BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, bersumber pada asas praduga tak bersalah maka jelas dan sewajarnya bila tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapat hak-haknya, yang diatur di dalam hukum nasional khususnya yang diatur secara rinci di dalam KUHAP begitu juga dengan standar perlindungan hak – hak tersangka atau terdakwa yang diatur
di
dalam
Kompendium,
sehingga
penulis
dapat
menggolongkan substansi hak – hak perlindungan tersangka atau terdakwa dalam tiga kategori yaitu : Pertama , Hak – hak tersangka atau terdakwa yang sama – sama diatur dan dijamin di dalam Kompendium dan hukum nasional, hak – hak tersebut meliputi : 1. Hak untuk tidak diskriminasi 2. Hak untuk diperlakukan secara manusiawi 3. Hak untuk diberitahukan alasan penangkapan 4. Hak untuk memilih penasehat hukumnya 5. Hak untuk memperoleh penerjemah bahasa atau juru bicara
6. Hak untuk meminta memberitahukan keluarganya mengenai tempat ia ditahan 7. Hak untuk berkomunikasi dengan cara yang sesuai dengan konsuler atau misi diplomatik dari negara asalnya 8. Hak untuk mendapatkan bantuan dari penasehat hukum dan fasilitas yang memadai 9. Hak untuk mendapatkan penasehat hukum secara cuma - cuma 10. Hak untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan penasehat hukumnya 11. Hak untuk dikunjungi oleh kuasa hukumnya dalam kerahasiaan penuh 12. Hak untuk dikunjungi anggota keluarga dan kesempatan cukup untuk berkomunikasi dengan dunia luar 13. Hak untuk tidak tunduk pada intrograsi dengan menggunakan ancaman 14. Hak untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan medis secara gratis 15. Hak untuk mendapatkan sumber daya yang tersedia 16. Hak untuk menentang keabsahan penahanan untuk memperoleh pembebasannya
17. Hak untuk dianggap tidak bersalah sampai ada bukti atas kesalahannya 18. Hak untuk segera dihadapkan kemuka sidang pengadilan 19. Hak untuk diadili secepatnya
Kedua , Hak - hak tersangka atau terdakwa yang dijamin di dalam Kompendium tetapi tidak dijamin di dalam Hukum nasional , hak – hak tersebut meliputi : 1. Hak untuk diberi informasi dan penjelasan mengenai hak - haknya 2. Hak untuk diberikan waktu yang memadai dan fasilitas untuk berkonsultasi dengan penasehat hukumnya 3. Hak untuk meminta di tahan di tempat penahanan yang dekat dengan tempat tinggalnya 4. Hak untuk menolak dijadikan eksperimen medis 5. Hak untuk didengar sebelum “tindakan disipliner” 1 diambil 6. Hak untuk membuat permintaan atau keluhan tentang pengobatan kepada
pihak
yang
bertanggung
jawab
apabila
mengalami
“penyiksaan” 2
1
Tindakan memberikan suatu hukuman kepada tersangka atau terdakwa apabila melanggar suatu aturan yang diterapkan didalam tahanan. 2 Penyiksaan yang dimaksud disni bisa dilakukan antara sesama tersangka atau terdakwa maupun yang dilakukan oleh aparat atau pejabat penegak hukum yang berwenang.
Ketiga , Hak - hak tersangka atau terdakwa yang tidak dijamin di dalam Kompendium tetapi di jamin di dalam Hukum nasional , hak – hak tersebut meliputi : 1. Hak segera mendapatkan pemeriksaan 2. Hak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan 3. Hak mengirim dan menerima surat kepada atau dari penasehat hukum dan keluarganya 4. Hak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan 5. Hak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum 6. Hak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau ahli yang menguntungkan baginya 7. Hak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi
Melihat tiga kategori perlindungan hak – hak tersangka atau terdakwa yang diatur di dalam hukum nasional dengan standar perlindungan hak – hak tersangka atau terdakwa yang diatur di dalam Kompendium, hukum nasional secara garis besar telah memenuhi standar perlindungan hak – hak tersangka atau terdakwa yang diatur di dalam Kompendium walaupun ada beberapa hak – hak tersangka atau terdakwa yang di dalam hukum nasional tidak diatur namun ada beberapa hak yang ternyata telah diatur oleh hukum nasional yang tidak diatur di
dalam standar perlindungan hak – hak tersangka yang ada di dalam Kompendium. Meskipun ada hak-hak yang sama-sama diatur dalam Kompendium maupun hukum nasional, keluasan pengaturan keduanya bisa berbeda. Pengaturan yang satu bisa lebih jelas dan lengkap dibanding yang lain, hak – hak tersebut meliputi : 1. Hak tersangka atau terdakwa untuk meminta memberitahukan keluarganya mengenai tempat ia ditahan 2. Hak untuk mendapatkan bantuan dari penasehat hukum dan fasilitas yang memadai 3. Hak untuk mendapatkan penasehat hukum secara cuma – Cuma 4. Hak untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan medis secara gratis 5. Hak untuk mendapatkan sumber daya yang tersedia
Selain itu juga ada substansi hak tersangka atau terdakwa yang hanya diatur di dalam Kompendium saja namun ada substansi hak tersangka atau terdakwa yang di dalam hukum nasional substansi hak ini tidak nyata tertulis dalam peraturan perundangan hukum nasional akan tetapi dalam prakteknya hak ini ada yaitu Hak untuk meminta di tahan di tempat penahanan yang dekat dengan tempat tinggalnya.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis penulis ingin menyarankan sebaiknya hukum nasional juga mengatur hak tersangka mengenai Hak untuk diberi informasi dan penjelasan mengenai hak – haknya , karena hak ini sering kali terabaikan dikarenakan ketidaktahuan tersangka akan hukum (buta hukum) serta para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya tidak memberitahukan hak – hak apa saja yang diatur di dalam KUHAP oleh karena itu untuk melindungi hak tersangka atau terdakwa yang berpedoman pada hak asasi manusia , perlu diaturnya hak tersebut di dalam hukum nasional agar tersangka atau terdakwa tidak diperlakuakan semena – mena oleh aparat penegak hukum.
Selain itu penulis juga ingin menyarankan agar standar perlindungan hak – hak tersangka atau terdakwa yang telah diatur di dalam Hukum nasional dapat memberi masukan dan berpartisipasi dalam penyempurnaan standar perlindungan hak – hak tersangka atau terdakwa yang di atur di dalam Kompendium PBB.
