BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 4.1. Tema Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan telah menyusun langkah langkah pembangunan untuk mencapai sasaran pembangunan 5 (lima) tahun dalam RPJMD 2010-2015 yaitu mewujudkan visi “ Masyarakat Ponorogo Yang Sejahtera, Aman, Berbudaya, Berkeadilan Berlandaskan Nilai-Nilai KeTuhanan dalam rangka Mewujudkan Rahayuning Bumi Reyog”. Adapun langkah-langkah tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahun sebagai perwujudan penjabaran dari RPJMD. Penyusunan tema pembangunan didasarkan kondisi perkembangan ekonomi baik perekonomian dunia, nasional dan peluang pertumbuhan ekonomi daerah. Kondisi ekonomi global masih belum membaik, disebabkan masih rentannya proses pemulihan negara-negara eropa yang terlilit krisis utang dan perlambatan perekonomian di negara negara maju. Bahkan diperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2013 akan tumbuh 1,9persen saja. Sementara itu negara negara Asia akan menjadi penopang pertumbuhan dunia ditengah krisi global yang diperkirakan mampu tumbuh sebesar 7,1 persen. Ditengah tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu , perekonomian domestik harus tetap terjaga dengan fundamental yang kokoh dan daya saing yang lebih baik. Kondisi ini tentunya akan menjadi suatu keharusan bagi Kabupaten Ponorogo untuk terus bekerja keras dan bersaing dengan daerah daerah lain. Langkah langkah ini dapat dilakukan dengan meningkatkan daya saing, memperbaiki kinerja ekonomi daerah yang didukung struktur ekonomi yang kuat, mengembangkan pusat pusat pertumbuhan yang tersebar di seluruh wilayah. Pada tahun 2014, tema pembangunan daerah Kabupaten Ponorogo adalah “Memperkuat Perekonomian Daerah bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Ponorogo Yang Lebih Baik Menuju Rahyuning Bumi reyog”

Lampiran Perbup No 24 Tahun 2013.

64

Secara menyeluruh tema pembangunan daerah selama pelaksanaan RPJMD kabupaten Ponorogo 2010 – 2014 adalah sebagaimana tertuang dalam gambar berikut: Gambar 4.1 Tema Pembangunan Daerah Kabupaten Ponorogo Yang Tertuang Dalam RKPD

Pemberdayaan Masyarakat Yang Didukung Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Guna Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dalam Upaya meningkatkan pelayanan Publik dan Kesejahteraan Masyarakat

emberdayaan Masyarakat Yang di dukung Pelayanan Publik Yang Efektif Guna Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Menuju Rahayuning Bumi Reyog

Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ponorogo Yang Lebih Baik Menuju Rahayuning Bumi Reyog

Memperkuat perekonomian Daerah Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Ponorogo Yang lebih Baik Meuju Rahayuning Bumi reyog


2011

2012

2013

2014

65

Kebijakan Pemerintah daerah dalam rangka perkuatan ekonomi daerah yang pada RKPD tahun 2014 ini difokuskan pada empat aspek yang merupakan komponen penting untuk mendukung penguatan ekonomi, sebagaimana ilustrasi berikut: Gambar 4.2 Aspek-aspek yang yang mendukung perkuatan pembangunan ekonomi Kabupaten Ponorogo Tahun 2014

Peningkatan daya saing untuk mendukung penguatan ekonomi daerah akan dititik beratkan kepada isue strategis: 1. Percepatan pembangunan infrastruktur perdesaan 2. Pemeliharaan jalan dan jembatan 3. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur 4. Penciptaan lapangan kerja bagi tenaga kerja potensial (muda) Peningkatan daya tahan ekonomi dititik beratkan pada isue strategis:


66

1.

Peningkatan ketahanan pangan dalam mendukung program Pemerintah pencapaian surplus beras 10 juta ton.

2.

