PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA
Tesis Diajukan kepada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Oleh : Dumaria Sirait NPM : 322009002
Program Pascasarjana Universtas Kristen Satya Wacana Salatiga 2013 i
MOTTO
Yeremia 29:11 Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayub 42:2 "Aku tahu, bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana-Mu yang gagal.
iv
KATA PENGANTAR Penulis mengucapkan terimakasih kepada Tuhan Yesus yang
telah
memberikan
HikmatNya
untuk
memampukan penulis dalam menyelesakain tesis ini. Adapun judul yang penulis bahas adalah mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban perdagangan Manusia”. Dalam tesis ini penulis mengkaji
mengenai pengaturan perlindungan hukum
terhadap perempuan dan anak korban perdagangan manusia
dan
dasar
pertimbangan
Hakim
dalam
memberikan putusan terhadap kasus perdagangan perempuan dan anak. Penulis sadar bahwa banyak hambatan dan kesulitan dalam
penulisan
tesis
ini,
namun
berkat
doa,
bimbingan dan motivasi dari banyak pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya. Untuk itu, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada: 1. Bpk. Dr. Tri Budiyono, SH., MHum, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum beserta seluruh dosen di Universitas Kristen Satya Wacana yang telah membimbing penulis selama mengikuti pendidikan Magister Ilmu Hukum. 2. Prof. Dr. Teguh Prasetyo SH., MSi (Pembimbing I); yang telah berkenan meluangkan waktu dan v
tenaganya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan tesis ini. 3. Bpk. Kustadi SH., MHum (Pembimbing II), yang terus memotivasi penulis untuk menyelesakan tesis ini, dengan kesabaran membimbing dan mengarahkan penulis. 4. Buat
Orang
tua
dan
keluarga
yang
sudah
mendoakan dan memotivasi penulis untuk terus berjuang menyelesaikan tesis ini. 5. Rekan-rekan Angkatan III MIH UKSW, yang telah berjuang bersama dalam penelusuran ilmu di Magister Ilmu Hukum. 6. Penatua
Gereja
Penyebaran
Injil
Impact
Community Batam, Kak Djonatan, Kak Roy dan Kak James yang sudah mendukung dan menjadi Bapa
Rohani
buat
penulis,
rekan-rekan
pelayanan dan Sekolah Kristen Cahaya Bangsa. 7. Buat Cie Senwah, Cie Lie Hung dan keluarga, terimakasih
sudah
menjadi
keluarga
saling
berbagi, membangun dan bertumbuh bersama, lewat proses demi proses Tuhan membuat kita semakin kuat. 8. Buat temen-teman medio kost, terima kasih buat kebersamaan kita, cepet selesaikan kuliah ya.
vi
Dalam penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan. Untuk itu, penulis sangat berterima kasih jika ada saran, kritik yang
sifatnya
membangun
dan
koreksi
demi
kesempurnaan tesis ini.
Salatiga, September 2013 Penulis
vii
DAFTAR ISI
Halaman Judul .....................................................
i
Halaman Pengesahan ..........................................
ii
Surat Pernyataan .................................................
iii
Motto ...................................................................
iv
Kata Pengantar ....................................................
v
Daftar Isi ............................................................. viii Daftar Singkatan .................................................
xi
Abstrak ................................................................ xiv
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ..................................
1
B. Rumusan Masalah ..........................................
21
C. Tujuan Penelitian ............................................
21
D. Manfaat Penelitian ..........................................
22
E. Landasan Teori ...............................................
23
F. Metode Penelitian ............................................
35
G. Sistematika Penulisan .....................................
41
viii
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Perdagangan Manusia ..................................... 43 1. Sejarah Perdagangan Manusia ...................
43
2. Pengertian Perdagangan Manusia ...............
47
3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perdagangan Manusia ...................................
57
4. Unsur-Unsur Perdagangan Manusia ..........
63
B. Perlindungan Hukum Bagi Korban Perdagangan ..................................................
72
1. Pengertian Perlindungan Hukum ...............
72
2. Viktimologi ................................................
83
C. Pengaturan Perlindungan Hukum Dalam Menangani Korban Perdagangan Manusia ..... 90 1. Undang-Undang NO. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban ......
91
2. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ...........................................................
