BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Implementor Kebijakan Larasita di Kota Bandung

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Implementor Kebijakan Larasita di Kota Bandung Implementor Kebijakan Larasita di Kota Bandung adalah Kantor Pertanahan Kota Bandung. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang organisasi dan tata kerja kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kantor Pertanahan adalah sebagai berikut : 1. Kedudukan Kantor Pertanahan Kota Bandung adalah instansi vertikal dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang dipimpin oleh seorang kepala kantor, berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat. 2. Tugas Pokok Tugas Pokok Kantor Pertanahan Kota Bandung adalah melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional pada kota Bandung. 3. Fungsi Fungsi untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksud diatas, Kantor Pertanahan Kota Bandung mempunyai fungsi sebagai berikut: a.

Penyusunan rencana, program, dan penganggaran dalam rangka tugas pertanahan,

61

62

b. c.

d.

e.

f. g. h. i.

Pelayanan, perijinan, dan rekomendasi di bidang pertanahan, Pelaksanaan survey, pengukuran, dan pemetaan dasar, pengukuran, dan pemetaan bidang, pembukuan tanah, pemetaan tematik, dan survey potensi tanah, Pelaksaan penatagunaan tanah, landreform, dam konsolidasai tanah, pengusulan dan pelaksaaan penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, pemeliharaan data pertanahan dan administrasi tanah aset pemerintah, Pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengolahan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis, peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Penanganan konflik, sengketa, dan perkara pertanahan, Pengolahan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasioanal (Simtanas), Pemberian penerangan dan informasi pertanahan kepada masyarakat, pemerintah dan swasta, Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, perundang-undangan serta pelayanan pertanahan.

4.1.1. Visi dan Misi Kantor Pertanahan Kota Bandung Visi dari Kantor Pertanahan Kota Bandung adalah “Terwujudnya Tertib Pertanahan di Kota Bandung melalui Pelayanan yang Profesional dan Menjadi Kantor Pertanahan Terbaik dari yang Baik”. Visi tersebut dimaksudkan dalam rangka terwujudnya harapan, yaitu: 1. Masyarakat puas pada pelayanan yang diberikan, 2. Pemerintah bangga pada Kantor Pertanahan Kota Bandung, 3. Pegawai Kantor Pertanahan Kota Bandung bangga pengabdiannya.

dalam

Adapun Misi Kantor Pertanahan Kota Bandung adalah sebagai berikut: 1. Mewujudkan pegawai Kantor Pertanahan yang profesional dan fasilitatif, 2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, 3. Meningkatkan suasana menjadi kantor yang ber “Tarif” (Transparan, Akuntabel, Responsif, Independent, dan Fairness), 4. Meningkatkan sinergitas dalam pemberdayaan masyarakat,

63

5. Mewujudkan komitmen bersama dalam penegakan hukum dan pelayanan pertanahan.

4.1.2. Susunan Organisasi, Fungsi dan Uraian Tugas di Kantor Pertanahan Kota Bandung Struktur organisasi merupakan suatu sistem yang terencana mengenai usaha kerjasama dimana setiap orang yang berada didalamnya mempunyai peranan yang diakui untuk menjalankan fungsi dan tugas, pada struktur dapat diketahui dengan jelas tentang isi dari luasnya kegiatan-kegiatan yang berlangsung dalam organisasi yang bersangkutan. Bagan 4.1. Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kota Bandung

(sumber: Kantor Pertanahan Kota Bandung, 2012)

64

Struktur organisasi dari Kantor Pertanahan Kota Bandung. Struktur organisasi tersebut didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006. Adapun organisasi Kantor Pertanahan Kota Bandung terdiri dari: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Subbagian Tata Usaha, Urusan Perencanaan dan Keuangan Urusan Umum dan Kepegawaian Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan, Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan, Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan, Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara.

4.1.3. Fungsi dan Uraian Tugas pada Kantor Pertanahan Kota Bandung Fungsi dan uraian tugas pada Kantor Pertanahan Kota Bandung, yaitu sebagai berikut: a. Subbagian Tata Usaha Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada semua satuan organisasi Kantor Pertanahan, serta menyiapkan bahan evaluasi kegiatan, penyusunan program, dan peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan tugasnya Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi: a. Pengelolaan data dan informasi, b. Penyusunan rencana, program dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja pemerintah, c. Pelaksanaan urusan kepegawaian, d. Pelaksanaan urusan keuangan dan anggaran, e. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, sarana dan prasarana, f. Penyiapan bahan evaluasi kegiatan dan penyusunan program, g. Koordinasi pelayanan pertanahan.

65

b. Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan mempunyai tugas melakukan survei, pengukuran dan pemetaan bidang tanah, ruang dan perairan, perapatan kerangka dasar, pengukuran batas kawasan/wilayah, pemetaan tematik dan survei potensi tanah, penyiapan pembinaan surveyor berlisensi dan pejabat penilai tanah. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan bidang tanah, ruang dan perairan; perapatan kerangka dasar, pengukuran batas kawasan/wilayah, pemetaan tematik dan survei potensi tanah, pembinaan surveyor berlisensi, b. Perapatan kerangka dasar orde 4 dan pengukuran batas kawasan/wilayah, c. Pengukuran, perpetaan, pembukuan bidang tanah, ruang dan perairan, d. Survei, pemetaan, pemeliharaan dan pengembangan pemetaan tematik dan potensi tanah, e. Pelaksanaan kerjasama teknis surveyor berlisensi dan pejabat penilai tanah, f. Pemeliharaan peralatan teknis.

c. Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan penetapan hak dalam rangka pemberian, perpanjangan dan pembaruan hak tanah, pengadaan tanah, perijinan, pendataan dan penertiban bekas tanah hak, pendaftaran, peralihan, pembebanan hak atas tanah serta pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dalam menyelenggarakan tugasnya, Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan pengaturan dan penetapan di bidang hak tanah, b. Penyiapan rekomendasi pelepasan, penaksiran harga dan tukar-menukar, saran dan pertimbangan serta melakukan kegiatan perijinan, saran dan pertimbangan usulan penetapan hak pengelolaan tanah, c. Penyiapan telaahan dan pelaksanaan pemberian rekomendasi perpanjangan jangka waktu pembayaran uang pemasukan dan atau pendaftaran hak,

66

d. Pengadministrasian atas tanah yang dikuasai dan/atau milik negara, daerah bekerjasama dengan pemerintah, termasuk tanah badan hukum pemerintah, e. Pendataan dan penertiban tanah bekas tanah hak, f. Pelaksanaan pendaftaran hak dan komputerisasi pelayanan pertanahan, g. Pelaksanaan penegasan dan pengakuan hak, h. Pelaksanaan peralihan, pembebanan hak atas tanah dan pembinaan PPAT. d. Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan penatagunaan tanah, landreform konsolidasi tanah, penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu lainnya. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan penatagunaan tanah, landreform, konsolidasi tanah dan penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu lainnya, penetapan kriteria kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah serta penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka perwujudan fungsi kawasan/zoning, penyesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah, penerbitan ijin perubahan penggunaan tanah, penataan tanah bersama untuk peremajaan kota, daerah bencana dan daerah bekas konflik serta permukiman kembali, b. Penyusunan rencana persediaan, peruntukan, penggunaan dan pemeliharaan tanah, neraca penatagunaan tanah kabupaten/kota dan kawasan lainnya, c. Pemeliharaan basis data penatagunaan tanah kabupaten/kota dan kawasan, d. Pemantuan dan evaluasi pemeliharaan tanah, perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah pada setiap fungsi kawasan/zoning dan redistribusi tanah, pelaksanaan konsolidasi tanah, pemberian tanah obyek landreform dan pemanfaatan tanah bersama serta penertiban administrasi landreform, e. Pengusulan penetapan/penegasan tanah menjadi obyek landreform, f. Pengambilalihan dan/atau penerimaan penyerahan tanah-tanah yang terkena ketentuan landreform, g. Penguasaan tanah-tanah obyek landreform, h. Pemberian ijin peralihan hak atas tanah pertanian dan ijin redistribusi tanah dengan luasan tertentu, i. Penyiapan usulan penetapan surat keputusan redistribusi tanah dan pengeluaran tanah dari obyek landreform, j. Penyiapan usulan ganti kerugian tanah obyek landreform dan penegasan obyek konsolidasi tanah,

67

k. Penyediaan tanah untuk pembangunan, l. Pengelolaan sumbangan tanah untuk pembangunan, m. Pengumpulan, pengolahan, penyajiaan dan dokumentasi data landreform. e. Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan mempunyai fungsi: 1. Pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat, 2. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi pemenuhan hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah, pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan dan program pertanahan dan program sektoral, pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis, 3. Pengkoordinasian dalam rangka penyiapan rekomendasi, pembinaan, peringatan, harmonisasi dan pensinergian kebijakan dan program pertanahan dan sektoral dalam pengelolaan tanah negara, penanganan tanah terlantar dan tanah kritis, 4. Penyiapan saran tindak dan langkah-langkah penanganan serta usulan rekomendasi, pembinaan, peringatan, harmonisasi dan pensinergian kebijakan dan program pertanahan dan sektoral dalam pengelolaan tanah negara serta penanganan tanah terlantar dan tanah kritis, 5. Inventarisasi potensi masyarakat marjinal, asistensi dan pembentukan kelompok masyarakat, fasilitasi dan peningkatan akses ke sumber produktif, 6. Peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan mitra kerja teknis pertanahan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, 7. Pemanfaatan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis untuk pembangunan, 8. Pengelolaan basis data hak atas tanah, tanah negara, tanah terlantar, dan tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat, 9. Penyiapan usulan keputusan pembatalan dan penghentian hubungan hukum atas tanah terlantar.

68

f. Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Seksi Konflik, Sengketa dan Perkara mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan, b. Pengkajian masalah, sengketa dan konflik pertanahan, c. Penyiapan bahan dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan secara hukum dan non hukum, penanganan dan penyelesaian perkara, pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan melalui bentuk mediasi, fasilitasi dan lainnya, usulan dan rekomendasi pelaksanaan putusan-putusan lembaga peradilan serta usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau badan hukum dengan tanah, d. Pengkoordinasian penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan, e. Pelaporan penanganan dan penyelesaian konflik, sengketa dan perkara pertanahan.

Adapun pelaksana kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikasi Tanah oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung sesuai dengan surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung nomor 120-32.73-02 tahun 2009.

