53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1
Gambaran Umum Objek Penelitian
4.1.1 Gambaran Keadaan Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung secara geografis terletak pada, 6, 41’ – 7, 19’ Lintang Selatan dan diantara
107,22- 108,5
Bujur Timur. Dengan batas-batas
wilayahnya: a.
Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang
b.
Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut
c.
Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur
d.
Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung dan Kota Cimahi. Luas wilayah keseluruhan Kabupaten Bandung 16.658,344 Ha diluar
kawasan hutan dan tepi/sekitar kawasan hutan yang terdiri dari 31 Kecamatan 267 Desa dan 9 Kelurahan, sebagian besar wilayah Kabupaten Bandung berada diantara bukit-bukit dan gunung-gunung dengan tinggi 2.076 m yang berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Purwakarta dan di sebelah selatan terdapat Gunung Patuha dengan tinggi 2.334m, Gunung Malabar dengan tinggi 2.321 m, serta Gunung Papandayan dengan tinggi 2.262 m dan Gunung Guntur dengan tinggi 2.249 m, keduanya diperbatasan dengan Kabupaten Garut.
54
Dengan morfologi wilayah pegunungan dengan rata-rata kemiringan lereng antara 0-8%, 8-15% hingga diatas 45 %. 4.1.2 Gambaran Keadaan Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah suatu lembaga pemerintah non departemen yang dibentuk tanggal 19 Juli 1988, bedasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 dan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006. Badan ini merupakan peningkatan dari direktorat jenderal agraria departemen dalam negeri, peningkatan status ini didasarkan pada kenyataan bahwa tanah telah berkembang pesat menjadi masalah lintas sektoral yang mempunyai dimensi ekonomi, sosial, budaya, politik, bahkan pertahanan keamanan (HANKAM). Untuk keberhasilan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional (BPN) ditetapkan visi yaitu “Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia”. Untuk mencapai visi tersebut dijabarkan kedalam beberapa misi yaitu : Mengembangkan dan menyelenggarakan politik dan kebijakan pertanahan untuk: 1.
Peningkatan
kesejahteraan
rakyat,
penciptaan
sumber-sumber
baru
kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan.
55
2.
Peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T).
3.
Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di kemudian hari.
4.
Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat.
5.
Menguatkan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip dan aturan yang tertuang dalam UUPA dan aspirasi rakyat secara luas. Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung mempunyai tugas melaksanakan
tugas pemerintahan di bidang pertanahan dalam ruang lingkup wilayah Kabupaten Bandung, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung mempunyai sebagian fungsi dalam menyelenggarakan tugasnya dari Badan Pertanahan Nasional di wilayah Kabupaten Bandung, sebagai berikut : a. b. c. d. e. f. g. h. i.
Perumusan kebijakan di wilayah Kabupaten Bandung di bidang pertanahan; Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan; Koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan; Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan; Penyelenggaraan dan pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan di bidang pertanahan; Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum; Pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah; Pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agraria dan penataan wilayahwilayah khusus; Penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan/atau milik negara/daerah bekerja sama dengan Departemen Keuangan;
56
j. k. l.
Pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah; Kerja sama dengan lembaga-lembaga lain; Penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan; m. Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan; n. Pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di bidang pertanahan; o. Pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan; p. Pembinaan fungsional lembaga-lembaga yang berkaitan dengan bidang pertanahan; q. Fungsi lain di bidang pertanahan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. Susunan Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung terdiri dari : 1.
Kepala
2.
Sub Bagian Tata Usaha
3.
4.
5.
a.
Urusan Perencanaan dan Keuangan
b.
Urusan Umum dan Kepegawaian
Seksi Survei serta Pengukuran dan Pemetaan a.
Subseksi Tematik dan Potensi Tanah
b.
Subseksi Pengukuran dan Pemetaan
Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah a.
Subseksi Penetapan Hak Atas Tanah
b.
Subseksi Pengaturan Tanah Pemerintah
c.
Subseksi Pendaftaran Hak
d.
Subseksi Peralihan, Pembebanan Hak dan Pejabat Pembuat Akta Tanah
Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan a.
Subseksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu
b.
Subseksi Landreform dan Konsolidasi Tanah
57
6.
7.
4.2
Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan a.
Subseksi Pengendalian Pertanahan
b.
Subseksi Pemberdayaan Masyarakat
Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara a.
Subseksi Sengketa dan Konflik Pertanahan
b.
Subseksi Perkara Pertanahan
Kualitas Pelayanan Sertifikat Tanah Hak Milik Dalam Program Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah (LARASITA) Di Kabupaten Bandung
4.2.1 Tangible Tangibles (keberwujudan) dalam program LARASITA di Kabupaten Bandung meliputi peralatan personil, bahan komunikasi personil dan fasilitas fisik. Pelayanan pertanahan pada Kantor Pertanahan pada prinsipnya adalah pelayanan data dan informasi pertanahan. Data yang tersimpan di Kantor Pertanahan merupakan data yang diperoleh dan diolah melalui proses yang panjang mengikuti aturan yang tertuang pada Peraturan Kepala BPN nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. Pembaruan data selalu dilakukan apabila terjadi perubahan pada subyek atau obyek hak atas tanah. Karena sifatnya yang sangat dinamis, maka data pertanahan mempunyai tingkat pengambilan dan pembaruan yang cukup tinggi. Di satu sisi membutuhkan kecepatan dengan standar yang sudah ditetapkan dalam menarik/mengambil data, di sisi lain akan membutuhkan persyaratan dalam penyimpanan data yang dapat mendukung proses pengambilan data tersebut.
58
Proses pengambilan, penyimpanan, pengolahan dan penyajian data merupakan proses yang dengan sangat mudah dilakukan teknologi informasi dengan mudah dan cepat. Dengan demikian data pertanahan disimpan dalam suatu penyimpanan yang berbasis teknologi informasi, dan pengolahan dilakukan dengan kecanggihan aplikasi perangkat lunak, semua proses pelayanan data pertanahan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Salah satu usaha untuk mengoptimalkan tugas-tugas pelayanan pertanahan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi adalah pembangunan dan pengembangan komputerisasi kantor pertanahan (KKP). Kantor Pertanahan merupakan basis terdepan dalam kegiatan pelayanan. Aplikasi komputerisasi kantor pertanahan (KKP) adalah sistem aplikasi yang akan memberikan standarisasi pelayanan, data yang terintegrasi dan manajemen dokumen serta arsip. Dikembangkan model pelayanan yang berbasis sistem on-line. Pembangunan pelayanan on line yang terdiri dari, membangun data base elektronik, pembangunan infrastruktur perangkat keras dan jaringan koneksi, peningkatan sumber daya manusia dalam kemampuan penguasaan IT serta sosialisasi kegiatan di kalangan intern dan ekstren merupakan tahap-tahap kegiatan yang harus dilakukan oleh Kantor Pertanahan. Aplikasi komputerisasi kantor pertanahan (KKP) mempunyai tujuan sebagai berikut : 1. Untuk pemeliharaan data pertanahan baik data tekstual seperti Buku Tanah, Surat Ukur, Gambar Ukur maupun data spatial seperti Peta. 2. Monitoring Pelayanan. 3. Mencetak semua laporan daftar isian (DI).
59
Beberapa keuntungan dalam pelaksanaan KKP antara lain : 1. Transparansi pelayanan, karena masyarakat dapat memperoleh informasi secara langsung dalam hal biaya, waktu pelaksanaan dan kepastian penyelesaian. 2. Efisiensi waktu dalam pelayanan pertanahan. 3. Kualitas data dapat diandalkan karena pemberian nomor-nomor daftar isian dilakukan oleh sistem secara otomatis. 4. Sistem Informasi Eksekutif yang memungkinkan para pengambil keputusan untuk dapat memperoleh dan menganalisa data sehingga menghasilkan informasi yang terintegrasi. 5. Pertukaran data dalam rangka membangun pelayanan pemerintah secara terpadu (one stop services) dan memgembangkan perencanaan pembangunan berbasis data spasial. Pembangunan Komputerisasi Kantor Pertanahan tidak hanya memberikan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara sistem on-line, tetapi sekaligus membangun basis data digital. Dalam melaksanakan program Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah (LARASITA) di Kabupaten Bandung, mobil LARASITA dilengkapi peralatan seperti :
60
Tabel 4.1 Peralatan dan Bahan Komunikasi Personil Dalam Pelayanan Program LARASITA Di Kabupaten Bandung No
Jenis Peralatan
Jumlah Unit
1.
laptop Mobile
2 (unit)
2.
Printer
1 (unit)
3.
Antena Grid 2,4 Ghz
1 (unit)
4.
Wireless Radio
1 (unit)
5.
Optional Outo Motor Antena
1 (unit)
6.
Swit Hub
1 (unit)
7.
Amplifier 1000 MW outdoor
1 (unit)
Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Dari ke 7 (tujuh) peralatan dan bahan komunikasi personil yang berada di mobil LARASITA, diharapkan mampu melakukan transfer dan komunikasi data secara online ke server KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan). Dalam melakukan pelayanan, peralatan di mobil LARASITA dijalankan oleh petugas pelaksana LARASITA yang sudah ditunjuk oleh Koordinator Tim LARASITA yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tanggal 04 Januari 2010 Nomor 05/Kep.12-32.04-500/I/2010. Menurut Koordinator Tim LARASITA Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung1 sebagai berikut : “Pelayanan program LARASITA yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung belum dapat dilakukan secara on-line, dikarenakan sinyal yang didapatkan oleh mobil LARASITA untuk mentransfer data ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung belum berjalan dengan baik. Pelayanan secara on-line sudah pernah dilakukan dengan menggunakan speedy yang bertempat di Kecamatan Soreang tetapi dalam transfer data belum berjalan dengan baik.
1
Wawancara dengan Koordinator Tim LARASITA, 13 November 2012, Soreang. Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung
61
Pelayanan secara off-line juga belum dapat dilakukan, dikarenakan penomeran sementara untuk berkas permohonan sertifikat tanah hak milik belum berjalan”. Berdasarkan wawancara dengan inforrman Koordinator Tim LARASITA di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung2, peralatan yang berada di mobil LARASITA tidak bisa digunakan baik secara On-Line dengan Kantor Pertanahan, dikarenakan gangguan sinyal yang terputus-putus mengakibatkan transfer dan komunikasi data menjadi tidak bisa diterima oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung. Kondisi geografis Kabupaten Bandung yang berada diantara bukitbukit dan gunung-gunung dengan tinggi 2.076 m yang berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Purwakarta dan di sebelah selatan terdapat Gunung Patuha dengan tinggi 2.334m, Gunung Malabar dengan tinggi 2.321 m, serta Gunung Papandayan dengan tinggi 2.262 m dan Gunung Guntur dengan tinggi 2.249 m, menjadi salah satu kendala peralatan yang berada dalam mobil LARASITA tidak bisa digunakan. Adapun mengentry permohonan di lapangan secara off-line belum bisa digunakan dikarenakan laptop mobile untuk penomeran sementara berkas permohonan sertifikat tanah hak milik belum berjalan. Petugas pelaksana LARASITA mengantisipasi belum dapat digunakannya peralatan di mobil LARASITA dengan cara, berkas permohonan yang sudah lengkap, diterima oleh petugas pelaksana LARASITA setelah pemohon membayar biaya pengukuran, pemeriksaan panitia dan pendaftaran sertifikat sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 2
Wawancara dengan Koordinator Tim LARASITA, 13 November 2012, Soreang. Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung
62
13 tahun 2010. Setelah itu diberikan kwitansi sementara oleh Petugas pelaksana kepada pemohon sebagai tanda bukti penerimaan sementara, maka berkas permohonan yang sudah lengkap tersebut di entry di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung dan pemohon dapat mengambil kwitansi resmi serta tanda bukti pengambilan sertifikat apabila sudah selesai. Proses transfer data dari peralatan mobil LARASITA ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, dapat dilihat sebagai berikut : Bagan 4.1 Alur Transper Data secara On-Line maupun Off-Line dalam Program LARASITA Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung On- line Pemohon
Laptop LARASITA
Server KKP
Off-line Flashdisk
Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Pelayanan secara on-line berkas permohonan dari masyarakat di entry oleh laptop yang berada di mobil LARASITA, pentransferan data secara otomatis langsung tersimpan di server Komputer Kantor Pertanahan (KKP) yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung. Sedangkan pelayanan secara off-line berkas permohonan di entry oleh laptop yang berada di mobil LARASITA disimpan ke dalam flashdisk, apabila petugas LARASITA sudah berada di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung maka data-data yang ada dalam flashdisk tersebut
63
dipindahkan ke dalam server Komputer Kantor Pertanahan (KKP). Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Pelayanan program LARASITA belum dapat dilaksanakan pelayanan secara on-line maupun off-line. Sebagai institusi pelayanan publik di bidang pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung dalam memberikan pelayanan dilengkapi oleh fasilitas lainnya dalam memberikan pelayanan pada program LARASITA di Kabupaten Bandung, seperti : Tabel 4.2 Fasilitas dalam Pelayanan Program LARASITA di Kabupaten Bandung No
Jenis Fasilitas
Jumlah Unit
1.