96
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ....................................... 100 4. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM ............................................................. 102
ix
BAB III Hasil Penelitian dan Analisis A. Hasil Penelitian ............................................. 104 1. Mekanisme Penanganan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Manusia ...................... 108 2. Penerapan Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Manusia .............. 151 a. Putusan MA No. 1325 K / Pid.Sus/2009 152 b. Putusan MA No. 1997 K/Pid.Sus/2009 .. 161 c. Putusan Ma NO. 880 K/Pid.Sus/2009 ... 173 B. Analisis ......................................................... 181
BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan ................................................... 205 B. Saran ............................................................ 208 Daftar Pustaka ................................................... 209
x
DAFTAR SINGKATAN
ABG
:
Anak Baru Gede
ACILS
:
American
Centre
for
International
Labour Solidarity BAP
:
Berita Acara Pemeriksaan
BARESKRIM
: Badan Reserse Kriminal
BNP2TKI
:
Badan
Nasional
Penempatan
dan
Perindungan Tenaka Kerja Indonesia DPO
: Daftar Pencarian Orang
ESKA
: Eskploitasi Sosial Komersia Anak
HAM
: Hak Asasi Manusia
ILO
: International Labour Organization
IOM
: International
Organization
for
Migration JPU
: Jaksa Penunutut Umum
KAPOLRI
: Kepala Polisi Republik Indonesia
KOMNAS HAM : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia KUHAP
: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP
: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KTP
: Kartu Tanda Pengenal
LPSK
: Lembaga
Perlindungan
Saksi
dan
Korban LSM
: Lembaga Swadaya Masyarakat
MA
: Mahkamah Agung xi
NO
: Nomor
PBB
: Perserikatan Bangsa-Bangsa
Pid.B
: Pidana Biasa
PJTKI
: Perusahaan
Jasa
Tenaga
Kerja
Indonesia PK
: Peninjauan Kembali
PN
:
POLRI
: Polisi Republik Indonesia
PP
: Peraturan Pemerintah
PRT
: Pembantu Rumah Tangga
PSK
: Pekerja Sex Komersial
PT
: Pengadilan Tinggi
PTPPO
: Pemberantasan
Pengadilan Negeri
Tindak
Pidana
Perdagangan Orang PPA
: Pusat Perlindungan Anak
RAN
: Rencana Aksi Nasional
RI
: Republik Indonesia
RUU
: Rancangan Undang-Undang
TKI
: Tenaga Kerja Indonesia
TKW
: Tenaga Kerja Wanita
TPPO
: Tindak Pidana Perdagangan Orang
UDHR
: United Declaration Human Rights
UDHR
: Universal Declaration of Human Right
UNTOC
: United Nations Convention Against Transnational Organized Crime
UNICEFF
:
United
Nations
International
Children's Emergency Fund xii
UU
: Undang-Undang
UUD 1945
: Undang-Undang Dasar 1945
UUD
: Undang-Undang Dasar
WNI
: Warga Negara Indonesia
xiii
ABSTRAK Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban perdagangan manusia merupakan hal penting yang harus diperhatikan. Hal ini dikarenakan jumlah perdagangan perempuan dan anak dari tahun ketahun semakin meningkat. Berbagai kebijakan (policy) yang dibuat pemerintah berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak, pada dasarnya kebijakan yang dibuat relatif komprehensif, mulai dari Undang-undang dasar 1945 hingga peraturanperaturan seperti, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang HAM. Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban perdagangan manusia saat ini masih dirasakan kurang efektif. Hal ini terlihat dari sanksi yang diberikan hakim kepada pelaku perdagangan perempuan dan anak masih dinilai ringan dan belum adanya sanksi berupa ganti rugi terhadap pelaku perdagangan manusia. Diharapkan perlindungan hukum dimasa yang akan datang lebih baik dan lebih memihak kepada korban perdagangan manusia, artinya apa yang menjadi hak korban dapat terpenuhi, dalam hal ini restitusi. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perempuan dan Anak, Perdagangan Manusia.
xiv
ABSTRACT Legal protection of women and children victims of human trafficking is an important that must be considered. This is due to the amount of trade in women and children from year to year has increased. Various policies (policy) made Government relating to the protection of women and children, essentially a policy that made relatively comprehensive, starting from the Constitution of 1945 until regulations, laws such as the eradication of criminal acts of trafficking in persons, the legislation protection of witnesses and victims, the child protection act and HUMAN RIGHTS Act. Legal protection of women and children victims of human trafficking are still perceived to be less effective. It is visible from a given judge to sanction perpetrators of trafficking in women and children was still mild and have not assessed any penalties in the form of indemnification against human traffickers. Expected legal protection in the future better and more impartial to the victims of human trafficking, that is what being a victim can be met, in this case the restitution. Keywords: Legal Protection, Women and Children, Human Trafficking .
xv
