BAB IV PROFIL KEMISKINAN MASYARAKAT KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

BAB IV PROFIL KEMISKINAN MASYARAKAT KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Pendekatan kemiskinan oleh BPS melalui konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) sehingga dapat dihitung headcount index berupa persentase penduduk miskin dengan jumlah penduduk bukan dihitung dari sisi pengeluaran. Pendekatan BPS berdasarkan Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan.

4.1. Kondisi Tempat Tinggal Profil masyarakat miskin di Kabupaten Hulu Sungai Tengah cukup bervariasi mulai dengan tempat tinggal beratap rumbia 77,8% dan beratap seng 22,2%, hampir seluruhnya berdinding kayu yaitu 98,1% dan masing-masing berdinding tembok dan bamboo 0,9%. Bentuk pemukiman ini memperjelas keterkaitan kebiasaan penduduk mengkonsumsi kayu untuk bangunan karena ketersediaan bahan baku kayu untuk membuat rumah dan tinggal masih dekat dengan kawasan areal hutan. Tabel 4.1. Kondisi Rumah Masyarakat Miskin No

Kondisi Rumah Masyarakat

1

Jawaban Responde (%)

Jenis Atap Rumah 1. 2.

Seng Ijuk/rumbia

1. 2. 3.

tembok kayu bamboo

2

22,2 77,8 Jenis Dinding 0,9 98,1 0,9

Sumber : Data Primer, 2012 Status kepemilikan rumah penduduk miskin umumnya milik sendiri 84,3%, namun masih besar yang masih ikut keluarga tinggal satu rumah dan tinggal dirumah milik keluarga yaitu 13,9%, menyewa rumah sebesar 0,9%. Hal ini menunjukkan masih banyak penduduk miskin yang memerlukan rumah karena tidak memiliki rumah dan yang memiliki rumah pun dalam kondisi kurang layak karena beratap rumbia dan Laporan Penyusunan Profil Kemiskinan Kabupaten HST

53

berdinding kayu dengan luas rumah yang sangat sempit bahkan ada yang hanya 9 meter persegi (3 x 3 M). Sumber air minum penduduk miskin ini masih dominan menggunakan sumur pompa 49,1% dan air sungai 21,3% dan hanya 13% yang menggunakan ledeng. Penduduk miskin ini buang air besar 35,1% di kakus tanpa septi tank, membuang air besar di sungai 34,2%, di semak-semak 3,7% dan 0,9% di empang, hanya 16,7% yang memiliki kakus dengan septi tank. Berdasarkan kondisi ini maka penduduk miskin masih mengalami hidup yang kurang layak karena mereka masih ada yang mengkonsumsi air sungai dan sumur terbuka. Tempat dan cara buang air besar yang masih tidak punya septi tank, di sungai, di semak, di empang adalah kondisi yang tidak sehat sehingga memerlukan adanya pembinaan cara pandang dan kebiasaan serta perlunya fasilitas untuk merubah itu dengan menyediakan fasilitas sanitasi komunal yang sehat. Tabel 4.2. Fasilitas Rumah No

Fasilitas Rumah

1 1. 2. 3. 4. 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 4 1. 2. 3. 4. 5 1.

Status pemilikan bangunan milik sendiri sewa milik keluarga lainnya Sumber air minum ledeng pompa sumur terlindungi sumur terbuka mata air air sungai Fasilitas tempat buang air besar kakus sendiri dengan septic tank kakus sendiri tanpa septic tank kakus bersama kakus cemplong semak-semak/hutan/halaman empang/kolam/tabat sungai/anak sungai/aliran sungai lainnya Sumber utama penerangan listirk PLN listrik non PLN bukan listrik (petromak, listrik, biogas dll) lainnya Bahan bakar utama gas/elpiji

Laporan Penyusunan Profil Kemiskinan Kabupaten HST

Jawaban Responden (%) 84,3 0,9 13,9 0,9 13,0 49,1 5,6 10,2 0,9 21,3 16,7 35,2 1,9 0,9 3,7 0.9 34,3 6,5 72,2 0,9 8,3 18,5 1,9

54

6

2. minyak tanah 3. kayu Fasilitas Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga 1. televisi 2. sepeda motor 3. handphone 4. lemari es 5. tanah (sawah/ladang/kebun) 6. empang 7. lainnya 8. 1,2 9. 1,3 10. 1,5 11. 2.3 12. 3,5 13. 1,2,3 14. 1,2,4 15. 1,2,5 16. 1,3,5 17. 2,3,5 18. 1,2,3,4 19. 1,2,3,5 20. Tidak memilki apapun

