BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Sejarah Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1

Gambaran Umum Obyek Penelitian

4.1.1 Sejarah Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Selain itu, negara mengakui dan menghormati hak-hak khusus dan istimewa sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi DKI Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan daerah otonomi memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu diberikan khusus tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintah daerah dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional. Provinsi Daerah Khusus Ibu Jakarta (Provinsi DKI Jakarta) adalah provinsi yang mempunyai khususan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah karena kedudukannya sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

44 http://digilib.mercubuana.ac.id/

45

Provinsi DKI Jakarta diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah dan pemilihan kepala daerah, kecuali halhal yang diatur sendiri dalam UU 29/2007. Wilayah Provinsi Dki Jakarta dalam kota administrasi dan kabupaten Administrasi dalam kecamatan. Wilayah kecamatan dibagi dalam kelurahan. Provinsi DKI Jakarta menjadi 5 wilayah kota administrasi dan satu kabupaten administratif

yakni : Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan luas wilayah

47,90km², Jakarta Utara dengan luas wilayah 142,20 km², Jakarta Barat denganluas wilayah 126,15 km², Jakarta Selatan dengan luas wilayah 145,73 km², Jakarta Timur 187,73 km², dan Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu dengan luas 11,81 km², serta Kabupaten Administratif. Disebelah utara membentang pantai sepanjang 35 km yang menjadi tempat bermuaranya 13 buah sungai dan 2 buah kanal, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi sebelah barat dengan kota tanggerang dan Kabupaten Tanggerang, serta disebelah utara dengan laut Jawa. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh Gubernur dibantu oleh Wakil Gebernur yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tang harus memperoleh suara lebih dari 50% suara sah. Perangkat derah provinsi DKI Jakarta terdiri dari seketariat daerah, seketariat

DPRD,

Dinas

Administrasi/Kabupaten

Daerah,

Administrasi,

Lembaga Kecamatan,

http://digilib.mercubuana.ac.id/

teknis

daerah,

Kelurahan.

kota Dalam

46

kedudukannya Ibukota Negara Republik Indonesia, Pemerintah DKI Jakarta dapat mengusulkan kepada pemerintah penambahan jumlah Dinas, lembaga teknis provinsi serta dinas, dan atau lembaga teknis daerah yang baru sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran keuangan daerah. Gubernur dalam kedudukiannya sebagai Wakil Pemerintah dan Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban,dan tanggung jawab dalam kedudukan DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dibantu oleh sebanyak-banyaknya 4 orang Deputi Gubernur sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur. Deputi diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Gubernur.


47

4.1.2 Logo Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta

Lambang Daerah Lambang Daerah Khusus lbukota Jakarta Raya adalah sebagai berikut : Lukisan Perisai segi lima yang didalamnya melukiskan gerbang terbuka.Didalam gerbang terbuka itu terdapat "Tugu Nasional" yang dilingkari oleh untaian (krans) padi dan kapas. Sebuah tali melingkar pangkal tangkai-tangkai padi dan kapas. Pada bagian atas pintu gerbang tertulis sloka “Jaya Raya”, sedang di bagian bawah perisai terdapat lukisan ombak-ombak laut. Pinggiran Perisai digaris tebal dengan warna emas.Gerbang terbuka bagian atas berwarna putih, sedang huruf-huruf sloka “Jaya Raya” yang tertulis diatasnya berwarna merah. “Tugu Nasional” berwarna putih.Untaian (krans) padi berwarna kuning dan untaian (krans) kapas berwarna hijau serta putih. Ombak-ombak laut berwarna dan dinyatakan dengan garis-garis putih, kesemuanya ini dilukiskan atas dasar ysng berwarna biru.


48

Pengertian Lambang Daerah Khusus lbukota Jakarta Raya melukiskan pengertianpengertian sebagai berikut : 1. Jakarta sebagai kota revolusi dan kota proklamasi kemerdekaan Indonesia 2. Jakarta sebagai lbu-Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian kota dilambangkan dengan gerbang (terbuka).Kekhususan kota Jakarta sebagai kota revolusi dan kota proklamasi dilambangkan dengan'Tugu Nasional" yang melambangkan kemegahan dan daya juang dan cipta Bangsa dan rakyat Indonesia yang tak kunjung padam. “Tugu Nasional” ini dilingkari oleh untaian padi dan kapas, dimana pada permulaan tangkai-tangkainya melingkar sebuah tali berwarna emas, yakni lambang cita-cita daripada perjuangan Bangsa Indonesia yang bertujuan suatu masyarakat adil dan makmur dalam persatuan yang kokoh erat. Dibagian bawah terlukis ombak-ombak laut yang melambangkan suatu ciri khusus dari Kota dan negeri kepulauan Indonesia. Keseluruhan ini dilukiskan atas dasar wama biru, wama angkasa luar yang membayangkan cinta kebebasan dan cinta darnai bangsa Indonesia. Dan keseluruhan ini pula berada dalam gerbang, dan pada pintu gerbang itu terteralah dengan kemegahan yang sederhana sloka "Jaya Raya' satu sloka yang menggelorakan semangat segala kegiatan-kegiatan Jakarta Raya sebagai lbu-


49

kota dan kota perjoangan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Dan keseluruhan ini pula berada dalam kesatuan yang seimbang pada bentuk perisai segi-lima yang bergaris tebal emas, sebagai pernyataan permuliaan terhadap dasar falsafah negara “Pancasila” Tentang arti bentuk lukisan serta wama masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut: Bentuk

pintu gerbang

-Lambang kota, lambang kekhususan Jakarta sebagai pintu keluar masuk kegiatan-kegiatan nasional dan hubungan intemasional.