Peningkatan elektrifikasi dan konversi energy

Peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat akan ditik beratkan pada isue strategis : 1. Peningkatan pembangunan sumber daya manusia (SDM) 2. Percepatan pengurangan kemiskinan (mensinergikan klaster 1-4) 3. Pengurangan pengangguran 4. Percepatan pembangunan Millenium Development Goals (MDGs) 5. Meningkatkan kesejahteraan petani Pemantapan Stabilitas Sosial Politik dititik beratkan pada isue stategis: 1. Persiapan pemilihan umum Kepala Daerah 2. Pelaksanaan pemilihan umum Legislatif 3. Perbaikan kinerja birokrasi Masing masing pendukung penguatan ekonomi tersebut memiliki kerangka dan jalur keterkaitan yang berbeda-beda untuk menghasilkan ekonomi daerah yang lebih berdaya saing dan lebih berdaya tahan. Dalam upaya untuk meningkatkan daya saing diperlukan langkah langkah konkrit untuk melakukan harmonisasi kerangka kebijakan melalui: a. Memperkuat koordinasi antar pelaku pembangunan (stake holder) b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintah c. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan d. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan. Isue strategis yang sangat penting bagi Kabupaten Ponorogo adalah pembangunan infrastruktur, dimana infrastruktur menjadi bagian penting untuk meningkatkan


67

pertumbuhan ekonomi daerah karena mampu menekan biaya tinggi, menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup. Namun demikian dengan keterbatasan kemampuan keuangan daerah maka diperlukan kerjasama antara seluruh komponen, Pemerintah pusat, Pemerintah daerah dan swasta disinergikan dengan baik dalam mendukung pembangunan sehingga menambah nilai yang bermanfaat untuk rakyat. Disisi peningkatan daya tahan ekonomi, masyarakat dan pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam membangun ketahanan pangan dimulai dari proses produksi, distribusi, pengolahan pangan, pemasaran termasuk juga penyimpanan pasca panen yang benar. Peran pemerintah sangat diperlukan dalam memberikan insentif untuk tetap menjaga ketahanan pangan melalui regulasi, penciptaan iklim investasi dan pembangunan prasarana publik. Pengembangan SDM menjadi salah satu isue sentral pembangunan daerah untuk mendukung upaya peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat, dimana Pemerintah bersama sama Pemerintah Daerah harus memastikan bahwa layanana pendidikan tersedia secara memamdai dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Satuan pendidikan mulai jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi harus mampu mengakomidir setiap anaj usia sekolah yang memerlukan layanan pendidikan. Bahkan layanan pendidikan harus dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat baik didaerah pinggiran bahkan

yang bermukin didaerah di daerah terpencil. Pemerintah dan

pemerintah daerah wajib membangun infrastruktur pendidikan untuk mendukung layanan pendidikan yang bermutu bagi masyarakat wilayah tersebut sehingga kinerja pendidikan menjadi semakin meningkat. Dalam rangka memantabkan stabilitas politik, langkah utama yang diperlukan dan sangat mendesak dilakukan adalah memberikan fasilitasi dan dukungan sepenuhnya kepada penyelenggaraan pemilu dalam melaksanakan amanat perundang undangan untuk menyelenggarakan pemilu legislatif 2014 dan persiapan PEMILUKADA 2015. Sementara itu perbaikan kinerja birokrasi menjadi hal yang sangat penting dan perlu mendapatkan perhatian pemerintah daerah, yang slah satunya dengan mulai penerapan e-procurement atau layanan pengadaan barang jasa secara elektronik (LPSE). Langkah langkah peemerintah daerah dalam mendukung penguatan perekonomian daeerah adalah:


68

1. Melakukan sinkronisasi RPJMD dan RKPD dengan prioritas Nasional dan propinsi 2. Menitikberatkan penganggaran pada peningkatan belanja modal untuk mendukung daya saing daerah 3. Memonitor pelaksanaan rencana pembangunan dan pelaksanaan pembangunan utamanya yang terkait dengan upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. 4.2. Prioritas dan Sasaran Program Pembangunan Daerah Dengan memperhatikan isue strategis yang ada dengan merespon kondisi terkini seperti bagaimana meningkatkan daya saing daerah pada sektor-sektor produk lokal seperti pertanian dan pariwisata guna mendukung peningkatan daya tahan perekonomian daerah yang didukung pemantapan stabilitas politik menjelang dan pada saat pelaksanaan pemilu legislatif dan pilpres sehingga tujuan pembangunan akan dapat diwujudkan yakni meningkatkan dan sekaligus memperluas kesejahteraan masyarakat Ponorogo kearah yang lebih baik. Sebagaimana penajbaran RPJMD 2010-2015, pembangunan daerah dalam RKPD 2013 dan RKPD 2014 yang dituangkan ke dalam 13 prioritas pembangunan daerah dan 3 prioritas pembangunan lainnya, termasuk didalamnya prakarsa-prakarsa baru yang terintegrasi dengan RPJMD dan RKPD untuk menanggapi situasi kekinian dan menjaga momentum positif yang telah dicapai sebagai hasil pembangunan selama ini. Adanya prakarsa baru tersebut menunjukkan adanya daerah yang selalu siap mengantisipasi dan merespon berbagai perkembangan yang terjadi serta melakukan perubahan untuk kemajuan pembangunan yang lebih baik. Ketiga belas prioritas pembangunan dan 3 prioritas lainnya tersebut merupakan upaya pemerintah daerah dalam menjawab dan upaya untuk mengatasi berbagai isue-isue strategis yang muncul selama ini guna mewujudkan perkuatan perekonomian daerah yang lebih berpihak pada rakyat dengan tetap memperhatikan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat pada skala luas. Tentu saja dalam menghadapi berbagai isue strategis tersebut ada tantangan dan hambatan baik dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal) yang mesti dicari