Mobil Pelayanan LARASITA
1
2.
Sepeda Motor
2
3.
Meja Kayu
1
4.
Kursi
4
Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Dalam pelaksanaan pelayanan program LARASITA di Kabupaten Bandung masih ada fasilitas yang belum tersedia sebagai penunjang pelayanan kepada masyarakat yang mendaftarkan tanahnya melalui pelayanan mobil LARASITA, seperti tempat duduk, meja dan tenda. Peralatan ini dibutuhkan untuk mendukung kenyamanan masyarakat pengguna LARASITA. Menurut masyarakat yang mendaftarkan tanahnya melalui pelayanan mobil LARASITA3 sebagai berikut : ”Dalam pelayanan program LARASITA di Kabupaten Bandung para pemohon (masyarakat) mengantri secara berdiri menunggu giliran berkas permohonan 3
Wawancara dengan masyarakat, 30 November 2012.
64
diperiksa oleh para pelaksana LARASITA. Para pemohon tidak disediakan tempat duduk dan meja untuk menunggu panggilan oleh petugas LARASITA”. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat yang mendaftarkan tanahnya melalui pelayanan mobil LARASITA di Kecamatan Cimenyan, Kecamatan Cileunyi, Kecamatan Rancaekek dan Kecamatan Cicalengka4, dalam memberikan pelayanan mobil LARASITA masyarakat yang akan mendaftarkan tanahnya melalui mobil LARASITA tidak diberikan meja, tempat duduk untuk menunggu panggilan oleh petugas LARASITA dan tenda agar terhindar dari panasnya terik matahari. Selama ini yang dilakukan oleh masyarakat adalah mengantri dengan cara berdiri menunggu giliran berkas permohonan diperiksa oleh petugas pelaksana LARASITA, apabila berkas permohonan dinyatakan belum lengkap maka masyarakat diberikan informasi mengenai kekurangan berkas agar dilengkapi dan di waktu yang akan datang ketika mobil LARASITA berkunjung ke Kecamatan tersebut maka masyarakat dapat memberikan berkas permohonannya dilengkapi dengan kekurangan yang sudah diberitahukan sebelumnya. Memasuki abad ke 21, globalisasi dan teknologi telah mempengaruhi beragam kegiatan mulai dari pemerintah, swasta dan organisasi politik. Dampak teknologi menjadi sangat penting dalam institusi pemerintah seperti yang dikenal dengan Electronic Goverment, dimana pemerintah berupaya memperbaiki pelayanan terhadap masyarakat secara lebih mudah, cepat, murah dan efisien. Menurut EOCD (2003), Electronic Goverment adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dengan menggunakan internet sebagai alat untuk 4
Wawancara dengan masyarakat, 30 November 2012.
65
mencapai pemerintahan yang baik, sedangkan menurut UNDP, Electronic Goverment adalah sebuah aplikasi teknologi dan komunikasi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pemerintah menjanjikan efektivitas dan efisiensi dalam bidang pemerintahan serta menjalin hubungan dengan masyarakat. Hal senada pun dingkapkan World Bank (2002), dimana Electronic Goverment lebih kepada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk menciptakan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pada pemerintah. Electronic Goverment didefinisikan sebagai mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, dimana pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi komunikasi dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik (Indrajit, 2002:17). Teknologi informasi adalah sesuatu yang digunakan untuk menciptakan sistem informasi termasuk di dalamnya adalah komputer, disk file, modem dan lain-lain yang semuanya merupakan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk menjalankan sistem yang berbasisi komputer (Callon, 1996 dalam Basu 1998). Menurut Ang et. Al. (1997) dalam Seyal et. al. (2000) dan Sarosa dan Zowghi (2003) istilah teknologi informasi didefinisikan sebagai semua teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyebarkan informasi. Martin et.al. (2002) menjelaskan cakupan komponen teknologi informasi diantaranya adalah Hardware (komputer, printer dan scanner), software (office application) dan perlengkapan telekomunikasi (modem). Pemerintah Indonesia dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Electronic Goverment,
66
menyatakan “Electronic Goverment merupakan upaya untuk mengembangkan penyelengaraan kepemerintahan yang berbasis mengguanakan elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Heeks (2002) mendefinisikan Electronic Goverment sebagai kegiatan yang dilakuikan oleh pemerintah dengan menggunakan teknologi informasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Teknologi informasi sangat menunjang dalam menciptakan pelayanan yang berkualitas menuju kepada pelayanan prima. Dalam era globalisasi yang menuntut penggunaan teknologi yang mutakhir dalam memberkan pelayanan terhadap masyarakat.
Menurut Moenir (2001) sarana pelayanan merupakan
segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan pelayanan, dan juga berfungsi sosial dalam rangka kepentingan orang-orang yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja itu. Fungsi sarana pelayanan ini antara lain : a. Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan, sehingga dapat menghemat waktu; b. Meningkatkan produktivtas baik barang ataupun jasa; c. Kualitas produk baik barang ataupun jasa; d. Kualitas produk yang lebih baik atau terjamin; e. Lebih mudah atau sederhana dalam gerak para pelakunya; f. Menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan; g. Menimbulkan perasaan puas pada orang-orang yang berkepentingan, sehingga dapat mengurangi sifat emosional orang berkepentingan tersebut. Sarana pelayanan dapat meliputi sarana kerja dan fasilitas pelayanan. Sarana kerja dilihat dari segi kegunaannya, terdiri dari peralatan kerja, perlengkapan kerja dan perlengkapan bantu atau fasilitas. Sebagai contoh yang
67
merupakan
sarana
kerja
adalah
komputer,
perlengkapan
komunikasi,
perlengkapan pengolahan data dan furniture. Menurut Rahardjo, 2001 mengenai manfaat yang dapat diambil dengan penerapan Electronic Goverment, antara lain : 1. Pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. 2. Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat umum, adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. 3. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh, dengan adanya informasi yang jelas maka masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihan. 4. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien, sebagai contoh tugas dari pemerintah dapat dilakukan melalui email atau bahkan video conferencing. Dengan kata lain, pelaksanaan Electronic Goverment yang baik akan secara signifikan memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat di suatu negara khusus dan masyarakat dunia secara umum. Hal ini senada dengan pernyataan bahwa “ The trend towards Electronic Goverment is then seen as part of a broader process of worldwide public sector reform” (Heeks, 2002). Negara maju atau negara berkembang memperlihatkan sebuah keinginan yang sama untuk melaksanakan Electronic Goverment secara baik, yaitu dengan transformasinya bentuk-bentuk interaksi pemerintah dengan masyarakat. Menurut Sarosa dan Zowghi (2003) variabel teknologi informasi dibentuk oleh lima indikator yaitu :
68
1. Intensitas teknologi informasi; 2. Ketersediaan tenaga ahli; 3. Investasi pada teknologi; 4. Kemudahan bertukar informasi; 5. Kemudahan akses berkerja sama. Weil dan Ross (2004 : 2) mendefinisikan teknologi informasi pemerintahan sebagai keputusan-keputusan yang diambil, yang memastikan adanya alokasi penggunaan teknologi informasi dalam strategi-strategi organisasi pemerintah. Teknologi informasi pemerintahan merefleksikan adanya penerapan prinsip-prinsip organisasi dengan memfokuskan pada kegiatan manajemen dan penggunaan teknologi informasi untuk pencapaian organisasi. Melihat dari hasil wawancara dan observasi mengenai kualitas pelayanan sertifikat tanah hak milik dalam program layanan rakyat untuk sertifikat tanah (larasita) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung. Tangibles yang meliputi dari peralatan personil, bahan komunikasi personil dan fasilitas fisik belum berjalan dengan baik. Ini terlihat dari peralatan yang ada di mobil LARASITA Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung belum dapat digunakan secara On-line yang menyebabkan pengiriman data di mobil LARASITA tidak dapat dilakukan. Perbaikan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung selama ini untuk dapat berjalannya pelayanan secara On-line. Dengan diberikannya peralatan jaringan khusus Private Public Number (PPN) oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, belum dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung. Karena terkendala dengan sinyal yang
69
didapatkan untuk melakukan pelayanan secara On-line tidak dapat melakukan pengiriman data dari mobil LARASITA ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung. Pelayanan secara On-line yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia mempunyai tujuan untuk percepatan pelayanan pertanahan serta kemudahan mengakses informasi pertanahan bagi masyarakat. Dalam hal komunikasi Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung masih menemui kendala. Untuk komunikasi terkendala belum mempunyai jaringan udara khusus untuk pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung. Dengan tidak mempunyai jaringan khusus koordinator tim LARASITA melaporkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung untuk bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan untuk meminta jaringan khusus, tetapi sampai saat ini belum ada tanggapan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung. Padahal tower untuk sinyal komunikasi sudah terpasang dan alat untuk komunikasi Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung menggunakan Handy Talky (HT). Untuk fasilitas fisik yang ada di mobil LARASITA sudah memadai, tetapi masih ada fasilitas fisik yang belum tersedia sebagai penunjang pelayanan kepada pemohon (masyarakat) yang membuat sertifikat tanah hak milik melalui pelayanan mobil LARASITA, seperti tempat duduk, meja dan tenda. Fasilitas fisik ini untuk kenyamanan pemohon (masyarakat) yang akan membuat sertifikat tanah hak milik. Permasalahan dalam program layanan LARASITA Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung bukan hanya pada peralatan personil, bahan komunikasi
70
personil dan fasilitas fisik tetapi meliputi aspek-aspek diluar aspek geografis, adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini : 1.
Aspek Teknis Internal Larasita adalah Kantor Pertanahan Bergerak
(Front Office), yang
langsung berhadapan melayani masyarakat pengguna layanan. Pelayanan di mobil Larasita On Line dengan server KKP di Kantor Pertanahan, dan pelayanan pertanahan yang tidak dapat diselesaikan di mobil LARASITA pada saat tersebut, maka berkasnya akan dibawa dan diselesaikan prosesnya oleh seksi-seksi teknis di Back Office Kantor Pertanahan untuk diselesaikan. Selanjutnya apabila telah selesai produknya akan diserahkan kepada masyarakat pengguna layanan. 2.
Aspek Koordinatif Eksternal Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997
tentang Pendafataran Tanah, bahwa tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan. Akan tetapi, dalam memberikan pelayanan publik di bidang pertanahan, baik secara langsung maupun tidak langsung akan melibatkan institusi-institusi yang terkait, seperti Camat/PPATs dan Lurah/Kepala Desa) serta PPAT/Notaris. Masalah koordinasi merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan, guna menyatukan persepsi atau pemahaman yang sama, dalam memberikan pelayanan publik di bidang pertanahan kepada masyarakat. Koordinasi juga bisa dilakukan dalam rangka penyampaian programprogram dan kebijakan pertanahan baik yang sifatnya nasional maupun yang khusus dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung. Dalam rangka memberikan pelayanan publik dibidang pertanahan, sebaiknya harus ada satu
71
persepsi atau pemahaman yang sama antara kantor pertanahan dengan institusiinstitusi terkait, karena pelayanan pertanahan kepada masyarakat harus "satu garis lurus", agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang sama, sehingga semua layanan pertanahan menjadi lebih jelas dan tidak membingungkan. 3.