4.1.4. Keadaan Pegawai dan Fasilitas Kerja Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Bandung Organisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang berstruktur yang didalamnya berisi wewenang, tanggung jawab dan pembagian kerja untuk menjalankan sesuatu fungsi tertentu atau terdapatnya hierarki, dimana konsekuensi dari adanya hirarki ini ialah bahwa di dalam organisasi ada pimpinan atau kepala dan bawahan atau staf.

69

Pegawai adalah unsur pelaksana kegiatan-kegiatan dalam suatu organisasi yang fungsi dan tugasnya telah diatur dalam struktur organisasi dan tata kerja organisasi. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan secara berhasil guna dan berdaya guna tidak terlepas dari karakteristik pegawai dan fasilitas-fasilitas yang mendukungnya. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka peneliti menganggap perlu untuk menguraikan mengenai keadaan pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Bandung, diantaranya berdasarkan Tingkat Pendidikan, Golongan, Unit Kerja serta fasilitas dan perlengkapan yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung. Pendidikan di dalam organisasi tentunya akan mempengaruhi daripada kemampuan organisasi itu sendiri, dimana tingkat pendidikan yang lebih tinggi mencerminkan suatu wawasan yang luas dan akan mendukung kegiatan suatu organisasi menjadi lebih terukur. Peneliti akan menyajikan jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan dapat dilihat pada tabel 3.6. Tabel 4.1. Jumlah Pegawai Kantor Pertanahan Kota Bandung Berdasarkan Tingkat Pendidikan NO 1. 2. 3. 4. 5. 6

PENDIDIKAN SD SLTP SLTA Diploma Sarjana S2 JUMLAH

JUMLAH 4 8 89 28 52 2 183

(Sumber: Arsip Kantor Pertanahan Kota Bandung, 2012)

70

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat SDM pada Kantor Pertanahan Kota Bandung cukup baik dapat dilihat dari kelulusan pegawai yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Bandung dengan pendidikan yang paling banyak adalah SLTA dan Sarjana dan sedikitnya SLTP, walaupun masih ada pegawai yang hanya lulusan SD namun dapat ditutupi oleh adanya pegawai yang lulusan S2. Jika kita melihat dari pendidikan pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Bandung maka dapat disimpulkan bahwa para pegawainya mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dalam hal ini berhubungan dengan pelayanan program layanan sertifikasi tanah. Tabel 4.2. Keadaan Pegawai Kantor Pertanahan Kota Bandung Berdasarkan Pangkat dan Golongan No 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Unit Subbagian tata usaha Seksi survey, pengukuran dan pemetaan Seksi hak tanah dan pendaftaran tanah Seksi pengaturan dan penataan pertanahan Seksi pengendalian dan pemberdayaan tanah Seksi sengketa, konflik dan perkara Jumlah Total

Gol I 1

Jumlah Pegawai Gol II Gol III Gol IV 7 14 1

Jumlah 23

-

8

35

-

43

1

16

75

-

89

-

1

7

-

8

-

-

8

-

8

-

1

8

-

12

2

32

148

1

183

(Sumber: Arsip Kantor Pertanahan Kota Bandung, 2012)

Keadaan Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Bandung memiliki tingkat golongan yang berbeda, hal ini dikarenakan tingkat tersebut dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang berbeda serta masa kerja yang berbeda.

71

Pegawai Kantor Pertanahan Kota Bandung mempunyai golongan yang terendah, yaitu golongan I pada 2 seksi, yaitu subbgagian tata usaha dan seksi hak tanah dan pendaftaran tanah, sedangkan jumlah terbanyak adalah golongan III dengan 148 pegawai yang tersebar pada masing-masing seksi, yaitu subbagian tata usaha sebanyak 14 pegawai, seksi survey, pengukuran dan pemetaan sebanyak 35 pegawai, seksi hak tanah dan pendaftaran sebanyak 75 pegawai, seksi pengaturan dan penataan pertanahan sebanyak 7 pegawai, seksi pengendalian dan pemberdayaan tanah sebanyak 8 pegawai, dan seksi sengketa, konflik, dan perkara sebanyak 8 orang. Berdasarkan pembagian golongan pegawai kita dapat melihat bahwa dalam menjalankan tugasnya pegawai Kantor Pertanahan Kota Bandung memiliki pengalaman kerja yang berbeda-beda, hal ini dapat membantu pencapaian efektivitas program Layanan Rakyat Untuk Sertipikasi Tanah menjadi lebih baik. Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Bandung dalam melaksanakan pekerjaannya senantiasa didukung oleh berbagai fasilitas kerja, karena pegawai tidak mungkin melaksanakan tugasnya dengan baik apabila fasilitas kerja yang diberikan kurang memadai. Fasilitas kerja yang cukup mememadai sudah tentu akan membantu kelancaran dalam melaksankan tugas kerja yang diberikan kepada pegawai, fasilitas kerja tersebut dapat dilihat pada tabel 3. 8 berikut ini. Tabel 4.3. Fasilitas Kerja Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Bandung No 1. 2. 3.

Jenis Barang Portable generating set Station wagon Sepeda motor

Jumlah 1 3 4

72

No Jenis Barang Jumlah 4. Mesin ketik 6 5. Mesin fotokopi 1 6. Lemari 187 7. Rak besi 102 8. Fiiling cabinet 89 9. Brankas 1 10. Mobilie file 53 11. CCTV 1 12. Movitex board 1 13. White board 1 14. Alat detektor uang palsu 1 15. Mesin absensi 1 16. Overhead projector 3 17. Meja kerja 190 18. Kursi besi 403 19. Kursi kayu 15 20. Sice 7 21. Meja rapat 3 22. Meja komputer 42 23. Kursi fiber glass 14 24. Mesin penghisap debu 2 25. Lemari es 1 26. Air conditioning 27 27. Kipas angin 12 28. Televisi 6 29. Loudspeaker 1 30. Microphone 5 31. Tustel 1 32. Audio amplifier 1 33. Meja gambar 2 34. GPS receiver 24 35 Telepon (PABX) 4 36. Faximile 2 37. P.C.Unit 103 38. Laptop 10 39. Printer 63 40. Scanner 4 41. Plotter 1 42. Server 3 43. Modem 1 44. Jaringan 1 (Sumber: Arsip Kantor Pertanahan Kota Bandung, 2012)

73

Fasilitas kerja merupakan salah satu syarat yang penting dalam usaha pencapaian efektivitas program dan pekerjaan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung secara lebih baik. Penyelesaian tugas pada suatu instansi sangat ditentukan oleh fasilitas yang menunjang, baik fisik maupun non fisik yang dapat dimanfaatkan oleh pegawai. Peneliti menilai fasilitas yang dimiliki masih kurang mendukung dalam pencapaian efektivitas program Layanan Rakyat Untuk Sertipikasi Tanah oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung. Fasilitas yang kurang memadai terutama pada pengadaan alat teknologi informasi, karena seharusnya program pelayanan Larasita yang ditentukan oleh BPN pusat dilaksanakan secara online (tersanbung langsung dengan jaringan), namun selama ini pelayanan yang diberikan masih bersifat manual (non IT).

4.2. Implementasi Kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung 4.2.1. Aspek Organisasi Implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung diiringi komitmen yang tinggi untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan informan1 yang menyatakan bahwa selama pelaksanaannya, Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung sudah diiringi komitmen yang tinggi untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Dalam rangka mendekatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan kepada masyarakat dikembangkan pola pengelolaan 1

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Penanggung Jawab implementor kebijakan Larasita Kantor Pertanahan Kota Bandung pada tanggal 28 Agustus 2012

74

pertanahan yang disebut Larasita (Pasal 12 (1) Peraturan Kepala BPN-RI Nomor 18 Tahun 2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Larasita Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia). Pelaksanaan Larasita dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung dengan sistem pelayanan yang bergerak (mobile service), yang mendekatkan layanan pertanahan agar masyarakat dapat melakukan pengurusan tanahnya dengan lebih mudah, lebih cepat, dan tanpa perantara. Penataan sumberdaya dilakukan dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung. Berdasarkan hasil dengan wawancara dengan informan2 diperoleh keterangan bahwa hal ini dilakukan dengan membentuk Tim Larasita pada Kantor Pertanahan Kota Bandung. Tim ini melakukan aktivitas dengan nama Kantor Pertanahan Bergerak (sebagai Front Office), yang langsung berhadapan melayani masyarakat pengguna layanan. Pelayanan di mobil Larasita On Line dengan server KKP di Kantor Pertanahan Kota Bandung, dan pelayanan pertanahan yang tidak dapat diselesaikan di mobil Larasita pada hari itu juga, maka berkasnya akan dibawa dan diselesaikan prosesnya oleh seksi-seksi teknis di Back Office Kantor Pertanahan Kota Bandung untuk diselesaikan, selanjutnya apabila telah selesai produknya akan diserahkan di mobil Larasita langsung kepada masyarakat pengguna layanan. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung beserta jajarannya terlebih dahulu menyatukan persepsi atau pemahaman yang sama antara pelaksana Larasita sebagai Front Office di lapangan dengan seksi-seksi teknis sebagai pelaksana di 2

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Wakil Penanggung Jawab implementor kebijakan Larasita Kantor Pertanahan Kota Bandung pada tanggal 4 September 2012

75

Back Office, berkaitan dengan mekanisme maupun persyaratan teknis/yuridis dalam memberikan layanan pertanahan melalui Larasita. Hal ini menjadi sangat penting, manakala masyarakat membutuhkan suatu kepastian dalam memperoleh pelayanan pertanahan, sehingga hal itu tidak menjadi bumerang bagi pelaksana Larasita di lapangan. Perintah atasan dilaksanakan dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan3, diperoleh keterangan bahwa perintah atasan yang dilaksanakan dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) ini dilaksanakankan dengan sungguh-sungguh dan terjadwal, hal ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Pokok Agraria, yang menjamin adanya keadilan bagi seluruh masyarakat berkaitan dengan pemilikan tanah, oleh karena itu Kantor Pertanahan Kota Bandung tidak boleh diskriminatif dalam memberikan pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Program layanan rakyat untuk sertifikasi tanah atau Larasita memang kuat di dalam misinya. Sebuah misi yang bertujuan membantu rakyat yang ingin membuat sertipikat atas tanah yang dimilikinya. Walaupun dalam beberapa kenyataannya di lapangan, program ini masih sulit diimplementasikan secara ideal oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung. Sanksi bagi pelanggar implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung diberlakukan. Hal ini sesuai dengan

3

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Koordinator Tim 1 implementor kebijakan Larasita Kantor Pertanahan Kota Bandung pada tanggal 18 September 2012

76

wawancara dengan informan4 yang menyatakan bahwa sanksi dengan tegas diberlakukan, mengingat implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung ini juga merupakan amanat Presiden untuk meletakan dasar pondasi dalam pengelolaan pertanahan yang merupakan pelaksanaan amanat konstitusi pasal 33 (3) UUD 45, yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkadung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemamkuran rakyat” yang ditugaskan kepada BPN. Dalam rangka melaksanakan tugas dengan pelaksanaan 5 (lima) Program Strategis yaitu: reforma agraria dengan redistribusi tanah dan menjadikan tanah sebesar-besar kemakmuran rakyat, penertiban tanah terlantar untuk menghindari akumulasi dan spekulasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dengan meminimalisir terjadinya sengketa tanah dengan cara proaktif mengambil inisiatif dalam penyelesaiannya dan Larasita. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dicanangkan 7 Tertib (Sapta Tertib) guna memperkokoh pondasi dan watak serta moral yaitu: tertib administrasi, tertib anggaran, tertib perlengkapan, tertib perkantoran, tertib kepegawaian, tertib disiplin kerja, dan tertib moral. Prosedur operasi standar dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung dibuat dan dijalankan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan5, diperoleh keterangan bahwa prosedur operasi standar ini dibuat sesuai dengan PerKa BPN No.18 Tahun 2009.

