BAB II. D. Kebijakan Kriminal Dalam Pencegahan dan Perlindungan Korban Perdagangan Orang

BAB II KEBIJAKAN NON PENAL DALAM REGULASI SECARA NASIONAL DAN LOKAL KUSUSNYA SUMATERA UTARA TERKAIT PENCEGAHAN DAN PERLINDUNGAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG (TRAFIKING)

D. Kebijakan Kriminal Dalam Pencegahan dan Perlindungan Korban Perdagangan Orang 1. Kebijakan Penal Istilah “kebijakan” yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris “policy” dan dalam bahasa belanda “politiek” sedangkan untuk penggunaan istilah “penal” diartikan sebagai penggunaan hukum pidana. Jika dirangkai dalam penggunaan bahasa singkat kita, kebijakan hukum pidana bisa disebut juga sebagai “politik hukum pidana” yang merangkum pokok bahasan politik hukum secara keseluruhan karena hukum pidana adalah satu bagian dari ilmu hukum. 42 Penggunaan hukum pidana menjadi salah satu upaya dalam penanggulangan kejahatan,

dengan

memfungsikan

sanksi

hukumnya

berupa

pemidanaan.

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana termasuk sebagai proses dalam mengatasi permasalahan sosial dalam bidang kebijakan kriminal penegakan hukum. 43

42

Mahmud Mulyadi, “Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan dan Kekerasan” (Penerbit Pustaka Bangsa Press-Medan-2008), hal 65 43 Analisa penulis yang dibaca dari Teguh Prasetyo, “Kriminaslisasi Dalam Hukum Pidana”, (Penerbit Nusa Media-Bandung, 2011), hal 19

Penanggulangan

lewat

jalur

kebijakan

penal,

diartikan

satu

usaha

penanggulangan kejahatan yang menitik beratkan pada sifat “revresif” yakni : (penindasan/pemberantasan/penumpasan) setelah kejahatan itu terjadi. Marc Ancel menyatakan bahwa “modern criminal science” terdiri dari tiga kompenan “criminology”, “criminal law”, dan “penal policy”. Lebih lanjut disebutkan beliau “penal policy” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. 44 Menurut Solly Lubis Politik Hukum adalah kebijaksanaan politik yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku, mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 45 Menurut Sudarto, Politik Hukum adalah : a. Usaha mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat; b. Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan mencapai apa yang dicita-citakan. 46

Pengertian diatas menyatakan bahwa pelaksanaan politik hukum pidana merupakan satu wujud pilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana

44

Refrensi dari buku Barda Nawawi Arief, Op.cit, hal 23 M. Solly Lubis, “Seba-serbi Politik & Hukum”, (Penerbit PT. Sofmedia,Jakarta-2011) hal 51 46 Refrensi Barda Nawawi Arief, Op.cit, hal 26 45

yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam kesempatan lain beliau menyatakan, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti, usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. 47 Lebih lanjut A. Mulder mengemukakan secara rinci tentang ruang lingkup politik hukum pidana yang menurutnya bahwa politik hukum pidana adalah garis kebijakan untuk menentukan : a. seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dilakukan perubahan atau diperbaharui; b. apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya kejahatan; c. cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan. 48 Defenisi Mulder diatas terinspirasi dari pendapat Marc Ancel terhadap “sistem hukum pidana” yang menurutnya “bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari : a. peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya, b. suatu prosedur hukum pidana, dan c. mekanisme pelaksanaan pidana. 49 Upaya penanggulangan kejahatan mempergunakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan suatu usaha penegakan hukum. Artinya secara politik atau kebijakan hukum pidana, itu merupakan satu bagian kebijakan dalam penegakan hukum (law inforcement policy), sedangkan proses perumusan atau pembuatan hukumnya (undang-undang) pidana menjadi bagian terintegral dari usaha melindungi masyarakat (social welfare) yang disebut sebagai bagian kebijakan atau politik sosial 47

Refrensi Barda Nawawi Arief, Op.cit Refrensi Mahmud Mulyadi, Opc.cit, hal 67 49 Rferensi Barda Nawawi Arief, Op.cit, hal. 27 48

(social policy), yang dapat diartikan bahwa kebijakan sosial itu segala usaha yang rasional dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. 50 Permasalahan sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab I dalam latar belakang, peningkatan kasus yang terjadi setiap tahun dari 49 korban yang telah melakukan pengaduan, pelaku yang dilaporkan bagai kebal hukum. Menunjukan lemahnya sistem penegakan hukum (law enforcement) dari pencapaian azas tanggung jawab Negara dalam melindungi korban. Kemauan (will) dari aparatur penegak hukum cendrung diragukan pada akhirnya dipertanyakan keseriusannya dalam berupaya melindungi korban perdagangan orang sekaligus menanggulangi kejahatan. Sebagaimana halnya ungkapan dari keraguan yang dikutip secara tidak langsung dari Mahmud Mulyadi yakni “mungkinkah pemidanaan dapat dijadikan sebagai instrument dalam pencegahan kejahatan terhadap anggapan pemidanaan bukan mengurangi terjadinya kejahatan tetapi justru menambah dan membuat kejahatan semakin marak” 51. Keraguan itu muncul karena gagalnya lembaga permasyarakatan dalam mengintegrasikan narapidana kepada kehidupan sosial yang lebih baik. Pertanyaan diatas tidak perlu muncul, bila ada sinkronisasi antara pencapaian tujuan hukum 52 dan fungsi hukum 53 itu sendiri. Mengacu kepada pendapat para

50

Barda Nawawi Arief, Ibid, hal 28 Mahmud Mulyadi, Op.cit, hal 67 52 Pendapat Gustav Radbruch dalam buku Achmad Ali, “Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis”, (PT. Toko Gunung Agung Tbk-2002), hal 83 51

sarjana diatas lalu dihubungkan dengan teori pencegahan yang dikemukakan oleh Peter Hoefnagels upaya kebijakan kriminal yang bertujuan sebagai “kebijakan yang dapat merubah prilaku manusia untuk berbuat lebih baik”. Aplikasi pelaksanaan undang-undang (Crim law application-practical criminology) berfungsi dan terlaksana tentulah pertanyaan-pertanyaan dan keraguraguan terhadap fungsi penggunaan pidana terhadap permasalahan penghapusan tindak pidana perdagangan orang ini tidak perlu muncul. Sebagaimana ungkapan sarjana yang dipahami penulis dari Inkeri Antilla atas permasalahan kejahatan yang dihadapi dengan fungsi pidana telah berlangsung beratus-ratus tahun lalu, secara gambling Herbert L Packer juga mengemukakan dimana “usaha pengendalian perbuatan anti sosial dengan mengenakan pidana pada seseorang yang bersalah melanggar peraturan pidana”, merupakan “suatu problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting” 54. Ketidakmutlakan bidang kebijakan dikarenakan hakikat masalah kebijakan, orang dihadapkan pada penilaian dan pemilihan dengan berbagai alternatif. Dengan demikian masalah pengendalian atau pencegahan kejahatan menggunakan hukum pidana bukan hanya merupakan problem sosial tetapi seperti yang diungkapkan Packer bisa jadi merupakan masalah dari kebijakan itu sendiri (the problem of policy) 55.

53

Lihat buku Achmad Ali, Op.cit, hal 88 Analisa penulis dari Teguh Prasetyo, Op.cit, hal 20 55 Analisa Refrensi dari Teguh Prasetyo, ibid 54

Kaitannya dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang, selain hasil akhir dari penggunaan hukum pidana dengan penerapan sanksi yang tidak maksimal, kemauan dan keinginan dari penegak hukum dalam menjalankan wibawa hukum (law enforcement) tidak berjalan. Demikian halnya proses perlindungan dalam pengajuan ganti rugi, sebagaimana contoh kasus yang penulis tangani secara bersama dengan beberapa organisasi kemasyarakatan yakni : Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1554/Pid.B/2012/PN.Mdn tentang Putusan Restitusi dan Sanksi Pidana terhadap pelaku, keberpihakan hukum hanya diatas kertas semata namun putusan restitusi itu tidak mampu dieksekusi atau dianmaning. Menjawab permasalahan diatas seyogianya kita kembali kepada semangat dan tujuan dari satu kebijakan atau aturan hukum yang dibuat guna memberikan kemanfatan, keadilan dan kepastian bagi semua pihak. Seandainya aturan kebijakan itu tidak termanfaatkan, sepantasnya patut dipertanyakan, untuk apa disahkan dan dilegalkan kalau hanya sebagai proses pencitraan Negara pada Internasional. Sepatutnyalah guna memperkecil dan menurunkan jumlah korban, maka kebijakan non penal baik sebelum terjadi kasus dan setelah terjadinya kasus perlu diwujudkan sebagai pencegahan sedini mungkin terhadap penanggulangan kejahatan tersebut.

2. Kebijakan Non Penal Penerapan kebijakan non penal lebih menitiktekankan terhadap tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Sasaran utamanya bagaimana kebijakan itu mampu menangani faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan tindak pidana

perdagangan orang dengan upaya “preventif” agar semua pihak bisa bergerak dan bersinergi terhadap permasalahan-permasalahan sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menumbuh suburkan upaya percaloan dalam perekrutan tenaga kerja untuk ekploitasi atau perbudakan. Kerangka teori yang dirangkum dari pendapat Peter Hofnagels dalam kebijakan

pencegahan

dan

penanggulangan

kejahatan

sebagaimana

halnya

dikemukakan oleh Barda Nawawi yakni 56: a. Penerapan hukum pidana (criminal law application); b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punisthment); c. Mempengaruhi

pandangan

masyarakat

mengenai

kejahatan

dan

pemindanaan lewat media massa (influencing views of society on crime and punishment mass media). Mengacu kepada sistematika kebijakan kriminal yang telah ada usaha-usaha kebijakan non penal dalam pencegahan dan perlindungan korban perdagangan orang (trafiking) menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief dapat berupa : Penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, pengingkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontiniu oleh polisi dan aparat kemanan lainnya. Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas di seluruh sector kebijakan sosial 57.

56

Barda Nawawi Arief, Op.cit, hal 56 Refrensi Abintoro Prakoso, “Kriminologi Hukum & Hukum Pidana”, (Penerbit Laksbang Grafika-Yogyakarta), 2013, hal 159. 57

Pencegahan kejahatan (upaya non penal) memfokuskan diri pada campur tangan sosial, ekonomi dan pelbagai area kebijakan publik dengan maksud mencegah terjadinya kejahatan. Bentuk lain dari keterlibatan masyarakat, nampak dari upaya pencegahan situasional dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam penggunaan sarana kontrol sosial informal. Peningkatan pencegahan kejahatannya berorientasi pada pelaku atau offender-centred crime prevention dan berorientasi pada korban atau victim-centred crime prevention 58. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal bagaimana mampu memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, secara langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Upaya keseluruhan kegiatan preventif non penal itu memiliki kedudukan strategis dalam memegang posisi kunci yang seyogianya terus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif non penal ke dalam satu sistem kegiatan Negara yang teratur dan terpadu. Sebagaimana diungkapkan Radzinovics menyatakan : “Criminal policy must combine the varior preventive activities and adjust them so as to from a single comprehensive machine and finally coordinate the whole into an arganized system of activity” 59

58 59

Ibid, hal 160 Ibid, hal 161

(Kebijakan criminal harus menggabungkan variasi kegiatan pencegahan dan menyesuaikannya sehingga ada satu kesatuan yang komprehensif dan akhirnya dapat terkordinasikan dalam satu kesatuan sistem yang sama “diterjemahkan langsung penulis”). Penulis merangkum beberapa kebijakan yang telah dilahirkan guna memahami sistematika kebijakan antara keterkaitan peristiwa dengan pihak atau subjek pemangku tanggung jawab yang mampu mendorong masyarakat untuk bersikap dan bertindak dengan menghubungkan fungsi hukum sebagai asas rule of law dalam kaitan efektifitas hukum itu 60. Dari kajian tersebut penulis mencoba merangkai beberapa kebijakan hukum sebagai objek yang diteliti dalam tulisan ini, dalam bentuk skema yakni :

