BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. penduduk. Letaknya yang unik dan berbeda dengan Kota-Kota lain di

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 1. Kota Surakarta Lokasi penelitian yang ditentukan oleh penulis yaitu berada Kota Surakarta yang memiliki letak yang sangat strategis sebagai Kota padat penduduk. Letaknya yang unik dan berbeda dengan Kota-Kota lain di Indonesia menjadikan Kota Surakarta ini menjadi sasaran wisatawan dan pendatang-pendatang baru. Secara geografis Kota Surakarta berada antara 110045'15'' - 110045'35'' Bujur Timur dan antara 7036'00''- 7056'00' 'Lintang Selatan, dengan luas wilayah kurang lebih 4.404,06 Ha. Kota Surakarta juga berada pada cekungan di antara dua gunung, yaitu Gunung Lawu dan Gunung Merapi dan di bagian timur dan selatan dibatasi oleh Sungai Bengawan Solo. Dilihat dari aspek lalu lintas perhubungan di Pulau Jawa, posisi Kota Surakarta tersebut berada pada jalur strategis yaitu pertemuan atau

simpul yang menghubungkan

Semarang dengan

Yogyakarta (JOGLOSEMAR), dan jalur Surabaya dengan Yogyakarta. Dengan posisi yang strategis ini maka tidak heran Kota Surakarta menjadi pusat bisnis yang penting bagi daerah kabupaten di sekitarnya. Jika dilihat dari batas kewilayahan, Kota Surakarta dikelilingi oleh commit to user dengan kabupaten Karanganyar tiga Kabupaten. Sebelah utara berbatasan

33

34 digilib.uns.ac.id


dan Boyolali, sebelah timur dibatasi dengan kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar, sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Sukoharjo, dan sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar. Sementara itu secara administratif, Kota Surakarta terdiri dari 5 (lima) wilayah kecamatan, yaitu kecamatan Laweyan, Serengan, Pasar Kliwon, Jebres dan Banjarsari. Dari kelima kecamatan ini, terbagi menjadi 51 kelurahan, 595 Rukun Pemohon (RW) dan 2669 Rukun Tetangga (RT). Total keseluruhan penduduk di Kota Surakarta menurut data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta tahun 2011 tercatat sejumlah 536.498 jiwa, dimana jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki yakni 271.332 jiwa perempuan dan 265.166 jiwa laki-laki. Dengan luas wilayah 44,04 Km2 membuat tingkat kepadatan penduduk di Kota Surakarta sangat tinggi, bahkan tertinggi di Jawa Tengah, yaitu sebesar 12.182 jiwa/Km2. Dari total keseluruhan jumlah penduduk Kota Surakarta tersebut 149.258 jiwa termasuk gololongan anak-anak.

Tabel IV.1 Jumlah Penduduk menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin, Kota Surakarta, Tahun 2012

Kecamatan (1) Laweyan Serengan

Laki-laki

Perempuan

L+P

n (jiwa) %

n (jiwa) %

n (jiwa) %

(2) 47.172 25.740

(3) (4) (5) 17,69 49.884 17,88 9,65 commit27.258 to user 9,77

(6) 97.056 52.998

(7) 17,79 9,71



Pasar Kliwon Jebres Banjarsari TOTAL

41.115

15,41

42.238

15,14

83.353

15,28

68.094 25,53 71.007 25,46 139.101 25,49 84.603 31,72 88.542 31,74 173.145 31,73 266.724 100,00 278.929 100,00 545.653 100,00

Sumber :Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta,Tahun 2012, diolah

Pada tabel diatas diterangkan bahwa penduduk Kecamatan Laweyan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan berjumlah 97.056 jiwa, Kecamatan Serengan berjumlah 52.998 jiwa, kecamatan Pasar Kliwon berjumlah 83.353 orang , Kecamatan Jebres berjumlah 139.101 jiwa dan Kecamatan Banjarsari terdapat 173.145 jiwa. Sehingga total keseluruhan penduduk Kota Surakarta adalah 545.653 jiwa. Jika diperhatikan menurut jenis kelamin nampak bahwa penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Gambaran ini terlihat diseluruh kecamatan yang ada.

2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Semenjak tahun 1967 saat pencatatan kelahiran dan kematian terbuka untuk umum, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disingkat Dispendukcapil juga mendapat mandat menjadi tempat pembuatan dokumen induk dari berbagai pelayanan administrasi dan pelayanan kependudukan lain. Sehingga secara idak langsung Dispendukcapil memiliki

andil

yang

sangat

besar

terhadap

kelancaran

dan

keberlangsungan proses administrasi. Sejarah berdirinya Dispendukcapil commit to user menjadi hal yang penting untuk diketahui mengingat kompleksitas dan



tanggung jawab yang dipercayakan pemerintah Republik Indonesia kepada Dispendukcapil. a.

Sejarah Berdirinya Dispendukcapil Kota Surakarta Menurut sejarah, lembaga ini dahulunya bernama “Burgerlijk Stand”atau

disingkat

BS

yang

artinya

Catatan

Kependudukan/Lembaga Catatan Sipil. Catatan Sipil sendiri berasal dari Negara Belanda sedangkan belanda sendiri mengambilnya dari Negara Perancis. Lembaga Catatan sipil yang bersada di Indonesia saat ini merupakan peninggalan dari pemerintahan Kolonial Belanda. Karena dahulu Negara indonesia adalah negara jajahan Belanda. Hal ini tidak terbatas pada lembaganya saja meinkan juga peraturanperaturan didalamnya juga mencakupsegala bidang kehidupan manusia. Pengaruh yang terjadi di masa itu adalah bahwa keprbadian bangsa kita seolah-olah tertutup oleh ketentuan-etentuan yang diciptakan oleh Belanda, dimana peraturan yang mereka cipakan disesuaikan dengan kepribadian masyarajat Negara Belanda. Perundang-undangan mengenai Catatan Sipil pada jaman penjajahan Hindia Belanda adalah bersifat Pluralistis dan masih terjadi pembedabedaan penduduk kedalam beberapa golongan. Golongan tersebut adalah: ·

Penduduk golongan Eropa dan mereka yang tunduk pada hukum Eropa. commit to user



·

Penduduk golongan Timur Asing, yang kemudian terpecah lagi menjadi 2, yaitu :

·

-

Golongan Tionghoa

-

Golongan Non Tionghoa

Penduduk Indonesia (Pribumi) , masih terbagi menjadi 2, yaitu : -

Golongan Indonesia Asli

-

Golongan Indonesia Kristen Keadaan ini berakhir pada 1967 berdasarkan instruksi presiden kabinet Ampera No. 31/U/In/12/1966 tanggal 27 Desember 1996 yang menyampaikan secara luas bahwa semenjak saat itu Catatan Sipil terbuka untuk umum. Khususnya mengenai akta kelahiran dan kematian. Menurut perkembangan Pencaatatan Sipil dapat kita lihat sebagai berikut :

·

Periode tahun 1830 Pelaksanaan Catatan Sipil sudah ada di Indonesia, namun peraturan yang berlaku merupakan peralihan atau warisan dari pemerintah kolonial belanda yang kemudian di terapka di Indonesia. Fungsinya asalah mencatat dan membukukan selengkap mungkin atas peristiwa-pwristia penting untuk orang Eropa yang ada di Indonesia seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, serta pengakuan dan pengangkatan anak. commit to user



·

Perode 1849 Pada 10 Mei 1849 berlaku Catatan Sipil untuk orang Eropa dan Insonesia Asliyang menurut hukumnya dipersamakan dengan hukum yang berlaku bagi orang Eropa (Staatblad tahun 1849 No.25)

·

Periode tahun 1919 Penyelenggaraan daftar-daftar cacatan sipil untuk orang tionghoa diatur dalam ordonansi tanggal 19 Maret 1917 no. 130 yang diubah dengan Staatblad 1918 no.356 dan setelah pembaharuan maka ditetapkan berlaku mulai tanggal 1 Mei 1919 dengan Staatblad No. 81.

·

Periode tahun 1928 Ordeonasi tanggal 15 Oktober 1920 no.751 jo Staatblad 1927 no.564 dan setelah dirubah tahun 1927 mulai berlaku pada 1 Januari 1928 adalah ordonasi yang berlaku untuk beberapa golongan penduduk Indonesia di Jawa dan Madura yang tidak termasuk rakyat Swpraja diberikan pelayanan Catatan Sipil dengan pembatasan sebagai berikut : -

Bangsawan

-

Pegawai Negeri dengan gaji minimal F-100 (Seratus Golden)

-

Opsir-opsir tentara dan pensiunanaya

-

Semua yang pada bagian hukum privat adalah golongan Eropa

-

Turunan laki-laki dari tersebut diatas commit to user



·

Periode 1945 Pada masa ini meskipun Negara Indonesia sudah merdeka namun masih tetap berlaku penggolongan penduduk.

·

Periode 1967 Berdasarkan

Instruksi

Presiden

Kabinet

Ampera

No.

31/6/In/12/1866 tanggal 27 Desember 1967 bahwa sejak saat itu Catatan Sipil “terbuka” untuk umum khususnya akta kelahiran dan akta kematian (Buku Saku Petunjuk Praktis Akta-Akta Catatan Sipil. 2000 :1-4)

Pada mulanya Dispendukcapil Kota Surakarta berbentuk kantor yang bernama Kantor Catatan Sipil Surakarta, kantor ini hanya membidangi satu tugas saja yaitu tugas di bidang Pencatatan Sipil sedangkan fungsi Kantor Catatan Sipil adalah : -

Mengeluarkan produk berupa dokumen negara antara lain akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraiaan, serta akta pengakuan dan pengesahan anak.