Antusiasme Publik (Masyarakat)
3.1. Aspek Psikologis Secara psikologis, ditemukan beberapa alasan mengapa masyarakat tidak antusias untuk datang langsung ke kantor pertanahan, guna memperoleh layanan pertanahan, antara lain: a. Adanya sebagian masyarakat bahwa pengurusan sertifikat tanah itu berbelitbelit, sehingga masyarakat ketakutan bahwa tanahnya ternyata tidak bisa didaftar dengan sebab-sebab yang bahkan tidak diketahui secara jelas. b. Adanya sebagian masyarakat bahwa biaya pengurusan sertifikat tanah itu mahal, sehingga masyarakat ketakutan tidak mampu untuk membayar pengurusan sertifikat tanah. c. Adanya sebagian masyarakat bahwa pengurusan sertifikat tanah itu lama, sehingga masyarakat ketakutan melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi terlalu sulit. d. Masyarakat membayangkan petugas pelaksana LARASITA yang bakal dihadapinya, petugas pelaksana LARASITA akan melempar persoalannya kepada pihak lain atau tidak diberi kepastian bagaimana menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.
72
e. Ada juga sebagian masyarakat yang trauma, dikarenakan tidak adanya informasi yang didapatkan oleh masyarakat tentang persyaratan pembuatan sertifikat tanah serta biaya yang diperlukan dalam pembuatan sertifikat tanah. Dari alasan-alasan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa hambatan psikologis akan dapat diatasi dengan penyebaran informasi yang akurat tentang pelayanan pertanahan. Selama ini, masyarakat hanya mendapatkan informasi tentang layanan pertanahan sampai pada tingkat tertentu, dimana tingkat yang lebih mendasar disimpan atau dibiaskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan keberadaan LARASITA, informasi yang sebelumnya hanya bisa dijangkau sampai tingkat yang terbatas saja, sekarang bisa diakses seluas-luasnya dan sampai pada tingkat yang seharusnya. 3.2. Aspek Formalitas Secara formal, masyarakat ternyata juga memiliki kendala yang menyebabkan tidak antusiasnya untuk datang langsung ke kantor pertanahan, guna memperoleh layanan pertanahan. Sebagian masyarakat merasa kurang nyaman dengan hal-hal formal. Misalnya, harus memahami istilah-istilah formal di kantor pertanahan, seperti Pengakuan Hak, Penegasan Hak, Peralihan Hak (balik nama), Roya (penghapusan Hak Tanggungan), Hak Tanggungan. Dengan kehadiran Larasita, masyarakat dapat menggunakan layanan pertanahan dengan leluasa dan lepas dari hal-hal formal. Dengan LARASITA, masyarakat dapat mengakses layanan pertanahan dengan nyaman, Lebih dari itu, masyarakat dapat leluasa dengan gaya dan bahasa yang dianut oleh budayanya, berkomunikasi dengan petugas Larasita tentang layanan-layanan pertanahan.
73
3.3. Aspek Sosial dan Ekonomi Dengan masih adanya masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah kebawah menjadi salah satu hambatan dalam hal besarnya biaya pengurusan untuk melengkapi persyaratan pendaftaran tanah, seperti pembuatan akta jual beli dan lain sebagainya. Dengan pelayanan yang mendekatkan langsung ke masyarakat, Petugas Larasita dapat melakukan pendampingan dan akses reform (penataan akses) untuk mencarikan solusi bagi masalah yang dihadapi masyarakat menengah ke bawah tersebut. 3.4. Aspek Kesadaran Masyarakat Masih terdapat sebagian masyarakat yang masih rendah pemahamannya mengenai arti pentingnya sertifikat tanah, sebagai bukti kepemilikan yang sah atas tanah, yang menjamin kepastian hukum hak atas tanahnya, serta dapat dijadikan sebagai jaminan pinjaman/permodalan (nilai ekonomis). Selain itu, terdapat juga sebagian masyarakat, yang tidak mendaftarkan tanahnya untuk disertifikatkan, karena mereka memang tidak begitu merasakan manfaat sertipikat tanah dan membandingkan antara manfaatnya dengan usaha untuk memperoleh sertifikat tanah itu, tidak sepadan. Melalui Petugas Larasita dilapangan, masyarakat dapat secara
terus-menerus
diberikan
pencerahan
dan
informasi
melalui
sosialisasi/penyuluhan langsung, mengenai arti pentingnya sertifikat tanah. Kepada masyarakat juga disampaikan hal-hal tentang kekuatan hukum dan keuntungan-keuntungan atas tanah bersertifikat dengan tanah yang belum bersertipikat, dengan demikian diharapkan hal itu dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya.
74
3.5. Aspek Fisik Masyarakat Undang-Undang Pokok Agraria, menjamin adanya keadilan bagi seluruh masyarakat berkaitan dengan pemilikan tanah, oleh karena itu kantor pertanahan tidak boleh diskriminatif dalam memberikan pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Untuk masyarakat yang keadaan fisiknya baik (normal), tentu tidak mempunyai masalah yang berarti untuk memperoleh layanan pertanahan di kantor pertanahan, sebaliknya bagi masyarakat tertentu yang memiliki kekurangan secara fisik, seperti penderita stroke, tuna-netra dll, hal itu menjadi masalah. Mereka menjadi tidak antusias untuk mendatangi kantor pertanahan dalam mengurus hak kepemilikan tanahnya, padahal masyarakat yang memiliki kekurangan secara fisik juga berhak memperoleh layanan pertanahan.
4.2.2 Reliability Reliability (kehandalan) dalam pelayanan program LARASITA adalah bagaimana kemampuan para petugas pelaksana dalam memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan sesuai dengan apa yang ditawarkan. Pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan harapan pemohon yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua pemohon tanpa kesalahan, sikap yang simpatik dan akurasi yang tinggi. Untuk meningkatkan pengetahuan sumber
daya
manusia,
Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sistem administrator dalam rangka peningkatan kemampuan dan keterampilan teknis pemanfaatan di bidang informasi teknologi, sesuai dengan
75
Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional. Visi dari pusat pendidikan dan pelatihan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yaitu : “Menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan yang mampu meningkatkan dan memperbaiki kualitas sumber daya manusia pertanahan yang kreatif, inovatif terhadap tantangan masa depan yang sadar Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan memiliki etika, solidaritas yang didasari iman dan takwa untuk menjamin pengelolaan pertanahan yang berkeadilan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat” Untuk mencapai visi tersebut dijabarkan kedalam beberapa misi yaitu : 1. Mengembangkan program pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) yang efektif dan efesien; 2. Mengembangkan prosedur dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) secara efektif dan efisien; 3. Mengembangkan sumber daya manusia pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) yang profesional; 4. Mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan (DIKLAT); 5. Mengembangkan sumber daya manusia Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan (DIKLAT).
76
Tujuan dari pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah para pegawai diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untk menggunakan aplikasi komputerisasi kantor pertanahan (KKP), serta mempunyai sasaran untuk para pegawai dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) sistem administrator komputerisasi kantor pertanahan adalah : 1.
Mengetahui tentang komputerisasi kantor pertanahan (KKP);
2.
Mengoperasikan sistem administrasi komputerisasi kantor pertanahan (KKP);
3.
Mengelola data aplikasi pertanahan;
4.
Mengetahui mekanisme dan mengoperasikan aplikasi prosedur pelayanan pertanahan;
5.
Mengoperasikan AutoCad Map;
6.
Menggambarkan data lapangan dengan pemanfaatan teknologi komputer;
7.
Menjalankan pemprosesan berkas;
8.
Mengadministrasi berkas;
9.
Melakukan pemetaan;
10. Mengolah data lapangan dengan Net Survey; 11. Melakukan pemeliharaan manajemena data dan support centre. Pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik
Indonesia
Nomor
338/KEP-100.9.1/X/2010
tentang
penyelengaraan Pendidikan dan Pelatihan Sistem Administrator Komputerisasi Kantor
Pertanahan.
Pelaksanaan
pendidikan
dan
pelatihan
(DIKLAT)
77
dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari dilaksanakan di Hotel Puncak Raya Jalan Raya Puncak KM 80 Cisarua Kabupaten Bogor, yang dibagi kedalam beberapa angkatan, antara lain : Tabel 4.3 Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Angkatan
Pelaksanaan
I
28 Oktober – 10 November 2010
II
29 Oktober – 11 November 2010
III
22 November – 4 Desember 2010
IV
24 November – 7 Desember 2010
V
6 Desember – 18 Desember 2010
VI
9 Desember – 22 Desember 2010
Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Jumlah perserta pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) dalam 1 (satu) angkatan berjumlah 78 (tujuh puluh delapan) orang. Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung mengikuti pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) pada angkatan pertama bersama dengan 77 (tujuh puluh tujuh) Kantor Pertanahan dari 15 (lima belas) Badan Pertanahan Nasional Provinsi di seluruh indonesia. Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung mengirimkan 1 (satu) orang pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (DIKLAT). Pada pelatihan ini diberikan bagaimana cara menjalankan komputerisasi kantor pertanahan (KKP) dalam pelayanan program LARASITA. Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung merupakan instansi pemerintah yang bergerak di bidang petanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung sebagai instansi pemerintah tidak hanya mengemban misi salah satunya, yaitu
78
peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T). Dengan kata lain, Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi masyarakat. Oleh karena itu, kehandalan dari pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung dalam memberikan pelayanan kepada pemohon/masyarakat sangatlah penting. Kemampuan para pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung dalam melayani kebutuhan pemohon (masyarakat), dapat ditunjukkan dengan berusaha memberikan pelayanan yang cepat dan tepat waktu sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. Dengan dikembangkannya komputerisasi kantor pertanahan (KKP) model pelayanan yang berbasis sistem on-line. Pembangunan pelayanan on line, membangun data base elektronik, pembangunan infrastruktur perangkat keras dan jaringan koneksi, peningkatan sumber daya manusia dalam kemampuan penguasaan informasi teknologi. Menurut Koordinator pelaksana LARASITA Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung5 sebagai berikut : “Dengan diadakannya pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, akan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menggunakan teknologi. Tetapi pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) tidak bisa diikuti oleh semua pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung dikarenakan terbatasnya pegawai yang diikutsertakan. Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung sendiri tidak mengadakan pelatihan secara berkesinambungan kepada pegawai yang tidak 5
Wawancara dengan Koordinator pelaksana LARASITA, 21 November 2012.Soreang. Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung
79
mengikuti pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, terakhir pelatihan yang diadakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung kepada pegawai pada tahun 2010, dengan waktu pelatihan yang diberikan selama 2 (dua) hari. Pelatihan diselenggarakan bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung”. Berdasarkan hasil wawancara dengan koordinator pelaksana LARASITA, Para Pelaksana pelayanan program LARASITA di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung6 belum dapat menjalankan peralatan yang ada di mobil LARASITA, dikarenakan pemahaman sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi masih kurang. Para petugas pelaksana tidak seluruhnya mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sistem Administrator Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) yang mengakibatkan belum dapat menjalankan peralatan yang ada di mobil LARASITA. Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pelayanan program LARASITA di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tersebut, dapat diatasi dengan melakukan pelatihan teknis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diadakan baik di tingkat pusat, provinsi atau kabupaten/kota secara terus menerus dan berkesinambungan. Untuk kelancaran pelayanan program LARASITA, koordinator tim LARASITA Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung membuat jadwal dan sekaligus menunjuk koordinator pelaksana dan para pelaksana LARASITA dalam 1 (satu) bulan kunjungan ke setiap Kecamatan yang akan didatangani oleh layanan mobil LARASITA di seluruh Kabupaten Bandung yang terdiri dari 31 (tiga puluh satu) Kecamatan, sekaligus pembagian kerja dalam pelayanan program LARASITA. Pembagian kerja terdiri dari 3 (tiga) orang yang masing-masing 6
Wawancara dengan Koordinator pelaksana LARASITA, 21 November 2012.Soreang. Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung
80
mempunyai tugas seperti pemeriksa berkas, operator dan penanggungjawab teknis/pengemudi yang sudah ditetapkan dalam jadwal kunjungan mobil LARASITA ke setiap Kecamatan. Pembagian kerja dibuat agar para petugas pelaksana LARASITA mengetahui tugas masing-masing dan terhindar dari tumpang tindih pekerjaan. Pada tahun 2012, para petugas pelaksana LARASITA dalam melayani masyarakat yang akan membuat sertifikat tanah hak milik dalam program LARASITA di 44 Desa pada 22 Kecamatan dari 31 Kecamatan yang dijadikan lokasi pelayanan program LARASITA. Jumlah permohonan pembuatan sertifikat tanah hak milik sampai bulan September yang sudah terselesaikan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan adalah : Tabel 4.4 Permohonan Sertifikat Tanah Hak Milik dari Tahun 2009 s/d Tahun 2012 dalam Program LARASITA Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung 250
200
150 Jumlah Permohonan Selesai
100
Dalam Proses 50
0 2009
2010
2011
2012
Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung 2012
81
Data diatas menunjukkan pada tahun 2012 berkas permohonan sertifikat tanah hak milik di Kabupaten Bandung sebanyak 157 berkas. Bahwa sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010. Permohonan sertifikat tanah hak milik yang harus selesai adalah dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Juli 2012. Permohonan sertifikat tanah hak milik dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Juli 2012 sebanyak 109 permohonan, sebanyak 65 permohonan sertifikat tanah hak milik sudah diselesaikan, tetapi sebanyak 44 permohonan sertifikat tanah hak milik masih dalam proses. Jadi permohonan sertifikat tanah hak milik dalam program LARASITA dari bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 yang harus diselesaikan sebanyak 92 permohonan. Menurut Koordinator tim LARASITA Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung7 sebagai berikut : “Dengan masih adanya permohonan sertifikat tanah hak milik yang belum terselesaikan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010. Dikarenakan adanya kendala intern maupun ekstern yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung. Ini menjadi kendala yang menyebabkan masih adanya sertifikat tanah hak milik yang belum selesai”. Berdasarkan hasil wawancara dengan koordinator tim LARASITA, ketidaktepatan waktu dalam penyelesaian permohonan sertifikat tanah hak milik disebabkan oleh kendala baik intern Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung dan ekstern oleh Masyarakat, kendala intern dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, yaitu :
7
Wawancara dengan Koordinator tim LARASITA, 23 November 2012.Soreang. Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung
82
1.
Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung kekurangan pegawai di sekretariat, pegawai di sekretariat hanya 8 (delapan) orang dengan 3 (tiga) orang pegawai definitif dan 5 (lima) orang pegawai honorer untuk mengerjakan seluruh permohonan pelayanan pertanahan.
2.
Belum keluarnya peta bidang tanah, dikarenakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung memiliki 3 (tiga) orang pegawai graphis dengan 1 (satu) pegawai definitif dan 2 (dua) pegawai honorer untuk mengerjakan seluruh permohonan pelayanan pertanahan.
3.
Masih adanya perbedaan pemahaman antar pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung dalam menyelesaikan permohonan sertifikat tanah hak milik.
Kendala ekstern dari Masyarakat, yaitu : 1. Membutuhkan waktu bagi pemohon (masyarakat) dalam melengkapi berkas permohonan apabila terdapat kekurangan persyaratan sertifikat tanah hak milik yang belum dilengkapi atau diperbaiki oleh pemohon (masyarakat), contonya pengisian/perbaikan warkah atau melampirkan SPPT PBB terbaru. 2. Adanya pelaksanaan pengukuran bidang tanah yang dilakukan oleh petugas ukur dilaksanakan diatas 1 (satu) bulan, dikarenakan pemohon tidak bisa menghadiri pelaksanaan pengukuran terkendala dengan jadwal kerja pemohon yang bersamaan dengan jadwal pengukuran dan pemohon mengalami kesulitan dalam menghadirkan pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah pemohon yang akan diukur, dikarenakan pemohon tidak mengetahui alamat pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah pemohon atau pemohon mengetahui
83
alamat pemilik tanah yang
berbatasan dengan tanah pemohon tetapi
berdomisili diluar Kabupaten Bandung. Berkaitan dengan hal kualitas pelayanan publik, maka kemampuan para pegawai sangat berperan penting dalan hal menentukan kualitas pelayanan publik tersebut. Menurut Mansyur (2010 : 193–194) untuk indikator-indikator dalam kemampuan para pegawai adalah sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Tingkat pendidikan pegawai; Kemampuan penyelesaian pekerjaan sesuai jadwal; Kemampuan melakukan kerjasama; Kemampuan menyesuiakan diri terhadap perubahan yang dialami organisasi; Kemampuan dalam menyusun rencana kegiatan; Kecepatan dalam melaksanakan tugas; Tingkat kreativitas mencari tata kerja yang terbaik; Tingkat kemampuan dalam memberikan pertanggung jawaban kepada atasan; Tingkat keikutsertaan dalam pelatihan/kursus yang berhubungan dengan bidang tugasnya. Menurut Mitrani et.al, 1992 kemampuan sebagai an underlying
characteristic’s of an individual which is causally related to criterionreferenced effektive and or superior performance in a job or situasion, atau karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektifitas kinerja individu dalam pekerjaannya. Berangkat dari pengertian tersebut kemampuan seorang individu merupakan sesuatu yang melekat dalam dirinya yang dapat digunakan untuk memprediksi tingkat kinerjanya. Menurut Robbins (2006 : 52 – 55) kemampuan adalah kapasitas individu untuk melaksanakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu. Kemampuan keseluruhan seseorang pada hakikatnya tersusun dari dua faktor yaitu :
84
1. Kemampuan intelektual Kemampuan
intelektual
adalah
kemampuan
yang
dibutuhkan
untuk
menjalankan kegiatan mental. Tujuh dimensi yang membentuk kemampuan intelektual adalah : a. Kemampuan numerik, kemampuan untuk melakukan penghitungan cepat dan akurat. b. Pemahaman verbal, kemampuan memahami apa yang dibaca atau didengar dan hubungan antar kata. c. Kecepatan
perseptual,
kemampuan
mengidentifikasi
kesamaan
dan
perbedaan visual dengan cepat dan akurat. d. Penalaran induktif, kemampuan mengidentifikasi rangkaian logis masalah dan kemudian memecahkan masalah tersebut. e. Penalaran deduktif, kemampuan menggunakan logika dan menilai implikasi argumentasi. f. Visualisasi ruangan, kemampuan menggambarkan penampakan obyek tertentu jika posisinya dalam ruangan diubah g. Memori, kemampuan mempertahankan dan mengingat kembali pengalaman masa silam. Di sepanjang dasawarsa terakhir, terdapat kemampuan yang melebihi kemampuan–kemampuan intelektual, kemampuan tersebut dibagi menjadi empat sub bagian, yaitu 1). kecerdasan kognitif, meliputi bakat yang sudah lama ditemukan oleh tes-tes intelegensi tradisional. 2). kecerdasan sosial adalah kemampuan untuk berhubngan dengan orang lain secara efektif. 3). kecerdasan
85
emosional adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami dan mengelola emosi. 4). kecerdasan budaya adalah kesadaran atas keberagaman antar kebudayaan dan kemampuan untuk menjalankan fungsi secara sukses dalam situasi lintas budaya. 2. Kemampuan fisik Pada tingkat yang sama dengan kemampuan intelektual dalam memainkan peran yang lebih besar dalam pekerjaan kompleks yang menuntut persyaratan pemrosesan informasi, kemampuan fisik khusus bermakna penting bagi keberhasilan
menjalankan
pekerjaan-pekerjaan
yang
kurang
menuntut
keterampilan tetapi lebih menuntut stamina, kekuatan dan karakteristikkarakteristik
lainnya.
Persyaratan-persyaratan
yang
diperlukan
dalam
kemampuan fisik, dibagi ke dalam tiga faktor, antara lain : A. Faktor-faktor kekuatan 1. Kekuatan dinamik, kemampuan memanfaatkan kekuatan otot secara berulang-ulang atau terus-menerus dalam waktu tertentu. 2. Kekuatan otot bawah, kemampuan memanfaatkan kekuatan otot bagian bawah tubuh (terutama otot perut). 3. Kekuatan statis, kekuatan memanfaatkan kekuatan untuk membendung obyek-obyek eksternal. 4. Kekuatan eksplosif, kemampuan memanfaatkan energi maksimum dalam satu atau serangkaian kegiatan eksplosif
86
B. Faktor-faktor fleksibilitas 1. Fleksibilitas jangkauan, kemampuan menggerakkan otot bawah atau belakang sejauh mungkin. 2. Fleksibilitas
dinamik,
kemampuan
melakukan
gerakan-gerakan
meregang cepat dan berulang-ulang. C. Faktor-faktor lain 1. Koordinasi tubuh, kemampuan mengkoordinasikan tindakan-tindakan simultan anggota-anggota tubuh berbeda. 2. Keseimbangan, kemampuan menjaga keseimbangan meski terdapat kekuatan yang berupaya menggoyahkan. 3. Stamina,
kemampuan
mengerahkan
upaya
maksimum
yang
mensyaratkan upaya terus-menerus. Melihat dari hasil wawancara dan observasi mengenai kualitas pelayanan sertifikat tanah hak milik dalam program layanan rakyat untuk sertifikat tanah (LARASITA) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung. Reliability para pelaksana LARASITA Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung yang belum dapat mengoperasikan pelayanan secara on-line dan kemampuan dalam memberikan informasi pertanahan. Ini dilihat dari kemampuan para pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung dalam menjalankan peralatan yang ada di mobil LARASITA. Minimnya pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sistem Administrator Komputerisasi Kantor Pertanahan. Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung mengirimkan 1 (satu) orang untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sistem Administrator Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP).
87
Menyebabkan kendala bagi para pegawai dalam mengoperasikan pelayanan secara on-line. Karena masih terdapatnya pegawai yang kurang mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam menjalankan pelayanan secara On-line, bahkan masih ada pegawai yang belum mempunyai pengetahuan dan keterampilan dasar dalam mengoperasikan komputer. Ini menjadi salah satu kendala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung belum dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara on-line. Pelatihan yang diadakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung untuk para pegawai yang tidak mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sistem Administrator Komputerisasi Kantor Pertanahan yang diadakan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tidak berkesinambungan. Pelatihan yang diberikan untuk para pegawai terakhir dilaksanakan pada tahun 2010, dan pelaksanaan pelatihan dilaksanakan dengan waktu 2 (dua) hari. Pelatihan diselenggarakan bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung. Kendala lain kemampuan para petugas pelaksana program LARASITA dalam memberikan pelayanan dan informasi pertanahan. Ini disebabkan karena tidak adanya rapat/pertemuan antar seksi-seksi terkait dalam pembuatan sertifkat tanah hak milik. Untuk membahas persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi oleh masyarakat agar berkas permohonan yang sudah dinyatakan lengkap oleh petugas pelaksana LARASITA dilapangan tidak terdapat kekurangan yang harus dilengkapai pemohon (masyarakat). Karena tidak adanya rapat/pertemuan antar seksi-seksi terkait menyebabkan informasi yang diberikan kepada masyarakat menjadi tidak jelas dan waktu penerbitan sertifikat tanah hak milik melebihi
88
waktu yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan yaitu 98 hari kerja.