4,6 93,5 13,9 3,7 4,6 0 13,9 0 0,9 1,9 6,5 0,9 5,6 0,9 11.1 0,9 2,8 0,9 1,9 1,9 3,7 24,0

Sumber : Data Primer, 2012

Penggunaan penerangan listrik yang masih belum dinikmati penduduk dan penggunaan bahan bakar kayu

93,5% merupakan kondisi masyarakat masih dalam

kekurangan dan kondisi ini tidak akan bisa menunjang kepemilikan barang elektrik dan elektronik yang dapat menjadi fasilitas kesejahteraan di rumah penduduk. Tanpa listrik sangat mustahil penduduk memiliki lemari es, rice cooker dll, walaupun masih bisa memiliki televisi, radio dengan menggunakan energy lain seperti tenaga surya, accu dan baterei. Akan tetapi memang penduduk miskin hampir tidak memiliki dan menikmati fasilitas tersebut terbukti penduduk miskin yang telah disurvei 24% tidak memiliki apapun dirumah selain tempat tidur dan alat dapur. Penduduk miskin yang sudah berkendaraan 13,9% dan 3,7 % sudah miliki televisi walaupun tentunya bukan kendaraan baru dan televisi besar hanya 14 inc.

4.2. Kualitas Sumber Daya Manusia Penduduk Miskin Kualitas sumber daya masyarakat miskin perdesaan masih sangat rendah karena didominasi oleh masyarakat berpendidikann sekolah dasar ke bawah dan mereka umumnya adalah bekerja pada sector pertanian yang tingkat kesejahteraannya rendah. Laporan Penyusunan Profil Kemiskinan Kabupaten HST

55

Rendahnya kualitas SDM ini berdampak terhadap tingkat produktivitas dan rendahnya pengembangan sector perekonomian. Tabel 4.3. Latar Belakang Responden Penduduk Miskin No

Latar Belakang Responden

1

Jawaban Responden (%)

Jenis kelamin 1. 2.

laki-laki perempuan

55,6 44,4

1. 2. 3. 4. 5.

Pendidikan tertinggi tidak tamat SD SD SLTP SLTA Diatas SLTA

40,7 41,7 9,3 8,3 0

2


Penduduk miskin yang menjadi responden 55,6% laki-laki dan 44,4% perempuan dengan tingkat pendidikan tidak tamat SD 40,7%, tamat SD 41,7%, SLTP 93% dan SLTA 8,3%. Gambaran pendidikan yang menunjukkan sebesar 82,4% berpendidikan SD ke bawah memperkuat teori yang menyatakan bahwa salah yang menyebabkan tinggi tingkat kemiskinan karena rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas sumber daya manusia. Pintu keluar dari jeratan kemiskinan adalah peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan formal maupun informal. Ketimpangan akses penduduk miskin dan penduduk tidak miskin masih terjadi dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih (Dwiyanto, 1992) dan jika hal tersebut terjadi pada penduduk miskin maka akan semakin memperberat kondisi penduduk miskin.

4.3.Status Perkawinan Penduduk Miskin Status social penduduk miskin 71,35 berkeluarga, cerai hidup 3,7% dan 23,1% cerai mati yang kebanyakan adalah para janda. Banyaknya penduduk miskin yang merupakan orang tua tunggal dan tulang punggung keluarga semakin mempertinggi ketergantungan anggota keluarga terhadap keluarganya yang produktif.