60

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”, (PT. Raja Grafindo-Jakarta), 2013, hal. 70

Skema. 4 Rangkuman Kebijakan Pencegahan Dan Perlindungan Korban Tindak Perdagangan Orang dalam Pola Pendekatan Non Penal di Sumatera Utara*) Sebelum Terjadinya Kasus (PENCEGAHAN)

Internasional***)

Sifat Justicieble dan Non Justiciable

SaBJEK HUKUM PENANGGUNG JAWAB

Pemerintah Pusat***)

Pemerintah Daerah***) Media Massa/Jur nalis***)

Penyusunan Kebijakan dan Program

UU No. 14 Tahun 2009 Pengesahan Protokol Palermo (mencegah, menindak dan menghukum perdagangan orang) Wujud Tanggung Jawab dan Komitmen Negara sebagai Peserta

UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**)

Alokasi Anggaran

UU No. 2 Tahun 2007 tentang Kepolisian

UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

Azas Legalitas Azas Kewajiban Azas Partisipasi Azas Preventif Azas Subsidiritas PP RI Nomor 9 Tahun 2008 tentang tata cara mekanisme pelayanan terpadu bagu saksi dan Korban Trafiking

UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi Korban oleh LPSK

Azas Kebebasan Pers Azas keseimbangan dan keselarasan Azas Praduga tidak bersalah Peppres No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus

Pelayanan Pengaduan

Perda No. 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak Pergubsu No. 54 Tahun 2010 Gugus Tugas Provsu

Azas Equality Before The Law

PPT/P2TP2A ↑)

Gugus Tugas ↑) Mengkoordinasikan upaya pencegahan Melaksanakan advokasi, pelatihan, kerja sama Memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum Melaksanakan pelaporan dan evaluasi

Setelah Terjadinya Kasus (PERLINDUNGAN KORBAN)

Pergubsu No. 24 Tahun 2005 jo No. 53 Tahun 2010 RAP Trafiking

Pergubsu No. 20 Tahun 2012 PSO

Rehabilitasi Kesehatan Rehabilitasi Sosial Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

Bantuan Hukum

Masyarakat***)

Keterangan : *) Rangkuman dari beberapa Kebijakan Hukum (sesuai dengan singkronisasi hukum) **) UU No. 21 Tahun 2007 sebagai Payung Hukum ***) Pemilik kewajiban sebagai pemangku tanggung jawab ↑) Lembaga koordinatif atau rujukan Kebijakan mengikat dalam pencegahan dan perlindungan korban perdagangan orang

Pengajuan Restitusi

Keterangan lanjutan : Hubungan secara moral dan etika tanpa keterikatan langsung Singkronisasai kebijakan non penal secara nasional Singkronisasi kebijakan non penal tingkal lokal Kebijakan pelaksana dan koordinatif pusat Kebijakan Lokal Pendekatan Penal dengan hukum pidana

E.

Regulasi Nasional Pencegahan dan Perlindungan Korban Perdagangan Orang (Trafiking) Permasalahan hangat isu perdagangan orang sudah cukup lama berlangsung,

hal itu dikarenakan kasus kejahatannya cukup terorganisir, sistimatis melibatkan sindikat (banyak pihak). Guna pencegahan dan penanggulangan korban yang setiap tahun jumlahnya mengalami peningkatan berbagai regulasi kebijakan secara nasional dan lokal telah disahkan. Baik secara umum dan khusus dalam wujud komitmen Negara dalam mengatur tugas dan tanggung jawab dalam mendorong para pihak untuk berpartisipasi melakukan pencegahan dan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang. Permasalahan isu dalam tulisan ini, komitmen negara sudah cukup jelas dalam menyikapi perlawanan terhadap perdagangan orang. Diawali dengan lahirnya RAN (Rencana Aksi Nasional) Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak dan Pembentukan Gugus Tugas Nasional melalui Keppres No. 88 Tahun 2002. Selanjutnya berbagai kebijakan hukum yang bertujuan dalam menyelamatkan perempuan dan anak dari berbagai bentuk penindasan dan perbudakan perlahan-lahan disahkan dan diratifikasi sebagai kebijakan nasional 61. Sebelumnya kebijakan koordinasi penanganan korban secara khusus terhadap korban kekerasan diatur melalui Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial dan Kapolri tentang

61

Kepres No. 88 Tahun 2002 tentang RAN Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak

pelayanan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk korban kekerasan-trafiking 62. Lalu dilanjutkan pengesahan Undang-undang tentang trafiking sebagai payung hukum acuan dalam pembahasan tulisan ini. Konsep kebijakan kriminal dalam wujud pencegahan dan perlindungan, jika dirujuk dari pemikiran Saparinah Sadli sebagaimana dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi merumuskan kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari “prilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Sehingga prilaku yang menyimpang itu menjadi ancaman yang nyata dan ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasarkan pada kehidupan dan keteraturan sosial, yang menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan sosial” 63. Ancaman lainnya, secara langsung berpotensi merusak tatanan sosial dan ketertiban sosial, dengan demikian kejahatan itu menjadi satu permasalahan kemanusian atau seperti dikatakan oleh Benedict S. Alper merupakan “The oldest social problem” 64. Ancaman jika telah terjadi akan meninggalkan dampak yang signifikan kepada korban. Menurut analisa penulis korban tindak pidana perdagangan orang, juga merupakan bagian perkembangan keilmuan dan telah mendapat tempat

62

Kesepakatan Bersama Menteri Negara PP RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI dan Kapolri, tgl 23 Oktober 2002 (Buku diperbanyak oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan-2006) 63 Kutipan tidak langsung dari Muladi dan Barda Nawawi, “Teori-teori dan Kebijakan Pidana” (Penerbit Alumni Bandung-1998), hal-148 64 Kutipan tidak langsung. Ibid

dalam kajian viktimologi, sebagai ilmu yang mempelajari korban dari berbagai aspek 65. Lebih lanjut Muladi menyebutkan bahwa secara keseluruhan viktimologi bertujuan untuk :

66

a). Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban;

b). berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi; c). mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia dapat diartikan sebagai sebuah ilmu yang mempelajari permasalahan tentang korban. Andi Mattalatta menyimpulkan juga pengertian korban mendasari lahirnya kajian viktimologi yang pada awalnya hanya terbatas pada korban kejahatan. Perkembangan kajian victimologi awalnya dilihat dari konteks kejahatan yang dikaitkan dengan pelakunya (victim offender relationship). Pengkajian terhadap eksistensi korban perlahan dianggap semakin penting. Tujuannya guna meninjau hubungan korban dengan pelaku dan melihat kepentingan proses peradilan pidana. Baik berupa penetapan pertanggung jawaban pelaku, juga dalam rangka menentukan bentuk besaran restitusi dan atau kompensasi yang akan diterima oleh korban. Perkembangan modus operandi kejahatan perdagangan orang semakin tidak berperikemanusiaan. Tujuannya kerap untuk eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, pembantu rumah tangga, adopsi illegal, jeratan hutang, pengantin

65

Refrensi Adhi wibowo, “Aspek Perlindungan Hukum, Korban Amuk Massa Sebuah Tinjauan Viktimologi” (Penerbit Thafa Media-2013), hal-22 66 Ibid

pesanan, tetapi berkembang pesat dengan modus perdagangan organ tubuh. 67 Tindakan ini jelas illegal dan melanggar hak-hak azasi manusia. Dampaknya seperti diuraikan di latar belakang permasalahan. Berdampak panjang, hingga mengalami gangguan fisik dan mental. Rentan terhadap tindak kekerasan, kehamilan tidak dikehendaki, infeksi HIV/AIDS dan penyakit-penyakit menular seksual lainnya. Semua kebijakan tertulis telah dirangkai pada Skema 4 sebagai rangkuman terhadap pencegahan dan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang. Upaya pencegahan dan perlindungan korban dikaitkan dengan kerangka teori sebagai pisau analisis dalam konsep hukum dapat mengukur efektifitas dan kemanfaatan di masyarakat yang dikaitkan dengan nilai-nilai atau norma budaya yang masih tertanam dimasyarakat. Nilai-nilai atau norma budaya yang masih tertanam tersebut sebagai potensi dalam membangun rasa solidaritas untuk mewujudkan antipasi sosial. Lebih memudahkan aparatur sebagai penanggung jawab bergerak guna mewujudkan pemenuhan kepentingan dalam mengantisipasi peristiwa hukum dari waktu yang semakin marak di Sumatera Utara. Paparan kebijakan itu juga akan digambarkan satu persatu dalam analisis normatif yaitu :

67

Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, “Perdagangan Orang, Dimensi, Instrumen Internasional dan pengantarnya di Indonesia, Perbit PT. Citra Aditya Bandung-2011, hal 24

2. UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa “pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melakukan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, gambar, suara, suara dan gambar, data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, elektronik, dan segala jenis jalur yang tersedia” 68. Tersimpulkan bahwa pers atau media merupakan sebuah lembaga kemasyarakatan, yang membantu masyarakat dalam berkomunikasi, menyatakan diri, menyampaikan dan menerima pesan atau gagasan, dalam berdialog dan menyerap serta memberitahukan apa yang diketahuinya serta wibawa dalam menjaga ketertiban dan perdamaian dimasyarakat 69. Bab II pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial”. Sedangkan ayat (2) menyebutkan “Di samping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi”. Secara garis besar dapat ditarik kesimpulan, bahwa secara tidak langsung pers memiliki peranan penting dalam peningkatan pemahaman dalam pencegahan 68

Lihat Pasal 2 penjelasan tentang Azas keselarasan dan keseimbangan. Lihat konsideran Menimbang point b bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejateraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa 69

kejahatan di masyarakat baik dari segi sosial, budaya maupun ekonomi. Sebagai mana Pasal 3 ayat (1) sisi peran dan fungsi pers yang disebutkan yakni masingmasing sebagai 70: a. To inform (memberi informasi) Media informasi merupakan bagian dari fungsi pers dari dimensi idealisme. Informasi yang disajikan pers merupakan berita-berita yang telah diseleksi dari berbagai berita yang masuk ke meja redaksi, dari berbagai sumber yang dikumpulkan oleh para reporter di lapangan. Menurut pembinaan idil pers, pers mengemban fungsi positif dalam

mendukung

kemajuan

masyarakat,

mempunyai

tanggung

jawab

menyebarluaskan informasi tentang kemajuan dan keberhasilan pembangunan kepada masyarakat pembacanya. Dengan demikian, diharapkan para pembaca pers akan tergugah dalam kemajuan dan keberhasilan itu.

b. To educate (pendidikan) Pers atau media massa harus dapat membantu pembinaan swadaya, merangsang prakarsa sehingga pelaksanaan demokrasi Pancasila, peningkatan kehidupan spiritual dan kehidupan material benar-benar dapat terwujud. Untuk memberikan informasi yang mendidik itu, pers harus menyeimbangkan arus informasi, menyampaikan fakta di lapangan secara objektif dan selektif. Objektif artinya fakta disampaikan apa adanya tanpa dirubah sedikit pun oleh jurnalis dan selektif maksudnya hanya berita

70

http://fungsi-pers.blogspot.com/, diakses pada tanggal 15 Juli 2014, pukul 11.50 wib.

yang layak dan pantas saja yang disampaikan. Ada hal-hal yang tidak layak diekspose ke masyarakat luas. c. To entertaint (Pers sebagai Media Entertainment) Pasal 3 ayat 1 jelas menyebutkan bahwa fungsi pers adalah sebagai hiburan. Hiburan yang diberikan pers semestinya tidak keluar dari koridor-koridor yang boleh dan tidak boleh dilampaui. Hiburan yang sifatnya mendidik atau netral jelas diperbolehkan tetapi yang melanggar nilai-nilai agama, moralitas, hak asasi seseorang, atau peraturan tidak diperbolehkan. Hiburan yang diberikan pers kepada masyarakat yang dapat mendatangkan dampak negatif, terutama apabila hiburan itu mengandung unsur-unsur terlarang seperti pornografi dan sebagainya seharusnya dihindari. d. Sosial control (kontrol sosial)

