51
BAB IV PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA
IV.1. Penyebaran Kuesioner Proses wawancara dan penyebaran kuesioner di Kota Bandung dimulai dari tanggal 23 Agustus 2007 hingga 14 Desember 2007. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mendatangi responden untuk wawancara dengan harapan tingkat pengembalian kuesioner dari responden lebih cepat dan tinggi, beberapa responden ada yang mau diwawancara tetapi sebagian responden ada yang tidak mau atau tidak bisa
diwawancara oleh karena kesibukkannya, maka untuk
responden yang tidak mau diwawancara dilakukan penitipan kuesioner, dengan janji beberapa hari kemudian kuesioner tersebut dapat diambil.
Dalam rentang waktu tersebut, data kuesioner yang telah diisi dan dikembalikan mencapai jumlah 6 dari 26 perusahaan kontraktor, 17 dari 27 tenaga ahli bersertifikat dan 10 dari 30 tenaga ahli yang belum memiliki Sertifikat Keahlian. Untuk pengumpulan data lapangan di Kota Pekanbaru dilakukan dengan metoda wawancara karena jumlah responden hanya dibatasi untuk kontraktor dan tenaga ahli yang telah memiliki Sertifikat Keahlian. Untuk lebih jelasnya jumlah responden di Kota Bandung dan Kota Pekanbaru dapat dilihat pada Tabel berikut.
52
Tabel IV.1. Penyebaran Data di Kota Bandung dan Kota Pekanbaru No
Responden
Jumlah Responden
Kuesioner Wawancara
Titip
Kembali
Total Kuesioner Kembali
Kota Bandung 1
Pengguna Jasa
6
6
- Pemerintah
3
3
-
-
3
- Swasta
3
3
-
-
3
2
Asosiasi Profesi
4
4
-
-
4
3
Asosiasi Perusahaan
2
2
-
-
2
4
Kontraktor - Besar - Menengah
5 6
Tenaga Ahli Yang Memiliki SKA Tenaga Ahli Yang Tidak Memiliki SKA
4
4
0
0
4
36
10
26
6
16
50
23
27
17
40
40
10
30
10
20
Kota Pekanbaru 1
2
Kontraktor
4
4
- Besar
2
-
-
-
2
- Menengah
2
-
-
-
2
Tenaga Ahli Yang Memiliki SKA
TOTAL
4
-
-
-
150
59
83
33
4
92
IV.2. Uji Validasi Uji Validitas dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada tiga responden kontraktor dan 3 responden tenaga ahli konstruksi yang telah memiliki Sertifikat Keahlian secara acak. Masukan-masukan yang diterima selanjutnya menjadi dasar untuk menyempurnakan materi dan format kuesioner. Perubahan yang dilakukan hanya sebatas penyempurnaan format penyajian kuesioner agar lebih mudah dimengerti dan diisi oleh responden. Menyangkut materi kuesioner tidak ada perubahan.
53
IV.3. Informasi tentang responden Latar belakang responden mempengaruhi jawaban yang diberikan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner. Oleh karena itu pengenalan latar
belakang responden akan bermanfaat untuk menganalisis
pendapat/opini responden terhadap suatu permasalahan. Latar belakang tersebut dihimpun sebagai berikut:
IV.3.1. Pendidikan responden Pendidikan responden terdiri dari SLTA, D3, S1, S2, dan Non-teknik dengan sebaran pada setiap kelompok sampel tampak pada gambar berikut:
Pendidikan Responden Kota Bandung
30
10
13
20
Tenaga Ahli BerSKA D3
S1
S2
Tenaga Ahli NonSKA
Asosiasi Profesi
Asosiasi Perusahaan
Non-Teknik
Gambar.IV.1. Distribusi pendidikan responden Kota Bandung
Pendidikan Responden Kota Pekanbaru 5 4 Responden
4 3 3 2 1 1 0
0
0
0
0
0 Kontraktor
Tenaga Ahli BerSKA D3
S1
S2
Non-Teknik
Gambar.IV.2. Distribusi pendidikan responden Kota Pekanbaru
0
0
0
0
0
Kontraktor
0
Pengguna Jasa
0
2
4
6 4
4
5 0
2 0
1
0
0
5
10 5
Responden
31
40
54
Dari gambar di atas tampak bahwa responden terbanyak yang mengisi kuesioner berpendidikan S1. Responden yang berpendidikan SLTA dan pendidikan nonteknik hanya berasal dari responden tenaga ahli konstruksi yang tidak memiliki Sertifikat Keahlian di Kota Bandung, dimana pada pada responden lainnya tidak ada.
IV.3.2. Jabatan responden Pada penelitian ini kategori jabatan dibagi dalam tiga jenjang jabatan, yaitu manajer puncak, manajer menengah, dan staf operasional. Manajer puncak adalah pihak yang merumuskan kebijakan strategis instansi/perusahaan secara umum, dalam penelitian ini termasuk didalamnya Kepala Dinas, Direktur, Wakil Direktur, Direktris dan General Manager. Manajer menengah adalah pihak yang bertanggung jawab menjabarkan kebijakan strategis organisasi kedalam kebijakan yang lebih spesifik sesuai lingkup bidang masing-masing dan berwenang mengelola sumber daya yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini termasuk didalamnya, Direktur Cabang, Manajer Proyek, Penanggung Jawab Teknis (PJT), dan Penanggung Jawab Bidang (PJB). Dan Direktur Teknik. Staff operasional adalah pihak yang melaksanakan kebijakan operasional di masing-masing bidang. Gambaran distribusi jabatan responden tampak pada gambar berikut:
Jabatan Responden Kota Bandung 33
35
Responden
30 25
20
20
15
15
7
10 5
1
3
2
4 1
0
0
0
0
2
2
0
1
1
0 Pengguna Jasa
Kontraktor
Tenaga Ahli BerSKA
Manajer Puncak
Tenaga Ahli NonSKA
Manajer Menengah
Asosiasi Profesi
Staf Operasional
Gambar.IV.3. Distribusi jabatan kerja responden Kota Bandung
Asosiasi Perusahaan
55
Jabartan Kerja Responden Kota Pekanbaru 3 Responden
3 2
2
2 1 1 0
0
0 Kontraktor
Tenaga Ahli BerSKA
Manajer Puncak
Manajer Menengah
Staf Operasional
Gambar.IV.4. Distribus jabatan kerja responden Kota Pekanbaru
IV.3.3. Pengalaman kerja responden Pengalaman responden dilihat dari lamanya responden telah bekerja pada bidang yang saat ini ditekuninya. Rentang waktu pengalaman disusun dalam rentang lima tahunan, mulai <5 tahun, 5-10 tahun, 10-15 tahun dan >15 tahun. Distribusi pengalaman responden tampak pada gambar berikut:
Jumlah Responden
Pengalaman Kerja Resnponden Kota Bandung 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0
18
10
9 5 3 1
2
9
8 6 4
4
5 3
2 0
Pengguna Jasa
0 Kontraktor
< 5 tahun
Tenaga Ahli BerSKA
Tenaga Ahli NonSKA
5 - 10 tahun
10 - 15 tahun
1
0 0
Asosiasi Profesi
> 15 tahun
Gambar.IV.5. Distribusi pengalaman kerja responden Kota Bandung
1 1
0 0
Asosiasi Perusahaan
56
Pengalaman Kerja Responden Kota Pekanbaru
Jumlah Responden
3 2
2
2 1
1
1
1
1 0
0
0 Kontraktor < 5 tahun
Tenaga Ahli BerSKA 5 - 10 tahun
10 - 15 tahun
> 15 tahun
Gambar.IV.6. Distribusi pengalaman kerja responden Kota Pekanbaru
Dari gambar di atas tampak bahwa responden terbanyak yang mengisi kuesioner memiliki pengalaman kerja 5 sampai 10 tahun dan pengalaman kerja diatas 15 tahun hanya berasal dari responden kontraktor dan tenaga ahli konstruksi yang memiliki Sertifikat Keahlian di Kota Bandung.
IV.3.4. Kualifikasi perusahaan kontraktor Kualifikasi perusahan penyedia jasa pada penelitian ini dikualifikasikan atas dua kelompok yaitu besar dan menengah (PP 28 tahun 2000). Kualifikasi ini dipakai karena kepemilikan tenaga ahli bersertifikat keahlian hanya pada kontraktor dengan kualifikasi besar dan menengah (Peraturan LPJK no. 11 tahun 2006) Kualifikasi penyedia jasa yang menjadi sampel penelitian ini tampak pada gambar berikut:
57
Responden
Kualifikasi perusahaan kontraktor 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0
16
4 2
Bandung (20 responden)
2
Pekanbaru (4 responden) Besar
Menengah
Gambar.IV.7. Kualifikasi responden dari perusahaan kontraktor di Kota Bandung dan Kota Pekanbaru Tampak bahwa umumnya penyedia jasa yang menjadi sampel penelitian untuk Kota Bandung adalah penyedia jasa yang berkualifikasi menengah dengan persentase 80% dan untuk sampel penyedia jasa di Kota Pekanbaru jumlah kontraktor menengah sama banyak dengan kontraktor besar. IV.3.5. Bidang usaha perusahaan kontraktor Bidang usaha perusahan penyedia jasa pada penelitian ini dibagi menjadi 5 bidang pekerjaan jasa pelaksana yaitu arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan (Peraturan LPJK no. 11 tahun 2006). Bidang usaha penyedia jasa yang menjadi sampel penelitian ini tampak pada gambar berikut:
Bidang usaha perusahaan konstruksi
% Responden
100% 80%
85% 65%
60%
50%
50%
40% 40%
30%
25%
20%
25%
25%
20% 0% Bandung (20 responden) Arsitektur
Sipil
Mekanikal
Pekanbaru (4 responden) Elektrikal
Tata Lingkungan
Gambar.IV.8. Bidang usaha responden dari perusahaan kontraktor di Kota Bandung dan Kota Pekanbaru
58
Tampak bahwa umumnya penyedia jasa yang menjadi sampel penelitian untuk Kota Bandung dan Kota Pekanbaru adalah penyedia jasa yang bergerak dibidang pekerjaan sipil dan arsitektur dengan persentase besar dan sama dengan 50%.