-

Pemeliharaan akta cataatan sipil

-

Pengukuhan kepada masyarakat tentang Catatan Sipil

-

Penyediaan data atau informasi catanan sipil dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan. Sejalan dengan ditetapkannya Disentralisasi atau Otonomi Daerah di surakarta diawali dengan diterapkannya Peraturan Daerah Kota Surakarta no.6 Tahun 2011 tentang Struktur commit to user



Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surakarta yang terdiri dari 15 Dinas, 5 Badan, 4 bagian dan 8 Kantor. Setelah dikeluarkannya Peraturan Daerah tersebut maka kantor Catatan Sipil Surakarta berubah menjadi Dinas Kepandudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta.

b. Visi dan Misi Dispendukcapil: 1) Visi Dispendukcapil: Terwujudnya

tertib

administrasi

Kependudukan

dengan

Pelayanan Prima menuju Penduduk berkualitas. 2) Misi Dispendukcapil: a) Mengembangkan

kebijakan

dan

sistem

serta

menyelenggarakan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta

ke

Transmigrasian

untuk

menghimpun

data

kependudukan serta menerbitkan indentitas dan dokumen penduduk

serta

pelayanan

Transmigrasi

dalam

rangkamewujudkan tertib administrasi kependudukan. b) Mengembangkan dan memadukan kebijaksanaan dan sistem informasi serta menjalankan,sehingga mampu menyediakan data dan informasi kependudukan secara lengkap,akurat dan memenuhi kepentingan publik dan pembangunan. c) Menyusun

perencanaan

Kependudukan

sebagai

dasar

commit to user pembangunan Nasionanl dan perencanaan dan perumusan



Daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan penduduk. d) Merumuskan arah kebijakan dinamika kependudukan yang serasi,selaras dan seimbang antara kuantitas / pertumbuhan, kualitas serta persebaran dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan. e) Mengembangkan pranata hukum, kelembagaan serta peran

serta masyarakat untuk pelaksanaan dan pendayagunaan manfaat administrasi kependudukan guna perlindungan sosial dan penegakan hak – hak penduduk. Guna mewujudkan Visi dan Misi tersebut, terdapat Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, yaitu : 1) Mewujudkan profesionalisme kerja seluruh pegawai sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. 2) Meningkatkan

ketepatan

dan

kecepatan

laporan

data

kependudukan dan pencatatan sipil. 3) Meningkatkan pelayanan di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 4) Mengembangkan jaringan online untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dalam rangka mewujudkan KTPEl commit to user



5) Meningkatkan

akurasi data statistik

vital dan

database

kependudukan Kota Surakarta. 6) Membangun dan menjalin kerjasama yang baik dengan stakeholder dan unit kerja terkait. 7) Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan dan akta catatan sipil. 8) Meningkatkan pemeliharaan dan pengelolaan dokumen akta catatan sipil. 9) Memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta. 10) Menciptakan masyarakat yang memiliki identitas diri dan keluarga 11) Meningkatkan pemeliharaan dan pengelolaan dokumen berupa back up data akta capil guna mewujudkan pelayanan prima.

Keberadaan Visi dan Misi Dispendukcapil ini dapat dijadikan indikator tujuan jangka panjang serta upaya yang sedang dan akan dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya Visi dan Misi ini selain bertujuan untuk membatasi arah dan tujuan Dispendukcapil dalam koridornya sebagai pelayan masyarakat juga memberikan wawasan dan pengetahuan yang cukup kepada masyarakat

mengenai

target

dan

langkah

commit to user

yang

ditempuh

oleh



Dispendukcapil. Masyarakat juga dapat mengukur kesesuaian Visi Misi yang ada dengan pencapaian Dispenduk saat ini.

c. Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, tugas pokok serta fungsi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta adalah sebagai berikut : 1) Tugas pokok : Tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta adalah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan Pencatatan sipil. 2) Fungsi: Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi : a) Penyelenggaraan Sekretariatan b) Penyusunan Rencana Program Evaluasi dan Pelaporan c) Pengelolaan Administrasi Kependudukan d) Pencatatan dan Penerbitan Akta-akta Kependudukan dan Pencatatan Sipil. e) Pengelolaan dan Pelayanan Dokumen. f) Penyelenggaraan Penyuluhan. g) Pembinaan Jabatan Fungsional commit to user



Pada penjelasan mengenai tugas pokok dan fungsi ini dapat dilihat

bahwa

tugas

Dispenduk

jelas

yaitu

penyelenggara

pemerintahan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil, dan jika di kaitkan dengan KTP-El pada fungsi Dispenduk pada poin (d) Pencatatan dan Penerbitan Akta-akta Kependudukan dan Pencatatan Sipil, termasuk di dalamnya penerbitan KTP-El yang wajib dimilki oleh semua penduduk.

d. Struktur Organisasi Susunan organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, terdiri dari : 1) Kepala Dinas 2) Sekretariat. a) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. b) Sub Bagian Keuangan. c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 3) Bidang Data dan Statistik. a) Seksi Pengolahan Data dan Statistik. b) Seksi Sistem Teknologi dan Informasi. commit to user



4) Bidang Pendaftaran Penduduk. a) Seksi Identitas Penduduk. b) Seksi Perpindahan dan Pendataan Penduduk Rentan.

5) Bidang Pencatatan Sipil. a) Seksi Perkawinan dan Perceraian. b) Seksi Kelahiran, Kematian, Pengakuan, dan Pengesahan Anak. 6) Bidang Dokumentasi dan Informasi. a) Seksi Pengelolaan Dokumentasi. b) Seksi Penyuluhan dan Pelayanan. 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan organisasi ini penting untuk menciptakan kejelasan terhadap tugas dan wewenang yang diemban oleh tiap-tiap pegawai yang memiliki otoritas, mewujudkan rentang kendali yang efektif dan melihat secara keseluruhan tubuh sebuah organisasi. Demikian juga dengan pelaksanaan pelayanan KTP-El merupakan pelayanan dibawah Bidang Pendaftaran Penduduk yang membawahi staf perekaman sebagai “front liner” atau garis depan pemberi layanan ini. Sehingga dengan adanya struktur organisasi ini akan mempermudah pemberi dan penerima layanan untuk mengetahui alur pertanggung jawaban dan wewenang pada Dispendukcapil. commit to user



Untuk lebih jelasnya mengenai susunan organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta berikut ini akan disajikan dalam bentuk bagan struktur oganisasi

Gambar Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta BAGAN ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SURAKARTA

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA NOMOR 15 TAHUN 2008

KEPALA SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Sub Bag Perencanaan, Eval dan Pelaporan

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

BIDANG DATA DAN STATISTIK

BIDANG PENDAFTARAN PENDUDUK

BIDANG PENCATATAN SIPIL

BIDANG DOKUMENTASI INFORMASI

Seksi Pengolahan Data Dan Statistik

Seksi Identitas Penduduk

Seksi Perkawinan Dan Perceraian

Seksi Pengelolaan Dokumentasi

Seksi Sistem Teknologi Informasi

Seksi Perpindahan Dan Pendataan Penduduk Rentan

Seksi Kelahiran, Kematian, Pengakuan Dan Pengesahan Anak

Seksi Penyuluhan Dan Pelayanan

Sumber : Sub Bag. Umum dan Kepegawaian Dispendukcapil

commit to user



Dari beberapa bidang tersebut, yang secara langsung menangani tentang pelaksanaann KTP-El adalah Bidang Pendaftaran Penduduk. Bidang Pendaftaran Penduduk terdiri dari Seksi Identitas Penduduk dan

Seksi

Perpindahan

Penduduk

Rentan.Dispendukcapil

berkomitmen untuk memberikan pelayanan kependudukan secara menyeluruh

kepada

seluruh

pemohonKota

Surakarta,

jenis

pelayanannya sangat bervariasi yaitu meliputi :

Tabel IV.2 Jenis Pelayanan Dispendukcapil Surakarta dan Retribusi No

Jenis Layanan

1

Pembuatan kartu keluarga

2

Pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Laminating

3

Pencatatan dan pembuatan akta kelahiran umum

4

Pencatatan dan pembuatan kutipan akta kelahiran terlambat

Biaya Gratis Rp. 5.000 Gratis Rp. 20.000

pencatatannya 5

Pembuatan kutipan akta kelahiran dispensasi

Rp. 15.000

6

Pembuatan kutipan kedua akta kelahiran

Rp. 15.000

7

Pencatatan dan pembuatan akta perkawinan terdiri dari 2

Rp. 60.000

(dua) lembar 8

Pembuatan Kutipan kedua akta perkawinan

Rp. 30.000

9

Pencatatan Perkawinan yang Pencatatannya Terlambat

Rp.70.000

10

Pencatatan Pembuatan Kutipan Akta Perceraian terdiri dari 2

Rp.60.000

(dua) lembar 11

Pencatatan dan pembuatan kutipan Akta Perceraian Terlambat

Rp. 80.000

terdiri dari 2 (dua) lembar 12

Pembuatan Kutipan Keduacommit Akta Perceraian to user

Rp.30.000



13

Pencatatan dan Pembuatan Akta Kematian

Rp. 10.000

14

Pembuatan Kutipan Kedua Akta Kematian

Rp. 10.000

15

Pencatatan dan pembuatan kutipan akta pengakuan anak

Rp. 50.000

16

Pencatatan pengesahan anak

Rp. 30.000

17

Pembuatan kutipan kedua akta pengakuan Anak

Rp. 50.000

18

Pencatatan pengangkatan Anak (adopsi)

Rp. 50.000

19

Penatatan pengangkatan anak (adopsi) Terlambat

Rp. 75.000

20

Pembuatan salinan akta kelahiran

Rp. 30.000

21

Pembuatan salinan akta perkawinan

Rp. 40.000

22

Pembuatan Salinan Akta Perceraian

Rp. 55.000

23

Pembuatan Salinan Akta Kematian

Rp. 10.000

24

Pembuatan Salinan Akta Pengakuan Anak

25

Pembuatan Surat Keterangan

Rp. 10.000

26

Pembuatan Tanda Bukti Pelaporan mengenai kelahiran

Rp. 10.000

perkawinan,perceraian dan kematian yang terjadi di luar negeri 27

Pembuatan ralat Akta/Catatan Pinggir karena kesalahan

Rp. 5.000

pemohon 28

Pembuatan Akta Ganti Nama/Perubahan Nama

Rp. 50.000

Sumber : Perda No. 21 Tahun 2006

Melihat tabel diatas tampak adanya kejelasan dalam hal biaya pada sebagian besar pelayanan yang diberikan oleh Dispendukcapil. Pada jenis pelayanan nomor dua tertulis bahwa ‘Pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Laminating’ dikenakan biaya sebesar lima ribu rupiah. Pembebanan biaya ini masih berdasarkan peraturan lama yaitu Perda No.21 Tahun 2006 dan biaya ini masih berlaku untuk pembuatan KTP Manual.Namun untuk pembuatan KTP-El ini commit to user keseluruhan biaya di gratiskan oleh pemerintah.



B. Pelayanan KTP-EL 1. Gambaran KTP-EL Kartu Tanda Penduduk atau disingkat KTP, merupakan kartu yang berisi tentang identitas seseorang yang meliputi (nama, alamat lengkap, pekerjaan, status perkawinan, dan golongan darah). Sesuai dengan Perwali No.11 Tahun 2011 Pasal 13 bahwa, Penerbitan KTP baru bagi penduduk Daerah, dilakukan setelah memenuhi syaratberupa : a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin b. Surat Pengantar RT/RW dan Lurah c. Fotokopi KK (Kartu Keluarga) dan Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan bagi penduduk yang belum berusia17 (tujuh belas) tahun dan Kutipan Akta Kelahiran. d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Dinas bagiPenduduk Daerah yang datang dari luar negeri karena pindah. Dengan memiliki KTP seseorang dapat dinyatakan sebagai penduduk daerah setempat. Namun dewasa ini KTP manual yang sudah ada dimutahirkan dengan diberlakukannya KTP-El (KTP Elektronik). KTP–El ini merupakan program pemerintah untuk dalam rangka peningkatan kualitas dan pelayanan, serta mengurangi tejadinya pemalsuan identitas yang belakangan ini marak terjadi. KTP-El ini dimaksudkan

untuk

commit to user memudahkan

seseorang/pemohon

negara



memperoleh pelayanan dengan cepat dan tepat karena dengan data yang telah direkam secara elektronik tadi tidak perlu lagi ada kroscek yang memakan waktu karena keasliannya dapat dipertanggungjawabkan. Berikut adalah Dasar hukum dan pengrtian serta manfaat KTP-El.

