BAB IV PROFIL LSM LPS DAN LKTS 4.1 Pengantar LSM sebagais salah satu agen pembangunan memiki posisi penting dalam melakukan insiasi, menjadi fasilitator dan monitoring pengembangan masyarakat. Billah (1988) mengatakan selama ini pembangunan yang terjadi hanya merupakan pemantapan sistem patronase dan membangun proyek-proyek ekonomi yang lembek, mengabaikan kemandirian, meningkatkan ketergantungan pada sumbersumber luar, dan menggusur prakarsa lokal. Selain itu, pendekatan semacam ini cenderung mendorong ke arah otoritarianisme, dan pemusatan kekayaan dan kekuasaan politik. LSM muncul sebagai tanggapan terhadap kecenderungan itu, diantaranya adalah tuntutan agar pembangunan lebih berkiblat pada rakyat yang menekankan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan dan sosial yang mendukung pengembangan pengendalian, pertanggung-gugatan (accountability), prakarsa, dan kemandirian lokal. Pendekatan seperti yang disebut terakhir ini seringkali digunakan oleh LSM yang pada prakteknya cenderung memiliki minat yang kuat dalam demokratisasi (Korten, 1987). Dalam dasawarsa-dasawarsa terakhir ini, ketika pembangunan di berbagai negaraberkembang mulai dan terus digalakkan, peran LSM dilihat semakin meningkat (Drabek, 1987), dan bahkan Chambers mengenalkan konsep additionally untuk menggambarkan sumbangan potensial dari LSM bagi proses pembangunan. Pada mulanya LSM dilihat sebagai organisasi yang bergerak secara eksklusif pada
43
tingkat lokal dengan tujuan memenuhi kebutuhan kelompok miskin tanpa mempertimbangkan dampak yang luas akan tetapi kemudian terjadi pergeseran yang mendasar yakni bahwa LSM tidak lagi hanya berupaya memenuhi kebutuhan kelompok miskin melainkan juga membantu mereka untuk mengartikulasikan kebutuhan mereka dan memberikan kemampuan kepada mereka
untuk
mengontrol
proses
pengambilan
keputusan
yang
dapat
mempengaruhi kehidupan mereka (Drabek, 1987). Perkembangan LSM di Indonesia juga tidak bisa dilepaskan dengan diskursus di atas. Wacana penguatan akar rumput, peningkatan partisipasi dan kelembagaan dalam penelitian ini dikaji pada aras LSM. Penelitian ini mengkajinya pada tingkat LSM di akar rumput yang mengklain bergerak ditengah-tengah masyarakat akar rumput. Penelitian ini dilakukan di 2 (dua) LSM yaitu Lembaga Kajian untuk Transformasi Sosial (LKTS) dan Lembaga Pertanian Sehat (LPS). Dua LSM ini mempunyai karakteristik yang berbeda, baik pada aspek kesejarahan visi, kegiatan, dan aspek finansial sebagai fokus dari kajian ini. Untuk membahas lebih jauh maka akan dirinci pada aspek sebagai berikut: 1.
Sejarah LSM
2.
lingkup kerja LSM
3.
Fokus Isu yang diangkat
4.
Mitra Donor LSM
5.
Program Kegiatan
6.
Struktur Organisasi
44
4.2 Sejarah LSM 4.2.1 LKTS LKTS (Lembaga Kajian untuk Transformasi Sosial / Institute for Social Transformation Studies) adalah sebuah organisasi independent dan not profit yang didirikan pada tanggal 23 Januari 1995 di Boyolali Jawa Tengah. Organisasi ini berdiri sebagai respon kritis masyarakat warga (civil society) di Indonesia atas berbagai bentuk ketidakadilan sosial yang dilingkupi konstruksi sosial politik yang represif dan diskriminatif. Tingginya angka kemiskinan, rendahnya kwalitas pelayanan public dan diperparah dengan korupsi, kolusi dan nepotisme, jelas-jelas mengabaikan pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya rakyat. Eksploitasi besar-besaran sumberdaya alam dimana pengelolaannya begitu sentralistik, mengakibatkan kesenjangan sosial di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten dengan kelompok mayoritas di tingkat basis. Budaya kekerasan dan penyelesaian secara represif oleh aparat negara, benar-benar telah mengabaikan hak dan partisipasi rakyat. Hal ini masih diperparah dengan kondisi perempuan yang selalu mengalami diskriminasi dan kekerasan. Inisiatif untuk mendirikan LKTS, merupakan hasil refleksi dan evaluasi bersama tokoh adat, tokoh agama dan aktivis mahasiswa. Berpijak dari evaluasi kerja-kerja itu, LKTS mengkonsepsikan kerja organisasi yang berbasis kebutuhan masyarakat local sebagai pintu masuk (entry point) dan dilanjutkan dengan proses penyadaran kritis dan transformasi yang berkelanjutan.