IV.3.6. Usia perusahaan kontraktor Usia perusahaan kontraktor dilihat dari lamanya perusahaan tersebut berdiri dan bergerak dibidang konstruksi. Rentang waktu usia peusahaan disusun dalam rentang lima tahunan, mulai <5 tahun, 5-10 tahun, 10-15 tahun dan >15 tahun. Distribusi pengalaman responden tampak pada gambar berikut:
Usia perusahaan kontraktor 8
7
7
Responden
7 6
5
5 4 3 2
2
2
1
1 0 Bandung (20 responden) < 5 tahun
5 - 10 tahun
Pekanbaru (4 responden) 10 - 15 tahun
> 15 tahun
Gambar.IV.9. Usia responden dari perusahaan kontraktor di Kota Bandung dan Kota Pekanbaru Variasi usia perusahaan kontaktor tampak lebih beragam pada kelompok sampel perusahaan kontraktor di Kota Bandung. Hal ini terjadi karena jumlah sampel perusahaan kontraktor untuk Kota Bandung lebih banyak 5 kali lipat dari jumlah sampel perusahaan kontraktor untuk Kota Pekanbaru.
IV.4. Analisis dan Pembahasan IV.4.1. Gambaran umum kewajiban sertifikasi bagi tenaga ahli konstruksi di Indonesia Kepemilikan Sertifikat Keahlian oleh tenaga ahli konstruksi di Kota Bandung telah telah ada sebelum dikeluarkannya Undang-undang nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, tetapi dalam jumlah yang sangat kecil. Permintaan
59
Sertifikat Keahlian meningkat drastis setelah dikeluarkannya UUJK tahun 1999, terutama setelah tahun 2003 semenjak dikeluarkannya Keputusan Presiden no 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, hal serupa juga terjadi di Kota Pekanbaru. Pada Gambar IV.10 dan Gambar IV.11 terlihat hanya 2 dari 40 responden tenaga ahli di Kota Bandung yang telah memiliki Sertifikat Keahlian dan 3 dari 20 responden kontraktor Kota Bandung yang telah memiliki tenaga ahli bersertifikat keahlian sejak 7 tahun yang lalu sebelum dikeluarkannya UUJK tahun 1999.
Sudah berapa lama tenaga ahli memiliki sertifikat keahlian 30
27
responden
25 20 15
11
10 5
2
0
1
3
0 Bandung (40 responden) Sebelum tahun 2000
Pekanbaru (4 responden)
Antata tahun 2000 - 2003
Sesudah tahun2003
Gambar IV.10. Sejak kapan tenaga ahli konstruksi memiliki Sertifikat Keahlian
Sejak kapan kontraktor memiliki tenaga ahli bersertifikat keahlian 18
16
16
Responden
14 12 10 8 6 4
2
2
2
2
2
0
0 Bandung (20 responden) Sebelum tahun 2000
Pekanbaru (4 responden)
Antata tahun 2000 - 2003
Sesudah tahun2003
Gambar IV.11. Sejak kapan kontraktor memiliki tenaga ahli bersertifikat Keahlian
60
Meningkatnya jumlah tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Keahlian, khususnya setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden no 80 tahun 2003 disebabkan karena pada Keputusan Presiden tersebut menyatakan bahwa untuk dapat mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah, kontraktor harus memiliki tenaga ahli bersertifikat keahlian. Setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden tersebut, jumlah tenaga ahli konstruksi yang memiliki Sertifikat Keahlian meningkat drastis, ini terlihat pada Gambar IV.10. dan Gambar IV.11, 27 dari 40 responden tenaga ahli Kota Bandung baru memiliki Sertifikat Keahlian empat tahun belakangan ini dan 16 dari 20 responden kontraktor di Kota Bandung baru memiliki tenaga ahli bersertifikat keahlian empat tahun belakangan ini, hal yang hampir sama juga terjadi di Kota Pekanbaru.
Persyaratan kepemilikan Sertifikat Keahlian oleh tenaga ahli untuk pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung baru dimulai pada awal tahun 2004, sedangkan penerapan kepemilikan Sertifikat Keahlian di Pekanbaru baru dimulai pada awal tahun 2005. Persyaratan kepemilikan SKA di Kota Pekanbaru hanya diwajibkan pada personil tim inti keteknikan untuk proyek yang akan dikerjakan oleh kontrakt9or, khususnya project manager dan site manager. Hal ini berbeda dengan Kota Bandung yang telah mempersyaratkan semua personil tim inti keteknikan yang dimiliki kontraktor untuk memiliki Sertifikat Keahlian. Untuk pengguna jasa dari pihak swasta di kota Bandung (3 responden) belum ada yang mempersyaratkan kepemilikan tenaga ahli bersertifikat keahlian.
Untuk pekerjaan milik pemerintah, tenaga ahli yang diajukan oleh kontraktor pada saat penawaran tidak harus berstatus pegawai tetap perusahaan tetapi boleh dari luar perusahaan dengan persyaratan tenaga ahli tersebut tidak sedang bekerja pada proyek lain. Sampai saat ini, sebagian besar kontraktor di Kota Bandung hanya memiliki tenaga ahli tetap sebanyak kurang dari 5 orang, ini terlihat pada Gambar IV.6, 15 dari 20 responden hanya memiliki tenaga ahli bersertifikat kurang dari 5 orang dan hanya 2 responden yang memiliki tenaga ahli bersertifikat lebih dari 10 orang, hal yang hampir sama juga terjadi di Kota Pekanbaru..
61
Responden
Berapa jumlah tenaga ahli bersertifikat yang dimiliki oleh kontraktor 16 14 12 10 8 6 4 2 0
15
3
2
2
Bandung (20 responden) < 5 orang
2
Pekanbaru (4 responden) 5 - 10 0rang
> 10 orang
Gambar IV.12. Jumlah tenaga ahli bersertifikat yang dimiliki oleh Kontraktor
Jumlah tenaga ahli dengan kualifikasi utama sangat minim di Kota Bandung dan Kota Pekanbaru. Pada Gambar IV.7 dapat dilihat bahwa hanya 3 dari 20 responden kontraktor di Kota Bandung dan hanya 1 dari 4 kontraktor di Kota Pekanbaru yang memiliki tenaga ahli berkualifikasi utama sedangkan untuk kualifikasi muda dan madya dimiliki oleh semua responden kontraktor di Kota Bandung dan Kota Pekanbaru, sedangkan untuk tenaga ahli dengan kualifikasi pemula tidak ada responden yang memilikinya.
Kualifikasi tenaga ahli bersertifikat keahlian yang dimiliki oleh kontraktor 25 20
20
Responden
20 15 10 5
4
3
4 1
0 Bandung (20 responden) Pemula
Pekanbaru (4 responden) Muda
Madya
Utama
Gambar IV.13. Kualifikasi SKA tenaga ahli yang dimiliki oleh kontraktor
Dari penjelasan data di atas diketahui bahwa sudah semua kontraktor di kota Bandung dan Kota Pekanbaru telah memiliki tenaga ahli bersertifikat keahlian,
62
tetapi masih ditemukan beberapa kontraktor (2-3 kontraktor setiap tender) yang gugur akibat tidak memenuhi kepemilikan tenaga ahli bersertifikat keahlian, seperti: 1. Masih ditemukan kontraktor yang menggunakan Sertifikat Keahlian palsu, tetapi untuk tahun anggaran 2007 hal ini tidak ditemukan lagi. 2. Kurangnya jumlah tenaga ahli bersertifikat yang dimiliki oleh kontraktor. 3. Masih ditemukan kontraktor yang menggunakan tenaga ahli yang sama. 4. Masih ditemukan tenaga ahli yang diajukan oleh kontraktor masih dalam masa bertugas pada proyek yang masih berjalan.
Pada tahun 2007, penerapan kewajiban kepemilikan tenaga ahli bersertifikat keahlian tidak hanya pada pengadaan barang dan jasa pemerintah saja tetapi Penanggung Jawab Teknis (PJT) dan Penanggung Jawab Bidang (PJB) di perusahaan kontraktor juga harus memiliki Sertifikat Keahlian. Hal tersebut diatur dalam Peraturan LPJKN no.11 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi menyatakan bahwa mulai tahun 2007, bagi kontraktor menengah dan besar yang ingin membuat sertifikat badan usaha (SBU) diwajibkan untuk memiliki 1 orang tenaga ahli bersertifikat keahlian untuk jabatan PJT dan 1 orang tenaga ahli bersertifikat keahlian untuk jabatan PJB untuk setiap bidang pekerjaan yang dimiliki oleh perusahaan (arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan).
IV.4.2. Fenomena yang berkembang semenjak dikeluarkannya Undangundang jasa konstruksi tahun 1999 mengenai kewajiban sertifikasi bagi tenaga ahli konstruksi di Indonesia. A.
Pemahaman
masyarakat
jasa
konstruksi
mengenai
hal
yang
berhubungan dengan sertifikasi tenaga ahli konstruksi di Indonesia Sampai saat ini, masyarakat jasa konstruksi di Kota Bandung dan Pekanbaru telah mengenal Sertifikat Keahlian dengan baik, ini terlihat dari semua responden di Kota Bandung dan Pekanbaru, mereka mengetahui dengan baik apa yang dimaksud dengan Sertifikat Keahlian konstruksi, hanya 2 responden yaitu pengguna jasa dari pihak swasta yang kurang mengetahui dan hanya 1 responden
63
pengguna jasa dari pihak swasta yang tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan Sertifikat Keahlian konstruksi.
