66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1
Gambaran Umum Instansi
4.1.1
Umum Tugas dan kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia sesuai dengan
Undang-Undang Dasar 1945, adalah membantu Presiden Republik Indonesia kemudian sesuai dengan perkembangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berupa tugas khusus kepada Wakil Presiden Indonesia berupa tugas pengawasan. Selanjutnya tugas pengawasan ini semakin disempurnakan dengan digalakannya istilah pengawasan melekat, pengawasan fungsional dengan pengawasan masyarakat, serta disediakan Tromol Pos 5000 untuk menampung keluhan dan pengaduan masyarakat. Presiden Republik Indonesia kepada kabinet pembangunan VI menegaskan, bahwa tugas pengawasan harus terus menerus ditingkatkan sampai membudaya, baik pengawasan melekat dari dalam maupun dari luar. Wakil Presiden Republik Indonesia menjabarkan tugas pengawasan, dengan cara meningkatkan pemasyarakatan pengawasn yang baik kepada aparatur pemerintah maupun masyarakat luas, meningkatkan pengawasn melekat di semua tatanan dan lingkungan organisasi, meningkatkan organisasi pengawasan di
66
67
tingkat nasional, melakukan evaluasi terhadap proyek-proyek besar dan melakukan evaluasi terhadap Tromol Pos 5000. Selain tugas pengawasan, Wakil Presiden Republik Indonesia juga mendapat tugas-tugas lain yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia, antara lain dalam memberikan pertimbangan bagi pengisian jabatan eselon I tingkat
nasional,
dalam
wadah
Badan
Pertimbangan
Jabatan
Nasional
(Baperjanas). 4.1.2
Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia Untuk mendukung pelaksanaan dan kewajiban Wakil Presiden Republik
Indonesia tersebut, dibentuk Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia (Setwapres RI). Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia yang merupakan organisasi dibawah Sekretariat Negara, dilengkapi dengan personel, materiil, dan system yang memungkinkan dapat menjalankan tugas pokoknya menyukseskan tugas dan kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI). Oleh karena itu, Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) dalam menjalankan tugas pokonya, menyelenggarakan pembinaan terhadap sumber daya yang dimilikinya, sehingga dapat menampilkan kinerja Wapres RI yang optimal. Sejarah perkembangan Setwapres RI sejalan dengan perkembangan lembaga Wapres RI. Menghadapi tantangan masa depan yang semakin berat dan kompleks, maka pembinaan Setwares RI juga semakin tidak mudah, karena membutuhkan peningkatan kreativitas, kerja keras, dan kerja sama yang lebih mantap
68
A.
Tugas Wakil Presiden Republik Indonesia Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, tugas Wakil Presiden Republik
Indonesia adalah membantu Presiden Republik Indonesia. Kemudian sesuai dengan perkembangan zaman, Presiden memberikan tugas khusus dibidang Pengawasan. Selanjutnya pada setiap masa bhakti Wapres RI, tugas pengawasan semakin disempurnakan, dengan digalakannya istilah pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat. Selama periode Try Sutrisno, tugas Wapres RI semakin bertambah, sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia dan perkembangan zaman, antara lain sebagai Ketua Badan Pertimbangan Jabatan Nasional. Dari perkembangan sejarah lembaga Wapres RI, tugas Wapres RI sebagai pembantu Presiden RI, dapat dijabarkan kedalam berbagai kegiatan, sebagai berikut ; a)
Kegiatan Wakil Presiden Republik Indonesia mendampingi Presiden Republik Indonesia pada acara ; a.
Penyampaian RAPBN di DPR
b.
Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
c.
Peringatan Hari Ulang Tahun TNI
d.
Prasetya Perwira Lulusan AKABRI
e.
Penganugerahan Bintang dan Tanda Penghargaan
69
b)
f.
Peringatan Hari Besar Keagamaan
g.
Berbagai acara yang telah ditentukan
Kegiatan Wakil Presiden Republik Indonesia meliputi : a.
Menerima Tamu Kehormatan Mancanegara
b.
Menerima Pengurus berbagai Organisasi
c.
Menerima tokoh-tokoh masyarakat
d.
Meresmikan pembukaan dan penutupan berbagai acara resmi
e.
Mengadakan kunjungan kerja ke Propinsi daerah tingkat I dan bebrapa daerah tingkat II
f.
Mengadakan Kunjungan Ke Departemen/Kantor Menteri Negara dan Lembaga Pemerintahan Non Departemen
g.
Meresmikan
pembukaan
dan
penutupan
Rapat
Koordinasi
Pengawasan serta memberikan arahan dibidang Pengawasan h.
Memimpin Sidang Badan Pertimbangan JAbatan Tingkat Nasional (Baperjanas) yang bertugas memilih calon pejabat Eselon tingkat I untuk selanjutnya disarankan kepada Presiden Republik Indonesia
i.
Mengadakan Kunjungan Luar Negeri, atas perintah atau izin Presiden Republik Indonesia
70
c)
Kegiatan Istri Wakil Presiden Republik Indonesia a.
Menghadiri acara Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) dalam kedudukannya sebagai Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional.
b.
Menghadiri acara Pramuka dalam kedudukannya selaku Wakil Ketua Bidang Keuangan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
c.
Menghadiri acara Dharma Wanita, sebagai kedudukannya sebagai Wakil Ketua Umum Rukun Ibu-ibu Negara Pembangunan.
d.
Menerima Organisasi Kemasyarakatan.
e.
Meresmikan berbagai acara yang diselenggarakan oleh bermacammacam organisasi.
f.
Mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia pada berbagai acara.
B.