56

Tabel 4.4. Status Perkawinan Penduduk Miskin No

Status perkawinan


1

1. belum kawin 2. kawin 3. cerai hidup 4. cerai mati Sumber : Data Primer, 2012

1,9 71,3 3,7 23,1

4.5.Keadaan Ekonomi Penduduk Miskin Keadaan ekonomi penduduk miskin pada umumnya bekerja 73,1% dengan status pekerjaan yang bekerja sendiri 66,7% sebagian besar adalah petani, sebagai buruh12%, pekerja bebas 7,4% dan pekerja keluarga 1,9%. Penghasilan yang mereka dapatkan dalam bekerja proporsi terbesar masih untuk kebutuhan pokok yaitu 99,1% dan hanya 0,9% yang memiliki penghasilan bisa untuk keperluan lainnya. Rata-rata sebesar Rp. 400.000 dari penghasilan sebesar Rp.500.000,- digunakan untuk kebutuhan pokok, sedangkan yang berpenghasilan dibawah Rp.500.000 hampir seluruhnya untuk kebutuhan pokok. Pendapatan rumah tangga miskin umumnya dibawah atau sama dengan Rp.500.000,yaitu sebesar 93,5% hanya 6,5% yang berpenghasilan di atas Rp.500.000,-. Dibandingkan dengan Garis Kemiskinan Nasional pada bulan Maret 2012 (data BPS Pusat) sebesar Rp.248.707,- maka tingkat pendapatan perkapita penduduk miskin di Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih lebih baik karena rata-rata berpendapatan Rp.500.000,-. Garis Kemiskinan (GK) dapat diwakili oleh Garis Kemiskinan Makanan 2100 kalori dari 52 komoditi makanan. Komoditi GKM adalah berupa padi, umbiumbian, ikan, telur, daging, kacang-kacangan, lemak, minyak dll. Garis Kemiskinan Bukan Makanan yang diwakili 47 komoditi di pedesaan dan 51 diperkotaan diantaranya sandang, papan, kesehatan, pendidikan dll.


57

Tabel 4.5. Status Ekonomi Penduduk Miskin No

Keadaan Ekonomi Rumah Tangga Miskin

1 1. 2. 2 1. 2. 3. 4. 3 1. 2. 3 1. 2.


Kegiatan utama dalam sebulan terakhir bekerja mengurus rumah tangga Status pekerjaan berusaha sendiri buruh pekerja keluarga pekerja bebas Penghasilan Rumah Tangga Dibawah /sama dengan Rp. 500.000,Di atas Rp.500.000/bulan Proporsi Penghasisalan Rumah Tangga berapa untuk kebutuhan pokok……..……..% berapa untuk kebutuhan lainya ……………%

73,1 26,9 66,7 12,0 1,9 7,4 93,5 6,5 99,1 6,5

Sumber : Data Primer, 2012 4.4. Program Bantuan bagi Rumah Tangga Miskin Rumah tangga miskin sudah mendapat bantuan program beras miskin 75%, program kesehatan, jamkesmas dan program keluarga harapan masing-masing hanya 0,9%, bantuan lainnya 1,9% dan rumah tangga miskin yang tidak tersentuh bantuan apapun sebesar 20,4%. Bantuan pendidikan 1,9% dan bantuan permodalan terhadap orang miskin sebesar 0,9%. Tabel 4.6. Program Bantuan bagi Rumah Tangga Miskin No 1

Rumah Tangga Miskin Mendapat Bantuan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

beras miskin program kesehatan masyarakat asuransi kesehatan lainnya program keluarga harapan (PKH) bantuan permodalan usaha bantuan pendidikan bantuan lainnya Tidak Menerima Bantuan Apapun

Jawaban Responden (%) 75,0 0,9 0,9 0,9 0,9 1,9 1,9 20,4



58

Rumah tangga miskin yang menerima bantuan hanya 18,5%

sisanya 81,5%

masih tidak mendapatkan bantuan program apa-apa untuk meringankan kesulitan dan keluar dari kemiskinan. Penerima bantuan yang kurang dari 1 tahun 7,4%, dan 10,5% sudah lebih dari satu tahun. Besarnya bantuan kurang dari Rp. 250.000,- sebesar 2,7%, lebih Rp.250.000,- sebesar 4,6%. Tabel 4.7. Bentuk Program Bantuan Pemerintah NO

Program Bantuan Pemerintah

1 1. 2.

Apakah bapak/ibu menerima bantuan ya tidak

1. 2. 3.

< 1 th > 1 th Lainnya

2

Jawaban Responden (%) 18,5 81,5

Kapan menerima bantuan

3 1. 2. 3. 4 1. 2. 3. 4. 1. 2. 5 1. 2. 3. 4. 5.

