PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN ANAK BERDASARKAN PASAL 68 UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

DIH, Jurnal Ilmu Hukum Agustus 2012, Vol. 8, No. 16, Hal. 67 - 85

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN ANAK BERDASARKAN PASAL 68 UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

M. Taqyuddin Akbar Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstract Perdagangan manusia (trafficking) dapat di pahami sebagai suatu aktifitas yang meliputi proses perekrutan, pengangkatan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunanaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, yaitu penculikan, pemalsuan, penipuan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi ataupun memberi atau menerima bayaran serta manfaat tertentu sehingga memperoleh persetujuan dari orang-orang yang memegang kendali atas orang lain yang rentan tereksploitasi. Eksploitasi disini meliputi eksploitasi dengan cara memprostitusikan anak atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik lain yang serupa dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ-organ tubuh.Perdagangan anak yang marak terjadi saat ini bentuknya beragam dengan anak sebagai sasaran uatama karena anak dianggap lemah, tidak memahami hukum yang berlaku, anak cenderung diam dengan gaji kecil, anak mudah ditipudaya dengan barang/materi kebutuhan anak. Sedangkan faktor ekternal adanya perdagangan anak adalah kebutuhan tenaga kerja anak yang murah, perkembangan industri hiburang yang mengarah pada seksualitas anak, dan kurangnya keseriusan penegak hukum dalam melakukan perlindungan anak. Kondisi tersebut bertentangan dengan hak-hak anak, sehingga perlu adanya perlindungan anak dari perdanganan orang sesuai dengan Undang-Undang no.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Keywords: perlindungan hukum, korban perdagangan anak

ritaan dapat digolongkan dalam dua “wajah”. Pertama, yakni anak-anak yang menjadi korban, terutama yang disebabkan oleh faktorfaktor kondisi ekonomi, sosial, politik, dan kultural. Korban itu sendiri bisa berarti korban kejahatan juga bisa berarti korban penyalahgunaan kekuasaan. Kedua, anak-anak “bermasalah” yang mengalami bahaya penderitaan karena terlibat dalam proses-proses dan perilaku-perilaku yang asosial maupun prosesproses reaksi sosial terhadap perilakunya yang bermasalah itu sendiri. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 merupakan peraturan khusus yang mengatur

PENDAHULUAN Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Melindungi anak berarti memahami persoalan anak. Memahami persoalan anak berarti memahami derita anak. Anak-anak Indonesia yang kini tengah menghadapi bahaya pende67

M. Taqyuddin Akbar

mengenai masalah anak. Tujuan dari perlindungan anak sendiri disebutkan dalam Pasal 3: “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.” Undang-undang itu dilahirkan untuk memberikan perlindungan yang utuh, menyeluruh dan komprehensif dengan meletakkan kewajiban perlindungan anak berdasarkan asas non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap anak. Pengingkaran terhadap kemuliaan hak asasi seorang anak akan terjadi apabila ada seseorang yang tidak lagi memandang seorang anak sebagai sebuah subyek yang sama dengan dirinya, akan tetapi lebih pada sebagai sebuah obyek yang bisa diperjualbelikan demi keuntungan pribadi. Bisnis perdagangan orang saat ini banyak menjerat anak. Bisnis seperti ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia. Perdagangan anak sendiri sebenarnya telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antar negara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Lebih ironis lagi bahwa praktik perdagangan orang ini ternyata banyak terjadi di negara ini. Orang sebagai “obyek dagang” dalam transaksi ini yang mayoritas adalah anak perempuan, sebenarnya bukan fenomena baru di negara ini. Untuk menghitung jumlah pastinya seperti halnya sebuah fenomena puncak gunung es, dimana yang kelihatan hanyalah sebagian kecil saja, akan tetapi jumlah yang lebih besar banyak yang luput dari sorotan media maupun masyarakat pada khususnya. Perdagangan anak di Indonesia sudah terjadi pada masa penjajahan. Saat pendu-

dukan Jepang, nenek-nenek moyang kita yang pada saat itu mungkin masih di bawah umur, telah mengalami hal yang serupa, yakni ditipu dan dijanjikan untuk berkarier di Jepang, namun yang sebenarnya terjadi adalah mereka disekap dan dijadikan budak-budak seks para tentara Jepang. Hingga kini, akibat tidak banyaknya pihak yang peduli serta kurangnya informasi, membuat kasus perdagangan anak terus berlarut-larut. Data dari Kepolisian Republik Indonesia menyebutkan bahwa sejak tahun 2001 jumlah kasus perdagangan anak khususnya perempuan ada178 kasus, 2002 ada 155 kasus, 2003 ada 134 kasus, tahun 2004 ada 43 kasus, dan tahun 2005 terdapat 30 kasus. Sementara di luar Indonesia data yang dihimpun International Catholic Migration Commission (ICMC) 2005 menyebutkan kasus perdagangan anak yang berhasil dilaporkan berjumlah 130 kasus, dengan jumlah pelaku 198 dan jumlah korbannya ada 715 orang. Angka ini akan terus mengalami peningkatan pesat jika dibandingkan tahun 2003 yang hanya ada 84 kasus. Sedangkan laporan dari Unicef tahun 1998 diperkirakan jumlah anak yang tereksploitasi seksual atau dilacurkan atau dijadikan pelacur menjadi 40.000 sampai dengan 70.000 anak diseluruh Indonesia, dan dari jumlah tersebut sebesar 30 % dari mereka adalah anak perempuan usia kurang dari 18 tahun. Data lain menyebutkan 60 % jumlah perkosaan terjadi pada anak dan setiap tahunnya tidak kurang dari 1500 hingga 2000 kasus perkosaan di Indonesia yang terjadi di hampir semua propinsi di Indonesia korbannya adalah anak perempuan. Contoh nyata dari kasus perdagangan anak terjadi di Medan, yang kasus posisinya adalah sebagai berikut : “Tony (52), terdakwa kasus perdagangan orang (trafficking), pada hari kamis tanggal 22 Feb 2007 akhirnya divonis 3 tahun 7 bulan potong masa tahanan oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan. Tony dinyatakan bersalah melanggar Pasal 83 Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menjawab pertanyaan majelis hakim pimpinan Ahmad Sharif, SH., Tony mengaku baru terlibat dalam masalah ini ketika kurang lebih dua tahun lalu dikarenakan 68

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Anak Berdasarkan Pasal 68undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

terlilit hutang. Dalam melakukan aksinya, Tony bekerjasama dengan Sum, germo dari Batam yang hingga kini Sum masih buron selama tiga bulan, Tony sempat menjadi buron dan pada akhirnya ditangkap oleh Polda Sumatera Utara. Seperti yang telah dilansir sebelumnya, Kasus Tony, tersebut menjadi perhatian para pemerhati perlindungan anak. Sejak kasus itu digelar, pusat perhatian Lembaga Swadaya Masyarakat yang concern terhadap perlindungan anak dan perempuan, para praktisi hukum, dan kalangan kampus, tertuju ke persidangan itu. Tony ditangkap dan kemudian diadili berdasarkan laporan Linda (15) yang dijanjikan oleh Tony lapangan pekerjaan sebagai baby sitter. Akan tetapi kenyataannya ia malah dipekerjakan sebagai purel diskotek di kawasan Jl. A Yani Medan. Majelis hakim membantah bahwa jatuhnya putusan tersebut karena tekanan masyarakat. Tapi, kuatnya desakan dan gerakan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat dan pemerhati anak-anak menjadi catatan tersendiri, baik bagi jaksa maupun majelis. "Kami sangat menghormati aspirasi yang berkembang di masyarakat. Tapi, kami independen dan tidak bisa diintervensi,"ujar Ahmad Syarif, SH., salah seorang majelis hakim kepada koran ini kemarin. Jumlah kasus trafficking dari tahun ke tahun terus meningkat di Sumatera Utara (Sumut). Praktik trafficking yang berkembang antara lain perdagangan perempuan untuk kepentingan prostitusi dan penculikan/penjualan bayi. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mencatat pada 2004 jumlah kasus trafficking di Sumut sebanyak 81 kasus. Pada 2005 sebanyak 125 kasus. Setiap tahun jumlah kasus trafing meningkat hingga 2006 menjadi sebanyak 153 kasus.” Menyimak kasus di atas, persoalan perdagangan anak banyak sekali terjadi di daerahdaerah. Kendatipun demikian, pada prakteknya belum banyak pihak yang berinisiatif untuk mengatasi masalah ini, padahal masyarakat sebenarnya sudah sadar betul dan mengetahui tentang adanya ‘proyek’ perdagangan orang yang terorganisir. Dari contoh kasus diatas persoalan ini memang menimbulkan permasalahan yang penanganannya memerlukan perhatian yang sangat serius.

Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, secara nasional telah melindungi hak-hak anak. Adalah tanggung jawab negara, masyarakat, dan keluarga dalam melindungi anak. Utamanya, dalam rangka mengupayakan kesejahteraan dan perlindungan anak, peningkatan kelangsungan hidup, dan upaya mengoptimalkan tumbuh-kembang anak. Dalam kasus perdagangan anak perempuan, pelaku terbagi pada pelaku perekrutan (mengajak, menampung atau membawa korban), pengiriman (mengangkut, melabuhkan atau memberangkatkan korban), pelaku penyerahterimaan (menerima, mengalihkan atau memindahtangankan korban). Selain itu, dalam lingkup hubungan antara Majikan dan pekerja, dapat juga dikategorikan sebagai sebagai pelaku ketika seorang majikan menempatkan pekerjanya dalam kondisi eksploitatif. Kondisi yang sering terjadi adalah tidak membayar gaji, menyekap pekerja, melakukan kekerasan fisik atau seksual, memaksa untuk terus bekerja, atau menjerat pekerja dalam lilitan utang. Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat (Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2002). Rumusan Masalah Bertolak dari uraian diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah penerapan pasal 68 Undangundang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat melindungi korban perdagangan anak di Indonesia? 2. Faktor-faktor apa sajakah yang mendasari terjadinya perdagangan anak di Indonesia pada saat ini ? METODE PENELITIAN Pendekatan yang saya lakukan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah menggunakan suatu pendekatan masalah yang disebut pendekatan masalah yuridis normatif yang artinya suatu pendekatan masalah dengan hal 69

M. Taqyuddin Akbar

atau cara menggunakan peraturan PerundangUndangan No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang difungsikan untuk kepentingan anak. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini merupakan peraturan perundang-undangan, bahan-bahan keputusan yang berupa literatur-literatur mengenai apa yang akan diteliti serta literatur-literatur lain yang dapat dijadikan pendukung di dalam menyelesaikan penelitian ini.

sendiri, tidak begitu menaruh perhatian akan kepentingan masa depan anak. Padahal anak merupakan belahan jiwa, gambaran dan cermin masa depan, aset keluarga, agama, bangsa dan negara. Di berbagai negara dan berbagai tempat di negeri ini, anak-anak justru mengalami perlakuan yang tidak semestinya, seperti eksploitasi anak, kekerasan terhadap anak, dijadikan alat pemuas seks, pekerja. Perlindungan hak asasi anak adalah meletakkan hak anak ke dalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Perlindungan dapat diberikan pada hak-hak dalam berbagai cara. Proses perlindungan anak dimaksud disebut sebagai proses edukasional terhadap ketidakmampuan anak dalam melakukan suatu tugas-tugas sosial kemasyarakatan. Perlindungan hak asasi anak dapat diberikan dengan cara sistematis, stimulasi, latihan, pendidikan, bimbingan sholat, permainan dan dapat juga diberikan melalui bantuan hukum yang dinamakan Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak. Pada pasal 13 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 menyatakan setiap anak dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan yaitu : a. Diskriminasi. b. Eksploitasi baik ekonomi mauoun seksual. c. Penelantaran. d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan. e. Ketidakadilan f. Perlakuan salah lainnya. Dan di dalam pasal 15 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 juga mengatur dimana setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari : a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik. b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata. c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial. d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan. e. Pelibatan dalam peperangan.

PEMBAHASAN Perlindungan Hak Asasi Anak Anak-anak yang menjadi korban trafficking mengalami penderitaan yang sama dengan penderitaan yang dialami oleh korban orang dewasa. Namun karena usia dan kerentanan akibat ekspoitasi terhadap anak yang mengalami kekerasan dalam perdagangan manusia dapat menyebabkan trauma.Pentingnya bagi semua pihak untuk mengetahui bahwa anakanak bersifat rentan dan membutuhkan perlindungan khusus atau usia, tingkat kedewasaan dan kebutuhan masing-masing individu mereka ” Lebih lanjut lagi ” respon yang lebih baik terhadap korban dan saksi anak-anak akan membuat mereka lebih terbuka mengenai kejadian yang menjadikan mereka korban dan mereka akan lebih membantu proses keadilan. Jika anak menjadi korban perdagangan manusia, saksi kejahatan atau pelaku kejahatan, perkaranya harus ditangani dengan cara yang berbeda dengan penanganan perkara orang dewasa ada beberapa peraturan perundangundang di Indonesia yang menggaris besarkan pada permasalahan ini. Anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sebagaimana yang dimiliki orang dewasa, hak asasi manusia (HAM). Pemberitaan yang menyangkut hak anak tidak segencar sebagaimana hak-hak orang dewasa atau isu gender, yang menyangkut hak perempuan. Perlindungan hak anak terhadap perdagangan anak tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan melakukan langkah-langkah kongkrit. Demikian juga upaya untuk melindungi hak-hak anak yang dilanggar yang dilakukan negara, orang dewasa atau bahkan orang tuanya 70


7. Adopsi palsu untuk kepentingan yang tidak jelas. Pengangkatan anak secara paksa (adopsi palsu) banyak terjadi pada anakanak yang berasal dari daerah konflik atau pengungsian, untuk kemudian di eksploitasi demi keuntungan pelaku atau jaringan. Dalih yang biasa dipakai untuk adopsi adalah membantu memberikan penghidupan yang lebih baik, sehingga orangtua mau menyerahkan anaknya.

Bentuk Perdagangan Anak. Bentuk perdagangan anak dapat dikelompokkan kedalam beberapa bentuk diantaranya: 1. Untuk dipekerjakan sebagai pekerja domestik. Anak-anak dipekerjakan sebagai pekerja diluar persetujuan dan keinginan mereka. Ketika mereka di iming-imingi janji bahwa mereka akan disekolahkan, dipekerjakan dipabrik / restoran atau akan memperoleh gaji yang besar dan didorong oleh kesulitan ekonomi keluarga, putus sekolah, ketidaktahuan orang tua. 2. Dipekerjakan ditempat hiburan atau tempat usaha lainnya. Hal ini terjadi dimana anak dieksploitasi untuk bekerja di tempat-tempat hiburan baik di kota-kota besar maupun di daerah. 3. Dipekerjakan menjadi pekerja seks. Tidak jarang terjadi anak dan perempuan remaja dijual “keperawanannya“ oleh orang tuanya sendiri dan umumnya latar belakangnya adalah kemiskinan. Banyak sekali diantara mereka yang berusia ( 13-16 tahun ) bekerja sebagai penghibur atau pekerja seks bukan atas kemauannya sendiri. Bahkan seringkali mereka tidak tahu bahwa mereka akan di jadikan perempuan penghibur. 4. Untuk dipekerjakan sebagai pengemis. Di kota-kota besar banyak ditemui pengemis anak-anak termasuk bayi dilampu-lampu merah, anak-anak atau bayi tesebut sebagian besar tidak ada hubungan darah dengan si ibu pengemis karena mereka adalah korban penculikan yang diperdagangkan atau disewakan. 5. Untuk dipekerjakan sebagai pengedar narkoba. Anak banyak dimanfaatkan sebagai pengedar narkoba, biasanya mereka dibuat tergantung pada narkoba lebih dulu sehingga mereka lebih mudah dikendalikan. 6. Untuk konsumsi kaum pedofilia. Kegiatan perdagangan ini seringkali melibatkan orang-orang asing dan jaringan internasional. Anak yang menjadi korban pada umumnya berumur 9-15 tahun. Di awal proses anak telah di manipulasi sedemikian rupa sehingga secara ekonomi sangat tergantung kepada si pedofilia.