Tugas Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia Tugas pokok Setwapres RI adalah menyukseskan tugas Wapres RI dan
Istri, serta menyelenggarakan dukungan bagi kegiatan rumah tangganya. 4.1.3 Visi, Misi, Filosofi dan Motto Kerja Sekretariat Wapres RI Dalam memberikan dukungan bagi kesuksesan tugas Wapres RI, Setwapres RI menjabarkan tugas dan fungsinya ke dalam berbagai kegiatan yang dilandasi oleh visi, misi, filosofi dan motto kerja Setwapres RI.
71
a.
Visi Sekretariat Wapres RI
Visi adalah tujuan jangka panjang, yang merupakan suatu keinginan atau keadaan yang diinginkan di masa mendatang yang dicita-citakan oleh seluruh pegawai Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia. 1.
Rumusan Visi Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia “Terwujudnya Dukungan Teknis dan Pelayanan Administrasi secara Prima,
Profesional, Transparan dan Akuntabel kepada Wakil Presiden”. 2.
Penjelasan dari Visi Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia 1.
Prima mengandung pengertian utama/sempurna dalam melaksanakan togas dan fungsi pegawai secara efektif dan efisien, memberikan pelayanan dengan jaminan rasa aman, memperlancar layanan, memberikan kepastian hukum, dan dapat memuaskan masyarakat.
2.
Profesional mengandung pengertian memiliki wawasan yang luas dan dapat memandang masa depan, memiliki kompentensi di bidangnya, memiliki jiwa berkompetisi/bersaing secara jujur dan sportif serta menjunjung tinggi etika profesi.
3.
Transparan mengandung pengertian, membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif
tentang
penyelenggaraan
negara
dan
tetap
memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
72
4.
Akuntabel mengandung arti bahwa setiap kegiatan dan hasilnya dipertanggung jawabkan dan tanggung gugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b.
Misi Misi merupakan langkah-langkah proyek jangka menengah yang bersifat
strategis, yang diungkapkan secara singkat dan jelas dalam upaya mewujudkan Visi Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia. 1.
Rumusan Misi Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia a.
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka optimalisasi dukungan teknis dan administrasi kepada Wakil Presiden.
b.
Meningkatkan sarana dan Prasarana kerja yang memadai dalam rangka mewujudkan efektivitas dan efisiuensi dukungan teknis dan administrasi kepada Wakil Presiden.
c.
Meningkatkan kualitas kinerja dalam rangka penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan Wakil Presiden di bidang politik, kesejahteraan rakyat, ekonomi, serta dukungan pengawasan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.
d.
Meningkatkan Kualitas kinerja dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada Wakil Presiden.
73
2.
Penjelasan Misi Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia a. Langkah-langkah pokok yang bersifat strategis dan diungkapkan dengan ringkas sebagai penjabaran visi. b. Kebijaksanaan dan strategi yang ditempuh dalam upaya mencapai visi. c. Upaya strategis yang berorientasi kepada pihak yang harus dilayani. d. Tuntunan yang harus dipedomani dalam melakukan tindakan ataupun tugas yang dirasakan sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan. e. Metode jangka menengah dala pencapaian visi, yang dapat berubah, direvisi sesuai kebutuhan dan perkembangan kondisi lingkungannya.
c.
Filosofi Kerja Filosofi kerja adalah pandangan yang diyakini kebenarannya, serta
diperlukan sebagai pedoman dan tuntunan dalam mewujudkan visi dan misi Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia. Oleh Karena itu, pengertian filosofi secara umum adalah : a. Pandangan yang mendasari pelaksanaan tugas dan pekerjaan b. Pedoman merealisasikan visi dan misi c. Landasan yang mendasari sikap berfikir dan berperilaku d. Penuntun dalam menyelesaikan masalah e. Pembimbing terhadap dinamika kegiatan sehari-hari
74
1.
Rumusan filosofi kerja Berikut ini adalah rumusan filosofi kerja, yaitu : Kebersamaan-
Keterbukaan-Pembaruan. Penjelasan Filosofi Kerja a) Kebersamaan a. Saling Isi, saling bantu, dan saling menghormati b. Saling menghargai dan peduli terhadap pekerjaan atau tugas orang lain, termasuk kesulitan yang dihadapinya c. Semangat kekeluargaan tanpa meninggalkan prinsip pembidangan dan tanggung jawab d. Mendahulukan kepentingan bangsa dan negara serta organisasi dari kepentingan pribdi atau golongan e. Bekerja sebagai suatu sistem yang kompak terpadu. b) Keterbukaan a. Saling percaya b. Membuka peluang partisipasi c. Menumbuhkan kreasi dan inovasi d. Terus terang dan bertindak secara adil dan bijaksana
75
e. Komunikasi dan interaksi yang harmonis antara atasan, bawahan, dan samping c)
Pembaruan a. Dinamis dan penuh gairah b. Berpikir maju, guna memwujudkan kondisi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya c. Berani mengambil resiko secara terukur d. Berorientasi ke masa depan e. Bersedia dikoreksi untuk membangun dan mengembangkan kearah yang lebih baik
d.
Motto Kerja Motto kerja adalah semboyan untuk meningkatkan kinerja Sekretariat
Wakil Presiden Republik Indonesia secara keseluruhan menuju kondisi yang diharapkan. Oleh karena itu pengertian secara umum dari motto kerja adalah : a.
Kalimat semboyan, pedoman dan prinsip
b.
Semboyan kerja untuk mewujudkan kinerja yang diharapkan
c.
Acuan untuk melaksanakan kegiatan (aksi)
76
1.
Rumusan Motto Kerja
Berikut ini adalah rumusan motto kerja Setwapres RI, yaitu : Cepat-TepatSelamat-Hemat-Cermat a)
b)
c)
Cepat a.
Proaktif dan inisiatif
b.
Peka dan tanggap terhadap perkembangan situasi
c.
Bukan menunggu tugas tetapi mencari tugas
d.
