PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA (Studi; Putusan Mahkamah Agung No. 2585 K/pid.Sus/2010) Marchrison1, Syafridatati1, Nurbeti1 1 Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta E_mail:
[email protected] ABSTRACT Human trafficking is a crime against human rights that resulted in the victim tormented psychological , mental , physical , sexual , economic and social . In some criminal cases , especially child trafficking , protection of victims issues often ignored by law officers or by the community itself . The problems discussed are: 1 ) How appliance of a criminal by a judge in an effort to provide protection to child victims of trafficking in the Supreme Court decision . 2585 K/pid.Sus/2010 ? 2 ) What form of legal protection of child victims of trafficking in the Supreme Court decision . 2585 K/pid.Sus/2010 ? . This type of research is the normative method . Data used include primary data and secondary data , the data collected by the study documents . The data were analyzed qualitatively . It can be concluded from the study : 1 ) The application of criminal given by the judge in an effort to provide protection to child victims of trafficking in the Supreme Court decision . 2585 K/pid.Sus/2010 ie , the defendant guilty of the offenses set forth in Article 88 of Law no. 23 of 2002 on Child Protection , 2 ) The form of legal protection of the child in the decision merely explained the penalty imposed on the defendant is sentenced to imprisonment and fines. Keywords : Protection , Legal , Children , Trafficking kedalam
Pendahuluan Perdagangan
Tindak
pidana
adalah
perdagangan manusia yang merupakan
kejahatan terhadap hak asasi manusia
kejahatan lintas Negara atau kejahatan
yang mengakibatkan
tersiksa
transnasional sudah menjadi keprihatinan
secara psikis, mental, fisik, seksual,
global Negara-negara di dunia. Khusus
ekonomi
pelaku
untuk Indonesia agar dapat menjerat
menipu,
pelaku tindak pidana trafiking, Indonesia
dan
sudah mempunyai Undang-undang No.
melakukan tindakan kekerasan untuk
21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
menjerumuskan
Tindak Pidana Perdagangan Orang. Akan
dan
korban
sosial.
perdagangan
Para
manusia
mengancam,
pekerjaan
manusia
portitusi.
mengintimidasi,
mirip
korban
kedalam
perbudakan,
atau
tetapi,
disayangkan
sekali
terkadang
aparat penegak hukum
justru menjadi
Berdasarkan isu hukum diatas,
mitra bagi pelaku perdagangan manusia,
maka penulis mengadakan penelitian
misalnya
dengan
kerjasama
dengan
PJTKI
(Pencari Jasa Tenaga Kerja Indonesia) Dalam beberapa kasus tindak
mengakat
“Perlindungan
judul
Hukum
tentang Terhadap
Anak Korban Perdagangan Manusia
pidana perdagangan anak khususnya,
Dalam
masalah perlindungan terhadap korban
(Studi; Putusan Makamah Angung No.
sering kali diabaikan oleh aparat -aparat
2585 K/Pid.Sus/2010)”
Hukum
Pidana
Indonesia
hukum maupun oleh masyarakat itu sendiri. Padahal perlindungan korban
Metodologi
perdagangan orang sangatlah penting agar
Jenis penelitian yang digunakan
tidak terjadi perdagangan orang dengan
dalam
korban yang sama. Aparat hukum dan
normatif, yakni penelitian hukum yang
masyarakat seharusnya memperhatikan
dilakukan dengan cara meneliti bahan
korban perdagangan orang sejak dari
pustaka atau data sekunder belaka
proses pra peradilan sampai selesai proses
penelitian
ini
adalah
yuridis
Sumber Data dalam skripsi ini
peradilan. Beberapa contoh pengabaian
adalah
perlindungan korban dapat kita lihat pada
diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai
kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor:
sumber bahan hukum yang terdiri dari :
2585
a. Bahan Hukum Primer
K/Pid.Sus/2010,
atas
nama
sekunder
adalah
data
yang
terdakwa Enik Yulianta Alias Riza Binti
Merupakan bahan yang mempunyai
Sunarsim dengan korban bernama Maria
kekuatan hukum mengikat mencangkup
Yonata alias Lia. Dalam hasil putusan
perundangan-undangan
tersebut hanya menjelaskan mengenai
yang
hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa
permasalahan dalam Putusan Makamah
dan tidak ada pembahasan mengenai hak
Agung No. 2585 PK/pid.Sus/2010 ini
mendapatkan perlindungan hukum bagi
adalah
korban, dimana dalam kasus ini korban
b. Bahan Hukum Sekunder
masih anak-anak karena masih berusia 17 (tujuh belas) tahun.