Faktor Penyebab Perdagangan Anak. Adapun beberapa faktorfaktor penyebab perdagangan anak tersebut di Indonesia adalah: kemiskinan, terbatasnya akses dan kesempatan kerja, kekerasan dalam rumah tangga, kepatuhan anak terhadap orangtua (yang terdesak secara ekonomi), konflik sosial dan peperangan serta lemahnya penegakan hukum. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi lainnya adalah : 1. Faktor Kemiskinan. Kemiskinan merupakan faktor pendorong utama yang mempengaruhi terjadinya pelacuran. Akan tetapi hal ini bukan satu-satunya faktor, karena ada pula warga dan anak-anak yang meskipun miskin, tetapi tidak melakukan pelacuran. Umumnya mereka hanya bekerja sebagai buruh tani dan berpendidikan SD. Bagi warga yang miskin, dianggap sebagai jalan untuk mengatasi kemiskinan dimana mereka memperoleh keuntungan sekaligus. Pertama, bebas dari kewajiban memenuhi kebutuhan hidup anak atau isteri yang pelacuran dan kedua, memperoleh keuntungan finansial. 2. Faktor Gaya Hidup ‘Hajatan’. Sekalipun umumnya miskin, tetapi masyarakat setempat mempunyai gaya hidup hajatan yang biasanya harus dilengkapi dengan hiburan, kecuali warga yang sangat miskin. Acara ini biasanya terjadi pada musim panenan, ketika mereka memperoleh pendapatan lumayan dan sekaligus merupakan acara syukuran. Setiap acara hajatan, seperti perkawinan, sunatan, ataupun rasulan (sunatan bagi anak perempuan), hiburan harus selalu ada. Jenis

71

M. Taqyuddin Akbar

hiburan menunjukkan tingkat status sosial ekonomi orang tua.

Bentuk kekerasan yang dialami anak korban perdagangan anak.

3. Faktor Eksploitasi Terhadap Anak.

Adapun bentuk kekerasan yang di alami oleh korban adalah sebagai berikut :

Orang tua masih memandang bahwa perempuan hanya berada di wilayah domestik. Anak perempuan tidak perlu bersekolah tinggi, karena pada akhirnya hanya kembali ke rumah, ke dapur, sumur, dan kasur melayani suami. Akibatnya angka putus sekolah tinggi. Anak perempuan kemudian menjadi tenaga kerja wanita, pelacur, pelayan café, atau pembantu rumah tangga. Berdasarkan uraian tersebut terjadi eksploitasi terhadap anak oleh orang tua yang ditandai dengan: a. Perempuan berada di wilayah domestik sehingga tidak perlu bersekolah tinggi. b. Anak adalah aset keluarga. c. Menjadikan anak sebagai pelacur tidak dipahami sebagai kejahatan. d. Kebiasaan melacurkan anaknya.

1. Kekerasan fisik Bentuk ini paling mudah dikenali terkategorisasi sebagai kekerasan jenis ini adalah menampar, menendang, memukul atau meninju, mencekek, mendorong, menggigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan bentuk lain yang kondisinya lebih parah. 2. Kekerasan psikis. Kekerasan jenis ini tidak begitu mudah untuk dikenali. Akibat yang dirasakan oleh anak yang menjadi korban tidak memberikan bekas yang tampak jelas bagi orang lain. Dampak kekerasan jenis ini akan berpengaruh pada situasi perasaan tidak aman dan nyaman, menurunnya harga diri serta martabat korban. Wujud konkrit kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah penggunaan kata-kata kasar penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan anak didepan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya. Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban merasa rendah diri, minder merasa tidak berharga dan lemah dalam membuat keputusan (Decission making). 3. Kekerasan Seksual. Kekerasan seksual yang dialami oleh anak korban trafficking termasuk pelecehan seksual seperti diraba-raba, diajak melakukan hubungan seksual, dan dipaksa melakukan hubungan seksual selama ditempat anak bekerja atau lokasi dimana anak dipekerjakan, dimana anak yang mengalami kekerasan seksual mengalami kehamilan akibat perkosaan. 4. Kekerasan Ekonomi. Pada anak-anak kekerasan jenis ini sering terjadi ketika orang tua memaksa anak yang masih berusia dibawah umur untuk dapat memberikan kontribusi ekonomi keluarga,

4. Faktor Permintaan akan Pelacur. Berdasarkan uraian tersebut, pengaruh permintaan akan pelacur ditandai dengan: a. Calo dan germo merupakan bagian dari jaringan perdagangan anak untuk pelacuran yang menyediakan calon-calon untuk memenuhi permintaan akan pelacur. b. Permintaan pelacur merupakan kebutuhan untuk mengisi industri seks yang cenderung menjadikan anak-anak sebagai sasaran utama. c. Calo dan bahkan germo adalah warga satu desa dengan calon sehingga mempermudah informasi, pengiriman, dan komunikasi calo dan calon pelacur. d. Calo dan germo mempunyai modal uang yang besar yang dapat memenuhi kebutuhan akan uang warga yang miskin segera. e. Calo dan germo sangat aktif mencari calon pelacur karena secara finansial menguntungkan mereka. Semua beban biaya proses perekrutan dan pengiriman dibebankan kepada warga sebagai utang.

72


sehingga fenomena penjual koran, pengamen jalanan, pengemis anak dan lain-lain kian merebak terutama diperkotaan. Selain itu juga perdagangan anak untuk tujuan pelacuran yang menguntungkan secara ekonomi bagi pihak-pihak tertentu.

Adapun arti dari kekerasan tersebut di atas meliputi : 1. Kegiatan yang menunjukkan suatu kekuatan tertentu yang sifatnya keras dan mengandung paksaan atau kekejaman baik secara fisik, mental baik langsung atau tidak. 2. Pidana adalah kejahatan dengan kekerasan meliputi penganiayaan, kekejaman, pemakaian senjata tajam, senjata api, alat lain yang dapat dipakai untuk melukai penerima tindakan tersebut. 3. Tindakan secara langsung, yaitu : a. Anak secara langsung menerima perlakuan fisik sehingga anak menjadi korban. b. Tindakan yang tidak sesuai dengan hak asasi yang mengakibatkan kerugian fisik, mental, sosial. c. Tindakan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan anak. 4. Kekerasan tidak langsung, yaitu: Anak secara psikis menjadi terganggu akibat kesaksian terhadap kekerasan dari seorang terhadap orang lain melalui media. 5. Aspek kesehatan jiwa di akibatkan perlakuan penganiayaan atau kekejaman atau kekerasan dari pihak orang dewasa atau orang tua terhadap anaknya.

Perlindungan anak terhadap segala keterlantaran, kekerasan dan eksploitasi. A. Pengertian Keterlantaran Anak. Anak bukanlah manusia dalam bentuk kecil, tetapi ia dipandang sebagai manusia yang membutuhkan perlindungan dan penanganan khusus, termasuk perlindungan hukum baik setelah maupun sebelum dilahirkan. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-undang No 23 tahun tentang Perlindungan Anak yang tergolong anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, terasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Undang-undang No 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat 6 yang dimaksud dengan anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Anak terlantar adalah anak yang karena sebab orang tuanya melalaikan kewajiban sehingga kebutuhan anak tidak dapat dipenuhi secara wajar baik rohani, jasmani, dan sosial.

C. Pengertian Eksploitasi B. Kekerasan terhadap Anak

Salah satu fenomena anak yang kontroversial adalah semakin maraknya eksploitasi seks anak. Adapun arti dari eksploitasi tersebut di atas meliputi : 1. Penggunaan atau pengerahan tenaga kerja sebagai buruh industri atau usaha lain sebagai tenaga murah sehingga mengorbankan kebutuhan emosional atau mental, fisik anak, sehingga menimbulkan hambatan fisik, mental dan sosial. 2. Merupakan keuntungan sepihak yaitu si pemakai tenaga kerja. 3. Penggunaan bayi untuk pengemis sesungguhnya sangat mengetuk hati nurani. Orang memberi karena rasa kasihan kepada bayi, tetapi hasilnya tidak untuk si bayi. Bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban narkoba (napza),

Banyak faktor penyumbang terus berlangsungnya kekerasan terhadap anak. Mulai dari konflik sosial horizontal dan vertical, politik dan kewajiban Negara (pembangunan ) yang tidak mendahulukan kepentingan terbaik dan memberikan yang terbaik kepada anak, keluarga yang kurang melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya, masyarakat yang belum atau kurang menyadari kedudukan dan hakhak seorang anak, penegakan hukum yang tidak memberikan keadilan bagi anak, dan berbagai faktor lain yang menyebabkan kedudukan anak dalam keluarga, masyarakat dan negara berada pada kelas bawah yang pada gilirannya mengantarkan pada munculnya perasaan tak bersalah manakala akan atau setelah melakukan kekerasan terhadap anak. 73

