BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan 1. Perlindungan hukum yang diberikan oleh para penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) dan Lembaga Swadaya Manusia, yaitu: a. Perlindungan oleh Polisi terhadap korban perdagangan orang yaitu dengan korban diberitahukan bentuk perlindungan yang dibutuhkan korban, dalam memberikan kesaksian korban diperbolehkan didampingi oleh orang tua atau lembaga swadaya masyarakat maupun oleh lembaga bantuan. b. Perlindungan oleh Jaksa kepada korban tindak pidana perdagangan orang hanya berupa penuntutan berdasarkan bukti-bukti yang sah pada saat proses persidangan. c. Perlindungan oleh Hakim dalam kasus perdagangan orang dapat melalui putusan pengadilan. Penjatuhan hukuman pidana, denda dan pidana kurungan. Putusan tersebut tidak mencantumkan mengenai restitusi yang harus dibayar oleh pelaku kepada korban perdagangan orang. d. Perlindungan oleh Lembaga Swadaya Manusia kepada korban perdagangan orang dengan cara memberikan bantuan dalam bentuk advokasi.
2. Kendala yang dihadapi dalam melakukan perlindungan terhadap korban perdagangan orang adalah korban cenderung tertutup karena trauma akan ancaman dari pelaku, korban takut untuk menjadi saksi dalam proses penyidikan dan penyelidikan kasus tindak pidana perdagangan orang. Kurang pahamnya korban bahwa dirinya telah menjadi korban perdagangan orang, sikap korban yang kurang terbuka, mindset korban perdagangan orang yang susah diubah.
B. Saran Perlidungan terhadap korban perdagangan orang sebaiknya tidak hanya terbatas melalui perlindungan secara psikis, perlindungan mengenai hak korban untuk mendapatkan restitusi sebaiknya lebih diperhatikan oleh Hakim.
DAFTAR PUSTAKA
Adi, Rianto, 2005, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit. Gosita, Arif, 1989, Masalah Perlindungan Anak, Bandung: Mandar Maju. Kusumawati, Erna Dyah, 2005, “Penerapan Prinsip Global Dalam Hukum Nasional Untuk Melawan Perdagangan Perempuan dan Anak” dalam Majalah Hukum Yustisia. Surakarta: FH Universitas Sebelas Maret. Lapian L.M. Gandhi, dan Geru A. Hetty, 2010, Trafiking Perempuan dan Anak, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Mertikusumo, Sudikno, 1999, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty. Sinamo, Nomensen, 2009, Sejahtera.
Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Bumi Intitama
Soekanto, Soerjono, 1986, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press. ----------------, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia. ----------------, 2007, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada. Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia. Waluyo, Bambang, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika. IOM Indonesia, 2006, Combating Trafficking in Person in Indonesia, Jakarta. ----------------, 2006, Fenomena Internasional, Jakarta.
Trafiking
Manusia
dan
Konteks
Hukum
Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Widiastuti, W. Tri, 2010, Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking).
Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi-saksi dalam Pelanggaran HAM yang Berat. Counter Women Trafficking Commission, Data dan http://counterwomentrafficking.blogspot.com/p/data-dan-fakta.html. Rabu, 05 Maret 2014
Fakta, diakses
Redaksi, 2012, Perdagangan Perempuan di Bengkulu, Bengkulu: EKSPOSnews, http://eksposnews.com/Perdagangan-Perempuan-di-Bengkulu.html, diakses Minggu 19 Mei 2013. The
Trafficking Victims Protection Act of 2000, Semarang. https://www.aretusa.net/download/centro%20documentazione/02documenti/3Stati/usa/D-03-01-usa.pdf, diakses Jum’at 17 Mei 2013
https://www.tempointeraktif.com/hg/nasional.html, diakses Senin, 20 Mei 2013
CURRICULLUM VITAE I.
IDENTITAS DIRI
1. 2.
: :
Irsan Pernando Laki-laki
:
Lubuklinggau / 25 Juli 1990
:
Belum kawin
5. 6.
Nama Jenis Kelamin Tempat dan Tanggal Lahir Status Perkawinan Agama Alamat
: :
8. 9.
Nomor HP E-mail
: :
Islam Jl. Wr. Supratman Gg. Orgen Tunggal Randas Kelurahan Kandang Limun Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu 085758118858
[email protected]
3. 4.
II. RIWAYAT PENDIDIKAN
N0. 1. 2. 3. 4. 5.
Jenjang Pendidikan
Spesialisasi
TK Bhayangkari 7 SD Negeri 13 SMP Negeri 3 SMA Muhammadiyah 1 Universitas Bengkulu
IPS Ilmu Hukum (Hukum Pidana)
Tahun Lulus 1996 2002 2005 2008 2014
Tempat Jakarta Lubuklinggau Lubuklinggau Lubuklinggau Bengkulu
III. PENGALAMAN ORGANISASI
No.
Tahun
Nama Organisasi
1.
2010-2011
2.
2009-2010
3.
2008-2010
Forum Mahasiswa Musi Rawas & Lubuklinggau (FMRLL) Forum Mahasiswa Musi Rawas & Lubuklinggau (FMRLL) Team Futsal SLOMMEE
4.
2006-2007
OSIS IRM
Kedudukan dalam Organisasi Seksi Humas Anggota Kiper Seksi Kesehatan
5.
2005-2006
6.
2002-2005
7.
2003-2004
(Ikatan Remaja Muhammadiyah)
Jasmani (Olahraga)
Team Sepak Bola PSPM (Persatuan Sepak Bola Putra Megang) Team Sepak Bola SMP N 3 Lubuklinggau OSIS SMP N 3 Lubuklinggau
Kiper Kiper Seksi Minat Bakat
IV. PRESTASI / PENGHARGAAN
No. 1.
Tahun 2003
2.
2005
3. 4.
2006 2008
Jenis Prestasi Juara III Sepak Bola Antar SMP SeKota Lubuklinggau Kiper Terbaik Sepak Bola Antar SMP Se-Kota Lubuklinggau Juara III Walikota Cup (Umum) Juara II Turnamen Futsal
Keterangan
Sepak Bola
Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sesungguhnya Bengkulu, Dibuat Oleh,
Maret 2014
Irsan Pernando
