BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1
Gambaran Umum Obyek Penelitian
4.1.1 Pengalihan Tugas Program Depok Kota Layak Anak Di dalam suatu instansi pemerintahan terdapat bagian yang disebut Public Relations Government atau yang lebih dikenal di Indonesia sebagai Hubungan Masyarakat. Hubungan masyarakat dalam suatu lembaga pemerintahan memiliki peran
yang
sangat
strategis
yaitu
sebagai
corong
pemerintah
untuk
mempublikasikan semua kebijakan kegiatan pembangunan yang ada di Pemerintahan. Hal ini juga terjadi di dalam lembaga pemerintah Kota Depok, dimana terdapat Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Pemerintah Kota Depok. A.
Tugas dan Fungsi Bagian Humas dan Protokol Kota Depok 1. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol a. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Asisten Tata Praja bidang perumusan kebijakan bidang kehumasan, pemberitaan, keprotokolan dan kebijakan kepala daerah. b. Untuk Pelaksanaan tugas pokok sebagaimana disebutkan di atas maka, Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai fungsi :
59
60
1) Penyusunan dan penetapan rencana kerja Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mengacu pada Renstra Setda. 2) Pengkoordinasian dan perumusan kebijakan bidang informasi, kehumasan dan keprotokolan. 3) Pengkoordinasian
dan
pelaksanaan
publikasi
kegiatan
pemerintah kota. 4) Pengelolaan pengaduan dari masyarakat dan pengkoordinasian analisis kebijakan publik. 5) Penyusunan laporan dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan informasi, komunikasi, kehumasan dan keprotokolan. 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Sub Bagian Hubungan Masyarakat a. Sub bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol bidang kehumasan pemerintah. b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, maka Sub Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi : 1) Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Hubungan Masyarakat mengacu pada rencana kerja Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol. 2) Pengelolaan data kehumasan sebagai bahan penyusunan kebijakan kehumasan pemerintah kota.
61
3) Penyiapan bahan petunjuk teknis dalam pengumpulan sumber informasi. 4) Pengkoordinasian dalam pengendalian informasi. 5) Pengumpulan
informasi
kegiatan
pemerintahan
dan
penyusunan realease berita. 6) Pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja dengan media massa dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah kota. 7) Pengkoordinasian dan pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Sub Bagian Hubungan Masyarakat, dan 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lainya yang diberikan oleh kepala bagian sesuai dengan bidang tugasnya. 3. Sub Bagian Protokol a. Sub bagian Protokol mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Humas dan Protokol bidang keprotokolan. b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat di atas, maka Sub Bagian Protokol mempunyai fungsi : 1) Pelaksanaan penyusunan rencana kerja sub Bagian Protokol mengacu pada rencana strategi Setda. 2) Pengkoordinasian
dalam
pelaksanaan
penyiapan
acara
penyelenggaraan upacara, penerimaan tamu dan kegiatan resmi lainnya.
62
3) Penyiapan bahan koordinasi keprotokolan penerimaan pejabat Negara. 4) Penyiapan sarana, prasaran dan sumber daya korps musik Pemerintah Daerah. 5) Pelaksanaan
penyusunan
agenda,
pemanduan
kegiatan
Walikota, Wakil Walikota dan Sekertariat Daerah. 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lainya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. 4. Sub Bagian Analisa Kebijakan Publik a. Sub bagian Kebijakan Publik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bagian Humas dan Protokol bidang Analisa Kebijakan Publik. b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksudkan pada di atas, maka Sub Bagian Analisa Kebijakan Publik mempunyai fungsi : 1) Pelaksanaan penysunan rencana kerja Sub Bagian Analisa Kebijakan Publik mengacu pada renstra Sekertariat Daerah. 2) Pengkoordinasian dalam penyusunan bahan analisa kebijakan publik dan pelayanan pengaduan masyarakat. 3) Penyiapan bahan jumpa pers 4) Penyiapan materi publikasi kegiatan pemerintah kota 5) Pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan bagian komunikasi.
63
6) pelaksanaan tugas kedinasi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. B.
Tugas dan Fungsi Sub Bidang Perlindungan Anak 1. Tugas Pokok Sub Bidang Perlindungan Anak Melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan anak. 2. Fungsi Sub Bidang Perlindungan Anak Untuk melaksanakan tugas pokok di atas, maka Sub Bidang Perlindungan Anak mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota b. Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala kota c. Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota d. Pelaksaan pengembangan jejaring kerja institusi masyarakat dan advokasi/ KIE (Komunikasi, informasi, dan edukasi) e. Penyusunan bahan kebijakan dibidang institusi masyarakat dan advokasi/ KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) f. Pencatatan dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas pembinaan institusi masyarakat dan advokasi/ Kie (Komunikasi, Informasi, dan edukasi)
64
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. C.
Pengalihan Tugas Pelaksanaan Program Depok Kota Layak Anak Melihat tugas dan fungsi dari Humas dan Protokol Kota Depok di atas,
seharusnya dalam pelaksanaan program Depok Kota Layak Anak yang adalah program langsung dari Pemerintah Kota Depok, harusnya menjadi tanggung jawab dari Bagian Humas dan Protokol Kota Depok. Namun pada kenyataannya, program Depok Kota Layak Anak dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Depok, khususnya oleh Sub Bidang Perlindungan Anak. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok dengan mempertimbangkan bahwa program Depok Kota Layak Anak, yang merupakan program lintas sektoral dan jangka panjang ini, akan lebih efektif dan tepat sasaran bila dilaksanakan oleh Sub Bidang Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Depok, karena program ini lebih mempunyai keterkaitan yang erat dengan program-program yang sedang dijalankan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sehingga dalam pelaksanaannya diharapkan agar program ini dapat dijalankan secara berkesinambungan. Selain itu yang juga menjadi alasan adalah adanya kesamaan tujuan dari program Depok Kota Layak Anak, yaitu meningkatkan kualitas hidup anak dengan menciptakan lingkungan kota yang layak bagi tumbuh dan kembang anak, dengan salah satu visi dan misi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Depok, yaitu meningkatkan kualitas hidup keluarga dalam hal ini anak.
65
4.1.2 Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan & Keluarga Berencana Kota Depok
Gambar 4.2 Struktur Organisasi BPPKB Kota Depok
66
4.1.3 Tugas Pokok Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Depok Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, bahwa masalah Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pembentukan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Sedangkan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dan Keluarga Berencana Kota Depok tertuang dalam Peraturan Walikota Depok Nomor 37 Tahun 2008 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja. Badan Peberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok membantu walikota dalam penyelenggaraan pemerintah melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan Badan serta penggunaan anggaran Badan baik seara teknis operasional maupun teknis administrative berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekertaris Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah. A.
Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, maka Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi : 1. Perumusan dan penyusunan rencana strategis Badan sesuai dengan rencana strategis kota.
67
2. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan urusan ketata usahaan rumah tangga Badan dengan Renstra Kota. 3. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyusunan renstra dengan renstra kota. 4. Perumusan kebijakan perencanaan program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. 5. Pembinaan dan pengawasan pegawai. 6. Pembinaan,
pengawasan
dan
pengendalian
kegiatan
dibidang
pemberdayaan perempuan, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang keluarga berencana dan bidang informasi dan pengolahan data. 7. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Badan. 8. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 9. Pengendalian
dan
evaluasi
pelaksanaan
program
Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana. 10. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum dan penyusunan rancangan produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya. 11. Pelaksanaan tugas badan lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada walikota melalui Sekertaris Daerah B.
Visi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Visi merupakan pandangan jauh kedepan mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dalam rangka mendukung visi
68
Pemerintah Kota Depok yaitu “Terwujudnya Kota Depok yang Maju dan Sejahtera” dengan misinya yang ke empat (4) adalah mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, kreatif dan religius maka sebagian dari organisasi perangkat daerah Kota Depok Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merumuskan visinya sebagai berikut : Terwujudnya Kesetaraan Gender dan Keluarga Berkualtas. Visi tersebut mencerminkan keinginan atau cita-cita untuk terwujudnya kesetaraan gender dan masyarakat Depok yang berkualitas, yang dapat dijelaskan sebagai berikut : Kesetaraan Gender adalah persamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. “Keluarga berkualitas” berarti keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggungjawab, harmonis, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. C.
Misi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan instansi sebagai penjabaran
visi yang telah ditetapkan. Dalam upaya pencapaian visi tersebut maka Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana menjabarkan dalam misi, yaitu : 1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak dengan memperkuat pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan hak anak (PUHA).
69
2. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi. 3. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk mewujudkan keluarga berkualitas. 4. Meningkatkan sumber daya aparatur. D.
Tujuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Tujuan adalah suatu yang dicapai dihasilkan dalam jangka waktu yang
telah ditetapkan.Tujuan pelaksanaan kegiatan pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan penjabaran dari visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk misi pertama : Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak dengan memperkuat pengarusutamaan gender (PUG) dan pengartusutamaan hak anak (PUHA), maka tujuan yang akan dicapai adalah meningkatkan pengarutusamaan hak anak, Meningkatkan pengarutusamaan gender, Peningkatan kualitas, kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak Untuk misi kedua : Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi, maka tujuan yang akan dicapai adalah mengendalikan laju pertumbuhan penduduk (LPP) Untuk misi ketiga : Meningkatkan peran serta masyarakat untuk mewujudkan keluarga berkualitas, maka tujuan yang akan dicapai adalah meningkatkan kepedulian masyarakat dalam mewujudkan keluarga berkualitas Untuk misi keempat : Meningkatkan sumber daya aparatur, maka tujuan yang akan dicapai adalah meningkatkan kualitas sumber daya aparatur.
70
E.
Sasaran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan suatu
yang akan dicapai. Sasaran bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Adapun sasaran yang akan dicapai oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah: 1. Untuk tujuan “Meningkatkan penarutusumaan ha kana”, maka ditetapkan sasaran: Terwujudnya Depok Kota Layak Anak. 2. Untuk tujuan “Meningkatkan pengarusutamaan gender”, maka ditetapkan sasaran: terwujudnya pembangunan yang responsive gender. 3. Untuk tujuan “Peningkatkan kualitas, kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan pengentasan kemiskinan. 4. Untuk mencapai tujuan “Mengendalikan laju pertrumbuhan penduduk” maka ditetapkan sasaran sebagai berikut: menurunnya laju pertumbuhan penduduk (LPP). 5. Untuk mencapai tujuan “Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam mewujudkan keluarga berkualitas”, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut:
Meningkatkan
kinerja
pokjanal
posyandu;
Meningkatkan
ketahanan keluarga melalui pembentukan kelompok bina keluarga.
4.2
Hasil Penelitian Hasil penelitian diperoleh melalui wawancara sebagai data primer dengan
mewawancarai satu orang nara sumber kunci dan satu orang nara sumber pendukung. Wawancara dengan kedua nara sumber dilakukan secara langsung.
71
Ibu Dra. Yanti Rachmayanti, M.Si sebagai nara sumber kunci, menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Depok. Ibu Yanti diwawancarai berkaitan dengan Kota Depok sebagai kota layak anak dan juga strategi komunikasi yang dilakukan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, khususnya Sub Bidang Perlindungan Anak dalam menjalankan Program Depok Kota Layak Anak. Wawancara dilakukan pada tanggal 7 Januari 2013. Wawancara berikutnya adalah dengan nara sumber pendukung yaitu Ibu Sukma (S), yang mempunyai posisi sebagai Koordinator Sosialisasi Program Depok Kota Layak Anak. Ibu Sukma diwawancarai dalam kaitannya dengan pelaksanaan sosialisasi dan penerapan strategi untuk menjalankan program Depok Kota Layak Anak. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 8 Januari 2013. Sub Bidang Perlindungan Anak merupakan sub bidang di dalam instansi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang khusus menangani program Depok Kota Layak Anak. Dalam menjalankan program Depok Kota Layak Anak, Sub Bidang Perlindungan Anak mempunyai tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan fungsi dan peran PR, karena seluruh kegiatan yang berkaitan dengan program Depok Kota Layak Anak langsung ditanggani oleh sub bidang ini. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Ibu Yanti, Kepala Sub Bidang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa : “Program Depok Kota Layak Anak sendiri sebenarnya merupakan program dari Kementrian Perempuan dan Anak, yang dijalankan oleh
72
Pemerintah Kota Depok melalui instansi pemerintah yaitu Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, yang memiliki sub bidang khusus, yakni Sub Bidang Perlindungan Anak, yang secara langsung menangani seluruh kegiatan, baik perumusan, perencanaan dan pelaksanaan sosialisasi yang berkaitan dengan program Depok Kota Layak Anak.”
Pernyataan ini ditegaskan juga oleh Ibu Sukma, sebagai Koordinator Sosialisasi Program Depok Kota Layak Anak yang mengatakan bahwa : “Tugas yang menjadi tanggung jawab Sub Bidang Perlindungan Anak adalah mengkoordinasi kegiatan-kegiatan sosialisasi yang berkaitan dengan program Depok Kota Layak Anak, baik secara internal maupun eksternal, tidak ada PR khusus di dalam sub bidang ini.”