4

5

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Koordinator Tim 2 implementor kebijakan Larasita Kantor Pertanahan Kota Bandung pada tanggal 25 September 2012 Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Administrator 1 implementor kebijakan Larasita Kantor Pertanahan Kota Bandung pada tanggal 9 Oktober 2012

77

Prosedur operasi standar ini dibuat dalam rangka mengejawantahkan tugas pokok dan fungsi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pertanahan perlu dikembangkan pola pengelolaan pertanahan yang secara aktif dapat dilakukan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia bagi masyarakat. Kemudian Prosedur operasi standar ini dibuat dalam rangka pengembangan pola dilaksanakan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat dalam memudahkan pengurusan

pertanahan,

mempercepat

proses

pengurusan

pertanahan,

meningkatkan cakupan wilayah pengurusan pertanahan, dan untuk menjamin pengurusan pertanahan tanpa perantara di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Kesatuan antar pelaksana dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung. Penulis mendapatkan informasi dari informan6 yang memberikan keterangan bahwa kesatuan dibuat melalui komitmen “satukan pemahaman untuk satu kepastian”. Komitmen dibuat untuk melayani masyarakat, agar mengatasi masalah "ke-tidakterjangkau-an" yang sesungguhnya, masalah-masalah pelayanan publik di bidang pertanahan yang ditemukan oleh Larasita Kantor Pertanahan Kota Bandung, meliputi aspekaspek di luar aspek geografis. Melalui upaya-upaya yang dilakukan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung beserta jajarannya, dalam mengatasi masalah tersebut diatas, ternyata hal-hal yang selama ini tidak terjangkau, mengenai perlunya konsolidasi internal maupun penyatuan persepsi atau pemahaman dalam 6

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Administrator 2 implementor kebijakan Larasita Kantor Pertanahan Kota Bandung pada tanggal 16 Oktober 2012

78

memberikan pelayanan publik di bidang pertanahan, menjadi dapat terjangkau. Penyatuan persepsi tersebut, pada prosesnya bahkan melahirkan motto Larasita untuk Kantor Pertanahan Kota Bandung, yaitu "Satukan Pemahaman Untuk Satu Kepastian". Slogan "Larasita, Menjangkau Yang Tidak Terjangkau" dikaitkan dengan operasional Larasita tersebut, ternyata telah menimbulkan pemaknaan "ketidakterjangkau-an" yang sempit dari kalangan "Kontra Larasita". Hal ini disebabkan, bahwa kalangan "Kontra Larasita", hanya memaknai "ke-tidak terjangkau-an" itu dari sudut pandang aspek geografis saja, dimana faktor sarana dan prasarana transportasi pada suatu daerah, seolah-olah menjadi kendala utama bagi kantor-Kantor Pertanahan dalam memberikan pelayanan publik di bidang pertanahan, utamanya dalam rangka percepatan pendaftaran bidang-bidang tanah oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung. Dari uraian tersebut, pemaknaan "ketidakterjangkau-an" yang dimaksud dalam slogan "Larasita, Menjangkau Yang Tidak Terjangkau", yang diamanatkan Presiden RI, dapat semakin dipahami sebagai bahan kajian atau pertimbangan yang lebih dalam lagi, oleh para pelaksana Larasita, Kepala Kantor Pertanahan beserta jajarannya, sehingga menjamin pelaksanaan Larasita dapat dilaksanakan dengan baik. Pembatasan kewenangan dilakukan dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan informan7 yang menyatakan bahwa pembatasan dilakukan sesuai dengan arahan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung. 7

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Operator 1 implementor kebijakan Larasita Kantor Pertanahan Kota Bandung pada tanggal 6 November 2012

79

Kewenangan ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendafataran Tanah, bahwa tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan. Akan tetapi, dalam memberikan pelayanan publik di bidang pertanahan, baik secara langsung maupun tidak langsung akan melibatkan lembaga yang terkait, seperti Walikota beserta jajarannya (Sekda, Camat/PPATs dan Lurah) serta PPAT/Notaris. Masalah koordinasi merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan, guna menyatukan persepsi atau pemahaman yang sama, dalam memberikan pelayanan publik di bidang pertanahan kepada masyarakat. Koordinasi juga bisa dilakukan dalam rangka penyampaian program-program dan kebijakan pertanahan baik yang sifatnya nasional maupun yang khusus dilakukan di Kantor Pertanahan Kota Bandung. Dalam rangka memberikan pelayanan publik dibidang pertanahan, sebaiknya harus ada satu persepsi atau pemahaman yang sama antara Kantor Pertanahan dengan institusi-institusi terkait, karena pelayanan pertanahan kepada masyarakat harus "satu garis lurus", agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang sama, sehingga semua layanan pertanahan menjadi lebih jelas dan tidak membingungkan. Berkaitan dengan pelaksanaan Larasita, Walikota Bandung juga telah memerintahkan kepada seluruh Camat beserta jajarannya (para Lurah) agar mendukung

kelancaran

Kebijakan

Larasita,

sesuai

dengan

suratnya

No.594.3/SE.063-Pem.Um tanggal 23 Juni 2009. Pengetahuan informasi yang ada pada aparat sudah memadai dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di

80

Kota Bandung. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan8, diperoleh keterangan bahwa hal ini sudah ada, dimana dalam hal ini pegawai Kantor Pertanahan Kota Bandung, terlebih dahulu harus mengetahui secara utuh dengan mengidentifikasi hal-hal atau masalah-masalah yang telah, sedang, dan akan dihadapi terkait dengan pelaksanaan Larasita di wilayah kerjanya, baik masalah itu dari internal sendiri (antar seksi teknis) maupun yang ada di luar Kantor Pertanahan (eksternal), dalam hal ini institusi-institusi yang terkait langsung atau tidak langsung dengan pelayanan publik di bidang pertanahan, termasuk masyarakat (publik) sebagai pengguna layanan. Selanjutnya para pelaksana Larasita di Kantor Pertanahan Kota Bandung, Kepala mempunyai

Kantor

Pertanahan,

gagasan-gagasan

berdasarkan

kewenangannya

tertentu

agar

harus

menemukan

suatu formula atau rumusan pemecahan masalahnya. Dengan demikian, hal itu dapat

menjamin

pelaksanaan

Larasita

berjalan

secara

efektif

dan

berkesinambungan, sehingga keberadaan Larasita sungguh-sungguh dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat umum, termasuk masyarakat di perkotaan. Selama implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung, ternyata tidak ada tekanan tertentu dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung. Penulis mendapatkan informasi dari informan9 yang memberikan keterangan bahwa mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, mengingat

8

9

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Operator 2 implementor kebijakan Larasita Kantor Pertanahan Kota Bandung pada tanggal 13 November 2012 Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Penanggung Jawab implementor kebijakan Larasita Kantor Pertanahan Kota Bandung pada tanggal 28 Agustus 2012

81

implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung disukai oleh semua pihak. Adapun pihak yang selama ini mengkritik Kantor Pertanahan Kota Bandung adalah suatu hal yang wajar jika kehadiran Kebijakan Larasita BPN-RI, oleh kalangan "kontra larasita", sematamata dianggap hanya untuk mengatasi masalah pelayanan pertanahan dari aspek geografis saja. Dimana dengan Larasita, masyarakat memperoleh kemudahan dalam memperoleh layanan pertanahan, karena masyarakat tidak perlu datang ke Kantor Pertanahan Kota Bandung, melainkan cukup menunggu saja dirumah atau di lokasi-lokasi yang telah ditentukan tempat dan waktunya. Kemudian masyarakat pengguna layanan akan dilayani di mobil Larasita, baik mulai pendaftaran maupun sampai dengan penyerahan produknya. Akan tetapi pemaknaan "ke-tidakterjangkau-an", ternyata tidak sekedar hanya menjangkau masalah pelayanan pertanahan dari aspek geografis saja. Mungkin hal itu lebih dirasakan masalahanya bagi daerah-daerah di tingkat pelosok, karena wilayahnya yang luas dengan jarak tempuh dari wilayah-wilayah pelosok ke Kantor Pertanahan Kota Bandung, sangatlah jauh dan belum seluruhnya sarana maupun prasarana transportasi memadai. Hal itu membuat masyarakat harus bersusah-payah untuk mendatangi Kantor Pertanahan Kota Bandung, guna memperoleh layanan pertanahan, padahal belum tentu jenis layanan pertanahan yang diperlukan dapat diselesaikan pada hari itu juga, mengakibatkan si pengguna layanan harus kembali lagi datang ke Kantor Pertanahan Kota Bandung, dan tentunya itu menambah beban tersendiri bagi masyarakat.

82

Disatu pihak, kalangan "kontra larasita" beranggapan bahwa pengadaan mobil dan motor Larasita bagi daerah-daerah di perkotaan atau kota-kota besar, adalah

suatu

"pemborosan" atau

"tidak

tepat

sasaran"

atau

setidak-

tidaknya "kurang efektif ". Anggapan demikian sah-sah saja, mengingat aspek geografis bukanlah kendala utama bagi masyarakat di perkotaan untuk memperoleh layanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Bandung, karena jangkauan atau jarak tempuh dari tempat tinggalnya menuju Kantor Pertanahan Kota Bandung pada umumnya mudah dijangkau, begitupun sarana dan prasarana transpotasinya pada umumnya telah memadai. Jika masalah aspek geografis saja yang menjadi ukuran dalam memaknai "ke-tidakterjangkau-an" tersebut, jelas hal itu akan menjadi suatu hal yang "kontra produktif" dalam pelaksanaan Larasita di wilayah-wilayah

perkotaan.