M. Taqyuddin Akbar

penculikan, korban kekerasan baik secara fisik atau mental, anak yang menyandang cacat, korban penelantaran, pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan perlindungan khusus. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi dapat melalui : 1. Penyebarluasan atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi ataupun seksual. 2. Pemantauan, pelaporan, pemberian sanksi. 3. Melibatkan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat.

kewenangan yang perlu kita pahami dan hayati. Tujuannya, mencegah kita sendiri menyebabkan adanya korban penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan lebih lanjut. Persyaratan penyelesaian tersebut dengan adanya pengawasan terhadap korban perdagangan anak tersebut. Pengawasan yang dimaksud disini adalah mengusahakan pengawasan bersama-sama atau sendiri-sendiri terhadap adanya kecenderungan melakukan penyalahgunaan kekuasaan yang menimbulkan korban penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan dalam pembinaan pelaku anak. b. Langkah Proteksi ( perlindungan ). Adapun perlindungan yang dapat kita berikan berupa : 1. Perlindungan : a. Yang dilindungi dapat merasa aman dalam perlindungan tersebut. Kepentingan dan hak asasinya terjamin dan tidak dirugikan dan diusahakan dikembangkan, sehingga dapat mencapai pertumbuhan fisik, mental dan sosial secara maksimal. b. Yang melindungi harus dapat merasa dirinya dapat perlindungan dan jaminan dalam kegiatan perlindungan sebagai pemenuhan tugasnya, dan mendapat yang layak dari Pemerintah dan masyarakat. 2. Usaha bersama : a. kegiatan perlindungan adalah suatu kegiatan yang menjadi tanggung jawab antara pihak-pihak yang dilindungi dan yang melindungi. b. harus ada saling pengertian antara mereka sebagai pihak-pihak yang bersangkutan agar mencapai hasil yang baik. Ada interaksi antara kedua pihak. c. Yang dilindungi harus diyakini bahwa ia ikut serta dalam kegiatan perlindungan anak ini dengan berusaha melindungi dirinya sendiri sesuai dengan kemampuannya. d. Kegiatan perlindungan bukan monopoli seseorang atau badan atau organisasi swasta maupun pemerintah.

Upaya Hukum Yang Diterapkan Dalam Penyimpangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Kebijakan merupakan langkah untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang sifatnya fundamental. Dari batasan-batasan yang sederhana ini, secara konseptual kebijakan mengandung dua unsur yaitu yang pertama berorientasi pada tindakan dan kedua berorientasi pada penyelesaian masalah yang sifatnya fundamental. Memberikan batasan kebijakan sebagai semua tindakan yang sengaja diambil pemerintah untuk menyelesaikan masalah sosial tertentu. Tindakan pemerintah yang dimaksudkan bias diartikan sebagai melakukan sesuatu dan bias juga diartikan sebagai tidak melakukan sesuatu. Untuk mengetahui bentuk atau model kebijakan penanganan masalah perdagangan anak setelah diemplementasikan ke dalam tindakan nyata. Enam langkah kebijakan yang diambil untuk menangani perdagangan anak adalah: Langkah Pengawasan, Proteksi (perlindungan), Preventif (pencegahan), Perawatan, Rehabilitatif (pemulihan), Reintegratif (pengembalian anak kepada keluarga dan masyarakat). Penjelasannya tersebut dibawah ini: a. Langkah Pengawasan. Ada beberapa usaha penyelesaian permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan atau 74


3. Kepentingan bersama : a. Dengan melindungi seseorang anak berarti menghindari dari kesulitan yang mungkin menimpa atau mengancam yang melindungi (orang tua, pemerintah) dibandingkan dengan apabila anak tidak dilindungi atau dilayani kepentingannya. Jadi penggunaan dana yang cukup besar tidak sia-sia. b. Yang dilindungi jangan sampai menjadi korban dari yang melindungi dengan dalih untuk melindungi kepentingan pribadi. 4. Lingkup perlindungan : a. Meliputi pemenuhan kebutuhan pokok yaitu: pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan. b. Kebutuhan-kebutuhan jasmaniah dan rohaniah. c. Kebutuhan primer, sekunder yang pemenuhannya berdasarkan skala prioritas. 5. Unsur edukatif : a. Pemberian perlindungan harus bersifat edukatif dan membangun yang diarahkan kepada kemampuan untuk mengembangkan diri sehingga akan dapat bermanfaat untuk pembangunan nasional. b. Pemberian perlindungan jangan sampai menjurus pada pemuasan diri, yaitu rasa lebih berjasa dari pada yang dilindungi. Kegiatan perlindungan ini merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Oleh sebab itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut. Kepastian hukumnya perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Strategi yang bisa digunakan di dalam rangka perlindungan adalah sebagai berikut. Pertama, peninjauan berbagai aturan dan pengembangan hukum baru tentang perlindungan anak. Kedua, peninjauan dan penguatan mekanisme implementasi legislasi tentang perlindungan anak. Ketiga, pelatihan bagi staf pemerintah tentang mekanisme implementasi yang lebih baik. Keempat, melakukan pendidikan kepada masyarakat tentang hukum

perlindungan anak dan mekanisme implementasi berbagai produk hukum terkait. Kelima, pendirian unit-unit perlindungan khusus. Keenam, peningkatan kerja sama regional dan internasional untuk menangani perdagangan anak. Ketujuh, pengembangan standar khusus mengenai penyebaran pornografi anak dan video serta seks di tempat-tempat umum. c. Langkah Pencegahan. Mencegah kejahatan terutama sebelum kejahatan dilakukan oleh timbul korban adalah cara penanggulangan yang paling baik. Perhatian terhadap pencegahan kejahatan, sebelum kejahatan dilakukan dan pencegahan viktimisasi strukturil ( penimbulan korban oleh suatu struktur ) belumlah memuaskan pada saat ini. Dalam usaha pencegahan kejahatan, kata mencegah dapat berarti antara lain mengadakan suatu perubahan yang positif. Sehubungan dengan pemikiran ini, maka pencegahan yang dimaksud adalah mengusahakan pencegahan orang melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan dalam pembinaan pelaku anak agar tidak menimbulkan korban mental, fisik, dan sosial dengan berbagai cara sebagai berikut : a. mencegah adanya kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan dalam pembinaan pelaku anak. b. Penjatuhan sanksi yang tepat kepada pelaku penimbul korban penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan dengan berbagai cara yang bermanfaat untuk pihak pelaku dan pihak korban. Tujuannya, mencegah pengulangan penimbulan korban penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan pembinaan pelaku anak dan ikut menghayati penderitaan pihak korban dengan penjatuhan sanksi memberi ganti rugi. Cara pencegahan kejahatan dan penyimpangan lain memperhitungkan semua fenomena yang mempengaruhinya. Cara-cara pencegahan ada yang bersifat langsung dan secara tidak langsung : 1. Yang bersifat langsung: kegiatan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu kejahatan dan dapat dirasakan dan 75

M. Taqyuddin Akbar

diamati oleh yang bersangkutan, meliputi kegiatan-kegiatan : a. pengamanan objek kejahatan dengan sarana fisik mencegah hubungan antara pelaku dan objek kejahatan dengan berbagai sarana pengamanan. b. Pemberian pengawal atau penjaga pada objek kejahatan. c. Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat jahat dengan perbaikan lingkungan : menambah penerangan atau lampu, merubah bangunan, jalan dan taman sedemikian rupa sehingga mudah diawasi. d. Perbaikan lingkungan yang merupakan perbaikan struktur sosial yang mempengaruhi terjadinya kejahatan. e. Pencegahan hubungan-hubungan yang dapat menyebabkan kejahatan. f. Penghapusan peraturan yang melarang suatu kejahatan berdasarkan beberapa pertimbangan. 2. Yang bersifat tidsak langsung : kegiatan pencegahan yang dilakukan sebelum dan atau sesudah dilakukan kejahatan yang antara lain meliputi : a. Penyuluhan penyadaran mengenai : tanggungjawab bersama dalam terjadinya kejahatan, mawas diri, kewaspadaan terhadap harta milik sendiri dan orang lain, melapor pada yang berwajib atau orang lain ada dengan akan atau terjadinya suatu kejahatan. b. Pembuatan peraturan yang melarang dilakukannya suatu kejahatan yang mengandung ancaman hukuman. c. Pendidikan, latihan untuk memberikan kemampuan seseorang memenuhi keperluan fisik, mental dan sosialnya. d. Penimbulan kesan akan adanya pengawasan atau penjagaan pada kejahatan yang akan dilakukan dan objek sosialnya.