2.

Dasar Hukum KTP-El a.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

b.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

c.

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 yang telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.

d.

Peraturan

Daerah

Nomor

10

Tahun

2010

tentang

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

3. Pengertian KTP-El Secara singkat KTP-El adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP nasional dengan sistem pengamanan khusus yg berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. commit to user



Manfaat KTP-El bagi pemilik dan negara yaitu : a. Negara Untuk perencanaan pembangunan, akses pelayanan publik, data dan statistik kependudukan, keamanan negara, demokrasi (pemilu dan pilkada), dan mencegah penyalah gunaan dokumen kependudukan, tindak terorisme dan pekerja ilegal. Pada KTP-El setiap pemohon negara memiliki 1 NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan nomor tersebut akan selalu melekat pada seseorang hingga dia meninggal dunia. Data-data penduduk yang direkam dalam KTP-EL ini hampir mirip dengan KTP manual hanya saja data-data pada KTP-El disimpan dalam perangkat Elektronik dan dapat diakses sewaktu-waktu untuk keperluan keamanan maupun keabsahan data.

b. Penduduk Sebagai dasar penerbitan dokumen lain seperti; Paspor, SIM, NPWP, Polis Asuransi, Sertifikat Hak Atas Tanah, Dokumen Identitas lainnya (sesuai dengan Pasal 101 UU 23 Tahun 2006). Manfaat yang juga dirasakan dari kepemilikan KTP El ini sangat banyak yaitu keberlakuan KTP-El yaitu seumur hidup meskipun dalam KTP-El tersebut tercetak 5 tahun, namun selama tidak ada commit to tidak user perlu ada rekam ulang. Namun perubahan elemen-elemen data



jika ada perubahan-perubahan pada elemen data maka harus segera diperbarui lagi kartu identisasnya. Elemen data ini antara lain status perkawinan, pekerjaan, perubahan alamat dan atau mungkin adanya kesalahan dalam rekam yang terdahulu. Keuntungan lain yang diperoleh dengan memiliki KTP-El yaitu setiap pemohon negara dapat menerima dan melakukan kegiatan administratif dengan mudah karena saat ini pemerintah sudah mewajibkan kepada semua instansi untuk melakukan semua transaksi berdasarkan pada data kependudukan sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang No 24 tahun 2013. Pasal 58 Ayat 4 yang berbunyi "Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan : a. Pelayanan Publik b. Perencanaan pembangunan c. Alokasi anggaran d. Pembangunan demokrasi e. Penegakan hukum dan pencegahan kriminalitas. Keuntungan berikutnya adalah penerapan KTP-El dijadikan dasar bagi pelayanan publik diatur dalam Perpres No 112 Tahun 2013 pasal 10 b ayat 2 berbunyi "Instansi pemerintah,Pemerintah commit to user



Daerah,Lembaga Perbankan dan Swasta wajib memberikan pelayanan kepada

penduduk

dengan

dasar

KTP-El,

mempertimbangkan

tempat

penerbitan

dengan

KTP-El

tidak

tersebut"

Dimaksudkan bahwa seluruh pemohon negara berhak mendapatkan pelayanan dari Instansi-instansi pemberi pelayanan atas kebutuhanya tidak terikat pada dimana KTP-El nya dibuat atau domisilinya. Bahkan sesuai dengan ayat 3 dijelaskan bahwa" sementara itu bagi penduduk yang belum memiliki KTP-el (KTP non elektronik) berhak mendapatkan

pelayanan

dari

instansi

pemerintah,pemerintah

daerah,lembaga perbankan dan swasta sampai dengan tanggal 31 desember 2014". Nampak disana terdapat kelonggaran waktu bagi para pemohon yang belum memiliki KTP-El serta Pemerintah selaku stetsel aktif untuk mengajak pemohonnya untuk segera ber KTP-El. Banyak sekali inovasi yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, seperti perubahan KTP lama ke KTP Nasional hingga saat ini menjadi KTP-El yang tebih mutakhir. Inovasi yang dilakukan merupakan upaya untuk makin mempermudah penduduk dalam kegiatan administratif sekaligus memenuhi tuntutan globalisasi.

commit to user



Tabel IV.3 Perbedaan KTP Lama, KTP Nasional, KTP Elektronik (KTP-EL) KTP Lama / KTP Kabupeten 1975 Karakteristik

Teknologi

Verifikasi / Validasi

-Blanko Kertas dan Laminasi plastik

-Stempel Asli

-Pengawasan dan verifikasi pengesahan dari tingkat terendah RT/RW dst

-Photo di lekatkan (lem)

-Nomor Serial khusus

-Tanda Tangan/ Cap Jempol

-Guilloche Patterns Pada Blanko

-Data Tercetak dengan komputer

-Hanya untuk keperluan identitas diri

-Berlaku di Tiap Kabupaten/Kota

Gambar

KTP Nasional 2004 Karakteristik

Teknologi


-Photo dicetak pada kartu

-Bahan terbuat dari plastik


-Tanda Tangan/Cap Jempol

-Nomor serial khusus

-

-Data tercetak dengan komputer

-Gulloche Pattrens pada kartu

commit to user



-Berlaku Nasional

-Hanya untuk Keperluan ID

-Tahan Lebih lama (tidak mudah lecek)

-Scanning photo dan tanda tangan/cap jempol

KTP Elektronik / KTP-EL (2011) Karakteristik

Teknologi


-Photo dicetak pada kartu

-Bahan terbuat dari PVC/PC


-Data terceteak dengan komputer

-Nomor Serial Khisuus

-Multi Aplikasi

-Berlaku Nasional

-Guilloche Patterns pada kartu

-Diterima asecara International

-Mampu menyimpan data

-Scanning photo dan tanda tangan/Cap Jempol

-Tidak bisa di palsukan

-Data dibaca/ditulis dengan card Reader

-Teradpat microchips sebagai media penyimpan data

-Hanya satu kartu untuk satu orang

-Menyimpan data finger print biometric sebagai satu uniq identificaton personal

- Satu orang satu kartu (menggantikan kartu lain)

-Mampu menampung seluruh data personal yang diperlukan dalam multi aplikasi

-Tingkat kepercayaan thd keabsahan kartu sangat tinggi

commit to user



Dari pembandingan ketiga macam KTP yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia ini memang KTP-El lebih unggul dalam banyak hal, selain dapat diterima secara internasional KTP-El juga tidak dapat dipalsukan karena didalamnya terdapat data-data yang sudah paten dan hanya ada 1 (satu) NIK (Nomor Induk Kependudukan) bagi seseorang dari dia lahir hingga meninggal dunia. Selain itu KTP-El hanya dimiliki satu orang hanya satu buah dan menggantikan KTP yang sebelumnya pernah dimiliki. Dan kelebihan yang terakhir adalah keabsahannya yang tidak dapat diragukan lagi, karena jika terjadi hal yang mencurigakan dapat diakses secara real time oleh Dispendukcapil menggunakan alat Card Reader.

4. Proses Pelayanan KTP-El Dalam Website resmi Dispendukcspil Surakarta dijelaskan mengenai tanggung jawab pemerintah dan tanggung jawab penduduk yaitu: a.

Tanggung Jawab Pemerintah.

Melakukan sosialisasi, mobilisasi penduduk, mengalokasikan anggaran dan menyiapkan sarana prasarana (mesin sidik jari, rekam foto, blangko KTP-El) dan memberikan pelayanan KTP-El. b. Tanggung Jawab Penduduk. Melakukan rekam sidik jari, rekam foto dan pengambilan KTP-El di Kantor Kecamatan setempat. commit to user



Sehingga jelas bahwa pemerintah bertugas melakukan sosialisasi sampai memberikan pelayanan KTP-El pada penduduk. Dan penduduk bertanggung jawab memberikan

data-data yang dibutuhkan oleh

pemerintah untuk perekaman. Dalam proses pembuatan KTP-El sendiri melalui mekanisme yang harus dilalui terlebih dahulu yang sesuai penjelasan yang ada pada website resmi Dispendukcapil Surakarta, mengenai proses administratif untuk dapat memperoleh pelayanan KTP-El yaitu dengan melengkapi persyaratan: ·

Membawa surat keterangan domisili dari RT/RW (jika penduduk lama berada diluar Kota Surakarta namun berdomisili di Surakarta wajib membawa surat keterangan dari RT/RW setempat)

·

Membawa Fotocopy KTP Manual atau KTP lama

·

Membawa Fotocopy Kartu Keluarga Dengan memenuhi syarat administratif tersebut, maka seorang penduduk dapat segera melakukan perekaman di kecamatan maupun dispendukcapil.

Namun

dalam

prakteknya

pihak

pelayanan

dispendukcapil memberikan kelonggaran-kelonggaran tertentu agar rencana semua pemohonKota Surakarta dapat terekam 100% dapat untuk segera terealisir , yaitu dengan mempermudah syarat perekaman selama data yang diberikan valid dan belum pernah melakukan rekam diempat lain sebelumnya.Misalnya dengan cukup membawa KK dan KTP saja, atau bahkan cukup membawa KTP lama dan fotocopy dari KTP

tersebut.