Padahal

belum

tentu

pemaknaan 'ke-

tidakterjangkauan-an" dalam slogan Larasita itu, hanya sebatas mengatasi masalah aspek geografis saja. Pemaknaan ini juga didasari pada pemahaman bahwa penyelenggaraan Larasita di seluruh Indonesia menggunakan biaya yang bersumber dari rakyat melalui APBN, dimana atas fakta tersebut maka sudah selayaknya seluruh anggota masyarakat (tanpa dikotomi pedesaan dan perkotaan), harus pula menikmati manfaat dari keberadaan Larasita itu. Kantor Pertanahan Kota Bandung dalam melaksanakan Larasita, ternyata pemaknaan "ke-tidakterjangkauan-an" dalam slogan Larasita, tidak hanya sekedar mengatasi masalah pelayanan pertanahan dari aspek geografis saja, melainkan telah menemukan pemaknaan "ke-tidakterjangkauan-an" yang sesungguhnya. Pelaksanaan Larasita di Kota Bandung, pada prosesnya mememukan masalah-

83

masalah pelayanan publik di bidang pertanahan yang selama ini tidak terjangkau, dan kemudian melakukan upaya-upaya tertentu dengan seksama, sehingga hal-hal yang selama ini tidak terjangkau menjadi dapat terjangkau. Perubahan telah banyak yang dilakukan dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan informan10 yang menyatakan bahwa hal itu dilakukan dengan mengembangkan IT yang ada, dimana hal ini sudah tersedia di dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung melalui teleconference one day one service. Larasita merupakan Kantor Pertanahan bergerak yang mendekatkan pelayanan agar masyarakat dapat melakukan pengurusan tanahnya agar lebih mudah, lebih cepat, dilakukan tanpa perantara, yang dilakukan dengan pelayanan one day mobile service adalah satu satunya di Kantor Pertanahan Kota Bandung, memudahkan masyarakat karena tidak perlu datang ke kantor BPN melakukan pengurusan tapi bisa dilakukan di mobil keliling juga di kelurahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan11 ternyata banyak pihak yang menyambut baik adanya mobil keliling tersebut, mereka malah berkeinginan menambah setidaknya setiap kecamatan mempunyai satu unit mobil, Adanya mobil ini sangat membantu masyarakat datang proaktif ke rumah ke rumah. Dalam perbaikan mutu pelayanan publik, Kantor Pertanahan Kota Bandung telah

10

11

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Penanggung Jawab implementor kebijakan Larasita Kantor Pertanahan Kota Bandung pada tanggal 28 Agustus 2012 Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Wakil Penanggung Jawab implementor kebijakan Larasita Kantor Pertanahan Kota Bandung pada tanggal 4 September 2012

84

melakukan layanan baru berupa SMS proaktif yang secara langsung memberikan informasi kepada masyarakat melalui nomor telepon 08139 5000 900. Dengan demikian, peneliti menganalisis bahwa aspek organisasi yang telah dijelaskan berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa organisasi yang menjadi wadah bagi implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung adalah tempat dimana kegiatan Kantor Pertanahan Kota Bandung dijalankan secara bergerak. Organisasi implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung memiliki suatu pola dasar struktur organisasi yang relatif permanen sifatnya. Tetapi dengan adanya perkembangan-perkembangan, kompleksnya tugas-tugas, berubahnya tujuan, pergantian pimpinan, beralihnya kegiatan dan lain-lain, semuanya itu dapat menjadi faktor yang mendorong adanya perubahanperubahan dalam stuktur organisasi implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung. Tinjauan atas organisasi implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung sebagai proses memperhatikan dan meyoroti interaksi antar anggota organisasi itu, dimana sebagai suatu proses organisasi implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung jauh lebih dinamis daripada hanya sebagai wadah. Tinjauan atas organisasi implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung sebagai suatu proses ini menimbulkan pendapat adanya dua macam hubungan dalam organisasi hubungan formal dan hubungan informal.

yaitu:

85

Hubungan formal nampak pada tata hubungan implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung yang berupa susunan tata kerja beserta segala tugas kewajiban daripada organisasi implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung sebagaimana ditentukan secara resmi oleh pembentukan organisasi Larasita. Hubungan informal nampak pada tingkah laku dan tindakan masingmasing anggota implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung dalam hubungan pribadi mereka, baik antara atasan dan bawahan maupun hubungan hubungan pribadi anggota di tingkat bawahan, tata hubungan ini tidak dapat ditetapkan sebelumnya oleh pembentuk organisasi. Segi formal daripada organisasi didasarkan atas hubungan yang rasional. Segi informal daripada organisasi didasarkan atas hubungan yang irasional dan emosional, yaitu erat hubungannya dengan perasaan. Keinginan serta hasrat daipada masing-masing anggota singkatnya didasarkan pada tingkah laku pribadi dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung. Apabila Kantor Pertanahan Kota Bandung mengharapkan agar organisasi implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung dapat memperoleh hasil yang baik dan lancar jalannya maka kedua segi tersebut di atas yaitu segi formal dan informal haruslah mendapatkan perhatian yang wajar. Untuk menentukan segi atau hubungan segi formal ataukah informal yang harus lebih banyak dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung, di dalam organisasi masih berlaku

86

bahwa semakin berhasil kelompok pimpinan membina suatu organisasi, semakin menonjol pula hubungan yang bersifat informal meskipun hubungan-hubungan yang bersifat formal tidak boleh hilang sama sekali. Mengingat hal ini memang tidak mudah dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung, masingmasing kelompok Larasita haruslah konsisten dengan sifat-sifat organisasi yang dipimpinnya, watak para anggotanya, dan menemukan keseimbangan antara atasan dan bawahan sesuai dengan sifat-sifat dan hakikat manusia yang oleh para teoritikus organisasi pada dewasa ini lebih banyak ditonjolkan. Dalam hubungan ini, implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung harus mengarah bagi usaha-usaha ke arah memberikan perhatian yang besar untuk mengadakan balancing (keseimbangan) yang harmonis antara kedua segi itu dengan mengadakan sintesa antara keduanya. Dengan mengacu kepada pendapat Asep Kartiwa (2012: 119-120) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu tahapan yang krusial, maka di dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung ini sebenarnya merupakan tahapan yang dianggap paling krusial dalam pelaksanaan kebijakan publik di bidang pertanahan. Kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung tidak berhasil dan terwujud kalau tidak dilaksanakan dengan baik melalui organisasi yang baik. Usaha untuk melaksanakan kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung itu membutuhkan keahlian dan keterampilan menguasai persoalan yang dikerjakan. Dengan demikian

87

kedudukan organisasi pelaksana sebagai birokrasi dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung dalam hal ini sangat strategis. Jadi keberhasilan kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung sangat dipengaruhi oleh keberhasilan implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung itu sendiri. Sementara itu pihak yang paling menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah aparatur birokrasi dalam organisasi pelaksana di samping sistem yang melingkupinya. Selanjutnya penulis menganalisis dengan mengacu kepada pendapat Jones (1994:306), bahwa di dalam organisasi dalam implementasi kebijakan memerlukan perintah atasan yang jelas dan tegas, dan perlu memberikan sanksi bagi aparat yang melanggar, maka di dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung, sebenarnya pemimpin pelaksana implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung seharusnya memberikan perintah yang diperlukan untuk mempertanggungjawabkan kewajiban-kewajiban tersebut dan kemudian dibagikan dalam cara yang tetap, serta dibatasi secara ketat oleh aturan-aturan pertanahan yang berhubungan dengan sanksi, yang akan dikenakan bagi para pejabat implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung yang melakukan pelanggaran. Selanjutnya mengemukakan bahwa “the point is that implementation of policy may very depending on the particular stage of agency development” maka kegiatan implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di

88

Kota Bandung memerlukan organisasi yang mampu berkomunikasi dengan semua pihak yang terkait dengan implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung. Tujuan organisasi ini adalah menjalankan program-program

yang telah dirancang untuk kepentingan

implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung.

4.2.2. Aspek Interpretasi Isi dan tujuan implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung dipahami dengan baik. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan informan12 yang menyatakan bahwa para pelaksana sudah paham betul bahwa implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung merupakan bagian dari upaya membangun reformasi birokrasi yang bertujuan melakukan perubahan mindset dan cultural set atau budaya kerja dengan menghilangkan motto “kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah” dan dalam promosi dan mutasi akan ditetapkan pola penjenjangan karir pegawai yang taat asas, reward dan punishment karena selama ini dalam penempatan jabatan tidak tersistem dan terstruktur dengan baik. Pada tahap awal dengan membentuk kelas-kelas Kantor Pertanahan sebagai dasar dalam penempatan pegawai dalam periode waktu tertentu. Petunjuk pelaksanaan dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung sudah jelas. Berdasarkan hasil 12


89

wawancara dengan informan13, diperoleh keterangan bahwa Kantor Pertanahan Kota Bandung memaksimalkan fungsi mobil Layanan Rakyat untuk Sertipikat Tanah (Larasita). Upaya itu dilakukan sebagai bentuk layanan jemput bola kepada konsumen konsumen. Mobil Larasita mulai melaksanakan layanan perdananya sejak pagi hari, untuk masyarakat pemohon pertanahan di wilayah itu. Masyarakat banyak yang baru tahu fungsi mobil Larasita setelah mendapat penjelasan dari petugasnya, jika tengah memberikan layanan terhadap masyarakat terkait sertipikat tanah, saat mengajukan permohonan pembuatan sertipikat di mobil Larasita dari Kantor Pertanahan Kota Bandung. Mobil Larasita membuat tidak membuat repot dalam mengurus sertipikat tanah, sehingga masyarakat tidak perlu datang ke Kantor Pertanahan Kota Bandung. Apalagi dalam konteks tertentu pengurusan sertipikat di mobil Larasita bisa selesai dalam sehari seperti mottonya One Day Service. Hal itu sangat membantunya untuk mendapatkan sertipikat tanah yang banyak dibutuhkan masyarakat. Perkiraan sumber daya dilakukan dengan tepat dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung. Penulis mendapatkan informasi dari informan14 yang memberikan keterangan bahwa hal ini sudah memadai dengan dilakukan melalui 2 (dua) tim yang ada. Dengan pelaksanaan Larasita melalui dua tim ini dengan baik oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung, hal itu sangat didambakan oleh masyarakat, yang

