BAB IV PEMBAHASAN. IV.1 Analisis Kegiatan Perusahaan Serta Perubahan Peraturan yang Terjadi Pada Perusahaan

BAB IV PEMBAHASAN

IV.1

Analisis Kegiatan Perusahaan Serta Perubahan Peraturan yang Terjadi Pada

Perusahaan PT PP (Persero) Tbk merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi yang telah mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.001.613.7-051.000 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pasar Rebo. Karena telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka PT PP (Persero) Tbk mempunyai hak dan kewajiban yang harus dijalankan di bidang perpajakannya. Kegiatan usaha yang dilakukan PT PP (Persero) Tbk saat ini meliputi jasa konstruksi dalam dan luar negeri,property dan investasi dibidang infrastruktur. Dengan adanya perubahan atas Peraturan Pemerintah No.40 tahun 2009 yang merupakan aturan penjelas dari Peraturan Pemerintah No.51 tahun 2008, dimana perubahan tersebut harus memenuhi 2 syarat,yaitu berdasarkan kontrak pekerjaan yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Agustus 2008 dan pembayaran atas jasa konstruksi yang paling lama dilakukan pada tanggal 31 Desember 2008. Dengan ini penulis mengacu pada laporan keuangan perusahaan berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi pada PT PP (Persero) Tbk.

IV.2

Penerapan dan Ketentuan yang Berlaku

Dengan adanya perubahan peraturan pemerintah atas usaha jasa konstruksi yang dimana dalam perkembangan penerapan peraturan yang baru atas jasa konstruksi ini telah mengalami perubahan tarif dan sifat terhadap kontrak pekerjaan dan pembayaran atas jasa konstruksi. Ketentuan Yang Berlaku Dengan adanya Peraturan Pemerintah No.51 tahun 2008 ini dapat diartikan sebagai pengembalian diberlakukannya Pajak Penghasilan Final secara menyeluruh atas pengganti dari Peraturan Pemerintah No.140 tahun 2000. Dalam Peraturan Pemerintah No.140 tahun 2000 ini mengatur pajak penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang dilakukan oleh pengusaha yang memiliki sertifikat sebagai pengusaha konstruksi yang dimana tujuan penerbitan peraturan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut. Dalam Peraturan Pemerintah No.140 tahun 2000 penerapan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh perusahaan sebagai pengguna jasa pemotong Pajak Penghasilan (PPh) adalah sebagai berikut: No.

Kualifikasi Usaha

Sifat

1.

Kecil, serta nilai

Tidak

Jasa

pengadaan sampai

Final

konstruksi : 4%

1 Milyar

Tarif

Jasa

perencanaan Dipotong sesuai tarif x penghasilan bruto pada

pelaksanaan saat pembayaran uang

konstruksi: 2% Jasa

Mekanisme Pelunasan

pengawasan

konstruksi: 4%

muka dan termin

No.

Kualifikasi Usaha

2.

Non kecil (besar, Tidak

Tarif

menengah

digunakan 15%

tidak

Sifat

atau final/sesuai

Tarif

Mekanisme Pelunasan yang Dipotong

punya dengan

kualifikasi

berdasarkan

ketentuan pasal 23 UU PPh

pada

saat

ketentuan

pembayaran uang muka

umum PPh

dan

termin

(tarif

x

DPP) Sumber : Peraturan Pemerintah No.140 tahun 2000

Sedangkan untuk Peraturan Pemerintah No.140 tahun 2000 yang mana penerapan dan ketentuannya harus dipenuhi oleh perusahaan yang bukan sebagai pengguna jasa pemotong Pajak Penghasilan (PPh) adalah sebagai berikut. No. Kualifikasi Usaha

Sifat

Tarif

Mekanisme Pelunasan

1.