Maksudnya pers sebagai alat kontrol sosial dapat memaparkan peristiwa yang buruk, keadaan yang tidak pada tempatnya dan yang menyalahi aturan, supaya peristiwa itu tidak terulang lagi dan kesadaran berbuat baik serta mentaati peraturan semakin tinggi dan tidak melakukan kejahatan atau peristiwa itu. Makanya, pers dikenal sebagai alat kontrol sosial dalam bentuk “penyampai berita buruk” 71. e. Pers sebagai lembaga ekonomi Beberapa pendapat mengatakan bahwa sebagian besar surat kabar dan majalah di Indonesia memperlakukan pembacanya sebagai pangsa pasar dan menjadikan berita sebagai komoditas untuk menarik pangsa pasar itu. Perlakuan ini menjadikan 71

Sebagaimana mengacu kepada pemahaman azas praduga tidak bersalah dalam kebijakan hukum pidana Pasal 1 KUHP.

keuntungan materi sebagai tujuan akhir pers. Konsekuensinya, pers senantiasa berusaha menyajikan berita yang disenangi pembaca. Lima fungsi penting media atau pers diatas, secara tidak langsung dapat mempengaruhi perubahan sikap dan prilaku dimasyarakat, dan bahkan juga mampu melakukan perubahan kebijakan publik yang berlaku di masyarakat. Baik dari sisi perubahan sikap dan prilaku aparatur sebagai pemangku kebijakan, content atau isi aturan hukum dan bahkan budaya atau karakter di masyarakat. 2. UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Keterangan saksi merupakan satu alat bukti dalam upaya penegakan hukum 72. Adakalanya keberadaan saksi korban yang mengalami tindak kejahatan perdagangan orang, cukup sulit diajak berkomunikasi karena rasa trauma dan malu akan dampak buruk yang dialaminya. Tidak jarang, korban cendrung bungkam dan bahkan tidak bersedia melakukan perlawanan. Pada akhirnya tugas dan tanggung jawab penyidik sebagai penegak hukum cendrung tidak maksimal dikarenakan permasalahan saksi yang cukup sulit diajak berkomunikasi. Kebijakan perlindungan saksi dan korban adalah untuk mewujudkan pemulihan hak-hak korban. Sebelumnya penegakan hukum untuk kepentingan korban belumlah terakomodir. Sekalipun asas kesamaan dimata hukum (equality before the

72

Pasal 184 KUHAP

law) yakni Saksi Korban dengan pelaku pada proses peradilan pidana memiliki hak yang sama dimata hukum 73. Pemenuhan itu dilakukan lewat penuntutan hak-haknya di depan hukum. Pemenuhan itu diwakili oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai institusi langsung penanggung jawab mendampingi korban di persidangan. Prosedurnya korban telah benar-benar dipastikan mengajukan pelaporan ke pihak yang berwajib, sehingga laporan tersebut menjadi dasar acuan pengajuan hak-hak sebagai korban 74. Kebijakan ini dibuat karena Negara dianggap telah gagal memberikan perlindungan yang baik kepada warga negaranya dalam hal ini korban. 75 Beberapa titik tekan Perlindungan korban dari Kebijakan UU ini sebagai acuan pemenuhan hak korban yaitu : a. Pasal 2 Undang-undang ini memberikan perlindungan pada saksi dan korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan. Setiap Pelapor atau korban kejahatan diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya, agar ia tidak terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Jaminan perlindungan hukum dan keamanan itu, diharapkan mampu menciptakan keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa

73

Lihat Konsideran Menimbang poin b dan Penjelasan UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban 74 Temuan penulis langsung kasus pemenuhan hak-hak korban penyekapan dan perbudakan asal NTT kasus Sarang Walet (saat ini masih berlangsung) 75 Adhi Wibowo, Op. Cit, hal-39

takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu. Konsideran aturan kebijakan ini, berupaya memotivasi masyarakat untuk peduli terhadap derita yang dialami para korban. Kaitan dengan upaya perlindungan dan pencegahan perdagangan orang, masyarakat adalah sebagai ujung tombak dalam mengantisipasi proses kejahatan itu tidak terjadi 76. Sehingga kemauan dan partisipasinya sangat membantu dalam memperkecil angka kejahatan menurun 77. b. Pasal 3 Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada: a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia; b. rasa aman; c. keadilan; d. tidak diskriminatif; dan e. kepastian hukum. Wujud perlindungan bagi saksi dan korban tindak pidana perdagangan orang tetap mengacu kepada ketentuan UU No. 13 Tahun 2006 78. Perdagangan orang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan patut dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan atas penghargaan harkat dan martabat manusia, secara tegas disebutkan wujud komitmen negara dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional dan 76

Lihat Konsideran Penjelasan alinea ke-2 “Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum”. 77 Pasal 60 ayat 1 UU No. 21 Tahun 2007 “Masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penangan korban tindak pidana perdagangan orang” 78 Pasal 43 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”

internasional guna melakukan upaya pencegahan sedini mungkin penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban dan peningkatan kerjasama 79. Jaminan rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif dan kepastian hukum atas dampak dari kejahatan sebagai wujud komitmen negara menjamin persamaan atas kesamaan didepan hukum (equality before the law). Guna memberikan kepastian hukum bagi korban pencari keadilan dalam tindak pidana perdagangan orang 80. c. Pasal 4 Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Perlindungan saksi dan korban disini jika dirujuk kepada Pasal 43 UU No. 21 Tahun 2007 yakni : “Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”, cukup singkron dan saling berkaitan satu dengan yang lain.

d. Pasal 5 ayat (1) Seorang saksi dan korban berhak : a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; 79

Konsideran UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang point d. 80 “Merujuk penjelasan konsideran alinea ke-4 UU Perlindungan Saksi dan Korban.

c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m.

memberikan keterangan tanpa tekanan; mendapat penerjemah; bebas dari pertanyaan yang menjerat; mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; mendapat identitas baru; mendapatkan tempat kediaman baru; memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; mendapat nasihat hukum; dan/atau memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir Merujuk ketentuan Pasal 46 ayat 1 UU No. 21 Tahun 2007 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, demi keamanan korban harus ditempatkan dalam suatu lokasi yang dirahasiakan dari siapa pun untuk menjamin agar Saksi dan Korban aman 81. Penempatan korban tersebut guna perlindungan korban sementara ditempatkan di rumah aman “Pusat Pelayanan Terpadu” atau P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) di tingkat lokal. Hak memperoleh informasi bagi setiap perkembangan kasus yang dilaporkan, korban juga berhak menerimanya sejauh mana perkembangan kasus yang menimpanya 82. Ketentuan ini cukup bersinergi dengan aturan kebijakan Pasal 36 ayat (1) & (2) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dimana secara tegas menyebutkan :

81 82

Penjelasan Pasal 5 ayat 1 point a UU Perlindungan saksi dan korban Penjelasan Pasal 5 ayat 1 point f UU Perlindungan saksi dan korban

1. Selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan didepan sidang pengadilan, korban berhak mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus yang melibatkan dirinya 83. 2. Informasi tentang perkembangan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian salinan berita acara setiap tahap pemeriksaan 84. e. Pasal 6 Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan : a. bantuan medis; dan b. bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Dasar acuan kejahatan terhadap tindak pidana perdagangan orang merupakan satu tindak kejahatan atas pelanggaran hak azasi manusia, serta merta dalam ketentuan kebijakan, korban tindak pidana perdagangan orang merupakan korban pelanggaran hak azasi manusia 85. Sebagaimana dikemukakan oleh Benjamin Mendelsohn keterkaitan pemenuhan perlindungan korban dikarenakan terjadinya kejahatan dapat dibedakan dalam 6 (enam) kategori yakni : 86 a. b. c. d. e. f.

83

Korban sama sekali tidak bersalah, Seseorang menjadi korban karena kelalaiannya sendiri, Korban sama salahnya dengan pelaku, Korban lebih bersalah dari pada pelaku, Korban adalah satu-satunya yang bersalah, Korban pura-pura dan korban berimajinasi.

Penjelasan Pasal 36 ayat 1 yaitu “Yang dimaksud dengan “korban berhak mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus yang melibatkan dirinya” dalam ketentuan ini adalah korban yang menjadi saksi dalam proses peradilan tindak pidana perdagangan orang”. 84 Penjelasan Pasal 36 ayat 1 yaitu :” Yang dimaksud dengan “informasi tentang perkembangan kasus setiap tahap pemeriksaan” dalam ketentuan ini antara lain, berupa salinan berita acara pemeriksaan atau resume hasil pemeriksaan pada tingkat penyidikan, dakwaan dan tuntutan, serta putusan pengadilan”. 85 Landasan sosiologis dalam konsideran menibang UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, point b dan c 86 Refrensi Adhi Wibowo, Op. cit

Terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, telah masuk dalam kategori pelanggaran hak azasi manusia maka penggolongannya dimasukan dalam kategori point a yakni para korban perdagangan orang merupakan korban sama sekali tidak bersalah namun mereka cendrung dirugikan dalam peristiwa pidana yang terjadi. f. Pasal 7 ayat (1) Korban yang diwakili oleh LPSK berhak mengajukan ke Pengadilan berupa : a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia berat, b. hak restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Tujuan diundangkannya UU No. 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang salah satunya adalah bagaimana upaya melakukan perlindungan maksimal korban terhadap tuntutan ganti rugi yang telah dialaminya akibat kejadian tindak pidana perdagangan orang itu 87. Sebagaimana pengajuan kerugian yang diderita korban itu berupa : “kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang”. 88 Barda Nawawi Arief yang mengemukakan upaya ganti rugi terhadap korban, penulis memahaminya dimana sistem pidana dan pertanggung jawaban pidana 87

Lihat Konsideran penjelasan UU No. 21 tahun 2007 alinea 7 “Undang-Undang ini mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban dan saksi. Selain itu, Undang-Undang ini juga memberikan perhatian yang besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban, dan mengatur juga hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang”. 88 Pasal 48 ayat 2 UU No. 21 Tahun 2007

hendaknya diorientasikan pada korban, maka kebijakan untuk mengenakan pidana ganti rugi untuk deli-delik tertentu seyogianya juga ditarik atau diangkat menjadi kebijakan umum untuk semua delik. Dengan kata lain, konsep restitusi dan kompensasi ditetapkan sebagai sanksi (kebijakan) pidana tertentu 89. Pemberian restitusi dan kompensasi sebagaimana Stephen Schafer yang dikutip oleh Adhi Wibowo 90 menguraikan 5 (lima) sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan, yaitu : a. Ganti rugi (damage) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi oleh korban dari proses pidana, b. Kompensasi yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses pidana, c. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana, diberikan melalui proses pidana, d. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan disokong oleh sumber-sumber penghasilan Negara, e. Kompensasi yang bersifat netral, diberikan melalui prosedur khusus. g. Pasal 8 Perlindungan dan hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Poin kebijakan ini hadir guna memberikan keseimbangan terhadap acuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Menitik beratkan terhadap perlindungan pelaku atau tersangka. Sebelum lahirnya UU Perlindungan saksi dan korban, negara masih lebih mengutamakan perlindungan terhadap pelaku kejahatan khususnya tindak pidana perdagangan orang. Pada hal dampak dan akibat dari kejahatannya telah 89 90

Refrensi dari Adhi Wibowo, Opc.cit, hal-40 Ibid

merupakan ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap normanorma kehidupan yang ada dalam masyarakat selama ini. Asas persamaan hak didepan hukum (equality before the law) dari dua aturan kebijakan yaitu KUHAP dan UU Perlindungan Saksi dan Korban memiliki kedudukan yang sama. Dalam tataran konsep hukum, sama-sama mengakui persamaan hak bagi siapapun dimuka hukum. Guna memberikan keselarasan dan keseimbangan atas jaminan terhadap kedudukan korban kebijakan ini bersifat khusus (lex specialis) terhadap peristiwa kejahatan perdagangan orang dalam mewujudkan persamaan hak yang sama dimata hukum 91.

