BAB IV PENUTUP 4.1
Kesimpulan Berdasarkan hasil suatu pengamatan dan analisis mengenai suatu penerbitan
Ijin lokasi pembangunan PLTU di Kabupaten Batang dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut : 1) Pemerintah Kabupaten batang berencana membangun suatu PLTU guna agar memenuhi kebutuhan masyarakat dalam sumber daya energi listrik PLTU direncanakan dibangun di Desa Ujungnegoro, Desa Karanggenan Kecamatan Kandeman dan Desa Ponowareng, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang. PLTU tersebut berkapasitas 2 x 1.000 MW dan seluas kurang lebih 2.500.000 m (kurang lebih 250 hektar) dan berada di dua lokasi, yaitu lokasi darat dan lokasi lautan. Lokasi daratan berada di desa karanggenang, kecamatan kandeman, kabupaten batang. Pembangunan PLTU tersebut membutuhkan izin lokasi dari pemerinah guna memperoleh tanah untuk membangun PLTU. Dalam memerikan izin lokasi pemerintah Kabupaten Batang harus melihat setiap aspek mulai dari peraturan perundang-undangan, yaitu Penerbitan suatu izin lokasi terdapat Peraturan Menteri Agraria no 2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 2 tahun 2011 tentang pedoman Pertimbangan Teknis pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi, dan Izin perubahan Pengunaan
105
Tanah, Dan juga harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah seperti yang disebutkan Peraturan Daerah 7 tahun 2011 tentang rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten batang 2011-2031. Jika penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Batang melihat mengenai aturan tersebut, maka dapat dikatakan penyelenggaraan penerbitan Izin Lokasi di Kabupaten Batang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan terkait. Selain itu tanah yang harus digunakan haruslah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Selain dalam proses berdasarkan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan penerbitan izin lokasi juga harus melihat kepada Asas-asas Hukum Pemerintahan Yang Baik. Asas ini dianggap melekat pada setiap tindak penyelenggaraan negara oleh pemerintah. Asasasas umum pemerintahan yang baik tersebut sebagai ukuran standard penyelenggaraan pemerintah yang baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, dan Asas Keterbukaan. Dalam penerbitan Izin Lokasi di Kabupaten Batang. Pelaksanaan pemberian Izin Lokasi di Kabupaten Batang selalu diusahakan agar mendasarkan pada Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik agar tercapai kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batang. 2) Permasalahan-permasalahan yang ada dalam izin lokasi yaitu izin lokasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten batang belum sah menurut hukum. Dikatakan belum sah karena dalam membuat suatu Keputusan itu belum
106
sepenuhnya melihat pada asas-asas peraturan Perundang-undangan seperti Asas Undang-undang yang besifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum (Lex Specialis derogat Lex Generalis); Asas undangundang yang Aturan hukum yang lebih baru mengesampingkan atau meniadakan aturan hukum yang lama (Lex Posterior derogat Legi Priori); Peraturan perundang-undangan bertingkat lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah (Lex Superior derogat Legi Inferiori). Asas-asas ini yang akan menjadi dasar dari dasar hukum dalam pembuatan suatu keputusan Khususnya Keputusan Bupati Batang Mengenai Izin Lokasi, Syarat-syarat dalam membuat keputusan. Syarat-syarat tersebut merupakan syarat formil dan juga materiil. Suatu keputusan berupa Izin lokasi seperti yang telah dijelaskan belum sesuai dengan syarat-syarat formil dan materiil tersebut, dalam syarat formil prosedur dan persyaratan yang ada Belum sesuai dikarenakan dalam Peraturan Menteri Agraria untuk menerbitkan suatu izin lokasi, dan juga dalam rapat koordinasi yang dilakukan belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria, mengingat masih terdapat hak masyarakat yang tidak dilihat oleh pemerintah Kabupaten batang dan belum adanya sikap terbuka dari pemerintah mengenai rencana pembangunan PLTU terhadap masyarakatselain itu juga dalam syarat formil mengenai bentuk surat yang menimbulkan ketidak-jelasan, dalam syarat materiil terdapat syarat mengenai keputusan harus berdasarkan peraaturan yang menjadi dasarnya dalam dasar membuat Izin lokasi ini dilihat 107