Kecil, serta nilai

Tidak

Jasa perencanaan Setor sendiri sesuai

pengadaan sampai

Final

konstruksi: 4%

1 Milyar

tarif x penghasilan

Jasa pelaksanaan bruto pada saat konstruksi: 2%

pembayaran uang

Jasa pengawasan muka dan uang termin konstruksi: 4% 2.

Non kecil (besar, Tidak

Setor

menengah

PPh Pasal 25

tidak kualifikasi

atau final/sesuai

sendiri

sesuai

punya ketentuan umum PPh

Sumber : Peraturan Pemerintah No.140 tahun 2000

Penggunaan PP No.140 tahun 2000 ini dalam

pelaksanaan kewajiban perpajakan

sehubungan dengan penghasilan dari usaha jasa konstruksi berlangsung sampai dengan

diterbitkannya PP No.51 Tahun 2008 yang mempunyai ketentuan pajak penghasilan untuk pengguna usaha jasa konstruksi yang adalah pemotong PPh sebagai berikut:

Mekanisme No. 1.

2.

3.

Jasa Konstruksi

Kualifikasi Usaha

Perencanaan/

Tidak

pengawasan konstruksi

kualifikasi usaha

Perencanaan/

Kualifikasi


menengah, besar

Pelaksanaan konstruksi

Tidak

Sifat

memiliki Final

Tarif 6%

Pelunasan Dipotong pengguna

kecil, Final

4%

jasa sebesar: tarif x jumlah

memiliki Final

4%

pembayaran (tidak

kualifikasi 4.


Kualifikasi kecil

Final

3%

termasuk

5.

Pelaksaan konstruksi

Kualifikasi

Final

2%

PPN)

menengah&besar Sumber : Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2008

Sedangkan untuk ketentuan pajak penghasilan untuk pengguna usaha jasa konstruksi yang bukan pemotong PPh sebagai berikut:

Mekanisme No. 1.

2.

3.

Jasa Konstruksi

Kualifikasi Usaha

Perencanaan/

Tidak


kualifikasi usaha

Perencanaan/

Kualifikasi


menengah, besar


Tidak

Sifat

memiliki Final

Tarif 6%

Pelunasan Disetor sendiri

kecil, Final

4%

oleh

Wajib Pajak sebesar:

memiliki Final

4%

tarif x jumlah penerimaan

kualifikasi 4.


Kualifikasi kecil

Final

3%

(tidak

5.

Pelaksaan konstruksi

Kualifikasi

Final

2%

termasuk

menengah&besar

PPN)

Sumber : Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2008

Perbandingan ketentuan perpajakan yang terdapat dalam PP No.140 tahun 2000 dengan PP No.51 tahun 2008 untuk perusahaan usaha jasa konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil serta nilai perbandingan sampai 1 Milyar tidak memiliki perbedaan yang mendalam. Berikut akan dilampirkan ringkasan sifat dan tarif atas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam bentuk tabel sebagai berikut: PP No 140 Tahun 2000 No. 1.

Jenis Jasa Jasa

PP No 51 Tahun 2008

Sifat

Tarif

Sifat

Tarif

Tidak Final

4%

Final

6%

Pelaksanaan

Tidak Final

2%

Final

4%

Pengawasan

Tidak Final

4%

Final

6%

Perencanaan

Konstruksi 2.

Jasa Konstruksi

3.

Jasa Konstruksi

Adapun perbandingan perpajakan yang terdapat dalam PP No.140 tahun 2000 dengan PP No.51 tahun 2008 untuk perusahaan usaha jasa konstruksi dengan kualifikasi non kecil (besar, menengah atau tidak punya kualifikasi). Berikut tabel perincian perpajakan atas jasa konstruksi pada PP No 140 Tahun 2000:

No.

Jenis Jasa Konstruksi

Kualifikasi Usaha

Sifat

Tarif

1.

Perencanaan/Pengawasan Tidak Konstruksi

2.

3.