Untuk selanjutnya commit to user

proses

perekaman

dapat



berlangsung. Seperti yang dijelaskan Ibu Ida selaku staf pelayanan KTP-El “ Iya mbak kita kasih kelonggaran untuk orang-orang yang udah jauh-jauh datang tapi ternyata syaratnya kurang, misalnya dia hanya bawa KK saja, daripada dia harus pulang dan akhirnya nggak rekam-rekam kan lebih baik kita terima dulu dan syarat lain menyusul, karena KTP manual kan mesti selalu dibawa, tapi selama orang tersebut belum rekam data” (wawancara 7 April 2014) Realitas dilapangan yang saya ketahui memang demikian adanya, bahwa persyaratan memang seringkali menyulitkan bagi pera penduduk yang berfikiran untuk ingin segera selesai rekam namun faktanya dalam pengurusan syarat-syaratnya saja sudah sulit dan memakan waktu dan biaya.Menurut Bapak Ing Ramto (Kabid Pendaftaran Penduduk) “Identitas penduduk itu dimulai dari KK (Kartu Keluarga), yang dulu diuruskan oleh orang tua kita dan berlanjut untuk mengurus data-data kependudukan lain misalnya KTP, SIM dan macammacam, jadi sebenarnya tidak ribet jika data selalu diurus secara benar dan tepat waktu. Yang menyulitkan itu sebenarnya ada perubahan data dan tidak segera diuus sehingga berkepanjangan nah saat dibutuhkan harus merubah banyak komponen lain.” (Wawancara 19 Maret 2014) Seperti

surat

keterangan

dari

RT/RW

tersebut

hanya

diberlakukan untuk pemohon Surakarta yang sudah lama tidak berada di Kota Surakarta baik diluar Kota maupun diluar negeri. Dengan adanya surat keterangan masih berdomisili dari RT maupun RW maka pemohon tersebut masih dianggap sebagai pemohon wilyah tersebut sehingga surat tersebut sangat penting untuk verifikasi apakah pemohon ini asli solo atau bukan. Untuk mendapatkan surat keterangan tersebut cukup mudah yaitu hanya perlu menemui RT/RW setempat dengan membawa KK dan KTP dan surat akan dibuatkan jika seorang pemohon dianggap masih to user berdomisili di wilayahcommit tersebut. Baru setelah surat keterangan dmisili



dari RT/RW setempat diperoleh dan dilengkapi dengan KK serta fotocoppy KTP manual seorang penduduk dapat melakukan rekam KTP-El. Perekaman KTP-El ini dapat dilakukan di kantor kecamatan setempat atau di Dispendukcapil Surakarta langsung.

5. Perekaman Perekaman merupakan proses penyimpanan data-data penduduk secara elektronik kedalam file-file yang kemudian dapat langsung dikirim secara realtime pada Dispendukcapil Pusat yaitu di Jakarta untuk kemudin dicetak. Proses perekaman ini terdiri dari banyak sesi dan tahapan serta dilayani langsung satu-persatu oleh staf pemberi layanan yang sudah siap di balik mesin-mesin perekam.

Tahapannya adalah: a. Pengambilan Foto Disini pemberi layanan memastikan bahwa pemohon tersebut belum pernah rekam atau foto sebelumnya di tempat lain. Karena jika sudah rekam sebelumnya dan melakukan rekam lagi maka data akan dianggap duplikasi dan dari pihak pusat dianggap gagal dan tidak dapat dicetak sehingga harus mengulang lagi dari awal dan membutuhkan proses yang lebih lama. Proses pengambilan foto ini cukup cepat kurang lebih hanya 3 menit, yaitu dengan mempersilakan duduk pemohon tersebut di warna sesuai tahun lahirnya yaitu tahun genap di latar warna biru dan tahun ganjil dilatar berwarna merah. Setelah duduk dengan benar kemudian dipersilakan menghadap kamera dan gambarpun di ambil.

commit to user



b.

Tanda Tangan Setelah

difoto,

pemohon

tersebut

diminta

untuk

tandatangan dengan menggunakan alat sejenis pulpen yang diberikan diatas signature pad yaitu sebuah alat berupa layar kecil untuk menampilkan tandatangan yang dibubuhkan diatasnya dan siap untuk disimpan dalam komputer. c.

Sidik Jari Pemohondiminta untuk meletakkan 4 jari kanan diatas finger print, dan kemudian 4 jari kiri. Sehingga data sidik jarinya sudah terekam dan disimpan dalam komputer.

d.

Rekam Iris Mata Pada bagian ini pemohon diminta melotot hingga nampak keseluruhan matanya, lalu staf mengambil gambar

iris mata

pemohontersebut dengan alat iris catcher, sehingga nampak di layar komputer iris mata pemohontersebut dan setelah benar tinggal disimpan. e. Tanda tangan Disini petugas meminta pemohon untuk tanda tangan kedua kali untuk verifikasi f. Sidik Jari (aktifasi) Pemohondiminta untuk meletakkan telunjuk kiri dan kanannya secara bergantian untuk aktifasi. Ini merupakan tahapan terakhir perekaman dengan melibatkan pemohon. commit to user



g. Pengiriman Data Rekam Petugas melakukan pencatatan data pemohon yang terekam setiap harinya baik secara komputerisasi maupun manual. Ketika data dianggap sudah lengkap dan tidak bermasalah maka data tersebut siap dikirim secara real time kepada pusat (Jakarta) untuk di cetak. h. Pencetakan dan Pembagian Proses pencetakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat memakan waktu kurang lebih 3 bulan hingga 1 tahun. Setelah KTP-El selesai di cetak lalu dikirim kembali ke Dispendukcapil Kota Surakarta untuk kemudian di bagikan kepada kelurahankelurahan tempat domisili pemohon KTP-El. Kemudian di teruskan oleh kelurahan kepada pihak yang bersangkutan. Seluruh proses tahapan tahapan perekaman yang melibatkan pemohon diatas memakan waktu 10-15 menit paling lama, karena ditangani oleh staf-staf yang sudah ahli dan berpengalaman. Setelah

proses

perekaman

selesai,

staf

pemberi

layanan

memberikan informasi mengenai pengambilan KTP-El yang sedang dibuat. Ibu Ida seorang Staf perekaman mengatakan, “ Kami tugasnya disini hanya melakukan rekam dan aktifasi yang belum rekam mbak, setelah itu di rekap yang sudah rekam seharian, jadi memang pelayanan ini khusus untuk perekaman data KTP-El dan berakhir disini pula prosedurnya, selanjutnya berkas kami kirim online ke Jakarta untuk di cetak berikutnya penduduk tinggal menunggu KTP-El nya jadi.” (wawancara 7 April 2014) commit to user



Pernyataan Ibu Ida diatas menjelaskan bahwa kontribusi atau peranan Dispendukcapil pada pembuatan KTP-El berkisar pada sosialisasi ke daerah masing-masing, merekam dan mengirim serta membagikan KTP-El yang sudah jadi. DI jelaskan pula bahwa untuk pengambilan KTP-El ini dilakukan di kelurahan domisili masingmasing pemohon dan biasanya ada edaran dari RT setempat namun jika tidak ada edaran bisa langsung di cek di kelurahan masingmasing.Sesuai dengan penuturan Ibu Satrini pemohon dari Kecamatan Laweyan, “Petugasnya ramah mbak, saya awalnya bingung kok KTP nya nggaklangsung jadi padahal sudah datang, tapi ternyata dijelaskan kalau yang mencetak dari pusat Jakarta jadi belum pasti sampainya, saya disuruh nunggu enam bulanan baru disuruh mengecek di kelurahan saya.” (Wawancara 7 April 2014) Sedangkan jangka waktu pencetakannya berkisar antara 3 bulan sampai 1 tahun. Hal ini yang berikutnya menjadi keluhan tersendiri dari pemohon. Namun dijelaskan kembali bahwa pencetakan sepenuhnya masih dilakukan oleh pusat di Jakarta sehingga pemohon diharpakan maklum.

C. Efektivitas Untuk mengetahui tingkat efektivitas pelayanan KTP-El ini penulis menggunakan teori pelayanan efektif menurut (Surjadi, 2009 : 46) yaitu harus memenuhi kriteria : commit to user



1.

Pelayanannya Cepat

2.

Pelayanannya Tepat

3.

Pelayanannya Akurat

4.

Pelayanannya Berkualitas Pelayanan publik yang baik yaitu pelayanan yang menerapkan

kriteria pelayanan prima yang tidak berbelit-belit dengan ekanisme yang jelas dan juga melalui prosedur yang telah di tetapkan secara sah. Esensi dari pelayanan yang efektif pada dasarnya mencakup 4 prinsip, yaitu : 5.

Pelayanan

harus

cepat,

dalam

hal

ini

pelanggan

tidak

membutuhkan waktu yang lama untuk memperoleh pelayanan. 6. Pelayanan harus tepat, dibutuhkan ketepatan dalm berbagai aspek yaitu : aspek waktu, biaya prosedur, sasaran, kualitas maupun kuantitas serta kompetensi petugas. 7. Pelayanan harus akurat. Produk pelayanan tidak boleh salah, harus ada kepastian, kekuatan hukum dan tidak diragukan keabsahannya. 8. Pelayanan harus berkualitas. Produk pelayanan tidak seadanya, sesuai dengan keinginan pelanggan, memuaskan, berpihak dan untuk kepentingan pelanggan. (Surjadi, 2009 : 46) Sesuai dengan teori efektivitas diatas, maka penerapan yang didapatkan yaitu a.

Aspek kecepatan pelayanan Dimana didalam teori tersebut mengatakan pelayanan harus commit to user cepat sehingga pelanggan tidak membutuhkan banyak waktu untuk



memperoleh

pelayanan

yang diinginkan. Dalam

mewujudkan

kecepatan ini dibutuhkan standart waktu yang pas dan untuk diterapkan secara konsisten serta perlu juga dilakukan transparasi kepada pengguna agar terjadi tau sama tau dan mengurangi terjadinya mal-administrasi. Standart waktu yang telah diterapkan dalam SPM (Standart Pelayanan Minimal) yang tertuang dalam Perda tahun No.2011 yang berisikan bahwa dinas wajib menerbitkan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil terhitung sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan/sejak tanggal diterimanyaberkas permohonan sebagai berikut : 1. KK paling lambat 14 (empat belas) hari 2. KTP paling lambat 14 (empat belas) hari 3. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari; 4. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari; 5. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari; 6. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari; 7. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari; 8. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari;Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari;

commit to user



9. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari; 10. Surat Keterangan Penduduk Musiman paling lambat 14 (empat belas) hari; 11. Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari;

Standart waktu diatas merupakan peraturan mutlak harus dipenuhi dalam penerbitan dokumen-dokumen terkait, jika terjadi keterlambatan pengguna dapat melakukan komplain kepada pihak Dispenduk. Dilihat dari standart waktu penerbitan diatas nampak bahwa KTP (Kartu Tanda Penduduk) disini membutuhkan waktu paling lambat 14 hari, yang berarti 2 minggu. Sedangkan menurut pengalaman sendiri maupun observasi lapangan hal ini namun nampaknya tidak berlaku pada KTP-El, karena nyatanya waktu penerbitan KTP-El masih belum bisa dipastikan yang berkisar antara 3 bulan bahkan ada yang mencapai 1 tahun. Fakta ini diamini juga melalui penuturan Bapak Ingramto selaku Kabid Pendaftaran Penduduk yaitu,