Besar Bantuan <250.000 >=Rp 250.000 Lainnya Penggunaan Bantuan Membeli makanan pokok Membeli makanan tambahan Biaya berobat Lainnya Jumlah Penerima Bantuan Penerima Bantua Tidak penerima bantuan Setelah menerima bantuan kehidupan menjadi Sangat baik Baik Sama saja memburuk Tidak penerima bantuan

7,4 10,5 0,9

2,7 4,6 92,6 35 5 5 55 18,5 81,5 2,8 8,3 4,6 3,7 80,6


Penggunaan bantuan yang diterima untuk membeli makanan pokok 35%, membeli makanan tambahan 5%, untuk biaya berobat 5% dan untuk lainnya 55% dari 18,5% penerima bantuan dan 81,5% tidak menerima bantuan. Dampak setelah menerima bantuan sangat baik 2,8%, baik 8,3%, sama saja 4,6% dan yang memburuk 3,7%.


59

Peranan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan yang dirasakan repsonden rumah tangga miskin dalam memberikan keterampilan hanya 1,9% dan masyarakat yang merasa terperhatikan hanya 9,3%. Program pemerintah yang dianggap sesuai oleh masyarakat hanya 3,7% sisanya 96,3%. Kondisi memperjelas bahwa masih banyak rumah tangga miskin yang tidak tersentuh program dan perlunya pendataan ulang setiap desa untuk memberikan gambaran yang sesungguhnya.

Tabel 4.8. Peranan Pemerintah NO 1

2

3

4

5

6

Peranan Pemerintah dalam Pengentasan Kemiskinan Pernahkah mendapatkan pendidikan keterampilan 1. ya 2. tidak Apakah pemerintah memperhatikan kehidupan bapak/ibu 1. ya 2. tidak 3. biasa saja Apakah program pemberdayaan pemerintah telah sesuai/berpihak keinginan dan kebutuhan bapak/ibu 1. ya 2. tidak 3. kurang 4. biasa saja Apakah bapak/ibu dapat mengakses/mendapatkan informasi yang memadai terhadap program pembangunan 1. ya 2. tidak 3. kurang Apakah bapak/ibu puas dengan program dan bantuan yang diberikan pemerintah 1. ya 2. tidak Harapan bapak/ibu terhadap pemerintah 1. Mengharap peranan pemerintah 2. Tidak mengharap peranan pemerintah

Jawaban Responden 1,9 98,1 9,3 89,8 0,9

3,7 53,7 41,7 0,9

3,7 58,3 37,0

5,6 93,5 16,7 83,3


Rendahnya informasi yang didapatkan masyarkat akan program pembangunan dan pengentasan kemiskinan 3,7% saja yang dapat mengakses berkorelasi dengan tingkat kepuasan masyarakat hanya 5,6% dan harapan masyarakat terhadap pemerintah sebesar 16,7%. Rendahnya harapan masyarakat terhadap pemerintah karena masyarakat tidak mampu mengakses program tersebut dan pasrah terhadap keadaan.


60

Harapan masyarakat terhadap pemerintah diantaranya adalah : -

Bantuan agar diperbanyak

-

Bantuan harus lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat

-

Bantuan diharapkan ada kontinuitas dan lebih memperhatikan masyarakat yang lebih miskin

-

Bantuan diharapkan berupa bantuan permodalan Berdasarkan hasil survey terhadap keadaan masyarakat miskin tersebut maka

penduduk miskin tersebut termasuk dalam kemiskinan absolute karena rendahnya pendapatan masyarakat, kualitas sumber daya manusia yang rendah, akses pelayanan kesehatan dan pendidikan yang rendah serta buruknya kondisi fasilitas tempat tinggal, listrik, air dan bahan bakar yang dipakai. Berdasarkan PMK No.54 Tahun 2012 posisi Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam kelompok 3 dengan kategori penyediaan DDUB (dana daerah untuk urusan daerah) rendah dengan Indek Ruang Fiskal Daerah 0,68 dan Indek Persentase Penduduk Miskin Daerah hanya 0,96 yang berarti dibawah indeks nasional (1). Secara makro kesejahteraan daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tingkat kemiskinan terjadi penurunan tahun 2011 dibandingkan tahun 2010 yang sempat menigkat dibandingkan tahun 2009. Pertumbuhan ekonomi juga merangkak naik pada tahun 2011 dibandingkan tahun 2010, padahal sempat menurun drastis dari tahun 2009 pada tahun 2010. Lama pendidikan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah semakin membaik sejak tahun 2008-2011 karena terjadi peningkatan terus menerus. Dan tingkat pengangguran juga mengalami penurunan dari tahun 2009 -2011. Berdasarkan data ini kualitas kesejahteraan daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengalami nilai baik pada tahun 2009 sebesar 1,64 dan 2011 sebesar 2,22 karena nilainya lebih dari 1, hanya tahun 2010 nilainya minus (-0,51) dengan perhitungan nilai tingkat pertumbuhan ekonomi dijumlahkan dengan lama sekolah kemudian dikurangkan nilai tingkat kemiskinan dan nilai tingkat pengangguran.