13

14

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Koordinator Tim 1 implementor kebijakan Larasita Kantor Pertanahan Kota Bandung pada tanggal 18 September 2012 Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Wakil Penanggung Jawab implementor kebijakan Larasita Kantor Pertanahan Kota Bandung pada tanggal 4 September 2012

90

umumnya memiliki masalah-masalah dari berbagai aspek, dan sesungguhnya Larasita adalah solusi dari masalah-masalah itu, sebagaimana makna yang terkandung dalam slogan Larasita. Selain itu, dengan pelaksanaan Larasita secara menyeluruh, dengan berbagai inovasinya, yang disesuaikan pada keadaan dan kebutuhan daerah masing-masing, tentu akan memberikan kontribusi positif bagi penilaian

kinerja

Kantor

Pertanahan

mendukung akuntabilitas pelayanan

publik

Kota di

bidang

Bandung, pertanahan

sehingga melalui

Kebijakan Larasita BPN-RI. Aparat senantiasa teliti dan konsisten dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan informan15 yang menyatakan bahwa aparat sudah melakukan kegiatan operasional Larasita dengan menggunakan kendaraan mobil dan motor dengan ketelitian yang tinggi karena dilengkapi seperangkat Teknologi Informasi (IT), yang dapat menghubungkan secara "on line" pelayanan pertanahan dari mobil Larasita dengan server KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan), dengan demikian warga masyarakat pengguna layanan tidak perlu datang ke Kantor Pertanahan Kota Bandung, tetapi secara konsisten cukup dilayani di lokasi masing-masing yang dikunjungi oleh mobil Larasita, sesuai jadwal kunjungan yang telah ditetapkan. Penyusunan prioritas tidak dilakukan dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung. Berdasarkan

15


91

hasil wawancara dengan informan16, diperoleh keterangan bahwa tidak ada layanan prioritas, tetapi hanya sesuai dengan SOP yang ada saja. Hal tersebut dilakukan karena prioritas tidak dilakukan dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung mengingat secara teknis, masyarakat ternyata memiliki kendala yang menyebabkan enggan untuk datang langsung ke Kantor Pertanahan Kota Bandung, guna memperoleh layanan pertanahan. Sebagian masyarakat ditengarai merasa kurang nyaman dengan halhal formal. Misalnya, untuk datang ke Kantor Pertanahan Kota Bandung harus dengan berpakaian rapih dan bersepatu, belum lagi harus memahami istilah-istilah formal di kantor, seperti: Pengakuan Hak, Penegasan Hak, Konversi, Peralihan Hak, Roya atau Hak Tanggungan dan lain-lain. Dengan kehadiran Larasita, masyarakat dapat menggunakan layanan pertanahan dengan leluasa dan lepas dari hal-hal formal. Dengan Larasita, masyarakat dapat mengakses layanan pertanahan dengan nyaman meskipun mengenakan kaos/celana pendek dan sendal jepit. Lebih dari itu, masyarakat dapat leluasa dengan gaya dan bahasa yang dianut oleh budayanya, berkomunikasi dengan petugas Larasita tentang layanan-layanan pertanahan. Adanya sebagian masyarakat di perkotaan, akibat laju pembangunan gedung-gedung bertingkat sebagai sarana perkantoran, perniagaan, perhotelan dll, mengakibatkan masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah-kebawah menjadi ter-marginal-kan.

Masalah

yang

mungkin

masyarakat marginal maupun miskin perkotaan, 16

adalah

banyak mahalnya

dihadapi biaya


92

pengurusan untuk melengkapi persyaratan pendaftaran tanah, seperti pembuatan akta dan lain sebagainya. Dengan pelayanan yang mendekatkan langsung ke masyarakat, Petugas Larasita dapat melakukan pendampingan dan akses reform (penataan akses) untuk mencarikan solusi bagi masalah yang dihadapi masyarakat marginal maupun miskin perkotaan tersebut, melalui "approach system" dengan pihak-pihak yang berwenang untuk itu. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung juga melakukan koordinasi dengan Walikota Bandungbeserta jajarannya (Camat selaku PPATS dan Lurah), untuk satu persepsi atau pemahaman dalam menyikapi masalah yang dihadapi masyarakat marginal dan miskin perkotaan, sehingga mereka dapat memperoleh kemudahan dalam pengurusan sertipikat tanahnya. Masih terdapat sebagian masyarakat perkotaan yang masih rendah pemahamannya mengenai arti pentingnya sertipikat tanah, sebagai bukti kepemilikan yang sah atas tanah, yang menjamin kepastian hukum hak atas tanahnya, serta dapat dijadikan sebagai jaminan pinjaman/permodalan (nilai ekonomis). Selain itu, terdapat juga sebagian masyarakat, yang enggan mendaftarkan tanahnya untuk disertipikatkan, karena mereka memang tidak begitu merasakan manfaat sertipikat tanah dan membandingkan antara manfaatnya dengan usaha untuk memperoleh sertipikat tanah itu, tidak sepadan. Melalui Petugas Larasita dilapangan, masyarakat dapat secara terus-menerus diberikan pencerahan dan informasi melalui sosiolisasi/penyuluhan langsung, mengenai arti pentingnya sertipikat tanah. Kepada masyarakat juga disampaikan hal-hal tentang kekuatan hukum dan keuntungan-keuntungan atas tanah

93

bersertipikat dengan tanah yang belum bersertipikat, dengan demikian diharapkan hal itu dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya. Pegawai Kantor Pertanahan Kota Bandung memahami tanggung jawab mereka dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung. Penulis mendapatkan informasi dari informan 17 yang memberikan keterangan bahwa hal ini sudah berjalan karena adanya pembinaanpembinaan yang dilakukan secara rutin. Dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan Larasita, para Pejabat Struktural Kantor Pertanahan Kota Bandung mengadakan rapat koordinasi peningkatan kinerja Larasita. Rapat dibuka oleh Kepala Kantor dan selanjutnya di koordinir oleh Kasi Sengketa, Konflik dan Perkara

Pertanahan

dan

Kasi

Pengendalian

dan

Pemberdayaan,

yang

menginstruksikan agar pelaksanaan Larasita lebih di tingkatkan lagi dan dilaksanakan dengan mempedomani Petunjuk Teknis sesuai Perka BPN RI Nomor : 18 tahun 2009 yang dilandasi dengan komitmen sesuai Motto Larasita Kota Bandung : Satukan Pemahaman Untuk Satu Kepastian. Kabid Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, selaku pembina wilayah Kantor Pertanahan Kota Bandung dalam pembinaannya di apel pagi pernah memberikan motivasi kepada pegawai Kantor Pertanahan Kota Bandung. Motivasi bertujuan menambah semangat kerja untuk secara konsisten terus meningkatkan kinerja memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kantor Pertanahan Kota Bandung harus tetap menjalankan dan melaksanakan prinsipprinsip Open Government dalam hal transparansi, partisipasi dan inovasi. 17


94

Pelaksanaan program strategis dalam rangka percepatan legalisasi aset dengan Prona dan sertipikasi tanah UKM, menjadi prioritas pencapaian sesuai target telah ditetapkan baik realisasi fisik maupun keuangan Kantor Pertanahan Kota Bandung. Kreativitas juga dilakukan dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan informan18 yang menyatakan bahwa kreativitas dilakukan dengan pelaksanaan pelayanan One Day Service dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kota Bandung, kegiatan ini sebagai kelanjutan dari pelaksanaan One Day Service yang telah dilaksanakan sebelumnya dikarenakan banyaknya pengajuan dan permohonan dari masyarakat. Kegiatan ini dihadiri 200 orang dengan permohonan yang dapat diselesaikan sebanyak 115 validasi sertipikat tanah. Pelayanan One Day Service sebagai bentuk keterbukaan pemerintah untuk meningkatkan mutu pelayanan menuju pada

transparansi, partisipasi, dan

inovasi juga untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Kantor Pertanahan Kota Bandung. Banyak manfaat yang diperoleh dari masyarakat dalam kegiatan validasi tanah, yaitu memberikan kapastian hak atas tanah sehingga dapat mencegah terjadinya permasalahan hukum disamping murah, mudah dan cepat serta dianggap suatu terobosan yang baru dari Kantor Pertanahan Kota Bandung atas pelayanan one day service.

18


95

Dukungan masyarakat sangat positif dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan19, diperoleh keterangan bahwa sertipikat ini telah didambakan dan diimpikan oleh masyarakat karena selama ini beranggapan bahwa pengurusan sertipikat mahal, lama dan berbelit-belit, berdasarkan informasi dari oknum yang tidak bertanggungjawab dan ini dibuktikan oleh Tim Larasita Kota Bandung dapat menyelesaikan dan menyerahkan Sertipikat tepat waktu melalui Larasita. Dengan penuh sukacita masyarakat mengharapkan layanan semacam ini terus dapat dilanjutkan dan sebagai bukti menyatunya masyarakat dengan Kantor Pertanahan Kota Bandung, bahkan mereka menuangkan dalam bentuk lirik lagu tentang Larasita. Kebijakan Larasita (Layanan Rakyat untuk Sertipikat Tanah) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, yang dilaksanakan Kantor Pertanahan Nasional (KPN) Kota Bandung, dirasakan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan20, diperoleh keterangan bahwa petugas Larasita Kantor Pertanahan Kota Bandung dalam melaksanakan tugas penyerahan produk sertipikat, pernah menemukan fakta ketika mendatangi langsung rumah tempat tinggal peserta layanan Larasita atas nama Oom Romlah di Jalan Sasakgantung No.30, Rt.01/05 Kelurahan Balong Gede, Kecamatan Regol. Ternyata tanpa diduga sama sekali, bahwa si Penerima sertipikat tersebut adalah seorang pensiunan guru, berusia +73 tahun dan sedang menderita penyakit stroke. Melihat

19

20

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Wakil Penanggung Jawab implementor kebijakan Larasita Kantor Pertanahan Kota Bandung pada tanggal 4 September 2012 Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Operator 1 implementor kebijakan Larasita Kantor Pertanahan Kota Bandung pada tanggal 6 November 2012

96

keadaan yang demikian, Petugas Larasita kemudian mendekatkan mobil Larasita dan menjemput si Ibu untuk menerima sertipikatnya serta memapahnya ke loket Mobil Larasita. Ibu Oom Romlah dengan semangat dan wajah sumringah, menerima langsung setipikat tanahnya, yang ternyata selama ini Ibu Oom Romlah sebagai seorang yang telah menjanda selama 20 tahun, sangat mendambakan tanah yang bakal diwariskannya itu dapat bersertipikat. Selanjutnya Ibu Oom Romlah menyatakan terima-kasih kepada Petugas Larasita dan merasa tenang karena tanahnya telah memiliki sertipikat. Oom Romlah (73), nenek warga Jl.Sasakgantung no.30 RT 01 RW 05, Kelurahan Balong Gede Kecamatan Regol yang menderita stroke. Oom Romlah yang mendengar pelayanan jemput bola, mendaftarkan tanahnya seluas 181 m2 untuk disertifikasi. Rumah di atas tanah itu kini ditempati dirinya, menantunya sekaligus tempat usaha konveksi anaknya. Beberapa petugas KPN Bandung dengan mobil Larasita mendatangi rumahnya. Kurang dari 4 bulan sertipikat selesai, padahal masyarakat menganggap membuat sertipikat tanah lama, prosesnya berbelit-belit dan biaya besar. Di wilayah Kelurahan Balong Gede, ada 5 warga yang sertipikat tanahnya sudah selesai. Namun setelah mereka tak kunjung datang dan Kantor Pertanahan Kota Bandung mendengar masalah ibu Oom, maka Kantor Pertanahan Kota Bandung langsung jemput bola. Sedianya mereka akan menyerahkan langsung, tapi melihat kedatangan mobil KPN ini, Ibu Oom tampak bersemangat berjalan ke depan rumah. Melihat keadaan perempuan tua yang tak bisa berjalan itu, putra Ibu Oom dan petugas KPN segera memapahnya.