Warna

Tugu Nasional

-Lambang kemegahan, daya-juang dan cipta.

padi/kapas

-Lambang kemakmuran.

tali emas

-Lambang pemersatuan dan kesatuan.

ombak laut

-Lambang kota, negeri kepulauan.

sloka “Jaya Raya”

-Slogan perjuangan Jakarta

Bentuk perisai segi lima

-Pancasila

mas pada pinggir perisai

-Kemuliaan Pancasila.

merah sloka

-Kepahlawanan

putih pintu gerbang

-Kesucian

putih tugu nasional

-Kemegahan kreasi mulya

kuning padi/hijau putih kapas -Kemakmuran dan keadilan Biru

-Angkasa bebas dan luas


50

ombak putih

-Alam laut yang kasih.1

4.1.3 Visi dan Misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  Visi "JAKARTA YANG NYAMAN DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA" Penjelasan makna atas pernyataan visi dimaksud adalah : 1. Jakarta yang nyaman, bermakna terciptanya rasa aman, tertib, tentram dan damai. 2. Jakarta yang sejahtera, bermakna terwujudnya derajat kehidupan penduduk Jakarta yang sehat, layak dan manusiawi. Jakarta adalah sebuah Kota yang bisa menjanjikan kehidupan yang nyaman dan sejahtera untuk semua, jika Pemerintah dan masyarakatnya sepakat untuk secara optimal menjawab tantangan, menyelesaikan permasalahan, serta memanfaatkan potensi dan peluang yang ada. Kebersamaan adalah sebuah kata kunci. Kepemimpinan adalah jawaban terhadap setiap tantangan. Tata kelola Pemerintahan yang baik adalah titik tolak untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Dengan modal kebersamaan, kepemimpinan dan tata kelola yang baik itu, Insya Allah Pemerintah DKI Jakarta dan masyarakat Jakarta kelak akan lebih mampu memanfaatkan segala potensi dan peluang yang tersedia. Jakarta

1

http://www.jakarta.go.id/web/news/2009/10/lambang-daerah


51

yang nyaman dan sejahtera untuk semua adalah visi kami dalam menjalankan roda Pemerintahan DKI Jakarta periode 2007-2012.  Misi 1. Membangun tata Pemerintahan yang baik dengan menerapkan kaidahkaidah "Good Governance". 2. Melayani masyarakat dengan prinsip pelayanan prima. 3. Memberdayakan masyarakat dengan prinsip pemberian otoritas pada masyarakat

untuk

mengenali

permasalahan

yang

dihadapi

dan

mengupayakan pemecahan yang terbaik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan. 4. Membangun sarana dan prasarana kota yang menjamin kenyamanan, dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan. 5. Menciptakan lingkungan kehidupan kota yang dinamis dalam mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan.2 4.1.4 Gambaran Umum Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan merupakan penggabungan dari beberapa perangkat daerah seperti Biro Humas dan Protokol, Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Dinas Pehubungan. Fungsi yang digabung adalah urusan Komunikasi, Informatika dan Kehumasan.

2

http://www.jakarta.go.id/web/news/2012/10/visi-dan-misi-gubernur


52

Dinas ini mempunyai tugas melaksanakan untuk komunikasi, informatika, dan kehumasan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan mempunyai fungsi sebagai berikut: 1. Menyusunan, dan Melaksanaan rencana kerja dan anggaran dinas komunikasi, informatika, dan kehumasan. 2. Merumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan komunikasi, informatika dan kehumasan. 3. Melaksanaan kehumasan. 4. Mengelolaan, membinaan, dan mengembangan Teknologi Informasi. 5. Mengelolaan, membinaan, dan mengembangan komunikasi. 6. Membinaan pos dan telekomunikasi. 7. Membinaan, dan mengembangan tenaga fungsional pranata kehumasan dan pranata computer. 8. Mengembangan jejaring kerja kehumasan. 9. Publikasi, pelayanan informasi dan pendokumentasian kegiatan kebijakan pemerintah daerah. 10. Memfasilitasi dan mengoordinasian akses publik terhadap pemerintah daerah. 11. Mengumpulan, mengolahan, menyajian, dan klarifikasi sikap masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. 12. Mengelolaan media cetak dan elektronik. 13. Pelayanan, pembinaan, dan pengendalian perizinan dan atau rekomendasi usaha pos, telekomunikasi dan informatika.