ada
yang
hubungannya
berlaku dengan
Bahan hukum yang memberikan penjelasan
mengenai
bahan
hukum
2
primer seperti hasil-hasil penelitian, hasil
Khusus
untuk
pelaku
tindak
karya dari kalangan hukum dan seminar
pidana perdagangan manusia penerapan
yang berhubungan dengan yang diteliti.
pidana yang dipakai untuk menjerat
c. Bahan Hukum Tersier
pelaku masih berbeda-beda. Ada yang
Bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan
terhadap
langsung memakai UU No. 21 Tahun
bahan
2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan
seperti
Orang. Ada pula yang menggunakan UU
kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif,
No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan
dan seterusnya.
dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Teknik pengumpulan data menggunakan
di Luar Negeri, dan UU No 23 Tahun
bahan hukum yang penulis gunakan
2002 tentang Perlindungan Anak.
hukum primer dan sekunder
dalam penelitian adalah studi dokumen adalah
mempelajari
bahan-bahan
kepustakaan atau data tertulis terutama yang berkaitan dengan masalah yang di
Analisis
Mahkamah
dibahas dalam penulisan skripsi ini. . Seluruh bahan hukum yang didapatkan dan diolah secara analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan bahan hukum menurut aspek–aspek yang diteliti atau tanpa menggunakan angka–angka. Analisis ini
terhadap
Agung
No.
Putusan 2585
K/Pid.Sus/2010 adalah sebagai berikut:
bahas dalam skripsi, dan literatur-literatur yang berkaitan permasalahan yang akan
penulis
Melihat dari putusan Mahkamah agung
No.
2585
K/Pid.Sus/2010,
penerapan hukum yang dijadikan Hakim sebagai dasar putusan bagi terdakwa Enik Yulianta Alias Riza Binti Sunarsim, mengacu pada hukum pidana materil Indonesia, yaitu Pasal 88 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi
dilakukan dengan memaparkan bahan hukum dalam bentuk kalimat untuk
Dakwaan yang digunakan Jaksa
menjawab rumusan masalah yang telah
Penuntut umum dalam perkara ini bersifat
ditetapkan sebelumnya.
Alternatif, dimana dalam hali ini dakwaan
Hasil Penelitian dan Pembahasan
kesatu; menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana perdagangan orang yang
3
diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 21
Yulianta dibebankan membayar biaya
Tahun
Pemberantasan
perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah).
Tindak Pidana Perdagangan Orang dan
Terhadap putusan PN Surabaya
2007
dakwaan
tentang
kedua;
terdakwa
diancam
kemudian JPU menyatakan banding,
pidana dalam Pasal 88 UU No. 23 Tahun
dengan
dasar
pertimbangan,
2002 tentang Perlindungan Anak.
majelis
hakim
telah
Meskipun Penuntut
Tuntutan
Jaksa
menghukum
terdakwa
bahwa
memutus sangat
dan
ringan
Umum agar terdakwa dijerat
diibanding dengan tuntutan JPU yang
dengan Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO
menyatakan bahwa perbuatan terdakwa
dengan
penjara
Enik Yulianta telah memenuhi unsure
selama 4 tahun dipotong selama terdakwa
tindak pidana perdagangan orang yang
berada dalam tahanan dengan perintah
mana atas perbuatan tersebut sudah ada
agar terdakwa tetap
Undang-undang
perincian
hukuman;
ditahan,
denda
yang
mengaturnya
sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua
sendiri yaitu UU No. 21 Tahun 2007
puluh juta).
tentang PTPPO.
Tetapi pada putusan Pengadilan
Meskipun JPU telah melakukan
Negeri Surabaya, Hakim mengarah dan
upaya banding, namun Pengadilan Tinggi
memutus perkara berdasarkan dakwaan
Surabaya tetap menolak banding tersebut,
kedua, yaitu terdakwa Enik Yulianta
bahkan
dinyatakan terbukti secara sah telah
Surabaya, sehingga JPU mengajukan
“Mengesksploitasi
dan
Kasasi.