Pengetahuan responden mengenai Sertifikat Keahlian Pemula (SKA-P) 100%
% Responden
100.00%
100%
100%
100%
100%
83.30%
75.00% 50.00% 25.00% 0.00% Bandung Pengguna jasa
Kontraktor
Pekanbaru Tenaga ahli ber SKA
Tenaga ahli tidak berSKA
Gambar IV.14. Pengetahuan responden mengenai Sertifikat Keahlian Pemula
Responden dari pengguna jasa yang kurang mengetahui (2 responden) dan tidak mengetahui (1 responden) mengenai Sertifikat Keahlian beralasan mereka tidak pernah mempersyaratkan kepemilikan tenaga ahli bersertifikat keahlian kepada kontraktor dan yang mereka ketahui bahwa persyaratan kepemilikan Sertifikat Keahlian baru untuk pekerjaan pemerintah. Beberapa alasan pengguna jasa dari pihak swasta tidak pernah mempersyaratkan kepemilikan tenaga ahli bersertifikat keahlian kepada kontraktor dapat dilihat pada Tabel IV.2.
Tabel IV.2. Alasan owner swasta tidak pernah mempersyaratkan SKA No
Alasan
Pribadi
Developer
(1 responden)
(2 responden)
1.
Tidak mengetahui mengenai SKA
•
2.
Perencanaan dibuat oleh konsultan perencana dan tidak pernah mempersyaratkan SKA
•
•
3.
Lebih mengutamakan pengalaman kontraktor
•
•
4.
Tidak percaya terhadap kredibilitas SKA
5.
Hanya mempersyaratkan SBU/IUJK
6.
Telah memiliki kontraktor langganan/tetap
• •
• •
64
Sampai saat ini pengguna jasa swasta yang tidak pernah mempersyaratkan kepemilikan tenaga ahli bersertifikat keahlian kepada kontraktor tidak ditemukan permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
Pengetahuan masyarakat jasa konstruksi mengenai Sertifikat Keahlian Pemula (SKA-P) sangat rendah sekali, ini terlihat di Kota Bandung hanya 1 dari 6 pengguna jasa yang mengetahui mengenai SKA-P, 1 responden lagi kurang mengetahui, dan 4 responden termasuk 1 instansi pemerintah tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan SKA-P. Hal ini juga diperkuat dengan hanya 4 dari 20 responden kontraktor, 7 dari 40 responden tenaga ahli bersertifikat, dan 2 dari 20 tenaga ahli yang belum memiliki Sertifikat Keahlian yang mengetahui apa itu yang dimaksud dengan Sertifikat Keahlian Pemula (SKA-P). Hal yang sama juga terjadi di Kota Pekanbaru, semua responden kontraktor (4 responden) dan semua responden tenaga ahli (4 responden) tidak tahu mengenai Sertifikat Keahlian Pemula (SKA-P).
Responden
Pengetahuan responden mengenai sertifikat keahlian pemula (SKA-P) 8 7 6 5 4 3 2 1 0
7/40
4/20 2/20
2/6
1/4 0/4 Bandung Pengguna jasa
Kontraktor
Pekanbaru Tenaga ahli ber SKA
Tenaga ahli tidak berSKA
Gambar IV.15. Pengetahuan responden mengenai Sertifikat Keahlian Pemula
Kekurang tahuan ini disebabkan karena semua responden kontraktor tidak ada yang memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi pemula dan kebijakan Sertifikat Keahlian Pemula (SKA-P) baru dilakukan pda tahun 2006 dan tidak pernahnya pemerintah mempersyaratkan kepemilikan tenaga ahli dengan kualifikasi pemula pada persyaratan tender.
65
B.
Bagaimana cara tenaga ahli konstruksi untuk dapat memiliki Sertifikat Keahlian
Untuk dapat memiliki Sertifikat Keahlian, hampir semua tenaga ahli konstruksi dibiayai pengurusannya oleh kontraktor tempat mereka bekerja. Pernyataan ini didasari oleh hasil survei yang menggambarkan bahwa semua responden tenaga ahli di Kota Bandung (40 responden) dan Pekanbaru (4 responden) dibiayai oleh perusahaan mereka untuk melakukan sertifikasi keahlian mereka. Pada Gambar IV.16 dapat dilihat bahwa semua responden kontraktor di Kota Bandung (20 responden) dan Pekanbaru (4 responden) pernah membiayai pengurusan Sertifikat Keahlian para tenaga ahli yang mereka miliki.
Cara tenaga ahli konstruksi untuk mendapatkan Sertifikat Keahlian (SKA) 120% 100%
100%
Bandung (40 Responden)
Pekanbaru (4 Responden)
% Responden
100% 80% 60% 40% 20% 0%
Gambar IV.16 Cara tenaga ahli memiliki Sertifiakt Keahlian.
Cara kontraktor memiliki tenaga ahli bersertifikat keahlian 25 20 Responden
20
Melakukan perekrutan untuk pegawai tetap
15 15
Melakukan perekrutan untuk pegawai tidak tetap
10 5
4
4
Membiayai tenaga ahli yang dimiliki
2
0 Bandung (20 Responden)
Pekanbaru (4 Responden)
Gambar IV.17. Cara kontraktor memiliki tenaga ahli bersertifiakt keahlian.
66
Permasalahan yang sering dihadapi oleh tenaga ahli dalam pengurusan Sertifikat Keahlian adalah pemenuhan persyaratan pendidikan minimal yang harus dimiliki oleh tenaga ahli yang bersangkutan. Pada Gambar IV.18 terlihat bahwa 10 dari 20 tenaga ahli yang belum memiliki Sertifikat Keahlian beralasan mereka tidak bisa mengikuti sertifikasi tenaga ahli karena tidak memenuhi persyaratan minimum yang ditetapkan oleh asosiasi profesi yaitu D3 atau S1 keteknikan, sedangkan mereka memiliki pendidikan SLTA dan sarjana non-teknik yang sangat tidak memungkinkan untuk meneruskan sekolah mereka ke bidang keteknikan. Alasan tenaga ahli belum memiliki sertifikat keahlian
4, 20%
10, 50% 6, 30%
Tidak memenuhi persyaratan pendidikan
Tidak memenuhi persyaratan pengalaman
Menunggu kebijakan dari perusahaan
Gambar IV.18. Alasan tenaga ahli konstruksi tidak memiliki Sertifikat Keahlian.
Untuk memenuhi persyaratan pengalaman kerja, tenaga ahli (12 responden)yang dibiayai pengurusan sertifikat keahliannya oleh perusahaan menyatakan bahwa perusahaan mereka memberikan bukti pengalaman kerja fiktif untuk memenuhi persyaratan sesuai dengan kualifikasi sertifikat yang diinginkan meskipun karena pengalaman kerja mereka belum memenuhi persyaratan, sehingga hal ini juga menjadi salah satu alasan mengapa banyak tenaga ahli yang menunggu kebijakan perusahaan untuk membiayai proses sertifikasi tenaga ahli.
C.
Bagaimana cara kontraktor untuk dapat memiliki tenaga ahli bersertifikat keahlian
Pada umumnya kontraktor lebih memilih membiayai pengurusan Sertifikat Keahlian tenaga ahli yang dimilikinya dari pada merekrut tenaga ahli bersertifikat dari luar perusahaan (Gambar IV.17), hal ini dapat dilihat pernyataan berikut:
67
1. Kontraktor membiayai pengurusan sertifikat keahlaian tenaga ahli yang dimiiki oleh perusahaan (20 responden Kota Bandung dan 4 responden Kota Pekanbaru) 2. Kontraktor melakukan perekrutan tenaga ahli bersertifikat keahlian untuk dijadikan pegawai kontrak untuk satu pekerjaan (15 responden Kota Bandung dan 4 responden Kota Pekanbaru) 3. Kontraktor melakukan perekrutan tenaga ahli bersertifikat keahlian untuk dijadikan pegawai tetap perusahaan (2 responden Kota Bandung)
Banyaknya jumlah perusahaan yang membiayai pengurusan Sertifikat Keahlian, dan banyaknya jumlah tenaga ahli yang pengurusan sertifikat keahliannya dibiayai perusahaan tempat mereka bekerja, dan sebagian besar tenaga ahli masih menganggap mahalnya biaya pengurusan Sertifikat Keahlian menggambarkan bahwa masih kurangnya kesadaran para tenaga ahli konstruksi di Indonesia akan pentingnya Sertifikat Keahlian sebagai bukti kompetensi keahlian yang mereka miliki. Kepedulian akan pentingnya Sertifikat Keahlian sangat dirasakan oleh kontraktor, karena untuk dapat mengikuti tender proyek pemerintah mereka harus memiliki tenaga ahli bersertifikat keahlian dan sebagian besar proyek yang dikerjakan oleh kontraktor adalah proyek pemerintah. Persentase proyek pemerintah dari semua proyek yang pernah dikerjakan kontraktor 20 Responden
16 15 10 5
4
3 1
0 bandung (20 responden) 100%
75% - !00%
Pekanbaru (4 responden) 50% - 75%
< 50 %
Gambar IV.19. Proyek yang pernah dikerjakan oleh kontraktor
Alasan kontraktor lebih memilih membiayai tenaga ahli yang mereka miliki untuk pengurusan Sertifikat Keahlian dapat dilihat pada Tabel IV.3.
68
Tabel.IV.3. Alasan kontraktor membiayai pengurusan sertifikasi tenaga ahli No
Alasan
Bandung (20 responden)
Pekanbaru (4 responden)
1
Kurang percaya terhadap kredibilitas Sertifikat Keahlian yang ada
13
4
2
Lebih percaya terhadap keahlian tenaga ahli yang telah lama dimiliki perusahaan
20
4
3
Kurangnya tenaga ahli bersertifikat yang belum memiliki pekerjaan
14
4
4
Meningkatkan kinerja dan loyalitas tenaga ahli
20
4
Keputusan yang diambil oleh kontraktor untuk membiayai pengurusan sertifikasi keahlian para tenaga ahli mereka memiliki resiko yang besar dikarenakan Sertifikat Keahlian bersifat individu yang memungkinkan tenaga ahli yang dibiayai tersebut berhenti bekerja dari perusahaan dan membawa pergi Sertifikat Keahlian tersebut, dari hasil survei diketahui bahwa 2 dari 20 responden kontraktor pernah mengalami hal tersebut. Untuk mengantisipasi hal tersebut, sebagian besar kontraktor yang membiayai tenaga ahlinya untuk pengurusan Sertifikat Keahlian (11 dari 20 responden) membuat suatu perjanjian dengan tenaga ahli mereka, 9 dari 11 responden memegang Sertifikat Keahlian tersebut dan 2 responden melakukan perjanjian ikatan kerja dan sertifikat dipegang oleh perusahaan, hal serupa juga terjadi di Kota Pekanbaru.