53

14. Pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan, dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi di bidang komunikasi dan informatika. 15. Pengawasan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan usaha pos, telekomunikasi dan informatika. 16. Memberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah; 17. Mengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan ketatausahaan dinas komunikasi, informatika, dan kehumasan; dan 18. Melaporan, dan Mempertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.


54

4.1.5 Struktur Organisasi SUSUNAN

BAGAN

ORGANISASI

INFORMATIKA, DAN KEHUMASAN


DINAS

KOMUNIKASI,

55

4.2

Hasil Penelitian Bagian ini merupakan deskripsi dan analisa terhadap hasil penelitian yang

telah dilakukan peneliti kepada beberapa subjek penelitian yang terdiri dari sumber utama serta dilengkapi oleh sumber-sumber pendukung lainnya yang peneliti jadikan sebagai data pelengkap atas sumber utama tersebut. Subjek penelitian utama (key informan) dalam penelitian ini adalah Bapak Eko Hariadi, SH, ST, Msi (Kepala Bidang Informasi Publik Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta), dan Bapak Alberto Ali (Kepala Seksi Data dan Informasi Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta) dan didukung oleh subjek penelitian lain (Nara Sumber), diantaranya : Nara sumber 1, Syali Gastano S,Sos (Koordinasi Pengeloalaan Website www.jakarta.go.id). Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh peneliti kepada subjek penelitian baik sumber utama maupun pendukung lainnya adalah pertanyaan yang bersifat rinci agar penelitian ini dapat berlangsung secara terstruktur dengan baik. Website Portal Resmi Pemprov DKI Jakarta www.jakarta.go.id Jakarta.go.id adalah Portal Resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pertama kali dibangun pada tahun 1995. Situs ini memiliki tujuan diantaranya untuk memberikan pelayanan data dan informasi kepada publik melalui pemanfaatan kemajuan teknologi. Dalam pembangunan dan pengembangannya mengupdate data sehingga website tekesan diam dan tak tidak dinamis. Saat ini fitur – fitur yang ada di web termasuk forum warga terus dikembangkan


56

diantaranya media interaksi warga dikembangkan menjadi balai warga. Harapan besar dari tim pengembangan Portal Jakarta.go.id adalah menjadi portalnya Jakarta dimana tidak hanya memuat berbagai informasi dan kebijakan. Pemerintah saja namun juga memuat informasi dan yang dibutuhkan warga dalam kegiatannya sehari-hari di Jakarta. Harapan lain adalah pemuktahiran atau update data yang akurat dan cepat dapat dilakukan secara berkesinambungan diantaranya data nama-nama pejabat yang baru dilantik dilingkungan Pemprov DKI Jakarta dan berbagai data yang terkait dengan kegiatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lainnya. terakhir adalah dengan lengkapnya data, diharapkan tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap portal jakarta.go.id sehingga menjadi referensi terpercaya dalam mencari data dan informasi mengenai Jakarta. Pada Januari 2009, terjadi perubahan struktur organisasi di Pemprov DKI Jakarta antara kantor Pengelola Teknologi Informasi (KPTI), Biro Humas & Protokol (Bidang Humas) dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan (DISKOMINFOMAS) Provinsi DKI Jakarta yang menyebabkan pengelolaan jakarta.go.id berpindah pengelolaannya ke Dinas yang baru tersebut. Tanggal 30 Juli 2009, website www.jakarta.go.id yang mengalami perubahan dan pembaharuan selanjutnya kembali diluncurkan ke publik. Aplikasinya masih bersifat sementara karena belum didukung oleh perencanaan dan anggaran yang memadai tetapi, basis data dan tampilan sudah bertambah dan berubah. Karena ada tim ahli yang terlibat dalam pengembangannya. Dalam perkembangan tersebut hingga sampai saat ini kemajuan www.jakarta.go.id yang lengkap sekali dibandingkan dengan terdahulu.


57

Dalam pengembangan tersebut, website yang berpindah dari kantor Pengelola Teknologi Informasi (KPTI) dan saat ini dipegang oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan, saat ini www.jakarta.go.id memiliki 100.000 sub kategori konten dengan 19 kategori konten utama yang ada di halaman depan dari isi website, yang terdiri dari: Login/Register, Tinggi Muka, Kendaraan, Info Transportasi, Info PBB, Kuliner, Layanan Perizinan, Layanan Publik, LPSE, Nomor Penting, Produk Hukum, Retribusi Daerah Statistik Jakarta, Tempo, Tempat Belanja. Berikut tampilan website www.jakarta.go.id Home page Website