45
Dalam konteks tersebut, LKTS meletakkan organisasi-organisasi masyarakat basis sebagai subyek untuk terus bergerak mencapai visi-misinya. Dan senantiasa akan terus mendengarkan setiap persoalan dan realitas yang sedang dan akan dihadapi. Senantiasa menjaga kesinambungan komunikasi dan interaksi serta terus memberikan sebuah perspektif maju. Pemahaman ini biasa disebut dengan metode sosial
partisipatif
(social
participatory
method).
Ketidakadilan
dan
ketidakberdayaan masyarakat itulah yang sampai saat ini tetap menjadi ‘justifikasi’ bagi organizer untuk tetap eksis di tengah-tengah masyarakat. 4.2.2 LPS Lembaga Pertanian Sehat (LPS) Dompet Dhuafa berdiri pada bulan Juni 1999 yang semula bernama Laboratorium Pengendalian Biologi Dompet Duafa (DD) Republika yang berfungsi untuk meneliti dan mengembangkan sarana pertanian tepat guna untuk membantu petani kecil. Pertama kali diproduksi oleh Laboratorium Pengendalian Biologi DD Republika adalah biopestisida (pengendali hama tanaman) berbahan aktif virus serangga NPV (nuclear polyhedrosis virus) yang ramah lingkungan. Produk biopestisida yang berbahan aktif virus patogen serangga hama tersebut, merupakan yang pertama diproduksi di Indonesia dengan nama VIR-L, VIR-X dan VIR-H. Kemudian hasil dari penelitian dan perakitan teknologi tepat guna pada tahun 2000 dihasilkan pupuk organik OFER dan pestisida nabati PASTI berbahan aktif ekstrak akar tuba (Derris sp.)
46
Pada tahun 2002 Laboratorium Pengendalian Biologi berubah nama menjadi Usaha Pertanian Sehat (UPS), hal ini berkaitan erat dengan upaya pengembangan pemasaran produk-produk yang dihasilkan Laboratorium sebelumnya. Pemisahan laboratorium dan usaha dilakukan pada awal tahun 2003 menjadi LPS yang berada di Jejaring Aset Sosial (JAS) dan UPS yang berada di Jejaring Aset Reform (JAR). Selain produk Laboratorium, UPS juga mulai membantu pemasaran produk pertanian dari petani-petani yang telah menggunakan teknologi ramah lingkungan, diantaranya berupa Beras Sehat Bebas Pestisida. Kemudian menginjak awal tahun 2004 Laboratorium Pertanian Sehat dan Usaha Pertanian Sehat disatukan kembali menjadi Lembaga Pertanian Sehat Dompet Dhuafa di bawah koordinasi Jejaring Aset Reform (JAR) dengan mandat yang lebih luas tidak hanya penelitian dan produksi sarana pertanian sehat, tetapi juga berupaya untuk melakukan pemberdayaan petani dhuafa melalui Program Pemberdayaan Pertanian Sehat (P3S). Pada tahun 2005 seiring dengan perubahan internal lembaga holding Dompet Dhuafa, LPS menjadi salah satu jejaring pengembangan ekonomi yang diharapkan dapat menjadi sebuah lembaga mandiri secara finansial dari sektor produksi dan bisnis dengan tetap tidak kehilangan jatidirinya sebagai jejaring dari lembaga nirlaba Dompet Dhuafa. 4.3 Lingkup Kerja LSM 4.3.1 LKTS LKTS mengawali aktivitas dengan kegiatan-kegiatan yang behubungan dengan lingkungan hidup, pada perjalanannya LKTS telah merumuskan lingkup kegiatan 47
yang lebih besar dengan mengangkat isu yang lebih luas. Lingkup kerja LKTS adalah: 1.
Studi Masyarakat (Community studies),
2.
Pengorganisasian berbasis masyarakat luas (Broad-based organizing)
3.
Advokasi Warga (Citizen advocacy)
4.
Penguatan organisasi masyarakat warga (CSO Strengthening)
5.