“Untuk SPM (Standart Pelayanan Minimal) Penerbitan KTP itu maksimal 14 hari mbak, di Perda ada. Tapi yang harus diketahui itu adalah jangka waktu untuk penerbitan KTP Manual/Reguler saja dan tidak berlaku untuk KTP-El ya mengingat pencetakan masih sentralisasi di pusat Jakarta dan memang belum ada kepastian waktunya”. (Wawancara 19 Maret 2014) Kurangnya kecepatan dan koordinasi pembagian tugas yang commit to user kurang baik dari pemerintah pusat dianggap sebagai penyebab



inefisiensi waktu yang menyebabkan terjadi kebingungan dan ketidakpastian yang berujung pada ketidakpuasan dari masyarakat, hal ini membuat sebagian masyarakat yang merasa dirugikan dan belum mengerti proses pencetakan KTP-EL ini beranggapan bahwa terjadinya kelambanan itu semata-mata karena pihak Dispendukcapil Surakarata. Kelambanan yang notabene berasal dari Pusat ini juga terkait ketidak telitian pihak pusat dalam mencetak KTP-El, sesuai penuturan Bapak Ing Ramto selaku Kabid Pendaftaran Penduduk

“Pernah mbak terjadi salah nama atau status dari pusat sehingga mau tidak mau harus diganti dengan yang benar, dikembalikan ke Pusat dan dibuatkan yang baru. Sementara penduduk tersebut pakai KTP Manualnya dulu” (Wawancara 19 April 2014) Saat penulis mewawancarai beberapa orang narasumber mengenai kecepatan pelayanan KTP-El ini terdapat jawaban beragam. Seperti jawaban Ibu Satrini pemohon kecamatan Laweyan ini bahwa pelayanan disini cepat, tidak harus mengantri dan prosesnya juga cepat. Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Bapak Hasni salah seorang penduduk kecamatan Pasar Kliwon dengan menyatakan, ”Ternyata cepat mbak, saya kira bakal ngantri lagi karena saya juga cepet-cepet harus kembali ke jakarta karena ada proyek”. (wawancara 7 April 2014) Namun disamping respon positif ada pula beberapa sisi negatif yang disuarakan oleh bapak Heru dan Prapto yang keduanya samasama penduduk Kecamatan Serengan sepakat bahwa pelayanan secara keseluruhan baik dan cepat namun proses pencetakan yang memakan commit to user



waktu sangat lama ini membuat mereka kurang sepakat untuk menyatakan pelayanannya memuaskan. Hal ini sesuai dengan keluhan yang di ungkapkan oleh Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Bapak Ing Ramto bahwa dengan adanya ketenuan bahwa pencetakan KTPEl harus dari pusat memang membuat pelayanan terkesan lamban, sedangkan proses perekamnnya hanya berlangsung sekitar 15 menit. Begitupula dengan respon para staf perekaman data KTP-El, mereka mengaku memberikan pelayanan dengan sigap dan tidak mengulurngulur waktu. Sesuai penuturan Bu Ida selaku Staf perekaman KTPEl. “Kalau proses rekamnya cepat mbak maksimal 15 menit, itu kalau berkasnya lengkap ya, biasanya yang lama itu berkasnya kurang jd harus kembali melengkapi berkasnya dulu, tapi kami juga berusaha memudahkan terutama untuk lansia atau orang yang jauh-jauh datang, sementara kami rekam dulu”. (Wawancara 7 April 2014) Sedangkan menurut Bapak Reza, staf perekaman yang lain juga menambahkan bahwa alat perekaman disini berperan sangat penting, dan selalu dilakukan pengecekan berkala sehingga kondisi selalu fit dan tidak terjadi trouble saat dibutuhkan. Untuk itu Dispenduk capil juga

memiliki

IT

sendiri

yang

dapat

menangani

kendala

komputerisasi. b. Aspek ketepatan Pelayanan

Sesuai dengan pengertian ketepatan pelayanan menurut teori Surjadi yaitu harus ada ketepatan dalam commitberbagai to user aspek antara lain yaitu : waktu,



biaya, prosedur, sasaran, kualitas maupun kuantitas serta kompetensi petugas. Pada pelayanan KTP-El ini juga dibutuhkan kombinasi antara faktor-faktor diatas.

1) Waktu Pelayanan Seperti yang dijelaskan pada aspek kecepatan, standart waktu pelayanan sangat penting diberlakukan dan di informasikan kepada pengguna untuk mengurangi ketidakpastian mengenai waktu yang dibutuhkan. Dalam perekaman KTP-El ini secara keseluruhan hanya memerlukan waktu 15 menit dengan syarat berkas yang dibutuhkan sudah lengkap. Namun jangka waktu yang dibutuhkan sejak selesai perekaman hingga KTP-El dapat diterima belum terstandarisasi. Sesuai dengan pernyataan Bapak Ingramto selaku Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk , “Untuk pelayanan perekamannya cepat saja, paling maksimal 15 menit jika bawa persyaratannya, namun untuk sampai finish KTP-El diterima kita baru bisa beri estimasi waktu 6 bulan sampai 1 tahun.”(wawancara 7 April 2014) Hal ini dibenarkan juga oleh pendapat penduduk yang membuat KTP-El Bapak Hasni salah seorang penduduk kecamatan Pasar Kliwon, ”Ternyata cepat mbak, saya kira bakal ngantri lagi karena saya juga cepet-cepet harus kembali ke Jakarta karena ada proyek”. (wawancara 7 April 2014)

commit to user



Melihat kejadian yang ada selama observasi, kecepatan dan ketepatan pemberian layanan memang menjadi perhatian Staf yang bertugas saat perekaman.

2) Biaya Biaya pengurusan administrasi kependudukan meliputi KTP, KK dan Akta Kelahiran sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat melalui APBN sesuai dengan UU no 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) sehingga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi aktif dari penduduk yang belum memiliki kelengkapan dokumen kependudukan untuk segera mengurusnya karena biaya sepenuhnya ditanggung oleh negara selama tidak terlambat) Karena jika terjadi keterlambatan maka akan ada denda sesuai dengan Perwali Surakarta no.11 Tahun 2011 tentang denda administratif. Demikian pula jika ada aparat pemerintah yang memungut biaya secara sengaja (bukan denda) maka akan ditindak secara tegas dan diancam pidana dua tahun penjara atau denda seberat-beratnya 25 juta.Hal ini diamini oleh Bapak Ingramto selaku Kepala bidang pendaftaran penduduk, “ Iya yang dokumen bersifat basic need seperti KTP, KK, Akta Kelahiran sudah di gratiskan sejak Januari 2014 kemarin, dan kita juga sudah menempel pemberitahuan di depan pintu ruang perekaman bahwa KTP ini tidak dipungut biaya, baik yang manual maupun yang KTP-El, sehingga masyarakat yang tidak tahu jadi tahu dan tidak ada penyelewengan”. (wawancara 19 Maret 2014) commit to user



Pernyataantersebut diperkuat dengan pendapat dua orang penduduk yang melakukan rekam saat itu, yaitu Pak Prapto pemohondari kecamatan Serengan yang menyatakan sudah tau bahwa pelayanan KTP-El ini gratis dari tetangganya yang telah terlebih dahlu membuat KTP-El. Sedangkan salah satu narasumber lain yaitu Bernard pemohon Kecamatan Jebres menyatakan bahwa mengetahui kalau gratis dari tulisan diluar pintu masuk ruang rekam. Saat obsevasi langsung di Dispendukcapil penulis juga mendapati adanya kertas yang ditempel pada dinding dekat pintu masuk ruang rekam KTP-El yang bertuliskan “Rekam KTP-El Gratis”. Hal tersebut merupakan bentuk trnsparansi Dispendukcapil mengenai biaya rekam dan tentu membantu para penduduk yang tidak mengetahui mengenai penggratisan biaya dokumen kependudukan. Staf perekaman pun mengerti benar bahwa perekaman ini bersifat gratis, namun tetap memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada penduduk.

3) Standart Proses Pelayanan Pada website resmi dispendukcapil Kota Surakarta, terdapat kolom mengenai tata cara serta proses pemutakhiran KTP lama menjadi KTPEl, yang juga masih berlangsung hingga saat ini, yaitu : 1.

Setiap Wajib KTP yang ada di database hasil kegiatan pemutakhiran data kependudukan Tahun 2010, akan menerima undangan untuk rekam sidik jari dan foto dari Camat setempat. commit to user



2.

Wajib KTP dengan membawa undangan/ Foto copy KK dan Pengantar

RT/RW,

hadir

secara

pribadi

(tidak

boleh

diwakilkan) di tempat pelayanan (kantor kecamatan) untuk melakukan proses rekam sidik jari dan foto. 3.

Bagi Wajib KTP yang tidak terdapat dalam databasedi kecamatan, akan diberikan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dengan membawa Surat Keterangan Lurah setempat.

4.

Setelah KTP-El selesai di cetak dan dikirim oleh Pemerintah Pusat, maka Wajib KTP akan mendapatkan undangan pengambilan KTPEl (dengan terlebih dahulu dilakukan proses pemadanan sidik jari bagi wajib KTP).

5.

Penyerahan KTP-El oleh Petugas Pelayanan KTP-El kepada Wajib KTP dengan cara menukarkan KTP lama.

Urutan prosedur pemberkasan sebelum perekaman KTP-El

Pemohon Membawa fotocopy Kartu Keluarga dan KTP Lama

Mengurus pengantar dari RT/RW setempat

Melakukan rekam KTP-El di Kecamatan atau Dispendukcapil setempat.

Bagan diatas menjelaskan bahwa seorang penduduk yang akan melakukan rekam KTP-El harus terlebih dahulu memiliki Kartu keluarga dan KTP commit lama yang to usermasih berlaku yang kemudian



difotocopy, setelah itu mendatangi RT atau RW setempat untuk mengurus surat pengantar, dalam penjelasannya surat pengantar ini merupakan surat keterangan masih berdomisili diwilayah tersebut, sehingga kepengurusan surat ini sebenarnya dikhususkan kepada orang-orang yang tinggal lama diluar Kota namun masih ber-KTP Surakarta. Dan tahap terakhir adalah proses verifikasi oleh staf rekam dan kemudian melakukan rekam KTP-El. Standart proses diatas menyebutkan bahwa akan diberikan surat undangan untuk rekam sidikjari dari camat setempat hanya untuk Wajib KTP yang didatabase per 2010, sehingga secara tersirat wajib KTP yang tidak termutakhirkan per 2010 tidak akan mendapat surat undangan resmi dari camat melainkan dengan inisiatif sendiri datang ke Kantor Kecamatan setempat atau ke Dispenduk untuk rekam KTPEl. Begitu juga saat pengambilan KTP-El yang sudah jadi Wajib KTP yang terekam per 2010 akan mendapat undangan kembalidan yang selebihnya dapat diambil di kelurahan-kelurahan setempat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

4) Sasaran Pelayanan KTP-El ini menyasar kepada penduduk yang belum memiliki atau belum melakukan rekam data KTP-El. Pelaksanaan KTP-El sendiri sudah dimulai proses perekamanya sejak awal 2013 dan berlangsung bertahap dari daerah ke daerah dengan surat-surat to user Pada saat itu target 100% KTPedaran perekaman dancommit pengambilan.