Diharapkan melalui program Depok Kota Layak Anak dapat tercipta suatu lingkungan kota yang layak bagi pertumbuhan dan perkembangan anak di masa depan. Selain itu diharapkan juga agar citra dari Pemerintah Kota Depok sendiri dapat ditingkatkan, karena masalah-masalah anak di Kota Depok akhir-akhir ini memang sangat memprihatinkan dan cukup menurunkan citra pemerintah Kota Depok di mata masyarakat. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Yanti, sebagai berikut : “Menurut pendapat saya, citra Pemerintah Kota Depok terkait kota layak anak adalah citra Kota Depok tidak terlalu buruk, masih dalam
73
rata-rata normal, tetapi memang akhir-akhir ini citranya agak menurun karena Depok merupakan kota penyanggah ibu kota Jakarta yang mana banyak anak jalanan yang berpindah ke Depok sehingga banyak sekali terjadi kasus-kasus kriminalitas yang berkaitan dengan anak-anak.”
Berkaitan dengan strategi komunikasi yang dilakukan oleh Sub Bidang Perlindungan Anak, diungkapkan oleh Ibu Yanti bahwa : “Dalam menjalankan program Depok Kota Layak Anak dilakukan strategi komunikasi secara umum, misalnya dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi kepada berbagai pihak, seperti kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan perangkat pemerintah Kota Depok, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga
Swadaya
Masyarakat,
PKK,
pihak
sekolah,
tokoh
masyarakat, tokoh agama dan juga keluarga dalam kelurahan dan kecamatan yang terkait.”
Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Sukma sebagai berikut : “Sub bidang ini melakukan sosialisasi kepada berbagai pihak yang terkait dengan program Depok Kota Layak Anak. Pihak-pihak ini antara lain Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan perangkat pemerintah Kota Depok, organisasi masyarakat, pihak swasta, PKK, pihak sekolah, tokoh masyarakat, tokoh agama dan juga
74
seluruh warga masyarakat dalam kelurahan dan kecamatan yang terkait.”
Dalam menjalankan program Depok Kota Layak Anak, Sub Bidang Perlindungan Anak melakukan berbagai kegiatan sosialisasi seperti melakukan berbagai seminar dan penyuluhan yang berkaitan dengan perlindungan anak, pembentukan Sekolah Ramah Anak, pembentukan RW Layak Anak serta pemasangan baliho dan spanduk Depok Menuju Kota Layak Anak. Kegiatankegiatan sosialisasi ini telah mulai dijalankan sejak program Depok Kota Layak Anak ini digulirkan pada 30 Juli 2010 sampai sekarang. Suatu strategi adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai suatu tujuan. Jadi dalam merumuskan strategi komunikasi, selain diperlukan perumusan tujuan yang jelas, juga terutama harus memperhitungkan kondisi dan situasi khalayak dan lain sebagainya. Sub Bidang Perlindungan Anak bertanggug jawab dalam membuat kebijakan dan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan mobilisasi potensi sumber daya untuk pengembangan kota layak anak. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Yanti pada saat wawancara, yang menyatakan bahwa : “Ada beberapa seminar yang telah dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan program Depok Kota Layak Anak ini, antara lain seminar Sosialisasi Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Depok Tahun 2010, seminar tentang Sosialisasi Perundang-Undangan dan
75
Peraturan Daerah Tentang Trafficking pada 5 Mei 2011 dan juga seminar Sosialisasi Implementasi UU Perlindungan Anak pada 14 Desember 2011. Selain itu juga dilakukan penyuluhan-penyuluhan tentang anak, baik ke sekolah ataupun ke lingkungan RT/ RW.”
Selanjutnya, Ibu Yanti juga mengungkapkan bahwa : “Sosialisasi yang dilakukan juga meliputi Pembentukan Sekolah Ramah Anak, yang merupakan salah satu komitmen Kota Depok dalam mewujudkan Kota Layak Anak karena sepertiga penduduk Kota Depok adalah anak dan setiap anak berada di sekolah menurut jenjangnya yakni TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK baik negeri maupun swasta. Lembaga persekolahan di Kota Depok lebih dari 1000 lembaga sehingga melalui Sekolah Ramah Anak diharapkan akan tercipta generasi penerus yang beriman, berilmu dan berakhlak mulia. Seperti contoh, pada tanggal 31 Maret 2011 yang lalu dilakukan peresmian Sekolah Ramah Anak di Madrasah Ibtidaiyah Terpadu (MIT) yang berada di RW 06, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji.”
Berkaitan dengan sosialisasi dalam pembentukan RW Layak Anak, Ibu Yanti memberikan keterangan bahwa : “Sejak tahun 2011 Kota Depok telah memulai pembentukan RW Layak Anak di tiga RW sebagai percontohan, yakni RW 06 Kelurahan
76
Tanah Baru di Kecamatan Beji, RW 20 Kelurahan Cilangkap di Kecamatan Tapos dan RW 17 Kelurahan Tugu di Kecamatan Cimanggis. Sementara untuk awal tahun 2012 ada 11 RW yang mempersiapkan wilayahnya sebagai RW Layak Anak. Dari 11 RW saat ini telah terbentuk sebanyak 6 RW Layak Anak dan 5 RW lainnya sedang dalam persiapan. Diantara 6 RW Layak Anak yang sudah terbentuk tersebut, satu RW telah melakukan launching RW Layak Anak, yaitu RW 09 Kelurahan Bhakti Jaya Kecamatan Sukmajaya.”
Selain hal-hal tersebut di atas, sosiaisasi yang dilakukan juga berupa pemasangan baliho dan spanduk, seperti yang diungkapkan Ibu Yanti bahwa : “Supaya masyarakat Depok melek pada program Depok Kota Layak Anak maka sejak bulan Februari 2012, Pemerintah Kota mulai memasang baliho dan spanduk bertuliskan Depok Menuju Kota Layak Anak di jalan-jalan utama seperti di Perempatan Lampu Merah Ramanda Jl. Margonda Raya. Selain itu sejak bulan Januari 2012 di setiap wilayah kecamatan juga telah dipasng spanduk-spanduk untuk memasyarakatkan pembentukan pilot project RW Layak Anak di setiap Kecamatan.”
