BAB IV METODA PENELITIAN
4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi dan kateristik obyek penelitian, maka penjelasan terhadap lokasi dan waktu penelitian penting untuk dilakukan. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Klungkung, khususnya pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klungkung untuk periode waktu tahun 2001 -2008. Tahun 2001 dipilih sebagai awal penelitian terkait dengan tahun dimulainya era otnomi daerah dan dengan kurun waktu 8 tahun diharapkan sudah bisa memberikan gambaran kondisi penelitian. Dipilihnya Kabupaten Klungkung sebagai lokasi penelitian didasari atas keingintahuan peneliti untuk mendapatkan gambaran tentang kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pengeluaran daerah Kabupaten Klungkung dan ingin menggali prospek 3 tahun ke depan (tahun 2009-2011) untuk mencari tahu gambaran potensi yang bisa dicapai, kebetulan peneliti bekerja sebagai PNS Pemerintah Kabupaten Klungkung yang tentunya akan lebih memudahkan akses untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. 4.2 Jenis dan Sumber Data 4.2.1 Jenis Data Data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah berupa data kuantitatif dan kualitatif.
40
41
a) Data kuantitatif yaitu yang berbentuk angka-angka yang dapat diukur atau dihitung diantaranya : target dan realisasi PAD; Ringkasan APBD Kabupaten Klungkung
tahun
2001-2008;
kontribusi
PAD
terhadap
APBD
Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali tahun 2001-2008; Realisasi sumber-sumber PAD dan PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Klungkung. b) Data kualitatif yaitu yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, skema dan gambar, diantaranya : gambaran umum Kabupaten Klungkung, seperti kondisi administratifnya; luas wilayah; jumlah penduduk dan mata pencahariannya; letak geografis termasuk batasan-batasannya dengan kabupaten lain. 4.2.2 Sumber Data Data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan merupakan data runtut waktu (time series) yang berkisar antar tahun 2001-2008. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi dokumen-dokumen resmi serta laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Klungkung, yaitu diantaranya sebagai berikut : 1) Data target dan realisasi sumber-sumber penerimaan APBD Kabupaten Klungkung; 2) Data target dan realisasi sumber-sumber PAD Kabupaten Klungkung; Data dalam Penelitian ini diperoleh dari Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klungkung dan Biro Keuangan Setda Provinsi Bali, BPS Provinsi Bali.
42
4.3
Variabel Penelitian
4.3.1 Identifikasi Variabel Variabel-variabel yang dianalisis sesuai dengan masalah utama dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 1) APBD 2) PAD 3) Pajak Daerah 4) Retribusi Daerah 5) Total Penerimaan Daerah (TPD) 6) Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) 7) PDRB 8) Rasio Efektivitas 4.3.2 Definisi Operasional Variabel Untuk memudahkan pengertian dan penafsiran konsep yang digunakan dalam analisis, maka beberapa batasan dari pengertian dasar/konsep operasional dari variabel yang diamati dalam penelitian ini perlu diuraikan. 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan peraturan daerah dalam rupiah. APBD memuat rincian semua penerimaan daerah disatu sisi, dan pengeluaran daerah disisi lain. Pada sisi penerimaan APBD terdiri dari sisa lebih anggaran tahun lalu, PAD, bagi hasil pajak, dan perimbangan dari pemerintah pusat baik berupa Dana Alokasi
43
Umum (DAU) dan juga Dana Alokasi Khusus (DAK), bantuan dari provinsi atau kabupaten lainnya, serta penerimaan lainnya yang sah menurut undangundang. Disisi pengeluaran APBD terdiri dari belanja aparatur dan biaya publik. Sebelum tahun 2003 APBD dari sisi pengeluaran terdiri dari belanja rutin dan belanja pembangunan. 2) Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, Pasal 1, Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan Berdasarkan Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004, PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu penerimaan yang diperoleh Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Deddy Supriady Bratakusumah). 3) Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan daerah yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah dalam rupiah. 4) Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakna dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan dan berdasarkan peraturan daerah yang berlaku dalam rupiah.
44
5) Total Penerimaan Daerah (TPD) adalah jumlah keseluruhan penerimaan daerah yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, pendapatan asli daerah, pendapatan yang berasal dari Pemerintah yang lebih tinggi, pinjaman pemerintah daerah, dan lain-lain penerimaan sah dalam rupiah. 6) Derajat desentralisasi fiskal adalah rasio antara jumlah Pendapatan Asli Daerah
dengan jumlah penerimaan dalam satuan persen. Kemandirian
keuangan daerah ditujukan oleh besar kecilnya Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF), yaitu perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Penerimaan Daerah (TPD) yang merupakan indikator tingkat kemandirian daerah. Kemandirian daerah, artinya kemampuan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan
retribusi
sebagai
sumber
pendapatan
yang
diperlukan
daerah.