El di harapkan pada awal tahun 2014 ini. Namun pada kenyataanya masih cukup banyak pemohon yang belum berKTP-El, sehingga penggunaan KTP-El pun mundur menjadi awal tahun 2015 mendatang. Pencapaian di tiap daerah berbeda-beda begitu pula dengan pencapaian di Kota Surakarta ini juga masih belum 100% pemohon berKTP-El. Data yang dapat penulis lampirkan adalah jumlah total perekaman di Kecamatan-kecamatan dan Dispenduk. Berikut ini adalah jumlah perekaman KTP-El bulan Juli 2013 Tabel IV.4 Jumlah Rekam KTP-El (Juli 2013) NO Kecamatan

Jumlah

Laweyan Serengan Pasarkliwon Jebres Banjarsari Total

64.080 35.223 54.229 93.888 117.979 365.399

Jumlah Rekam KTP-El Kota Rekam Jumlah Rekam Dinas Kecamatan 14 64.094 71 4 35.227 42 17 54.246 86 20 93.908 73 17 117.996 86 72 365.471 358

Jumlah 64.165 35.269 54.332 93.981 118.082 365.829

Sumber: Dispendukcapil Surakarta

Tabel diatas menunjukkan jumlah perekaman KTP-El di bulan Juli 2013, untuk total secara keseluruhan tidak dapat diketahui secara pasti karena sejauh ini masih dalam proses penghitungan. Sesuai dengan pernyataan Bapak Ingramto Kabid Pendaftaran Penduduk, “Pencapaian KTP –El sejauh ini sudah mencapai 94,5% dari total jumlah penduduk Kota Surakarta saat ini yang potensi / wajib memiliki KTP yaitu 415.549 orang. Sisanya yang belum terekam dikarenakan banyak faktor diantaranya mobilitas penduduk yang dinamis”. (wawancara 7 April 2014) commit to user



Alasan tersebut memang masuk akal mengingat Surakarta merupakan Kota besar dengan jumlah penduduk yang banyak dan terus meningkat dan memiliki mobilitas yang tinggi. Dengan kekurangan sekitar 5,5% Dispendukcapil Kota Surakarta berharap dapat segera menuntaskan tugasnya karena sesuai dengan aturan teknis tentang penerapan KTP-el dijadikan dasar bagi pelayanan publik diatur dalam Perpres No 112 Tahun 2013 pasal 10 b ayat 2 berbunyi "Instansi pemerintah,Pemerintah Daerah,Lembaga Perbankan dan Swasta wajib memberikan pelayanan kepada penduduk dengan dasar KTP-El, dengan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP-El tersebut".Kemudian di ayat 3 dijelaskan bahwa, "sementara itu bagi penduduk yang belum memiliki KTP-El (KTP non elektronik) berhak mendapatkan pelayanan dari instansi pemerintah,pemerintah daerah,lembaga perbankan dan swasta sampai dengan tanggal 31 desember 2014". Dengan ketentuan tersebut maka tidak salah jika harus ada upaya-upaya yang signifikan dari Dispendukcapil Kota Surakarta agar penduduk Kota Surakarta seluruhnya ber KTP-El. Keterangan serupa juga diperoleh dari Ibu Ida selaku staf pelayanan KTP-El, “Dalam sehari kalau hari normal itu kurang lebih ada 15 an orang yang rekam mbak, rata-rata baru rekam karena lebih suka belakangan karena biar tidak ramai jadi tidak perlu mengantri”. (Wawancara 19 April 2014) 5) Kualitas, Kuantitas serta Kompetensi Petugas Saat observasi lapangan terdapat beberapa Staf khusus pemberi commit to Dispendukcapil user pelayanan rekam KTP-El pada dan hanya terdiri dari



2 (dua) orang, mereka berstatus outsourcing atau tenaga kontrak yang sudah bekerja di Dispendukcapil selama 2 tahun. Namun terkadang salah seorang diantara mereka terutama yang laki-laki melakukan mobiling yaitu pelayanan jemput bola di kelurahan-kelurahan yang sudah ditentukan, meski tidak jarang juga berada di Dispendukcapil untuk membantu staf pelayanan KTP-El. Para staf ini berpendidikan sarjana S1. Dengan pelatihan yang diberikan oleh Dispendukcapil selama beberapa hari mereka sudah langsung dapat melakukan proses perekaman secara mandiri dan profesional. . Seperti pernyataan Bu Ida selaku staf pelayanan KTP-El. “Cara operasinya mudah kok mbak, saya sehari dilatih aja sudah bisa dan hafal’”, (Wawancara 7 April 2014) Tabel IV.5 Data staf pemberi layanan KTP-El Dispendukcapil Surakarta No

Nama Staf

Pendidikan

Jurusan

Fakultas

1

Ida

S1

Akuntansi

Ekonomi - UNS

2

Reza

S1

Psikologi

Psikologi - UMS

Dengan melihat latar belakang pendidikan serta kecakapan mereka dilapangan, kemampuan mereka cukup mumpuni ntuk memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas. Selain petugas, fasilitas penunjang pelayanan juga turut berperan dalam efektifnya sebuah pelayanan, dalm studi KTP-El ini melalui observasi dapa dijelaskan bahwa pelayanan perekaman terjadi commit to user pada lantai 2 gedung dispendukcapil, berlangsung pada ruangan



rekam KTP-El. Ditandai dengan pintu dengan tempelan ‘Rekam KTPEl” maka memudahkan pengguna untuk mengetahui keberadaan ruang rekam tersebut. Diluar ruangan nampak kursi tunggu yang cukup untuk menampung antrian, meski hanya sesekali terjadi antrian dan saat masuk ruangan terdapat alat rekam yang lengkap terdiri dari komputer untuk pengoprasian, kamera, signature pad, finger print dan Iris record, masing-masing berjumlah 1 unit dan dirasakan cukup untuk melakukan perekaman setiap harinya karena alat-alat tersebut selalu dalam keadaan yang baik dan siap pakai. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Ing Ramto selaku Kabid Pendaftaran Penduduk, dengan memberikan komentar, ”Jumlah mesinnya sudah cukup saya rasa mbak, dimasingmasing kecamatan ada 2 alat rekam dan di sini juga ada 1 alat rekam, kalaupun sampai terjadi antrian itu kebetulan pas hari ramai saja kalau hari-hari biasanya sih nggak sampai antri. Tapi untuk SDM kita rasa masih kurang untuk rekam lapangan”. (Wawancara 7 April 2014) Dari segi ruangan cukup nyaman dengan 4 tempat duduk dan ruangan ber-AC. Dua orang staf pemberi layanan memberi pelayanan secara bergantian dan saling melalukan koreksi satu sama lain. Penduduk yang datang langsung dipersilakan duduk dan ditanyai mengenai kelengkapan syarat dan sudah pernah melakukan perekaman atau belum.

commit to user



c.

Aspek akurasi pelayanan Keakuratan sebuah pelayanan disini diartikan bahwa produk pelayanan yang diterima benar dan sah serta memiliki kekuatan hukum dan tidak diragukan keabsahannya. Pada penelitian ini pelayananyang diberikan yaitu pelayanan perekaman data KTP-El dan hanya sebatas perekaman, yang nantinya akan menghasilkan sebuah kartu identitas KTP-El yang memiliki dasar hukum dan sah diterbitkan oleh Negara. Ibu Ida seorang Staf perekaman mengatakan, “ Kami tugasnya disini hanya melakukan rekam dan aktifasi yang belum rekam mbak, setelah itu di rekap yang sudah rekam seharian, jadi memang pelayanan ini khusus untuk perekaman data KTP-El dan berakhir disini pula prosedurnya, selanjutnya berkas kami kirim online ke Jakarta untuk di cetak berikutnya penduduk tinggal menunggu KTP-El nya jadi.” (wawancara 7 April 2014) Pernyataan Ibu Ida diatas menjelaskan bahwa kontribusi atau peranan Dispendukcapil pada pembuatan KTP-El berkisar pada sosialisasi ke daerah masing-masing, merekam dan mengirim serta membagikan KTP-El yang sudah jadi. Proses pencetakan sepenuhnya dilakukan oleh pihak pemerintah pusat. Adapun pendapat Bernard pemohon Kecamatan Jebres yang menyatakan bahwa dia tidak tahu menahu sama sekali apa yang akan dilakukan petugas perekaman di ruangan rekam, karena ia berinisiatif sendiri untuk rekam KTP-El hingga akhirnya dipandu satu persatu hingga proses rekamnya selesai. .

commit to user



d.

Aspek Kualitas Pelayanan Pelayanan harus berkualitas. Produk pelayanan tidak seadanya, sesuai dengan keinginan pelanggan, memuaskan, berpihak dan untuk kepentingan pelanggan. (Surjadi, 2009 : 46). Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa kualitas pelayanan sangat penting disamping kualitas petugasnya. Saat wawancara dengan Bu Ida selaku Staf pemberi pelayanan rekam KTP-El mengatakan, “ Kami berusaha memberikan pelayanan yang sama rata mbak, tidak ada yang istimewa dan kami pun menjawab segala pertanyaan dan keluhan dari penduduk, semua ditampung dan diberi solusi, memang harus sabar mbak soalnya menjawab pertanyaan yang seringkali sama.” (Wawancara 7 April 2014) Hal serupa disampaikan oleh salah seorang narasumber, Ibu Satrini pemohonKecamatan Laweyan, “Petugasnya ramah mbak, saya awalnya bingung kok KTP nya nggaklangsung jadi padahal sudah datang, tapi ternyata dijelaskan kalau yang mencetak dari pusat Jakarta jadi belum pasti sampainya, saya disuruh nunggu enam bulanan baru disuruh mengecek di kelurahan saya.” (Wawancara 7 April 2014) Kejelasan diatas merupakan bentuk pelayanan yang berkualitas, tidak ada kebingungan dari para penggunanya karena semua keluhan dan pertanyaan dapat di selesaikan dengan baik.

commit to user



Tabel IV.6 Matrik Efektivitas No

Aspek

Analisis Efektivitas Pelayanan KTP-El Dispendukcapil Kota Surakarta

1

Kecepatan

Jarangnya

terlihat

antrian

panjang

membuat

penduduk tidak perlu menunggu lama dan dapat segera mendapatkan pelayanan yang dikehendaki, ini karena kesesuaian jumlah staf dengan penduduk yang dilayani. 2

Ketepatan

Waktu, biaya, prosedur, kualitas dan sasaran sudah cukup jelas dan prekteknya mendapat respon positif dari narasumber.