Tidak pernah menunda-nunda pekerjaan
e.
Mendahulukan mana yang lebih penting
Tepat a.
Perencanaan lengkap
b.
Persiapan matang
c.
Pelaksanaan optimal
d.
Memenuhi sasaran, jumlah dan waktu
e.
Berpikir dan bertindak penuh perhitungan
Selamat a.
Melaksanakan tugas sesuai aturan dan mekanisme kerja
b.
Menjaga kelancaran, ketertiban, dan keamanan dalam tugas
77
c.
Mengutamakan preventif daripada represif
d.
Menjaga kerahasiaan
e.
Memperhatikan factor keamanan meliputi aspek personel, materiil, maupun informasi
d)
e)
Hemat a.
Penggunaan sumber daya sesuai kebutuhan
b.
Tidak boros, mubadzir
c.
Mengutamakan prestasi daripada prestise atau gengsi
d.
Meminimalkan biaya, waktu, dan tenaga, memaksimalkan manfaat
e.
Sederhana dan fungsional
Cermat a.
Teliti dan hati-hati
b.
Bekerja sungguh-sungguh, ulet dan tekun
c.
Selalu waspada dan tidak terjebak ke pola rutinitas
d.
Selalu melakukan check-recheck-crosscheck
e.
Berusaha menghasilkan sesuatu secara sempurna tanpa cacat
78
4.1.4. Tujuan dan Sasaran Sekretariat Wakil Presiden
A.
Tujuan
Agar visi dan misi Sekretariat Wakil Presiden dapat dilaksanakan dengan optimal, maka perlu disusun suatu tujuan strategis organisasi yang lebih operasional dan terarah.
Tujuan
strategis
organisasi
tersebut
merupakan
penjabaran
atau
implementasi pernyataan visi dan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun mendatang.
Dengan memperhatikan potensi, peluang, ancaman dan tantangan maka ditetapkan tujuan strategis adalah sebagai berikut:
1. Sekretariat Wakil Presiden yang profesional, transparan dan akuntabel, 2. Dukungan teknis yang optimal, 3. Pelayanan administrasi yang prima.
B.
Sasaran Strategis
Sasaran strategis memberikan penajaman dalam proses penyusunan kegiatan-kegiatan, yang pada akhirnya kegiatan-kegiatan tersebut dapat bersifat spesifik, dapat diukur dan dapat dicapai serta dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
79
Dengan
mempertimbangkan
berbagai
aspek
yang
mempengaruhi
pencapaian tujuan organisasi, Sekretariat Wakil Presiden menetapkan sasaran sebagai berikut:
Tujuan 1. Sekretariat Wakil Presiden yang profesional, transparan dan akuntabel.
Untuk dapat mewujudkan tujuan di atas, Sekretariat Wakil Presiden menjabarkan secara spesifik dan terukur dengan menetapkan sasaran strategis, sebagai berikut:
Sasaran
Indikator •
Persentase rekomendasi yang dijadikan sebagai dasar kebijakan Wakil Presiden
•
Persentase pelaksanaan
Terwujudnya
dukungan
pelayanan
teknis
dan
administrasi
kepada
Wakil
permasalahan
dalam
program
strategis
pemerintah yang dapat ditangani •
Persentase (acara
Presiden yang akuntabel
kegiatan
kenegaraan,
Wakil rapat,
Presiden kunjungan
kerja) yang didukung oleh pelayanan jamuan,
keprotokolan,
dan
pendokumentasian yang sesuai dengan standar pelayanan (SP) •
Persentase
arahan/rekomendasi
Wakil
80
Presiden dalam rapat, kunjungan kerja, dan atau audiensi yang ditindaklanjuti oleh Sekretariat Wakil Presiden
Tujuan 2. Dukungan teknis yang optimal.
Guna mewujudkan tujuan berupa dukungan teknis yang optimal, Sekretariat Wakil Presiden menjabarkan secara spesifik dan terukur dengan menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:
Sasaran
Indikator •
Persentase dukungan Kebijakan Wakil Presiden bidang Hubungan Internasional
•
Persentase dukungan Kebijakan Wakil Presiden bidang Pemerintahan dan Politik
Terwujudnya
rekomendasi Dalam Negeri
kebijakan bidang politik yang •
Persentase dukungan Kebijakan Wakil
ditindaklanjuti Presiden
bidang
Pertahanan
Negara,
Keamanan, dan Ketertiban •
Persentase dukungan Kebijakan Wakil Presiden bidang Kehakiman, Hukum dan
81
HAM •
Persentase dukungan Kebijakan Wakil Presiden
bidang
Kewilayahan
dan
Wawasan
•
Persentase dukungan Kebijakan Wakil Presiden bidang Moneter dan Keuangan
•
Persentase dukungan Kebijakan Wakil Presiden
Terwujudnya rekomendasi
bidang
Perdagangan
dan
Kerjasama Internasional kebijakan bidang ekonomi yang
•
Persentase dukungan Kebijakan Wakil Presiden bidang Produksi
ditindaklanjuti •
Persentase dukungan Kebijakan Wakil Presiden bidang Prasarana Dasar dan Energi
•
Persentase dukungan Kebijakan Wakil Presiden bidang Agama dan Sosial
•
Terwujudnya
Persentase dukungan Kebijakan Wakil
rekomendasi Presiden bidang Pendidikan, Kebudayaan
kebijakan bidang kesejahteraan dan Olah raga rakyat yang ditindaklanjuti •
Persentase dukungan Kebijakan Wakil Presiden bidang Kesehatan, Lingkungan hidup dan Perumahan Rakyat
82
•
Persentase dukungan Kebijakan Wakil Presiden
bidang
Pemberdayaan
Perempuan Usaha Mikro Kecil dan Ketenagakerjaan
•
Persentase dukungan Kebijakan Wakil Presiden bidang Dukungan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan
dan
Otonomi Daerah Terwujudnya
rekomendasi
•
Presiden bidang Dukungan Pengawasan
kebijakan bidang pengawasan pelaksanaan
otonomi
Pembangunan dan Pengelolaan Kekayaan
daerah,
Negara
pengawasan pembangunan dan pengaduan
masyarakat
yang
Persentase dukungan Kebijakan Wakil
•
Persentase dukungan Kebijakan Wakil Presiden
ditindaklanjuti
bidang
Pemantauan
Pemberantasan Korupsi •
Persentase Dukungan Kebijakan Wakil Presiden bidang Pengelolaan Data dan Pengaduan Masyarakat
83
Tujuan 3. Pelayanan administrasi yang prima.