4.

memiliki Tidak final (sesuai 15%

kualifikasi

dengan PPh 23)

Perencanaan/Pengawasan Kualifikasi

Tidak final (sesuai 15%

Konstruksi

menengah & besar

dengan PPh 23)

Pelaksanaan Konstruksi

Tidak


memiliki Tidak final (sesuai 15%

kualifikasi

dengan PPh 23)

Kualifikasi

Tidak final (sesuai 15%

menengah & besar

dengan PPh 23)

Sumber : Peraturan Pemerintah No 140 Tahun 2000

Berikut tabel perincian perpajakan atas jasa konstruksi pada PP No 51 Tahun 2008: No. 1.

Jenis Jasa Konstruksi

Kualifikasi Usaha

Perencanaan/Pengawasan Tidak memiliki kualifikasi

Sifat

Tarif

Final

6%

Konstruksi 2.

DPP

Jumlah

Perencanaan/Pengawasan Kualifikasi menengah &

Final

4%

pembayaran (tidak

Konstruksi

besar

3.


Tidak memiliki kualifikasi

Final

4%

termasuk

4.


Kualifikasi menengah &

Final

3%

PPN)

besar Sumber : Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2008

IV.3

Contoh Perbedaan Perhitungan Peraturan yang Lama dengan Peraturan Baru Berikut penulis akan melampirkan contoh kasus yang menunjukkan perbedaan yang

terjadi akibat diterapkannya Peraturan Pemerintah yang terbaru. PT PP (Persero) Tbk adalah perusahaan konstruksi yang telah memiliki izin sebagai perusahaan konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha besar. Pada tanggal 2 Maret 2008

menandatangani kontrak dengan Universitas Kepri yang merupakan pemotong pajak dengan data-data sebagai berikut : •

Jasa perencanaan konstruksi Rp 1.206.268.747 dengan termin Maret 40%, Oktober 60%

•

Jasa pelaksanaaan konstruksi Rp 3.015.671.868 dengan termin Maret 40%, Oktober 60%

•

Jasa pengawasan konstruksi Rp 1.809.403.121 dengan termin Maret 40%, Oktober 60% Berdasarkan data tersebut diatas, perhitungan PPh yang harus dibuat untuk transaksi

adalah sebagai berikut : Karena pada kontrak dibuat belum terbit PP No.51 Tahun 2008, maka, ketentuan yang digunakan adalah PP.No140 Tahun 2000. Perhitungan pajak yang harus dipotong oleh Universitas Kepri pada saat pembayaran termin bulan Maret dan bulan Oktober adalah : Jenis Jasa

Sifat

Tarif

Maret

Pajak Perencanaan Konstruksi

Tidak Final

4%

Rp 19.300.300


Tidak Final

2%

Rp 24.125.375

Pengawasan Konstruksi

Tidak Final

4%

Rp 28.950.450

Jumlah

Rp 72.376.125

Atas transaksi diatas, PT PP (Persero)Tbk telah memotong pajak yang terutang untuk bulan Maret dan Oktober 2008 sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam PP No.140 tahun 2000. PT PP (Persero)Tbk juga sudah menyampaikan SPT masa PPh Pasal 23 untuk bulan Januari dan Mei 2008 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Koreksi untuk menyesuaikan dengan ketentuan PP No.51 Tahun 2008

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 10, PP No.51 Tahun 2008, untuk kontrak yag ditandatangani sejak 1 Januari 2008, ketentuan yang dipakai adalah PP No.51 Tahun 2008. Oleh karena itu, untuk pembayaran termin pada bulan Oktober 2008, pajak yang harus dipotong oleh PT PP (Persero)Tbk : Jenis Jasa

Sifat Pajak

Tarif

Perencanaan Konstruksi

Final

6%

Rp 43.425.675


Final

4%

Rp 72.376.125


Final

6%

Rp 65.138.513

Jumlah

Oktober

Rp 180.940.313

Berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam PP No 51 Tahun 2008, PPh yang seharusnya dipotong oleh PT PP (Persero)Tbk untuk bulan Maret Tahun 2008 adalah : Jenis Jasa