4.2.3 Responsiveness Daya tanggap (responsiveness), yakni kesigapan para pegawai untuk membantu para pemohon (masyarakat) dan memberikan pelayanan dengan tanggap dan cepat, yang meliputi kesigapan dan kecepatan pegawai dalam menangani keluhan para pemohon (masyarakat). Dengan tuntutan masyarakat yang semakin besar dalam pembuatan sertifikat tanah hak milik, maka Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menindaklanjuti tuntutan masyarakat tersebut dengan mengeluarkan program LARASTA yang tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tanggal 11 Mei tahun 2009 tentang Larasita Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Layanan ini diluncurkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk mempercepat sertifikasi tanah hak milik bagi masyarakat, dimana sebelumnya masyarakat yang ingin mengurus layanan pertanahan harus mendatangi kantor-kantor pertanahan di wilayah tersebut. Bagi masyarakat yang berdomisili dekat dengan kantor pertanahan hal itu menjadi tidak masalah, namun hal ini bermasalah buat masyarakat yang berdomisili jauh dari kantor pertanahan, terutama sekali masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, dengan adanya program LARASITA, Badan
Pertanahan
Nasional
Republik
Indonesia
berusaha
mendekatkan
89
pelayanannya kepada masyarakat. Bentuk dari layanan LARASITA adalah kantor pertanahan yang sifatnya bergerak atau mobile dengan menggunakan mobil dan sepeda motor sebagai basisnya. Layanan program LARASITA terkoneksi dengan jaringan internet dengan komputer server di Kantor Pertanahan. Dalam kegiatannya, pemohon layanan setelah melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan akan diinput informasinya oleh petugas loket secara real time dan secara otomatis informasi tersebut akan tersimpan di komputer server di kantor pertanahan. Penginputan informasi dan berkas-berkas dari pemohon diinput menggunakan aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP), yaitu suatu aplikasi layanan kegiatan pertanahan yang ditempatkan pada loket-loket pelayanan. Pada sistem ini, pemohon bisa memonitor kemajuan berkas yang telah dia masukkan perkembangannya sampai selesai. Selain itu dengan menggunakan aplikasi ini, pemohon juga bisa langsung mengetahui berapa nilai nominal dari biaya yang akan masyarakat bayarkan dalam proses mendapatkan layanan kegiatan pertanahan. Layanan program LARASITA kegiatan yang bisa dilakukan sama dengan yang ada di setiap kantor pertanahan Kabupaten/Kota, antara lain : 1.
Pengakuan Hak/Penegasan Hak;
2.
Peralihan Hak (balik nama);
3.
Roya (penghapusan Hak Tanggungan);
4.
Hak Tanggungan;
5.
Pendaftaran perubahan hak/penurunan hak;
6.
Pendaftaran sertifikat pengganti karena hilang;
90
7.
Pendaftaran sertifikat pengganti karena rusak;
8.
Pendaftaran pemisahan/pendaftaran penggabungan hak atas tanah;
9.
Pengecekan sertifikat. Dengan adanya layanan-layanan ini yang difasilitasi oleh Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan menggunakan program layanan LARASITA, diharapkan akan memberi manfaat lebih terhadap masyarakat yang selama ini merasa kesulitan mendapatkan pelayanan dari kantor pertanahan. Selain itu dari pihak Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, pemegang mandat dari pemerintah sebagai institusi yang mengatur jalannya pemerintahan dibidang
pertanahan
akan
memperoleh
kemudahan
dalam
administrasi
pertanahan. Daya tanggap para petugas pelaksana LARASITA dalam pelayanan program LARASITA di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung sangat penting dalam
memberikan
(masyarakat),
pelayanan
dan
menindaklanjuti
aspirasi
pemohon
karena Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung merupakan
lembaga publik yang memberikan pelayanan jasa. Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung harus selalu tanggap atau peka terhadap kebutuhan dan harapan pemohon (masyarakat) sesuai dengan tujuan program LARASITA Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung : 1. Menjamin kepastian hak atas tanah dan perlindungan hukum bagi pemegang haknya; 2. Merangsang partisipasi pertanahan;
masyarakat
dalam
menyelesaikan administrasi
91
3. Mempercepat pelayanan pendaftaran sertifikat tanah; 4. Menata kembali ketimpangan struktur penguasaan dan penggunaan tanah ke arah yang lebih adil; 5. Mempercepat proses penyelesaian sertifikat tanah sesuai harapan masyarakat yaitu murah dan tepat waktu; 6. Menghindari pelayanan pendaftaran sertifikat tanah melalui pihak ke-3 atau perantara; 7. Memperbaiki dan meningkatkan akses rakyat kepada sumber-sumber ekonomi, terutama tanah sebagai sumber kehidupan dan penghidupan. Daya tanggap Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung dapat terlihat dari tanggapan petugas dalam menanggapi kebutuhan pemohon (masyarakat). Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung harus memahami apa yang menjadi kebutuhan pemohon (masyarakat) yang semakin kompleks. Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung berusaha memberikan yang terbaik untuk pemohon (masyarakat) sikap tersebut ditunjukkan dengan memberikan pelayanan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. Menurut Koordinator pelaksana LARASITA Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung8 sebagai berikut : “Daya tanggap para pelaksana LARASITA Kabupaten Bandung, diperlihatkan dengan cara membantu dan memberikan informasi kepada masyarakat yang akan membuat sertifikat tanah hak milik. Para petugas pelaksana LARASITA akan memberitahukan kekurangan-kekurangan persyaratan apa saja kepada pemohon (masyarakat) dalam pembuatan sertifikat tanah hak milik. Apabila berkas yang sudah dinyatakan lengkap oleh para petugas pelaksana LARASITA tetapi dalam proses penyelesaian di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung masih terdapat 8
Wawancara dengan Koordinator pelaksana LARASITA, 26 November 2012.Soreang. Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung
92
kekurangan persyaratan yang harus dilengkapi pemohon (masyarakat). Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada pemohon (masyarakat) untuk melengkapi persyaratan yang harus dilengkapi”. Berdasarkan hasil wawancara dengan koordinator pelaksana program LARASITA di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung9, dalam pelayanan program
LARASITA, para petugas pelaksana LARASITA dalam melayani
masyarakat yang akan membuat sertifikat hak milik dalam perjalanannya memberitahukan kembali kepada pihak Desa yang berada dalam lingkungan Kecamatan yang sudah ditunjuk untuk diselengarakannya pelayanan LARASITA, dengan cara mobil LARASITA akan berhenti di setiap Desa yang dilalui oleh mobil LARSITA sebelum tiba di Kecamatan, apabila ada masyarakat yang akan membuat sertifikat tanah hak milik atau menanyakan informasi tentang pertanahan maka petugas pelaksana LARASITA akan melayani langsung sebelum ke Kecamatan tetapi apabila masyarakat belum siap dengan syarat-syarat pensertifikatan tanah hak milik maka masyarakat dianjurkan untuk mendatangi Kantor Kecamatan dimana pelayanan LARASITA dilaksanakan. Dalam melaksanakan tugas melayani masyarakat, para petugas pelaksana program LARASITA Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung akan membantu masyarakat dalam pembuatan sertifikat tanah hak milik. Para petugas pelaksana LARASITA memberitahukan kepada masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon (masyarakat), agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan membuat masyarakat
9
Wawancara dengan Koordinator tim LARASITA, 23 November 2012.Soreang. Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung
93
mengetahui bahwa dalam pembuatan sertifikat tanah hak milik itu tidak berbelitbelit. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat yang mendaftarkan tanahnya melalui pelayanan mobil LARASITA di Kecamatan Cimenyan, Kecamatan Cileunyi, Kecamatan Rancaekek dan Kecamatan Cicalengka10. Dalam memberikan pelayanan LARASITA, para petugas pelaksana LARASITA memberitahukan persyaratan-persyaratan apa saja yang harus dilengkapi oleh masyarakat agar berkas permohonan pembuatan sertifikat tanah hak milik dapat dinyatakan lengkap oleh petugas pelaksana LARASITA. Apabila berkas permohonan pembuatan sertifikat tanah hak milik dinyatakan sudah lengkap oleh petugas pelaksana LARASITA, maka berkas permohonan pembuatan sertifikat tanah hak milik tersebut akan langsung diterima dan diberitahukan biaya-biaya yang harus dibayar oleh masyarakat. Jika berkas permohonan pembuatan sertifikat tanah hak milik yang dinyatakan belum lengkap oleh petugas pelaksana LARASITA akan dikembalikan kembali kepada pemohon (masyarakat), dan di waktu yang akan datang apabila mobil LARASITA berkunjung ke Kecamatan tersebut maka pemohon (masyarakat) dapat memberikan berkas permohonannya yang sudah dilengkapi atas kekurangan-kekurangan persyaratan yang sudah diberitahukan sebelumnya oleh para petugas pelaksana LARASITA. Apabila di dalam proses penyelesaian permohonan pembuatan sertifikat tanah hak milik terdapat kekurangan-kekurangan yang harus dilengkapi oleh masyarakat. Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung akan mengirimkan surat
10
Wawancara dengan masyarakat, 30 November 2012
94
pemberitahuan kepada pemohon (masyarakat) dan tercantum kekurangan yang harus dilengkapi melalui POS. Surat pemberitahuan tersebut dikirimkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung kepada masyarakat apabila sertifikat tanah hak milik sudah selesai diperiksa oleh seksi-seksi teknis lainnya dan sudah dicetak. Tetapi tidak akan diberikan kepada pemohon (masyarakat) sebelum kekurangan-kekurangan yang sudah disampaikan lewat surat pemberitahuan dilengkapi. Ini dilakukan agar berkas permohonan pembuatan sertifikat tanah hak milik berjalan meskipun terdapat kekurangan persyaratan. Berkas permohonan sertifkat tanah hak milik yang masih dalam proses dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Juli pada tahun 2012 terlihat dalam tabel berikut ini : Tabel 4.5 Permohonan Sertifikat Tanah Hak Milik Yang Belum Terselesaikan Dalam Program LARASITA Pemeriksaan
Kekurangan No
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Bln
Jumlah Berkas
Jan 8 Feb 2 Mar 7 Apr 1 Mei 10 Jun 8 Jul 8 Jumlah
Peta Bidang Tanah 7 2 2
Surat Ukur
Pengumuman Warkah
3 1 2 17
Pencetakan Sertifikat
Kepala Sub Seksi PT
Kepala Seksi HTPT
Kepala Kantor 1
1 1 2
2 2
2 2
1 1 2
Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung 2012 Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung belum menyelesaikan permohonan sertifikat tanah hak milik sebanyak 44 berkas, yang terdiri dari peta bidang tanah 17 berkas, pengumuman 2 berkas, pencetakan sertifikat 2 berkas, kepala sub seksi pendafataran tanah 2 berkas,
5 1 7 5 19
95
kepala seksi hak tanah dan pendaftaran tanah 2 berkas dan kepala kantor 19 berkas. Bahwa dari 44 berkas permohonan sertifikat tanah hak milik ini menjadi tanggung jawab para pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung. Sebanyak 44 berkas permohonan sertifikat tanah hak milik penyelesaianya tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan yaitu 98 hari kerja. Pemohon (masyarakat) dapat menanyakan proses berkas permohonan pembuatan sertifikat tanah hak milik kepada petugas pelaksana LARASITA yang sedang bertugas di Kecamatan setempat atau sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat, keluhan dapat disampaikan baik secara lisan dan tulisan yang langsung diterima oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung atau melaui website bpn.go.id. Keluhan yang disampaikan oleh pemohon (masyarakat) ditangani langsung oleh petugas/pejabat yang sesuai kewenangannya, Keluhan pemohon (masyarakat) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah diterimanya keluhan oleh Kantor Pertanahan, Kantor Pertanahan setempat harus sudah mengirimkan tanggapan awal. Apabila sudah diperoleh jawaban yang lengkap, maka Kantor Pertanahan mengirimkan jawaban dalam bentuk tulisan kepada pemohon (masyarakat). Keluhan masyarakat dalam program LARASITA di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung dari Bulan Januari 2012 sampai dengan Bulan Juli 2012 dapat terlihat dalam tabel berikut ini :
96
Tabel 4.6 Keluhan Masyarakat dalam Program LARASITA Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung No 1 2 3 4 5 6 7
Bulan Jumlah keluhan Januari 3 Keluhan Februari 2 Keluhan Maret 4 Keluhan April 2 Keluhan Mei 8 Keluhan Juni 5 Keluhan Juli 1 Keluhan 25 Keluhan Jumlah Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung 2012
Selesai 1 Keluhan 1 Keluhan 2 Keluhan 2 Keluhan 5 Keluhan 2 Keluhan 13 Keluhan
Dari data diatas menunjukkan bahwa 25 keluhan pemohon (masyarakat) yang
belum selesainya
permohonan sertifikat
tanah
hak
milik,
yang
ditindaklanjuti oleh para pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung 13 keluhan sudah selesai sertifikat tanah hak milik. Sebanyak 12 keluhan pemohon (masyarakat) masih dalam proses, ini dikarenakan sebanyak 2 berkas masih dalam tahap pengumuman, 2 berkas dalam tahap pencetakan sertifikat, sebanyak 2 berkas dalam tahap pemeriksaan oleh Kepala Sub Seksi Pendaftaran Tanah, 2 berkas dalam tahap pemeriksaan oleh Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah dan 4 berkas dalam tahap pemeriksaan oleh Kepala Kantor. Menurut Koordinator Tim LARASITA Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung11 sebagai berikut : “Belum semuanya keluhan dari masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, salah satunya Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung kekurangan pegawai graphis yang bertugas untuk membuat peta bidang tanah. Pegawai graphis yang ada sebanyak 3 (tiga) orang untuk mengerjakan semua pelayanan pertanahan yang menyangkut kepada pengukuran tanah. Dengan banyaknya tugas yang harus diselesaikan oleh bagian graphis, diperlukan penambahan pegawai yang selama ini belum dilakukan”. 11
Wawancara dengan Koordinator tim LARASITA,13 November 2012.Soreang. Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung
97
Menurut Ratminto (2005 : 218-219) untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah, perlu disediakan akses. Akses tersebut antara lain : 1. Masyarakat
dapat
memberikan
informasi,
saran/pendapat/tanggapan/pengaduan dalam bentuk kotak pengaduan, kotak pos, atau satuan tugas penerima pengaduan yang berfungsi menerima dan menyelesaikan pengaduan masyarakat. 2. Setiap pengaduan masyarakat baik secara tulisan maupun secara langsung kepada pejabat/petugas penerima pengaduan diberi surat/formulir tanda bukti pengaduan. 3. Pada surat/formulir tanda bukti pengaduan disebutkan nama dan jabatan pejabat/petugas yang berwenang untuk menyelesaikan masalah/pengaduan tersebut dan jangka waktu penyelesaiannya. 4. Masukan
masyarakat,
saran/pendapat/tanggapan/pengaduan
baik
merupakan
hendaknya
ditindaklanjuti
informasi, dengan
langkah-langkah upaya perbaikan pelayanan oleh unit pelayanan instansi pemerintah yang bersangkutan. 5. Apabila dalam pengaduan terdapat masyarakat yang dirugikan, perlu dipertimbangkan pemberian kompensasi. 6. Pengaduan tertulis baik melalui surat maupun media elektronik oleh masyarakat harus disampaikan secara jelas dan bertanggung jawab dengan menyebutkan nama, alamat dan identitas yang sah.