Program Depok Kota Layak Anak merupakan program jangka panjang dan lintas sektoral, sehingga untuk mencapai tujuannya dibutuhkan dukungan dari semua pihak serta membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, dalam
77
pelaksanaan kegiatan-kegiatan sosialisasi program Depok Kota Layak Anak, Sub Bidang Perlindungan Anak juga mengalami hambatan dan halangan, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Yanti bahwa : “Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan sosialisasi program Depok Kota Layak Anak, koordinasi yang dilakukan oleh Sub Bidang Perlindungan Anak ini sudah baik, dimana terlihat dari tanggapan positif yang diberikan oleh masyarakat dengan secara langsung ikut berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan sosialisasi yang dilakukan. Namun hal utama yang menjadi hambatan dalam menjalankankan program ini adalah adanya keterbatasan anggaran yang dimiliki, sehingga mau tidak mau program ini harus dilakukan dalam jangka panjang dan bertahap.”
Dalam menjalankan program Depok Kota Layak Anak ini, ada beberapa langkah perumusan strategi komunikasi yang dilakukan oleh Sub Bidang Perlindungan Anak. Langkah-langkah perumusan strategi komunikasi yang dilakukan oleh Sub Bidang Perlindungan Anak ini adalah mengenal khalayak, menyusun pesan, menetapkan metoda dan seleksi penggunaan media seperti yang diungkapkan oleh Ibu Yanti, bahwa : “Langkah-langkah strategi komunikasi dalam melakukan program Depok Kota Layak Anak, yang pertama adalah mengenal khalayak, selanjutnya dilakukan penentuan pesan, kemudian pemilihan metoda dan yang terakhir adalah seleksi penggunaan media.”
78
4.2.1 Mengenal Khalayak Khalayak adalah kelompok atau orang-orang yang berkomunikasi dengan organisasi, baik secara internal maupun eksternal. Mengenal khalayak haruslah merupakan langkah pertama bagi komunikator dalam usaha komunikasi yang efektif. Dalam proses komunikasi, baik komunikator maupun khalayak mempunyai kepentingan yang sama. Tanpa persamaan kepentingan, komunikasi tak mungkin berlangsung, karena itu untuk berlangsungnya komunikasi dan kemudian mencapai hasil yang positif maka komunikator harus menciptakan persamaan kepentingan dengan khalayak terutama dalam pesan, metoda dan media. Langkah ini telah dipahami dengan jelas dan telah dilakukan dengan baik oleh Sub Bidang Perlindungan Anak. Hal ini terlihat dengan jelas pada khalayak yang dipilih untuk disosialisasi, sesuai dengan pernyataan Ibu Yanti, yang menyatakan bahwa : “Sosialisasi Program Depok Kota Layak Anak pertama kali ditujukan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan perangkat pemerintah Kota Depok dan selanjutnya sosialisasi dilakukan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerhati Anak, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, PKK, pihak sekolah, tokoh masyarakat, tokoh agama dan juga keluarga dalam kelurahan dan kecamatan yang terkait.”
79
Dalam kegiatan seminar dan penyuluhan, Sub Bidang Perlindungan Anak menetapkan khalayak sesuai dengan tujuan kegiatan tersebut dan juga kedekatan khalayak pada tema yang disampaikan. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Ibu Yanti sebagai berikut : “Sebagai contoh, pada tahun 2010, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Depok pernah menyelengarakan Seminar Sosialisasi Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Depok Tahun 2010. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparat Organisasi Perangkat Daerah dan masyarakat tentang pengembangan Kota Layak Anak. Untuk itu, yang diundang dalam acara tersebut adalah perwakilan dari masing-masing Organisasi Perangkat
Daerah,
camat,
lurah,
Lembaga
Pemberdayaan
Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerhati Anak, tim penggerak PKK. Sedangkan pada tahun 2011, saat Sosialisasi Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah Tentang Trafficking, KDRT
dan
Pornografi,
dihadiri
oleh
perwakilan
Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Depok, para Kepala OPD SeKota Depok, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Se-Kota Depok, dan para Pengurus OSIS SMA Se-Kota Depok. Pada Desember 2011, Pemerintah Kota Depok bekerja sama dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana juga pernah menyelengarakan Seminar Sosialisasi Implementasi Undang-Undang Perlindungan
80
Anak. Kegiatan ini bertujuan agar informasi dan teknis tentang implementasi
penghapusan
kekerasan
terhadap
anak
dan
penghapusan eksploitasi seksual komersial terhadap anak, dapat diserap dan diwujudkan dengan baik. Acara yang dilaksanakan ini dihadiri oleh Walikota Depok, Ketua Tim Penggerak PKK, Kepala Dinas Pendidikan, Perwakilan BPPKB, Kepala UPT, Perwakilan Kepala Sekolah se-Kota Depok, Perwakilan Guru se-Kota Depok.”
Mengenal khalayak dalam kegiatan pembentukan Sekolah Ramah Anak, seperti yang dinyatakan oleh Ibu Yanti sebagai berikut : “Kota Depok yang juga merupakan Kota Pendidikan dirasakan sangat tepat untuk menerapkan Sekolah Ramah Anak menjadi program unggulan Kota Layak Anak di Kota Depok, untuk itulah diperlukan kerjasama yang baik dari Kepala Sekolah, guru dan semua unsur terkait untuk bekerjasama dalam mewujudkan Sekolah yang ramah anak di Kota Depok. Salah satu contoh pembentukan Sekolah Ramah Anak adalah pada Madrasah Ibtidaiyah Terpadu (MIT) Nurul Iman yang berada di RW 06, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok pada 31 Maret 2012. Acara ini dihadiri oleh Camat Beji, Lurah Tanah Baru, wali murid dan warga sekitar. Diharapkan pembentukan Sekolah Ramah Anak ini akan diikuti oleh sekolahsekolah lainnya di Kota Depok.”
81
Dalam kegiatan pembentukan RW Layak Anak, mengenal khalayak seperti yang dinyatakan oleh Ibu Yanti sebagai berikut : “Sejak tahun 2011 Kota Depok telah memulai pembentukan RW Layak Anak di tiga RW sebagai percontohan, yakni RW 06 Kelurahan Tanah Baru di Kecamatan Beji, RW 20 Kelurahan Cilangkap di Kecamatan Tapos dan RW 17 Kelurahan Tugu di Kecamatan Cimanggis. Sementara untuk awal tahun 2012 ada 11 RW yang mempersiapkan wilayahnya sebagai RW Layak Anak.
Pembentukan
RW Layak Anak ini melibatkan berbagai pihak, antara lain camat, lurah, LSM pemerhati anak, PKK, Ketua RW, sekertaris RW dan staf, Ketua RT, Karang Taruna, tokoh masyarakat, tokoh agama dan warga.”