Sifat Pajak

Tarif

Maret


Final

6%

Rp 28.950.450


Final

4%

Rp 48.250.750


Final

6%

Rp 43.425.675

Jumlah

Rp 120.626.875

Bila dibandingkan, PPh jasa konstruksi yang dipotong berdasarkan PP No.140 Tahun 2000 dengan PP No.51 Tahun 2008 untuk bulan Januari dan Mei 2008 diperoleh hasil sebagai berikut : Jenis Jasa


Maret PP 140

PP 51

Beda

Rp 19.300.300

Rp 28.950.450

Rp 9.650.150


Rp 24.125.375

Rp 48.250.750

Rp 24.125.375


Rp 28.950.450

Rp 43.425.675

Rp 14.475.225

Jumlah

Rp 72.376.125

Rp 120.626.875

Rp 48.250.750

Pada tahun berjalan 2008 total penjualan PT PP (Persero)Tbk melalui jasa konstruksi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan adalah Rp 72.376.125 berdasarkan PP No 140 tahun 2000. Sementara penulis dengan total penjualan yang sama melakukan perubahan peraturan dari PP No.140 tahun 2000 ke PP No.51 tahun 2008. Dari hasil perubahan tersebut dapat dilihat bahwa total PPh pada PP No.51 tahun 2008 mengalami perubahan yang signifikan menjadi Rp 120.626.875 sehingga menimbulkan selisih sebesar Rp 48.250.750. Perbedaan peraturan antara yang lama dengan yang baru terletak pada sifatnya yang berubah dari non final, sedangkan perubahan tarif pada kedua peraturan tersebut pada akhirnya menghasilkan nilai yang berbeda. Dengan adanya perbedaan tersebut, tindakan yang harus dilakukan oleh PT PP (Persero)Tbk maupun Universitas Kepri untuk membangun untuk masa pajak bulan Maret dan Oktober tahun 2008 adalah :

PT PP (Persero)Tbk

U.Kepri

Pembetulan SPT Masa PPh 23

Ya

Tidak

Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)

Ya

Ya

PBK setoran PPh 23, Menjadi setoran Ph Pasal 4 ayat (2)

Ya

Tidak

Pembayaran kekurangan pajak yang bersifat final

IV.4

Tidak

Ya

Penerapan Peraturan Pemerintah Pada tahun 2007, 2008, 2009 Dalam penerapan peraturan pada tahun 2007 serta 2008 masih mengikuti peraturan

tarif yang berdasarkan pasal 23 sebesar 2%.Namun, pada tahun 2009 penerapan peraturan pada perusahaan ini telah menggunakan ketentuan dan tafif yang berdasarkan pasal 4 ayat 2 sebesar 3% final. Dasar yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak penghasilan tetap berdasarkan atau bersumber dari laporan keuangan perusahaan (laporan laba rugi / profit and loss statement). Berikut perhitungan atas hasil penjualan jasa konstruksi beserta perhitungan berdasarkan laporan laba rugi keuangan perusahaan. Rincian hasil penjualan atas jasa konstruksi Tahun 2007, 2008, 2009 a.

Untuk hasil penjualan atas jasa konstruksi tahun 2007 Tabel IV.1 PT Pembangunan Perumahan (Persero)Tbk Penjualan Tahun 2007 Uraian

Nominal ( Rp)

Hasil Penjualan : Jasa Konstruksi

3,134,824,267,538

Properti

10,287,602,346

Developer

73,009,153,504

EPC Jumlah Hasil Penjualan

0 3,218,121,023,388

Sumber: Laba Rugi PT Pembangunan Perumahan Tahun 2007

Berdasarkan tabel IV.1, dapat dilihat besarnya penjualan pada tahun 2007 sebesar Rp.3,218,121,023,388. b.