98
7. Apabila dalam pengaduan ternyata terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh petugas pelayanan, maka perlu diberikan sanksi kepada petugas yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Organisasi pemerintah maupun organisasi swasta berusaha menciptakan budaya tanggap terhadap pengaduan masyarakat, karena organisasi tersebut secara terus-menerus meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam memberikan pelayanan. Menurut Robbins (2006 : 741) ada beberapa variabel yang secara rutin terdapat dalam budaya yang tanggap terhadap pengaduan masyarakat, yaitu : 1. Tipe karyawan itu sendiri Organisasi
berorientasi
terhadap
masyarakat
yang
dilayani
dan
memperkerjakan pegawai yang terbuka dan ramah. 2. Formalisasi yang rendah Pegawai perlu memiliki kebebasan untuk memenuhi tuntutan layanan masyarakat yang senantiasa berubah. 3. Perluasan formalisasi yang rendah Penggunaan pemberdayaan secara luas, pegawai yang diberdayakan memiliki keleluasaan keputusan untuk melakukan apa yang perlu untuk menyenangkan masyarakat. 4. Keterampilan mendengar yang baik Pegawai dalam budaya tanggap terhadap pengaduan masyarakat memiliki kemampuan mendengarkan dan memahami pesan yang dikirim oleh masyarakat.
99
5. Kejelasan peran Pegawai betindak sebagai orang yang mewakili organisasi terhadap masyarakat. Pegawai harus menyetujui tanpa bantahan baik terhadap permintaan pimpinan maupun masyarakat. Robbins (2006 : 742-744) mengemukakan sejumlah tindakan yang dapat diambil oleh organisasi untuk membuat budaya tanggap terhadap pengaduan masyarakat. Tindakan-tindakan ini dirancang untuk menciptakan pegawai yang mempunyai kemampuan atau berkompeten untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat : Pertama, seleksi, tempat untuk memulai membangun budaya tanggap terhadap pengaduan
masyarakat
adalah
mempekerjakan
pegawai
yang
memiliki
kepribadian dan sikap yang konsisten terhadap orientasi layanan yang tinggi. Keramahan, kegairahan dan perhatian dalam diri pegawai secara positif mempengaruhi persepsi masyarakat tentang mutu pelayanan. Kedua, pelatihan dan sosialisasi, organisasi yang berusaha menjadi lebih tanggap terhadap pengaduan masyarakat tidak harus melakukan perekrutan pegawai baru. Dengan menghadapi tantangan untuk membuat pegawai yang ada menjadi lebih berfokus terhadap masyarakat, dalam hal ini lebih ditekankan kepada pelatihan yang diberikan organisasi kepada pegawai. Selain itu, karyawan yang memiliki sikap ramah terhadap masyarakat sekalipun perlu memahami tujuan organisasi. Dengan demikian semua pegawai yang di bidang pelayanan hendaknya disosialisasikan mengenai sasaran dan nilai organisasi.
100
Ketiga, rancangan struktural, struktur organisasi perlu lebih banyak memberikan kendali kepada pegawai. Dengan demikian organisasi perlu memberikan kesempatan terhadap pegawai menyesuaikan perilaku dengan kebutuhan dan permintaan masyarakat yang senantiasa berubah. Keempat,
pemberdayaan,
pemberdayaan
pegawai
dengan
memberikan
keleluasaan untuk mengambil keputusan menyangkut kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan. Ini merupakan komponen yang perlu pada budaya tanggap terhadap pengaduan masyarakat. Karena komponen ini memungkinkan pegawai membuat keputusan secara cepat sehingga benar-benar dapat memuaskan masyarakat. Kelima, kepemimpinan, para pemimpin yang efektif dalam budaya tanggap terhadap pengaduan masyarakat menyampaikan budaya tersebut melalui visi, yang berfokus pada masyarakat dan menunjukkan dalam perilaku. Bahwa para pegawai akan memberikan pelayanan sebaik mungkin. Keenam, evaluasi kinerja, evaluasi berdasarkan perilaku pegawai dengan cara bertindak seperti kerja tim, keramahan dan kemampuan menyelesaikan masalah masyarakat. Evaluasi disini bukan berdasarkan hasil yang dapat diukur melainkan perilaku dalam memberikan pelayanan. Karena penilaian ini mendorong pegawai berperilaku yang ramah terhadap peningkatan mutu pelayanan dan memberi pegawai lebih banyak kendali atas kondisi yang mempengaruhi evaluasi kinerja pegawai. Ketujuh, sistem imbalan, jika organisasi ingin para pegawai memberikan layanan yang baik, maka organisasi tersebut memberikan imbalan berdasarkan layanan
101
yang baik. Organisasi perlu memberikan pengakuan kepada pegawai yang menunjukkan usaha yang luar biasa untuk menanggapi keluhan masyarakat, dan organisasi perlu memberikan imbalan baik dalam bentuk upah maupun promosi yang sesuai dengan layanan yang diberikan terhadap masyarakat. Melihat dari hasil wawancara dan observasi mengenai kualitas pelayanan sertifikat tanah hak milik dalam program layanan rakyat untuk sertifikat tanah (LARASITA) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung. Responsiveness para pelaksana LARASITA Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung belum baik, ini dilihat dari jumlah permohonan sertifikat tanah hak milik yang belum terselesaikan dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2012. Sebanyak 109 permohonan yang diterima oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung dalam program LARASITA, yang dapat diselesaikan sebanyak 44 permohonan yang sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010. Sedangkan sebanyak 65 permohonan dalam proses penyelesaian. Sebanyak 25 keluhan dari pemohon (masyarakat) dalam program pelayanan LARASITA Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung pada tahun 2012, yang ditindaklanjuti sampai selesainya sertifikat tanah hak milik sebanyak 13 keluhan. Sedangkan sebanyak 12 keluhan belum ditindaklanjuti sampai dengan selesainya sertifikat tanah hak milik. Sebanyak 25 keluhan dari pemohon (masyarakat) yang diterima dalam program LARASITA disampaikan dalam bentuk lisan, dengan mendatangi mobil LARASITA di Kecamatan. Terdapatnya keluhan yang belum terselesaikan, diakibatkan kurangnya kesigapan para pegawai
102
Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Ini dilihat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung kekurangan pegawai bagian graphis dalam menerbitkan peta bidang tanah. Pegawai bagian graphis di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung sebanyak 3 orang untuk mengerjakan seluruh pelayanan pertanahan yang menyangkut pengukuran tanah.
4.2.4 Assurance Jaminan (assurance), mencakup pengetahuan yang cukup dalam memberikan informasi pertanahan, kesopanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan kemampuan dalam menanamkan kepercayaan masyarakat. Pengetahuan sumber Daya Manusia atau pegawai merupakan faktor utama dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk pemohon (masyarakat). Untuk meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sistem administrator dalam rangka peningkatan kemampuan dan keterampilan teknis pemanfaatan di bidang informasi teknologi. Tujuan dari pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah para pegawai diharapkan
memiliki pengetahuan dan
keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan aplikasi komputerisasi kantor pertanahan (KKP). Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengetahuan dari pegawai
103
Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung dalam memberikan pelayanan kepada pemohon/masyarakat sangatlah penting. Pengetahuan para pegawai Kantor Pertanahan
Kabupaten
Bandung
dalam
melayani
kebutuhan
pemohon
(masyarakat), dapat ditunjukkan dengan berusaha memberikan pelayanan yang baik, cepat dan tepat waktu. Dengan dikembangkannya komputerisasi kantor pertanahan (KKP) model pelayanan yang berbasis sistem on-line yang disertai pengetahuan dari para pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung untuk memberikan pelayanan, maka pelayanan yang diberikan kepada pemohon (masyarakat) akan cepat dan tepat waktu. Kendala-kendala dalam pelayanan Program LARASITA di Kabupaten Bandung, pertama pelayanan pertanahan yang tidak dapat diselesaikan di mobil Larasita pada hari itu juga, karena dalam pembuatan sertifikat tanah hak milik melibatkan seksi-seksi teknis. Kedua, Bahwa tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan. Akan tetapi, dalam memberikan pelayanan publik di bidang pertanahan, baik secara langsung maupun tidak langsung akan melibatkan institusi-institusi yang terkait, seperti Camat/PPATs dan Lurah/Kepala Desa serta PPAT/Notaris. Dalam rangka memberikan pelayanan publik dibidang pertanahan, sebaiknya harus ada satu persepsi atau pemahaman yang sama antara Kantor Pertanahan dengan institusi-institusi terkait, karena pelayanan pertanahan kepada masyarakat harus "satu garis lurus", agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang sama, sehingga semua layanan pertanahan menjadi lebih jelas dan tidak membingungkan masyarakat.