69

solusi pemecahannya sehingga akan berdampak positif dan sekaligus memberikan energi positif bagi pembangunan dimasa-masa yang akan datang. Berikut kerangka prioritas pembangunan Kabupaten Ponorogo tahun 2014 yang tertuang dalam RKPD 2014. Gambar 4.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Ponorogo Tahun 2014


70

1. Infrastruktur Pembangunan infrastruktur menjadi bagian integral dari pembangunan nasional. Infrastruktur merupakan sarana menghubungkan antar wilayah sehingga infrastruktur akan menggerakkan pembangunan ekonomi. Kondisi infrastruktur yang memadai akan mengurangi biaya produksi, mengurangi biaya pasca panen dll sehingga akan mampu meningkatkan nilai tambah dan semakin meningkatkan pula daya saing produk barang yang dihasilkan. Kegiatan sektor transfortasi merupakan tulang punggung pola distribusi baik barang maupun penumpang. Infrastruktur lainnya seperti kelistrikan dan telekomunikasi terkait dengan upaya modernisasi bangsa penyediaannya merupakan salah satu aspek terpenting dalam meningkatkan produktivitas sektor produksi. Ketersediaan sarana perumahan dan pemukiman antara lain air minum dan sanitasi, secara luas dan merata serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Sejak lama infrastruktur diyakini merupakan pemicu pembangunan suatu kawasan. Dalam konteks ini kedepan pendekatan pembangunan infrastruktur berbasis wilayah


71

semakin penting untuk diperhatikan. Pengalaman menunjukkan bahwa infrastruktur transfortasi berperan besar dalam membuka isolasi wilayah serta ketersediaan pengairan merupakan prasyarat pembangunan pertanian dan sektor-sektor lainnya.Kondisi pelayanan dan penyediaan infrastruktur yang meliputi transfortasi, ketenagalistrikan, energi, telekomunikasi, informatika, sumberdaya air, perumahan, pelayanan air minum penyehatan lingkungan mengalami penurunan baik kuantitas maupun kulitasnya. Hal ini akan berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan yang ujung-ujungnya akan berdampak negatif terhadap upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu rehabilitasi dan pembangunan kembali berbagai infrastruktur yang rusak, serta peningkatan kapasitas dan fasilitas baru akan menyerap biaya yang cukup besar sehingga tidak dapat dipikul oleh pemerintah sendiri. Untuk itu mencari solusi inovatif guna menanggulangi masalah perawatan dan perbaikan infrastruktur merupakan masalah mendesak untuk diselesaikan. Panjang jalan Kabupaten Ponorogo adalah 916,11 km dengan kondisi jalan baik baru mencapai 422,00 km kondisi sedang sepanjang 212,84 km rusak sepanjang 150,79 km dan rusak berat mencapai 130,48 km. Tentu saja kondisi semacam ini akan menganggu arus perkonomian apabila tidak mendapatkan perhatian yang serius oleh pemerintah daerah dalam rangka memperkuat perekonomian daerah. Tabel 4.1 Kondisi Jalan Tahun 2011 Jalan

Panjang (km)

Jalan Tol

Kondisi Mantab (km)

Kondisi Tidak Mantab (km)