3. UU No. 2 Tahun 2007 Tentang Kepolisian Hakekat tugas dan fungsi Kepolisian bukan hanya semata-mata dalam ruang penegakan hukum. Tetapi bagaimana institusi itu mampu menjaga dan memelihara ketertiban umum demi kenyamanan dan keamanan di masyarakat. Terjaminnya keamanan dan kenyamanan di masyarakat nota bene dapat dibuktikan meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan penguatan masyarakat akan satu dampak tindak kenakalan atau kejahatan khususnya dalam hal ini pencegahan dan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang (trafiking).

91

Konsideran penjelasan aliena ke-4 UU No. 13 Tahun 2006 “Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus. Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, sudah saatnya perlindungan Saksi dan Korban diatur dengan undang-undang tersendiri”.

Tanggung jawab yang telah diamanahkan dalam regulasi pokok Kepolisian ini, jelas menitik tekankan selain penegakan hukum upaya pencegahan sedini mungkin dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam menurunkan angka kriminalitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai tanggung jawab institusi Kepolisian92. Ketentuan pokok kebijakan tertulis dari UU No. 2 Tahun 2007 tentang Kepolisian dalam penerapan kebijakan non penal, tertuang dari beberapa point aturan yakni : a. Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 13 Menyebutkan “Fungsi Kepolisian adalah “salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. Peran dan tanggung jawab yang diemban Kepolisian, bagaimana mampu mendorong dan peningkatan pemahaman masyarakat untuk turut serta dan berpasrtisipasi dalam pemeliharaan keamanan serta perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Penegakan hukum terkesan sebagai pelengkap dalam pencegahan untuk menurunkan angka kriminalitas.

92

Lihat Konsideran Menimbang point b UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menitiktekankan tugas pokok kepolisian meliputi “Pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat Negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kepolisian sebagai bagian dari sub sistem peradilan pidana dalam menanggulangi kejahatan berada dalam batas-batas toleransi masyarakat, berfungsi dan bertujuan 93: a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; b. Menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat menjadi puas bahwa keadilan telah ditegakan dan pelaku kejahatan telah dipidana; dan c. Berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan itu tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Rangkaian permasalahan yang dirangkum dalam latar belakang tulisan ini, menggambarkan ketidak puasan terhadap sikap dan tanggung jawab kepolisian yang tidak mampu melindungi korban perdagangan orang. Demikian juga atas tanggung jawab

untuk

mendorong

partisipasi

masyarakat

untuk

tidak

mengulangi

perbuatannya. Konteks pencegahan dari teori kebijakan pencegahan dan penanggulangan harus menunjang tujuan (goal), kesejahteraan masyarakat (sosial welfare) dan perlindungan masyarakat (sosial defence). Aspek sosial welfare dan sosial defence sangat mengutamakan aspek kesejahteraan dan perlindungan masyarakat yang bersifat imateril, terutama pada tatanan nilai kepercayaan, kebenaran, kejujuran dan keadilan 94.

93

Refrensi Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, “Politik Hukum Pidana, Kajian KebijakanKriminalisasi dan Dekriminalisasi”. (Penerbit Pustaka Pelajar-2005), hal 116 94 Barda Nawawi Arief, “Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan”, (Penerbit Prenada Media Group-2007), hal-78

b. Pasal 14 ayat (1) Sebagai tolok ukur dalam mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam kesadaran hukum 95.

Peran dan tanggung jawab kepolisian pada tataran kebijakan ini memberi perintah agar melakukan pembinaan terhadap masyarakat. Perintah sebagaimana dimaksud adalah untuk meningkatkan partisipasi terhadap kesadaran hukum serta ketaatan hukum dalam pembinaan hukum nasional dengan memelihara dan menjamin ketertiban dan keamanan umum. Upaya melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Melayani kepentingan warga masyarakat sementara sebelum ditangani oleh intansi dan/atau pihak yang berwenang merupakan bagian fungsi penting dalam fungsi dan tanggung jawab Kepolisian. c. Pasal 15 dalam point b Merumuskan masyarakat.

mencegah

dan

menanggulangi

tumbuhnya

penyakit

Beban ganda kepolisian jelas diatur dalam aturan kebijakan ini dimana dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan, seyogianya kepolisian mampu memainkan pendekatan terintegral. Seimbang antara pendekatan penal dan non penal. Pada sisi politik criminal, kebijakan yang paling strategis dapat dilakukan 95

Lihat Pasal 14 ayat 1, point a samapai k UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

melalui sarana penal karena bersifat prventif. yang memaksimalkan keterpadauan antara

penyembuhan/pengobatan

simptomatik

dan

penyembuhan/pengobatan

kausatif 96. d. Landasan sosiologis dalam penjelasan kebijakan Kepolisian alinea 4 dan alinea 7 Secara jelas menyebutkan filosofi dari lahirnya kebijakan UU No. 2 Tahun 2007 tentang Kepolisian bagaimana mampu mendorong tingkat partisipasi masyarakat 97. Sebagaimana harapan dan cita-cita UU No 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan orang, berharap adanya kemaksimalan pencegahan sedini mungkin dalam sinergitas peningkatan kordinasi semua lini dan peran serta masyarakat dalam pencegahan sedini mungkin. e. Alinea 8 menitik beratkan upaya dan tanggung jawab kepolisian bagaimana mengutamakan tindakan preventif sebagai asas yang hendak dicapai dalam kebijakan ini 98.

96

Barda Nawawi Arief, Op.cit, hal-78 dan 83 Lihat penjelasan konsideran UU No. 2 Tahun 2007 yakni : “perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigm baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya dan Alinea 7 menyebutkan : sesuai dengan UU D 1945 perubahan kedua, ketetapan MPRRI No. IV/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Namun dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui pengembangan asas subsidaritas dan asas partisipasi. 98 Lihat Penjelasan konsideran alinea 8 “namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik 97

Kandungan kebijakan ini sebagai wujud layanan psikologis manusia, secara jasmaniah merupakan organisme yang serasi, secara rohani manusia itu dihayatkan pada tiga asas yakni “asas kenikmatan, asas realitas dan asas keserasian”. Dimana asas-asas tersebut menghasilkan beberapa hasrat yaitu 99 : a. Asas kenikmatan yang menghasilkan hasrat untuk hidup bebas. b. Asas realitas yang menghasilkan hasrat untuk hidup tertib. c. Asas keserasian yang menghasilkan hasrat untuk hidup serasi. Singkronisasi kebijakan antara UU Kepolisian dan UU Tindak Pidana Perdagangan Orang mengacu kepada cita-cita pencapaian dalam asas rule of law. Kepolisian merupakan bagian terpenting sebagai penanggung jawab. Bertugas melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan, demikian juga jika kita hubungkan dengan konteks asas realitas siapapun pasti akan memiliki hasrat untuk hidup tertib dan serasi. f. Alinea 10 konsideran dalam penjelasan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sangat menjunjung tinggi penghormatan dalam perlindungan dan pemajuan hak azasi manusia 100. Terhadap tiga kebijakan diatas UU Perlindungan saksi dan korban, UU Kepolisian dan UU Tindak Pidana Perdagangan orang, diundangkan dan disahkan Indonesia memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri” 99 Soerjono Soekanto, “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat” , PT. Raja Grafindo Pesada- 2013, hal-63 100 Lihat Konsideran alinea 10 menyebutkan : “begitu pentingnya perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia karena menyangkut harkat dan martabat manusia, Negara Republik Indonesia telah membentuk UU No. 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi menentang penyiksaan dan perlakukan atau hukuman lain yang keajam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Setiap anggota Kepolisian Republik Indonesia wajib mempedomani dan menaati ketentuan UU diatas”

semata-mata untuk mengupayakan perlindungan terhadap Hak Azasi Manusia. Secara jelas pengaturan atas penghormatan dan pengakuan terhadap hak azasi setiap orang benar-benar menjamin perlindungan bagi setiap orang dalam hal ini penulis mengasumsikan juga ditujukan kepada korban perdagangan orang. Korban tindak pidana perdagangan orang (trafiking) adakalanya merasa dirugikan, dipihak lain pelaku merasa diuntungkan. Sebagaimana dikemukakan oleh mantan salah satu Jendral Besar Kepolisian (Momo Kelana) yakni : banyak pandangan dan anggapan wibawa Polisi sering melahirkan citra yang negatif. Hampir disetiap institusi bersikap anti pati terhadap Polri, namun terkadang yang antipati itulah cendrung membutuhkan bantuan Polisi, hingga kesannya posisi Polisi ibarat “benci tapi rindu” atau “acuh tapi butuh. 101 Institusional Kepolisian memiliki peran yang sangat penting keikutsertaannya dalam penegakan disiplin masyarakat tidak dapat diabaikan guna melindungi dan berupaya melakukan pencegahan terhadap kejahatan khususnya dalam pengurangan angka korban perdagangan orang (trafiking) 102. Polisilah sebagai institusi terdepan dalam melakukan peningkatan pemahaman masyarakat guna menselaraskan

101

Kunarto, “Merenungi Kritik Terhadap Polri”, 1995. PT. Cipta Mandiri Manunggal-Jakarta. 1995, hal-3 102 Pasal 47 UU No. 21 Tahun 2007 “Untuk melindungi saksi dan/atau korban beserta keluarganya mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberikan perlindungan, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara”.

keinginan saling menjaga, memotivasi berbuat kebaikan dan tidak berbuat yang dilarang oleh aturan norma kebijakan hukum yang ada 103. Wewenang dan tanggung jawab kepolisian secara harfiah diartikan sebagai hak dan kekuasaan yang terletak dibidang publik guna bertindak secara hukum. Seperti yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo ”perpolisian adalah fungsi dari masyarakat dan perkembangannya masyarakat. Artinya Polisi bersifat progresif yang setiap saat dapat melakukan penyesuaian (adjusment) terhadap perubahan dan perkembangan masyarakat yang dilayani. 104 Sebagai mana dalam menunjang wewenang dan tanggung jawabnya Kepolisian menganut dan mengenal beberapa asas dalam pelaksanaan tugasnya yakni: 105 a. Asas Legalitas, sebagai asas yang paling mendasar dalam negara hukum terutama negara hukum formal yang menyatakan bahwa tindakan kepolisian harus didasarkan kepada undang-undang. Hal ini jika dipahami dalam upaya antisipasi dampak perubahan dan perkembangan masyarakat dalam mengantisipasi sedini mungkin tanggung jawab pengayoman dan pelayanan masyarakat dalam antisipasi pencarian akar masalah penyakit kejahatan yang berkembang di masyarakat sendiri. b. Asas Kewajiban, pemberian wewenang dalam melakukan tindakan-tindakan yang dimaksudkan dalam Undang-undang dengan beberapa pembatasan, namun diberikan wewenang untuk bertindak menurut penilaian sendiri atau penilaian bebas (freies ermessen), yang dikenal dengan istilah ”diskresi”. c. Asas Partisipasi, merupakan satu asas yang mempersyaratkan peran serta masyarakat dalam mendukung tugas kepolisian. Hal ini juga guna memudahkan pengembangan metode dan startegi dalam membina potensi di masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dalam memecahkan masalah yang dihadapinya

103

Lihat Pasal 61 dan Konsideran penjelasan alinea 8 (Polisi juga merupakan bagian dari Pemerintah) UU No. 21 Tahun 2007 104 Momo Kelana, “Konsep-konsep Hukum Kepolisian Indonesia” PTIK-Press-2007, hal 145 105 Ibid 146

bersama dengan kepolisian (probelem orited policing atau commonitity policing). 106 d. Asas Preventif (pencegahan) digunakan sebagai metode dalam menyelediki penyebab terjadinya kejahatan, hal ini guna mengefisienkan peran dan keberadaan dari kepolisian, sebagaimana dilansir oleh London Raya dalam ”the Metropolitan Police” mengungkapkan : ”Tujuan dari kepolisian yang efisien ialah pencegahan adanya kejahatan, kemudian menyelidiki dan penghukuman pelanggar apabila terjadinya kejahatan. Adapun/perlindungan atas jiwa dan harta benda, pemeliharaan ketentraman umum dan tidak adanya kejahatan ini hanyalah merupakan bukti, apakah tujuan-tujuan pembentukan Kepolisian telah dicapai” 107 e. Asas Subsidiritas, sebagai asas peran ganda polisi dalam mengambil alih fungsi dan tanggung jawab bila diperlukan saat tidak adanya institusi lain yang bertugas melakukan tanggung jawabnya. 4. UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang (Trafiking) Rangkaian pola kerja UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang (Trafiking) sebelumnya telah dijelaskan dalam skema alur Pencegahan dan Perlindungan korban perdagangan orang yakni penanganan secara penal dan non penal 108. Pada konsepsi penulisan yang hendak dipaparkan dalam penelitian ini, pendekatan pencegahan akan dibatasi “pada upaya yang bersifat penanggulangan, dimana penangananya berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan perdagangan orang”.