Perjanjian kontraktor dengan tenaga ahli yang dibiayai pengurusan SKA 10
9
9
Responden
8 6 4 2
2
2
2 1
1
1
0 bandung (20 responden) Ikatan kerja
SKA dipegang perusahaan
Pekanbaru (4 responden) Kedua-duanya
Tidak ada perjanjian
Gambar.IV.20. Perjanjian yang dilakukan kontraktor dengan tenaga ahli yang akan dibiayai pengurusan Sertifikat Keahlian mereka
69
Bagi perusahaan yang tidak membuat perjanjian (9 responden kontraktor di Kota bandung dan 2 responden kontraktor di Kota Pekanbaru), menyatakan bahwa tenaga ahli yang akan mereka biayai adalah tenaga ahli yang telah terbukti loyalitasnya terhadap perusahaan dan memiliki prestasi kerja yang baik sehingga dengan sendirinya akan meningkatkan motivasi kerja dan loyalitas mereka kepada perusahaan.
D.
Pendapat masyarakat jasa konstruksi terhadap proses sertifikasi tenaga ahli konstruksi yang berjalan selama ini
Sebagian besar masyarakat jasa konstruksi menganggap bahwa proses sertifikasi tenaga ahli konstruksi yang sedang berlanggsung sampai saat ini tidak berjalan sebagai mana mestinya, hal ini terlihat terdapat 2 dari 3 responden pengguna jasa swasta mengatakan bahwa mereka tidak percaya terhadap proses sertifikasi tenaga ahli yang dilakukan oleh asosiasi profesi yang telah berlangsung selama ini (Tabel.IV.2) dan sebagian besar kontraktor, yaitu 13 dari 20 kontraktor Kota Bandung dan semua kontraktor (4 responden) Kota Pekanbaru mengatakan bahwa alasan mereka lebih memilih membiayai proses sertifikasi tenaga ahli adalah karena mereka kurang percaya terhadap kredibilitas Sertifikat Keahlian yang beredar sekarang ini (Tabel.IV.3). Hal tersebut terjadi karena terdapatnya perbedaan persyaratan sertifikasi tenaga ahli oleh masing-masing Asosiasi Profesi, yaitu: 1. Persyaratan pendidikan 2. Persyaratan Pengalaman 3. Penilaian ujian kompetensi 4. Biaya pengurusan
Selain dikarenakan perbedaan persyaratan di atas juga terdapat beberapa asosiasi yang dapat mengeluarkan SKA tanpa mengikuti ujian dengan biaya yang lebih mahal. Hal ini diakui oleh 4 dari 20 kontraktor di Kota Bandung dan semua kontraktor (4 responden) di Kota Pekanbaru yang pernah mengurus Sertifikat Keahlian anggotanya dengan menggunakan jalan tersebut (Gambar.IV.21). Berikut ini beberapa alasan mereka:
70
1. Tidak perlu menunggu jadwal sertifikasi yang biasanya dilakukan 1 sampai 2 kali dalam satu tahun. 2. Tidak memiliki resiko tidak lulus ujian kompetensi. 3. Proses penerbitan Sertifikat keahlian yang lebih cepat yaitu 2 minggu (biasanya pengurusannya lebih dari satu bulan)
Kontraktor yang mengaku pernah membeli SKA 100% 100% % Responden
80% 80% 60% 40% 20% 20% 0% 0% Bandung ( 20 Responden) Pernah
Pekanbaru (4 Responden) Tidak Pernah
Gambar.IV.21. Kontraktor yang pernah membeli Sertifikat Keahlian tanpa mengikuti ujian kompetensi
Dari beberapa pernyataan masyarakat jasa konstruksi mengenai proses sertifikasi tenaga ahli konstruksi yang berjalan sampai saat ini menimbulkan fenomena bahwa proses sertifikasi tenaga ahli yang sedang berlangsung sampai saat ini menjadi suatu ajang “jual beli” Sertifikat Keahlian tanpa harus memenuhi persyaratan kompetensi yang seharusnya dipenuhi oleh tenaga ahli yang bersangkutan.
E.
Upah tenaga ahli konstruksi yang memiliki Sertifikat Keahlian
Kepemilikan Sertifikat Keahlian oleh tenaga ahli tidak mempengaruhi gaji yang mereka peroleh, dari hasil survei diperoleh bahwa semua kontraktor (20 responden) di Kota Bandung dan semua responden kontraktor (4 responden) di Kota Pekanbaru hanya mempertimbangkan prestasi kerja dalam penentuan besaran gaji dan mereka menganggap dengan membiayai pengurusan sertifikat
71
kahlian, itu berarti suatu perhatian lebih dan penghargaan yang diberikan oleh perusahaan.
Peningkatan upah tenaga ahli setelah memiliki Sertifikat keahlian 1.2
100%
100%
Responden
1 0.8 0.6 0.4 0.2
0
0
0 Bandung (40 Responden)
Pekanbaru (4 Responden) Ya
Tidak
Gambar.IV.22. Pengaruh kepemilikan SKA dengan besaran upah yang diterima
Tenaga ahli yang pengurusan sertifikat keahliannya dibiayai oleh perusahaan tidak pernah meminta kenaikan gaji kepada perusahaan dikarenakan mereka memiliki Sertifikat Keahlian. Permintaan kenaikan gaji biasanya dilakukan oleh tenaga ahli tidak tetap yang dipekerjakan kontraktor untuk satu proyek dan tenaga ahli yang membiayai sendiri pengurusan Sertifikat Keahlian mereka. Pada Tabel IV.4 terlihat bahwa semua responden kontraktor di Kota Bandung (2 responden) yang memiliki tenaga ahli bersertifikat keahlian dengan biaya sendiri sering dimintai kenaikan gaji dan fasilitas oleh tenaga ahli tersebut, dan 11 dari 20 responden kontraktor di Kota Bandung dan 3 dari 4 responden kontraktor di Kota Pekanbaru pernah dimintai gaji yang besar dan fasilitas yang lebih oleh tenaga ahli bersertifikat keahlian yang mereka kontrak untuk mengerjakan suatu proyek.
72
Tabel IV.4. Tenaga ahli yang pernah meminta kenaikan gaji kepada perusahaan tempat mereka bekerja NO
Pertanyaan
Bandung (20 responden)
Pekanbaru (4 responden)
1
Perusahaan yang pernah dimintai kenaikan gaji oleh tenaga ahli mereka
12
3
- Pegawai tetap dengan biaya sendiri
2
0
- Pegawai tetap dengan biaya perusahaan
0
0
- Tenaga ahli tidak tetap
11
3
Perusahaan yang tidak pernah dimintai kenaikan gaji oleh tenaga ahli mereka
8
1
2
F.
Sejauh mana pengaruh kepemilikan tenaga ahli konstruksi bersertifikat keahlian oleh kontraktor terhadap penentuan pemenang tender
Sampai saat ini pekerjaan yang mempersyaratkan kepemilikan tenaga ahli konstruksi bersertifikat keahlian baru untuk pekerjaan pemerintah. Untuk penentuan pemenang tender pada pengadaan proyek pemerintah berdasarkan pemenuhan persyaratan (salah satunya kepemilikan tenaga ahli bersertifikat keahlian oleh setiap anggota tim inti keteknikan) dan penawaran terendah. Untuk kepemilikan Sertifikat Keahlian oleh setiap tim inti keteknikan yang dipersyaratkan pada dokumen penawaran dinilai berdasarkan batasan poin, dengan batasan poin tersebut kontraktor hanya boleh untuk tidak memiliki satu anggota tim inti proyek yang tidak bersertifikat keahlian, tetapi kontraktor harus memenuhi ambang poin total yang nilainya lebih tinggi dari ambang poin total. Untuk penentuan nilai penawaran terendah diambil dari 3 peserta yang telah lolos seleksi persyaratan (administrasi, keuangan, teknis, peralatan, dan jaminan mutu) yang memiliki nilai penawaran terendah.
73
Jumlah tenaga ahli bersertifikat keahlian yang biasanya dipersyaratkan untuk satu proyek konstruksi 15 15 Responden
12 9 6
4
3
4 2
1
0
0 Kotraktor Bandung (20 Responden) < 3 orang
Kotraktor Pekanbaru (4 Responden) 3 - 4 orang
> 5 orang
Gambar.IV.23. Jumlah tenaga ahli bersertifikat keahlian yang biasanya dipersyaratkan untuk satu proyek konstruksi. Pada pelaksanaan pelelangan (tender), Dinas Pekerjaan Umum kota Bandung melakukan pengecekan keabsahan Sertifikat Keahlian (SKA) pada saat hanya tinggal 3 calon pemenang tender. Cara pengecekan yang dilakukan oleh dinas tersebut adalah dengan cara berikut ini: 1. Melakukan pengecekan langsung terhadap tenaga ahli yang bersangkutan dengan melakukan wawancara langsung atau melalui telepon. 2. Jika tenaga ahli yang bersangkutan menyatakan bahwa bekerja pada perusahaan yang bersangkutan dan sanggup melakukan pekerjaan yang akan dilakukannya maka dinyakan sah. 3. Bagi tenaga ahli yang terdapat pada 2 perusahaan yang berbeda, maka yang bersangkutan disuruh untuk memilih salah satu perusahaan. Jika yang bersangkutan tidak memilih salah satu peusahaan maka ke dua perusahaan dianggap gugur. 4. Tenaga ahli tidak boleh sedang melakukan pekerjaan lain pada waktu yang bersamaan
Dari hasil survei diketahui bahwa kepemilikan tenaga ahli bersertifikat sangat mempengaruhi kontraktor untuk memenangkan tender karena apabila kontraktor tidak memenuhi batasan poin minimal untuk kepemilikan tenaga ahli bersertifikat keahlian, maka kontraktor tesebut akan langsung dinyatakan gugur. Dikarenakan sangat pentingnya kepemilikan tenaga ahli bersertifkat keahlian bagi kontraktor,
74
membuat para kontraktor berusaha untuk memiliki tenaga ahli bersertifikat keahlian. Hal ini terlihat dengan semakin berkurangnya jumlah kontraktor yang gugur dikarenakan persyaratan Sertifikat Keahlian (hanya 2-3 kontraktor pada setiap tender pemerintah). Usaha yang dilakukan oleh kontraktor ternyata tidak sebanding dengan imbalan yang mereka peroleh, karena penentuan pemenang tender proyek pemerintah dilihat dari nilai penawaran terendah, yang menyebabkan kontraktor tidak dapat menaikan penawaran dan bersaing untuk mengajukan penawaran terendah.