761,45

761,45

Jalan Nasional

38.569,84

33.833,78

4.736,06

Jalan Propinsi

49,280,93

19.742,31

29.538,62

370.215,85

171.361,68

198.854,17

916,11

634,84

281,27

Jalan Kabupaten Jalan Kabupaten Ponorogo


72

Sumber: Kemen Pu dan BPS Ponorogo 2. Penanganan Kemiskinan Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ponorogo selama kurun waktu 20092011 mengalami penurunan sebesar 18.467 jiwa dimana pada tahun 2009 jumlah penduduk miskin sebesar 127.514 jiwa dan pada tahun 2011 ini menurun menjadi sejulah 109.792 jiwa. Keberhasilan menurunkan angka kemiskinan yang cukup signifikan ini merupakan kerja keras semua element bangsa dalam menjaga komitment terhadap kesejahteraan masyarakat Ponorogo. Tabel 4.2 Jumlah dan Prosentase Penduduk Miskin di Kabupaten Ponorogo Tahun 2009 – 2011 Uraian

2009

2010

2011

127.514 jw

113.006 jw

109.792 jw

Prosentase penduduk Miskin

14,63%

13,22%

12,84%

Jumlah Penduduk

899.328

855.281

860.093

Jumlah Penduduk Miskin

Sumber: BPS Kabupaten Ponorogo Kemiskinan terlihat dari rendahnya tingkat pendapatan, kurangnya konsumsi kalori yang diperlukan dan melebarnya kesenjangan. Kemiskinan yang menimpa masyarakat berhubungan erat dengan status sosial ekonomi dan potensi wilayah. Faktor sosial ekonomi merupakan faktor yang berasal dari dalam diri masyarakat sendiri dan cenderung melekat pada pribadi seseorang seperti: tingkat pendidikan dan ketrampilan yang rendah, rendahnya aksesibilitas terhadap kesehatan dan juga pendidikan. Hal ini akan berdampak pada penentuan aksesibilitas masyarakat miskin dalam memanfaatkan peluang peluang ekonomi dalam menunjang kehidupannya. Ada tiga komponen penyebab keterbelakangan dan kemiskinan masyarakat yakni: (1) rendahnya taraf hidup; (2) rendahnya rasa percaya diri dan (3) terbatsnya kebebasan. Ketiga aspek ini mempunya hubungan timbal balik yang saling kait mengkait.


73

Rendahnya taraf hidup disebabkan oleh rendahnya tingkat pendapatan, rendahnya pendapatan disebabkan rendahnya produktifitas kerja, rendahnya produktifitas kerja disebabkan oleh tingginya tingginya pertumbuhan tenaga kerja yang tidak dibarengi peluang kerja, tingginya angka pengangguran, dan rendahnya investasi. Tingginya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ponorogo merupakan masalah yang harus diupayakan penanggulangannya. Penanggulangan kemiskinan memerlukan upaya yang bersifat pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat miskin ini akan menjadi penting karena akan mendudukkan mereka bukan sebagai obyek melainkan subyek dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Untuk meningkatkan posisi tawar masyarakat miskin, diperlukan berbagai upaya pemberdayaan

agar

masyarakat

miskin

lebih

berkesempatan

untuk

berpartisipasi dalam proses pembangunan. Selain itu diperlukan upaya pemberdayaan agar masyarakat miskin dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi sehingga mengubah pandangan terhadap masyarakat miskin dari beban (liabilities) menjadi potensi (Asset). Management program-program kemiskinan dan pengangguran harus dilakukan dengan lebih baik. Banyak program kemiskinan dan pengangguran milik pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten yang saling tumpang tindih sehingga efesiensi dan efektivitas program sangat rendah. Untuk itu pengelolaan program yang lebih baik sudah merupakan keniscayaan yang saat ini diperlukan, mengingat dana pembangunan kita semakin terbatas. Program untuk rakyat miskin seharusnya dapat dipetakan sehingga menjadi mosaik yang bagus dilihat dari bentuk, ragam dan warna artinya: tidak perlu adanya penyeragaman (standarisasi) tetapi yang diperlukan adalah koordinasi yang efisien dan efektif. Lokasi, target, macam dan besarnya bantuan tentu bisa menjadi kualifikasi mengelompokkan program. Mengingat Kabupaten Ponorogo ini cukup luas dengan penduduk yang cukup besar managemen program ini sangat penting . 3. Perluasan Kesempatan Kerja


