment Difference on Valuation of Assets and Liabilities 2
xx xx xx
Eliminasi saldo R/E per 31 Maret 2009 dengan selisih penilaian aset dan kewajiban: Differences on Valuation of Assets and Liabilities
xx
Profit (Loss) up to Previous Year 3
xx
Untuk mencatat tambahan (pengurangan) beban depresiasi atas kenaikan (penurunan) nilai properti investasi dan aset tetap untuk periode April - Juni 2009: Depreciation Investment Property - Buildings Depreciation Investment Property - Buildings Infrastructure Depreciation Investment Property - Buildings Equipment Depreciation Vehicles Accum. Depr.- Office Furniture & Fixture Accum. Depr.- Computer Equipment Depreciation - Office Furniture & Fixture Depreciation – Equipment Accum. Depr.- Investment Property Buildings Accum. Depr.- Investment Property Buildings Equipment Accum. Depr.- Investment Property Buildings Infrastructure Accum. Depr.- Vehicle
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
Pada bab III dikatakan bahwa sesudah Kuasi Reorganisasi sesuai dengan pengertian pasal 4 ayat 1 huruf m yaitu: Pasal 4 1. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk : m selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
118 Peraturan Menteri Keuangan No. 79/PMK.03/2008 tangal 23 Mei 2008 Tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap pasal 5 disebutkan; Atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan diatas nilai sisa buku fiskal semula dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen). Karena
PT.
reorganisasi semu,
Grahaniaga
Tatautama
melaksanakan
kuasi-
disamping revaluasi aktiva dan kewajiban untuk
pelaporan keuangan komersial (bukan untuk kepentingan pajak) hal ini dimungkinkan sesuai PSAK No. 51 tahun 2003. Sehingga atas kenaikan dan penurunan aktiva maupun kewajiban tidak terhutang pajak sebesar 10%. Kebijakan ini ditempuh oleh perusahaan karena kondisi keuangan tidak memadai untuk membayar kewajiban pajak atas selisih lebih hasil revaluasi aktiva tetap atau kerugian secara pajak (loss carry forward) perusahaan yang telah lewat waktu, sehingga tidak lagi mencukupi untuk dikompensasikan dengan selisih lebih hasil revaluasi aktiva tetap secara pajak. Adapun konsekuensi atas pelaksanaan kuasi-reorganisasi semu sesuai dengan PSAK No. 51 tahun 2003 dan perusahaan tidak melaksanakan revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan maka dalam laporan keuangan pada akhir tahun perusahaan wajib menyajikan laporan keuangan yaitu Neraca dan Laba (rugi) baik secara komersial maupun secara pajak. Atas penambahan nilai aktiva yang tercermin pada laporan Neraca komersial, merupakan perbedaan tetap bila disandingkan dengan
119 Laporan Neraca menurut pajak, begitu pula atas perbedaan pengakuan biaya penyusutan maka perbedaan ini merpakan beda tetap dan akan tercermin pada pos aktiva pajak tangguhan. Sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 adalah Penghasilan dibawah ini dapat dikenai pajak yang bersifat final dan pada huruf d bahwa atas penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan , usaha jasa kontruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan dan/atau bangunan; Secara pajak bahwa usaha utama PT. Grahaniaga Tatautama merupakan perusahaan yang bergerak dibidang persewaan perkantoran (tanah dan bangunan) yang telah dikenakan pajak yang bersifat final yaitu pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebesar 10% dari pendapatan. Sehingga atas biaya – biaya yang timbul tidak lagi dapat diperhitungkan dalam penghitungan laporan Laba-Rugi pajak kecuali terhadap pendapatan yang diperoleh perusahaan yang belum dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final akan dilakukan perhitungan pengenaan pajak penghasilan tersendiri secara proporsional atau memakai dasar indentifikasi khusus. Bila dikaji lebih dalam kuasi-reorganisasi merupakan perencanaan pajak (tax planning) yang mutakhir karena menyenangkan bagi berbagai pihak. Bagi manajemen, Kuasi-reorganisasi membantu manajemen (terutama bagi pimpinan perusahaan) karena dengan kuasi-reorganisasi beban masa lalu dapat dilepaskan dari tim manajemen. Bagi pemegang
120 saham, Kuasi-reorganisasi manajemen adalah hal yang positif, karena memberikan kesempatan untuk dapat memperoleh dividen yang sebelum hal ini tidak dimungkinkan berdasarkan Undang-Undang Perseroan oleh karena adanya defisit modal, namun dengan adanya kuasi-reorganisasi ini pemegang saham tetap dapat memperoleh dividen serta tidak memerlukan adanya tambahan modal disetor. Dari perspektif pajak, Kuasi-reorganisasi berdampak positif oleh karena penerimaan dividen bagi pemegang saham merupakan objek pajak. Jika tidak dilakukan kuasi-reorganisasi maka tertutup kemungkinan perusahaan untuk dapat melakukan pembayaran dividen serta pembayaran pajak oleh penerima dividen.