seluruh elemen masyarakat dengan cara memperkuat dan memobilisasi komunitas lokal untuk memonitor maupun melindungi anak-anak mereka atau dengan cara merangsang inisiatif berbasis komunitas tentang perlindungan anak. Terdapat beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya perdagangan anak untuk tujuan pelacuran, yaitu pertama peningkatan kesadaran multimedia bagi masyarakat umum, kedua pencegahan dalam sekolah-sekolah, khususnya melalui integritasi ke dalam kurikulum hak anak, pendidikan seks, dan eksploitasi seks, tiga peningkatan kesadaran dan sensitivitas bagi staf pemerintah dan staf profesional lainnya, empat mobilisasi komunitas untuk mengembangkan system pemonitoran daerah, lima peningkatan kesadaran melalui program pendidikan informal dan pustaka keliling dan enam berbagai program dari anak untuk anak. d. Langkah Perawatan. Mengatasi permasalahan perdagangan anak tidak hanya melibatkan satu lembaga, akan tetapi harus melibatkan semua pemangku kepentingan yang ada di masyarakat, yaitu instansi-instansi pemerintah, LSM, organisasi kemasyarakatan yang tergabung dalam sebuah kemitraan yang diperkuat oleh peraturan pemerintah, paling tidak keputusan menteri untuk bersama-sama menangani masalah perdagangan anak. Maka Perawatan adalah suatu proses mengatasi korban perdagangan anak melalui cara pendekatan ( konsultasi ) Pemerintah atau masyarakat terhadap korban yang menderita kerugian, sosial, mental, fisik yang disebabkan tindak aktif maupun pasif. e. Langkah Rehabilitasi. Upaya yang tak kalah penting adalah perlindungan kepada saksi dan korban.Selain melalui upaya medis, perlindungan juga dilakukan lewat rehabilitasi sosial, rehabilitasi mental, dan upaya-upaya reintegrasi kembali ke masyarakat agar tidak menjadi korban kembali. Rehabilitasi terhadap korban perdagangan orang dapat dilakukan melalui rumah perlindungan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dan dapat disediakan oleh anggota

Langkah preventif merupakan sebuah upaya untuk mencegah agar anak tidak diperdagangkan atau jatuh ke dunia pelacuran melalui peningkatan tingkat kesadaran tentang hak-hak anak, bahaya eksploitasi seksual maupun trik yang digunakan pelaku perdagangan anak. Kegiatan ini diberikan kepada 76


masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi keagamaan dan institusi internasional. Langkah ini untuk menangani anak pasca penyelamatan anak dari lokasi pelacuran atau yang pernah menjadi korban perdagangan untuk pelacuran. Anak yang pernah menjadi korban pelacuran mengalami dampak psikologis diantaranya adalah trauma psikologis, rasa takut dan cemas berkepanjangan, rasa percaya diri yang rendah, rasa bersalah, kurang percaya pada lawan jenis, besar kemungkinan akan mengalami droup-out sekolah, kurang semangat belajar, cenderung menyendiri, putus asa, cacat fisik, tertular Penyakit menular seksual, dan ketergantungan terhadap miras.

keluarga, dukungan terhadap reintegrasi anak ke dalam keluarganya, serta pemberian kredit keluarga. Namun demikian, ketika anak tidak mungkin atau tidak ingin pulang ke rumah, harus dicarikan alternative pola penanganan lain yang sesuai dengan kepentingan terbaik anak. Salah satu alternatif yang bisa dikembangkan ialah dengan mengunjungi keluarga besar si anak untuk melihat apakah mereka dapat diberi tanggungjawab mengurus si anak atau tidak. Aturan Hukum Perdagangan Anak. Bila dikaitkan dengan hukum nasional Indonesia, sebenarnya masalah perdagangan anak sudah diatur dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana pasal 297 yang menyatakan bahwa memperdagangkan perempuan atau laki-laki yang belum dewasa dihukum penjara selama-lamanya enam tahun. Dalam penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan memperdagangkan perempuan adalah upaya untuk menyerahkan perempuan guna pelacuran. Sementara itu, dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata ( KUHPerdata ) yang dimaksud perdagangan itu harus meliputi unsur-unsur perdata, yaitu (1) para pihak, yaitu pedagang dan pembeli, (2) obyek yang diperdagangkan, (3) imbalan, dan (4) perdagangan terjadi kalau sudah ada serah terima dan kalau belum ada serah terima belum dikatakan perdagangan. Mengutip berbagai konvensi internasional yang mengatur perdagangan disebutkan bahwa sedikitnya bahwa sedikitnya terdapat lima unsur untuk bisa dikatagorikan sebagai perdagangan (trafficking), yaitu perekrutan, transportasi, tidak ada persetujuan, paksaan/eksploitasi dan lintas batas. Kelemahan sistem hukum Indonesia dalam menangani masalah perdagangan anak berawal dari terbatasnya sumber aturan yang dapat digunakan sebagai acuan proses legal. Keterbatasan sumber aturan disini tidak saja mengacu pada minimnya jumlah pasal yang dapat dimanfaatkan untuk menjerat pelaku secara operasional, namun juga aturan tersebut lemah di dalam implementasinya. Undang-undang No 1 tahun 2000 (merupakan pengesahan

f. Langkah Reintegratif Pihak yang seharusnya bertanggungjawab terhadap kelangsungan masa depan anak pascarehabilitasi adalah keluarga. Anak yang masih berstatus pendidikan formal harus kembali ke sekolah. Persoalannya adalah bagaimana dengan anak yang tidak mempunyai orangtua atau keluarga? Hal ini tentunya menjadi tanggungjawab Negara untuk kelangsungan pendidikan dan masa depannya. Hal ini yang harus dalam proses reintegrasi adalah penerimaan anak dalam keluarga, masyarakat, dan lingkungan pendidikan. Untuk mencapai tujuan tersebut, paling tidak terdapat dua tujuan dalam program reintegrasi, yaitu untuk memfasilitasi reintrgrasi korban ke dalam keluarga atau komunitas mereka dan untuk mengembang alternative pemukiman bagi anak yang tidak bias atau tidak ingin kembali ke keluarganya. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, strategi yang dipilih adalah Pertama, promosi reuni keluarga, Kedua, eksplorasi alternatif lain, misalnya manajemen penanganan, Ketiga, bantuan penempatan kerja, Keempat, pengembangan system dukungan masyarakat, Kelima monitoring. Dari kelima strategi tersebut, ternyata reuni keluarga menjadi prioritas. Prinsip reuni keluarga yang dipakai adalah penyatuan anak ke dalam keluarga. Beberapa aktivitas yang bisa dikembangkan antara lain, melalui pelacakan keluarga, penilaian dan konseling 77

