BUPATI
HULU SUNGAI TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 050.13/40/054/TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN (PPSP) KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH BUPATI
Menimbang
:
HULU SUNGAI TENGAH,
a. bahwa Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan salah satu kabupaten yang melaksanakan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP); b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah; c. bahwa pembentukan Kelompok Kerja sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati; 3. Undang – Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Nomor 32 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4581); 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4490); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 ); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4161); 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional Renstra 2010 – 2014; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Wewenang Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah; 17. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran.
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 050.13/40/054/TAHUN 2012 TANGGAL 05 MARET 2012
SUSUNAN KELOMPOK KERJA PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN (PPSP) KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
A. Tim Pengarah No.
JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
JABATAN DALAM TIM
1.
Bupati Hulu Sungai Tengah
Pengarah
2.
Sekretaris Daerah Kab. Hulu Sungai Tengah
Ketua
3.
Kepala Bappeda Kab. Hulu Sungai Tengah
Sekretaris
4.
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai Tengah
Anggota
5.
Kepala Dinas PU Kab. Hulu Sungai Tengah
Anggota
6.
Kepala Badan Pemberdayaan Masayarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Hulu Sungai Tengah
Anggota
7.
Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kab. Hulu Sungai Tengah
Anggota
8.
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Hulu Sungai Tengah
Anggota
9.
Direktur PDAM Kab. Hulu Sungai Tengah
Anggota
B. Tim Teknis No.
JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
JABATAN DALAM TIM
1.
Sekretaris Bappeda Kab. HST
2.
Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Kab. HST
Koord. Bid. Teknis
3.
Kabid Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas PU Kab.HST
Anggota
4.
Kasi Prasarana Penyehatan Lingkungan Dinas PU Kab. HST
Anggota
5.
Kasubbid Pengelolaan Limbah Domestik dan Bukan Domestik Kab. HST
Anggota
6.
Kadiv. Perencanaan/Jaringan PDAM Kab. HST
Anggota
7.
Kabid Pengendalian Kesehatan Kab. HST
8.
Kasi Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kab. HST
Anggota
9.
Kasubbid Partisipasi dan dan Pemberdayaan Masyarakat BPMPD Kab. HST
Anggota
Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas
Ketua
Koord. Bid. Penyehatan dan Pemberdayaan Masyarakat