104
Berdasarkan hasil wawancara dengan koordinator tim LARASITA Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung12, dalam penyelesaian sertifikat tanah hak milik diperlukan koordinasi dengan seksi-seksi teknis lainnya. Karena melibatkan seksiseksi teknis lainya dalam pembuatan sertifikat tanah hak milik masih adanya perbedaan persepsi antar pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung dalam menyelesaikan permohonan sertifikat tanah hak milik. Dalam hal ini dibutuhkan persamaan persepsi agar informasi yang diberikan jelas dan tidak membingungkan pemohon (masyarakat) dan tidak akan mengganggu proses pelayanan pertanahan, karena berkas yang sudah dinyatakan lengkap oleh petugas pelaksana LARASITA dalam proses penyelesaian tidak akan ada kekurangan persyaratan yang harus dilengkapi atau diperbaiki oleh pemohon (masyarakat). Dalam memberikan pelayanan program LARASITA petugas pelaksana LARASITA Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung memakai seragam lengkap Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia disertai tanda pengenal di dada kiri dan membawa Surat Tugas dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung atau pejabat yang ditunjuk, ini dilakukan untuk pengamanan perangkat kelembagaan dan untuk menunjukkan kesopanan petugas pelaksana LARASITA Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung dalam melayani masyarakat yang akan membuat sertifikat tanah hak milik. Pemakaian seragam lengkap disertai tanda pengenal dan membawa Surat Tugas sudah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang LARASITA 12
Badan
Pertanahan
Nasional
Republik
Indonesia.
Menurut
Wawancara dengan Koordinator tim LARASITA, 13 November 2012.Soreang. Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung
105
Koordinator Tim LARASITA Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung13 sebagai berikut : “Para pelaksana program LARASITA Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung diharuskan memakai seragam resmi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan menggunakan tanda pengenal di dada kiri dan membawa surat tugas yang sudah ditandatangani oleh Kepala Kantor atau pejabat yang ditunjuk di setiap pelayanan program LARASITA dilaksanakan, sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang LARASITA Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia”. Berdasarkan hasil wawancara dengan koordinator pelaksana LARASITA Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung14, pemakaian seragam lengkap disertai tanda pengenal di dada kiri dan membawa Surat Tugas dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung atau pejabat yang ditunjuk dilakukan pada setiap pelayanan program LARASITA dilaksanakan setiap Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bandung, ini dilakukan agar setiap pelayanan program LARASITA di Kabupaten Bandung dilaksanakan secara resmi dan untuk pengamanan perangkat kelembagaan serta tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bahwa dalam mewujudkan aparat
pemerintah
yang
bersih dan
meningkatkan transparansi pegawai, serta terselenggaranya pelayanan secara adil dan merata, berkemampuan melaksanakan tugas secara professional dan bertanggung
jawab
dalam
memberikan
pelayanan
terhadap
pemohon
(masyarakat). Oleh karena itu pelayanan program LARASITA Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung yang dilaksanakan oleh koordinator pelaksana dan petugas
13
Wawancara dengan Koordinator tim LARASITA, 13 November 2012.Soreang. Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung 14 Wawancara dengan Koordinator pelaksana LARASITA, 26 November 2012.Soreang. Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung
106
pelaksana LARASITA kepada pemohon (masyarakat) transparan,
ini
dibuktikan
pendaftaran sertifikat
dengan
diserahkannya
dilakukan secara
kwitansi
pengukuran,
dan pemeriksaan panitia oleh petugas pelaksana
LARASITA kepada pemohon (masyarakat) sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 13 tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak. Biaya-biaya yang diserahkan oleh pemohon (masyarakat) kepada petugas pelaksana LARASITA apabila berkas permohonan sudah dinyatakan lengkap diterima oleh petugas pelaksana LARASITA. dan diberikan kwitansi sementara oleh petugas pelaksana kepada pemohon sebagai tanda bukti penerimaan sementara, maka berkas permohonan sertifikat tanah hak milik yang sudah lengkap tersebut di entry di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung dan pemohon dapat mengambil kwitansi resmi serta tanda bukti pengambilan sertifikat apabila sudah selesai. Menurut koordinator pelaksana LARASITA Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung15 sebagai berikut : “Di setiap penerimaan biaya pengukuran, pendaftaran sertifikat dan pemeriksaan panitia A yang diserahkan oleh pemohon (masyarakat) kepada petugas LARASITA. Para pemohon akan diberikan kwitansi sementara untuk ditukarkan dengan kwitansi resmi serta tanda bukti untuk pengambilan sertifikat tanah hak milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung. Dikarenakan pelayanan program LARASITA belum dapat dilakukan secara on-line, maka para pemohon diberikan kwitansi sementara. Ini dilakukan agar transparansi biaya terhadap msyarakat dalam pembuatan sertifikat tanah hak milik”. Berdasarkan hasil wawancara dengan koordinator pelaksana LARASITA Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, biaya-biaya dalam pembuatan sertifikat
15
Wawancara dengan Koordinator pelaksana LARASITA, 26 November 2012.Soreang. Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung
107
tanah hak milik seperti biaya pengukuran, biaya pendaftaran sertifikat dan biaya pemeriksaan panitia sudah dilakukan secara transparan kepada pemohon (masyarakat), ini mengantisipasi bahwa adanya sebagian masyarakat bahwa biaya pengurusan sertipikat tanah itu mahal, sehingga masyarakat ketakutan tidak mampu untuk membayar pengurusan sertipikat tanah. Besaran biaya yang harus dikeluarkan oleh pemohon (masyarakat) dalam pembutan sertifikat tanah hak milik itu sesuai dengan besarnya luasan tanah yang akan di sertifikatkan. Karena Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia mempunyai standarisasi dalam biaya pembuatan sertifikat tanah hak milik, standarisasi itu tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 13 tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak. Menurut Robbins (2006 : 93) sikap adalah pernyataan-pernyataan evaluatif baik yang diinginkan atau yang tidak diinginkan memngenai objek, orang atau peristiwa. Sikap mencerminkan bagaimana seseorang merasakan sesuatu, sikap dibagi menjadi tiga komponen, seperti : pertama, komponen kognitif, segmen pendapat atau keyakinan dari sikap. Kedua, komponen afektif, segmen emosional atau perasaan dari sikap yang dicerminkan dalam pernyataan. Ketiga, komponen perilaku, maksud untuk berperilaku dalam cara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Ada tiga tipe sikap yang berkaitan dengan pekerjaan dikemukakan oleh Robbins (2006 : 94-95), antara lain : 1. Kepuasan kerja, merujuk ke sikap umum individu terhadap pekerjaanya. Seseorang dengan tingkat kepuasan kerja tinggi menunjukkan sikap yang
108
positif terhadap kerjaanya, sedangkan seseorang yang tak puas dengan pekerjaannya menunjukkan sikap yang negatif terhadap pekerjaan itu. 2. Keterlibatan kerja, mengukur derajat sejauh mana seseorang secara psikologis mengaitkan dirinya ke pekerjaanya dan menganggap tingkat kinerjanya sebagai hal penting bagi harga dirinya. Pegawai dengan tingkat keterlibatan kerja yang tinggi dengan kuat mengaitkan dirinya ke jenis kerja yang dilakukan dan benar-benar peduli dengan jenis kerja itu. Tingkat keterlibatan kerja yang tinggi terbuti berkaitan dengan rendahnya tingkat keabsenan dan pengunduran diri. 3. Komitmen pada organisasi, keadaan dimana para pegawai mengaitkan dirinya kepada
organisasi
tertentu
dan
sasarn-sasarannya,
serta
berharap
mempertahankan keanggotaan dalam organisasi itu. Sehingga, keterlibatan kerja yang tinggi berarti mengaitkan diri ke pekerjaan khusus seseorang sedangkan komitmen pada organisasi yang tinggi berarti mengaitkan diri ke organisasi yang mempekerjannya. Tingkat komitmen pada organisasi seseorang
individu
merupakan
indikator
yang
lebih
baik
mengenai
pengunduran diri pegawai daripada indikator kepuasan kerja yang jauh lebih sering digunakan. Komitmen organisasi merupakan indikator yang lebih baik karena hal itu tanggapan yang lebih luas terhadap organisasi secara keseluruhan dari pada kepuasan kerja. Tetapi ketika ketidakpuasan menjalar ke organisasi secara keseluruhan, pegawai kemungkinan lebih besar untuk mempertimbangkan pengunduran diri.
109
Melihat dari hasil wawancara dan observasi mengenai kualitas pelayanan sertifikat tanah hak milik dalam program layanan rakyat untuk sertifikat tanah (LARASITA) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung. Assurance yang diberikan oleh para pelaksana program pelayanan LARASITA Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung sudah baik dalam hal kesopanan dan transparansi biaya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kesopanan para pelaksana program pelayanan LARASITA ditunjukkan dalam cara memakai seragam resmi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia disertakan tanda pengenal di dada kiri. Ini dilakukan untuk pengamanan perangkat kelembagaan dan mengantisipasi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam transparansi biaya para pelaksana program pelayanan LARASITA memberikan kwitansi sementara kepada para pemohon (masyarakat) untuk ditukarkan dengan kwitansi serta tanda bukti pengambilan sertifikat tanah hak milik yang resmi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung. Ini dilakukan agar masyarakat mengetahui biaya-biaya pembuatan sertifikat tanah hak milik seperti pengukuran, pendaftaran sertifikat dan pemeriksaan panitia A. Tetapi dalam hal pengetahuan para pelaksana program pelayanan LARASITA masih terdapatnya kekurangan dalam segi pengetahuan menjalankan peralatan-peralatan yang berada di mobil LARASITA.
4.2.5
Empathy Empati (emphaty) meliputi perhatian yang diberikan Kantor Pertanahan
terhadap pemohon (masyarakat), seperti kemudahan dalam menerima informasi pelayanan pertanahan.