G.
Sejauh mana pengaruh kepemilikan tenaga ahli konstruksi bersertifikat keahlian oleh kontraktor terhadap hasil pekerjaan yang dilakukan
Kepemilikan tenaga ahli bersertifikat keahlian oleh kontraktor dalam melakukan pekerjaannya tidak berpengaruh terhadap hasil pekerjaan yang dihasilkan, hal ini terlihat dari semua responden kontraktor (20 responden) di Kota Bandung dan semua responden kontraktor (4 responden) di Kota Pekanbaru dan semua responden pengguna jasa pemerintah Kota Bandung (3 responden) mengatakan bahwa hasil pekerjaaan tidak dipengaruh oleh kepemilikan tenaga ahli bersertifikat keahlian. Manfaat yang dirasakan oleh pengguna jasa pemerintah di Kota Bandung (3 responden) semenjak dipersyaratkan kepemilikan tenaga ahli bersertifikat keahlian pada proyek pemerintah adalah berkurangnya intensitas perselisihan yang terjadi antara pengguna jasa dengan kontraktor.
Untuk mendapatkan jaminan mutu terhadap pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus dan teknologi tinggi, pengguna jasa pemerintah (3 responden) biasanya mempersyaratkan kontraktor untuk memiliki sertifikat manajemen mutu (ISO) dan sertifikat manajemen K-3 (OHAS).
H.
Bagaimana pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga ahli konstruksi bersertifikat keahlian
Tenaga ahli bersertifikat keahlian yang dimiliki oleh kontraktor dalam melakukan pekerjaan hanya bertanggungjawab terhadap pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan posisinya pada tim inti keteknikan proyek, sehingga pekerjaan di lapangan
75
berpeluang dikerjakan oleh tenaga ahli yang tidak memiliki Sertifikat Keahlian. Hal ini terlihat bahwa semua responden pengguna jasa pemerintah (3 responden) menyatakan bahwa tenaga ahli yang tercantum pada dukumen kontrak harus ada pada saat pertanggungjawaban pekerjaan bila terjadi kesalahan dan pada saat inspeksi mendadak.
Pengawasan yang dianggap tidak terlalu ketat, memungkinkan kontraktor hanya menggunakan tenaga ahli bersertifikat untuk persyaratan tender sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh tenaga ahli mereka yang tidak memiliki Sertifikat Keahlian atau tenaga ahli yang memiliki kualifikasi yang lebih rendah, ini terlihat 8 dari 20 responden kontraktor di kota Bandung dan semua responden kontraktor (4 responden) Kota Pekanbaru pernah melakukan hal tersebut. hal ini juga disebabkan karena kontraktor harus menekan nilai penawaran serendah mungkin untuk dapat memenangkan tender. Banyaknya jumlah kontraktor yang melakukan hal tersebut, mengakibatkan tidak terciptanya jaminan kepada konsumen atau pengguna jasa bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor benar-benar ditangani langsung oleh tenaga ahli yang berkompeten.
Responden
Pernahkah kontraktor mempekerjakan tenaga ahli yang berbeda dengan tenaga ahli yang terdapat pada dokumen tender? 14 12 10 8 6 4 2 0
12 8 4 0 bandung (20 responden)
Pekanbaru (4 responden) Pernah
Tidak Pernah
Gambar IV.24. Pernahkah kontraktor mempekerjakan tenaga ahli yang berbeda dengan yang mereka ajukan pada dokumen penawaran I.
Penilaian pengguna jasa terhadap Sertifikat Keahlian yang dimiliki oleh tenaga ahli
Salah satu instansi Dinas Pekerjaan Umum di Kota Bandung lebih mempercayai kompetensi tenaga ahli yang sertifikat keahliannya dikeluarkan oleh suatu asosiasi
76
profesi tersebut karena asosiasi tersebut sudah lama berdiri dan telah lama mengeluarkan Sertifikat Keahlian sebelum dikeluarkannya UUJK, asosiasi profesi tersebut juga hanya mengeluarkan Sertifikat Keahlian untuk satu bidang pekerjaan saja, dan untuk kualifikasi tertentu Sertifikat Keahlian yang dikeluarkan oleh asosiasi tesebut telah diakui oleh beberapa negara di luar negeri.
Sebagai pengguna jasa, hal seperti ini sebenarnya boleh saja terjadi karena pengguna jasa berhak dan bebas memberikan penilaian, tetapi jangan sampai memberikan penilaian lebih kepada kontraktor yang memiliki Sertifikat Keahlian yang dikeluarkan oleh asosiasi tersebut atau mempersyaratkan kontraktor harus memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh asosiasi tersebut, karena setiap Sertifikat Keahlian yang dikeluarkan asosiasi profesi yang telah mendapatkan akreditasi dari LPJK berlaku diseluruh daerah di Indonesia dan hanya dibedakan berdasarkan kualifikasi dan klasifikasi keahlian.
J.
Kepemilikan tenaga ahli bersertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa oleh instansi pemerintah
Pada wawancara yang dilakukan kepada pengguna jasa pemerintah diperoleh informasi bahwa kepemilikan Sertifikat Keahlian pengadaan barang dan jasa pada instansi pemerintah sangat minim. Dari 600 peserta ujian sertifikasi, hanya 10 orang yang lulus dan mendapatkan Sertifikat Keahlian pengadaan barang dan jasa tersebut, hal ini disebabkan karena ujian yang sangat sulit dan tanggung jawab dan sanksi yang dibebankan kepada pemiliki sertifikat tersebut dianggap sangat berat sekali sedangkan imbalan yang mereka peroleh dianggap tidak sebanding, sehingga banyak peserta ujian
yang sengaja untuk tidak meluluskan diri.
Kepemilikan tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Keahlian pengadaan barang dan jasa yang sangat minim, berpotensi sering terjadinya KKN pada saat pelelangan.
77
K.
Rangkuman fenomena yang berkembang semenjak adanya kebijakan sertifikasi bagi tenaga ahli konstruksi
Dari beberapa penjelasan dan analisa mengenai fenomena yang berkembang semenjak adanya kebijakan mengenai kewajiban sertifikasi bagi tenaga ahli konstruksi dapat di buat rangkuman ke dalam format tabel berikut:
78
Tabel.IV.5. Fenomena yang berkembang semenjak adanya kewajiban sertifikasi bagi tenaga ahli konstruksi di Indonesia No
Fenomena Yang Berkembang
Alasan − SKA-P tidak pernah dipersyaratkan pada tender pemerintah
1.
Sangat minimnya pengetahuan masyarakat jasa konstruksi mengenai Sertifikat Keahlian Pemula (SKA-P) dan kurangnya kesadaran tenaga ahli yang belum memenuhi pengalaman untuk mengurus SKA-P
− SKA-P baru diterapkan pada tahun 2006 − Kontaraktor tidak pernah mempersyaratkan tenaga ahlinya yang belum memenuhi persyaratan pengalaman minimal untuk memiliki SKA-P − Sampai saat ini pengurusan SKA tidak mempersyaratkan SKA-P − Terdapatnya beberapa Asosiasi Profesi yang dapat mengeluarkan SKA tanpa mengikuti ujian
2.
Masyarakat jasa konstruksi masih meragukan proses sertifikasi tenaga ahli konstruksi yang masih berjalan sampai saat ini
3.
Sebagian besar tenaga ahli dibiayai pengurusan SKA oleh perusahaan tempat mereka bekerja dan hampir semua kontraktor pernah membiayai pengurusan SKA tenaga ahli yang dimilikinya
4.
Dalam menentukan besaran upah dan karir tenaga ahlinya, kontraktor tidak mempertimbangkan kepemilikan SKA
− Terdapatnya perbedaan persyaratan sertifikasi oleh asosiasi yang mengeluarkan SKA dengan bidang keahlian yang sama − Terdapat salah satu instansi pemerintah yang lebih mempercayai SKA yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi tertentu − Kurang percaya terhadap proses sertifikasi yang berlangsung sampai saat ini − Keahlian dan loyalitas tenaga ahli yang dimiliki oleh kontraktor telah teruji − Kontraktor mempertimbangkan prestasi kerja dan loyalitas yang dimiliki oleh tenaga ahli yang bersangkutan dalam menentukan
79
No
Fenomena Yang Berkembang oleh tenaga ahlinya
Alasan besaran upah dan karir − Kontraktor menganggap bahwa dengan dibiayai pengurusan SKAnya, itu merupakan salah satu apresiasi perusahaan terhadap karyawannya
5.
Dalam menentukan besaran upah dan karir tenaga ahlinya, kontraktor tidak mempertimbangkan kepemilikan SKA oleh tenaga ahlinya
6.
Kepemilikan SKA oleh tenaga ahli tidak menjamin mutu pekerjaan yang dihasilkan oleh tenaga ahli yang bersangkutan
7.