Untuk hasil penjualan atas jasa konstruksi tahun 2008 Tabel IV.2 PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk Penjualan 2008 Uraian

Nominal (Rp)


3,825,752,126,641

Properti

11,393,402,529

Developer (Realty)

96,523,353,898

EPC

0

Jumlah Hasil Penjualam

3,933,668,883,068


Berdasarkan tabel IV.2, dapat dilihat besarnya penjualan pada tahun 2008 sebesar Rp.3,933,668,883,068.

c.

Untuk hasil penjualan atas jasa konstruksi tahun 2009 Tabel IV.3 PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk Penjualan 2009

Uraian

Nominal (Rp)


4,140,174,023,327

Properti

13,368,947,934

Developer (Realty)

49,769,750,729

EPC

0

Jumlah Hasil Penjualam

4,203,312,721,990


Berdasarkan tabel IV.3, dapat dilihat besarnya penjualan pada tahun 2009 sebesar Rp.4,203,312,721,990. Berdasarkan penjabaran-penjabaran diatas, dapat disimpulkan penjualan yang dilakukan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk mengalami peningkatan dari penjualan pada tahun 2007 sebesar Rp.3,218,121,023,388, tahun 2008 sebesar Rp.3,933,668,883,068 serta pada tahun 2009 sebesar Rp.4,203,312,721,990. Berikut akan dilampirkan rincian laba rugi perusahaan pada tahun 2007, 2008 dan 2009.

a.

Laporan laba rugi perusahaan pada tahun 2007 Tabel IV.4 PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk Perhitungan Laba Rugi Yang Berakhir 31 Desember 2007 Uraian

Nominal ( Rp)


3,134,824,267,538

Properti

10,287,602,346

Developer

73,009,153,504


0 3,218,121,023,388

Biaya Langsung : Jasa Konstruksi

2,930,062,567,137

Properti Developer (Realty)

8,509,925,546 38,146,656,947

EPC Jumlah Biaya Langsung Laba Kotor Usaha Laba Joint Operation Laba Kotor Usaha Setelah Laba – Joint Operation

0 2,976,719,149,630 241,401,873,758 29,586,251,362 270,988,125,120

Biaya Usaha : Biaya Pegawai

56,841,235,657

Biaya Umum

15,734,813,858

Biaya Penyusutan

1,051,291,354

Biaya Pemasaran

2,153,362,160

Jumlah Biaya Usaha Laba (Rugi) Usaha

75,780,703,029 195,207,422,091

Pendapatan (Biaya) Lain-Lain Pendapatan Lain-Lain

2,810,082,310

Biaya Lain-Lain

(16,039,618,380)

Jumlah Pendapatan (Biaya) Lain-Lain

(13,229,536,070)

Laba Bersih Sebelum Bunga & PPh

181,977,886,021

Beban Bunga

(50,607,870,056)

Laba Bersih Sebelum PPh

131,370,015,065

PPh

(38,382,131,333)

Laba Bersih Setelah Pajak

92,987,883,732

Sumber: Laporan Laba Rugi Konsolidasi PT Pembangunan Perumahan Tahun 2007

Berdasarkan tabel IV.4, dapat dilihat besarnya laba bersih setelah pajak pada tahun 2007 sebesar Rp. 92,987,883,732.

b.