3

Akurasi

Produk pelayanannya sudah jelas yaitu perekaman KTP-El yang nantinya akan menghasilkan KTP-El yang sah dibuat oleh negara dengan perlindungan hukum.

4

Kualitas

Secara umum kualitas pelayanan pembuatan KTP-El sudah baik, kejelasan waktu dan keramahan petugas menjadi unsur penting untuk memberikan sebuah pelayanan yang baik dan berkualitas.

D. Kendala dan Upaya Dispenduk dalam memberikan pelayanan KTP-El Menurut wawancara kepada Kabid Pendaftaran pendududuk dan staf pemberi pelayanan KTP-El, masih banyak hal yang menjadi hambatan untuk berjalan lancarnya pengerjaan KTP-El ini.

commit to user



1. Kendala yang dihadapi selama ini yaitu : a. Internal 1) Sesuai dengan penjelasan mengenai prosedur pelayanan dijelaskan oleh Kabid Pendaftaran Pendudukbahwa pencetakan KTP-El baru dapat dilakukan oleh Pemerintah pusat diJakarta sehingga memperlambat proses pembuatan KTP-El. Dana yang juga masih sentralisasi pada Pemerintah Pusat yang bertempat di Jakarta menyebabkan sulitnya melakukan diskresi dan upaya pemecahan masalah dengan lebih efisien. 2) Pada pembahasan efektivitas aspekAspek kecepatan pelayanan ada kesalahan cetak yang mengakibatkan komplain dari masyarakat sehingga harus mengurus lagi dan berujung pada ketidakpuasan.Kelambanan yang notabene berasal dari Pusat ini juga terkait ketidak telitian pihak pusat dalam mencetak KTP-El, 3) Pada penjelasan efektivitas mengenai aspek Kualitas, Kuantitas serta Kompetensi Petugas muncul masalah kurangnya SDM dalam artian tenaga ahli untuk mendukung suksesnya KTP-El ini untuk di perbantukan saat kegiatan rekam diluar Dinas (mobiling). b. Eksternal 1) Pada aspek kecepatan pelayanan dapat kita simpulkan kurangnya kecepatan dan koordinasi pembagian tugas yang kurang baik dari pemerintah pusat dianggap sebagai penyebab commit to user



inefisiensi waktu yang menyebabkan terjadi kebingungan dan ketidakpastian

yang

berujung

pada

ketidakpuasan

dari

masyarakat 2) Sesuai dengan pembahasan mengenai pencapaian, masih adanya kurang lebih 15 orang perhari yang baru rekam KTP-El dengan alasan yang cenderung karena anggapan masyarakat tentang pengurusan yang berbelit-belit dan mindset yang salah mengenai pengurusan akan lebih mudah dan cepat bila dilakukan belakangan. Karena lebih sepi dan tidak antri. Tabel IV.7 Matrik Kendala Pelayanan No 1

Kendala Pelayanan Internal

a. Peralatan cetak yang masih terpusat di Jakarta sehingga pemerintah daerah (Dispenduk) tidak dapat

melakukan

pencetakan

secara

mandiri.Dampaknya yaitu memperlambat proses pembuatan KTP-El. b. Seringnya kesalahan cetak yang mengakibatkan komplain

dari

masyarakat

sehingga

harus

mengurus lagi dan berujung pada ketidakpuasan. Sesuai dengan artikel c. Kurangnya SDM dalam artian tenaga ahli untuk mendukung suksesnya KTP-El ini untuk di commit to user



perbantukan saat kegiatan rekam diluar Dinas (mobiling). 2

Eksternal

a. Kurangnya kecepatan dan koordinasi pembagian tugas yang kurang baik dari pemerintah pusat dianggap sebagai penyebab inefisiensi waktu yang menyebabkan

terjadi

kebingungan

dan

ketidakpastian yang berujung pada ketidakpuasan dari masyarakat b. Anggapan masyarakat tentang pengurusan yang berbeli-belit dan mindset yang salah mengenai pengurusan akan lebih mudah dan cepat bila dilakukan belakangan. Karena lebih sepi dan tidak antri.

2. Upaya Pemberian Layanan Berbagai upaya yang telah dan sedang dilakukan oleh Dispendukcapil untuk untuk meningkatkan pelayanan KTP-El atara lain : a. Sosialisasi terjadwal setiap minggunya ke 51 kelurahan& 2700 Rt dan di Mall serta pasar tradisional. Sesuai penjelasan bapak Ing Ramto Selaku Kabid Pendaftaran Penduduk bahwa sosialisasi juga sangat gencar dilakukan oleh pegawai dispendukcapil, tidak hanya dilakukan di Kelurahancommit to kuranglebh user kelurahan yang melingkupi 2700 RT bahkan di Mall



seperti Solo Grand Mall dan Luwes serta di pasar-pasar tradisional pihak dispendukcapil senantiasa memberikan sosialisasi mengenai pentingnya KTP-El dan program-program dispenduk yang lain. Tabel IV.8 Jadwal Penyelenggaraan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Kota Surakarta Tahun 2014

NO

A

KECAMATAN / KELURAHAN

HARI / TANGGAL / JAM

TEMPAT

TIM

LAWEYAN

1

Pajang

2

Laweyan

3

Bumi

4

Panularan

5

Penumping

6

Sriwedari

7

Purwosari

8

Sondakan

9

Kerten

10

Jajar

11

Karangasem

Senin, 24 Maret 2014 Kelurahan Pajang Jam: 19.00 WIB Senin, 24Maret 2014 Kelurahan Laweyan Jam: 19.00 WIB Senin, 24Maret 2014 Kelurahan Bumi Jam: 19.00 WIB Senin, 24Maret 2014 Kelurahan Panularan Jam: 19.00 WIB Selasa, 25Maret 2014 Kelurahan Penumping Jam: 19.00 WIB Selasa, 25Maret 2014 Kelurahan Sriwedari Jam: 19.00 WIB Selasa, 25Maret 2014 Kelurahan Purwosari Jam: 19.00 WIB Selasa, 25Maret 2014 Kelurahan Sondakan Jam: 19.00 WIB Rabu, 26Maret 2014 Kelurahan Kerten Jam: 19.00 WIB Rabu, 26Maret 2014 Kelurahan Jajar Jam: 19.00 WIB commit to user Rabu, Kelurahan Karangasem

Tim I

TIM II

TIM III Tim IV

TIM I

TIM II Tim III

TIM IV

TIM I Tim II TIM III



26Maret 2014 Jam: 19.00 WIB B

1

SERENGAN

Joyotakan

2

Danukusuman

3

Serengan

4

Tipes

5

Kratonan

6

Jayengan

7

Kemlayan

C

PASARKLIWON

1

Joyosuran

2

Semanggi

3

Pasar kliwon

4

Gajahan

5

Baluwarti

6

Kampung baru

7

Kedung Lumbu

Rabu, 26Maret 2014 Jam: 19.00 WIB

Kamis, 27Maret 2014 Jam: 19.00 WIB Kamis, 27Maret 2014 Jam: 19.00 WIB Kamis, 27Maret 2014 Jam: 19.00 WIB Kamis, 27Maret 2014 Jam: 19.00 WIB Jum’at, 28 Maret2014 Jam: 19.00 WIB Jum’at, 28 Maret2014 Jam: 19.00 WIB

Kelurahan Joyotakan

TIM IV

Kelurahan Danukusuman

Tim I

Kelurahan Serengan

TIM II

Kelurahan Tipes

TIM III

Kelurahan Kratonan

Tim IV

Kelurahan Jayengan

TIM I

Kelurahan Kemlayan

TIM II

Jum’at, 28 Maret2014 Kelurahan Joyosuran Jam: 19.00 WIB Jum’at, 28 Maret2014 Kelurahan Semanggi Jam: 19.00 WIB Selasa, 1 April 2014 Kelurahan Pasar Kliwon Jam: 19.00 WIB Selasa, 1 April 2014 Kelurahan Gajahan Jam: 19.00 WIB Selasa, 1 April 2014 Kelurahan Baluwarti Jam: 19.00 WIB Selasa, Kelurahan Kampung 1 April 2014 baru Jam: 19.00 WIBto user commit Rabu, Kelurahan Kedung

Tim III

TIM IV

TIM I Tim II

TIM III

TIM IV Tim I



8

Sangkrah

9

Kauman

D

JEBRES

1

Kepatihan Kulon

2

Kepatihan Wetan

3

Sudiroprajan

4

Gandekan

5

Sewu

6

Pucangsawit

7

Jagalan

8

Purwodiningratan

9

Tegalharjo

10

Jebres

11

Mojosongo

E 1

2 April 2014 Jam: 19.00 WIB Rabu, 2 April 2014 Jam: 19.00 WIB Rabu, 2 April 2014 Jam: 19.00 WIB

Rabu, 2 April 2014 Jam: 19.00 WIB Kamis, 3 April 2014 Jam: 19.00 WIB Kamis, 3 April 2014 Jam: 19.00 WIB Kamis, 3 April 2014 Jam: 19.00 WIB Kamis, 3 April 2014 Jam: 19.00 WIB Jum’at, 4 April 2014 Jam: 19.00 WIB Jum’at, 4 April 2014 Jam: 19.00 WIB Jum’at, 4 April 2014 Jam: 19.00 WIB Jum’at, 4 April 2014 Jam: 19.00 WIB Senin, 14 April 2014 Jam: 19.00 WIB Senin, 14 April 2014 Jam: 19.00 WIB

Lumbu

Kelurahan Sangkrah

TIM II

Kelurahan Kauman

TIM III

Kelurahan Kepatihan Kulon

Tim IV

Kelurahan Kepatihan Wetan

TIM I

Kelurahan Sudiroprajan

TIM II

Kelurahan Gandekan

Tim III

Kelurahan Sewu

TIM IV

Kelurahan Pucangsawit

TIM I

Kelurahan Jagalan

Tim II

Kelurahan Purwodiningratan

TIM III

Kelurahan Tegalharjo

TIM IV

Kelurahan Jebres

Kelurahan Mojosongo

Tim I

TIM II

BANJARSARI Kadipiro

Senin, commit to user Kelurahan Kadipiro 14 April 2014

TIM III



2

Nusukan

3

Gilingan

4

Setabelan

5

Kestalan

6

Keprabon

7

Timuran

8

Ketelan

9

Punggawan

10

Mangkubumen

11

Manahan

12

Sumber

13

Banyuanyar

Jam: 19.00 WIB Senin, 14 April 2014 Jam: 19.00 WIB Selasa, 15 April 2014Jam: 19.00 WIB Selasa, 15 April 2014Jam: 19.00 WIB Selasa, 15 April 2014Jam: 19.00 WIB Selasa, 15 April 2014Jam: 19.00 WIB Rabu, 16 April 2014 Jam: 19.00 WIB Rabu, 16 April 2014 Jam: 19.00 WIB Rabu, 16 April 2014 Jam: 19.00 WIB Rabu, 16 April 2014 Jam: 19.00 WIB Kamis, 17 April 2014 Jam: 19.00 WIB

Kamis, 17 April 2014 Jam: 19.00 WIB Kamis, 17 April 2014 Jam: 19.00 WIB

Kelurahan Nusukan

Tim IV

Kelurahan Gilingan

TIM I

Kelurahan Setabelan

TIM II

Kelurahan Kestalan

Tim III

Kelurahan Keprabon

TIM IV

Kelurahan Timuran

TIM I

Kelurahan Ketelan

Tim II

Kelurahan Punggawan

TIM III

Kelurahan Mangkubumen

TIM IV

Kelurahan Manahan

Tim I

Kelurahan Sumber

TIM II

Kelurahan Banyuanyar

TIM III

Sumber : Dispendukcapil surakarta

b.