Asosiasi Profesi hanya sebagai tempat membuat dan memperpanjang SKA
8.
Tidak semua SKA yang beredar sampai saat ini dapat digunakan di luar negeri
− Kontraktor mempertimbangkan prestasi kerja dan loyalitas yang dimiliki oleh tenaga ahli yang bersangkutan dalam menentukan besaran upah dan karir − Kontraktor menganggap bahwa dengan dibiayai pengurusan SKAnya, itu merupakan salah satu apresiasi perusahaan terhadap karyawannya − Pengguna jasa pemerintah memperyaratkan kepemilikan Sertifikat Jaminan Mutu (ISO) oleh kontraktor untuk mendapatkan jaminan terhadap mutu pekerjaan − Sangat kurangnya pembinaan yang dilakukan oleh Asosiasi Profesi terhadap anggotanya − Asosiasi Profesi hanya terfokus pada kegiatan sertifikasi tenaga ahli − Hanya beberapa Asosiasi Profesi yang mengeluarkan SKA dengan kualifikasi tertentu yang diakui di beberapa negara di luar negeri
80
IV.4.3. Dampak yang dirasakan oleh setiap pihak yang berhubungan dengan kewajiban sertifikasi bagi tenaga ahli konstruksi di Indonesia. A. Dampak terhadap pengguna jasa konstruksi Pada penelitian ini hanya menggambarkan dampak yang dirasakan oleh pengguna jasa pemerintah di Kota Bandung, karena responden pengguna jasa swasta (3 responden) tidak ada yang pernah mempersyaratkan kontraktor memiliki tenaga ahli bersertifikat keahlian sehingga tidak dapat diketahui mereka tidak merasakan dampak dari kewajiban sertifikasi bagi tenaga ahli konstruksi. Berikut ini adalah beberapa dampak terhadap pengguna jasa dengan adanya kewajiban sertifikasi bagi tenaga ahli konstruksi yang didapatkan berdasarkan hasil survei di Kota Bandung: 1. Terwujudnya perlindungan bagi masyarakat pengguna jasa atas keselamatan kerja dan mutu pekerjaan keinsinyuran karena hanya insinyur yang profesional yang boleh menangani pekerjaan-pekerjaan keinsinyuran. Sampai saat ini dampak tersebut belum terjadi karena fenomana yang berkembang sampai saat ini adalah, untuk mendapatkan jaminan mutu dan keselamatan kerja, pengguna jasa pemerintah mempersyaratkan kontraktor untuk memiliki sertifikat manajemen mutu (ISO) dan sertifikat manajemen K3 (OHAS).
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari 8 responden di Kota Bandung dan semua responden kontraktor (4 responden) di Kota Pekanbaru menyatakan bahwa mereka pernah hanya menggunakan tenaga ahli bersertifikat keahlian hanya untuk memenuhi persyaratan tender, sedangkan pekerjaannya di lapangan dilakukan oleh tenaga ahli dengan kualifikasi yang lebih rendah bahkan oleh tenaga ahli yang tidak
memiliki Sertifikat Keahlian
(Gambar.IV.24). Hal ini diketahui sendiri oleh pengguna jasa pemerintah dan pemerintah tidak mempermasalahkan hal tersebut, yang terpenting adalah pekerjaan berjalan sesuai rencana dan hasilnya sesuai dengan yang diharapakan.
81
2. Terbentuknya jalur pertanggungjawaban perdata atas hasil karya produk dan jasa keinsinyuran. Hal ini merupakan salah satu dampak positif yang telah dirasakan oleh pengguna jasa pemerintah, berdasarkan hasil survei diketahui bahwa jika terjadi kesalahan kerja, maka tenaga ahli yang bertanggung jawab atas bidang pekerjaan tersebut harus mempertanggung jawabkan pekerjaannya. Jika terbukti bersalah maka sanksi akan dikenakan langsung kepada tenaga ahli yang bersangkutan oleh instansi pemerintah yang memberikan pekerjaan. Sampai saat ini terdapat 1 orang tenaga ahli yang tidak boleh bekerja untuk pekerjaan salah satu instansi pemerintah di Kota Bandung selama 3 tahun.
3. Keyakinan untuk mendapatkan jasa pelaksana proyek konstruksi yang profesional, sehingga terciptanya suatu hubungan profesional antara pengguna dan penyedia jasa. Dampak ini telah dirasakan oleh pengguna jasa pemerintah, karena semenjak dipersyaratkannya kontraktor memiliki tenaga ahli bersertifikat, intensitas perselisihan yang terjadi antara pengguna jasa dan kontraktor berkurang. Dari hasil survei diketahui bahwa semua responden pengguna jasa pemerintah (3 responden) di Kota Bandung merasakan berkurangnya intensitas perselisihan hingga 80%.
4. Tersedianya sumber informasi yang terinci, terklasifikasi dan mutakhir terhadap kompetensi tenaga ahli yang dimiliki oleh kontraktor bagi pengguna jasa yang hendak melakukan memilih kontraktor yang akan digunakan. Informasi yang terinci, terklasifikasi dan mutakhir terhadap kompetensi tenaga ahli telah tersedia di LPJK dan Asosiasi Profesi yang bersangkuran, tetapi pengguna jasa pemerintah tidak memanfaatkan informasi yang tersedia yersebut. Hal ini dikarenakan pengguna jasa pemerintah dalam melakukan pengecekan keabsahan sertifikat hanya meminta 3 kontraktor yang memiliki penawaran terendah untuk memperlihatkan Sertifikat Keahlian yang asli dan tidak dilakukan pengecekan kepada LPJK atau asosiasi yang terkait. Pengguna jasa pemerintah hanya mengecek apakah tenaga ahli tersebut benar-benar
82
bekerja untuk kontraktor yang bersangkutan dan bersedia bertanggungjawab terhadap bidang pekerjaan yang diberikan kepadanya.
B. Dampak terhadap penyedia jasa konstruksi jika mereka diwajibkan memiliki tenaga ahli bersertifikat keahlian 1. Memenuhi persyaratan untuk mengikuti pengadaan proyek konstruksi Semenjak dikeluarkannya Keputusan Presiden no. 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, untuk dapat mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah, kontraktor diwajibkan memiliki tenaga ahli bersertifikat keahlian, berhubung sebagian besar pekerjaan yang dikerjakan oleh kontraktor adalah proyek pemerintah, bahkan ada perusahaan sampai saat ini hanya mengerjakan proyek pemerintah (Gambar IV.13), maka hal ini menyebabkan Sertifikat Keahlian menjadi suatu kebutuhan penting yang harus dimiliki oleh kontraktor.
2. Tersedianya sumber informasi yang terinci, terklasifikasi dan mutakhir bagi kontraktor yang hendak melakukan rekrutmen tenaga ahli konstruksi. Informasi yang tersedia sangat kurang dimanfaatkan oleh kontraktor dalam melakukan perekrutan tenaga ahli, karena dari hasil survei diketahui bahwa hanya 4 dari 15 responden kontraktor di Kota Bandung yang pernah merekrut tenaga ahli dari luar perusahaan yang memeriksakan keabsahan Sertifikat Keahlian yang dimiliki oleh tenaga ahli ke asosiasi profesi yang bersangkutan (Gambar IV.18). Sebagian besar kontraktor yang menggunakan tenaga ahli dari luar perusahaan hanya untuk dipekerjakan pada satu proyek saja, biasanya menggunakan tenaga ahli yang telah mereka kenal sebelumnya, baik itu tenaga ahli yang biasa mereka pakai, kerabat, atau rekomendasi dari kerabat kerja.
83
Kontraktor yang pernah memanfaatkan informasi di LPJK dan Asosiasi Profesi untuk keperluan perekrutan 11
Jumlah Responden
12 9 6
4
3 0 Pernah
Tidak Pernah
Kontraktor Yang Pernah Menggunakan Tenaga Ahli Dari Luar Perusahaan (11 Responden)
Gambar IV.25. Pernahkah kontraktor memanfaat informasi yang tersedia di LPJK dan Asosiasi Profesi dalam melakukan perekrutan tenaga ahli 3. Terciptanya iklim keprofesionalan dalam perusahaan kontraktor, yang akan mendorong tenaga ahli bersertifikat keahlian untuk semakin menekuni dan meningkatkan keahliannya. Dampak ini telah dirasakan oleh semua kontraktor di Kota Bandung (20 responden) dan Kota Pekanbaru (4 responden), tetapi semua responden menganggap terciptanya iklim keprofesionalan tercipta karena kontraktor membiayai pengurusan Sertifikat Keahlian anggotanya, sehingga akan meningkatkan motivasi kerja dan loyalitas tenaga ahli kepada perusahaan tempat mereka bekerja.
4. Tersedianya instrumen untuk mengatur jenjang karier dan skala imbalan kerja yang lebih pasti, adil dan memadai sesuai dengan klasifikasi yang berdasarkan kualifikasi, sehingga lebih meningkatkan kesetiaan seseorang pada profesi, yang akan meningkatkan keprofesionalan orang tersebut. Dari survei yang dilakukan, diketahui bahwa semua kontraktor di Kota Bandung (20 responden) dan Kota Pekanbaru (4 responden) menyatakan bahwa karir dan besaran imabalan tenaga ahali ditentukan dari prestasi kerja tenaga ahli yang bersangkutan bukan berdasarkan Sertifikat Keahlian yang dimilikinya (Gambar.IV.19), tetapi berhubung hanya tenaga ahli yang bersertifikat yang dapat bekerja menyebabkan tenaga ahli tersebut berpeluang besar untuk meningkatkan prestasi kerja mereka yang menjadi patokan
84
kontraktor dalam menentukan besaran imbalan dan karir tenaga ahli yang bersangkutan.