106

Lihat Konsideran UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian huruf b “bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat Negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 107 Momo Kelana, Op cit, hal 155 108 Bab I, tentang Latar belakang Permasalahan, hal-14

Pendekatan perlindungan adalah “segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban yang wajib dilaksanakan sesuai prosedur standart penanganan tindak pidana perdagangan orang”. Masing-masing pendekatan dipaparkan secara detail sesuai rujukan kebijakan yaitu : 4.1. Pendekatan Non Penal sebelum terjadinya kasus yang terdiri dari : Arah kebijakan UU No. 21 Tahun 2007 adalah wujud tanggung jawab negara dalam penanganan dan penegakan hukum terhadap dampak konsekuensi politis penandatanganan “Protokol Palermo tahun 2000”. Untuk menunjukan komitmen terhadap pendekatan penanganan, terangkum dalam satu strategi bersama baik dijajaran pemerintah dan juga masyarakat yakni secara tegas konsideran menimbang point d menyebutkan : “bahwa keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban dan peningkatan kerjasama”. Ada 2 (dua) model pendekatan yang terangkum dari konsideran tersebut “pendekatan setelah terjadinya kasus dalam penindakan terhadap pelaku dan perlindungan korban dengan pencegahan sejak dini yang melibatkan kerjasama seluruh unsur”. Merujuk kepada teori pencegahan dalam kerangka teori sebagai alat uji penulisan ini, antara teori dan rencana kebijakan yang dituangkan cukup singkron keinginan pemerintah dengan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Konsep pola pendekatan yang diatur dalam komitmen tersebut, jika dikaitkan dengan konsep teori pencegahan awal, dimana penanganan dan upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dalam UU No. 21 Tahun 2007 mengatur bagaimana pemerintah pusat, daerah dan internasional dapat melakukan upaya pencegahan melalui 109 : a. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan dan anak terutama di daerah. b. Peningkatan peran serta masyarakat dan kelompok masyarakat dalam melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak. c. Peningkatan program perlindungan dan sosial bagi masyarakat.

Tanggung jawab negara dalam hal ini pemerintah berkewajiban melakukan peningkatan pemahaman dan pendidikan agar masyarakat peduli dan bertanggung jawab dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak ketika menemukan korban, bersedia melakukan perlindungan bagi korban dan pemerintah juga melakukan program perlindungan sosial dalam masyarakat sekitar. Secara jelas dan tegas wujud aturan dalam pasal per pasal penulis jelaskan sebagai berikut : a.

Pasal 56 dan Pasal 57 ayat (1) “pencegahan tindak pidana perdagangan orang bertujuan mencegah sedini mungkin” ayat 1 “pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga wajib mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang”.

109

Merujuk Pasal 57 jo 58 jo 59 jo 60 jo 61 UU No. 21 Tahun 2007

Merujuk arah dan tujuan dari pencapaian UU tindak pidana perdagangan orang guna peraturan atau kebijakan itu dapat terlaksana memahami makna hukum ini suatu perintah yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang bertanggung jawab. Teori pencegahan Peter Hofnagels sebagai bagian tolok ukur mengemukakan pencegahan itu merupakan upaya yang rasional dalam memanggulangi kejahatan dengan mempergunakan sarana penal dan non penal. Sebagaimana diungkapkan lebih lanjut oleh Petter Hofnagel “The fields application are the aplication of criminal law, the mass media and fields of prevention without criminal law application. The press is the channel through which the publicness of the trial proceedings becomes publicity. There are many complaints about the inadequacy of criminal trial reporting in the press, but preciously little is being done to improve this channel through reguler information. If journalists do not fully understand the ritual in court, what about the defendant and society” 110 (Bidang penerapan merupakan penerpan hukum pidana melalui media publikasi dan pencegahan tanpa penerapan hukum pidana. Publikasi media merupakan upaya peningkatan pemahaman tanpa menimbulkan konflik baru. Bagaimana upaya media melakukan peningkatan dan pemahaman untuk merubah diri dan bersikap solider dalam menjaga kepentingan satu dengan yang lain, untuk menciptakan kondisi yang aman dan damai, diterjemahkan langsung oleh penulis). Merujuk pada prinsip kebebasan pers sesuai dengan azas keseimbangan dan keselarasan serta praduga tidak bersalah, media massa merupakan alat dalam peningkatan pemahaman masyarakat yang menjunjung nilai-nilai etik profesi jurnalis yang diemban sebagaimana secara tegas diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

110

Peter Hoefnagels, “The Other Side of Criminology”, Kluwer-Deventer, Holland, hal-67.

b. Pasal 57 ayat (2) dan Pasal 58 ayat (2) “pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk menyelesaikan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang” “untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengambil langkah-langkah untuk pencegahan dan penanganan tindak pidana peragangan orang”. Hans Kelsen mengemukakan keterkaitan antara kondisi hukum dengan konsekuensi hukum dalam aturan kebijakan ini “Hukum merupakan alat koersif yang nilainya tergantung pada tujuan yang lebih penting dari pada hukum sebagai alat. Penafsiran terhadap fakta materil yang dipahami sebagai hukum itu bebas dari semua idiologi fakta materil, diakui dengan tegas sebagai kondisi dari histori yang pada gilirannya memberikan wawasan kedalam hubungan intrinsik antara tekhnik sosial sistem koersif dan kondisi masyarakat yang dipertahankan dengan tekhnik tersebut 111. Sebagaimana pernyataan sosialis kondisi tersebut diatas khususnya yang memiliki karakter dominasi kelas eksploitatif, akan berbeda dengan “Pure Theory” tidak mempertimbangkan tujuan yang dicari atau dicapai dengan sistem hukum, tetapi hanya mempertimbangkan sistem hukum sebagai sebab akibat tertentu antara alat dan tujuan, pure theory mempertimbangkan sistem hukum sebagai makna otonomi secara normatif.

111

Pemahaman penulis dari buku Hans Kelsen, “Pengantar Teori Hukum”, Penerbit Nusa Media-2008, hal-66

c. Pasal 58 ayat 2, jo. Pasal 58 ayat (3-6) Mengatur tanggung jawab dari team Gugus Tugas dalam mengambil langkah-langkah dalam mengkoordinasikan upaya pencegahan dan pelaksanaan pemantauan kegiatan Gugus Tugas yang telah dibentuk 112. Konsep kebijakan hukum ini, mengacu kepada upaya pencapaian kerangka teori dalam melaksanakan pencegahan dan perlindungan bagi para korban. Secara sosiologis pencapaian hukum di tataran organisasi atau institusi pemerintahan, menyimpulkan aturan kebijakan ini sebagai perintah atau norma hukum. Sebagai kewajiban pemerintah (baik legislatif, eksekutif dan yudikatif) dalam bersikap dan berbuat untuk pencapaian efektifitas hukum tersebut. Pencapaian tujuan hukum secara filosofis merupakan nilai positif yang tertinggi, yang nota bene merupakan tanggung jawab pemerintah dalam pengemban tanggung jawab pelaksana sebagai sabjek hukum 113. Gambaran dalam pembuatan kebijakan ini, institusi sebagai leading sector dalam melakukan kordinasi, menitik tekankan antara legislator sebagai kapasitas orang tertentu dan kapasitas pribadinya sebagai orang lain. Ketika bertindak sebagai

112

Lihat Pasal 58 ayat 2, jo. Pasal 58 ayat (3-6) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, secara spesifik Pasal 58 ayat 4 menyebutkan : Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan lembaga koordinatif yang bertugas: a. mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang; b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama; c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial; d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; serta e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi 113 Zainuddin Ali, “Sosiologi Hukum”, Peneribit Sinar Grafika-2006, hal-62

kapasitas awal dia sebagai pembuat hukum atau kebijakan yang menimpakan kewajiban pada orang-orang lain, dan juga termasuk kewajiban yang menimpa dirinya secara pribadi 114. Ciri kebijakan non penal ini tidak sebagai perintah-perintah paksaan. Tetapi berfungsi sebagai janji. Untuk menciptakan komitmen atau kewajiban bagi si pembuat janji seyogianya kebijakan ini memberi efek, harus ada peraturan yang menetapakan bahwa aturan ini sebagai prosedur dalam mengambil langkah-langkah dalam kordinasi tersebut tersampaikan kepada aparatur yang tepat sebagai pemangku tanggung jawab 115. Kewajiban dimaksud terhadap institusi pembuat janji merupakan wujud komitmen, yang bertujuan memiliki efek lebih lanjut diatur dalam perencanaan program kebijakan. Proses pencapaiannya disesuaikan dengan prosedur pemenuhan kwalifikasi yang berlaku bagi semua pihak. Dengan merujuk kepada tugas pokok dan fungsi institusi ketika institusi telah berjanji akan berpengaruh kepada prosedurprosedur untuk mengubah situasi moral yang membebankan kewajiban pada diri sendiri dan memberikan hak kepada orang lain 116. d. Pasal 60 (ayat 1-2) Jo. Pasal 61 memberi mandat secara tegas bagaimana upaya pencegahan juga merupakan tanggung jawab masyarakat, artinya masyarakat dalam hal ini

114

H.L.A. Hart, “Konsep Hukum”, Penerbit Nusa Medai- 2010, hal-67 H.L.A. Hart, Op.cit, hal-68 116 Lihat Lampiran RAN (Rencana Aksi Nasional) Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak (PTPPO dan ESA) 2009-2014. 115

terlibat sepenuhnya dalam pencapaian proses pencegahan dan penangan korban tindak pidana perdagangan orang 117. Motto pihak medis selalu berucap “lebih baik mencegah dari pada mengobati”. Begitu selalu ungkapan-ungkapan yang disampaikan kala seorang pasien meminta saran guna mengantisipasi kambuhnya penyakit yang dideritanya. Bicara tentang efektifitas hukum dalam masyarakat, juga membicarakan daya kerja hukum itu sejauh mana mampu mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat kepada hukum. Efektivitas dimaksud juga berlaku bagi pihak kepolisian. Karena dalam setiap koordinasi selalu memberi penafsiran bahwa biaya dalam penegakan hukum membutuhkan anggaran yang cukup tinggi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Pada hal jika kita merujuk dari saran pihak medis ketika sudah mengetahui penyakitnya maka akan memudahkan untuk mengobati dalam hal ini penanganan. Kepolisian sebagai institusi perpanjang tangan negara dalam mengantisipasi sedini mungkin pencegahan korban tindak pidana perdagangan orang, memiliki tugas dan kewajibannya untuk bersikap dan berbuat dalam penguatan dan pengayoman di masyarakat. Supaya siap menjaga dan bertindak dalam pengantisipasian diri agar terhindar sebagai korban kejahatan.