110
Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung dalam melaksanakan pelayanan Program LARASITA diawali dengan sosialisasi kepada berbagai tingkatan. Tahap pertama, dimulai dengan sosialisasi di tingkat Kabupaten/Kota dengan sasaran para pejabat Pemerintah Daerah, para Camat, para Kepala Desa/Lurah dan organisasi masyarakat, dengan maksud untuk ikut mensukseskan progam LARASITA. Tahap berikutnya, sosialisasi dilaksanakan yang bertempat di tingkat Kecamatan atau Kelurahan/Desa dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Sosialisasi terhadap masyarakat dimaksudkan agar masyarakat mengetahui dan mendaftarkan tanahnya melalui program LARASITA. Tim Program LARASITA Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung melaksanakan Program LARASITA dimulai sejak Tahun Anggaran 2009 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tanggal 15 Januari 2009 Nomor 120-42. Pada Tahun Anggaran 2010, program LARASITA mengalami perubahan tim LARASITA sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tanggal 04 Januari 2010 Nomor 05/Kep.12-32.04-500/I/2010 tentang Penunjukan/Koordinator dan petugas pelaksana Tim Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah (LARASITA) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2010. Sosialisasi
oleh
Kantor
Pertanahan
Kabupaten
Bandung
kepada
masyarakat dilakukan secara terus-menerus, yang membedakan sosialisasi pada awal program pelayanan LARASITA dilaksanakan dengan sosialisasi sesudah program pelayanan program LARASITA dijalankan. Sosialisasi pada awal program pelayanan LARASITA diselenggarakan di Kantor Kecamatan atau
111
Kantor Desa dengan melibatkan masyarakat langsung, sedangkan sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung sesudah program LARASITA berjalan tidak dengan masyarakat langsung tetapi menggunakan surat pemberitahuan kepada pihak Kecamatan untuk diteruskan ke Desa-desa yang berada dalam ruang lingkup Kecamatan tersebut, dari Desa akan diteruskan kepada Kadus-Kadus atau RT/RW setempat untuk memberitahukan kepada masyarakat yang akan mendaftarkan tanahnya melalui program pelayanan LARASITA. Koordinator tim LARASITA Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung membuat surat pemberitahuan sekaligus jadwal dalam 1 (satu) bulan kunjungan ke Kecamatan yang akan didatangani oleh layanan mobil LARASITA. Proses informasi kepada masyarakat
dengan menggunakan surat
pemberitahuan program pelayanan LARASITA yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung sebagai beikut :
112
Bagan 4.2 Alur Proses Informasi Kepada Msyarakat Dalam Program Pelayanan LARASITA di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Surat Pemberitahuan dari Kantor Pertanahan
Kantor Kecamatan
Kantor Desa
RT/RW
Kepala Dusun
Masyarakat
Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, 2012
113
Menurut Koordinator Tim LARASITA Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung16 sebagai berikut : “Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung melakukan koordinasi dengan pihak Kecamatan dan pihak Desa dalam memberikan informasi pelaksanaan program pelayanan LARASITA menjadi pilihan yang paling efektif untuk dilakukan. Dikarenakan luasnya wilayah Kabupaten Bandung menjadi kendala dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Ini menyebabkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tidak dapat memberitahukan secara langsung kepada masyarakat dalam memberikan informasi pelaksanaan program pelayanan LARASITA. Petugas pelaksana LARASITA memberikan pemberitahuan kembali secara langsung kepada masyarakat dengan lewat pengeras suara yang ada di mobil LARASITA. Ini dilakukan agar masyarakat yang belum diberitahukan oleh aparat Desa atau RT/RW setempat tentang jadwal pelaksanaan pelayanan program LARASITA mengetahui bahwa pelayanan program LARASITA diselenggarakan di Kantor Kecamatan setempat”. Dengan adanya pelayanan program LARASITA di Kabupaten Bandung yang mendatangani setiap Kecamatan di Kabupaten Bandung, membuat akses kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi pertanahan secara jelas. Tetapi dalam kenyataannya masyarakat tidak mendapatkan informasi pertanahan secara jelas, dikarenakan masyarakat tidak mengetahui jadwal kedatangan mobil LARASITA. Jadwal pelayanan program LARASITA hanya dimiliki oleh pihak Kecamatan tanpa dibagikan kepada pihak Desa yang berada dalam ruang lingkup Kecamatan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat yang mendaftarkan tanahnya melalui pelayanan mobil LARASITA di Kecamatan Cimenyan, Kecamatan Cileunyi, Kecamatan Rancaekek dan Kecamatan Cicalengka17, bahwa masyarakat mengetahui kedatangan mobil LARASITA diberitahukan oleh warga lain atau menanyakan langsung ke Kantor Kecamatan atau Kantor Desa. Tidak 16
Wawancara dengan Koordinator tim LARASITA, 26 November 2012.Soreang. Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung 17 Wawancara dengan masyarakat, 15 Desember 2012.
114
meratanya pemberitahuan yang disampaikan oleh pihak Desa,Kadus atau RT/RW kepada masyarakat, membuat masyarakat menunggu tanpa adanya informasi yang jelas jadwal kedatangan mobil LARASITA berkunjung ke Kantor Kecamatan, padahal masyarakat menunggu jadwal kedatangan mobil LARASITA. Dengan adanya layanan program LARASITA biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat menjadi berkurang dan masyarakat tidak harus pergi ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung yang berada di Soreang untuk membuat sertifikat tanah hak milik. Dalam surat pemberitahuan juga tidak disebutkan syarat-syarat yang harus disiapkan oleh masyarakat dalam membuat sertifikat tanah hak milik, masyarakat mengetahui kekurangan berkas permohonan sertifikat tanah hak milik apabila sudah diperiksa oleh petugas pelaksana LARASITA dan di waktu yang akan datang apabila mobil LARASITA berkunjung ke Kecamatan tersebut maka pemohon (masyarakat) bisa memberikan berkas permohonannya yang sudah dilengkapi atas kekurangan-kekurangan yang sudah diberitahukan sebelumnya oleh para petugas pelaksana LARASITA. Dengan adanya pelayanan program LARASITA yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, membuat kesadaran masyarakat menjadi antusias tentang arti pentingnya sertifikat tanah hak milik. Karena pada kenyataannya masih adanya masyarakat yang masih rendah pemahamannya mengenai arti pentingnya sertipikat tanah, sebagai bukti kepemilikan yang sah atas tanah, yang menjamin kepastian hukum hak atas tanahnya, serta dapat dijadikan sebagai jaminan pinjaman/permodalan (nilai ekonomis). Selain itu, terdapat juga sebagian masyarakat, yang tidak mendaftarkan tanahnya untuk
115
disertipikatkan, karena mereka memang tidak begitu merasakan manfaat sertifikat tanah dan membandingkan antara manfaatnya dengan usaha untuk memperoleh sertipikat tanah itu, tidak sepadan. Melalui petugas pelaksana program Larasita dilapangan, masyarakat dapat secara terus-menerus diberikan pencerahan dan informasi melalui sosialisasi langsung, mengenai arti pentingnya sertipikat tanah. Kepada masyarakat juga disampaikan hal-hal tentang kekuatan hukum dan keuntungan-keuntungan atas tanah bersertipikat dengan tanah yang belum bersertipikat, dengan demikian diharapkan hal itu dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya. Masyarakat ternyata juga memiliki kendala selain persyaratan membuat sertifikat tanah hak milik yang menyebabkan tidak antusiasnya dalam membuat sertifikat tanah hak milik. Sebagian masyarakat merasa kurang nyaman dengan hal-hal formal. Misalnya, harus memahami istilah-istilah formal di kantor pertanahan, seperti : Pengakuan Hak, Penegasan Hak, Peralihan Hak (balik nama), Roya (penghapusan Hak Tanggungan) dan Hak Tanggungan. Dengan kehadiran pelayanan program LARASITA, masyarakat dapat menggunakan layanan pertanahan dengan leluasa dan lepas dari hal-hal formal. Dengan pelayanan program LARASITA, masyarakat dapat mengakses layanan pertanahan dengan nyaman. Lebih dari itu, masyarakat dapat leluasa dengan gaya dan bahasa yang dianut oleh budayanya, berkomunikasi dengan petugas pelaksana LARASITA tentang layanan-layanan pertanahan. Pelayanan program LARASITA juga bisa menjadi akses keluhan masyarakat untuk menanyakan berkas permohonan sertifikat tanah hak milik. Para
116
pemohon (masyarakat) dapat menanyakan langsung kepada petugas pelaksana LARASITA yang sedang bertugas di Kantor Kecamatan setempat, tetapi karena peralatan yang berada di mobil LARASITA belum berjalan maka masyarakat tidak dapat mengetahui secara langsung proses berkas permohonan sertifikat tanah hak miliknya. Cara mengantisipasinya petugas pelaksana LARASITA dengan belum berjalannya peralatan yang berada di mobil LARASITA, petugas pelaksana LARASITA akan menanyakan nomor berkas permohonan sertifikat tanah hak milik pemohon (masyarakat) untuk mengecek proses berkas di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung. Petugas pelaksana LARASITA Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung akan meminta nomer Handphone/rumah yang bisa dihubungi untuk memberitahukan apabila petugas pelaksana sudah mengecek berkas permohonan tersebut di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung. Selain dengan menanyakan langsung kepada petugas pelaksana LARASITA yang sedang bertugas di Kantor Kecamatan, keluhan masyarakat bisa disampaikan baik secara lisan atau tulisan yang langsung diterima oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung serta dapat melaui website bpn.go.id. Komunikasi menjalankan empat fungsi utama di dalam kelompok atau organisasi yaitu, pertama, pengendalian, setiap organisasi mempunyai hierarki wewenang dan garis panduan formal yang harus dipatuhi oleh pegawai. Kedua, motivasi, dengan menjelaskan kepada pegawai apa yang harus dilakukan dan apa yang dapat dikerjakan untuk memperbaiki kinerjanya yang dibawah standar. Ketiga, pengungkapan emosi, komunikasi yang terjadi dalam kelompok itu merupakan mekanisme fundamental dimana para pegawai menunjukkan
117
kekecewaan dan kepuasan. Oleh karena itu, komunikasi memfasilitasi pelepasan ungkapan emosi perasaan dan pemenuhan kebutuhan sosial. Keempat, informasi, memberikan informasi yang diperlukan individu dan kelompok untuk mengambil keputusan melalui penyampaian data guna mengenali dan mengevaluasi pilihanpilihan alternatif. Hambatan-hambatan komunikasi yang efektif terbagi menjadi enam bagian menurut Robbins (2006 : 408-412), adalah : 1. Penyaringan Penyaringan mengacu ke pengirim yang memanipulasi informasi sedemikian rupa sehingga akan tampak lebih menguntungkan untuk penerima. Penentu utama dari penyaringan adalah jumlah level dalam struktur organisasi. Semakin vertikal level dalam hierarki organisasi semakin banyak terjadi penyaringan. 2. Persepsi selektif Konsep ini muncul karena penerima dalam proses komunikasi secara selektif melihat dan mendengar berdasarkan kebutuhan, motivasi, pengalaman, latar belakang dan karakteristik personal lainnya. Para penerima juga menjelaskan minat dan harapan ke dalam komunikasi ketika mendekodekannya. 3. Informasi berlebih Setiap penerima informasi memiliki kapasitas terbatas untuk mengolah data, bila informasi dalam bekerja melebihi kemampuan pengolahan data maka terjadilah informasi yang berlebihan. Apabila terjadi informasi yang berlebih, maka
penerima
cenderung
melupakan informasi tersebut.
menyeleksi,
mengabaikan,
melewati atau
118
4. Emosi Perasaan penerima informasi pada saat
menerima komunikasi akan
mempengaruhi dalam menginterpretasikannya. Emosi yang berlebihan seperti depresi paling mungkin menghambat komunikasi yang efektif. 5. Bahasa Usia, pendidikan dan latar belakang budaya merupakan tiga variabel-variabel yang begitu mempengaruhi bahasa yang digunakan seseorang dan definisi informasi yang diberikan. 6. Kegelisahan komunikasi Kegelisahan komunikasi merupakan masalah yang paling serius karena mempengaruhi kategori teknik komunikasi. Apabila menderita kegelisahan komunikasi mengalami ketegangan dan kecemasan yang tidak pada tempatnya dalam komunikasi lisan, tulisan maupun keduanya. Melihat dari hasil wawancara dan observasi mengenai kualitas pelayanan sertifikat tanah hak milik dalam program layanan rakyat untuk sertifikat tanah (LARASITA) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung. Empaty yang selama ini diberikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung dalam program pelayanan LARASITA belum baik. Ini dapat terlihat dari tidak meratanya informasi
yang
didapatkan
oleh
masyarakat.
Menyebabkan
masyarakat
menanyakan secara langsung jadwal pelaksanaan program pelayanan LARASITA kepada pihak Desa atau kepada pihak Kecamatan. Meskipun sudah diberitahukan kembali oleh petugas pelaksana program LARASITA dengan menggunakan pengeras suara, tetapi cara ini belum membuat masyarakat mengetahui jadwal
119
kedatangan mobil LARASITA. Dengan informasi jadwal kedatangan mobil LARASITA yang didapatkan oleh masyarakat tidak merata, menyebabkan keluhan masyarakat tidak dapat disampaikan kepada petugas pelaksana. Berdasarkan temuan dilapangan, pengembangan teori dalam penelitian ini dalam memberikan informasi jadwal pelayanan LARASITA, Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung melibatkan pihak Kecamatan dan pihak Desa, dari pihak Desa diteruskan ke Kepala Dusun atau langsung melalui RT/RW untuk disampaikan kepada masyarakat. Maka dengan adanya beberapa pihak dalam penyampaian
informasi
tentang
jadwal
pelayanan
LARASITA
kepada
masyarakat, perasaan dari masing-masing pihak yang terlibat dalam penyampaian informasi jadwal pelayanan LARASITA akan mempengaruhi informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat. Oleh karena itu informasi yang diterima oleh masyarakat tentang jadwal pelayanan LARASITA tidak merata. Dengan adanya teknologi dalam penyampaian informasi maka jadwal pelayanan LARASITA dapat diberitahukan melalui website atau melalui media elektronik dan media massa.