58

Media online yang digunakan oleh Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta adalah website www.jakarta.go.id yang pertama kali dibuat pada tahun 1995 dengan alamat www.dki.go.id walaupun pada saat itu pemaknaan sebuah website bagi Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan perubahan dibidang komunikasi. Hal ini juga di jelaskan oleh informan II : “Sejarah website www.jakarta.go.id berdiri ituu.. pada tahun 1995 yang berada dikantor Pengelolaan Teknologi Informasi yang disebut (KPTI). Naahh.. pelucuran pertama kali bernama www.dki.go.id website ini sudah mendasari dari website Pemprov DKI Jakarta (Portal resmi Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta), Lalu nama website ini berubah menjadi www.jakarta.go.id karena pada waktu itu Ibu Dinas Pariwisata pernah bilang lebih familiar dan pertimbangan diantaranya nama Jakarta secara konsensus lebih dikenal dibandingkan DKI. Dan pada tahun 2009 ketika terjadinya perubahan struktur organisasi makanya website ini berpindah tangan ke Dinas Komunikasi, Informasi dan Kehumasan dan pertama kalinya diluncurkan kepublik, alasan dipindah tangankan karena waktu itu Gubernur DKI Jakarta melihat website resmi ini bukan hanya untuk sekedar website biasa tetapi bisa menyebarkan menyeluruh informasi DKI Jakarta dan bisa dimanfaatkan bagi publik yang haus akan informasi mengenai DKI Jakarta serta mewujudkan keinginan publik akan sebuah informasi”.3 Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta melakukan pengembangan website pada tahun 2009 dengan tujuan website sebagai sumber informasi penting untuk masyarakat Jakarta dan sebagai kebutuhan informasi publik yang dapat terpenuhi. Adapun Visi dan Misi website www.jakarta.go.id untuk menyempurnakan pengelolaan website dan menjadi motivasi kinerjanya dalam proses terbentuknya website dengan tujuan memberikan suatu pelayanan informasi yang akurat kepada masyarakat : 3

Wawacara dengan Bapak Alberto Ali , SE, Msi (Kepala Seksi Data Informasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan kehumasan Pemprov DKI Jakarta). Pada tanggal 7 Februari 2014


59

Visi : “Sebagai Portal Resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dalam Memberikan Pelayanan Data dan Informasi Kepada Masyarakat Guna Mewujudkan Jakarta Nyaman dan Sejahtera Untuk Semua”. Misi : 1. Memberikan Data dan Informasi Secara Tepat dan Akurat. 2. Melayani Masyarakat dengan Prinsip Pelayanan Prima Melalui Teknologi Informasi dan Kehumasan. 3. Membangun Infrastruktur Portal yang Terintegrasi Dengan Perangkat Teknologi Lainnya. Melihat dari visi dan misi tujuan website www.jakarta.go.id ini maka kebutuhan publik yang haus akan informasi tentang transparansi kinerja Pemprov DKI Jakarta dapat terpenuhi dengan jelas dan akurat, seperti yang dijelaskan oleh key informan I : “Oohh tentuu kami sangat mendukung dan memberi perhatian penuh untuk website ini. Karena dengan penyebaran informasi yang berbasis internet sangat familiar, cepat, dan kapan saja dimanapun jika publik membutuhkan informasi mengenai Jakarta bisa langsung membuka websitenya jakarta.go.id selain itu penyebaran informasi yang melalui website menjadi sangat strategis, dan dari tahun ke tahun kita terus selalu adakan upaya perbaikan dan peningkatannya.”4

4

Wawancara dengan Bapak Eko Hariadi, SH, ST, Msi (Kepala Bidang Informasi Publik). Pada tanggal 7 Februari 2014


60

Pengelolaan Website Pengelolaan website yang baik dalam rangka mencapai tujuan dapat dilakukan melalui suatu proses yang terencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dalam mengelola website www.jakarta.go.id Humas Pemprov DKI Jakarta melakukan pengelolaan tersebut dengan proses 4 tahap untuk tujuan mengatur sebuah website menjadi lebih baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pencapaian tujuan tertentu. Antara lain : 4.2.1 Fact Finding (mendefinisikan Masalah) Proses pendefinisian yang dilakukan adalah langkah awal dalam tahap ini memperhatikan dari sisi opini publik tentang kriteria apa saja yang dibutuhkan publik saat itu dan melihat permasalahan yang ada seperti informasi-informasi kemacetan, kebanjiran, pendidikan, dan kesejahtera sesuai kebutuhan publik tersebut lalu diimplementasikan atau dijabarkan kedalam rangka kerja supaya dipersiapkan cara untuk penyajian informasi seperti pembentukan suatu aplikasi yang berkaitan dengan informasi. Dan juga seperti halnya yang dijelaskan oleh Key Informan II : “kalau dari tahun 2013 kemarin yaaa.. hemm.. tuntutan transparansi berbagai anggaran yaa khususnya APBD anggaran pembelanjaan daerah itu yang terus diminta oleh publik dan selain itu dari berbagai pelayananpelayanan lain misalkan pelayanan perizinan di berbagai SKPD yang memang berkaitan langsung dengan publik mulai dari informasi mengenai kependudukan dan pencatatan sipil, lalu mengenai informasi peluang usaha dan bisnis dan perizinan-perizinan lain yang berkaitan langsung dengan publik atau masyarakat.”5 5

Wawancara dengan Bapak Alberto Ali, SE, Msi (Kepala Seksi Data Informasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta). Pada tanggal 7 Februari 2014