Untuk
mewujudkan
tujuan
di
atas,
Sekterariat
Wakil
Presiden
menjabarkan secara spesifik dan terukur dengan menetapkan sasaran strategis, sebagai berikut:
Sasaran
Indikator •
Persentase pelayanan keprotokolan bagi Wakil Presiden
•
Meningkatnya
efektifitas
pengurusan
administrasi keuangan, kepegawaian dan urusan dalam serta koordinasi bidang Terwujudnya Pelayanan
pelayanan kesehatan
Dukungan
Administrasi
dan
•
Meningkatnya persuratan
Kerumahtanggaan di lingkungan
efektifitas dan
pendokumentasian,
Sekretariat Wakil Presiden yang
pencatatan
ketatausahaan, pengelolaan
informasi dan perpustakaan, perencanaan
Efektif
program dan anggaran serta penetapan kinerja, evaluasi dan pelaporan •
Persentase produk layanan media massa
•
Persentase terjemahan dan naskah pidato Wakil Presiden
84
•
Tersedianya prasarana lingkungan
sarana
dan
yang memadai di Sekretriat
Wakil
Meningkatnya
efektifitas
penyediaan
perlengkapan, bangunan serta pelayanan kerumahtanggaan Wakil Presiden dan atau istri/suami Wakil Presiden di Istana maupun Kediaman Resmi Wakil Presiden
Presiden
atau ditempat lainnya.
4.1.5. Struktur Instansi
Struktur instansi Setwapres dikepalai oleh Sekretaris Wapres ( Seswapres) yang saat ini dijabat oleh Muhammad Oemar dan membawahi 5 (Lima) substansi, yaitu :
1) Deputi Seswapres Bidang Politik, yang membawahi 5 (lima) asisten deputi, yaitu :
a. Asdep Hubungan Internasional b. Asdep Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri c. Asdep Hukum dan Hak Asasi Manusia d. Asdep Komunikasi Politik e. Asdep Dokumentasi dan Diseminasi Informasi
85
2) Deputi
Seswapres
Bidang
Tata
Kelola
Pemerintahan,
yang
membawahi 3 (tiga) asisten deputi, yaitu :
a. Asisten Deputi Reformasi Birokrasi b. Asisten Deputi Pengawasan Intern Pemerintahan c. Asisten Deputi Pelayanan Publik
3) Deputi Seswapres Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan, yang membawahi 3 (tiga) asisten deputi, yaitu :
a. Asisten Deputi Kesejahteraan Rakyat Berbasis Keluarga b. Asisten Deputi Kesejahteraan Rakyat Berbasis Usaha c. Asisten Deputi Kesejahteraan Rakyat Berbasis Komunitas
4) Deputi Seswapres Bidang Ekonomi, yang membawahi 4 (empat) asisten deputi, yaitu :
a. Asisten Deputi Program Ekonomi Khusus b. Asisten Deputi Perdagangan dan Pariwisata c. Asisten Deputi Industri dan Sumber Daya Alam d. Asisten Deputi Infrastruktur dan Energi
5) Deputi Seswapres Bidang Administrasi, yang membawahi 4 (empat) biro, yaitu :
a. Biro Perencanaan dan Keuangan b. Biro Tata Usaha dan Kepegawaian
86
c. Biro Protokol dan Kerumahtanggaan d. Biro Umum
1) e. Asisten Deputi Dokumentasi dan Diseminasi Informasi
Asisten Deputi Dokumentasi dan Diseminasi Informasi merupakan salah satu dari sub unit deputi seswapres bidang politik yang menangani bidang pemberitaan atau penyebaran informasi. Didalam instansi ini tidak ada biro khusus Humas, namun ada sebagian tugas humas terdapat di Asisten Deputi Dokumentasi dan Diseminasi Informasi sebagai berikut :
1. Bidang Diseminasi Informasi
Tugas dan fungsinya adalah :
1. Pengkoordinasian penyebaran informasi dengan berbagai instansi terkait serta media massa; 2. Pemuatan hasil liputan kegiatan Wakil Presiden dan atau Istri/Suami Wakil Presiden, tamu negara, tamu asing, dan kegiatan kesekretariatan dalam media umum dan website; dan 3. Pelayanan media massa, pengelolaan diseminasi informasi, dan pembinaan dokumentasi kegiatan Wakil Presiden dan atau istri/Suami Wakil Presiden.
87
2. Bidang Dokumentasi Peliputan
Tugas dan fungsinya adalah :
1. Peliputan seluruh kegiatan Wakil Presiden dan atau istri/suami Wakil Presiden, tamu negara, tamu asing,
dan kegiatan
kesekretariatan; 2. Pendokumentasian seluruh kegiatan Wakil Presiden dan atau Istri/Suami Wakil Presiden, tamu negara, tamu asing, dan kegiatan kesekretariatan; dan 3. Pelaksanaan administrasi peliputan, dokumen, dan peralatan peliputan.