Alasan penentuan khalayak untuk setiap kegiatan sosialisasi ini, diungkapkan oleh Ibu Yanti sebagai berikut : “Alasan penentuan khalayak adalah dengan melihat kedekatan khalayak yang akan disosialisasi dengan anak, misalnya sosialisasi kepada PKK, sekolah, masyarakat umum di kelurahan dan kecamatan yang nantinya akan mengembangkan program Depok Kota Layak Anak. Selain itu ada alasan khusus dalam pemilihan khalayak yaitu keaktifan
kader
PKK
dan
kesanggupan
masyarakat
dalam
memberikan ruang bermain bagi anak. Selain itu masyarakat juga bertanggung jawab mengefektifkan pelaksanaan, monitoring dan
82
evaluasi program Depok Kota Layak Anak ini dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif dalam proses monitoring dan evaluasi.”
Menurut responden yang merupakan guru di salah satu Sekolah Ramah Anak di RW 06 Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, menyatakan bahwa : “Kegiatan sosialisasi program Depok Kota Layak Anak yang dilakukan oleh Sub Bidang Perlindungan Anak menurut saya telah mengenai sasaran masyarakat yang dituju, selain anak, pihak-pihak yang
berkaitan
dan
dekat
dengan
dunia
anak
juga
ikut
disosialisasikan, sehingga timbul semacam pemahaman bersama tentang pentingnya kota yang layak untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Sebagai seorang guru, saya merasa besar sekali manfaat yang dapat dirasa oleh pendidik dan anak didik dari kegiatan Sekolah Ramah Anak ini.”
Terkait kegiatan sosialisasi RW Layak Anak, menurut responden yang adalah Ketua RW 06, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, menyatakan bahwa : “Kegiatan sosialisasi program Depok Kota Layak Anak yang dilakukan oleh Sub Bidang Perlindungan Anak selama ini, saya rasa cukup baik dan tepat sasaran. Penyuluhan dan pendekatan-
83
pendekatan yang dilakukan selama ini, dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya kota yang layak untuk pertumbuhan dan
perkembangan
anak,
secara
langsung
dapat
dirasakan
manfaatnya oleh warga RW ini. Dengan adanya kegiatan RW Layak Anak ini, saya dan warga saya sudah tidak lagi merasa terlalu kuatir dengan perkembangan anak-anak di RW ini karena kami merasa bahwa dengan tingkat dan kualitas kehidupan di RW ini yang telah lebih baik dari sebelumnya, baik dalam bidang kesehatan, pendidikan maupun lingkungan RW, merupakan rumah yang layak bagi anakanak. Saya berharap kedepannya pemerintah kota dan instansi terkait dapat memfasilitasi agar pembentukan RW Layak Anak ini dapat dilakukan di setiap kelurahan dan kecamatan dalam Kota Depok.”
Hal senada juga diungkapkan oleh responden yang adalah Ketua RW 20, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, yang menyatakan bahwa : “Dengan adanya kegiatan RW Layak Anak ini, saya dan warga saya sudah bisa merasa tenang dan tidak lagi kuatir dengan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak di daerah ini. Kami merasa bahwa dengan meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan maupun lingkungan, maka lingkungan kami ini akan menjadi rumah yang layak bagi anak-anak.”
84
Hal yang hampir sama juga diungkapkan oleh responden yang adalah Ketua RW 17, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, yang menyatakan bahwa : “Saya dan warga di daerah sini sangat berterima kasih karena RW kami menjadi salah satu RW percontohan untuk program RW Layak Anak di Kota Depok ini. Dengan adanya kegiatan RW Layak Anak ini, kami orang tua di daerah ini sudah tidak lagi merasa terlalu kuatir dengan perkembangan anak-anak kami. Kami merasa bahwa dengan tingkat dan kualitas kehidupan di RW ini yang telah lebih baik dari sebelumnya, kami orang tua dapat mempersiapkan rumah yang layak bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kami. Kami sangat bersyukur karena melalui penyuluhan dan pendekatan yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Depok selama ini telah memberikan pemahaman yang baik tentang pentingnya kota yang layak untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Hal ini secara langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh warga RW ini. Saya berharap kedepannya pemerintah kota dan instansi terkait dapat memfasilitasi agar pembentukan RW Layak Anak ini dapat dilakukan di setiap kelurahan dan kecamatan dalam Kota Depok.”
Pengenalan khalayak dalam sosialisasi program Depok Kota Layak Anak yang dilakukan oleh Sub Bidang Perlindungan Anak ditujukan kepada seluruh
85
elemen masyarakat terkait, agar seluruh elemen masyarakat yang terkait ini mempunyai pemahaman yang sama tentang pentingnya lingkungan kota yang layak untuk tumbuh dan kembang anak sehingga dengan sendirinya dapat mendukung dan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program Depok kota Layak Anak. Hal ini dikarenakan program Depok Kota Layak Anak merupakan program jangka panjang dan lintas sektoral. 4.2.2 Menyusun Pesan Setelah mengenal khalayak dan situasinya, maka langkah selanjutnya dalam merumuskan strategi adalah menyusun pesan, yaitu menentukan tema dan materi. Syarat utama dalam mempengaruhi khalayak dari pesan tersebut ialah mampu membangkitkan perhatian. Perhatian adalah pengamanan yang terpusat, dengan demikian awal dari suatu efektivitas dalam komunikasi, ialah bangkitnya perhatian dari khalayak terhadap pesan-pesan yang disampaikan, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Yanti sebagai berikut : “Sebagai contoh, pada tahun 2010, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Depok pernah menyelengarakan Seminar Sosialisasi Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Depok Tahun 2010. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparat OPD dan masyarakat tentang pengembangan Kota Layak Anak. Sedangkan pada tahun 2011, saat Sosialisasi PerundangUndangan dan Peraturan Daerah Tentang Trafficking, KDRT, dan Pornografi. Pada Desember 2011, Pemerintah Kota Depok bekerja sama dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
86
Berencana juga pernah menyelengarakan Seminar Sosialisasi Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak. Kegiatan ini bertujuan
agar
informasi
dan
teknis
tentang
implementasi
penghapusan kekerasan terhadap anak dan penghapusan eksploitasi seksual komersial terhadap anak, dapat diserap dan diwujudkan dengan baik. Selain itu kami juga mengadakan penyuluhan ke sekolah-sekolah dengan membawakan materi tentang bahaya narkoba dan sex bebas untuk remaja serta penyuluhan tentang alat reproduksi, sehingga para remaja ini dapat memiliki wawasan yang cukup.”