M. Taqyuddin Akbar

Konvensi ILO mengenai pelanggaran dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak) hanya mengatur soal kewajiban Negara dan tidak menjelaskan ataupun menetapkan sanksi pidana bagi para pelaku. Hal inilah yang kemungkinan menjadi salah satu sumber penyebab masalah perdagangan anak menjadi semakin tidak terkendali dan kurang mampu ditangani oleh Negara. Sumber hukum yang lain seperti KUHP, memiliki kertebatasan dalam memberantas perdagangan anak karena aturan ini hanya memiliki dua pasal, yaitu 297 dan pasal 332 KUHP yang isinya menegaskan ancaman hukuman bagi mereka yang memperdagangkan perempuan dan laki-laki yang belum dewasa dihukum selama-lamanya enam tahun (pasal 297). “Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang belum dewasa yang dicabut atau yang mencabut dirinya dari kuasa yang sah atasnya atau dari penjagaan orang yang dengan sah menjaga dia, atau barang siapa sengaja menyembunyikan anak itu dari penyelidikan pegawai kehakiman atau polisi, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun atau jika anak itu umurnya dibawah 12 tahun dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun. “ Pasal tersebut menjadi sumber aturan pokok untuk menjerat pelaku perdagangan anak. Namun demikian, apabila diperhatikan secara jeli tentang isi pasal tersebut ditemukan perbedaan delik yang dilanggar oleh pelaku antara pasal 297 dan pasal 332. pasal 332 mengatur tentang hukum bagi mereka yang melarikan perempuan, yaitu : 1. Hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun bagi barang siapa yang melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orangtuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu, baik dengan nikah maupun tidak dengan nikah. 2. Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun bagi barang siapa melarikan perempuan dengan tipu, kekerasan atau ancaman dengan kekerasan dengan maksud

akan mempunyai perempuan itu lebih baik dengan nikah maupun tidak dengan nikah. Berkaitan dengan upaya pengaduan, pengaduan dapat dilakukan sebagai berikut : 1. Jika pada waktu dilarikan, perempuan itu belum dewasa oleh perempuan itu sendiri atau oleh orang yang harus memberi izin padanya, kalau ia hendak kawin. 2. Jika pada waktu dilarikan sudah dewasa, oleh dia sendiri atau oleh suaminya. 3. Jika orang yang melarikan kawin dengan yang dilarikan dan nikah itu tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (Perdata), tidak akan dijatuhkan hukuman sebelum perkawinan itu dibatalkan oleh hakim. Merujuk pada pasal 297 dapat disebutkan bahwa tujuan pelacuran merupakan delik “ memperdagangkan anak “. Pengertian anak di dalam pasal ini bisa laki-laki atau perempuan yang belum berusia 21 tahun atau belum menikah. Pasal 331 KUHP lebih kepada delik menyembunyikan anak di bawah umur dari kekuasaan yang sah, sedangkan dalam pasal 332, delik yang dilanggar adalah “ melarikan anak perempuan dibawah umur “. Anak-anak yang dilarikan bukan untuk diperdagangkan ke orang lain, tetapi untuk memiliki dengan maksud dinikahi atau bukan dinikahi (dijadikan pembantu dan sebagainya). Batasan anak dalam pasal ini hanyalah anak perempuan yang belum berusia 21 tahun atau belum menikah. Perbedaan lain yang terdapat dalam kedua pasal ini adalah pada jenis delik. Pada pasal 297, deliknya adalah delik biasa, sedangkan pada pasal 332 adalah delik aduan, artinya kalau tidak terdapat pengaduan berarti tidak bisa diproses secara pidana. Apabila dicermati lebih lanjut, di dalam pasal-pasal KUHP tersebut tidak terdapat satu pasal pun yang memberikan proteksi kepada korban, khususnya korban yang diperdagangkan, demikian halnya dalam KUHAP. Akibat negative adanya system hukum yang demikian adalah anak atau akibat negative adanya system hukum yang demikian adalah anak atau perempuan yang menjadi korban perdagangan tidak terlindungi hak-haknya. Eksploitasi terhadap mereka merupakan hal yang 78


sering dihadapi oleh para korban tanpa adanya pembelaan yang cukup. Bukan rahasia lagi, apabila para korban yang melapor ke kantor polisi justru akan mendapat perlakuan yang kurang bersahabat, bahkan cenderung disalahkan. Satu kemajuan yang patut dicatat menyangkut aspek hukum dari perdagangan anak untuk tujuan pelacuran adalah telah disahkannya Undang-undang Perlindungan Anak No 23 tahun 2002 pada tanggal 22 Oktober 2002. terdapat beberapa pasal yang cukup menjajikan, seperti pasal 59 yang menyebutkan hal berikut ini : “Pemerintah dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hokum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereskploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya ( NAPZA ), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/ atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korbn perlakuan penelantaran “.

ditemukan pada pasal 83 UUPA yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,(Tiga Ratus Juta Rupiah) dan paling sedikit (Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah )“.

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa masalah perdagangan anak disebutkan dua kali (apabila dicermati, dalam redaksional suatu pasal, hal ini tidak lazim atau mungkin menunjukkan penekanan pentingnya persoalan perdagangan anak). Perdagangan anak yang dimaksudkan Undang-Undang ini diartikan sebagai berbagai jenis perdagangan anak, bukan hanya untuk tujuan pelacuran, tetapi juga untuk tujuan lainnya. Pasal tersebut juga menjelaskan dengan tegas bahwa yang bertanggungjawab untuk mengatasi masalah perdagangan anak dan perempuan adalah pemerintah dan lembaga Negara lainnya yang bukan masyarakat. Berkaitan dengan bentuk sanksi, UUPA jauh lebih baik dibanding dengan KUHP. UUPA meberi ancaman hukuman maksimum 15 tahun dan minimum 3 tahun, serta denda maksimal Rp. 300.000.000,- dan minimal Rp. 60.000.000,-. Hal ini diantaranya dapat

Pertimbangan khusus bagi anak korban perdagangan anak.

Sanksi pidana yang tercantum dalam UUPA merupakan terobosan baru karena mencantumkan sanksi minimum. Hanya saja permasalahannya adalah sanksi minimum tersebut belum diadopsi oleh KUHP dan hal ini menyebabkan kesulitan di dalam penerapannya. Sanksi di dalam Undang-Undang seharusnya diadopsi terlebih dahulu oleh KUHP dan kemudian baru masuk UUPA. Dengan demikian, segi positif UUPA belum dapat diterapkan dan menghadapi banyak kendala di dalam permasalahannya. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa apabila belum terdapat perubahan dalam KUHP atau paling tidak dalam system pidana di Indonesia, kondisi peradilan dalam kasus perdagangan anak tidak akan berubah menjadi lebih baik.

Pentingnya bagi semua pihak untuk mengetahui bahwa anak-anak bersifat rentan dan membutuhkan perlindungan khusus, sesuai dengan tingkat kedewasaan dan kebutuhan masing-masing individu mereka”. Lebih lanjut lagi,” respon yang lebih baik terhadap korban dan saksi anak-anak akan membuat mereka lebih terbuka mengenai kejadian yang menjadikan mereka korban dan mereka akan lebih membantu proses keadilan”. Jikalau anak menjadi korban perdagangan manusia, saksi kejahatan atau pelaku kejahatan, perkaranya harus ditangani dengan cara yang berbeda dengan penanganan perkara orang dewasa ada beberapa peraturan perundang-undagan di Indonesia yang menggaris besarkan pada permasalahan ini.

79

M. Taqyuddin Akbar

Sebenarnya masalah perdagangan perempuan dan anak di Indonesia sudah sangat memprihatinkan dan memerlukan penanganan yang sungguh-sungguh dari pemerintah. Meskipun pemerintah menyadari bahwa perlu untuk mengambil langkah-langkah penghapusan perdagangan perempuan dan anak tetapi hambatan yang memperlemah usaha tersebut yaitu transisi menuju demokrasi, tidak berfungsinya institusi pemerintah dan belum adanya perangkat hukum yang khusus menangani masalah perdagangan perempuan dan anak. Untuk masalah perdagangan anak trafficking ada diatur dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu pasal 83 namun dalam parkteknya sosialisasi dalam penggunaan Undang-undang tersebut tidak sampai kepada aparat penegak hukum sehingga tidak maksimal untuk dipraktekkan dan Undang-undang tersebut juga tidak membahas persoalan trafficking secara spesifik. Dalam praktek yang ditemukan pihak aparat penegak hukum juga tetap memperlakukan KUHP pasal 296 s/d 298. Pasal tersebut seringkali tidak mampu menyerat para pelakunya karena: 1. Unsur-unsur dari KUHP mengenai perdagangan anak dan perempuan yang digunakan dalam penanganannya tidak begitu jelas, sehingga banyak unsur dari kasus perdagangan anak dan perempuan tidak terjerat oleh pasal. 2. Ketiga pasal tersebut diatas (Pasal 296, 297, 298) hanya dapat menjerat perdagangan anak dan perempuan untuk tujuan seksual saja, karena ke -3 pasal tadi masuk dalam kelompok kejahatan terhadap kesusilaan. Disisi lain, dalam banyak hal KUHP sendiri masih bias gender sehingga kurang dapat memberikan perlindungan dan keadilan hukum bagi anak dan perempuan. Tahapan penanganan yang Komite Perlindungan Anak (KPAI).