Instrumen yang digunakan kontraktor dalam menentukan jenjang karir dan skala imbalan tenaga ahli
Jumlah Responden
25 20 20 15 10 4
5 0
0
0 Bandung ( 20 Responden)
Pekanbaru (4 Responden) SKA
Prestasi Kerja
Gambar IV.26. Instrumen yang digunkan kontraktor dalam menentukan jenjang karir dan skala imbalan tenaga ahli yang dimiliki 5. Meningkatkan kinerja perusahaan kontraktor akibat peningkatan motivasi dan produktifitas tenaga kerja. Kembali lagi ke dampak sebelumnya (nomor 3), semua kontraktor di Kota Bandung (20 responden) dan Kota Pekanbaru (4 responden) menyatakan bahwa peningkatan motivasi dan produktifitas tenaga ahli lebih disebabkan karena kontraktor membiayai pengurusan Sertifikat Keahlian tenaga ahli mereka, karena biasanya tenaga ahli yang membiayai sendiri pengurusan Sertifikat Keahlian mereka dianggap kontraktor terlalu banyak tuntutan kepada kontraktor, terutama tuntutan upah dan fasilitas. 6. Meningkatnya pendapatan perusahaan Sebagian besar atau bahkan 90% proyek menengah dan besar yang ada di Kota Bandung adalah proyek pemerintah yang dalam penentuan pemenang tendernya
adalah
dengan
sistem
nilai
penawaran
terendah
yang
mengakibatkan kontraktor tidak bisa menaikan nilai penawaran mereka. Untuk pekerjaan milik swasta, beberapa kontraktor (9 responden) dan pengguna jasa swasta (3 responden) mengatakan pihak swasta juga menggunakan sistem nilai pewaran terendah dan sebagian besar pihak swasta telah memiliki kontraktor langganan untuk mengerjakan proyek mereka yang mereka anggap telah
85
percaya terhadap hasil pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor langganan mereka.
Persaingan untuk memenangkan tender menjadi menjadi lebih ketat dan kepemilikan tenaga ahli bersertifikat keahlian bukan menjadi suatu hal yang ditakuti lagi oleh kontraktor, menjadikan kontraktor harus berani mengambil resiko untuk hanya mengambil keuntungan yang sekecil mungkin dengan mengajukan nilai penawaran yang serendah mungkin. Dengan mengambil resiko keuntungan yang sangat kecil bahkan resiko kerugian, menyebabkan kontraktor mencari jalan lain untuk menutupi resiko tersebut.
7. Besarnya biaya yang dikeluarkan kontraktor untuk memiliki tenaga ahli bersertifikat keahlian. Besarnya biaya yang dikeluarkan oleh kontraktor untuk memiliki tenaga ahli konstruksi bersertifikat keahlian dirasakan oleh semua kontraktor (20 responden) dan untuk satu pekerjaan konstruksi biasanya kontraktor dipersyaratkan minimal memiliki 4 tenaga ahli bersertifikat keahlian. Untuk memenuhi persyaratan tersebut biasanya kontraktor melakukan hal berikut: a. Membiayai pengurusan Sertifikat Keahlian yang mereka miliki yang memiliki resiko karena Sertifikat Keahlian bersifat individu. b. Mengontrak tenaga ahli dari luar perusahaan tetapi sebagian besar tenaga ahli bersertifikat telah bekerja pada perusahaan lain. c. Menggunakan nama tenaga ahli bersertifikat keahlian sedangkan pekerjaan dilakukan oleh tenaga ahli yang tidak bersertifikat yang memiliki resiko mendapatkan sanksi yang besar jika ketahuan oleh pengguna jasa.
86
Apakah biaya pengurusan SKA mahal 20 Jumlah Responden
20 15 10 4
5 0
0
0 Bandung ( 20 Responden)
Pekanbaru (4 Responden) Ya
Tidak
Gambar IV.27. Pendapat responden kontraktor terhadap biaya pengurusan Sertifikat Keahlian
Rata-rata biaya untuk pengurusan satu SKA
Jumlah Responden
25 20 20 15 10 4
5 0
0
0
0
0 Bandung ( 20 Responden) < 2 Juta
Pekanbaru (4 Responden) 2 - 5 Juta
> 5 Juta
Gambar IV.28. Besaran biaya untuk pengurusan Sertifikat Keahlian
C. Dampak terhadap tenaga ahli konstruksi jika mereka diwajibkan memiliki Sertifikat Keahlian 1. Adanya pengakuan yang resmi dan berlaku secara nasional terhadap kompetensi
dan
profesionalisme
keinsinyuran
dari
seseorang
yang
menyandang sertifikasi keahlian konstruksi. Hal ini terwujud karena senua Sertifikat Keahlian yang dikeluarkan oleh asosiasi profesi yang mendapat akreditasi LPJK berlaku untuk setiap daerah yang ada di Indonesia.
87
2. Tersedianya kesempatan peningkatan kompetensi dan melalui pembinaan keprofesian yang berkelanjutan. Kesempatan peningkatan kompetensi dan profesionalisme itu melalui pembinaan keprofesian yang berkelanjutan tidak terlalu dirasakan oleh beberapa tenaga ahli konstruksi. Dari survei diperoleh bahwa semua responden tenaga ahli bersertifikat keahlian hanya memiliki kesempatan peningkatan kompetensi dengan meningkatkan kualifikasi keahlian mereka berdasarkan pengalaman dan prestasi kerja yang mereka miliki, sedangkan pembinaan berkelanjutan yang dilakukan oleh asosiasi profesi sangat kurang bahkan tidak ada didapatkan oleh tenaga ahli yang menjadi anggotanya, hal ini terlihat bahwa sebagian besar responden tenaga ahli (36 responden) di Kota Bandung dan semua responden tenaga ahli (4 responden) di Kota Pekanbaru tidak merasakan pembinaan berkelanjutan oleh asosiasi profesi dan menganggap asosiasi profesi hanya terfokus melakukan sertifikasi.
Pernahkah anda merasakan pembinaan yang berkelanjutan dari Asosiasi Profesi 36
Jumlah Responden
40 30 20 10
4
4 0
0 Bandung ( 40 Responden) Pernah
Pekanbaru (4 Responden) Tidak Pernah
Gambar IV.29. Pembinaan yang berkelanjutan yang dilakukan oleh Asosiasi Profesi kepada anggotanya Tenaga ahli konstruksi yang tidak merasakan pembinaan dari Asosiasi Profesi tempat mereka bernaung mengatakan bahwa asosiasi hanya sebagai tempat pengurusan SKA dan perpanjangan SKA, yang ujung-ujungnya adalah biaya.
88
3. Terciptanya jalur profesi sebagai jalur jenjang karier, di samping jalur struktural dan manajemen, sehingga lebih meningkatkan kesetiaan seseorang pada profesi, yang akan meningkatkan keprofesionalan orang tersebut. Dari semua responden tenaga ahli konstruksi di Kota bandung dan Kota Pekanbaru menyatakan bahwa perusahaan tempat mereka bekerja menentukan besaran upah dan jenjang karir mereka berdasarkan dari prestasi kerja, bukan dikarenakan memiliki Sertifikat Keahlian. Berhubung semua responden tenaga ahli adalah mereka yang dibiayai pengurusan sertifikat keahliannya oleh perusahaan mereka, maka mereka menganggap dengan dibiayai pengurusan Sertifikat Keahlian mereka oleh perusahaan, berarti mereka juga harus memberikan suatu yang berharga kepada perusahaan yaitu dengan meningkatkan prestasi kerja dan loyalitas kepada perusahaan.
4. Terdapatnya kemudahan untuk turut serta dalam proyek-proyek pembangunan konstruksi bila persyaratan keprofesionalan kelak telah diberlakukan Pemerintah. Hal ini sangat dirasakan oleh semua tenaga ahli di Kota bandung dan Kota Pekanbaru. Dari survei diperoleh bahwa semua tenaga ahli bersertifikat keahlian menyatakan bahwa mereka selalu dipekerjakan di proyek oleh perusahaan mereka, karena sebagian besar kontraktor rata-rata memiliki tenaga ahli bersertifikat keahlian hanya 1-2 tenaga ahli untuk setiap bidang pekerjaan.
5. Terbukanya akses ke pasaran tenaga kerja keinsinyuran karena data-data pribadi dan kualifikasinya tercantum dalam data-base yang on-line. Hal ini hanya dirasakan oleh beberapa tenaga ahli, terutama tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Keahlian dengan kualifikasi utama. Dari survei diketahui bahwa sebagian kontraktor (4 dari 20 responden) di kota Bandung menggunakan informasi yang ada untuk mencari tenaga ahli dengan kualifikasi utama karena tenaga ahli dengan kualifikasi tersebut jumlahnya masih sangat sedikit, sedangkan untu mencari kualifikasi muda dan madya, kontraktor biasanya telah memiliki tenaga ahli langganan.
89
6. Terbukanya akses langsung ke pasaran tenaga kerja keinsinyuran di luar negeri karena diakuinya sertifikasi keahlian konstruksi di luar negeri. Dampak ini tidak dapat diukur karena dari semua responden tenaga ahli Kota bandung dan Kota Pekanbaru mereka tidak pernah melamar kerja ke luar negeri.
7. Meningkatkan pendapatan dan nilai jual tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Keahlian. Dari hasil survei diperoleh bahwa dalam menentukan besaran gaji, kontraktor tidak
mempertimbangkan
kepemilikan
Sertifikat
Keahlian
melainkan
berdasarkan prestasi kera tenaga ahli yang bersangkutan. Dikarenakan kontraktor harus memiliki tenaga ahli bersertifikat keahlian, sehingga semua responden tenaga ahli (40 responden Kota Bandung dan 20 responden Kota Pekanbaru) mengatakan bahwa mereka sering dipekerjakan di proyek oleh perusahaan tempat mereka bekerja dan secara langsung akan berpengaruh langsung terhadap penghasilan mereka, dan tenaga ahli tersebut juga berpeluang untuk meningkatkan prestasi kerja mereka yang akan menjadi acuan perusahaan untuk menentukan upah dan jenjang karir tenaga ahli tersebut.