88
4.1.6. Peta jabatan Struktur Organisasi
Deputi Politik
89
Deputi Tata Kelola Pemerintahan
90
Deputi Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan
91
Deputi Ekonomi
92
Deputi Administrasi
93
4.2. Hasil Penelitian / Analisa Data Pada hasil penelitian ini, penulis akan menguraikan hasil penelitian yang mencakup : 1. Perencanaan ( Planning) 2. Pengorganisasian (Organizing) 3. Pelaksanaan (Actuating) 4. Pengontrolan (Controlling) Setelah
melakukan
penelitian
mulai
dari
bagaimana
perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan sampai pengawasan terhadap strategi yang dimiliki, peneliti dalam penelitiannya menemukan beberapa hal yang menjadi perhatian bagi tim website. Website dinilai menjadi media layanan informasi paling efektif, karena mampu memberikan informasi kepada pemohon informasi secara cepat, biaya ringan dan cara sederhana (Pasal 2 ayat 3 UU KIP). Saat ini website Kementerian Sekretariat Negara menduduki peringkat ke-17 dalam keterbukaan informasi publik situs lembaga negara versi Komisi Informasi Pusat 33. Tim website merupakan pelayan informasi yang memiliki prinsip 1. Menyediakan, memberi dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya selain informasi yang dikecualikan, 2. Menyediakan 33 Pokok pikiran FGD tentang Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Sekretariat Wakil
Presiden Sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik” ,Istana Wapres Agustus 2011
94
informasi yang akurat , benar dan tidak direkayasa, 3. Membangun dan mengembangkan sistim informasi dan dokumentasi secara efesien dan efektif sehingga informasi publik dapat diakses dengan mudah baik secara pasip maupun aktip, 4. Membuat pertimbangan secara tertulis dalam setiap kebijakan yang diambil dalam memenuhi hak setiap orang atas informasi, Pertimbangan tertulis juga dilakukan pada saat mendokumentasikan, mengklasifikasikan informasi, memberi informasi yang diminta publik dan menolak permintaan informasi, Pertimbangan tertulis setiap kebijakan yang diambil didasarkan pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara. Tim Website sebagaimana pada Surat Keputusan Sekretaris Wakil Presiden tahun 2012 bertugas untuk mengelola data dan informasi website set.wapresri.go.id, secara rutin, tertib, profesional dan terencana, sehingga dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya dalam penyediaan data dan informasi kepada masyarakat serta kepada seluruh Asisten Deputi dan seluruh Kepala Biro pada setiap kedeputian beserta jajaran strukturalnya untuk secara rutin dan tepat waktu menyampaikan bahan-bahan dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan kedinasan di kedeputian masing-masing dan acara kesekretariatan di lingkungan Setwapres dengan memperhatikan klasifikasi kerahasiaannya. Data dan informasi yang dimaksud, dikoordinasikan dan dikompilasikan oleh Asdep Komunikasi Politik, yang selanjutnya disampaikan kepada Asdep Dokumentasi dan Diseminasi Informasi untuk didiseminasikan melalui Tim.
95
Kerangka Prosedur “Pengelolaan Website” Memonitor Acara Wapres Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden serta kegiatan kesekretariatan melalui : • Mengikuti Rapat Koordinasi (3 jam) • Memperoleh informasi /draf jadwal acara/kegiatan (20 menit)
Mendapat bahan publikasi peliputan dari forografer, kamerawan & petugas rekam atau kontributor
Meliput Acara/Kegiatan
• Mengedit hasil rekaman suara/transkrip pidato/ sambutan • Memilih gambar/foto dan/atau video yang sesuai dengan kegiatan Wakil Presiden suami/Istri dan Kesekretariatan
Membuat laporan berupa artikel istri/suami Wakil Presiden serta kegiatan kesekretariatan disertai gambar foto/video pendukung Validasi/disposisi Kepala Bidang Desiminasi Informasi dan/atau Pimpinan unit terkait kegiatan kesekretariatan
Perbaikan laporan/artikel
Menyampaikan laporan kepada Deputi Seswapres Bidang Politik sebagai proof reader
Perbaikan laporan/artikel ACC
Dimuat dalam website
Tidak ACC
Tidak dimuat dalam website
96
Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan fokus penelitian terkait strategi produksi isi website pada Sekretariat Wakil Presiden RI untuk Keterbukaan Informasi Publik, peneliti memulai dengan mengajukan pertanyaan kepada beberapa anggota tim website. Anggota tim website tersebut juga merupakan pegawai di Sekretariat Wakil Presiden RI. Diantara tim website yang kami ajukan pertanyaan meliputi : 1.
Redaktur Eksekutif Fryda Lucyana K. S.H., LL.M., Asisten Deputi Dokumentasi dan Diseminasi Informasi, Deputi Seswapres Bidang Politik, Sekretariat Wakil Presiden;
2.
Redaktur Pelaksana Supriyanto S.Sos., Kepala Bidang Diseminasi Informasi, Asisten Deputi Dokumentasi dan Diseminasi Informasi, Deputi Seswapres Bidang Politik, Sekretariat Wakil Presiden;
3.
Redaktur Peliputan Tri Handayani, S.Sos., M.AP., Kepala Bidang Dokumentasi Peliputan, Asisten Deputi Dokumentasi dan Diseminasi Informasi, Deputi Seswapres Bidang Politik, Sekretariat Wakil Presiden;
4.
Web Admin Didit Windhi H., S.Kom., Kepala Subbagian Pemeliharaan dan Perawatan Sistem Informasi, Bagian Teknologi Informasi, Biro Tata Usaha dan
97
Kepegawaian, Deputi Seswapres Bidang Administrasi, Sekretariat Wakil Presiden; 5.