117

Pasal 60 ayat 2 : “Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, atau turut serta dalam menangani korban tindak pidana perdagangan orang”

Banyak masalah yang melatarbelakangi korban masuk dalam perangkap perdagangan orang. Seyogianya faktor masalah itu yang seharusnya ditemukenali guna melakukan pendekatan sosial, ekonomi dan budaya. Dimana yang jelas ketika pemerintah serius ingin megantisipasi penanggulangan dan pencegahan dapat diperkuat melalui perpaduan 3 (tiga) kemauan yakni : “political will, sosial wiil, dan individual will” 118. Kemauan dari political will dari pemerintah itu, harus didukung dari citra sosial (sosial will). Melalui dukungan berbagai media untuk melancarkan kehendak pemerintah. Serta kekuatan yang tidak boleh dilupakan adalah human atau individual will, berupa kesadaran atau patuh/taat pada hukum serta senantiasa berusaha menghindarkan diri dari untuk tidak berbuat atau terperangkap dalam kejahatan tidak pidana perdagangan orang. Konsepsi penanggulangan dan pencegahan tingkat kriminalitas perdagangan orang senantiasa dipengaruhi oleh penggalian kausalitas dan sifat fenomena kejahatan. 119 Tugas dan tanggung jawab pencegahan perdagangan orang dari kebijakan aturan UU No. 21 Tahun 2007 adalah kewajiban dan tanggung jawab seluruh institusi pemerintah dan non pemerintah. Pemerintah dalam hal ini Pusat dan Daerah. Non pemerintah adalah organisasi sosial (LSM), keluarga atau masyarakat dan ditambah lagi intitusi yang telah dibangun Gugus Tugas. Lingkup pemerintah tidak sebatas eksekutif, tetapi juga legislatif dan yudikatif. Artinya seluruh elemen pemerintah 118

Adi Wibowo, “Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa, Sebuah Tinjauan Viktimologi”, Thafa Media-2013, hal 3 119 Abintoro Prakoso, ‘Kriminologi & Hukum Pidana,Laksabang Grafika-2013, hal 172.

berkewajiban untuk turun tangan dalam proses pencegahan sedini mungkin sebagai wujud upaya mengobati penyakit sosial yang terjadi di masyarakat 120. Unsur penting dalam mewujudkan komitmen tersebut pembentukan task force (Gugus Tugas) sebagai bagian yang cukup penting 121. Bagaimana masing-masing unsur pemerintahan itu menyusun program real kegiatan dalam hal “penguatan, penanganan, pencegahan dan monitoring setiap tahunnya dalam upaya pencegahan semakin tingginya angka korban perdagangan orang setiap tahun.

4.2. Pendekatan Non Penal setelah terjadinya kasus. Mandat yang diemban dalam kebijakan ini berupa perlindungan terhadap korban. Dirangkai dalam wujud komitmen Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai penanggung jawab dalam melakukan perlindungan langsung kepada korban. Penyadaran dan peningkatan pemahaman serta kemampuan yang dilakukan agar korban tidak kembali masuk dalam dunia tindak kejahatan untuk kedua kalinya. Proses perlindungan itu meliputi rehabilitasi melalui peningkatan pengetahuan dan pemahaman akan hak-hak dari korban. Sekaligus pendidikan ketrampilan (skill) sebagai modal hidup. Hal itu sebagai persiapan korban apabila akan dikembalikan ke daerah asal. Proses perlindungan sebagai wujud antisipasi ini, dilakukan sebagai proses rehabilitasi (fisik, phisikis dan kesehatan), reintegrasi sosial dimana korban

120

Kerangka Teori Pencegahan Petter Hoefnagels, Bab I, hal-20 atau Peter Hoefnagels,” The Other Side Of Criminologi”, Kluwer-Deventer, Holland, hal 55. 121 Peraturan Presiden RI No. 69 Tahun 2008.

harapannya mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar saat proses pemulangan kepada keluarga. Praktek pola penangan ketika kasus perdagangan orang terjadi, kesenjangan yang melahirkan konflik ada kalanya pemerintah dalam hal ini Kepolisian menjadi pelaku kedua dikarenakan lemahnya kondisi penegakan hukum kita. Ditambah lagi kemiskinan terstruktural yang kerap memberi diskriminasi dan marginalisasi dalam status sosial-ekonomi-politik, dan pemanfaatan sumber daya dan bahkan kehidupan berbudaya 122. Wujud ketidakadilan dan ketidakpuasan yang dialami para korban perdagangan orang tersebut berkecamuk dan bahkan bisa jadi pembangunan opini bahwa hukum hanya milik para pihak yang berduit saja. Dengan slogan “penegakan hukum bagai pisau terbalik, dia tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas”. Sebelum gelombang hujatan hukum tersebut lebih nyaring lagi disuarakan, prinsip penegakan hukum dalam konteks Negara Hukum (rechtsstaat), sebagai mana dikemukakan oleh E. J. Stahl, yang dikutip oleh Oemar Senoadji merumuskan unsurunsurnya sebagai berikut: 123 1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; 2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan Negara untuk menjamin hak-hak asasi manusia; 3. Pemerintah berdasarkan peraturan; 4. Adanya peradilan.

122 123

Zainuddin Ali, Op.cit, hal- 73 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Op.cit, hal-114

Merujuk asas persamaan hak di muka hukum (Equality before the law) beberapa aturan kebijakan yang terangkum secara tegas yang mengatur perlindungan korban diatur dalam beberapa pasal yakni : a. Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 48 ayat (1) tentang perlindungan korban dihadapan penegakan hukum yang lebih nyaman diperiksa dalam ruang pelayanan khusus yang wajib dibentuk untuk setiap Kota/Kab dan perolehan restitusi bagi korban perdagangan orang Oemar Shapland, Jon Willmore dan Peter Duff menulis sebagaiman kutipan secara tidak langsung dari Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah124 mengemukakan korban kejahatan kerap sudah dilupakan dari sistem peradilan pidana. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana hampir tidak memperhatikan sama sekali kedudukan korban. Demikian juga dalam ilmu bantu yakni psikiatri forensic dan kriminologi, semuanya mengarah kepada si pelaku. Perhatian terhadap kedudukan korban mulai berkembang pada tahun 1960-an. Dimana sejumlah perhatian muncul bagi korban kejahatan sebagai pihak yang paling dirugikan akibat kejadian tersebut. Sekitar tahun 1980, di banyak negara, melakukan gugatan dan kritikan yang mengkampanyekan untuk memperlakukan korban lebih baik lagi dalam sistem peradilan pidana, para kriminolog juga mulai berpikir dan berorientasi pada korban. Hingga akhirnya komitmen dalam wujud perlindungan terhadap korban kekerasan menjadi fenomena sosial termasuk juga korban perdagangan orang yang 124

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Op.cit, hal-121

patut disikapi. Dengan modus ingin merubah nasib, mencari pekerjaan, yang pada akhirnya terjebak dalam konteks penipuan yang berdampak eksploitatif bagi mereka. Faktor rendahnya perlindungan hukum kepada korban, dikarenakan factor pendidikan dan pemahaman korban yang terbatas saat dimintai keterangan oleh pihak penyidik dan ditambah kedangkalan pemahaman para penyidik dalam memahami psikologis para korban yang relatif rendah. Pembentukan unit-unit khusus penyidikan, menjadi bagian keharusan yang segera dipenuhi bagi setiap jajaran Polresta dan Poltabes. Hal itu untuk lebih menjamin pemenuhan acuan kebijakan yang diatur dalam pasal per pasal untuk mencapai komitmen perlindungan korban kekerasan khususnya korban perdagangan orang yang telah merugikan dirinya, baik materil dan imateril 125.

b. Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 51 jo. Pasal 52 ayat (1) tentang perlindungan korban mendapat pengamanan di rumah pelayanan terpadu atau P2TP2A, guna memperoleh rehabilitasi sosial, kesehatan, pemulangan dan reintegrasi sosial 126 Perhatian terhadap korban akibat kejahatan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan kejahatan itu. Dimana perkembangan kejahatan dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat. Biasanya kejahatan yang terjadi dipengaruhi oleh bentuk masyarakat, artinya masyarakat yang kehidupan ekonominya lemah akan cendrung berpeluang menciptakan tingkat kejahatan semakin tinggi. 125

Pasal 1, point 13 UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO. Lihat Pasal Pasal 51 ayat 1 berbunyi : “korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi social, pemulangan, dan reintegrasi social dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penederitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana”. 126

Kongres PBB ke-6 tahun 1980 di Caracas Venezuela, dalam pertimbangan resolusi mengenai crime trends and crime preventioan and strategies, bahwa masalah kejahatan yang merintangi kemajuan guna pencapaian terhadap kwalitas lingkungan hidup yang layak, pantas bagi semua orang (crime problem impedes progress towards the attainment of an acceptable quality of live for all people) 127. Merujuk konsep kebijakan dalam pendekatan kepada korban dengan kebijakan sosial, strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan. Penyebab kejahatan yang timbul dibanyak Negara merupakan bentuk ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standart hidup yang rendah, pengangguran dan kebuta hurufan (kebodohan) diantara golongan besar penduduk. Serta merta sebagai peserta kongres dan anggota PBB, Indonesia juga merupakan bagian Negara yang terhimbau yakni : “Menghimbau semua anggota PBB untuk mengambil tindakan dalam kekuasaan mereka untuk menghapus kondisikondisi kehidupan yang menurunkan martabat kemanusiaan dan menyebabkan kejahatan, yang meliputi masalah-masalah pengangguran, kemiskinan, kebuta hurufan (kebodohan) diskriminasi rasial dan nasional serta macam-macam bentuk ketimpangan sosial” 128.

127

Barda Nawawi Arief, “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana” Penerbit Kencana Prenada Media Group-2008, hal-46 128 Barda Nawawi Arief, Op.cit, hal-47

c. Pasal 52 ayat (2) jo. 52 ayat (3) Memberi mandat bagi penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi, kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial pemerintah dan pemerintah daerah wajib membentuk rumah aman perlindungan sosial atau pusat trauma. Aspek-aspek sosial sebagai wujud membangun faktor pencapaian sasaran strategi pencegahan, kejahatan dan peradilan pidana dalam konteks pembangunan harus diberikan ruang utama 129. Salah satu aspek kebijakan yang kiranya patut mendapat perhatian ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (sosial hygiene), baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan, kesejahteraan keluarga (termasuk kesehatan anak dan remaja) serta masyarakat luas pada umumnya 130. Penggarapan “mental health”, “national mental health”, dan “child welfare” sebagai bagian skema pencegahan dalam teori yang dikemukakan oleh Peter Hoefnagels adalah salah satu jalur “prevention of crime without punisthment” (jalur non penal). Norma hukum yang tergambar dalam konteks pasal ini upaya yang dilakukan antara ilmu alam dan sosial 131. Ilmu Hukum disini menjadi bagian ilmu yang mempelajari peraturanperaturan yang nota bene merupakan legislated law atau written law, yang bekerja dengan

mengumpulkan

peraturan-peraturan

yang

ada,

memilah-milahnya,

menggolongkan dengan metode tertentu yang selanjutnya diteruskan kepada

129

Abintoro Prakoso, Op.cit, hal-163 Barda Nawawi Arief, Op.cit, hal-50 131 Suteki, “Desain Hukum di Ruang Sosial” Penerbit Thafa Media-2013, hal-25 130

masyarakat. Bagian inilah the state of the art ilmu hukum sebagai seni,selanjutnya dapat meningkatkan studi kuantitatif menjadi kwalitatif. 5. UU No. 14 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Protokol Palermo untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-anak melengkapi Konvensi PBB menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir Aturan kebijakan internasional ini hadir sebagai wujud komitmen negara dalam memerangi tindak pidana perdagangan orang. Secara politis Negara dalam hal ini merupakan pemegang mandat dalam penindakan dan menghukum pelaku yang telah menimbulkan dampak kejahatan terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok yang paling rentan sebagai target dalam dunia tindak kejahatan ini. Dalam menjaga wibawa di Dunia Internasional, tanggal 15 Desember 2000, siap tidak siap Indonesia telah mengemban tanggung jawab moril secara politis. Dengan telah bersedia meratifikasi 3 kebijakan internasional yakni : 1.

Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak;

2.

Konvensi PBB menentang tindak pidana transnasional yang terorganisir;

3.

Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut, dan Udara. Walaupun Indonesia telah menandatangani Protokol untuk Mencegah

Perdagangan Orang, dalam Declaration (Pernyataan) terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c tunduk dan patuh terhadap ketentuan. Namun melakukan reservation (persyaratan) terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (2) Protokol. Declaration (Pernyataan) atas ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c yang telah dilakukan, kaitan dengan

penggunaan kata ”organizing” dengan pertimbangan bahwa pelaksanaan ketentuan tersebut serta merta akan disesuaikan dengan ketentuan hukum pidana nasional dengan memperhatikan prinsip-prinsip kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara. Ratifikasi undang-undang ini memiliki dua makna akibat hukum terhadap tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kewajibannya. Yakni harus segera dijalankan (immediately) dalam arti memaksa (justicieble). Atau pemenuhan bertahap (progressive realization) artinya tidak memaksa (non-justicieble) 132 namun hal itu merupakan

perwujudan

komitmen

sebagai

tanggung

jawab

negara

untuk

melaksanakan dan menjalankan kebijakan tersebut dalam : “Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia. Kebijakan internasional yang telah diratifikasi atau diamandemen memiliki konsekuensi politis bagi negara harus siap untuk “memajukan (to promote), melindungi (to protect), memenuhi (to fulfil) sebagai bagian kewajiban sebagai negara peserta. Proses percepatan tanggung jawab tersebut, berdampak kepada halhal apa yang telah diterima terhadap pengakuan. Salah satunya adalah wujud laporan secara berkala yang dilaporkan secara periodik dalam sidang khusus pelaporan dari Negara-negara yang telah melakukan pernyataan menerima protocol itu. 132

Ifdhal Kasim, “Hak Sipil dan Politik” Penerbit Elsam-2001 hal xv

6. PP No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Pemenuhan hak-hak korban merupakan satu hal yang cukup penting dalam upaya melakukan perlindungan, juga upaya pencegahan korban untuk tidak masuk kedalam peristiwa kedua sebagai korban. Aturan kebijakan ini merupakan tuntutan untuk penyusunan aturan kebijakan sebagai pelaksanaan terhadap mekanisme atas tanggung jawab pemerintah sebagai pihak yang wajib melaksanakan pelayanan kepada korban. Konsideran menimbang merupakan wujud pelaksanaan atau tindaklanjut ketentuan Pasal 46 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2007 tentang “kewajiban pembentukan ruang pelayanan khusus dan tata cara mekanisme pemeriksaan saksi dan/atau korban diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia” 133. Kebijakan yang memberi kewajiban bagi pemerintah terhadap pemberian tekhnis mekanisme pelayanan terpadu bagi saksi korban tindak pidana perdagangan orang diatur dalam pasal per pasal yaitu : a. Pasal 2 Pasal 3 jo. Pasal 4 ayat (1) dan (2) Sebagai acuan efektifitas pemberian layanan sebagai sistem norma hukum dalam pemenuhan hak-hak bagi korban terhadap penyelenggara pelayanan terpadu 134. 133

Lihat Pasal 46 ayat 2 UU No. 21 Tahun 2007 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 134 Lihat Pasal 3 PP No. 3 Tahun 2008 ”penyelenggaraan pelayanan terpadu bertujuan melaksanakan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan/atau korban atas rehabilitasi kesehatan

Kebijakan ini merupakan keterikatan moral bagi setiap institusi yang bertanggungjawab dalam pemenuhan layanan hak-hak korban mulai dari tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten atau Kota. Pengaturan standart pelayanan yang diberikan terhadap korban sebagai acuan tertulis merujuk kepada ketentuan hukum ini. Hukum pidana merupakan hukum yang melindungi kepentingan publik atau masyarakat, yang harus sesuai dengan ketentuan konsep negara hukum. Sumber kewenangan Negara (pemerintah) adalah bagaimana mampu melindungi kepentingan publik khususnya korban perdagangan orang. Merujuk ketentuan unsur-unsur konsep aturan negara hukum dalam “azas rule of law” menurut A.V.Dicey yang disadur oleh Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatulah mengemukakan beberapa unsur konsep yang harus dipenuhi yaitu 135 : a. Supremasi aturan-aturan hukum. b. Kedudukan yang sama dihadapan hukum. c. Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia. b. Pasal 5 ayat (1) (2) dan ayat (3) Menyimpulkan penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi korban tindak pidana perdagangan orang bersifat integratif, satu atap, serta dilakukan secara berjejaring 136.

social, pemulangan, reintegrasi social, dan bantuan hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah” 135 Dikutip secara tidak langsung dari Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, “Op.cit”, hal-115 136 Lihat Pasal 5 ayat 1 berbunyi “”penyelenggaraan PPT bersifat integrative antar lembaga, baik berupa satu atap maupun berjejaring untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada saksi dan/atau korban”.

Kerangka teori pencegahan sebagai acuan dan alat bantu penulis dalam melihat hukum sebagai basis sosial yang kuat untuk menggerakan struktur sosial yang ada, mampu mengorganisir pelaksanaan pelayanan terbaik bagi korban perdagangan orang. Keterpaduan itu merupakan personal responsibility dengan struktural yang lebih sinergi 137 sehingga pencapaian pencegahan dan penanggulangan dalam tujuan kesejahteraan masyarakat (sosial welfare) dan perlindungan masyarakat (sosial defence) maksimal terlaksana. c. Pasal 6 ayat (2) Kebijakan yang mewajibkan pembentukan layanan terpadu dimasingmasing wilayah kota/kabupaten yang diatur dalam peraturan daerah masing-masing 138. Perintah undang-udang untuk penyediaan sarana dan prasarana pusat pelayanan terpadu bagi korban, mulai dari sarana prasarana, petugas dan layanan yang maksimal sebagai acuan pelaksanan cita-cita guna pencapaian kebijakan non penal tersebut. Sistem aturan layanan lebih lanjut memberi mandat bagi masingmasing daerah kota dan kabupaten segera mengatur mekanisme layanan dalam satu aturan kebijakan yang lebih singkron sesuai kemampuan dan kebiasaan dari masingmasing daerah.

137

Pemahaman penulis dari Barda Nawawi Arief, “Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan”, Penerbit Kencana Prenana Media Group-2007, hal-82, yang menyimpulkan “pencegahan kejahatan dan peradilan ditempuh dengan beberaoa aspek kebijakan integral/sistemik”. 138 Pasal 6 ayat 2” pembentukan dan penyelenggaraan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan daerah pada masing-masing kabupaten/kota”

Peraturan Daerah sebagaimana mengatur upaya penyelenggaraan pusat pelayanan terpadu, atas

kebijakan yang dibebankan sepenuhnya melahirkan

konsekuensi pada perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta sumber-sumber lain yang dianggap sah. Sarana prasarana pelayanan terpadu yang telah ada sebelumnya misal pelayanan dan sarana yang berada di rumah sakit milik Pemerintah Kepolisian Pusat atau Rumah sakit Bhayangkara dan P2TP2A Provsu dan diharapkan dimasing-masing kab/kota juga menjadi bagian pusat rujukan dalam pemberian layanan bagi korban perdagangan orang (trafiking). 7. Pepres No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Nasional Pencegahan & Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Gugus tugas sebagai lembaga kordinatif yang bertugas mengkordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Kebijakan ini merupakan beban tanggung jawab dari implementasi langsung UU No. 21 Tahun 2007 tetang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 58 ayat 7 yang mengatur ketentuan pembentukan Gugus Tugas yakni

“Ketentuan lebih lanjut

mengenai pembentukan, susunan organisasi, keanggotaan, anggaran, dan mekanisme kerja gugus tugas pusat dan daerah diatur dengan peraturan presiden”. Struktur pembentukan Gugus Tugas dimulai dari tingkat nasional, provinsi dan juga kabupaten atau kota 139. Lembaga ini secara khusus melakukan penyikapan

139

Pasal 1 ayat 1, 2 dan 3 Preturan Presiden No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

dan kordinasi dalam pencegahan dan perlindungan bagi setiap korban yang mengalami pendiskriminasian layanan baik berupa penegakan hukum, reintegrasi, maupun rehabilitasi sosial dan kesehatan. Sebagaimana secara tegas Pasal 4 dalam Pepres tentang Gugus Tugas, mengatur mandat tugas dan tanggung jawab dari lembaga kordinasi ini yaitu 140 : a. mengkordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang, b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama baik kerja sama nasional maupun internasional, memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial, c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial, d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum, e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.” Pencapaian dalam kerangka konsep dan teori pencegahan sebagaimana dalam Latar Belakang Permasalahan penelitian ini, pemenuhan perlindungan korban (sosial defence) serta pemenuhan perencanaan kelompok pemenuhannya dapat berupa pemulihan mental dan kesehatan, dari tiap anggota atau institusi gugus tugas. Sebagai mana dijelaskan dalam kebijakan ini, pusat berupaya mempermudah pencapaian dan perencanaan dari tiap unsur pemerintah, baik penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti serta akedemisi 141. Kekuatan hukum dari Pasal 4 Peraturan Presiden ini penulis berpendapat tumpang tindih dengan aturan ketentuan UU No. 21 Tahun 2007 tentang 140

Pasal 4 Peraturan Presiden No. 69 tentang Gugus Tigas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 141 Lihat “Pasal 6” Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 142 Namun guna efektifitas aturan tersebut terlaksana untuk mengikat keseluruhan institusi pemerintah termasuk legislative, kebijakan atau ketentuan UU Pembernatasan Tindak Pidana Perdagangan Orang rujukan penting untuk melibatkan seluruh elemen pemerintah. Penulis berasumsi bahwa kebijakan hukum ini merupakan peraturan yang cukup persfektif meskipun harus mengabaikan sikap dan prilaku dari masing-masing institusi pembuat dan pelaksana. Sebagaimana jika dirujuk kepada teori masyarakat hubungan antara hukum disini bersifat menerangkan (law that describes) dan disisi lain hukum bersifat mengatur (law that ordains). 143 Desain pelayanan langsung ditataran birokrasi atau layanan publik kebijakan hukum dituntut untuk responsive dan komunikatif. Hukum tidak hanya ditawarkan sebagai alat pencapaian keadilan. Hukum yang baik harus berkompeten yang mampu mengenal keinginan publik dan punya komitmen bagi tercapainya keadilan subtantif. 144 Kembali kepada keterikatan antara masing-masing team gugus tugas merupakan wakil-wakil dari semua institusi, jika dikaitkan kepada kerangka teori komunikasi Jhon Baldoni dalam membangun komunikasi hukum dan sosialisasi hukum ada dua perbedaan yang mencolok dari keterikatan standart prilaku di masing-

142

Pasal 58 ayat (4) UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 143 Pemahaman penulis dari Roberto M. Unger “Teori Hukum Kritis, Posisi Hukum dalam Masyarakat Modern”, Peneribit Nusa Media-2011, hal-55 144 Philippe Nonet dan Philip Selznick, “Hukum Responsif” Penerbit Nusa Media,-2011, hal84

masing team gugus tugas tersebut. Satu bersifat publik dan yang lain bersifat pribadi. 145 Pasal 17-Pasal 29 yang merupakan pengaturan sinergitas koordinasi guna mengkomunikasikan pencapaian tujuan, pemantauan, dan pembahasan masalah serta kordinasi sejauh mana hambatan dalam mencapai langkah-langkah penanganan pencegahan tindak pidana perdagangan orang. 146 Guna menyikapi pola pendekatan terhadap masalah prilaku dimasing-masing team gugus tugas baik secara publik dan pribadi, guna pencapaian sinergitas kordinasi, sangat diperlukan kesadaran sosial meskipun masalah sering berbenturan terhadap evolusi kesadaran, serta merta pengorganisasian masyarakat juga senantiasa berubah. Artinya sangat diperlukan pemisahan antara birokrasi (Negara) dengan masyarakat (organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat). 147 Pengorganisasian masyarakat sebagai struktur kelompok dalam tim gugus tugas akan mengandung beberapa implikasi langsung terhadap pemisahan Negara dan masyarakat, sehingga membutuhkan peraturan-peratuan publik yang lain sebagai perpanjangan tangan terhadap sinergitas kebijakan ini. Dengan kata lain adanya pembagian kerja secara langsung, secara hirarkhi keberadaan dan kedudukan status

145

Pemahaman langsung dari Roberto M. Unger, Op.cit, hal-75 Lihat Pasal 18 ayat 5 Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2008 berbunyi : “dalam koordinasi nasional, wakil-wakil unsur pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi selalu berkoordinasi dengan induk instansi/lembaga masing-masing”. 147 Pemahaman penulis dari Roberto M. Unger, Op.cit, hal-77 146

sosial otomatis akan menjadi kriteria dalam mengalokasikan pekerjaan atau program pencegahan dan penanggulangan itu sesuai prestise dan kekuasaannya. 148 Guna mendukung efektifitas kebijakan ini pengalokasian anggaran sebagai jaminan keberlangsungan lembaga kordinasi ini sebagai penyambung sinergitas dalam mengkomunikasikan pencapaian konsep pencegahan dan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang diatur lebih lanjut dalam Pasal 30 Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2008 menegaskan : 1. Anggaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Pusat dibebankan Anggaran kepada anggaran pendapatan belanja Negara cq. Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan”. 2. Anggaran pelaksanaan gugus tugas provinsi dibebenai kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi”. 3. Anggaran pelaksanaan tugas gugs tugas kab/kota dibebankan kepada anggaran pendapatan belanja daerah kab/kota.” Jamin efektifitas dari langkah-langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, dari gugus tugas pusat, gugus tugas provinsi, gugus tugas kab/kota dalam melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan secara periodik dilakukan melalui evaluasi tahunan, evaluasi pertengahan periode, dan evaluasi akhir periode yang dilakukan secara internal dengan melibatkan pihak ketiga 149.