74

Secara nasional tingkat pengangguran terbuka (TPT) cenderung terus menurun pada tahun 2008 TPT nasional sebesar 8,46% dan pada tahun 2012 bulan Februari telah mencapai 6,32%. Tidak Demikian dengan Kabupaten Ponorogo TPT justru mengalami peningkatan dari tahun 2009 sebesar 3,45%, pada tahun 2010 sebesar 3,83% menjadi sebesar 4,37% pada tahun 2011. Kondisi ini terjadi karna tidak berimbangnya antara jumlah pencari kerja dengan peluang lapangan kerja yang ada, atau dapat juga disebabkan oleh rendahnya tingkat ketrampilan dari pencari kerja yang ada sementara peluang kerja yang ada mensyaratkan dengan ketrampilan tertentu. Pengangguran merupakan masalah sosial yang dapat dipecahkan dengan meciptakan lapangan kerja secara berkesinambungan. Dampak yang ditimbulkan akibat adanya pengangguran yang tidak tertangani akan menyebabkan krisis sosial yang multidimensional. Secara ekternal penyebab sulitnya mencari pekerjaan diantaranya: (a) Krisis ekonomi yang menyebabkan macetnya perusahaan dalam menjalankan roda bisnis oragisasinya. (b) Lulusan dunia pendidikan yang tidak link dan match dengan dunia kerja. Banyaknya lulusan tidak sesuai dengan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan/ lowongan yang ada, hal ini disebabkan rendahnya kompetensi tenaga kerja yang ada. (c) Rendahnya mobilitas masyarakat artinya masyarakat tidak berusaha untuk mencari kerja ditempat lain yang membutuhkan tenaga kerja. Disamping faktor ekternal yang tidak kalah pentingnya adalah faktor internal pencari kerja/ orang yang bersangkutan. Rendahnya ketrampilan yang dimiliki seseorang dan rendahnya prestasi yang dimiliki (Kompetensi) merupakan penyebab seseorang sulit mencari atau mendapatkan pekerjaan. Untuk meraih suskses seseorang mau tidak mau harus melakukan upaya transformasi keuanggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif melalui peningkatan produktifitas. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan pribadi pribadi yang memiliki wawasan yang luas, terampil, disiplin, sanggup menghasilkan karyakarya terbaik dan berdaya saing.

Disamping itu perlu juga ditingkatkan

kecerdasan akademik, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual sehingga akan menjadi pribadi-pribadi super yang mampu mengelola waktu secara efektif,


75

percaya diri yang pada akhirnya mampu untuk mengantisipasi dan mengatasi berbagi persoalan/ hambatan yang ada.

4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dalam upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah, momentum pertumbuhan yang dibarengi oleh pemertaan mempunyai peranan sangat penting didalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat mudah dipahami bahwa dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai dengan pemertaan pertumbuhan maka akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga akan meningkat pula kesejahteraan masyarakatnya. Perekonomian Kabupaten Ponorogo pada Tahun 2014 ditargetkan mampu tumbuh berkisar 6,52 naik 0,22 point dari tahun 2013 ditagetkan mampu tumbuh sebesar 6,34 persen sebagaimana proyeksi yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2010 tentang RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 – 2015. Dengan memperhatikan capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ponorogo pada tahun 2011 yang mencapai 6,21. Dengan melihat kondisi sektor dominan yang memberikan kontribusi terhadap PDRB kabupaten Ponorogo yaitu sektor Pertanian, maka pada sektor ini harus diberikan perhatian khusus untuk lebih didorong perkembangan dan pertumbuhannya baik dari sisi mutu produk, kwantitas produk dan ketersediaan produk secara kontinuitas (secara terus menerus) serta lalulintas barang senantiasa terjaga. Dengan kontribusinya sektor pertanian yang mencapai 35,73% terhadap total PDRB Kabupaten Ponorogodengan tingkat pertumbuhan 3,26% menandakan bahwa sektor pertanian secara luas dengan sub-sub sektornya yang mencakup subsektor perkebunan, hortikultura, perikanan, tanaman pangan dan kehutanan harus senantiasa dijaga dan sekaligus dipacu agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ponorogo sesuai terget dan harapan kita semua. Sektor lain yang memberikan kontribusi yang cukup berarti terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sektor perdagangan dengan kontribusi sebesar


76

27,63% dengan tingkat pertumbuhan 8,57% dan jasa – jasa memberikan kontribusi sebesar 14,05% dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5,13%.