Web Developer Taufik Abdullah, S.Sos., Analis Media dan Jurnalistik, Subbidang Media Umum, Bidang Diseminasi Informasi, Asisten Deputi Dokumentasi dan Diseminasi Informasi, Deputi Seswapres Bidang Politik, Sekretariat Wakil Presiden; Kegunaan bagi peneliti tentang data yang diperoleh dari beberapa tim
website yang mewakili tugas dan fungsi masing-masing adalah membantu agar secepatnya dan tetap teliti data-data yang diperoleh mampu mendapat solusi bagi tim website tentang apa yang menjadi tugas dan fungsi sebagai perhatiannya . Dari pengajuan pertanyaan yang dilakukan penulis, narasumber atau informan tersebut memiliki tugas-tugas sebagai berikut :
1. Redaktur Eksekutif bertanggung jawab terhadap mekanisme dan aktivitas kerja keredaksian sehari-hari serta mengawasi seluruh isi Website. Redaktur Eksekutif menetapkan kebijakan dan mengawasi seluruh kegiatan redaksional. Memimpin rapat redaksi dan memberikan arahan kepada semua tim tentang isi yang akan dimuat pada setiap kegiatan publikasi. Selain itu melaporkan perkembangan yang terjadi kepada Penanggung Jawab Tim Website. 2. Redaktur Pelaksana secara formal mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap terselenggaranya pelaksanaan diseminasi informasi Sekretariat
98
Wakil
Presiden
RI
antara
lain
melalui
Website
www.wapresri.go.id/index/setwapres. Pelaksanaan diseminasi informasi tersebut mengacu kepada rambu-rambu atau pedoman yang tercantum dalam ketentuan peraturan perundangan yang berlaku khusunya UU no. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PP No. 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan UU No. 14 tahun 2008. 3. Redaktur Peliputan tugas utama yang diemban adalah terselenggaranya peliputan kegiatan Kesekretaiatan. Informasi tentang kegiatan baik Wakil Presiden maupun Kesekretariatan yang masuk agenda selanjutnya disampaikan kepada staf peliputan. Hasil peliputan yang meliputi informasi berbentuk foto, video dan tulisan berita kemudian diolah dan didiseminasikan ke website www.wapresri.go.id/index/setwapres 4. Web Admin mempunyai tugas menjamin kesinambungan dan keamanan Website,
menjaga
stabilitas
pengaksesan
serta
pembaharuan
data/informasi, memelihara dan mengelola perangkat server, berkoordinasi dalam pengelolaan infrastruktur komunikasi data dengan penyedia jasa serta melakukan pemantauan/ monitoring dan pengarsipan/ back up data. 5. Web Developer memiliki tugas pokok yaitu merancang dan membangun sebuah
Website
dengan
menganalisis
kebutuhan
system,
mengonlinkannya, mempromosikan, hingga mengurusnya (maintenance).
Berbagai hal yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah yang berhubungan dengan strategi tim website dalam memproduksi isi website untuk keterbukaan informasi publik ditinjau dari konsep perencanaan, pengorganisasian,
99
pelaksanaan dan pengawasan. Pengumpulan data dilakukan peneliti secara teliti dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber terkait tugas dan fungsinya dalam tim website agar peneliti mendapat jawaban yang sesuai dengan penelitian ini.
i.
Perencanaan (Planning)
Perencanaan adalah pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisaisi dan penetuan strategi, kebijakan, proyeksi, program, prosedur, metode, system, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Pada tahap perencanaan ini peneliti menemukan adanya perhatian yang diungkapkan oleh narasumber. Dimana tim telah merasa matang dalam pembuatan suatu informasi yang akan dipublikasikan. Berikut kegiatan yang dilakukan dalam tahap perencanaan yang diawali dengan rapat redaksi yang membuat rencana kerja yang melibatkan seluruh anggota tim redaksi. Karena penyediaan informasi publik ini adalah wajib dilakukan sebagaimana UU no. 14 tahun 2008 yang mengamanatkan bahwa pada pasal 7 ayat (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi Publik yang berasa dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan, maka Setwapres sebagai salah satu Badan Publik juga menyediakan informasi dan data untuk diketahui oleh publik. Dengan demikian maka masyarakat sebagai unsure Negara dapat ikut mengawal penyelenggaraan Negara dengan
100
menempatkan diri sebagai fungsi kontrol atau pengawasan terhadap tujuan Reformasi Birokrasi yaitu terselenggaranya pemerintahan yang good governance. 1
Dalam membuat rencana kerja tersebut selain dibuat mekanisme kerja Tim juga menyepakati kriteria-kriteria atau klarifikasi data dan informasi mana yang dikecualikan dan mana yang tidak dikecualikan sesuai dengan kaidah-kaidah yang tercantum dalam UU no. 14 tahun 2008 diatas. Kemudian membuat skala prioritas mana yang urgent dan mana yang kurang urgent.
Pemilihan materi berita pada dasarnya diserahkan kepada masing-masing Asisten Deputi atau Kepala Biro pada setiap Kedeputian masing-masing. Dan pada umumnya yang mendasari pemilihan materi berita adalah berita tersebut strategis untuk didiseminasikan/disebarkan , menarik, bersifat tidak dikecualikan, perlu diketahui dan dibutuhkan oleh masyarakat. 2
ii.
Pengorganisasian (Organizing)
Pengorganisasian adalah penentuan sumberdaya-sumberdaya dan kegiatan-kegiatan perancangan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja, penugasan dan tanggung jawab tertentu dan kemudian pendelegasian wewenang yang dibutuhkan yang diperlukan tiap-tiap 34 Hasil jawaban dari pertanyaan yang diajukan kepada Redaktur Pelaksana, Supriyanto tanggal 25 Oktober 2012 35 Ibid,
tanggal 25 Oktober 2012
101
individu untuk melaksanakan tugasnya, serta menciptakan struktur formal dimana pekerjaan ditetapkan, dibagi dan dikoordinasikan.