Aksi partisipatif (Participatory Action)
Penjelasan secara rinci 5 (lima) ruang lingkup LKTS akan dijelaskan dalam paragraf-paragraf dibawah ini: Studi Masyarakat (Community studies), sebuah organisasi dapat menajamkan masalah dan meningkatkan efisiensi dengan program transformasi sosial yang baik. Akan tetapi semua itu harus dilandasi oleh database dari sebuah hasil studi, penelitian dan kajian yang matang dan valid. LKTS melakukan sebuah studi secara regular, tepat dan berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat serta melibatkan sepenuhnya proses tersebut dengan masyarakat setempat. Cara ini dilakukan dengan dasar informasi dan data yang akan diperoleh sebagai dasar analisis kritis LKTS dalam menilai sebuah persoalan. Studi tindakan ini adalah suatu usaha dan upaya mengubah pola pikir dan pola kerja suatu komunitas untuk mencapai peningkatan kinerja mereka. Pengorganisasian berbasis masyarakat luas (Broad-based organizing), Pengorganisasian yang dilakukan LKTS adalah suatu upaya dan langkah-langkah untuk mendorong terwujudnya keberdayaan masyarakat untuk memperoleh 48
pemecahan masalah dan memperjuangkan hak-hak mereka. Konsep ini mencakup upaya perbaikan kualitas hidup rakyat yang tidak hanya diukur dari peningkatan kesehteraan ekonomi saja, tetapi juga partisipasi dalam pengambilan keputusan dan percaturan kekuasaan di semua tingkatan. Pengorganisasian seperti ini membutuhkan pemahaman tentang pola relasi kelas, gender antar individu, antara individu dengan kelompok, antar kelompok dan pola relasi manusia dengan komponen-komponen lain dalam lingkungannya. Arah strategi ini adalah terwujudnya cita-cita masyarakat dengan pola relasi yang setara dan
demokratis,
dimana
kelas
bawah
mempunyai
kekuatan
untuk
memperjuangkan kepentingannya, hak asasi dihormati, lelaki dan perempuan berbagi peran dan kekuasaan secara adil dan setara serta terbangunnya antara manusia dengan semua komponen tersebut dalam relasi yang harmonis yang berlanjut dan dinamis. Advokasi Warga (Citizen advocacy), adalah sebuah strategi yang meletakkan korban kebijakan sebagai subyek utama. Proses ini adalah sebuah upaya yang menempatkan dan menghubungkan antara berbagai unsure progresif dalam masyarakat warga (civil society), melalui terbentuknya aliansi-aliansi strategis yang memperjuangkan terciptanya keadilan sosial dengan cara mendesakkan terjadinya perubahan-perubahan kebijakan publik. LKTS berpendapat advokasi adalah sebuah upaya atau sesuatu usaha yang sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap-maju (incremental). Strategi ini merupakan suatu usaha
49
perubahan sosial (social transformation) melalui semua saluran dan piranti demokrasi perwakilan, proses-proses politik dan legislasi yang terdapat dalam sistem yang berlaku di Indonesia. Proses citizen advocacy ini akan melibatkan CO (community organizer) terlatih yang bekerja bagi masyarakat yang dirugikan dalam keadaan yang membuat mereka tidak bisa membela haknya sebagai warga Negara yang baik melalui litigasi dan non litigasi. Penguatan organisasi masyarakat warga (CSO Strengthening), strategi ini dipilih oleh LKTS dengan dasar bahwa warga kebanyakan mampu menghadapi jaringan kekuasaan yang ada bila memiliki sebuah sejarah organisasi masyarakat basis atau gerakan sosial yang efektif. Di Indonesia mencatat bahwa ‘adanya berbagai organisasi rakyat yang cukup berpengaruh di basis’ terbukti sangat efektif dan merupakan persyaratan mendasar untuk memungkinkan rakyat dapat mempengaruhi keputusan pejabat public baik swasta maupun pemerintah. Upaya-upaya tersebut akan didukung LKTS dengan cara memfasilitasi dan mendorong lahirnya organisasi-organisasi yang tumbuh atas dasar kebutuhan dan inisiative warga di komunitas basis. Karena LKTS percaya bahwa semakin banyak lahir organisasi-organisasi di basis maka akan semakin banyak pula proses-proses kebijakan yang akan melibatkan partisipasi warga Negara, karena partisipasi warga adalah mengenai kekuasaan dan penggunaannya oleh berbagai pelaku sosial dalam ruang yang diciptakan untuk interaksi antara warga dan pemegang kekuasaan.