dari lokasi yang harus digunakan untuk penggunaan pembangunan penanaman modal harus seusai dengan rencana tata ruang wilayah, sedangkan lokasi yang dicantumkan dalam Izin lokasi tersebut bertentangan dengan rencana Tata Ruang Wilayah. Izin lokasi belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang No 7 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang, Peraturan Pemerintah No.26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional karena lokasi yang digunakan untuk membangun PLTU merupakan lokasi Kawasan Konversi Laut Daerah yang dilindungi dan dijaga kelestariannya oleh negara dan terdapat berlebih kawasan yang digunakan untuk pembangunan PLTU. Pemerintah Kabupaten Batang belum memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik dalam membuat suatu keputusan. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dilanggar oleh Pemerintah Kabupaten Batang adalah Asas Kepastian Hukum, Ijin lokasi yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Batang seharusnya melihat kepada peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini izin lokasi bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten batang No 7 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang tahun 2011-2031 yang menyatakan lokasi yang dijadikan untuk pembangunan PLTU merupakan Kawasan Konversi Laut Daerah dan juga terdapat berlebih kawasan yang digunakan untuk Pembangunan PLTU, Izin lokasi yang diterbitkan juga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria
108
no.2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi; Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, terjadi Benturan yang terjadi dalam izin lokasi itu merupakan dari kepentingan masyarakat umum yang sangat bergantung kepada daerah wilayah lokasi dalam memenuhi kebutuhuannya dan juga budayanya dengan kepentingan suatu pemerintah guna proses dalam membangun Kabupaten Batang. Dari benturan kepentingan tersebut Izin Lokasi yang dikeluarkan menimbulkan suatu ketidakteraturan, ketidakserasian, dan ketidakseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara; Asas Kepentingan umum, Dalam
lokasi
yang
digunakan
untuk
pembangunan
PLTU
diniliai
mengganggu masyarakat sekitar dalam hal pekerjaan mereka atau suatu lahan untuk menghidupi kebutuhan sehari-harinya. Karena lokasi yang digunakan terdapat tanah sawah yang digunakan oleh masyarakat sekitar untuk mencari nafkah; dan Asas Keterbukaan, Pemerintah Kabupaten batang dinilai tidak melihat hak masyarakat yang berada dilokasi pembangunan PLTU, yaitu hak masyarakat sekitar untuk mengetahui lebih detail mengenai rencana dan juga tindakan pemerintah pada masyarakat yang berada di lokasi pembangunan PLTU, asas profesionalitas, pemerintah Kabupaten Batang dinilai tidak cermat dlam membuat suatu keputusan yang mengakibtan keputusan tersebut menjadi tidak jelas dalam bentuknya. Asas-asas Umum Pemerintahan Yang baik merupakan aturan tidak tertulis namun sangat berperan dalam mengatur tindakan pemerintah, khususnya tindakan pemerintah Kabupaten Batang dalam menerbitkan Izin Lokasi. 109
4.2
Saran Mengenai saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini dapat diuraikan
sebagai berikut: 1. Mengingat bahwa dalam dasar hukum penerbitan Surat Keputusan mengenai Izin Lokasi guna pembangunan PLTU belum sesuai dengan asas-asas peraturan perundang-undangan seperti Asas Undang-undang yang besifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum (Lex Specialis derogat Lex Generalis); Asas undang-undang yang Aturan hukum yang lebih baru mengesampingkan atau meniadakan aturan hukum yang lama (Lex Posterior derogat Legi Priori); Peraturan perundang-undangan bertingkat lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah (Lex Superior derogat Legi Inferiori). Maka kiranya pemerintah Kabupaten Batang dalam kewenangannya menerbitkan izin lokasi harus jelas dasar hukumnya, yaitu melihat pada asas peraturan perundang-undangan. 2. Mengingat bahwa Izin Lokasi yang dikeluarkan belum sepenuhnya sesuai dengan syarat-syarat formil dan materiil. Maka kiranya Pemerintah Kabupaten Batang harus lebih memperhatikan syarat-syarat tersebut dalam menerbitkan suatu keputusan agas keputusan tersebut sah menurut hukum.
110
3. Mengingat bahwa Izin Lokasi yang diterbitkan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yatiu melanggar Asas kepastian Hukum, Asas Keterbukaan,Asas kepentingan Umum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara. Maka kiranya Pemerintah dalam menerbitkan Izin Lokasi harus melihat dapa Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, karena Asas ini sangat berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
111