61

Tabel 4.9. Kondisi Kesejahteran Makro Kabupaten HST Tahun

Tingkat

Pertumbuhan

Lama

Tingkat

Kualitas

Kemiskinan

Ekonomi

Pendidikan

Pengangguran

Kesejahteraan

(%)

(%)

(Th)

(%)

(2+3)-(1+4)

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2008

7,12

6,99

7,39

6,32

0,94

2009

5,73

6,77

7,43

6,83

1,64

2010

6,32

4,65

7,44

6,28

-0,51

2011

6,19

5.56

7,46

4,61

2,22

Rerata

6,34

5,99

7,43

6,01


Jumlah penduduk miskin Kabupaten HST dari tahun 2005-2012 ternyata mengalami fluktuatif penurunan yang cukup siginifikan sehingga program yang dijalankan dinilai sudah cukup berperan. Namun jika melihat pada profil penduduk miskin hasil survey maka tergambar keadaan penduduk yang masih harus dilakukan program penuntasan agar keadaan penduduk miskin tersebut semakin sejahtara. Untuk itu diperlukan program pemerintah yang semakin dirasakan penduduk miskin. Tabel 4.10 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten HST 2005-2010 NO

JUMLAH

PERSEN

(JIWA)

(%)

TAHUN

(1)

(2)

(3)

(4)

1

2005

21.300

9.09

2

2006

24.881

10.39

3

2007

19.275

8.14

4

2008

17.151

7.12

5

2009

13.924

5.73

6

2010

15.400

6.32

Sumber data : Data Sekunder BPS 2011 Laporan Penyusunan Profil Kemiskinan Kabupaten HST

62

Penduduk miskin dikategorikan dalam Strata 1 sebagai penduduk yang sangat miskin (22% atau 3.541 orang), Strata 2 miskin (46% atau 7.335 %) dan Strata 3 hampir miskin. (32% atau 5.233 orang). Profil data ini menunjukkan masih tingginya penduduk yang sangat miskin dari 16.109 penduduk miskin pada tahun 2011 berdasarkan data TNP2K lebih tinggi sedikit dari data BPS, 2011 sebesar 15.400 orang.

Tabel 4.11 Data Penduduk Miskin Kabupaten Hulu Sungai Tengah oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) TAHUN 2011 STRATA NO KECAMATAN

DESA Jlh. Kel.

1 1

2

3

Jlh

Jlh. ART

4

5

1,449

5,139

2 6

Strata

3 7

8

9

286

632

522

1,440

3,730

171

482

423

1,076

1

HARUYAN

2

BT. BENAWA

3

HANTAKAN

1,155

4,912

195

580

380

1,155

4

BAS

1,615

5,693

326

731

558

1,615

5

BAT

622

2,622

109

273

240

622

6

BARABAI

1,829

6,309

368

856

605

1,829

7

LAS

1,906

5,764

369

858

648

1,875

8

LAU

1,410

4,864

181

610

559

1,350

9

PANDAWAN

2,519

8,901

752

1,129 611

2,492

10

BAU

1,724

5,742

559

740

425

1,724

11

LIMPASU

931

2,524

225

444

262

931

JUMLAH

16,253

56,200

3,541

1,093


KET 10 - Strata 1 : Sangat Miskin

- Strata 2 : Miskin

- Strata 3 : Hampir Miskin

7,335 5,233 16,109

63

Bentuk program yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dapat berupa Program . Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga seperti : • PKH • Subsidi Siswa Miskin. • Raskin. • Jamkesmas • Keluarga Berencana Untuk Penduduk Miskin • Rehabilitasi Sosial

Penyandang Disabilitas. • Pelayanan Sosial Lanjut Usia • Pelayanan Sosial Anak Telantar Penanggulangaan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dilakakuan dengan program PNPM Mandiri dan untuk Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro & Kecil melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) sedangkan Program Bidang Lainnya (Pendukung) melalui : 1. Penyediaan rumah Sangat 2. Murah Dan Rumah Murah 3. Kendaraan Umum/ 4. Angkutan Murah 5. Penyediaan Air Bersih 6. Listrik Murah Dan Hemat 7. Peningkatan Kehidupan 8. Nelayan 9. Peningkatan Kehidupan Masyarakat Pinggir Perkotaan