97

Di Kelurahan Balong Gede, lain lagi yang dihadapi Petugas Larasita Kantor Pertanahan Kota Bandung di Kelurahan Pajajaran. Di Kelurahan Pajajaran, Larasita Kantor Pertanahan Kota Bandung, menyaksikan fakta yang lain lagi, dimana Petugas Larasita ketika menyerahkan produk sertipikat di Kelurahan Pajajaran tersebut, ternyata mendapati 2 (dua) orang dari sekian banyak penerima sertipikat, yang memiliki cacat fisik, yaitu penderita tuna-netra (Ibu Siti Aminah) dengan profesi sebagai tukang pijit. Yang satu lagi adalah Agus Zakaria seorang penderita authies, menurut cerita seorang ibu yang mendampinginya, bahwa Agus Zakaria memperoleh tanah tersebut, berdasarkan hibah dari neneknya dengan maksud tanah itu dapat sebagai bekal hidupnya Agus Zakaria, sebagai cucu yang memiliki kekurangan fisik. Layanan Larasita sangat membantu masyarakat, terutama yang tak mampu atau sedang sakit. Target yang ingin dicapai Kantor Pertanahan Kota Bandung adalah menyelesaikan ribuan bidang sertifikasi tanah. Sikap masyarakat dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung menurut Kantor Pertanahan Kota Bandung adalah puas. Penulis mendapatkan informasi dari informan21 yang memberikan keterangan bahwa dulu, pensertipikatan tanah merupakan suatu hal yang cukup sulit untuk diakses oleh sebagian masyarakat, terutama bagi masyarakat yang berada jauh di pelosok desa. Selain sulit karena jauh dari pusat layanan yang pasti memerlukan waktu dengan biaya yang tidak sedikit. Namun sekarang kondisi tersebut sudah tidak ada lagi. Terutama sejak diluncurkannya program nasional “Larasita” oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) beberapa 21


98

tahun lalu. Larasita (Layanan Rakyat Untuk Sertipikasi Tanah) benar-benar telah mewujudkan harapan rakyat dan menjangkau yang tidak terjangkau. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan22, diperoleh keterangan bahwa masyarakat memberikan tanggapan yang positif, bahwa perbaikan mutu pelayanan publik oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung melalui Larasita, adalah bentuk layanan pertanahan yang inovatif, transparan dan partisipatif, dan mengharapkan agar pelaksanaan Larasita dilanjutkan terus karena masih banyak masyarakat yang membutuhkannya. Sebagai contoh sikap Ahmad, warga ini benar-benar merasa tertolong oleh Kebijakan Larasita. Menurut cerita Kantor Pertanahan Kota Bandung, ia sudah sejak lama ingin mensertipikatkan tanah miliknya, namun karena kantor BPN jauh dari tempat tinggalnya dan menurut dugaannya pasti memerlukan waktu dan ongkos yang tidak sedikit, maka niat tersebut terpaksa tidak dilakukannya. Namun setelah ada Kebijakan Larasita yang datang menjangkau sampai jauh, Ahmad pun memanfaatkannya. Selain prosesnya tidak berbelit juga biayanya sangat ringan karena ia tidak perlu mengeluarkan biaya ekstra seperti transportasi sebagaimana jika mengurusnya di Kantor Pertanahan Kota Bandung. Secara psikologis, ditemukan beberapa alasan mengapa masyarakat enggan untuk datang langsung ke Kantor Pertanahan Kota Bandung, guna memperoleh layanan pertanahan, antara lain: 1. Adanya sebagian masyarakat yang membayangkan dalam benak pikirannya, bahwa pengurusan sertipikat tanah itu berbelit-belit, sehingga 22


99

mereka ketakutan jangan-jangan tanah mereka ternyata tidak bisa didaftar dengan sebab-sebab yang bahkan tidak diketahui secara jelas. 2. Adanya sebagian masyarakat yang membayangkan dalam benak pikirannya, bahwa pengurusan sertipikat tanah itu mahal, sehingga mereka ketakutan jangan-jangan uangnya tidak cukup. 3. Adanya sebagian masyarakat yang membayangkan dalam benak pikirannya, bahwa pengurusan sertipikat tanah itu lama, sehingga mereka ketakutan jangan-jangan persyaratan yang harus dipenuhi terlalu sulit. 4. Masyarakat membayangkan petugas-petugas yang bakal dihadapinya, jangan-jangan petugas akan melempar persoalannya kesana-kemari atau di ping-pong. 5. Ada juga sebagian masyarakat yang trauma, dikarenakan pernah tertipu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dimana masyarakat telah menyerahkan bukti-bukti pemilikannya beserta biaya

yang

diperlukan namun ternyata sertipikatnya tak kunjung selesai, bahkan yang lebih mengenaskan lagi, berkas data-data kepemilikannya pun tidak kunjung kembali. Dari alasan-alasan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa hambatan psikologis akan dapat diatasi dengan penyebaran informasi yang akurat tentang pelayanan pertanahan. Selama ini, masyarakat hanya mendapatkan informasi tentang layanan pertanahan sampai pada level kedetilan tertentu, dimana level kedetilan yang lebih mendasar disimpan atau dibiaskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan keberadaan Larasita, informasi yang

100

sebelumnya hanya bisa dijangkau sampai kedetilan yang terbatas saja, sekarang bisa diakses seluas-luasnya dan sampai pada tingkat kedetilan yang seharusnya. Program nasional dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung ini sudah lama dilaksanakan. Sudah ribuan sertipikat terbit dari program ini. Kebijakan Larasita dengan maksud untuk mendekatkan tugas layanan dan memberikan kemudahan serta percepatan pengurusan pertanahan kepada masyarakat benar-benar telah dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya bagi mereka yang berada jauh dari akses layanan biasa di Kantor Pertanahan Kota Bandung. Sumber daya yang ada di masyarakat dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung dapat mendukung Kantor Pertanahan Kota Bandung. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan informan23 yang menyatakan bahwa bagi masyarakat yang keadaan fisiknya baik (normal), tentu tidak mempunyai masalah yang berarti untuk memperoleh layanan pertanahan di Kantor Pertanahan statis. Sebaliknya bagi masyarakat tertentu yang memiliki kekurangan secara fisik, seperti penderita stroke, tuna-netra, penderita authise, dll.), hal itu menjadi masalah. Mereka enggan (malu) untuk mendatangi Kantor Pertanahan Kota Bandung dalam mengurus hak kepemilikan tanahnya, padahal sejatinya mereka juga berhak memperoleh layanan pertanahan. Larasita Kantor Pertanahan Kota Bandung, Kantor Pertanahan Kota Bandung menemukan fakta dalam memberikan layanan pertanahan kepada masyarakat yang mengalami cacat fisik (tidak normal) 23


101

tersebut. Namun demikian informasi kepada masyarakat Kota Bandung seharusnya dapat dilakukan lebih luas lagi, sehingga semua daerah bisa dijangkauan dalam pendaftaran tanah, khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah dan masyarakat yang dianggap termajinalkan. Dengan demikian, peneliti menganalisis bahwa aspek interpretasi yang telah dijelaskan berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa interpretasi telah dilakukan oleh aparat implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung yang berfungsi sebagai implementor kebijakan Larasita, dimana aparatur ini tidak memiliki wewenang untuk memerintah. Karena itu patut dipahami tujuan utama hadirnya aparatur pelaksana kebijakan Larasita dalam organisasi berkaitan dengan tujuan Larasita itu dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: (1) Mengembangkan perencanaan organisasi, tujuan ini diperlihatkan dalam: Usaha memberikan kegairahan dan kepuasan kerja yang lebih dan pantas kepada para aparatur pelaksana kebijakan Larasita, Usaha untuk menjamin kesatuan sambil menghindarkan pertentangan, Usaha menyebarkan wewenang dengan lebih rasionil. (2) Mengembangkan pelaksanaan kebijakan. Usaha ini dapat melalui berbagai cara diantaranya melalui: Saling menghargai dan kerjasama dengan para pelaksana dengan menekan keinginan untuk menguasai mereka, Mengembangkan diri aparatur pelaksana kebijakan Larasita, Mengusahakan penerimaan yang terbaik oleh pelaksana. (3) Mengembangkan perencanaan administrasi sebagai tujuan aparatur pelaksana kebijakan Larasita dapat diartikan dengan usaha-usaha untuk: Menetapkan kembali

pengaruh

pelaksana

kebijakan

Larasita

terhadap

bawahannya,

102

Memperbaiki kembali antar hubungan para aparatur pelaksana kebijakan Larasita satu sama lain, Pernah dikemukakan bahwa peranan aparatur pelaksana kebijakan Larasita adalah melayani dengan nasehat-nasehat dan mendorong tenaga-tenaga pelaksana, serta membantu pelaksana dalam memecahkan peresoalan-persoalan yang dihadapi pelaksana. Untuk menjalankan tugasnya maka pelaksana kebijakan Larasita memiliki syarat utama dari anggota aparatur pelaksana kebijakan Larasita. Syarat-syarat itu dapat dirumuskan seperti: (1) aparatur pelaksana kebijakan Larasita harus selalu mengikuti peristiwa-peristiwa dalam pelaksanaan kebijakan Larasita secara keseluruhan dan harus memehami proses organisasi, meskipun pada kebanyakan hal keahlian aparatur pelaksana kebijakan Larasita itu terbatas untuk beberapa bidang saja. (2) aparatur pelaksana kebijakan Larasita harus menaruh minat dengan keinginan untuk melibatkan diri kepada setiap persoalan dengan cara menghayati proses pelaksana kebijakan Larasita. (3) aparatur pelaksana kebijakan Larasita mesti memahami batas-batas wewenang yang diberikan organisasi kepadanya. (4) aparatur pelaksana kebijakan Larasita harus mengerti sejauh mana ia bertanggung jawab terhadp fungsinya. (5) aparatur pelaksana kebijakan Larasita hendaknya dapat memahami segala seluk beluk yang bersangkutan dengan kemanusiaan, dan mengenal fungsi dan relasi-relasi personil. (6) aparatur pelaksana kebijakan Larasita harus senantiasa mengadakan studi yang teratur tentang setiap perkembangan dalam bidang pelaksana kebijakan Larasita. (7) aparatur pelaksana kebijakan Larasita hendaknya meluangkan waktu untuk mempelajari keahliannya baik melalui perkembangan literatur yang mutakhir,