61

Penjelasan lain juga dijelaskan oleh Kepala Bidang Informasi Publik sebagai Informan I tentang langkah dalam mendefinisikan permasalahan : “Yang sering saya temukan setahun belakangan ini dijakarta hemm.. yaa.. masih seperti bencana banjir, laporan jalan rusak, kesehatan, jaminanjaminan untuk orang miskin, pendidikan, masalah kemacetan, layanan perizinan bangunan, keputusan Gubernur dan lain sebagainya, seperti sekarang ini dengan adanya pergantian Gubernur dan Wakil Gubernuryang baruu... menjadikan publik ingin sekali mengetahui transparansi informasi tentang kinerja dari Pemprov DKI Jakarta.”6 Menurut peneliti langkah awal yang dilakukan oleh DISKOMINFOMAS tentang mendefinisikan masalah yang terjadi dikalangan masyarakat kota Jakarta sudah efektif dengan meihat respon-respon publik tentang apa saja yang dibutuhkan publik pada saat itu seperti informasi kebanjiran, kemacetan, pendidikan, kesehatan, keputusan Gubernur serta tuntutan transparansi terhadap berbagai anggaran khususnya anggaran pembelanjaan daerah dan pelayanan perizinan di berbagai SKPD mulai dari informasi mengenai kependudukan dan pencatatan sipil, informasi mengenai peluang usaha dan bisnis dan perizinanperizinan lain yang semuanya berkaitan langsung dengan publik. Semua masalahmasalah dan respon publik tersebut merupakan sumber data informasi Pemprov DKI Jakarta dalam pengelolaan website. 4.2.2 Planning (Perencanaan) Proses pengelolaan website yang baik dibutuhkan suatu perencanaan yang baik dan matang untuk mendapatkan hasil dan tujuan yan diinginkan, dimana proses perencanaan tersebut dilakukan setelah menemukan suatu identifikasi maalah yang diperoleh dari publik. Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan di PemprovDKI Jakarta proses perencanaan yang dilakukan seperti 6

Wawancara dengan Bapak Eko Hariadi, SH, ST, Msi (Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta). Pada tanggal 7 Februari 2014


62

pengumpulan data yang dimana data tersebut sebagai acuan kerja kegiatan di Pemprov DKI Jakarta, seperti yang dijelaskan oleh Informan II tentang langkahlangkah yang dilakukan dalam penyajian informasi yang dibutuhkan publik, sebagai berikut : „Pertama memang langkahnya kita ituu.. mengumpulkan data yang kita miliki, artinya data di banyak SKPD kita kumpulkan dan kita lalu kemudian kita olah menjadi informasi-informasi tertentu yang menarik sehingga bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Selain itu tentuu.. kita lakukan juga mengumpulkan atau mengelola informasi itu menggunakan tenagatenaga ahli yang khusus dipekerjakan untuk mengelola informasi tersebut”.7 Rencana kedua harus ada koordinasi oleh mengolah data ke SKPD dan itu dilakukan dengan cara mengirim surat ke SKPD yang diberikan kewenangan oleh Kepala Dinas terkait dengan kebutuhan informasi publik, seperti yang dijelaskan dengan Informan II sebagai berikut : “Caranya meminta permohonan data itu dengan tandatangan ke Kepala Dinas, jadi memang dari persetujuan Kepala Seksi Data dan Kehumasan yang nanti akan diberikan lalu dikirim lagi ke Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Kehumasan Pemprov DKI Jakarta dan langsung dikirim ke SKPD. Kami melakukan koordinasi yang baik dengan SKPD, Pola koordinasi yang dilakukan dengan beberapa cara, pertama-tama dengan melakukan komunikasi melalui telepon dan sms, apabila melalui komunikasi tersebut terjadi kebuntuan, barulah menggunakan administrasi surat menyurat. Rapat koordinasi merupakan juga pilihan terakhir untuk memperoleh data yang diinginkan. Karena dari hasil rapat koordinasi akan dibuatkan notulen rapat dan laporan kepada pimpinan sehingga ketika terjadi permasalahan yang dihadapi, untuk memperkaya konten website www.jakarta.go.id kami juga melakukan kerjasama dengan SKPD lain yang telah memiliki data atau sistem informasi yang sudah beroperasi secara optimal, seperti menyampaikan konten informasi kalender kegiatan, kita kerjasama dengan Dinas Pariwisata. Informasi

7

Wawancara dengan Bapak Alberto Ali, SE, Msi (Kepala Seksi Data dan Informasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta). Pada tanggal 7 Februari 2014