Berkaitan dengan penyusunan pesan, dijelaskan lebih lanjut oleh oleh Ibu Sukma bahwa : “Dalam melakukan sosialisasi Program Depok Kota Layak Anak, Sub Bidang Perlindungan Anak telah dengan jelas memilih pesan dan tema yang berkaitan erat dengan dunia anak, seperti kegiatan pembentukan Sekolah Ramah Anak dan pembentukan RW Layak Anak. Untuk pelatihan dan pemberian materi, kami menggunakan gambar dan warna yang menarik, yang nantinya akan merangsang minat masyarakat untuk membacanya. Pemakaian pesan untuk baliho juga dirasa telah menarik, seperti Depok Menuju Kota Layak Anak, Hentikan Eksploitasi Terhadap Anak ataupun Bersama Kita Jadikan Depok Rumah Yang Nyaman Bagi Anak-Anak Kita.” Dalam menentukan tema dan materi, Ibu Sukma menjelaskan bahwa :
87
“Untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi pembentukan Sekolah Ramah Anak dan RW Layak Anak di lapangan, diawali dengan pemberian pelatihan kepada staf Kecamatan, staf Puskesmas, staf Dinas Pendidikan dan Unit OPK di tingkat Kecamatan, Tim Kecamatan dan perwakilan kader, dengan pemberian materi berupa : 1. Materi Dasar, terdiri dari : latar belakang Kota Layak Anak dan pengorganisasian Kota Layak Anak 2. Materi Inti, terdiri dari : a. Bidang Pendidikan, antara lain : Wajib Belajar Pendidikan Dasar, akses layanan pendidikan anak Drop Out dan melek huruf. b. Bidang Kesehatan : akte kelahiran, ASI ekslusif, vitamin A, imunisasi lengkap, timbang rutin per bulan, pemeriksaan kehamilan, imunisasi TT, tablet FE, garam yodium dan jarak kehamilan. c. Bidang Lingkungan : pemanfaatan lahan pekarangan, pengelolaan pos kesehatan kelurahan, sistem informasi berbasis anak dan strata Posyandu. 3. Materi Tambahan, terdiri dari : metode merekap data dasar dan menyajikan data yang didapat agar dapat menjadi sistem informasi yang dipahami semua orang, petunjuk pengisian kuisioner serta teknik masyarakat ramah anak.”
fasilitasi
rembuk dan gerakan
88
Dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi program Depok Kota Layak Anak, Sub Bidang Perlindungan Anak selalu menyusun pesan dengan tema dan materi yang dekat dengan dunia anak. Tema dan materi ini meliputi berbagai bidang yang dirasa mempunyai kaitan yang erat dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. 4.2.3 Menetapkan Metoda Dalam dunia komunikasi pada teknik penyampaian atau mempengaruhi itu dapat dilihat dari dua aspek yaitu : menurut cara pelaksanaan dan menurut bentuk isinya. Hal tersebut dapat diuraikan lebih lanjut, bahwa yang petama, semata-mata melihat komunikasi itu dari segi pelaksanaannya dengan melepaskan perhatian dari isi pesannya. Sedang yang kedua, yaitu melihat komunikasi itu dari segi bentuk pernyataan atau bentuk pesan dan maksud yang dikandung. Sub Bidang Perlindungan Anak dalam menetapkan metoda sosialisasi program Depok Kota Layak Anak, seperti diungkapkan oleh Ibu Sukma bahwa : “Dalam melakukan kegiatan sosialisasi, kami melakukan dengan cara redundancy, yaitu mengulang-ulang pesan kepada khalayak, seperti terus mengadakan seminar dan penyuluhan di sekolah-sekolah, mengundang wartawan untuk meliput dan melakukan pemberitaan di media massa serta pemasangan baliho dan spanduk. Untuk kegiatan RW Layak Anak dilakukan kegiatan seperti arisan dan posyandu untuk anak. Diharapkan dengan cara ini masyarakat akan lebih memperhatikan pesan itu. Selain itu kami juga mencoba memahami
89
dan meneliti pengaruh kelompok terhadap individu atau khalayak, dengan melakukan survey ataupun pendataan untuk merencanakan pembentukan Sekolah Ramah Anak dan pembentukan RW Layak Anak di setiap kecamatan.”
Dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Sukma, bahwa : “Selain itu, kami juga memberikan informasi atau penerangan yang berkaitan dengan program Depok Kota Layak Anak dengan apa adanya, melalui fakta-fakta dan data-data yang benar sehingga hal ini akan mempermudah penyampaian dan penerimaan pesan, hal ini selalu kami lakukan dalam setiap kegiatan seminar mengenai anak. Kami juga melakukan teknik persuasif dimana
khalayak
digugah
baik pikiran maupun perasaannya melalui seminar, pemberian materi dan penyuluhan mengenai program Depok Kota Layak Anak. Teknik lainnya adalah dengan teknik edukatif, dimana kami mendidik khalayak dengan memberikan ide melalui falta-fakta, pendapat dan pengalaman yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi kebenaran. Dan yang terakhir kami melakukan dengan cara kursif, yang dimunculkan dalam bentuk peraturan dan perintah dalam usaha mempengaruhi khalayak. Metoda-metoda sosialisasi ini kami rasa telah sesuai dan mendapat tanggapan yang positif dari pihak-pihak yang telah kami sosialisasikan.”
90
Dalam melakukan kegiatan sosialisasi program Depok Kota Layak Anak, Sub Bidang Perlindungan Anak selalu menggunakan metoda yang berbeda, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi khalayak. Hal ini dilakukan dengan maksud agar setiap pesan dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan dapat tepat sasaran dan efektif. 4.2.4 Seleksi dan Penggunaan Media Penggunaan medium sebagai alat penyalur ide, dalam rangka merebut pengaruh khalayak adalah suatu hal yang merupakan keharusan, sebab media dapat menjangkau khalayak yang cukup besar. Media merupakan alat penyalur, juga mempunyai fungsi sosial yang kompleks. Sebagaimana dalam menyusun pesan dari suatu komunikasi yang ingin dilancarkan, penggunaan media juga harus selektif, dalam arti penggunaan media harus disesuaikan dengan keadaan dan kondisi khalayak. Justru itu selain kita harus berfikir dalam jalinan faktorfaktor komunikasi sendiri juga harus dalam hubungannya dengan situasi sosialpsikologis, harus diperhitungkan pula. Hal ini, karena masing-masing medium tersebut mempunyai kemampuan dan kelemahan tersendiri sebagai alat. Dalam melakukan sosialisasi Program Depok Kota Layak Anak, Sub Bidang Perlindungan Anak mengunakan berbagai media, seperti
yang
diungkapkan Ibu Sukma bahwa : “Dalam melakukan sosialisasi mengenai program Depok Kota Layak Anak, kami menggunakan berbagai jenis media, seperti media massa, spanduk, baliho, banner, brosur, buku panduan dan rambu lalu lintas. Media utama yang kami gunakan adalah media massa. Hal
91
ini dikarenakan, media massa mudah ditemukan dan mudah dibaca. Namun sejak bulan Februari 2012, Pemerintah Kota mulai lebih intensif dalam usaha memasyarakatkan program Depok Kota Layak Anak, dengan memasang baliho bertuliskan Depok Menuju Kota Layak Anak di jalan-jalan utama seperti di Perempatan Lampu Merah Ramanda Jl. Margonda Raya. Selain itu sejak awal tahun 2012 di setiap wilayah kecamatan juga telah dipasng spanduk-spanduk untuk memasyarakatkan pembentukan pilot project RW Layak Anak dan Sekolah Ramah Anak di setiap Kecamatan.”