103

maupun hasil diskusi dan penelitian yang pernah diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung. Suatu hal yang menarik dari metode kerja aparatur pelaksana kebijakan Larasita yang lengkap ini adalah suatu gejala yang menunjukan bahwa anggota aparatur pelaksana kebijakan Larasita tidak hanya menanyakan apa yang mesti dikerjakannya kepada pimpinan, namun mereka berfungsi sebagai penasehat yang sesungguhnya terhadap apa yang mesti dilaksanakan pimpinan. Pimpinan tidak senantiasa menerima pertanyaan, tetapi justru jawaban terhadap masalah-masalah pelaksana kebijakan Larasita. Selain itu fungsi anggota aparatur pelaksana kebijakan Larasita adalah mencari dan memecahkan problematika pelaksana kebijakan Larasita. Dalam arti umum metoda kerja aparatur pelaksana kebijakan Larasita yang lengkap ini dapat dianggap sebagai suatu metode analisa dan memecahkan masalah serta pragnosa yang dilaksanakan oleh anggota aparatur pelaksana kebijakan Larasita sehingga apa yang harus diputuskan dan dilaksanakan pimpinan hanyalah tinggal menyetujui atau menolaknya. Melihat operasi metode kerja aparatur pelaksana kebijakan Larasita yang lengkap, maka syarat utama metoda tersebut adalah pengolahan dan tindakan yang sempurna dari anggota aparatur pelaksana kebijakan Larasita. Karena tampaknya metode ini tidak mengurangi tanggung jawab pimpinan. Anggota aparatur pelaksana kebijakan Larasita selalu diminta kesadarannya untuk bertanggung jawab terhadap tugasnya yang semakin besar, karena dengan demikian wewenangnya pun akan semakin besar pula. Dengan demikian maka anggota aparatur pelaksana kebijakan Larasita haruslah terdiri dari orang-orang yang

104

kompeten untuk aparatur pelaksana kebijakan Larasita seperti itu. Jika syarat ini dipenuhi maka metode kerja ini memiliki manfaat yang besar dalam bentuk: (1) Metode kerja aparatur pelaksana kebijakan Larasita yang lengkap dapat meberikan banyak peluang kepada pimpinan untuk memusatkan diri kepada pikiran-pikiran dan gagasan-gagasan yang lebih menyeluruh dan lebih penting serta dapat membebaskan pimpinan dari aparatur pelaksana kebijakan Larasita yang rutin yang bisanya mengurangi kreativitasnya. (2) Metode kerja aparatur pelaksana kebijakan Larasita yang lengkapdapat membebaskan pimpinan dari kegiatan-kegiatan dan kesibukan-kesibukan untuk memikirkan konsep-konsep yang setengah matang yang dating dari anggota-anggota aparatur pelaksana kebijakan Larasita. (3) Metode kerja aparatur pelaksana kebijakan Larasita yang lengkap akan memberikan dan membuka jalan yang luas untuk mengembangkan inisiatif dan kreatifitas anggota-anggota aparatur pelaksana kebijakan Larasita. Sifat “menunggu” atau “bagaimana pimpinan saja” dapat dihindarkan. (4) Metode kerja inipun dapat memberikan peluang yang tidak kecil kepada gagasan-gagasan yang baik yang menjadi buah pikiran anggota-anggota aparatur pelaksana kebijakan Larasita. Dan karena itu maka aparatur pelaksana kebijakan Larasita akan lebih cepat menuju sasaran-sasaran organisasi Kantor Pertanahan Kota Bandung. (5) Metode kerja aparatur pelaksana kebijakan Larasita yang lengkap dapat menghindarkan diri dari kesalahan konsep yang menduga bahwa hanya pimpinan tertinggilah yang selalu benar dalam melaksanakan kebijakan Larasita. Akibat dari kesalahan ini, banyak anggota aparatur pelaksana kebijakan Larasita tidak dapat menyumbangkan keahliannya dengan penuh kecuali jika diminta oleh

105

pimpinan. Bahwa tanggung-jawab kebijakan itu terletak pada pimpinan, adalah tidak dapat dibantah lagi, tetapi interpretasi kebijakan itu sebenarnya adalah hasil pemikiran para pimpinan pelaksana kebijakan Larasita di Kota Bandung yang kemudian dikomunikasikan kepada bawahannya. Dengan mengacu kepada pendapat Saefullah (2007:46), maka penulis menganalisis bahwa hal penting dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung adalah: (a) harus berorentasi pada kepentingan umum, (b) dipahami oleh aparatur implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung yang melaksanakannya, (c) diterima oleh masyarakat Kota Bandung yang menjadi sasaran implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita). Kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung merupakan dasar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan BPN dalam penyelenggaraan tugasnya. Sebagai pemegang mandat, setiap kebijakan yang dikeluarkan BPN harus berorentasi pada kepentingan umum. Oleh karena itu implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung harus didasarkan pada dunia nyata yang berkembang dalam kehidupan masyarakat umum. Selain itu implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung semestinya dapat memberikan informasi untuk melakukan forecasting terhadap kemungkinankemungkinan yang dihadapi sehingga dapat mempersiapkan antisipasinya. Keberhasilan implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung akan bergantung pada berbagai faktor yang

106

mempengaruhinya. Tetapi yang terpenting adalah pemahaman oleh semua pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung dan penerimaan dengan penuh kesadaran oleh lingkungan masyarakat yang menjadi sasaran. Dengan demikian perlu diupayakan adanya saling pengertian antara aparat pelaksana implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung dengan masyarakat sasaran. Saling pengertian ini merupakan realisasi dari keterikatan antara implementor kebijakan implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung sebagai pemegang mandat dengan masyarakat di Kota Bandung. Selanjutnya penulis mengacu kepada pendapat Jones (1984:166), bahwa interpretation are the translation of program language (often contaned in a statute) into acceptable and feasible plans and directives, maka di dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung interpretasi para pelaksana kebijakan sebagai aktivitas pelaksana kebijakan yang menafsirkan agar kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Terakhir, aktivitas yang ketiga adalah aplikasi atau penerapan oleh para pelaksana kebijakan yang mencakup ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan dan perengkapan implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung dari kebijakan BPN yang telah ditentukan. Bertumpu pada apa yang dikemukakan Jones tersebut, maka masalah implementasi

107

kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung semakin lebih jelas dan luas, dimana implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung itu merupakan proses yang memerlukan tindakan-tindakan sistematis.

4.2.3. Aspek Aplikasi Penentuan tarif pembayaran dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung sesuai dengan PP No.13 Tahun 2010. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan24, diperoleh keterangan bahwa Kantor Pertanahan Kota Bandung pernah didatangi Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, yang melakukan peninjauan ke Kantor Pertanahan Kota Bandung dalam rangka melaksanakan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi pada pelayanan publik. Tim terdiri berasal dari Deputi Bidang Pencegahan KPK RI. Kegiatan peninjauan dimulai pada tanggal 3 September 2012 selama 5 hari dengan mengamati langsung pelaksanaan pelayanan dan halhal lain di sekitar lingkungan kantor dan baru terekspos pada tanggal 6 September 2012 setelah diterima oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung dan tim sekaligus menyampaikan hasil peninjauan KPK. Dalam penyampaian hasil peninjauan dibuat dalam bentuk diskusi tanya jawab dengan jajaran pejabat struktural di ruang rapat kepala kantor terkait dengan manajemen/kinerja pelayanan, permasalahan pertanahan yang dihadapi 24


108

dan hal lain terkait dengan kode etik dalam pelayanan yang bertujuan pencegahan terjadinya perbuatan yang bisa diindikasikan korupsi. Topik yang cukup menjadi perhatian dari Tim mengenai ketentuan bahwa biaya transport, akomodasi dan konsumsi yang menjadi tanggung jawab pemohon pelayanan, perlu ada formulasi dalam peraturan berkaitan dengan penentuan biaya tersebut sehingga tidak ada ruang untuk melakukan penyimpangan. Dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung diarahkan kepada pedoman program yang ada pada PerKa BPN No.18/2009. Penulis mendapatkan informasi dari informan25 yang memberikan keterangan bahwa dengan pedoman program yang ada berarti mencermati

slogan "Larasita,

Menjangkau

Yang

Tidak

Terjangkau",

secara harfiah sudah jelas dapat dimengerti maksud dan tujuannya, bahwa dengan pelaksanaan Larasita diharapkan dapat menjangkau hal-hal yang selama ini tidak terjangkau.