Dalam tahap pengorganisasian ini, metode yang ditempuh dalam menentukan materi isi website yaitu dengan mengacu kepada UU no. 14 tahun 2008 dan PP no. 61 tahun 2010 tersebut, selain itu Rapat Redaksi juga sangat menentukan jenis apa materi isi yang akan dipublikasikan. Karena dalam rapat tersebut akan ditempuh adanya kesepakatankesepakatan. Materi yang telah ditentukan dan disepakati oleh rapat tersebut dimohonkan approvel dari masing-masing Deputi Seswapres sesuai dengan bidang tugas dan fugsinya masing-masing. Tim Redaksi beranggotakan dari lintas kedeputian, yang masing-masing Asdep/Biro penyedia informasi adalah memiliki agenda tugas dan fungsi masingmasing. Seperti halnya dalam berkoordinasi dalam pengelolaan infrastrukstur komunikasi data dengan penyedia jasa 36. Dari masingmasing kedeputian telah ditunjuk 1 orang sebagai anggota Tim Redaksi Website, yang sekaligus sebagai kontributor sehingga kontributor itulah yang bertugas mencari data dan informasi.37
Penyusunan personalia juga bisa diartikan sebagai penentuan sumberdaya-sumberdaya
dan
kegiatan-kegiatan,
perancangan
dan
pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja, penugasan tanggung jawab tertentu dan kemudian pendelegasian wewenang yang diperlukan 36 Hasil jawaban dari pertanyaan yang diajukan kepada Web Admin, Didit W.H tanggal 10 Juli 2012 37 Hasil jawaban dari pertanyaan yang diajukan kepada Redaktur Peliputan, Tri Handayani tanggal 26 Oktober 2012
102
tiap-tiap individu untuk pelaksanaan tugasnya, serta menciptakan struktur formal dimana pekerjaan ditetapkan, dibagi dan dikoordinasikan.
iii.
Pelaksanaan (Actuating)
Pelaksanaan
atau
actuating
adalah
kegiatan
pelaksanaan
perencanaan dan organisasi yang telah dibentuk sebelumnya apa yang diproyeksikan dalam rapat redaksi derealisasikan agar tujuan dari perencanaan dan pengorganisasian tercapai dimana dalam tahap ini apa yang menjadi tujuan dari perencanaan dan organisasi yang telah dibentuk akan direalisasikan supaya perencanaan dan pengorganisasian tadi tidak sia-sia.
Tujuan
utamanya
adalah
untuk
mengetahui
sejauhmana
perencanaan dan pengorganisasian itu bisa berjalan.
Dalam rangka memenuhi amanat UU no 14 tahun 2008, SETWAPRES R.I. menerapkan strategi membuka diri terhadap informasi yang
tidak
dikecualikan
dan
perlu
diketahui
oleh
masyarakat
sebagaimana tercantum dalam pasal 6 mengenai hak badan publik dan pasal 7 mengenai badan publik UU dimaksud. 38 Adapun Informasi yang dikecualikan: 1. Jadwal/Agenda kegiatan Wakil Presiden Jangka Waktu: 1 hari sebelum kegiatan (pada hari H, agenda kegiatan Wapres dapat diakses melalui website, kecuali agenda internal) Alasan: pengamanan (Pasal 17 c UU KIP)
38 Hasil jawaban dari pertanyaan yang diajukan kepada Redaktur Pelaksana, Supriyanto tanggal 25 Oktober 2012
103
2. Memo Internal Alasan: Pasal 17 (i) 3. Jumlah, komposisi, nama-nama petugas iring-iringan rangkaian rombongan Wapres Alasan: Pasal 17 (c) 4. Notulensi Rapat Wakil Presiden Alasan: Pasal 17 (e) 5. Korespondensi diplomatik Alasan: Pasal 17 (f) Sesuai dengan pasal 17 ayat c UU no 14 tahun 2008 bahwa informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara, misalnya informasi tentang strategi, intelien, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan Negara, maka hal itu termasuk informasi yang dikecualikan dan badan publik tidak berkewajiban untuk mempublikasikannya.
Dalam Website Sekretariat Wakil Presiden mengenai data dan informasi yang tersedia hingga saat ini belum bisa dikatakan mutakhit/update. Hal ini sebabkan antara lain karena Tim Redaksi Website ini sifatnya lintas kedeputian, dimana data dan informasi ini diproduksi oleh masing-masing kedeputian sementara mereka memiliki
104
tugas dan fungsi yang penyelesaiannya harus diprioritaskan, sehingga terkadang penyampaiannya mengalami keterlambatan. 39
Dalam mendukung UU KIP, jaminan akan kemudahan, kesediaan dan fleksibilitas pembahruan dan pengaksesan data juga merupakan target kinerja sebuah tim website. Tema pemilihan berita dan target dalam website pada umumnya sesuai dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh masing-masing Asdep/ Biro pada masing-masing Kedeputian. Dalam diseminasi informasi melalui website www.wapresri.go.id dilakukan melalui dua kategori : (1) Diseminasi Informasi kegiatan Wakil Presiden. Publikasi terkait dengan kegiatan Wakil Presiden dilakukan oleh staf khusus Wakil Presiden bidang Komunikasi dan Informasi (bapak Yopie Hidayat), yang dibantu oleh Asisten Staf Khusus bidang komunikasi dan informasi (bapak Bey T. Machmudin). (2) Diseminasi kegiatan
Kesekretariatan
Wakil
Presiden.
Pengumpulan
dan
pengolahan data dari berbagai kedeputian seswapres ( Deputi Seswapres Bidang Politik, Deputi Seswapres Bidang Ekonomi, Deputi Seswapres Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan, Deputi Seswapres Bidang Tata Kelola Pemerintahan ). Serta dilakukan oleh Asisten Deputi Komunikasi Politik berada dibawah Deputi Seswapres Bidang Poitik.