4.5 LESSON LEARNED
Pengalaman yang diperoleh dari model Kuasi-Reorganisasi semu sesuai dengan PSAK No. 51 (Revisi 2003) sebagaimana yang dilakukan oleh PT. Grahaniaga Tatautama dapat menjadi reference bagi perusahaan lain oleh karena pelaksanaannya cukup sederhana, tidak memerlukan waktu yang lama, tidak ada keterlibatan hukum maupun pajak dan sangat murah biayanya, tentunya hal ini dapat ditiru oleh perusahaan lain, namun demikian ada beberapa hal harus menjadi perhatian antara lain sebagai berikut:
121 •
Perusahaan memiliki kemampuan memperoleh laba operasional yang cukup baik
•
Perusahaan memiliki likuiditas yang baik
•
Aktiva perusahaan khususnya tanah dan bangunan menjadi faktor penentu selisih lebih hasil penilaian yang cukup besar
•
Selisih lebih hasil penilaian kembali aktiva dan kewajiban cukup untuk mengeliminasi saldo defisit laba ditahan
•
Pembayaran dividen kepada para pemegang saham tidak akan mengganggu likuiditas, operasional perusahaan dan kewajiban kepada kreditur. Berdasarkan pengalaman perusahaan baik yang telah terbuka (go
public) maupun tertutup yang melakukan Kuasi-Reorganisasi secara hukum sebagaimana disebutkan di Bab III menunjukan bahwa kinerja perusahaan menjadi lebih baik dan mampu melakukan pembayaran dividen, sebagai contoh : •
PT. Bank Central Asia Tbk (“BCA”) setelah melakukan KuasiReorganisasi, BCA terus menghasilkan laba yang meningkat dari tahun ke tahun, dan mampu membagikan dividen. Selain itu, harga saham Rp. 1.400/saham pada saat Kuasi-Reorganisasi displit untuk kedua kalinya menjadi Rp. 350/saham pada Juni 2004, pada saat ini harga pasarnya Rp. 4.800.
122 •
PT. Puspetindo merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pembuatan peralatan pabrik yang telah dibeli oleh Ridjaludin Tanamar pada tahun 2003 dari BPPN dengan discount 80%, sehingga akhirnya menjadi pemegang saham mayoritas perusahaan (termasuk seluruh hutang-hutangnya) dan selanjutnya Ridjaludin melakukan “turn around” PT. Puspetindo salah satu kiat yang dilakukan yaitu memperbaiki neraca dengan metoda yang disebut “Kuasi-Reorganisasi”. Dengan metoda ini akumulasi kerugian yang berlangsung selama berpuluh-puluh tahun bisa dihapus dengan mengurangi, atau “diganti” nilai dengan ekuitas lainnya, sehingga pada akhirnya perusahaan bisa memperoleh pinjaman dari bank untuk modal kerja dan yang terpenting para pemilik sahamnya bisa memperoleh dividen untuk pertama kali dalam sejarah perusahaan tersebut.
•
PT. Sierad Produce Tbk. melaksanakan Kuasi Reorganisasi secara hukum dan akuntansi pada tahun 2009 untuk menghilangkan akumulasi kerugian yang signifikan pada neraca perseroan per tanggal 30 Juni 2009 sebesar Rp. 2.377 milyar, dengan beberapa tahapan yang cukup panjang dan membutuhkan persetujuan dari pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan tersebut. Pelaksanaan kuasi-reorganisasi secara hukum PT. Sierad Produce Tbk,
yaitu dengan beberapa tahapan sebagai berikut: a. Menurunkan modal dasar perseroan;
123 b. Menurunkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dengan menurunkan nilai nominal saham Perseroan; dan c. Menjumpakan (set off) antara jumlah dari agio yang timbul sebagai akibat penurunan modal sebagaimana dimaksud diatas dan selisih hasil revaluasi aset dan kewajiban Perseroan dengan saldo defisit Perseroan.
Maka Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
penurunan
modal
perseroan
sebagaimana
dimaksud
diatas
dilaksanakan dengan memperhatiakan hal-hal sebagai berikut: a. Diperolehnya persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa; dan b. Diperolehnya persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menkumham”) atas pengubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pengurangan modal perseroan. c. Memperoleh persetujuan dari kreditur d. Memperoleh persetujuan dari BAPEPAM e. Memperoleh
persetujuan
dari
Direktorat
Jenderal
Pajak
dalam
pelaksanaan Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk tujuan perpajakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-12/PJ/2009 tanggal 23 Februari 2009.