50
Aksi partisipatif (Participatory Action) adalah sebuah proses pendidikan kritis warga yang menggunakan perpaduan antara partisipasi organisasi masyarakat local dan peran Community Organizer (CO). Aksi partisipatif dimaksud sebagai upaya penggalian pengetahuan lokal (local knowledge), sedangkan peran CO adalah sebuah bentuk pemindahan/transfer pengetahuan dan kebajikan untuk membangkitkan dan membangun kesadaran kritis dan kolektif masyarakat lokal. Program ini secara umum bertujuan mendorong terpenuhinya hak-hak perempuan sehingga
tercipta
kondisi
yang
setara
dan
adil
bagi
perempuan.
Aktivitas yang dilakukan antara lain adalah pendidikan kritis dan kursus hukum, Pengorganisasian
dan
penguatan
kapasitas
organisasi
perempuan
lokal,
monitoring kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah, advokasi (litigasi dan non litigasi) dan pendampingan perempuan korban kekerasan, penyembuhan trauma (trauma healing) bagi perempuan korban pelanggaran masa lalu, advokasi kebijakan pro women budget dan penanganan KTPA secara terpadu dengan model WCC (women crisis centre), dan Radio komunitas perempuan. Program ini bertujuan mendorong terjaminnya kualitas hidup masyarakat yang ramah lingkungan dan mampu melindungi ekosistem global. 4.3.2 LPS LPS sebagai LSM yang bergerak dalam pengembangan pertanian organik mempunyai kegiatan yang tersrtuktur dan sistematis mulai dari proses penelitian sampai proses penerapan di lapang. Lingkup kegiatan ini dimaksudkan agar
51
terjadi kesinambungan proses dan dapat dievaluasi secara sistemik. Lingkup kerja yang merupakan aliran aktivitas dimaksud adalah sebagai berikut LPS adalah: 1.
Meneliti, mengembangkan dan merakit teknologi-teknologi sarana produksi pertanian (saprotan) yang menggunakan bahan baku lokal, murah, sehat dan ramah lingkungan .
2.
Merakit teknologi sistem pertanian terpadu dan berkelanjutan yang berbasis pada potensi sumberdaya alam lokal dan kompetensi petani.
3.
Memfasilitasi sarana dan prasarana pelatihan, pengkaderan dan studi pertanian sehat bagi petani dan masyarakat umum.
4.
Melatih, membina, dan mendampingi kader pertanian sehat melalui program pemberdayaan petani sehat (P3S)
5.
Menjalin kemitraan usaha dengan para petani ataupun pelaku agribisnis lain yang saling menguntungkan
6.
Mengembangkan jaringan pemasaran produk-produk pertanian sehat dalam skala nasional.
7.
Mensosialisasikan dan mempromosikan teknologi dan produk-produk pertanian sehat.
Lingkup kegiatan yang dirinci menjadi 7 (tujuh) merupakan proses yang berurut, pada pelaksanaannya 7 (tujuh) lingkup kegiatan ini menjadi pendoman dasar pelakanaan ditingkat LSM maupun di tingkat KSM. Pedoman inilah yang menjadi dasar evaluasi berkala untuk proses perbaikan kegiatan-kegiatan kedepannya. 4.4 Fokus Isu yang Diangkat LSM mempunyai fokus terhadap masalah apa yang hendak dikerjakan. Perbedaan ruang lingkup kegiatan dengan fokus isu adalah pada tujuan yang ingin dicapai, 52
ruang lingkup kegiatan lebih pada proses yang dilakukan, sedangkan fokus isu adalah pembahasaan untuk publik mengenai apa yang sedang mereka (LSM) kerjakan menyangkut bidang-bidang tertentu. LKTS bergerak dalam isu lingkungan hidup, gender, advokasi serta penguatan kapasitas masyarakat lewat perguliran kredit mikro dan penguatan kelembagaan lokal. 3 (tiga) fokus ini direalisasilkan dalam bentuk program-program kerja yang nanti akan dijelaskan kemudian pada sub bab 4.6.1. Baik isu lingkungan hidup, gender dan ekonomi mikro ketiganya diwujudkan dalam kegiatan teknis dilapang. LPS memiliki ciri khas lembaga pengelolaan sumberdaya yang terintegrasi. Dari mulai sumberdaya manusia yang cukup beragam dari ketrampilan, kemampuan dan latar belakang pendidikannya mempunyai komitmen untuk maju dan berkembang bersama-sama. Karakteristik yang dikembangkan juga khas berkaitan dengan pengembangan bidang pertanian. Kemitraan dan pola kerja sudah mulai dirangkai ke beberapa tempat dan lembaga lain. Ciri lain LPS dalam konteks aktivitas kerja lembaga dalam bidang pertanian adalah fokus pada penanganan penelitian dan pengembangan pertanian, penanganan kegiatan pengembangan masyarakat (Community Development) berbasis sumberdaya pertanian, dan penanganan kegiatan produksi dan bisnis pertanian. Seluruh aktivitas kerja yang berbasis pada sektor pertanian tersebut berjalan secara sinergi dengan strategi yang saling mendukung.