Seksualitas Anak” sebagaimana diatur
terebut,
dalam
menolaknya
Ekonomi
Pasal 88 UU No. 23 tentang
menguatkan
Terhadap
pengajuan
Mahkamah dan
putusan
Agung menyatakan
PN
Kasasi juga PN
Perlindungan Anak, dengan hukuman;
Surabaya dan Pengadilan Tinggi Surbaya
penjara selama 2 tahun 3 bulan, denda
tidak salah dalam menerapkan hukum dan
sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta
telah memberi pertimbangan yang cukup
rupiah) dengan ketentuan apabila denda
benar.
tersebut
tidak
dibayar
maka
denda
Menurut hemat penulis, dalam
tersebut diganti dengan pidana kurungan
proses peradilan kasus diatas dikaji
selama 3 bulan, Selain itu terdakwa Enik
menurut hukum pidana formal;
4
1. Dakwaan dari JPU dianggap sudah
Perlindungan perdagangan
hukum
terhadap
tepat mengacu pada UU No. 21 tahun
korban
2007 tentang PTPPO dan UU No. 23
melindungi
Tahun 2002 tentang Perlindungan
menjadi korban kejahatan perdagangan
Anak.
manusia untuk mendapatkan perlakuan
hak
manusia
setiap
adalah
orang
yang
2. Penerapan pidana yang diputuskan
dan perlindungan yang sama oleh hukum
oleh hakim kepada terdakwa Enik
dan Undang-Undang, oleh karena itu
Yulianta adalah UU Perlindungan
untuk setiap pelanggaran hukum yang
Anak,
menerapkan
telah terjadi atas korban serta dampak
hukuman/sanksi pidana penjara dan
yang diderita oleh korban, maka korban
pidana denda. Hal ini menimbulkan
tersebut berhak untuk mendapat bantuan
efek jera bagi pelaku
dan perlindungan yang diperlukan sesuai
yaitu
3. Dalam dakwaan dan putusan terhadap kasus diatas, pidana denda sebanyak
dengan asas hukum. Bentuk
perlindungan
terhadap
Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
korban dapat dilihat dalam Pasal 5 ayat
seolah-olah
dengan
(1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006
bulan.
tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
kurungan
dapat selama
diganti 3
(tiga)
Apabila pengenaan sanksi tersebut
secara jelas menyebutkan;
dapat
kurungan,
a) memperoleh perlindungan atas keamanan
akan
pribadi, keluarga, dan harta bendanya,
menimbulkan efek jera kepada pelaku
serta bebas dari Ancaman yang berkenaan
dan
dengan kesaksian yang akan, sedang, atau
diganti
dikhawatirkan
masyarakat
dengan tidak
umum.
Justru
pengenaan sanksi yang berat bagi pelaku, baik pidana penjara dan/atau pidana denda harusnya dikenakan pidana maksimal, mengingat perbuatan terdakwa adalah merupakan tindak pidana pelanggaran terhadap hak asasi manusia,
khususnya
martabat anak.
harkat
dan
telah diberikannya b) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan
bentuk
perlindungan
dan dukungan keamanan; c) memberikan
keterangan
tanpa
tekanan d) mendapat penerjemah e) bebas dari pertanyaan yang menjerat
5
f) mendapatkan
informasi
mengenai
perkembangan kasus g) mendapatkan
alias Riza Binti Suanrsim dengan korban
informasi
mengenai
putusan pengadilan h) mengetahui
pidana dengan terdakwa Enik Yulianta
yang bernama Maria Yonata. Dalam hasil putusan tersebut menjelaskan mengenai
dalam
hal
terpidana
dibebaskan
hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa sebagai bentuk perlindungan hukum bagi
i) mendapat identitas baru
korban, berikut hukuman yang diberikan
j) mendapatkan tempat kediaman baru
pada terdakwa ;
k) memperoleh
penggantian
biaya
transportasi sesuai dengan kebutuhan l) mendapat nasihat hukum; dan/atau
m) memperoleh bantuan biaya hidup sementara
sampai
Batas
waktu
perlindungan berakhir.
Korban
kejahatan
sifatnya
baik
kurang
perlindungan
immaterial
(tiga) bulan; 2) Denda
sebesar
maupun
apabila denda tersebut tidak dibayar
yang materil,
selama 3 (tiga) bulan; 3) Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4) Menetapkan
yang memberi keterangan, yaitu hanya
ditahan;
saksi,
kemungkinan keleluasaan
sehingga untuk
untuk
100.000.000
(seratus juta rupiah) dengan ketentuan
korban ditempatkan sebagiai alat bukti
sebagai
Rp.
maka dignti dengan pidana kurungan
memperoleh perlindungan hukum yang memadai,
1) Pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3
agar
terdakwa
tetap
kecil
5) Membebankan kepada terdakwa untuk
memperoleh
membayar biaya perkara sebesar Rp.
memperjuangkan
1.000 (seribu rupiah)
haknya, belum lagi adanya tekanan-
Berdasarkan hukuman di atas
tekanan atau ancam-ancaman dari pihak-
yang
pihak
terdakwa, memang merupakan akibat dari
tertententu
dan
trauma
atau
ketakutan serta perasaan yang tidak aman Merujuk
perbuatan
oleh
terdakwa
hakim
sendiri
pada
yang
putusan
melakukan tindak pidana mengeksploitasi
2585
ekonomi dan seksualitas anak, tetapi
K/Pid.Sus/2010, yang memeriksa perkara
dalam putusan itu hanya menjelaskan
Mahkamah
kepada
diberikan
Agung
No.