Lebih lanjut dijelaskan oleh Ibu Sukma bahwa : “Dalam
kegiatan
sosialisasi
Sekolah
Ramah
Anak,
kami
menggunakan media kelompok seperti melakukan seminar ataupun penyuluhan ke sekolah-sekolah tentang bahaya narkoba, HIV/AIDS dan seks bebas, penyuluhan tentang alat reproduksi dan juga pembinaan kepada para remaja di sekolah agar tidak menjadi korban seperti kasus Pak Aceng Fikri. Kota Depok kini memiliki 63 kelompok pusat informasi dan konsultasi remaja. Penyuluhnya sendiri dari remaja di wilayah itu. Kelompok itu tersebar di 63 kelurahan. Rencananya nanti setiap RW ada kelompok seperti itu.”
Untuk kegiatan sosialisasi RW Layak Anak, lebih lanjut dijelaskan oleh Ibu Sukma bahwa :
92
“Dalam
kegiatan
sosialisasi
RW
Layak
Anak,
kami
juga
menggunakan media kelompok seperti melakukan rapat anggota PKK, rapat forum masyarakat, arisan RT, kerja bakti, dan juga penyuluhan oleh petugas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di posyandu-posyandu. Penggunaan media kelompok ini dirasa cukup efektif karena semuanya melibatkan kelompok masyarakat secara langsung, sehingga setiap elemen masyarakat dapat berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan yang layak untuk anak-anak.”
Dalam seleksi dan penggunaan media untuk melakukan sosialisasi Program Depok Kota Layak Anak, Sub Bidang Perlindungan Anak mengunakan berbagai jenis media sebagai alat sosialisasi. Hal ini disesuaikan untuk setiap kegiatan sosialisasi yang akan dilakukan, namun yang terutama digunakan selama ini adalah media massa, dikarenakan media massa mudah ditemukan dan dibaca oleh masyarakat. Selain itu digunakan juga media seperti baliho, spanduk, banner, brosur, buku panduan dan juga rambu lalu lintas.
4.3
Pembahasan Pada sub bab ini, peneliti melanjutkan kepada tahap pembahasan
penelitian yang telah dilakukan peneliti yang mengacu pada teori mengenai strategi komunikasi dalam pelaksanaan program Depok Kota Layak Anak. Agar sebuah program bisa diketahui dan dipahami oleh masyarakat maka program
93
tersebut terlebih dahulu disosialisasikan atau diperkenalkan kepada masyarakat atau khalayak sasaran program. Sosialisasi program dapat dilakukan dengan cara komunikasi. Hal ini sesuai dengan salah fungsi dari komunikasi yaitu komunikasi berfungsi menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap dan perilaku. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi, dimana dalam penyampaian informasi tersebut, terjadi sebuah proses komunikasi yang mana terdapat komunikan, komunikator, pesan, media, feedback, dan efek. Dalam penelitian ini, yang menjadi komunikator adalah Sub Bidang Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Depok, komunikannya adalah masyarakat kota depok secara umum, khalayak sasaran (Organisasi Perangkat Daerah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat pemerhati anak, perangkat kecamatan, perangkat Kelurahan, RW, pihak sekolah, tokoh masyarakat, tokoh agama), informasi berupa komunikan program Depok Kota Layak Anak, dengan berbagai media (seminar, brosur, baliho,dll) sehingga tercapailah tujuan dari sosialisasi. Dalam melakukan suatu kegiatan komunikasi maka diperlukan suatu kajian public relations. Public relations merupakan metode komunikasi yang meliputi berbagai teknik komunikasi, dimana dalam kegiatannya terdapat suatu usaha untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara organisasi atau lembaga dengan publiknya. Fungsi utama public relations adalah menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik antar lembaga (organisasi) dengan publiknya, baik publik internal maupun eksternal, dalam rangka menanam
94
pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik dalam upaya untuk menciptakan iklim pendapat (opini publik) yang menguntungkan organisasi. Public relations memiliki peran ganda dimana di satu pihak ia harus menjaga citra baik terhadap lembaga ataupun organisasi yang diwakilinya dan di pihak lain ia harus berhadapan dengan berbagai situasi yang kurang menguntungkan seperti opini publik yang negatif, kontroversial, pertentangnan hingga menghadapi saat yang paling genting dan krisis terhadap kepercayaan dan citra. Oleh sebab itu, dalam menjalankan peran ini maka dibutuhkan sebuah taktik atau yang sering disebut sebagai strategi komunikasi. Salah satu fungsi public relations adalah dapat merumuskan strategi komunikasi. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan dua key informan, diketahui bahwa dalam Sub Bidang Perlindungan Anak pada instansi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Depok, tidak terdapat bagian khusus public relations, akan tetapi fungsi dan peran public relations sendiri telah diimplementasikan secara baik oleh Sub Bidang Perlindungan Anak dengan merumuskan dan merencanakan strategi komunikasi dalam menjalankan program Depok Kota Layak Anak. Sub Bidang Perlindungan Anak sangat memahami dengan jelas bahwa agar sosialisasi program Depok Kota Layak Anak dapat efektif dan efisien maka diperlukan suatu strategi komunikasi yang tepat. Tujuan dari strategi komunikasi program Depok Kota Layak Anak ini adalah agar masyarakat Kota Depok mengerti akan pesan yang telah disosialisasikan sehingga menumbuhkan motivasi untuk berperilaku positif dan ikut berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan
95
kota yang layak untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Strategi komunikasi yang dilakukan ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Onong U. Effendy di dalam bukunya, yaitu suatu strategi adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan, tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arahnya saja, melainkan harus menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Strategi komunikasi yang dilakukan oleh Sub Bidang Perlindungan Anak dalam menjalankan program Depok Kota Layak Anak adalah dengan melakukan berbagai kegiatan sosialisasi seperti melakukan berbagai kegiatan seminar tentang anak, kegiatan pembentukan Sekolah Ramah Anak, kegiatan pembentukan RW Layak Anak dan juga pemasangan baliho dan spanduk. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, diketahui pula bahwa dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi program Depok Kota Layak anak tersebut, Sub Bidang Perlindungan Anak melakukan langkah-langkah perumusan strategi komunikasi yaitu mengenal khalayak, penyusunan pesan, pemilihan metoda serta seleksi dan penggunaan media. Langkah-langkah perumusan strategi komunikasi yang telah dilakukan ini sama dengan apa yang dikemukankan oleh Anwar Arifin di dalam bukunya. Menurut Anwar Arifin ada empat langkah dalam melakukan strategi komunikasi yaitu mengenal khalayak, penyusunan pesan, pemilihan metoda serta seleksi penggunaan media.