63

pajak kendaraan bermoton, kita kerjasama dengan Dinas Pelayan Pajak dan lain-lain”.8 Dalam perencanaan pengelolaan untuk pembentukan membangun website www.jakarta.go.id hal utama yang dilakukan adalah menentukan konsep, seperti yang dijelaskan oleh koordinator sebagai nara sumber I : “Dari konsep yang harus dibangun hal yang pertama dipikirkan dulu apa siihh yang harus kita tampilkan di jakarta.go.id, heemm... apakah aplikasi-aplikasi baru, kemudian tampilan-tampilannya dibuat semenarik mungkin, yaaa... agar dinikmati oleh masyarak terus tidak terlalu membosankan itu seperti apa yah, gitu.. hehehee.. biasanya sih itu tugas kita bersama bareng tenaga ahli juga dan biasanya kita rapat bareng dengan tenaga ahli”.9 Menurut peneliti perencanaan dalam melakukan kegiatan sangat penting untuk mendapatkan hasil yang maksimal untuk mencapai tujuan, seperti yang dilakukan DISKOMINFOMAS Pemprov DKI Jakarta dalam merencanakan suatu program untuk mengelola website seperti perencanaan dalam pembentukan tenaga ahli yang bertujuan membantu dalam proses pembentukan website dan perencanaan dalam melakukan koordinasi dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), perencanaan tampilan seperti aplikasi-aplikasi yang akan dibuat agar tampilan dapat menarik perhatian publik dan mempermudah publik untuk mengakses website www.jakarta.go.id dalam mencari informasi-informasi yang dibutuhkan publik Perencanaan tersebut merupakan dari semua proses kegiatan dalam mengelola website bagian Pemprov DKI.Jakarta dengan tujuan website www.jakarta.go.id 8

Wawancara dengan Bapak Alberto Ali, SE, Msi (Kepala Seksi Data Informasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta). Pada tanggal 7 Februari 2014 9 Wawancara dengan Bapak Syali Gestanon, S,Sos (Koordinator Website www.jakarta.go.id). Pada tanggal 5 Februari


64

menjadi sumber informasi bagi publik Jakarta dan sumber informasi publik Indonesia pada umumnya. Hasil dari informasi-informasi yang disampaikan Pemprov DKI Jakarta salah satunya melalui website www.jakarta.go.id dapat bermanfaat bagi masyarakat Kota Jakarta. 4.2.3 Action and Communicating (Aksi dan Komunikasi) Setelah langkah dan konsep tersusun dengan baik, diperlukan suatu pelaksanaan untuk melakukan penyajian atau pemenuhan data dan informasi yang dibutuhkan publik secara akurat dan lengkap demi tercapainya tujuan sumber informasi masyarakat Kota Jakarta, oleh karena itu Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan memberikan arahan dalam proses pelaksanaan pengelolaan website www.jakarta.go.id agar website www.jakarta.go.id bisa diterima dan diakses dengan mudah oleh masyarakat, seperti yang dijelaskan oleh Informan II : “Arahan pengelolaan website ini yaa harus baik, harus profesional juga heemm.. harus mudah diakses oleh publik, harus bisa menjadi salah satu bagian transparansi penyelenggaraan pemerintahan dan juga diisi lain harus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.”10 Proses pelaksanaan website yang memenuhi kebutuhan informasi publik dikemukakan juga oleh koordinator website sebagai nara sumber I, penjelasannya sebagai berikut : “Jadii... setelah semuanya sudah menjadi data mentah yaaa baru kita input data-data tersebut, memang ini inti dari kegiatan pengelolaan website itu adalah memasukan data webiste www.jakarta.go.id setalah mengirimkan surat dan sudah dapat hasil jawabannya dari datanya di Wawancara dengan Bapak Alberto Ali, SE, Msi (Kepala Seksi Data dan Informasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta). Pada tanggal 7 Februari 2014 10


65

SKPD barulah terkait tugas input data. Naah.. Setelah aplikasi ditentukan biasanya sistem sudah berjalan dan data yang masuk barulah tugas Tenaga Analisa Data dan Informasi yang menganalisa ini kurangnya dimana. Dilihat juga dari grafiknya mana yang lebih banyak yang dibutuhkan publik agar nantinya mengetahui apa yang sedang dibutuhkan oleh publik”.11 Ditambahkan penjelasan tentang proses mengkoordinasikan website dan mengarahkan tenaga ahli dalam membuat suatu aplikasi oleh koordinator website sebagai nara sumber I, sebagai berikut : “Jadi... website itu harus dirumuskan lalu didesain websitenya seperti apa desain-desainnya, apakah memang flash, statistik, diam atau dirolling banner, penempatannya juga ada dimasing-masing desain, jadi jika berbicara jakarta.go.id tidak hanya input data saja ada pembangunan aplikasi codingnya lalu konsep website harus dibuat seperti apa penempatan banner desain lay out dan dari infrastrukturnya dan jaringannya menggunakan balai kota untuk data centernya dan konfigurasiya”.12 Aksi dan pelaksanaan yang dilakukan DISKOMINFOMAS dalam mengelola website untuk memenuhi kebutuhan informasi publik yaitu dengan melakukan penginputan data ke website, dalam pembentukan aplikasi-aplikasi yang berisikan informasi-informasi yang dibutuhkan masyarakat, merumuskan desain websitenya seperti apa desain-desain bannernya, pembangunan aplikasi codingnya lalu konsep website harus dibuat seperti apa penempatan banner dari desain lay out nya. Komunikasi yang dilakukan DISKOMINFOMAS Pemprov DKI Jakarta dalam mengelola website www.jakarta.go.id yaitu dengan melakukan komunikasi Wawancara dengan Bapak Syali Gestanon, S,Sos (Koordinator Website www.jakarta.go.id). Pada tanggal 5 Februari 2014 12 Wawancara dengan Bapak Syali Gestanon, S,Sos (Koordinator Website www.jakarta.go.id). Pada tanggal 5 Februari 2014 11