6
hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa.
merupakan
Meskipun
kehilangan
ada
upaya
hukum
yang
ganti
kerugaian
kekayaan
atas atau
dilakukan oleh pihak Jaksa Penuntut
penghasilan, penderitaan, biaya untuk
Umum hingga tingkat Kasasi tetapi upaya
tindakan perawatan medis, psikologis,
tersebut sia-sia karena Mahkamah Agung
dan kerugian lain
memutuskan menguatkan putusan PN
korban sebagai akibat perdagangan
Surabaya dan menolak Kasasi yang telah
orang.
diajukan
Selain restitusi, kompensasi bentuk
dari
JPU.
Hukuman
yang
diberikan kepada terdakwa terlalu ringan,
lain
tidak ada hal yang menerangkan tentang
pidana sebagai ganti kerugian oleh
perlindungan hukum terhadap korban
Negara,
yang masih anak-anak karena berusia 17
pelayanan
(tujuh belas) tahun, dan perlindungan
Negara
terhadap korban setelah selesai proses
berkewajiban secara moral untuk
peradilan.
melindungi masyarakatnya.
Perlindungan
hukum
terhadap
perlindungan
yang diderita
yaitu
korban
suatu
pembayaran
kesejahteraan, bertanggung
2. Layanan
tindak
jawab
Konseling
karena dan
dan
anak yang menjadi korban perdagangan
Pelayanan/Bantuan Medis
orang
pra
Akibat yang bersifat psikis lebih lama
peradilan, jalannya persidangan, maupun
untuk memulihkan dari pada akibat
setelah
persidangan.
yang bersifat fisik. Pengaruh akibat
Perlindungan hukum ini diberikan agar
tindak pidana perdagangan orang
korban merasa tenang dan aman tanpa
dapat berlangsung selama berbulan-
takut akan menjadi korban lagi.
bulan bahkan bertahun-tahun. Untuk
diperoleh
sejak
selesainya
Bentuk
proses
yang
sebagian korban pengaruh akibat itu
diberikan kepada korban, yaitu sebagai
tidak sampai mencapai situasi yang
berikut;
stabil dimana ingatan akan kejadian
1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi
dapat diterima dengan satu cara atau
Setiap
perlindungan
korban
tindak
pidana
cara lain. Bagi sejumlah korban
perdagangan orang atau ahli warisnya
pengaruh akibat itu tidak mendapat
berhak memperoleh restitusi. Restitusi
jalan
keluar
yang
baik
seperti
7
3.
tenggelam dalam penderitaan yang
Ketentuan mengenai perlindungan
disebut psikotrauma. Oleh karena itu,
korban tindak pidana perdagangan orang
diperlukan
dilaksanakan
pendampingaatau
berdasarkan
konseling untuk membantu korban
Undang
dalam rangka memulihkan kondisi
Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali
psikologisnya seperti semula. Prinsip-
ditentukan lain dalam Undang -Undang
prinsip dalam mendampingi korban
No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan
harus benar-benar dikuasai.
Tindak Pidana Perdagangan Orang sesuai
Bantuan Hukum
dengan
pasal
Ketika korban memutuskan untuk
Undang
No.21
menyelesaikan kasusnya melalui jalur
Pemberantasan
hukum,
wajib
Perdagangan
memfasilitasinya. Negara dalam hal
perlindungan
ini mewakili korban untuk melakukan
penting dalam penegakan hukum, yang
penuntutan terhadap pelaku tindak
dimaksudkan
pidana.
perlindungan dasar kepada korban. Selain
maka
Negara
4. Pemberian Informasi
No.13
tahun
Undang-
43.