148

Roberto M. Unger, Ibid, hal-80 Lihat Pasal 16, 25-29 Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang perihal ketentuan pemantauan dan evaluasi. 149

F.

Kebijakan Non Penal dalam regulasi Lokal Khususnya Sumatera Utara Terkait Pencegahan dan Perlindungan Korban Perdagangan Orang (Trafiking)

Provinsi Sumatera Utara telah berhasil melahirkan dua kebijakan daerah yakni: Perda No. 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan bentukbentuk pekerjaan terburuk bagi anak

dan Perda No. 6 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak. Dari dua aturan kebijakan tersebut membuktikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berupaya komit dengan acuan teori pencegahan yang dikemukakan sebagai pisau analisis yakni “Teori Peter Hoefnagels” dengan melibatkan seluruh institusi untuk terlibat dalam perencanaan pencegahan melalui beberapa aturan kebijakan yang akan diuraikan satu persatu dalam pokok bahasan selanjutnya. Singkronisasi

dan

efektifitas

pencegahan

dan

perlindungan

korban

perdagangan sebagaimana termaktub dalam kebijakan non penal di tataran kebijakan Sumatera Utara tetap mengacu kepada Perda No. 6 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang sebagai titik tolak payung hukum kebijakan lokal dalam Penyusunan Anggaran Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara 150. Ketegasan dalam melibatkan semua pihak (SKPD, keluarga dan lingkungan terdekat yakni masyarakat (tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, LSM, ormas, organisasi profesi) (legislatif dan yudikatif) diatur dalam aturan kebijakan yang harapannya dapat dilaksanakan secara terpadu dan terencana dengan baik. 150

Lihat konsideran alinea akhir Penjelasan PP No 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Perdagangan Orang.

Sebagaimana pada awal penyusunan konsep Peraturan Daerah tentang Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak proses pengajuan/ usulannya bertujuan guna 151: 1. Sebagai respon terhadap komitmen global dan nasional mengenai upaya pencegahan dan penghapusan segala bentuk perdagangan orang sekaligus respon atas permasalahan trafiking yang terjadi di Sumatera Utara 2. Agar Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah Kab/ Kota, masyarakat, LSM, dan organisasi sosial lainnya menyelenggarakan upaya pencegahan, penghapusan dan penanggulangan terjadinya segala bentuk trafiking perempuan dan anak. 3. Peraturan Daerah ini nantinya akan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas Daerah dalam rangka upaya pencegahan, penghapusan dan penanggulangan trafiking perempuan dan anak 152. 4. Untuk melakukan tindakan segera dan berkesinambungan dalam upaya pencegahan, penghapusan dan penanggulangan trafiking perempuan dan anak mengingat semakin meningkatnya korban trafiking di Sumatera Utara. 153 5. Membina dan membangun kerjasama dan koordinasi pada tingkat pusat, antar propinsi, antar instansi lintas sektor, organisasi masyarakat dan pemerintah kab/ kota.

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah: 1. Untuk pencegahan, penghapusan dan penanggulangan trafiking khususnya perempuan dan anak. 2. Dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten/kota. 3. Merumuskan model mekanisme perlindungan perempuan dan anak terhadap proses trafiking.

151

Sumber Biro PP, anak dan KB Setda Provsu, Laporan Histori dan Implementasi Perda No. 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perenmpuan dan Anak, hal-2 152 Pasal 12 ayat 1 Perda No. 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan (trafiking) perempuan dan anak 153 Merujuk konsideran penjelasan Perda No. 6 tahun 2004 alinea 4

Beberapa Kebijakan Non Penal yang telah berhasil disahkan dan diundangkan dalam Lembaran Berita Daerah Sumatera Utara yakni : 1. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2004 Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak Perda No. 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak diajukan untuk menjawab tantangan posisi Sumatera Utara, khususnya Medan yang menyimpan banyak permasalahan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak di Indonesia. Hal ini dikarenakan Propinsi Sumatera Utara dalam praktek perdagangan (trafiking) perempuan dan anak memiliki tiga fungsi strategis, yaitu sebagai daerah asal (sending area), daerah penampungan sementara (transit) dan juga sebagai daerah tujuan trafiking. Titik tekan dari kebijakan peraturan daerah ini adalah agar setiap institusi Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara memiliki kewajiban guna melakukan : 1. Pencegahan, Rehabilitasi dan Reintegrasi korban perdagangan (trafiking) 154; 2. Monitoring ijin tinggal dari Kepala Desa/Lurah yang diteruskan kepada Camat dan selanjutnya ditujukan sebagai Laporan Kepada Bupati/Walikota, dan selanjutnya Gubernur Wajib melakukan monitoring pengiriman tenaga kerja perempuan dan anak 155. 3. Pembentukan Gugus Tugas Provinsi sebagai untuk menjamin dan mengefektifkan Rencana Aksi Nasional dan Provinsi dalam penghapusan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak 156.

154

Pasal 3 Perda No. 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan

dan Anak .

155 156

Ibid, Pasal 6-pasal 11 Ibid, Pasal 12 ayat 1

4. Pemerintah Provinsi bersama-sama dengan pemerintah daerah mengambil langkah-langkah dalam pencegahan berupa 157 : a. Pengawasan yang bersifat preventif maupun refresif dalam upaya melaksanakan tindakan pencegahan dan penghapusan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak; b. Melaksanakan sosialisasi dan atau kampanye pencegahan , penanggulangan dan penghapusan praktek-praktek perdagangan (tarfiking) perempuan dan anak diwilayah asal, penampungan sementara dan tujuan; c. Melaksanakan kerjasama yang bersifat regional, maupun internasional melalui forum bilateral atau multilateral sesuai dengan ketentuan uu yang berlaku. 5. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi melalui pemberian dan perolehan hak informasi tentang perdagangan (trafiking) perempuan guna mampu melaporkan tentang kasus perdagangan perempuan dan anak 158. 6. Pemberian layanan Rehabilitasi dan Reintegrasi kepada korban perdagangan (trafiking) perempuan dan anak 159. 2. Pergubsu No. 24 Tahun 2005 Tentang Perdagangan(Trafiking) Perempuan dan Anak

RAP

Penghapusan

Aturan kebijkan ini dirancang sebagai optimalisasi komitmen dan tanggung jawab pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mensahkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2004. Guna kemaksimalan Perda tersebut disusunlah satu Rencana Aksi Provinsi sebagai pelaksanaan Perda yang telah disahkan sebelumnya terhadap penghapusan perdagangan perempuan dan anak. Rencana aksi ini disusun berdasarkan program kegiatan dalam 160 : 157

Ibid, Pasal 14 ayat 1. Ibid, Pasal 17-18 159 Ibid, Pasal 19-21 160 Buku Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 24 Tahun 2005, hal 15 diperbanyak oleh Biro Pemberdayaan Perempuan. 158

a. Program pencegahan yang bertujuan mencegah terjadinya perdagangan (trafiking) terhadap perempuan dan anak; b. Program Perlindungan dan Rehabilitasi yang bertujuan meningkatkan perlindungan rehabilitasi korban perdagangan (trafiking) perempuan dan anak, meningkatkan kerangka kerja hukum, penguatan implementasi dan supremasi hukum bagi korban perdagangan (trafiking) perempuan dan anak, memperkuat sistem perlindungan khsusnya bagi perempuan dan anak korban trafiking; c. Program Re-integrasi yang bertujuan meningkatkan upaya reintegrasi korban ke keluarga dan masyarakat, meningkatkan upaya reintegrasi (pengembalian) korban perdagangan ke keluarga dan atau komunitas sosial masyarakat, memperkuat networking dalam upaya reintegrasi korban, meningkatkan peran serta masyarakat terhadap penerimaan korban perdagangan. d. Kerjasama dan Koordinasi yang bertujuan memperkuat sistem koordinasi dan komunikasi lintas sektoral dan territorial, memperkuat kapasitas anggota gugus tugas provinsi, mendorong lahirnya Gugus Tugas P3A di tingkat Kab/Kota di Sumatera Utara, memperkuat dan koordinasi dan komunikasi lintas sektoral dan teritorial. 3. Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 54 Tahun 2010 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Sumatera Utara

Kebijakan ini sebagai legitimasi adanya wadah responsif di wilayah hukum Propinsi Sumatera Utara untuk menjamin terlaksananya Rencana Aksi kegiatan Provinsi Sumatera Utara yang telah disahkan dalam wujud komitmen dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Jika mengacu kepada tahap sistimatika regulasi hukum, komitmen pemerintah Sumatera Utara sangat singkron dalam menyatakan komitmennya dalam pencegahan dan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang.

4. Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 53 Tahun 2010 tentang RAP Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Setelah berakhirnya program perencanaan aksi provinsi dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera No. 24 Tahun 2005 maka secara simultan Rencana Aksi Provinsi disusun dan diatur sebagai wujud dan komitmen pemerintah provinsi sebagai penanggung jawab dan pelaksana tugas dalam melindungi korban-korban perdagangan orang. Pemerintah Provinsi kembali mengatur dan menyusun rencana strategisnya dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 53 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Provinsi Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dimana program dan masing-masing kegiatan terangkum 161 : a. Sub Gugus Tugas Bidang Pencegahan dan Partisipasi di koordinir oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, bertujuan mencegah, indikasi, peluang dan praktek segala bentuk tindak pidana perdagangan orang. b. Sub Gugus Tugas Bidang Kesehatan, Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi, yang ditanggung jawabi oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara, hal ini bertujuan memberikan pelayanan untuk rehabilitasi kesehatan, sosial, pemulangan dan reintegrasi yang dapat diakses oleh korban. c. Sub Gugus Tugas Bidang Pengembangan Norma Hukum, Perlindungan dan Penegakan Hukum, sebagai penanggung jawanb Biro Hukum Setda Provsu dan Kanwil Kementrian Hukum dan HAM dan Poldasu. d. Sub Gugus Tugas Bidang Koordinasi dan Kerjasama sebagai penanggung jawab Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setda Provsu.

161

Buku Peraturan Gubernur No. 53 Tahun 2010 RAP Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Bab III, di perbanyak oleh Biro Pemberdayaan Perempuan.

5. Pergubsu No. 20 Tahun 2012 tentang Prosedural Standart Operasional Pelayanan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Khususnya Perempuan dan Anak di Provsu Efektifitas kebijakan ini adalah pemberian sistem pelayanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur No. 20 Tahun 2012 meningkatnya kemampuan setiap institusi pemerintahan dalam pelayanan korban tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan dan anak, sehingga diperlukan prosedur standart operasional dalam pelayanan korban. Sebagai acuan kebijakan ini juga merujuk kepada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak No. 22 Tahun 2010 tentang Prosedur Standart dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, disamping itu juga merupakan kelengkapan dari Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 53 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Provinsi Sumatera Utara Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Prosedur standart pelayanan terhadap korban yang diatur meliputi : 1.

Pelayanan Pengaduan;

2.

Rehabilitasi Kesehatan;

3.

Rehabilitasi Sosial;

4.

Bantuan Hukum;

5.

Pemulangan dan Reintegrasi Sosial.