96
Dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi di atas, Sub Bidang Perlindungan Anak melakukan langkah-langkah perumusan dan perencanaan strategi komunikasi sebagai berikut : Pengenalan khalayak dalam sosialisasi program Depok Kota Layak Anak yang dilakukan oleh Sub Bidang Perlindungan Anak ditujukan kepada seluruh elemen masyarakat terkait, agar seluruh elemen masyarakat yang terkait ini dapat mendukung dan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program Depok kota Layak Anak. Hal ini dikarenakan program Depok Kota Layak Anak merupakan program lintas sektoral. Sosialisasi Program Depok Kota Layak Anak ditujukan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan perangkat pemerintah Kota Depok, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat pemerhati anak, PKK, pihak sekolah, tokoh masyarakat, tokoh agama dan juga keluarga dalam kelurahan dan kecamatan yang terkait. Alasan Sub Bidang Perlindungan Anak dalam penentuan khalayak adalah dengan melihat kedekatan khalayak yang akan disosialisasi dengan anak, selain itu masyarakat yang akan disosialisasi ini juga bertanggung jawab mengefektifkan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program Depok Kota Layak Anak ini dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif dalam proses monitoring dan evaluasi. Menyusun pesan dalam kegiatan sosialisasi merupakan langkah strategi komunikasi yang diambil Sub Bidang Perlindungan Anak setelah melakukan langkah mengenal khalayak. Dalam menyusun pesan menentukan tema dan materi. Syarat utama dalam mempengaruhi khalayak dari pesan tersebut ialah mampu membangkitkan perhatian. Suatu komunikasi dapat efektif jika pesan-
97
pesan yang disampaikan mampu membangkitkan perhatian dari khalayak. Dalam melakukan kegiatan sosialisasi program Depok Kota Layak Anak, Sub Bidang Perlindungan Anak ini selalu menentukan tema dan materi yang dekat dengan dunia anak. Hal ini terlihat dengan jelas dari kegiatan seminar yang selalu diselenggarakan, selalu berkaitan dan berhubungan dengan dunia anak. Dan juga dalam kegiatan pembentukan Sekolah Ramah Anak dan pembentukan RW Layak Anak, yang merupakan lingkungan untuk berkembangnya anak. Langkah strategi komunikasi selanjutnya yang dilakukan Sub Bidang Perlindungan Anak Dalam melakukan kegiatan sosialisasi program Depok Kota Layak Anak adalah menetapkan metoda dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi. Sub Bidang Perlindungan Anak selalu menggunakan metoda yang berbeda yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi untuk setiap kegiatan sosialisasi yang dilakukan. Hal ini dilakukan dengan maksud agar setiap kegiatan sosialisasi yang dilakukan dapat tepat sasaran dan efektif. Dalam melakukan kegiatan sosialisasi, Sub Bidang Perlindungan Anak melakukan dengan
cara
mengulang-ulang pesan kepada khalayak, memahami dan meneliti pengaruh kelompok terhadap individu atau khalayak, memberikan informasi atau penerangan yang berkaitan dengan program Depok Kota Layak Anak dengan apa adanya, melakukan teknik persuasif dimana khalayak digugah baik pikiran maupun perasaannya, melakukan teknik edukatif dimana mendidik khalayak dengan memberikan ide melalui fakta-fakta, pendapat dan pengalaman yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi kebenaran, dan yang terakhir adalah melakukan dalam bentuk peraturan dan perintah.
98
Seleksi penggunaan media untuk melakukan sosialisasi adalah langkah strategi komunikasi yang terakhir yang harus dilakukan. Penggunaan media sebagai alat penyalur ide, dalam rangka merebut pengaruh khalayak adalah suatu hal yang merupakan keharusan, sebab media dapat menjangkau khalayak yang cukup besar. Media merupakan alat penyalur, juga mempunyai fungsi sosial yang kompleks. Sebagaimana dalam menyusun pesan dari suatu komunikasi yang ingin dilancarkan, penggunaan media juga harus selektif, dalam arti penggunaan media harus disesuaikan dengan keadaan dan kondisi khalayak. Hal ini, karena masingmasing medium tersebut mempunyai kemampuan dan kelemahan tersendiri sebagai alat. Untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi Program Depok Kota Layak Anak, Sub Bidang Perlindungan Anak mengunakan berbagai jenis media sebagai alat sosialisasi. Hal ini disesuaikan untuk setiap kegiatan sosialisasi yang akan dilakukan, namun yang terutama digunakan selama ini adalah media massa, dikarenakan media massa mudah ditemukan dan dibaca oleh masyarakat. Selain itu digunakan juga media seperti baliho, spanduk, banner, brosur, buku panduan dan juga rambu lalu lintas. Dalam sosialisasi program Depok Kota Layak Anak yang dilakukan oleh Sub Bidang Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarag Berencana Kota Depok, diketahui bahwa perumusan strategi komunikasi yang telah dilakukan oleh Sub Bidang Perlindungan Anak dalam menjalankan program Depok Kota Layak Anak telah dilakukan dengan cukup baik dan telah dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari tanggapan positif dari elemen masyarakat yang telah dilakukan sosialisasi, dimana masyarakat yang disosialisasi
99
secara langsung ikut berperan dan berpartisipasi secara aktif dalam kegiatankegiatan sosialisasi yang dilakukan. Namun karena program Depok Kota Layak Anak ini merupakan program lintas sektoral dan secara keseluruhan di dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu yang lama mak otomatis dalam pelaksanaannya membutuhkan dana yang besar. Adapun hambatan dalam pelaksanaan sosialisasi hanya berupa keterbatasan dana, yang untuk saat ini masih dapat diatasi dengan pelaksanan sosialisasi yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini pelaksanaan program Depok Kota Layak Anak yang dilakukan telah dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran guna menciptakan kota yang layak bagi tumbuh dan kembang anak di masa depan.