Nominal ( Rp)


3,825,752,126,641

Properti

11,393,402,529

Developer

96,523,353,898


0 3,933,668,883,068

Biaya Langsung : Jasa Konstruksi Properti Developer (Realty) EPC Jumlah Biaya Langsung Laba Kotor Usaha

3,560,283,665,773 8,749,120,616 79,276,202,848 0 3,648,308,989,237 285,359,893,831

Laba Joint Operation

66,594,142,641

Laba Kotor Usaha Setelah Laba – Joint Operation

351,95,036,472


63,523,463,453

Biaya Umum

16,951,061,315

Biaya Penyusutan

1,070,622,448

Biaya Pemasaran

2,547,646,282


84,092,793,498 267,861,242,974


6,422,754,215

Biaya Lain-Lain

(25,790,885,750)


(19,368,131,535)

Laba Bersih Sebelum Bunga & PPh

248,493,111,439

Beban Bunga

(69,738,654,195)


178,754,457,244

PPh

(57,145,013,728)

Laba Bersih Setelah Pajak

121,609,443,516


Berdasarkan tabel IV.5, dapat dilihat besarnya laba bersih setelah pajak pada tahun 2008 sebesar Rp.121,609,443,516.

c.


Nominal (Rp)


4,140,174,023,327

Properti

13,368,947,934

Developer (Realty)

49,769,750,729

EPC

0

Jumlah Hasil Penjualan

4,203,312,721,990

Biaya Langsung : Jasa Konstruksi Properti Developer (Realty)

3,813,532,129,405 9,826,660,691 37,414,441,616

EPC Jumlah Biaya Langsung

0 3,860,773,231,712

Laba Kotor Usaha

342,539,490,278

Laba Joint Operation

124,109,521,974

Laba Kotor Usaha Setelah Laba – Joint Operation

466,649,012,252


71,817,381,748

Biaya Umum

22,426,462,545

Biaya Penyusutan

1,092,932,851

Biaya Pemasaran

3,413,556,284


98,750,333,428 367,898,678,824


14,212,087,062

Biaya Lain-Lain

(35,210,841,672)


(20,998,754,610)

Laba Bersih Sebelu Bunga & PPh

346,899,924,214

Beban Bunga

(76,519,478,178)


270,380,446,036

PPh Laba Bersih Setelah Pajak

(107,120,230,798) 163,260,215,238


Berdasarkan tabel IV.6, dapat dilihat besarnya laba bersih setelah pajak pada tahun 2009 sebesar Rp.163,260,215,238 Berdasarkan penjabaran-penjabaran diatas,dapat disimpulakan laba bersih setelah pajak pada PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk mengalami peningkatan dari tahun 2007 sebesar Rp. 92,987,883,732., tahun 2008 sebesar Rp Rp.121,609,443,516serta pada tahun 2009 sebesar Rp.163,260,215,238.

IV.5

Tujuan dan Pengaruh Dalam Laporan Keuangan Tujuan dari penerapan peraturan pemerintah ini untuk menghindari adanya perbedaan

perhitungan pajak penghasilan antara perhitungan perusahaan dengan perhitungan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Serta untuk meningkatkan efektifitas pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam Undang-Undang pajak penghasilan, yang dipandang perlu untuk mengatur kembali pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan juga dapat mengurangi resiko terjadinya kecurangan dalam perhitungan perpajakannya. Dengan adanya pengaruh perubahan atas tarif dan sifat dari masing-masing peraturan yang berlaku pada setiap tahunnya, maka wajib pajak harus melakukan review dan perhitungan atas koreksi terhadap pajak-pajak yang sudah disetor dan dilaporkan untuk periode 1 Januari 2008 yang berdasarkan PP No.51 tahun 2008. Pengaruh dari perubahan peratuan pemerintah terhadap laporan keuangan terjadi pada tahun 2009, hal ini dikarenakan pasal 4 ayat 2 (final) merupakan pasal yang dikenakan pada

bidang jasa konstruksi sehingga dikenakan perhitungan 3%. Sedangkan pada tahun 2007 dan 2008 perusahaan masih menggunakan pasal 23 yang dikenakan tarif 2%. Sehingga total pajak yang harus dibayar lebih rendah dibandingkan tahun 2009.

BAB IV PEMBAHASAN. IV.1 Analisis Kegiatan Perusahaan Serta Perubahan Peraturan yang Terjadi Pada Perusahaan

Recommend Documents