53
4.5 Mitra Donor LSM Donor bagi LSM merupakan bagian penting dari proses aksi yang dilaksanakan. Tanpa adanya dana yang memadai tentu LSM akan kesulitas untuk menjalankan visi dan misinya. Dalam penelitian ini, pembahasan mengenai dana menjadi salah satu fokus untuk melihat independensi LSM. LKTS telah membangun jejaring baik dalam konteks finansial dan aksi, dalam aspek finansial LSM ini telah mendapat kepercayaan dari USAID, AUSAID, NZODA, YLKI, SDC, YBKS, PKM, CRP, DAP, KIA, Cordaid, CRS, ICCO, Findland Embasydan Depkes RI. Beberapa donor ini telah menjadi penyangga dana kegiatan sejak tahun 1998. Donor-donor ini bersifat sementara dengan pendekatan proyek. Pada umumnya LKTS membuat pengajuan proposal untuk isu-isu yang sedang ditawarkan oleh donor, LKTS mendapatkan persetujuan, melaksanakan kegiatan dan memberikan laporan. LPS mendapatkan donor dari DD Republika bahkan menjadi bagian integral dari struktur organisasi ini. DD Republika mendapatkan dana langsung dari masyarakat lewat berbagai penjaringan dana yang dilakukan DD Republika. LPS pada perkembangannya beberapa kali mendapat tawaran untuk bekerjasama dengan lembaga donor, tetapi belum pernah menerima tawaran tersebut. LPS menjaga kemitraan dengan donor untuk menghidari berbagai kepentingan diluar fokus kegiatannya. Dan dalam perjalanannya, pendaan dari masyarakat dirasa sudah cukup untuk melaksanakan kegiatannya.
54
4.6 Program Kegiatan LSM dalam melaksanakan misinya sebagai agen perubahan memiliki program kegiatan yang relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Program kegiatan yang dilakukan oleh LKTS dan LPS adalah wujud realisasi dari lingkup kerja dan fokus isu. Program kerja yang dilaksanakan oleh LKTS dan LPS akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut: 4.6.1 LKTS Program kegiatan yang dilakukan oleh LKTS meliputi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan hak asasi perempuan, lingkungan hidup berkelanjutan, program advokasi dan perlawanan terhadap kemiskinan, program penguatan kapasitas organisasi, dan demokasi dan masyarakat sipil. 5 (lima) program kerja ini akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut: Hak Asasi Perempuan Program ini secara umum bertujuan mendorong terpenuhinya hak-hak perempuan sehingga tercipta kondisi yang setara dan adil bagi perempuan. Tujuan secara khusus yaitu, mendorong perubahan mindset (cara berfikir) yang mengedepankan perspektif gender dalam relasi personal dan komunitas, memperkuat kapasitas komunitas dan organisasi perempuan di tingkat lokal dalam konteks advokasi kebijakan,
rekonsiliasi,
resolusi
dan
pencegahan
konflik,
melakukan
pendampingan secara hukum maupun non hukum, serta fasilitasi proses penyembuhan trauma bagi perempuan korban kekerasan dan perempuan korban
55
pelanggaran HAM masa lalu, memperkuat perspektif gender dalam kebijakan pemerintah daerah dan mendorong lahirnya kebijakan pro perempuan. Aktivitas yang dilakukan antara lain: 1.
Pendidikan kritis dan kursus hukum
2.
Pengorganisasian dan penguatan kapasitas organisasi perempuan lokal
3.
Monitoring kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah
4.
Advokasi (litigasi dan non litigasi) dan pendampingan perempuan korban kekerasan
5.
Penyembuhan Trauma (trauma healing) bagi perempuan korban pelanggaran masa lalu
6.
Advokasi kebijakan pro women budget dan penanganan KTPA secara terpadu dengan model WCC (Women Crisis Centre)
7.