Tabel 4.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Sektoral Sektor-sektor PDRB Kabupaten Ponorogo tahun 2011 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SEKTOR Pertanian Pertambangan dan Galian Industri pengolahan Listrik, Gas & air bersih Bangunan Perdagangan Hotel & Restoran Transfortasi & Komunikasi Keuangan, persewaan dan jasa Jasa-jasa Kabupaten Ponorogo

PERTUMBUHAN

INFLASI

3,26 10,57 4,20 5,20 5,71 12,48 6,08 4,03 5,50 5,23 8,57 7,96 9,68 11,48 7,71 14,53 5,13 7,34 6,21 6,23 Sumber: BPS kab. Ponorogo 2012

5. Perluasan aksesibiltas pelayanan pendidikan Kualitas SDM merupakan faktor kunci dalam mencapai keberhasilan pembangunan daerah dan keunggulan daya saing lokal. Ketersediaan SDM bermutu sangat menentukan kemampuan suatu suatu daerah dalam memasuki era pasar bebas yang menuntut kemampuan daya saing tinggi. Oleh karenanya peran pendidikan sangat penting dan strategis dalam menghasilkan SDM yang berkualitas, yang ditandai dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan tegnologi. Terkait dengan kualitas pendidikan, ada bebrapa indikator yang perlu diperhatikan yaitu: (1) rata-rata lama sekolah; (2) jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan; (3) tingkat keberaksaraan dan (4) jumlah dan kualifikasi guru. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap warga negara yang harus tersedia, terjangkau dan sekaligus berkualitas serta berbasis budaya berkarakter bangsa. Pendidikan sebagai upaya dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia yang pada intinya memanusiakan, mendewasakan serta merubah perilaku serta meningkatkan kualitas menjadi lebih baik. Pada


77

kenyataannya pendidikan bulakanlah suatu upaya yang sederhana, melainkan suatu kegiatan yang dinamis dan penuh tantangan. Pendidikan akan selalu berubah seiring dengan perubahan jaman. Setiap saat pendidikan selalu menjadi fokus perhatian dan bahkan tak jarang menjadi sasaran ketidak puasan karena pendidikan menyangkut investasi dan kondisi kehidupan yang akan datang melainkan juga menyangkut suasana kehidupan saat ini. Itulah sebabnya pendidikan

senantiasa

memerlukan upaya

perbaikan dan

peningkatan sejalan dengan semakin tingginya kebutuhan dan tuntutan kehudupan masyarakat. Sekolah sebagai intitusi/ lembaga pendidikan, merupakan wadah atau tempat proses pendidikan dilakukan. Sekolah memiliki sistem yang komplek dan dinamis. Dalam kegiatannya sekolah adalah tempat yang bukan hanya sekedar tempat berkumpulnya guru dan murid, melainkan berada dalam satu tatanan sistem yang rumit dan saling terkait. Oleh karenanya sekolah dipandang sebagai suatu organisasi yang membutuhkan pengelolaan. Lebih dari itu kegiatan inti organisasi sekolah adalah mengelola sumber daya manusia yang diharapkan menghasilkan lulusan yang berkualitas sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, serta pada gilirannya lulusan sekolah diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pembangunan bangsa.

6. Perluasan aksesibiltas pelayanan kesehatan Status kesehatan dan gisi masyarakat terus menunjukkan kemajuan yang ditandai dengan meningkatkanya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi. Selain itu upaya pengendalian kualitas penduduk dilaksanakan dengan program keluarga berancana (KB) yang berkontribusi sangat signifikan dalam peningkatan kualitas SDM. Upaya pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu belum optimal. Hal ini disebabkan begitu kompleknya permasalahan kesehatan yang ada saat ini mulai dari infrastruktur kesehatan yang belum memadai, terbatasnya penganggaran dan juga tenaga medis maupun paramedis. Pembangunan kesehatan diarahkan pada terselenggaranya pelayanan kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna


78

dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya, yang ditandai dengan: Meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi, menurunnya angka kematian ibu melahirnkan dan menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak balita. Strategi yang dapat dilaksanakan agar tujuan yang ditentukan dapat terealisasi antara lain: (a) Menggerakan dan memberdayakan masyarakat hidup sehat, (b) Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas; (c) Meningkatkan sistem surveilans, monitoring dan informasi kesehatan dan (d) Meningkatkan pembiayaan kesehatan 7. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Reformasi birokrasi dilakukan untuk mewujudkan tatakelola kepemerintahan yang baik dalam mengemban amanah rakyat. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar

terhadap

sistem

penyelenggaraan

pemerintahan

terutama

menyangkut aspek-aspek kelembagaan, tatalaksana dan sumberdaya apartur. Reformasi birokrasi merupakan langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan. Reformasi birokrasi merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Dengan reformasi birokrasi ditujukan untuk: a. Menghilangkan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik sehingga sesuai harapan masyarakat. c. Meningkatnya

efektifitas,

efiensi

dan

produktifitas

birokrasi

pemerintahan d. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas birokrasi pemerintahan e. Meningkatnya disiplin dan etos kerja pegawai.

8. Pengelolaan lingkungan hidup dan penangan bencana


79

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir , sejak tahun 2001 hingga tahun 2011 sudah terjadi ratusan kejadian bencana di Kabupaten Ponorogo. Sebagian besar dari kejadian bencana tersebut merupakan bencana banjir dan longsor. Tak terhitung betapa besarnya kerugian yang diakibatkan oleh bencana tersebut, baik dari sisi materiil maupun imateriil. Jika menyimak jenis bencana yang terjadi sebagian besar sebenarnya lebih diakibatkan oleh kesalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Belajar dari pengalaman, kiranya sudah saatnya mengajak masyarakat untuk akrab dengan bencana, terutama bagi masyarakat yang berada pada wilayah rawan bencana.

9. Iklim investasi dan usaha Untuk memperkuat dan mempercepat pembangunan ekonomi diperlukan peningkatan investasi dan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kebijakan penanaman modal selayaknya

selalu

mendasari

ekonomi

kerakyatan

yang

melibatkan

pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Untuk mendorong penanaman modal diperlukan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Dengan adanya penanaman modal diharpakan akan berdampak pada: meningkatnya pertumbuhan ekonomi, terciptanya lapangan kerja, meningkatkan daya saing dunia usaha, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan riil dan goalnya akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

10. Pariwisata, Seni dan Budaya serta Inovasi Potensi pariwisata Kabupaten Ponorogo cukup potensial untuk dikembangkan. Pengembangan sektor pariwisata didasarkan pada potensi yang ada meliputi pariwisata berkarakter budaya, pariwisata berkarakter potensi alam dan juga pariwisata berbasis agama. Kabupaten Ponorogo mempunyai budaya seni


80

Reyog yang telah mendunia, dan terus dikembangkan untuk dapat dijual ke mancanegara. Wisata alam juga cukup untuk dikembangkan seperti Telaga Ngebel, air terjun pletuk, guwa lawa dan juga wisata religi yang cukup potensial seperti Pondok Modern Gontor, Makam batorokathong, tempat ziarah masjid Tegal sari dan lain-lainnya yang masih harus dikembangkan. Tabel 4.2 Perkembangan Potensi Pariwisata di Kabupaten Ponorogo Tahun 2009 - 2012 Jenis

2009

2010

2011

2012

Seni Reyog

164

164

234

Hadroh

233

233

179

Makam

7

7

7

Telaga

1

1

1

1

Hutan wisata

6

6

6

6

Goa

3

3

3

3

Air Terjun

7

9

9

9

Sumber: PDA Tahun 2012

11. Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak Indonesia telah mencapai kemajuan dalam meningkatkan kesetaraan dan keadilan pendidikan bagi penduduk laki-laki dan perempuan. Hal itu dapat terlihat dari semakin membaiknya rasio partisipasi pendidikan dan tingkat melek huruf penduduk perempuan terhadap penduduk lai-laki, kontribusi perempuan dalam sektor non pertanian, serta partisipasi perempuan dibidang politik dan legislatif. Untuk mencapai target MDG’s kebijakan yang diambil adalah mewujudkan persamaan akses pendidikan yang bermutu dan berwawasan gender bagi semua anak laki-laki dan perempuan, menurunkan buta huruf penduduk dewasa terutama penduduk perempuan melalui peningkatan kinerja pendidikan pada setiap jenjang pendidikan baik melalui pendidikan sekolah maupun luar sekolah, pendidikan kesetaraan dan pendidikan baca tulis


81

fungsional

bagi

penduduk

dewasa

dan

meningkatkan

kemampuan

kelembagaan dalam mengelola dan mempromosikan pendidikan berwawasan gender.