66

dengan SKPD berkaitan dengan informasi-informasi yang didapat dari publik Kota Jakarta seperti mengirimkan surat kepada SKPD untuk memperoleh datadata, dan komunikasi yang digunakan adalah komunikasi dua arah yaitu komunikasi dengan publik seiring berjalan pengelolaan website tersebut nantinya media lain seperti media twitter, facebook dan lain-lain, dan data tersebut nantinya akan diinput ke dalam website oleh tenaga ahli input data sehingga informasi yang disampaikan berupa informasi yang akurat, jelas dan bermanfaat bagi publik. 4.2.4 Evaluation (Evaluasi) Tahapan terakhir yang dilakukan oleh Dinas Komunkasi Informatika dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta adalah melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan website yang berfungsi sebagai tolak ukur apakah website tersebut sudah baik atau belum dan apakah pengelolaan website www.jakarta.go.id sudah memenuhi kebutuhan informasi publik apa belum. Proses evaluasi ini dijelaskan oleh Kepala Seksi Data Informasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta sebagai Key Informan II, penjelasannya sebagai berikut : “Banyak indikator yaahh... pertama kita lihat dari jumlah kunjungannya saya mendaftarkan website kesalah satu provider atau website yang mengukur traffic website, tujuannya pencatatan secara statistik untuk melihat berapa banyak masyarakat yang melihat, mengklik, transit, view page indikator itu kita lihat apakah menarik atau tidak, rata-rata perhari dengan melihat grafik ini salah satu ukuran bahwa website ini dikunjungi oleh masyarakat”.13

Wawancara dengan Bapak Alberto Ali, SE, Msi (Kepala Seksi Data Informasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta). Pada tanggal 7 Februari 2014 13


67

Ditambahkan juga penjelasan tentang evaluasi kegiatan dalam pengelolaan website www.jakarta.go.id oleh koordinator website selaku sebagai nara sumber I, sebagai berikut : “Mengenai website Jakarta.go.id yang sekarang dari segi konten sudah penuh sihhh yaa.. karena website ini juga belum lama dirubah dan dari datanya kita juga sudah maksimalkan. Kalo dilihat dari evaluasi kita memang terlalu banyak home page yaa.. tapi itu karena semua informasi inginnya di tampilkan didepan. Naahh.. itu yang akan kita benahi karena kita ingin menampilkan yang prioritas”.14 Ditambahkan

juga

evaluasi

harapan

kedepannya

untuk

website

www.jakarta.go.id dari Informan I selaku sebagai Kepala Bidang Informasi Publik, sebagai berikut : “Harapan saya yaa.. yang sekarang masyarakat semakin haus akan informasi, website didalam dunia internet itu sangat potensial untuk kita gunakan dan untuk etalase kita. Jadiii.. website harapan saya untuk kedepannya dapat dilihat dan dikunjungi lebih luas lagi dari masyarakat sehingga dapat mengetahui Kinerja Pemerintah, wajah Pemprov DKI Jakarta dan lain sebagainya. Terakhir menampilkan data dan informasinya lebih tajam dan juga akurat”. Menurut

peneliti

bahwa

evaluasi

yang

dilakukan

oleh

DISKOMINFOMAS Pemprov DKI Jakarta sudah tepat tujuan adanya suatu pengembangan dan pembaharuan website agar menjadi lebih baik dan lebih menarik untuk memberikan kepuasan informasi yang akurat kepada publik.

Wawancara dengan Bapak Syali Gestanon, S,Sos (Koordinator Website www.jakarta.go.id). Pada tanggal 5 Februari 2014 14


68

4.3

Pembahasan Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan proses kegiatan dalam

mengelola website untuk memenuhi kebutuhan informasi publik antara lain adalah proses mendefinisikan masalah (fact finding), perencanaan (planning), aksi dan komunikasi (action and communication), evaluasi (evaluation), untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dan maksimal dalam mencapai tujuan sebagai sumber informasi masyarakat Jakarta. Proses pendefinisian masalah yang dilakukan di DISKOMINFOMAS Pemprov DKI Jakarta dalam website www.jakarta.go.id adalah tahapan utama melihat kebutuhan informasi apa sajakah yang dibutuhkan publik dalam hal mencakup tentang Kota Jakarta seperti informasi tentang kemacetan, pendidikan, kesehatan, banjir, surat perizinan, pajak kendaraan dan lain-lain termasuk yang berkaitan dengan masyarakat mulai dari informasi kependudukan, pencatatan sipil, informasi mengenai peluang usaha dan perizinan-perizinan lain, disamping itu masalah-masalah tersebut publik membutukan juga tentang peraturanperaturan UUD seperti Surat Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah yang selama ini sulit didapat. Informasi dan data yang diperoleh Pemprov DKI Jakarta nantinya akan di kumpulkan, dikelola lalu didiskusikan dan dijabarkan dalam kerangka kerja supaya dipersiapkan cara untuk penyajian informasi seperti halnya pembentukan website yang berfungsi sebagai sarana atau media penyampaian informasi dengan tujuan memberikan jawaban atau solusi atas masalah-masalah yang ada di Jakarta.