2006
Adapun
tahun
tentang
Undang-
2007
tentang
Tindak Orang korban
untuk
Pidana mengatur
sebagai
aspek
memberikan
itu undang-undang ini juga memberikan
Pemberian informasi kepada korban
perhatian terhadap penderitaan korban
atau keluarganya berkaitan dengan
sebagai akibat tindak pidana perdagangan
proses penyelidikan dan pemeriksaan
orang sebagai ganti kerugian bagi korban
tindak pidana yang dialami korban.
dan mengatur juga rehabilitasi medis dan
Perlindungan hukum bagi korban
sosial, pemulangan
perdagangan orang harus sesuai dengan
serta reintegrasi yang harus dilakukan
apa yang dimaksud dalam Undang-
negara khususnya bagi korban yang
Undang No.21 Tahun 2007 Tentang
mengalami penderitaan fisik, psikis dan
Pemberantasan
sosial akibat tindak pidana perdagangan
Tindak
Pidana
Perdagangan Orang dan korban juga berhak mendapat perlindungan hukum sesuai
dengan
undangan lainnya
peraturan
perundang-
orang. Hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam Undang-Undang
No.21
tahun
2007
8
tentang Pemberantasan Tindak Pidana
bersifat alternative. Antara tuntutan
Perdagangan
JPU dengan putusan Hakim terdapat
Orang
adalah
sebagai
berikut; a. Hak
tidak kesesuaian karena tuntutan dari kerahasiaan
identitas
korban
JPU menjerat terdakwa dengan UU
tindak pidana perdagangan orang dan
No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO
keluarganya sampai derajat kedua
sementara itu putusan hakim dianggap
(Pasal 44).
sudah tepat karena hakim memutus
b. Hak untuk mendapat perlindungan dari
perkara
dengan
dakwaan
ancaman yang membahayakan diri,
subsidair
jiwa dan/atau hartanya (Pasal 47).
melakukan tindak pidana yang diatur
c. Hak untuk mendapat restitusi (Pasal 48).
menyatakan
kedua; terdakwa
dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan hukuman
d. Hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan,
rehabilitasi
penjara selama 2 (dua) tahun 3(tiga)
sosial,
bulan, denda sebesar Rp. 100.000.000
pemulangan dan reintegrasi sosial dari
(seratus juta rupiah) dengan ketentuan
pemerintah (Pasal 51).
apabila tidak dibayar maka diganti
e. Indonesia atas biaya negara (Pasal 54).
dengan pidana kurungan selama 3
f. Layanan
bulan. Upaya hukum telah dilakukan
Konseling
dan
Pelayanan/Bantuan Medis
sampai ke tingkat kasasi, tetapi tidak ada
Simpulan Berdasarkan dari uraian yang telah penulis buat dalam Bab terdahulu,
perubahan
dalam
putusan
terdahulu. 2. Bentuk perlindungan hukum terhadap
maka dapat penulis simpulkan sebagai
anak korban perdagangan manusia
berikut :
Dalam Putusan Mahkamah Agung
1. Penerapan Pidana Oleh Hakim Dalam
Nomor
Usaha
Memberikan
Perlindungan
:
2585
K/Pid.Sus/2010.
Berdasarkan putusan tersebut tidak
Terhadap Anak Korban Perdagangan
dijelaskan
bagaimana
Manusia Dalam Putusan Mahkamah
perlindugan
untuk
Agung Nomor : 2585 K/Pid.Sus/2010.
menjelaskan
Dakwaan
terdakwa.
jaksa
penuntut
umum
bentuk
anak,
hukuman
hanya kepada
pemberian
9
restitusi/kompensasi, konseling/bantuan
kriminologi. Universitas Muhammadiyah Malang.
layanan medis,
bantuan
hukum, dan pemberian informasi. Daftar Pustaka
Farhana , 2010, Aspek Perdagangan Orang Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. Henny Nuraeny, 2001, Tindak Pidana
Andi Hamzah, 1986, Perlindungan
Perdagangan Orang, Sinar Grafika, Jakarta.
Hak-Hak Asasi Manusia dalam
Kitab
Undang Pidana,
Undang-
Hukum
Acara
Binacipta,
Bandung..
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, RajaGrafindo Persada, Jakarta
Bambang Waluyo, 1991, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta.
Barda Nawawi Arief. 2002. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti. Bandung 1998. Beberapa Aspek kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Cipta Aditya Bakti. Bandung. Chaerudin dan Syarif Fadillah, 2004, Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam, Grhadhika Press, Jakarta
Darwan Prinst. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Cet.ke1 Bandung: Citra Aditya Bakti. 2003. Emei
Dwinanarhati Setiamandani. 2012. Tindak pidana perdagangan orang ditinjau dari perspektif
.,1990, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Press, Jakarta. Taufik
Umar Lubis. 2009. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Trafiking Ditinjau Dari Hukum Indonesia. Jakarta
Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang N0. 30 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
10