Bagi tenaga ahli yang tidak memiliki Sertifikat Keahlian, 17 dari 20 responden di Kota Bandung, mereka hanya menerima dua per tiga dari gaji yang diterima oleh tenaga ahli bersertifikat karena sisanya digunakan untuk membayar tanga ahali yang namanya digunkan pada penawaran.
Meningkatnya nilai jual juga terlihat dari sebagaian tenaga ahli bersertifikat (17 dari 40 responden) pernah mendapatkan tawaran untuk dari perusahaan kontraktor lain dan karena seringnya mendapatkan tawaran dari perusahaan lain, tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Keahlian dengan kualifikasi utama (2 responden) menganggap Sertifikat Keahlian yang dimilikinya menjadi suatu kebanggaan, hal ini juga disebabkan karena sampai saat ini hanya
90
beberapa orang yang memiliki kualifikasi tersebut (944 dari 42,094 tenaga ahli bersertifikat keahlian) di Indonesia (LPJK, 2007).
8. Besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memiliki Sertifikat Keahlian Besarnya biaya yang dikeluarkan oleh tenaga ahli untuk pengurusan Sertifikat Keahlian tidak dapat di ukur karena semua tenaga ahli (40 responden di Kota Bandung dan 4 responden Kota Pekanbaru) pengurusan Sertifikat Keahlian mereka dibiayai oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Permasalahan yang sering dialami oleh tenaga ahli adalah memenuhi persyaratan pendidikan dan pengalaman. Persyaratan pendidikan merupakan hal yang sangat memberatkan tenaga ahli, 10 dari 20 responden tenaga ahli yang tidak memiliki Sertifikat Keahlian di Kota Bandung terbentur dengan persyaratan tersebut karena mereka hanya memiliki pendidikan akhir SLTA dan sarjana non-teknik dan tidak ada cara untuk mengakali hal tersebut. Untuk persyaratan pengalaman, biasanya tenaga ahli yang dibiayai perusahaan mendapatkan bukti pengalaman kerja fiktif dari perusahaan mereka sesuai dengan persyaratan untuk kualifikasi yang diinginkan.
D. Dampak terhadap asosiasi profesi dengan kewajiban sertifikasi bagi tenaga ahli konstruksi 1. Meningkatkan pendapatan asosiasi profesi Peningkatan pendapatan asosiasi profesi juga terjadi semenjak diwajibkannya tenaga ahli konstruksi memiliki Sertifikat Keahlian, ini terlihat dari 38 dari 40 responden tenaga ahli memiliki Sertifikat Keahlian setelah dikeluarkannya UUJK dan 18 dari 20 responden kontraktor baru memiliki tenaga ahli bersertifikat keahlian setelah dikeluarkannya UUJK. 2. Meningkatnya kesejahteraan anggota yang memiliki Sertifikat Keahlian Peningkatan kesejahteran anggota sosiasi yang memiliki Sertifikat Keahlian terlihat terlihat dari semua tanaga ahli bersertifikakat (40 responden) merasakan pendapatan yang mereka peroleh meningkat karena sering dipekerjaankan di proyek.
91
E. Dampak terhadap asosiasi perusahaan dengan kewajiban sertifikasi bagi tenaga ahli konstruksi 1. Meningkatnya kesejahteraan anggota yang memiliki tenaga ahli bersertifikat keahlian. Peningkatan kesejahteraan anggota asosiasi perusahaan dengan diwajibkanya kontraktor memiliki tenaga ahli bersertifikat keahlian kurang dirasakan oleh asosiasi perusahaan karena besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh kontraktor. Pada tahun 2007, untuk pengurusan Sertifikat Badan Usaha, kontraktor harus memiliki 1 penanggung jawab teknis bersertifikat keahlian dan 1 penanggung jawab bidang bersertifikat keahlian untuk setiap bidang pekerjaan.
Dengan adanya kebijakan tersebut membuat jumlah perusahaan pelaksana konstruksi menurun drastis hingga 50%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel IV.6.
Tabel.IV.6. Daftar kontraktor yang telah teregistrasi di LPJK tahun 2006 da 2007 No
Golongan
Tahun 2006
Tahun 2007
1
Kecil
117.695
65.266
2
Menengah
14.729
7.037
3
Besar
1.409
641
4
Total
133.833
72.944
Sumber LPJK 2006 & 2007
F. Rangkuman dampak yang terjadi semenjak adanya kebijakan mengenai kewajiban sertifikasi bagi tenaga ahli konstruksi Dampak diwajibkanya tenaga ahli konstruksi memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) dibagi menjadi dua, yaitu dampak yang diharapkan yang telah terjadi atau dirasakan sampai saat ini, dan dampak yang diharapkan tetapi belum terjadi atau dirasakan sampai saat ini. Dampak-dampak tersebut digambarkan pada Tabel IV.7
92
Tabel.IV.7. Dampak diwajibkannya tenaga ahli konstruksi memiliki Sertifikat Keahlian No
DAMPAK YANG DIHARAPKAN
TERJADI
TIDAK TERJADI
PENGGUNA JASA
A
Tersedianya sumber informasi yang terinci terklasifikasi dan mutakhir terhadap kompetensi tenaga ahli yang dimiliki oleh kontraktor bagi pengguna jasa yang hendak memilih kontraktor yang akan digunakan.
B
Terwujudnya perlindungan bagi masyarakat pengguna jasa atas keselamatan kerja dan mutu pekerjaan keinsinyuran karena hanya insinyur yang profesional yang boleh menangani pekerjaan-pekerjaan keinsinyuran.
C
D
Tidak pernah dimanfaatkan oleh pengguna jasa.
___
___
Pemerintah mempersyaratkan ISO dan OHAS untuk mendapatkan jaminan mutu dan K3
Terbentuknya jalur pertanggung-jawaban perdata atas hasil karya produk dan jasa keinsinyuran.
Tenaga ahli juga dikenakan sanksi jika terjadi kesalahan pada pekerjaan yang menjadai tanggungjawabnya.
___
Mendapatkan jasa pelaksana proyek konstruksi yang Profesional sehingga terciptanya suatu hubungan profesional antara pengguna dan penyedia jasa.
Berkurangnya intensitas perselisihan yang terjadi.
___
KONTRAKTOR A
Tersedianya sumber informasi yang terinci, terklasifikasi dan mutakhir untuk melakukan rekrutmen tenaga ahli konstruksi
Hanya beberapa kontraktor yang memenfaatkan informasi tersebut
___
B
Kontraktor yang memiliki tenaga ahli berSKA dapat memenuhi persyaratan tender proyek-proyek konstruksi.
Semua proyek pemerintah mempersyaratkan SKA
___
93
No
DAMPAK YANG DIHARAPKAN
TERJADI
Terciptanya iklim keprofesionalan dalam perusahaan kontraktor, yang akan mendorong tenaga ahli bersertifikat keahlian untuk semakin menekuni dan meningkatkan keahliannya.
___
C
Lebih dipengaruhi oleh manajemen yang diterapkan oleh perusahaan masing-masing
Tersedianya instrumen untuk mengatur jenjang karier dan skala imbalan kerja yang lebih pasti, adil dan memadai sesuai dengan klasifikasi yang berdasarkan kualifikasi
___
D
Skala imbalan dan jenjang karir tergantung prestasi kerja dan jabatan
E
Meningkatkan kinerja perusahaan kontraktor akibat peningkatan motivasi dan produktivitas tenaga kerja.
TIDAK TERJADI
Peningkatan motivasi hanya terjadi pada tenaga ahli yang dibiayai SKAnya oleh perusahaan
___
SKA yang dikeluarkan oleh asosiasi yang telah diakreditasi oleh LPJK diakui di seluruh daerah Indonesia
___
TENAGA AHLI KONSTRUKSI
A
Adanya pengakuan yang resmi dan berlaku secara nasional terhadap kompetensi dan profesionalisme keinsinyuran dari seseorang yang menyandang sertifikasi keahlian konstruksi.
B
Tersedianya kesempatan peningkatan kompetensi dan profesionalisme itu melalui pembinaan keprofesian yang berkelanjutan.
C
Terciptanya jalur profesi sebagai jalur jenjang karier. Terdapatnya kemudahan untuk turut-serta dalam proyek-proyek pembangunan konstruksi bila persyaratan keprofesionalan kelak telah diberlakukan Pemerintah.
Semua proyek konstruksi pemerintah mempersyaratkan SKA
___
D
E
Terbukanya akses ke pasaran tenaga kerja keinsinyuran karena data-data pribadi dan kualifikasinya tercantum dalam data-base yang on-line.
Hanya sedikit kontraktor yang memanfaatkan informasi tersebut
___
___
Asosiasi hanya tempat mengurus SKA dan memperpanjang SKA
___
Perusahaan menentukan jenjang karir berdasarkan prestasi kerja
94
No
DAMPAK YANG DIHARAPKAN
F
Terbukanya akses langsung ke pasaran tenaga kerja keinsinyuran di luar negeri karena diakuinya sertifikasi keahlian konstruksi di luar negeri.
G
Memiliki pengaruh terhadap keuangan karena pemberi kerja akan akan mencari penyedia jasa yang profesional dalam melakukan pekerjaan.
TERJADI ___
TIDAK TERJADI Hanya beberapa asosiasi profesi yang SKAnya dengan kualifikasi tertentu diakui di luar negeri
Sekarang kontraktor harus mempekerjakan tenaga ahli berSKA
___
ASOSIASI PROFESI A
Meningkatkan pendapatan asosiasi profesi
Meningkatnya jumlah permintaan SKA
___
B
Meningkatnya kesejahteraan anggota yang memiliki Sertifikat Keahlian
Selalu dipekerjakan oleh kontraktor tempat mereka bekerja
___
ASOSIASI PERUSAHAAN
A
Meningkatnya kesejahteraan anggota yang memiliki tenaga ahli bersertifikat keahlian.
___
Berkuranngya 50% jumlah Badan Usaha yang teregistrasi LPJK untuk tahun 2007