Radio komunitas perempuan
Lingkungan Hidup Berkelanjutan Program ini bertujuan mendorong terjaminnya kualitas hidup masyarakat yang ramah lingkungan dan mampu melindungi ekosistem global. Aktivitas yang dilakukan adalah, Pengorganisasian dan konsolidasi rakyat (masyarakat di sekitar sumber air dan wilayah penyangga) Pengembangan sarana air bersih dan sanitasi, kampanye perlindungan lingkungan, advokasi kebijakan yang berperspektif lingkungan.
56
Program Advokasi dan Perlawanan Terhadap Kemiskinan Program ini bertujuan mengorganisasikan dan memperkuat kesadaran kritis masyarakat miskin pedesaan dan perkotaan agar mampu memperjuangkan hakhaknya dan berperan aktif dalam mendorong kebijakan negara yang pro rakyat miskin. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut : 1.
Pengorganisasian dan pendampingan kelompok
2.
Pemetaan kemiskinan partisipatif
3.
Pengembangan lembaga keuangan mikro
4.
Fasilitasi dana bergulir
5.
Pendidikan kritis
6.
Studi dan advokasi kebijakan
Di wilayah pedesaan, partisipan yang terlibat dalam program ini adalah masyarakat miskin, buruh tani dan perempuan usaha kecil. Sedangkan di wilayah perkotaan antara lain pedagang kaki lima (PKL), asongan, buruh transportasi dan lain-lain. Saat ini program tengah berjalan di Kabupaten Boyolali meliputi : Desa Repaking Kecamatan Wonosegoro, Desa Lanjaran Kecamatan Musuk, Desa Mliwis Kecamatan Cepogo, Desa Winong Kecamatan Boyolali, wilayah kota (Lingkungan Terminal, Pasar Sunggingan dan Pasar Boyolali), di Kabupaten Klaten (Desa Polan Kecamatan Polanharjo dan kota Klaten) serta di Kabupaten Sukoharjo (Kecamatan Gatak).
57
Program Penguatan Kapasitas Organisasi Program ini bertujuan menguatkan sistem managemen dan kapasitas sumberdaya manusia guna mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan berkelanjutan. Aktivitas yang dilakukan dalam program ini meliputi : 1.
Perpustakaan LKTS
2.
Website www.LKTS.org
3.
Bulletin PELITA (bulanan)
4.
Penerbitan Media Kampanye (T-shirt, poster, stiker, pin, leaflet dan buku)
5.
Kajian kritis (bulanan)
6.
Mengikuti dan atau menyelenggarakan training atau kursus
7.
Mengikuti dan atau menyelenggarakan program magang
8.
Review sistem dan managemen organisasi secara berkala
9.
Pengadaan sarana dan prasarana kantor
10. Studi banding 11. Inisiasi pendanaan mandiri 12. Pengembangan jaringan Demokrasi dan Masyarakat Sipil Program ini bertujuan 1) memperkuat kapasitas dan mengkonsolidasikan potensi dan sumber daya masyarakat sipil sebagai arus penyeimbang atas mainstream utama yang korup dan stagnan. 2) mendorong lahirnya kebijakan pembangunan daerah yang pro rakyat miskin, dengan menginisiasi proses-proses yang lebih
58
partisipatif dan mengedepankan perspektif HAM, gender dan lingkungan yang berkelanjutan. Aktivitas yang dilakukan adalah : 1.
Pengorganisasian dan konsolidasi simpul-simpul masyarakat sipil
2.
Penguatan kapasitas melaluberbagai training dan pendidikan kritis
3.
Studi kebijakan
4.
Legal and Alternative drafting
5.
Advokasi kebijakan
4.6.2 LPS LPS memliki program kerja yang beorientasi pada pengembangan pertanian organik. Program kerja yang dilakukan merupakan wujud realisasi proses pengembangan pertanian organik dari mulai penelitian hingga penerapannya di lapangan. Rincian program kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut: Program Penelitian & Pengembangan Divisi Litbang sebagai salah satu komponen LPS-DD mempunyai peranan penting dalam kegiatan penelitian dan pengembangan produk pertanian sehat/ramah lingkungan yang terarah dan sistematis. Litbang LPS-DD tetap diharapkan dapat berperan dalam mendukung produk pertanian ramah lingkungan yang mudah diaplikasikan dan dimanfaatkan oleh petani. Untuk itu, litbang LPSDD harus mampu menghasilkan teknologi saprotan yang dibutuhkan untuk mengatasi kendala yang dihadapi petani serta mengembangkan produk meningkatkan kualitas dan mutu produk agar tetap kompetitif.