69

Tahapan kedua dalam pembahasan ini adalah tahapan proses perencanaan kegiatan dalam mengelola website www.jakarta.go.id untuk memenuhi kebutuhan informasi publik, dimana tahapan ini merupakan langkah-langkah apa saja yang akan diambil DISKOMINFOMAS untuk membentuk suatu website yang lengkap, jelas dengan tujuan website yang dibentuk agar menarik, mudah diakses dan bermanfaat bagi publik. Perencanaan yang dilakukan setelah menentukan tenaga ahli seperti tenanga ahli teknisi input data yang menginput seluruh data yang diperoleh, dalam hal tampilan website agar website tersebut terlihat menarik maka dibutuhkannya suatu tenaga ahli desain, dalam hal aplikasi atau konten yang berisikan informasiinformasi yang dibutuhkan masyarakat maka dibutuhkannya suatu tenaga ahli programmer, dan perencanaan dalam anggaran dana yang dibutuhkan pada saat proses pembentukan website. Tahapan selanjutnya proses kegiatan dalam mengelola website adalah tahapan aksi dan komunikasi atau bisa disebut tahapan pelaksanaan yang dilakukan Seksi Data dan Informasi Kehumasan setelah perencanaan program kerja dibuat seperti pelaksanaan memasukan data mentah yang sudah terkumpul yang diperoleh dari hasil kedekatan atau komunikasi dari publik kedalam website sesuai aplikasi-aplikasi yang tersedia masing-masing, karena inti dari kegiatan pengelolaan website ini adalah menginput data yang diperoleh kedalam website agar data dan informasi yang dibutuhkan publik dapat terpenuhi secara lengkap


70

dan akurat dari publik pun akan merasa puas atas kinerja Pemprov DKI Jakarta dalam pemenuhan informasi. Tahapan yang terakhir dalam proses pengelolaan website ini adalah tahapan evaluasi yang berfungsi sebagai tolak ukur apakah website ini bermanfaat atau tidak bagi publik dengan cara yang dilakukan salah satunya adalah mengevaluasi secara berkala melihat dari laporan-laporan bulanan seperti melihat dari sisi laporan isi website, banyaknya pengunjung, laporan tampilan desain bagi yg mengklik, laporan anggaran yang disampaikan tenaga ahli sebagai pelaksana dari pengelolaan website secara terus menerus dan berkelanjutan dengan tujuan pembaharuan website agar lebih baik, untuk mengukur traffic website www.jakarta.go.id dapat melalui hhtp://www.google.com/analytics dengan tujuan mengevaluasi website yang berisikan data banyak jumlah pengunjung seperti pada tahun awal Januari 2013 sampai akhir Desember 2013 jumlah pengunjung paling rendah 79.457 kunjungan dan jumlah pengunjung tertinggi 143.275 kunjungan, seperti gambar yang dibawah ini : GRAFIK KUNJUNGAN WEBSITE www.jakarta.go.id

Sumber : https://www.google.com/analyticys/web/?hl=id#report/visitorsoverview/a10405083w22697081p20953756/%3F_u.date00%3D20130101%28_udate01 %3D20131231%26overview.graphOptions.selected%3Danalytics.nthMonth/


71

KETERANGAN:            

Kunjungan 1 Jan 2013 – 31 Jan 2013 adalah 100.539 Kunjungan 1 Feb 2013– 28 Feb 2013 adalah 92.267 Kunjungan 1 Maret 2013 – 31 Maret 2013 adalah 98.767 Kunjungan 1 April 2013 - 30 April 2013 adalah 100.633 Kunjungan 1 Mei 2013 – 31 Mei 2013 adalah 93.667 Kunjungan 1 Juni 2013 – 30 Juni 2013 adalah 92.225 Kunjungan 1 Juli 2013 – 31 Juli 2013 adalah 107.099 Kunjungan 1 Agust 2013 – 31 Agust 2013 adalah 88.108 Kunjungan 1 Sep 2013 – 30 Sep 2013 adalah 120.051 Kunjungan 1 Okt 2013 – 31 Okt 2013 adalah 138.900 Kunjungan 1 Nov 2013 – 30 Nov 2013 adalah 144.005 Kunjungan 1 Des 2013 – 31 Des 2013 adalah 89.667 Analisis

yang

dapat

disimpulkan

dari

pembahasan

ini

adalah

DISKOMINFOMAS Pemprov DKI Jakarta membentuk suatu website yaitu www.jakarta.go.id dengan tujuan sebagai sumber informasi melalui pengelolaan website dengan berbagai proses-proses yang dilakukan di Pemprov DKI Jakarta dari awal perencanaan sampai informasi-informasi tersebut dapat diterima oleh publik dengan jelas, cepat, akurat dan bermanfaat bagi publik.


BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Sejarah Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta

Recommend Documents