undangan yang memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap anak-anak perlu diikuti dengan tindakan penegakan hukum. Untuk itu, dibutuhkan para penegak hukum, mulai dari hakim, jaksa, dan pengacara yang memahami dan memberikan perhatian yang serius kepada masalah dan kepentingan anak, yang memiliki kepekaan atas kebutuhan anakanak. Selain itu perlu penguatan peran lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang telah ada saat ini, sehingga benar-benar memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap anak-anak Indonesia. Diharapkan KPAI tidak menjadi lembaga di atas kertas semata. Karena itu, pimpinan KPAI diharapkan memiliki sense of child needs. Meskipun Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah berusia 7 tahun, namun pelaksanaan penegakan hak-hak anak masih belum menggembirakan. Undang-undang itu dilahirkan untuk memberikan perlindungan yang utuh, menyeluruh dan komprehensif dengan meletakkan kewajiban perlindungan anak berdasarkan asas nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap anak. UU itu merupakan bentuk keprihatinan pemerintah terhadap nasib anakanak bangsa selama ini. Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak-hak anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan hukum. Pertanggungjawaban tersebut merupakan rangkaian kegiatan yang harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Sayangnya sampai saat ini masih banyak hak anak-anak yang terabaikan. Diskriminasi dan kekerasan terhadap anak-anak masih saja terjadi di mana-mana. Dunia anak masih dalam duka. Hidup dan kehidupan anak terus ternoda dan dinodai oleh berbagai aksi kekerasan baik yang datang dari keluarga, sekolah, lingkungan sekitar, bahkan negara. Dari tahun ke tahun berbagai aksi kekerasan tersebut terus mengalami peningkatan.

ditangani Indonesia

Meski sudah diatur dalam beragam varian produk peraturan perundang-undangan, masih banyak kasus pelanggaran dan kejahatan hak asasi anak terjadi. peraturan Perundang80


Belum lama ini kita dikejutkan dengan ulah seorang ibu yang tega membakar dua balitanya hidup-hidup lantaran kesal pada suami. Belum reda kasus tersebut, kisah seorang bapak yang tega menyetrika tubuh anaknya sudah harus menyusul menambah deretan panjang kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Tak hanya mengalami perlakuan salah dari orangtua atau anggota keluarga, sosok bernama anak ini pun kadang masih harus berhadapan dengan guru yang belum seluruhnya mampu menjadikan dirinya sebagai pendidik anak yang baik. Bahkan di sektor publik, realitasnya bahkan lebih ironis. Banyak anakanak yang dipaksa bekerja untuk menambal kehidupan ekonomi keluarganya. Di beberapa daerah anak-anak sudah harus terjun menjadi kuli kontrak siang dan malam, buruh selama delapan jam sehari di pabrik dalam ruang tertutup dan menggunakan alat bermesin, atau kuli turunan di perkebunan. Bahkan ada pula yang dijadikan mangsa di hotel-hotel, tempat hiburan atau lokalisasi maksiat. Di jalanan, manusia bernama anak itu, lagilagi menghadapi masyarakat dan negara yang tidak ramah terhadap diri dan statusnya. Berbagai hinaan, cacian, makian, kekejaman, kekerasan dan image-image buruk masyarakat telah menjadi bagian kesehariannya. Dan jangan heran, kekerasan itu, bukan hanya terjadi di kota-kota besar, tapi juga di pelosok kampung. Sesungguhnya pembangunan anak terdiri dari tiga kegiatan utama, yaitu pembinaan, pengembangan dan perlindungan. Pembinaan, berusaha untuk memberikan anak yang terbaik bagi pertumbuhannya. Pengembangan adalah menumbuhkan seluruh seluruh kemampuan dan bakat yang terkandung dalam diri anak. Adapun perlindungan hukum pada segala kegiatan untuk menjaga agar anak tumbuh wajar, lahir batin dan bebas dari segala bentuk ancaman, hambatan dan gangguan. Dalam perkembangannya Undang-Undang Perlindungan anak yang sudah ditandatangani tampaknya masih belum ada kejelasan. Beberapa persoalan yang masih menjadi masalah seperti masalah pada pasal 37 ayat 3 yakni masalah agama antara orangtua asuh dan anak

yang diasuh. Disamping itu, pada saat bersamaan terdapat ganjalan dari sekelompok masyarakat Dari definisi Hukum Perlindungan Anak tersebut dapat dilihat unsur-unsur yang esensial atau pembelaan dan perlindungan yang ditentukan oleh hukum. Unsur-unsur tersebut sebagai berikut 1. Peraturan hukum formal dan materiil yang bersifat memaksa. 2. Proses perlindungan hak atau hak-hak anak. 3. Adanya perbuatan tindak pidana dan perbuatan melawan hukum 4. Adanya kepentingan hak anak yang terlindungi. Secara khusus, menyangkut tindakan kekerasan terhadap anak, diatur dalam Bab XII tentang ketentuan pidana. Pasal 80 UndangUndang no. 23 tahun 2002 merumuskan, “Barang siapa yang melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah). Kalau kekejaman, kekerasan atau penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat maka ancaman pidana diperberat menjadi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- ( Seratus Juta Rupiah ). Dalam hal tindak kekejaman, kekerasan, atau penganiayaan tersebut menimbulkan kematian maka ganjaran pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah). Ancaman pidana tersebut ditambah sepertiga dari ketentuan yang ada apabila kejahatan tersebut adalah orangtuanya. Dengan rumusan dan ancaman sanksi yang cukup berat ini nampaknya Pemerintah memang sudah tidak mentolerir terhadap berbagai bentuk kekejaman, kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh berbagai pihak terhadap anak termasuk orangtua dan guru. Demi tegaknya supremasi hukum yang selama ini nyaring terdengar maka kepolisian harusnya segera tanggap terhadap kasus kekejaman, kekerasan atau penganiayaan terhadap 81

M. Taqyuddin Akbar

anak dengan memprosesnya secara fair dan tidak lagi menggunakan upaya damai dalam penyelesaian kasus-kasus seperti ini. Perdagangan anak (trafficking) sebagai tindakan kejahatan yang sangat tidak manusiawi harus dicegah dan diberantas oleh seluruh komponen bangsa secara bersama-sama dan gerakan bersama untuk menentang trafficking sangat dibutuhkan. Oleh kerena itu jalinan kerjasama antara organisasi masyarakat, agamawan atau rohaniawan, kepolisian pemerintah dan seluruh element masyarakat yang lain sangat dibutuhkan. Selain itu lemahnya hukum dan penegakannya merupakan salah satu kendala merebaknya kasus perdagangan anak (trafficking) diharapkan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang perdagangan anak (trafficking) paling tidak dapat mengurangi jumlah anak yang menjadi korban trafficking.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang ‘’Pemberantasan Perdagangan Orang’’, pengertian perdagangan orang sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (1) adalah ‘’Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara, untuk tujuan ekploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi’’. Sedangkan pengertian mengenai Eksploitasi terdapat dalam Pasal 1 ayat (7) yaitu '‘Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial’’ dan Pasal 1 ayat (8) ‘’Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan’’. Jika dihubungkan ketiga ayat di atas, maka akan dipahami bahwa Undang-Undang ini tidak memasukkan pelacuran sebagai objek dari wilayah berlakunya Undang-Undang ini, tetapi hanya melingkupi subjek dari para pelaku dalam kegiatan pelacuran atau prostitusi tersebut. Atau pengertian lainnya adalah bahwa Undang-Undang ini tidak ‘’melarang’’ adanya kegiatan pelacuran atau prostitusi, tetapi melarang dan memberikan hukuman apabila dalam kegiatan pelacuran atau prostitusi dilakukan dengan cara memperdagangkan orang atau perdagangan orang atau trafficking sesuai dengan bunyi ayat-ayat dalam UndangUndang itu. Tidak dimasukkannya kegiatan pelacuran atau prostitusi dalam Undang-

Landasan Peraturan Kebijakan Perlindungan Anak. Perlindungan anak adalah tanggung jawab orang tua, juga tanggung jawab negara. Indonesia telah memiliki berbagai perangkat hukum peraturan Perundang-undangan yang secara khusus memberikan perlindungan dan penghormatan kepada hak-hak anak. Produkproduk peraturan Perundang-undangan dimaksud adalah: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; 3. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 4. Keputusan Presiden No 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak. 5. Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk itu perlu adanya Undang-Undang khusus yang mengatur hal tersebut, agar masalah tersebut dapat terselesaikan secara komprehensif, utuh dan menyeluruh.Sehingga dampak dari kegiatan tersebut dapat diminimalisir, dikelola, dan ditanggulangi secara baik dan profesional. 82


Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang ‘’Pemberantasan Perdagangan Orang’’ tentunya harus dipahami secara bijak, mengingat Undang-Undang ini lebih dikhususkan pada kegiatan pemberantasan perdagangan orang bukan ditujukan pada kegiatan pelacuran atau prostitusi. Untuk itu disimpulkan bahwa, pelacuran dan perdagangan orang memiliki korelasi yang sangat erat yaitu pelacuran merupakan salah satu motif utama terjadinya tindak pidana perdagangan orang atau trafficking. Oleh karena itu dalam upaya melakukan pemberantasan perdagangan orang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang ‘’Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang’’, perlu juga untuk ‘’memberantas atau mengatur’’ masalah pelacuran/prostitusi dengan suatu Undang-Undang khusus. ‘’Memberantas’’ atau ‘’mengatur’’ pelacuran atau prostitusi merupakan suatu pilihan yang perlu dipilih secara bijak, dengan melihat secara objektif persoalan pelacuran atau prostitusi merupakan sebagai masalah nasional yang sudah merambah ke segala sendi kehidupan masyarakat, dari kota sampai desa, dari daerah berkembang sampai daerah terpencil, dari daerah yang maju sampai daerah yang terbelakang dan dari semua tingkat sosial ekonomi masyarakat tidak terluput dari permasalahan pelacuran/prostitusi. Oleh karena itu pengaturan mengenai pelacuran atau prostitusi sangat urgen untuk segera diatur dalam suatu Undang-Undang sehingga dapat meminimalisir dampak dan akibat dari kegiatan pelacuran atau prostitusi, termasuk dalam rangka melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang/trafficking.

1. Larangan untuk mendirikan atau mengu-

sahakan serta menyediakan tempat untuk melakukan prostitusi (pasal 2), larangan untuk melakukan, menghubungkan, dan mengusahakan, dan menyediakan orang untuk melakukan perbuatan prostitusi (pasal 3), termasuk bagi siapapun yang karena tingkah lakunya patut diduga dapat menimbulkan atau mengorbankan perbuatan prostitusi (pasal 4), termasuk pula siapapun di jalan umum atau di tempat yang kelihatan dari jalan umum atau tempat dimana umum dapat masuk dilarang dengan perkataan, isyarat, tanda atau cara lain membujuk atau memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan prostitusi, termasuk siapapun yang kelakuannya atau tingkahlakunya dapat menimbulkan dugaan bahwa ia pelacur. 2. Sanksi hukuman kurungan baik perempuan maupun laki-laki yang melakukan prostitusi selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah). Perubahan Perda berikutnya mengurangi hukuman menjadi selama-lamanya 3 (tiga) bulan, sedangkan denda tetap. 3. Pemberian kewenangan kepada Penyidik Umum atau Penyidik PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah. Program pendidikan yang terkait dengan pencegahan perdagangan anak untuk pelacuran antara lain pengembangan pendidikan dasar dan prasekolah, pengembangan pendidikan menengah, dan pengembangan pendidikan luar sekolah. Kegiatan-kegiatan program yang terkait dengan pencegahan perdagangan anak untuk pelacuran, antara lain: 1. Program Partisipasi 100% untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah, dengan kegiatan antara lain penambahan bangunan lokal baru TK, SD/MI, dan SLTP/ MTs, pemberian beasiswa, pendidikan luar sekolah, pendidikan madrasah, penilaian kinerja sekolah. 2. Program Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) melalui pemberian Kartu Bebas Biaya Sekolah (KBBS).

Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Dan Masyarakat. A. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kebijakan Pemerintah mengenai prostitusi tertuang pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Prostitusi yang diperbaharui Perda No. 4 Tahun 2001. Perda tersebut memuat 10 pasal, yang intinya berisi tentang :

83

M. Taqyuddin Akbar

berupa pertukaran informasi tentang trafficking, menyamakan persepsi bahwa korban bukan pelaku kriminal melainkan hanya anakanak yang tak mengerti bahwa mereka dimanipulasi, dan kerja sama ekstradisi bagi pelaku trafficking. Upaya pencegahan dan pemberantasan trafficking baru akan berhasil jika dilakukan secara komprehensif yang meliputi upaya regulasi, pengentasan kemiskinan, dan melibatkan semua pihak dan negara agar berjalan efektif. Saran yang diajukan merupakan suatu pendekatan yang dimungkinkan memberikan masukan dalam upaya meningkatkan perhatian kepada anak. Perlu adanya kelembagaan bersama untuk koordinasi kerjasama di bidang pelayanan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai koordinator yang memonitor dan membantu membina serta membuat pola kebijaksanaan mereka yang melibatkan diri dalam perlindungan anak.Kelembagaan ini berwenang membuat kebijakan dan program yang komprehensif terkait dengan penanggulangan perdagangan anak untuk kepentingan pelacuran. Program dan kebijakan meliputi upaya pencegahan, perlindungan, rehabilitatif, dan reintegratif.

B. Upaya Yang Dilakukan Oleh Masyarakat. Upaya yang diselenggarakan secara konsisten dan berkelanjutan dalam melindungi warga Negaranya antara lain mencegah terjadinya peraktek-praktek Perdagangan Orang (trafficking) dan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya. Upaya masyarakat dari tujuan ini adalah: 1. Memperbaiki kualitas pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas untuk memperluas angka partisipasi anak laki-laki dan anak perempuan. 2. Mendukung keberlanjutan pendidikan dasar untuk anak perempuan setelah lulus sekolah dasar; 3. Menyediakan pelatihan keterampilan dasar untuk memfasilitasi kenaikan penghasilan; 4. Menyediakan pelatihan kewirausahaan dan akses ke kredit keuangan untuk memfasilitasi usaha sendiri; 5. Merubah sikap dan pola fikir keluarga dan masyarakat terhadap trafiking anak. 6. Inti program ini mencegah anak-anak perempuan dilacurkan dengan mengupayakan: 7. Peningkatan partisipasi pendidikan anakanak baik formal maupun non formal, 8. Pemberian peluang kerja. 9. Penyadaran masyarakat untuk mencegah perdagangan anak untuk pelacuran.

DAFTAR PUSTAKA C.S.T. Kansil, 1986, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka.

PENUTUP

De Bie, Mr. M. Civil Rechtelijke Deel, NV, 1949, Uitgevers Maatschappij, WEJ. Tjeenk Wilink.

Dalam praktek sekarang ini UndangUndang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak belum maksimal berjalan dengan semestinya. Adapun dalam pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 adalah memberikan perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh Pemerintah dan masyrakat. Dan setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan sebagaimana dimaksud. Di samping itu, untuk mengatasi trafficking diperlukan kerja sama antar negara

Effendi H.A, Masyhur, Ms, , 1994, Hak Asasi Manusia, Ghalia Indonesia. Gosita, Arif, 1984, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Pressindo CV, Jakarta. Herlina, Apong, dkk, 2005, Perlindungan Anak: Berdasarkan Undang-Undang omor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UNICEF, Jakarta. Hadikusuma Hilman, 1987, Hukum Kekerabatan Adat, Fajar Agung, Jakarta. Kitab Undang-Undang (KUHP). 84

Hukum

Pidana


Kusumah Mulyana W, 1986, Hukum dan Hakhak Anak, CV. Rajawali, Jakarta.

Susilowati, Ima, dkk, 2005, Pengertian Konvensi Anak, UNICEF, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Saad, Sudirman, dkk, 2004. Penegakan Hukum, Pelacuran,dan HIV / AIDS, Ford Foundation, Yogyakarta.

Siregar, Bismar, 1986, Perlindungan Anak, CV.Rajawali, Jakarta.

Saad, Sudirman, dkk, 2004, Menggagas Model Penanganan Perdagangan Anak. Ford Foundation, Yogyakarta.

Soemitro, Irma Setyowati, 1990, Aspek Hukum Perlindungan, Bumi Aksara, Jakarta.

Utrecht, 1957, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Balai Buku Ichtiar, Jakarta.

85

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN ANAK BERDASARKAN PASAL 68 UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Recommend Documents