39 Hasil jawaban dari pertanyaan yang diajukan kepada Redaktur Peliputan, Tri Handayani tanggal 26 Oktober 2012
105
iv.
Pengawasan (Controlling)
Pengawasan adalah penemuan atau penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, baik positif maupun negatif. Dalam tahap ini sangat diperlukan dalam rangka verifikasi atau menyaring berita/ isi materi website yang akan di publikasikan.
Dalam website kegiatan Wakil Presiden diantaranya berita foto, berita video maupun berita berbentuk tulisan kewenangan meng-upload berada pada Admin yang dalam hal ini adalah Asisten staf khusus Wakil Presiden Bidang Komunikasi dan Informasi ( Bapak Bey T. Machmuddin), sehingga kecepatan upload tersebut juga dapat ditentukan oleh Asisten Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Komunikasi dan Informasi tersebut. 40
4.3. Pembahasan Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai strategi produksi isi website pada Sekretariat Wakil Presiden untuk Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai berikut : 1.
Strategi produksi isi website yang melalui konsep perencanaan dilakukan dengan baik setelah melalui rapat redaksi yang dihadiri oleh seluruh anggota tim redaksi website yang terdiri dari pejabatpejabat dan staf yang telah menerima surat keputusan dari
40 Hasil jawaban dari pertanyaan yang diajukan kepada Redaktur Pelaksana, Supriyanto tanggal 25 Oktober 2012
106
Sekretaris Wakil Presiden sesuai tugas dan fungsinya dalam tim website sekretariat wakil presiden. Website dinilai menjadi media layanan informasi paling efektif, karena mampu memberikan informasi kepada pemohon informasi secara cepat, biaya ringan dan cara sederhana (Pasal 2 ayat 3 UU KIP). Wujud dari egovernment yang telah diterapkan adalah penggunaan Website. Saat ini website Kementerian Sekretariat Negara menduduki peringkat ke-17 dalam keterbukaan informasi publik situs lembaga negara versi Komisi Informasi Pusat. 2.
Konsep pengorganisasian dilakukan Redaktur Eksekutif mengalir sesuai perkembangan yang terjadi dalam perolehan data informasi, dimana peran redaktur pelaksana dan redaktur peliputan memegang peranan penting dalam perolehan materi berita yang telah direncanakan dalam rapat redaksi. Dalam Website Sekretariat Wakil Presiden mengenai data dan informasi yang tersedia hingga saat ini belum bisa dikatakan mutakhit/update. Hal ini sebabkan antara lain karena Tim Redaksi Website ini sifatnya lintas kedeputian, dimana data dan informasi ini diproduksi oleh masingmasing kedeputian sementara mereka memiliki tugas dan fungsi yang penyelesaiannya harus diprioritaskan, sehingga terkadang penyampaiannya mengalami keterlambatan.
3.
Tahap Pelaksanaan meliputi pendelegasian untuk melaksanakan hasil dari rapat redaksi guna mencapai target dan tujuan tim
107
redaksi. Dalam mendukung UU KIP, jaminan akan kemudahan, kesediaan dan fleksibilitas pembaharuan dan pengaksesan data juga merupakan target kinerja sebuah tim website. Tema pemilihan berita dan target dalam website pada umumnya sesuai dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh masing-masing Asdep/ Biro pada masing-masing Kedeputian. Dalam diseminasi informasi melalui website www.wapresri.go.id dilakukan melalui dua kategori : (1) Diseminasi Informasi kegiatan Wakil Presiden. Publikasi terkait dengan kegiatan Wakil Presiden dilakukan oleh staf khusus Wakil Presiden bidang Komunikasi dan Informasi (bapak Yopie Hidayat), yang dibantu oleh Asisten Staf Khusus bidang komunikasi dan informasi (bapak Bey T. Machmudin). (2) Diseminasi kegiatan Kesekretariatan Wakil Presiden. Pengumpulan dan pengolahan data dari berbagai Kedeputian Seswapres ( Deputi Seswapres Bidang Politik, Deputi Seswapres Bidang Ekonomi, Deputi
Seswapres
Bidang
Kesejahteraan
Rakyat
dan
Penanggulangan Kemiskinan, Deputi Seswapres Bidang Tata Kelola Pemerintahan ). Serta dilakukan oleh Asisten Deputi Komunikasi Politik berada dibawah Deputi Seswapres Bidang Politik. 4.
Pengawasan dalam hal ini monitoring isi website apakah telah diverifikasi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku mencakup informasi yang menarik, informasi-informasi yang dikecualikan
108
dan informasi yang perlu diketahui dan dibutuhkan oleh masyarakat serta dalam rangka memberikan dukungan penyediaan dan layanan permintaan informasi kepada publik secara jelas, konkrit, cepat dan tepat waktu. Sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik secara transparan, efektif, efisien, akuntabel dan bertanggungjawab. Selain itu guna meningkatkan
pengelolaan
dan
pelayanan
penyediaan
dan
pemberian informasi di lingkungan Kantor Sekretariat Wakil Presiden agar dapat menghasilkan layanan informasi yang akurat dan tepat waktu Dalam strategi produksi isi website, Identik dengan pencitraan lembaga
pemilik
website
dimana
beritanya
diarahkan
kepada
pembentukan brand image yang positif. Selain itu isi dari sebuah website ini mewakili pernyataan resmi lembaga pemilik website dalam hal ini Wakil Presiden RI. Sebagai respon atas kebijakan pemerintah atau pertanyaan masyarakat, dalam website setwapres yang berada (subdomain) dalam induk (domain) website Wapres RI dicantumkan kontak suara sehingga website berperan sebagai media komunikasi lembaga dengan masyarakat.