Edaran pada lurah dan camat untuk mengirimkan alamat dan data penduduk yang belum rekam KTP-El. commit to user



Upaya lain yang dilakukan yaitu memeberikan surat edaran pada lurah atau kepala desa maupun Camat untuk mengkroscek apakah penduduknya semua sudah terekam KTP-El aau belum. Jika masih ada penduduk yang belum terekam maka mereka harus segera mengirimkan data penduduk yang belum direkam ntuk ditindak lanjuti, tindak lanjut ini dapat berupa mendatangi langsung rumah penduduk tersebut atau mengumpulkan penduduk yang belum terekam di Kelurahan setempat untuk direkam. c.

Upaya jemput bola terutama pada lansia Lansia merupakan prosentase terbesar penduduk yang belum terekam KTP-El, upaya yang kemudian kami lakukan setelah ada feedback dari pihak Kelurahan adalah mendatangi langsung rumah penduduk tersebut jika sudah benar-benar tidak memungkinkan penduduk tersebut untuk datang ke Kelurahan untuk perekaman kolektif. Selain penduduk lansia ada juga penduduk sakit maupun cacat yang belum melakukan perekaman sehingga harus diperlakukan khusus. Seperti kata Bapak Reza Staf pelayanan “Saat mobiling itu banyak sekali kasus sepert orang sakit yang harus benar-benar dibantu tiap tahapnya, mungkin kepalanya sakit jadi saat difoto miring, maka kami yang harus bisa menangani situasi tersebut”. (Wawancara 7 April 2014)

d.

Pelayanan sore jam 3 sore sampai jam 9malam Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ing Ramto selaku Kabid Pendaftaran Penduduk bahwa selain kegiatan pelayanan pagi juga ada pelayanan sore. commit to user



“Kami juga memberikan layanan rekam sore mbak, ini untuk menjangkau pegawai swasta ataupun penduduk yang tidak sempat untuk rekam dipagi hari”.(Wawancara 7 April 2014)

Pelayanan

sore

Dispendukcapil

agar

ini terjadi

juga

merupakan

peningkatan

terobosan

pencapaian

dari secara

signifikansehingga membatu Dispendukcapil dalam pencapaian tujuannya.

e.

Pelayanan rekam data ke sekolah-sekolah Selain melakukan perekaman di Kantor kecamatan dan Dinas, pihak Dispendukcapil juga berinisiatif untuk melakukan perekaman dini, yaitu dengan mengunjungi sekolah-sekolah menengah atas dan sederajad untuk melakukan rekam data yakni pada siswa usia 15 th keatas, sehingga kelak saat usianya 17 tahun dan akan membuat KTPEl mereka tidak perlu melakukan rekam data

lagi karena sudah

direkam sebelumnya. Terjadinya perekaman ulang mungkin terjadi namun sifatnya hanya pembaharuan jika ada elemen data yang berubah. Misal pekerjaan yang semula pelajar mungin sudah berubah menjadi mahasiswa. Ini juga merupakan wujud antisipasi dan upaya dari Dispendukcapil untuk mengurangi adanya penumpukan penduduk yang akan melakukan rekam ditahun-tahun mendatang. Perekaman di Sekolah ini sudah berlangsung sejak pertengahan tahun 2013 lalu tepatnya Agustus 2013 dan masih berlangsung hingga sekarang dan terjadwal tahunan.

commit to user



f.

Himbauan secara online melalui website resmi Dispendukcapil Pada Website Dispendukcapil sudah dilakukan upaya berupa pemberian himbauan sebagai berikut : “ Diumumkan kepada masyarakat Kota Surakarta bahwa seluruh pelayanan dokumen kependudukan (KK/KTP/KTP Elektronik) dan akta pencatatan sipil di Dispendukcapil Kota Surakarta (yang tidak terlambat), Mulai saat ini tidak dipungut biaya retribusi (gratis). Diumumkan pula kepada masyarakat Kota Surakarta untuk segera rekam KTP-EL (KTP-El) di kecamatankecamatan, mulai 31 Desember 2014 KTP Reguler tidak berlaku lagi. Ketentuan denda administasi atas keterlambatan pengurus dokumen kepandudukan sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan WaliKota Surakarta Nomor 11 Tahun 2011 tetap berlaku”. (Diakses pada17 April 2014) Himbauan diatas ditujukan kepada masyarakat mengenai pembebasan biaya pengurusan dokumen kepandudukan selama tidak terlambat, serta mengingatkan kepada masyarakat untuk seger melakukan rekam KTP-El, karena pemberlakuan KTP manual akan berakhir pada 31 Desember 2014, sehingga semua pemohon wajib menggunakan KTP baru / KTP-El untuk dapat mengakses layanan administratif maupun pelayanan pemerintah yang lain. Tabel IV.9 Matrik Upaya Pelayanan No 1

Upaya Peningkatan Pelayanan Sosialisasi terjadwal tiap minggu di kelurahan, di sekolah dan Mall serta pasar tradisional.

2.

Edaran kepada lurah & camat untuk mengirimkan alamat dan data commit to user



penduduk yang belum rekam KTP-El 3

Upaya jemput bola kerumah-rumah lansia yang sudah tidak memungkinkan untuk keluar rumah, untuk di rekam di tempat.

4

Pelayanan sore dari jam 3 sore sampai jam 9 malam, untuk menjangkau karyawan swasta yang tidak sempat melakukan rekam pagi maupun siang.

5

Rekam data di sekolah-sekolah menengah atas, untuk pelajar minimal 15 tahun akan direkam dini agar setelah usia 17 nanti segera memiliki KTP-El.

6

Himbauan secara online mengenai KTP-El dan penggratisan biaya kepengurusan dokumen basic needbagi yang tidak terlambat.

E. Pembahasan Dari hasil penelitian dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pelayanan KTP-Eltelah memenuhi peraturan yang seharusnya. Namun, dalam beberapa hal masih perlu untuk dibenahi. Proses pelaksanaan KTP-El oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (Juklak-Juknis) yang telah ditetapkan. Dari sisi kepatuhan, pihak Dispendukcapil telah melaksanakan pelayanan KTP-El dengan baik sehingga pelaksanaannya juga telah dilaksanakan dengan baik oleh pihak Dispendukcapil. Pelayanan KTP-El oleh dinas ditunjukkan dengan adanya tahap – commit to user tahap yang telah dilakukan oleh Dispendukcapil. Yang dimulaidari



persiapan, pelayanan serta penerbitan. Dalam tahap persiapan pemerintah Kota Surakarta merupakan persiapan persyaratan yang diwajibkan untuk dapat memperolehpelayanan KTP-El. Kemudian dalam pelaksanaannya pihak dinas telah melakukan sosialisasi dengan baik. Dispendukcapil melakukan sosialisasi langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Sosialisasi langsung telah dilakukan dengan baik oleh dinas maupun kecamatan-kecamatan yaitu melalui terjun langsung kepada masyarakat. Kemudian untuk sosialisasi tidak langsung yaitu melalui media juga telah dilakukan walaupun dirasa belum gencar. Jadi untuk tahap sosialisasipihak dinas juga telah melakukan sesuai dengan juklak juknis. Kemudian, untuk prosedur pembuatan KTP-El, sosialisasi dan pelayanan juga telah dilakukan dengan baik oleh Dispendukcapil. Hanya saja, saat penerbitan untuk tahap evaluasi yang mana juga ada dalam juklak juknis pihak dinas belum bisa melaksanakan dengan sepenuhnya. Komunikasi

yang

terjadi, komunikasi secara horizontal telah

bejalan dengan baik. Koordinasi antar pegawai Dispendukcapil telah dilakukan untuk membagi tugas dalam pelayanan KTP-El ini. Komunikasi vertikal masih belum berjalan baik. Hal tersebut nampak karena dalam komunikasi antara kepala bagian dengan staf dapat berjalan lancar dan mudah serta telah berjalan dengan baik, namun komunikasi antara dinas dengan pihak masyarakat masih terhambat distribusi informasi. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dispendukcapil dengan dibantu oleh kecamatancommit to user



kecamatan dan media sepertinya bisa tersampaikan kepada masyarakat. Hal tersebut membuat proses pelaksanaan sedikit terhambat. Kemudian, dalam hal sumber daya, sumber daya manusia dari Dispendukcapil sendiri masih minim staf. Staf yang ada di Dispendukcapil hanya 2 orang yang melayani perekaman KTP-El meskipun dianggap cukup namun nyatanya saat ramai penduduk staf masih butuh bantuan dari pegawai lain, apalagisaat salah satu staf pemberi layanan KTP-El harus melakukan pelayanan mobiling ke kelurahan-kelurahan. Tentu saja hal tersebut menghambat pelaksanaan program KIA karena keterbatasan staf. Namun, untuk sumber daya finansial telah terpenuhi, karena adanya dana dari APBD. Pelaksanaan KTP-El ini akan berlangsung terusmenerus karena akan selalu ada orang yang baru melakukan rekam data KTP-EL karena penggunaan KTP Manual akan berakhir pada Desember 2014 ini sehingga mau tidak mau seluruh pemohon yan akan melakukan kegiatan administrasi harus punya KTP-EL meski ada pengecualian-pengecualian tertentu Hal ini karena masyarakat kurang mampu merasa diskon kurang, dan masyarakat mampu merasa malu untuk menggunakan kartu tersebut. Dalam hal teknologi juga masih terhambat karena masyarakat belum sepenuhnya membuka sosialisasi web oleh Dispendukcapil. Dari keseluruhan hasil tersebut, jika dikaitkan dengan konsep teori pelayanan efektif menurut (Surjadi, 2009 : 46) yaitu memenuhi kriteria commit to user



pelayanannya

cepat,

pelayanannya

tepat,

pelayanannya

akurat,

pelayanannya berkualitasncukup dilakukan dengan baik dalam pelayanan KTP-Eloleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta.

commit to user

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. penduduk. Letaknya yang unik dan berbeda dengan Kota-Kota lain di

Recommend Documents