59
Divisi Litbang LPS-DD menerapkan tiga komponen manajemen Penelitian dan Pengembangan yakni manajemen kualitas produk, manajemen laboratorium dan manajemen pelatihan. a. Manajemen Kualitas Produk Ada kalanya OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) mampu beradaptasi bahkan mutasi sehingga kebal (resisten) terhadap pestisida (organik atau an-organik), sehingga produk pestisida juga perlu ditingkatkan kualitasnya. Apalagi mengingat pertanian di lapangan (on-farm) sangat dipengaruhi oleh faktor iklim, lingkungan dan manusia. Hal ini menjadi tantangan bagi litbang untuk meningkatkan kualitas produk agar LPS memiliki produk-produk dengan kualitas yang terjamin. Lima produk unggulan LPS yang memerlukan manajemen kualitas produk secara berkala, diantaranya adalah : beras SAE (non residu pestisida), Bio-pestisida/agen pengendali hayati (Virexi/VIR-X dan Vitura/VIR-L), OFER (kompos), dan PASTI (insektisida hayati). Program Peningkatan Kualitas Produk dilakukan dengan tahapana proses sebagai berikut: 1.
Pengujian dan Peningkatan kualitas produk (menurunkan kontaminasi bakteri & uji jumlah virus)
2.
Pengembangan demplot (uji lapang produk LPS)
3.
Melakukan QC (Quality Control)
60
b. Manajemen Laboratorium Dalam melakukan inovasi dan rancang bangun teknologi, Divisi Litbang LPS-DD menggunakan laboratorium dan fasilitas penunjang kegiatannya. Laboratorium didalam ruangan (indoor) dan laboratorium lapang (outdoor). Pengelolaan manajemen laboratorium ini disesuaikan dengan kebutuhan dan jadwal yang disusun berdasarkan perencanaan dan prosedur yang telah dituangkan dalam rencana kerja lembaga. Prinsip yang dipergunakan adalah Teliti, Objektif dan Prestatif. Kegiatan dalam pengelolaan manajemen laboratorium ini diantaranya adalah; scheduling, action plan, inventarisir, dan lain-lain. Sedangkan output yang dihasilkan antara lain; data-data ilmiah, publikasi ilmiah, dan rekomendasi hasil penelitian. Program Penelitian dan Pengembangan di Laboratorium dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: 1.
Pengembangan & Penelitian produk terbaru (Pengendali penyakit, NPS, pupuk cair)
2.
Pengembangan publikasi ilmiah (Buku, Buletin, Newsletter)
3.
Pengembangan Jaringan Penelitian & atau Proyek Penelitian
c. Manajemen Pelatihan Perlunya sarana penyampaian teknologi yang dikembangkan LPS-DD membuka peluang kegiatan transfer teknologi dan informasi melalui Pelatihan dan
61
Workshop. Kendala penyampaian informasi ke petani dan masyarakat yang tidak lengkap menjadi salah satu sebab gagalnya program. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Divisi Litbang LPS-DD menyusun kegiatan Pelatihan untuk petani dan masyarakat dengan beberapa model pelatihan (Training). Selain mensosialisasikan ke pihak luar, secara internalpun dilakukan dengan model workshop dan kuliah/praktek umum. Sejauh ini beberapa pelatihan–pelatihan sudah rutin dilakukan oleh LPS-DD. Selain dari tujuan khusus tersebut, ada pula tujuan umum dari pelatihan tersebut agar dapat mendukung program–program LPS dan produk–produk LPS lebih cepat tersosialisasi. Optimalisasi dari manajemen pelatihan ini akan mampu membuka jejaring (network) seluas-luasnya dengan pihak-pihak lain serta membuka kemitraan yang saling menguntungkan. Program utama yang ada dalam manajemen pelatihan, program ini dibagi menjadi 3 (tiga) sub program dimana ke tiga program itu adalah sebagai berikut : 1.
Menyelenggarakan Pendidikan & Pelatihan Keterampilan Petani Ramah Lingkungan
2.
Membangun Network dengan pihak luar
3.