64

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan Berdasarkan hasil survei dan pembahasan maka dapat disimpulkan : 5.1.1. Karakteristik masyarakat miskin di Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah masyarakat miskin absolute 5.1.2. Kondisi tempat tinggal yang dimiliki tidak memadai dan masih banyak yang tinggal dengan keluarga besarnya dan di rumah sewa 5.1.3. Fasilitas rumah seperti belum dapat mengakses layanan listrik, belum memakai air bersih masih menggunakan sumur dan sungai, sanitasi / tempat buang air masih jauh dari layak masih membuang tanpa septi tank, di sungai, di empang/kolam, dan di semak-semak 5.1.4. Tingkat pendidikan masyarakat miskin masih dominan adalah Sekolah Dasar ke bawah 5.1.5. Tingkat penghasilan yang masih jauh dari standar hidup layak dan hampir seluruh penghasilan untuk kebutuhan pokok 5.1.6. Pekerjaan utama masyarakat miskin adalah petani dan sebagian merupakan penduduk yang status cerai hidup dan cerai mati yang tinggi yang menjadi tulang punggun keluarga 5.1.7. Masih terbatasnya bantuan yang diterima masyarakat miskin yang umumnya hanya menerima beras miskin 5.1.8. Peranan pemerintah masih dianggap kurang oleh masyarakat dalam program pengentasan masyarakat miskin 5.1.9. Strategi kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan adalah strategi kebijakan yang meliputi : (a) Perluasan kesempatan, (b) Pemberdayaan Masyarakat; (c) Peningkatan Kapasitas dan Sumberdaya manusia; (d) Perlindungan Sosial; (e) Strategi pembangunan melalui pengembangan wilayah terutama untuk membuka keterisolasian daerah dan (f) Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil


65

5.2. Rekomendasi 5.2.1. Pemerintah harus sesegaranya merealisasikan strategi kebijakan yang meliputi : (a) Perluasan kesempatan, (b) Pemberdayaan Masyarakat; (c) Peningkatan Kapasitas dan Sumberdaya manusia; (d) Perlindungan Sosial; (e) Strategi pembangunan melalui pengembangan wilayah terutama untuk membuka keterisolasian daerah dan (f) Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil. 5.2.2. Pemerintah harus menerapkan beberapan kebijakan 1. Kebijakan Anggaran Yang Berorientasi pada Penanggulangan Kemiskinan 2. Kebijakan Pemenuhan Hak Dasar -

Pemenuhan hak atas pangan

-

Pemenuhan hak atas layanan pendidikan

-

Pemenuhan hak atas layanan kesehatan

-

Pemenuhan hak atas perumahan dan prasarana dasar

-

Pemenuhan hak untuk berusaha

- Pemenuhan Hak atas Air Bersih dan Aman, serta Sanitasi yang Baik - Pemenuhan Hak atas Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup - Pemenuhan Hak untuk Berpartisipasi 3. Kebijakan Perluasan kesempatan kerja dan berusaha Langkah kebijakan yang dilakukan untuk menciptakan lapangan kerja antara lain: a. Padat karya b. Meningkatkan akses permodalan bagi masyarakat miskin terutama kaitannya dengan jaminan (agunan). c. Mengembangkan usaha melalui teknologi tepat guna dan perbaikan peralatan d. Meningkatkan kesempatan kerja masyarakat miskin Langkah kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja antara lain: a. Pengembangan kewirausahaan b. Meningkatkan kapasitas kerja masyarakat miskin. c. Meningkatkan kepastian kerja Langkah kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas usaha meliputi: Laporan Penyusunan Profil Kemiskinan Kabupaten HST

66

a. Mengembangkan usaha masyarakat miskin b. Meningkatkan akses sumberdaya produktif masyarakat miskin c. Pengembangan kapasitas kewirausahaan dan pelatihan manajemen bagi masyarakat miskin 4. Kebijakan Peningkatan Kapasitas dan SDM termasuk Ketaraan Gender 5. Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat 6. Kebijakan pengembangan wilayah dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan


67

BAB IV PROFIL KEMISKINAN MASYARAKAT KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Recommend Documents