Kemandirian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemandirian keuangan daerah dengan kreteria dari Fisipol UGM dalamTabel 2.1 7) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah sejumlah nilai tambah (value added) yang timbul dari berbagai unit produksi disuatu wilayah dalam jangka waktu tertentu yang dinyatakan dalam rupiah. Mardiasmo (2000) menyebutkan bahwa unit-unit produksi tersebut dikelompokkan menjadi 10 sektor lapangan usaha, yaitu: a) Pertanian, b) Industri pengolahan c) Pertambangan dan Penggalian, d) Listrik, gas dan air bersih, e) Bangunan, f) Perdagangan, hotel dan restoran, g) Pengangkutan dan Komunikasi, h)
45
Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan i) Perbankan daerah, dan j) Jasajasa. 8) Rasio Efektivitas merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah kabupaten Klungkung yang diukur dengan
membandingkan
realisasi
pendapatan
dengan
target/anggaran
pendapatan dalam satuan persen pada tahun 2001-2007. 4.4 Metoda Pengumpulan Data Penelitian ini dilaksanakan dengan objek penelitian di kabupaten Klungkung. Pengumpulan data yang dilakukan adalah metode Observasi, dikumpulkan dengan mengamati, mencatat dan mengkualifikasi data-data yang diperlukan langsung dari sumbernya yaitu Biro Keuangan Setda Provinsi Bali, BPS Provinsi Bali, dan dari Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klungkung. 4.5
Teknik Analisis Data Dalam penelitian ini untuk mengetahui gambaran atau penjelasan mengenai
situasi yang terjadi menggunakan data-data yang telah diolah dari instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung. Selanjutnya untuk menganalisis permasalahan yang ada dalam penelitian ini digunakan pendekatan : 1) Analisis kontribusi Untuk mengetahui besarnya kontribusi masing-masing sumber APBD terhadap total APBD, kontribusi masing-masing sumber PAD terhadap total PAD, kontribusi masing-masing jenis pajak daerah terhadap total pajak daerah, kontribusi masing-masing jenis retribusi daerah terhadap total retribusi daerah,
46
dan kontribusi masing-masing BUMD terhadap total bagian laba BUMD maka digunakan formulasi sebagai berikut (Widodo, 1990): KKSP =
KSP ×100 % TSP
keterangan : KKSP KSP TSP
........................................................
(1)
adalah kontribusi komponen sumber penerimaan adalah besaran komponen sumber penerimaan adalah besaran total sumber penerimaan
2) Analisis efektivitas Analisis ini digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran/target yang telah ditetapkan dengan menggunakan persentase perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target penerimaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Bila diformulasikan dalam rumus sebagai berikut (Mardiasmo, 2002) : Efektivita s =
Realisasi Penerimaan ×100 % Target Penerimaan
.........................................
(2)
Efektivitas pemungutan suatu komponen penerimaan PAD dikatakan efektif bilamana persentase yang diperoleh dari rumus di atas semakin besar, demikian sebaliknya dikatakan tidak efektif bilamana persentase yang diperoleh semakin kecil. Ada kriteria efektivitas yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri yang dapat digunakan sebagai pedoman, yaitu :
Tabel 4.1
47
Kriteria Efektivitas No.
%
Kriteria
1.
< 40
Sangat tidak Efektivitas
2.
40 - <60
Tidak efektif
3.
60 – <80
Cukup efektif
4.
80 - <100
Efektif
5. ≥ 100 Sumber Data : Departemen Dalam Negeri
Sangat efektif
3) Analisis derajat desentralisasi fiskal Untuk mengetahui kemampuan keuangan suatu daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, maka dapat dilihat dengan membandingkan total PAD dengan total penerimaan daerah atau total penerimaan APBD. Jika diformulasikan sebagai berikut (Reksohadiprodjo, 1999) : DDFt =
keterangan :
PADt × 100% TPDt
...............................................
(3)
DDFt adalah derajat desentralisasi fiskal tahun ke t TPAD t adalah total pendapatan asli daerah tahun ke t TPD t adalah total penerimaan daerah atau penerimaan APBD tahun ke-t
Kemandirian keuangan suatu daerah dapat dilihat dengan membandingkan DDF suatu daerah dari tahun ke tahun. Semakin tinggi DDF, maka semakin mandiri pula kemampuan keuangan daerah tersebut dalam melaksanakan otonomi untuk membiayai pembangunan di daerahnya. Tingkat kemandirian fiskal antara Pemerintah Pusat dan Daerah dapat dipelajari dengan melihat pada besarnya derajat desentralisasi fiskal. Menurut hasil penelitian Tim Fisipol UGM dan Badan Litbang Depdagri (1991)
48
perbandingan anatara PAD terhadap TPD menggunakan skala interval sebagai terlihat dalam tabel 2.1. 4) Analisis trend linear Analisis trend ini digunakan untuk mengetahui pola data masa lampau, sehingga dapat digunakan untuk mempelajari faktor-faktor penyebab perubahan di masa lampau yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk perencanaan masa mendatang (Boedijoewono, 1987). Menurut Nata Wirawan (2001), analisis ini digunakan untuk mengetahui Perkiraan penerimaan komponen potensial sumber-sumber PAD. Rasio Trend Sumber-sumber Penerimaan PAD daerah menggunakan persamaan trend linear yaitu Y = a + b X, dimana Y adalah nilai taksiran kemandirian keuangan daerah, sedangkan X adalah periode waktu. Trend dari sumber-sumber PAD Kabupaten Klungkung tahun 2008-2011 dengan rumus sebagai berikut :
Y’ = a + b X
.............................................................................
(4)