Sosialisasi program atau produk-produk yang dikembangkan LPS-DD
Pemberdayaan Masyarakat Divisi Pemberdayaan Masyarakat LPS-DD merupakan salah satu bidang yang memiliki peranan penting dalam kegiatan membangun komunitas petani secara khusus dengan melibatkan masyarakat. Divisi juga merupakan jembatan misi dari 62
lembaga untuk akses dengan sumberdaya masyarakat petani. Divisi diharapkan mampu berperan dalam mendukung program-program lembaga. Proses pemberdayaan petani miskin yang selama ini dilakukan oleh LPS juga telah memantapkan target yang lebih jelas. Salah satu program yang dibangun adalah P3S (Program Pemberdayaan Petani Sehat). Program tersebut tidak hanya karena visi pendistribusian dana sosial umat semata, lebih dari itu P3S merupakan refleksi kepedulian atas nasib petani yang selama ini termarjinalkan dalam lingkaran kemiskinan. Paket program pemberdayaan petani yang dilakukan oleh LPS terfokus pada kegiatan : 1.
Penguatan kapasitas SDM petani
2.
Introduksi dan adopsi teknologi pertanian dengan basis ramah lingkungan
3.
Pembentukkan
dan
pengembangan
kelembagaan
petani.
Selain itu, pengembangan kapasitas sumberdaya permodalan yang bersifat pembiayaan juga dilakukan untuk memperkuat basis program yang akan dijalankan. Seluruh proses pemberdayaan dengan program inti dan program pendukung di atas diarahkan dalam rangka mendorong peningkatan pendapatan petani dan memperkokoh kualitas interaksi sosial antar petani dan stakeholders lainnya. Untuk mendukung kebijakan program dengan arah dan orientasi serta tujuan umum yang telah ditetapkan, maka strategi pemberdayaan dilakukan dalam lingkup: 1.
Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan petani sasaran program, dengan fokus: a. Pembentukkan Kelompok Tani 63
b. Peningkatan Kapasitas SDM Petani c. Penumbuhan Kader Petani Lokal d. Pembinaan dan Pelatihan Pertanian Ramah Lingkungan e. Pembiayaan Mikro Petani f. Penguatan Kelembagaan Petani 2.
Penetapan dan Pembangunan cluster program berbasis pertanian unggul
3.
Pembangunan jaringan sinergi dengan stakeholders pendukung
Untuk mengefektifkan pelaksanaan seluruh strategi program, maka dilakukan pendampingan intensif bagi komunitas sasaran yang ditangani oleh para pendamping pilihan hingga periode waktu yang telah ditentukan. 4.7 Struktur Organisasi 4.7.1 LKTS Struktur organisasi LSM ini terdiri dari pengurus inti, pegawai dan pengurus kader. Pengurus inti adalah pengurus organisasi yang memiliki kewenangan kebijakan LSM yang terdiri dari Direktur Eksekutif, Bidang Gender dan Transformasi Konflik, Bidang Poverty Alleviation, Bidang Demokrasi dan Masyarakat Sipil, Bidang Dokumentasi dan Informasi, Bidang Financial and Office Administration and Monitoring dan Bidang Teknologi Informasi. Bidang administrasi, finansial adalah bidang yang disebut pegawai kantor. Kader adalah orang-orang lokal di lapangan biasanya adalah ketua Kelompok Swadaya Masyarakat sebagai sukarelawan LSM.
64
Keseluruhan bagian dalam struktur organisasi ini mengalami proses pematangan sejak LSM ini berdiri hingga sekarang. Awalnya strukturnya masih sangat sederhana yang meliputi ketua, bendahara, dan fungsi-fungsi umum dimana banyak rangkap jabatan. Seiring perjalan waktu, terjadi perubahan struktur menjadi lebih banyak dan ada spesialisasi. 4.7.2 LPS LPS memiliki struktur organisasi mulai dari direktur, penanggung fungsional, dan ketua kelompok tani sebagai kader dilapangan. LPS juga membangun struktur organisasi pada tingkat petani. Struktur organisasi yang selama ini berjalan sudah mengalami perubahan seiring dengan perubahan bidang yang dikerjakan. Pada awal berdiri LPS berbentuk tim kerja penelitian. Pada saat mulai melakukan aksi pemgembangan komunitas baru struktur mulai dari direktur hingga fungsi opersional di lapang. Pada saat berubah karena penambahan fungsi produksi dan bisnis, unit ini menjadi fungsi yang bersifat semi otonom. Keseluruhan fungsi saat ini bekerja secara profesional sebagai staf LSM. Pembagian kerja dilakukan secara spesifik berdasarkan latar belakang pendidikan dan keahlian. Sampai penelitian ini berlangsung, LSM ini sudah mengenal adanya jenjang karir dalam struktur ini.
65