12. Ketahanan pangan dan energi Merujuk pada Undang-Undang Pangan Nomor 7 tahun 1996, Ketahanan Pangan merupakan kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Sedangkan ketahanan energi adalah kondisi terpenuhinya energi bagi rumah tangga, komersial, transfortasi dan industri yang cukup baik jumlah maupun mutunya, dengan harga yang terjangkau baik dalam kondisi normal maupun krisis dan darurat energi. Ketahanan pangan merupakan tantangan yang cukup besar bagi negaranegara ASEAN karena bisa dilihat dari fenomena Global saat ini dimana harga pangan dan enrgi cenderung semakin meningkat di pasar dunia bahkan dalam enam bulan terakhir harga pangan dan minyak bumi naik secara sistematis. Kenaikan harga pangan yang terus melambung akan memberikan dampak negatif bagi kesejahteraan rakyat bahkan akan dapat meningkatkan jumlah kemiskinan di masyarakat. Dalam menghadapi krisi

pangan di ASEAN,

dilaksanakan ASEAN Integrated Food Security Frame Work yakni suatu penelitian dan pengembangan serta investasi dalam bidang pangan yang secara khusus memformulasikan cadangan pangan di ASEAN. Nyaris tidak ada kegiatan di masyarakat yang lepas dari peran penting energi, bahkan setiap aktifitas ekonomi membutuhkan energi. Oleh karena itulah ketahanan energi akan menentukan ketahanan ekonomi. Dalam menghadapi krisis energi ini sangat diperlukan solusi inovatif dengan meningkatkan keanekaragaman sumber energi dan mengurangi konsumsi energi yang berlebihan serta mengurangi dampak-dampak negatifnya pada lingkungan. Dalam rangka memperkuat perekonomian daerah dan peningkatan produksi pangan terutama padi yang merupakan makanan pokok bangsa Indonesia seiring dengan peningkatan jumlah penduduk maka diperlukan ketersediaan


82

pangan untuk mencukupi kebutuhan setiap tahunnya. Target pemerintah untuk mencapai surplus produksi beras sebesar 10 juta ton menjadi sangat penting bagi daerah untuk memperkuat perekonomian dalam menyediakan dan memantapkan produksi padi di Kabupaten Ponorogo. Tabel 4.2 Potensi Produksi Padi dan Prediksi Kebutuhan beras Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 – 2014 Tahun

Luas Panen

Produksi

Beras

Kebutuhan

Surplus

(ha)

GKG

2010

61.585

315.709

198.887

93.724

105.173

2011

61.382

316.618

199.470

92.862

106.607

2012

61.179

317.530

200.044

91.998

108.046

2013

60.977

318.444

200.620

91.029

109.592

2014

60.776

319.361

201.198

90.158

111.040

beras

Sumber: Kantor Ketahanan Pangan Ponorogo, 2012

13. Politik Hukum dan Keamanan dan Ketertiban Sistem dan politik hukum di Indonesia pada dasarnya sangat menentukan arah kebijakan pembangunan nasional secara keseluruhan yang akan dilaksanakan dalam satu periode. Karena arah kebijakan pembangunan tertuang dalam berbagai peraturan perundang undangan, dan dalam undang-undang dan peraturan daerah yang tertuang dalam program legislasi daerah (Prolegda). Berbagai langkah dalam mewujudkan supremasi hukum antara lain dengan pembenahan sistem dan politik hukum melalui langkah-langkah penguatan subtansi hukum baik dalam bentuk peraturan perundang undangan maupun kekayaan kearifan lokal. Dalam kehidupan berdemokrasi tetap membutuhkan situasi dan kondisi keamanan yang kondusif. Bahkan untuk dapat meningkatkan


83

kesejahteraan masyarakat maka diperlukan keamanan dan ketertiban yang menjamin rasa aman dan nyaman bagi masyarakat


84

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Recommend Documents