Kata terjangkau dalam

Kamus

Bahasa

Indonesia

artinya

adalah tercapai, terambil, terbeli, terbayar. Dari definisi tersebut, maka dapat diketahui

bahwa

makna

"ke-tidakterjangkau-an"

dalam

slogan "Larasita,

Menjangkau Yang Tidak Terjangkau, adalah segala sesuatu yang semula tidak terjangkau namun dengan upaya tertentu, kelak hal itu menjadi dapat terjangkau. Dalam konteks peningkatan pelayanan publik di bidang pertanahan, upaya tertentu dimaksud oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia antara lain dengan mengembangkan pola pengelolaan pertanahan yang mendekatkan layanan pertanahan kepada masyarakat, melalui Larasita. beberapa 25


109

peraturan yang dijadikan landasan dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung adalah: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional; 5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; 6. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan; Berangkat dari pemaparan diatas, maka ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan Larasita, adalah bagaimana pelaksanaannya dapat menemukan makna "ke-tidakterjangkau-an" dalam slogan "Larasita, Menjangkau Yang Tidak

110

Terjangkau", dengan perkataan lain bahwa tolak ukur dari keberhasilan pelaksanaan Larasita di Kantor Pertanahan Kota Bandung tidak sepenuhnya didasarkan secara kuantitatif, akan tetapi lebih secara kualitatif, yaitu sejauah mana pelaksanaan Larasita itu dapat menemukan pemaknaan yang sesungguhnya dari "ke-tidakterjangkauan-an" itu sendiri. Jenis pelayanan pertanahan Larasita umumnya sama saja dengan layanan pertanahan biasa. Hanya saja, kalau layanan biasa pemohon datang sendiri ke Kantor Pertanahan Kota Bandung. Sedangkan Larasita memberikan layanan langsung dimana si pemohon berada. Larasita sama dengan Kantor Pertanahan bergerak (mobile office). Pelaksanaan kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung bersifat dinamis. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan informan26 yang menyatakan bahwa dalam hal kunjungan Larasita ke masyarakat dapat diubah jadwalnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada. Bahkan dibawah guyuran hujan lebat Kantor Pertanahan Kota Bandung tetap melaksanakan penyerahan sertipikat kepada masyarakat di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Cicendo Kota Bandung sebanyak 241 sertipikat terdiri dari Larasita (211 buah) dan Prona (30 buah). Acara ini disiarkan langsung melalui Radio Mora 88,5 FM dan Radio Litasari 92,10 FM serta diliput oleh TVRI Jawa Barat dan masyarakat Kota Bandung dapat langsung berinteraksi dengan jajaran Kantor Pertanahan Kota Bandung melalui Radio. Dalam proses pendaftaran tanah melalui Kebijakan Larasita ada pihak-pihak eksternal, seperti media surat kabar maupun

26


111

elektronik, sehingga Kebijakan Larasita menjadi solusi bagi masyarakat untuk melakukan pendaftaran tanah lebih mudah, cepat dan aman. Kompromi mengenai hal-hal tertentu tidak pernah dilakukan dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan27, diperoleh keterangan bahwa memang dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung, banyak temuan di lapangan yang terkait dengan Kebijakan Larasita ini ternyata masih tidak mudah, namun tidak bisa dikompromikan. Kebijakan Larasita sebetulnya sangat baik dalam konsep yang hendak dicapai dan sangat tepat untuk mendukung usaha menyejahterakan rakyat Kota Bandung saat ini, apalagi saat ini masih banyak tanah rakyat Kota Bandung yang belum disertifikasi. Rakyat Kota Bandung masih menghadapi kesulitan untuk mendapatkan sertipikat tanah miliknya dengan cara yang mudah dan murah. Lemahnya implementasi di lapangan ini sesungguhnya bisa diartikan ada kesenjangan yang tajam antara visi pimpinan dan pelaksana implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di lapangan. Dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung memperhatikan efektivitas. Penulis mendapatkan informasi dari informan28 yang memberikan keterangan bahwa efektivitas implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung terkait dengan kendala yang dihadapi Kantor Pertanahan Kota

27

28

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Wakil Penanggung Jawab implementor kebijakan Larasita Kantor Pertanahan Kota Bandung pada tanggal 4 September 2012 Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Penanggung Jawab implementor kebijakan Larasita Kantor Pertanahan Kota Bandung pada tanggal 28 Agustus 2012

112

Bandung, selain jumlah armada mobil yang dimilik untuk layanan Larasita karena baru sedikit. berharap ada pihak yang mendukung layanan itu khusunya Pemerintah Kota Bandung. Kami berharap ada dukungan ini dengan membantu guna mengadakaan mobil tersebut. Semakin banyak warga melakukan proses permohonan pertanahan akan meningkatkan pendapatan bagi Pemerintah Kota Bandung.

Imbas

utamanya

maksimalisasi

layanan

pertanahan

terhadap

masyarakat menuai harapan yang diinginkan baik BPN maupun masyarakat. Kantor Pertanahan Kota Bandung dalam memberikan kontribusi kepada daerah, pajak perolehan atas tanah untuk pendapatan dari implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung mencapai miliaran rupiah. Telah terjadi peningkatan BPHTB sebagai Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung, sejak 1 Januari sampai akhir 2011 mencapai Rp. 337,2 Milyar, dimana pada tahun 2010 hanya mencapai Rp. 232,9 Milyar. Dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung memperhatikan efisiensi. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan informan29 yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung memang masih terkesan adanya pemborosan anggaran negara terkait tidak berjalan dengan baiknya Kebijakan Larasita. Misalnya, adanya mobil Larasita yang sudah dibeli dengan anggaran negara, namun belum bisa berfungsi seperti yang diharapkan. Dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung memperhatikan objektivitas. Berdasarkan hasil 29


113

wawancara dengan informan30, diperoleh keterangan bahwa pelayanan dilakukan dengan merata di 30 kecamatan di Kota Bandung. Pelaksanaan Larasita oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung pada minggu ke II Juni 2012 di 4 Kecamatan (Kecamatan Regol, Kecamatan Ujungberung, Kecamatan Mandalajati, dan Kecamatan Lengkong) selain melaksanakan layanan pertanahan, kepada masyarakat juga disosialisasikan mengenai Open Government Indonesia (OGI) termasuk keikutsertaan BPN Kota Bandung dalam OGI. Hasil pelaksanaan Larasita minggu ke II Juni 2012, adalah sebagai berikut: a. Layanan Informasi Pertanahan 1. Senin, 11 Juni 2012, di Kecamatan Regol, lokasi di Kantor Kelurahan Ciseureuh Jl. Babakan Priangan (Jumlah 14 orang). 2. Selasa, 12 Juni 2012, di Kecamatan Ujungberung, lokasi di Kantor Kecamatan Jl. Alun-alun Utara No.211 (Jumlah 16 orang). 3. Rabu, 13 Juni 2012, di Kecamatan Mandalajati, lokasi di Kantor Kecamatan Jl. Pasir Impun (Jumlah 8 orang). 4. Kamis, 14 Juni 2012, di Kecamatan Lengkong, lokasi di Kantor Kecamatan Jl. Talaga Bodas No.35 (Jumlah 5 orang). b. Layanan Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali (Tanah Bekas Milik Adat) Jumlah 44 Bidang (total Luas 7.308 m2), dari 20 Kelurahan (Kel. Jatihandap 4 bidang, Kel. Sukarasa 1 bidang, Kel. Sarijadi 1 bidang, Kel. Cipamokolan 10 bidang, Kel. Cipedes 1 bidang, Kel. Sukabungah 1 bidang, Kel. Cigereleng 5 bidang,Kel. Jamika 2 bidang, Kel. Cigondewah 30


114

Kaler 1 bidang, Kel. Sukagalih 2 bidang, Kel. Dago 1 bidang, Kel. Pakemitan 1 bidang, Kel. Pasir Wangi 1 bidang, Kel. Cigending 2 bidang Kel. Taman Sari 2 bidang, Kel. Hegarmanah 3 bidang, Kel. Cibadak 1 bidang, Kel. Pasir Jati 1 bidang, Kel. Isola 1 bidang, Kel. Antapani Kidul 3 bidang). c. Layanan

Penyerahan

Sertipikat

HAT

Jumlah

13

bidang

(Kecamatan Bandung Kulon 1 bidang, Kecamatan Coblong 1 bidang, Kecamatan Cidadap 1 bidang, Kecamatan Sukasari 1 bidang, Kecamatan Babakan Ciparay 2 bidang, Kecamatan Sukajadi 2 bidang,Kecamatan Cicendo 4 bidang, Kecamatan Andir 1 bidang). Pelaksanaan Larasita oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung pada minggu ke IV Juni 2012 di 3 Kecamatan dan 1 Kantor (Kecamatan Cibeunying Kidul, Kecamatan Astanaanyar, Kecamatan Cinambo dan Kantor Depag Kota Bandung) selain

melaksanakan

layanan

pertanahan,

kepada

masyarakat

juga

disosialisasikan mengenai Open Government Indonesia (OGI) termasuk keikutsertaan BPN Kota Bandung dalam OGI. Selain itu Larasita oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung juga melaksanakan One Day Service untuk sertipikat Wakaf (penggantian nomor Hak) yang dilaksanakan di Kantor Depag Kota Bandung, Jl. Soekarno Hatta (Sekelimus) dengan jumlah bidang yang diselesaikan sebanyak 245 sertipikat. Hasil pelaksanaan Larasita minggu ke-4 Juni 2012, adalah sebagai berikut: a. Layanan Informasi Pertanahan

115

1. Senin, 25 Juni 2012, di Kecamatan Cibeunying Kidul, lokasi di Kantor Kecamatan Jl. Sukasenang No. 11 (Jumlah 16 orang). 2. Selasa, 26 Juni 2012, di Kecamatan Astanaanyar, lokasi di Kantor Kecamatan Jl. Bojongloa 69 (Jumlah 21 orang). 3. Rabu, 27 Juni 2012, di Kecamatan Cinambo, lokasi di Kantor Kecamatan Jl. Raya Ujungberung No.82 (Jumlah 20 orang). 4. Kamis, 28 Juni 2012, di Kantor Departemen Agama Kota Bandung Jl.Soekarno Hatta (Sekelimus) (Jumlah 250 orang). b. Layanan Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali (Tanah Bekas Milik Adat) c. Jumlah 6 Bidang (total Luas 1.005 m2), dari 3 Kelurahan (Kel. Cisaranten Kulon 2 bidang, Kel. Hegarmanah 2 bidang, Kel. Sukahaji 1 bidang). d. Layanan Penyerahan Sertipikat HAT Jumlah 4 bidang (Kecamatan Cicendo 2 bidang, Kecamatan Regol 1 bidang, KecamatanRancasari 1 bidang). Pelaksanaan Larasita oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung pada minggu ke II dan III Juli 2012 di 7 Kecamatan dan 1 Kantor (Kecamatan Cibeunying Kidul, Kecamatan Astanaanyar, Kecamatan Cinambo, Kecamatan Buahbatu, Kecamatan Panyileukan, Kecamatan Rancasari, Kecamatan Arcamanik dan Kantor Depag Kota Bandung) selain melaksanakan layanan pertanahan, kepada masyarakat juga disosialisasikan mengenai Open Government Indonesia (OGI) termasuk keikutsertaan BPN Kota Bandung dalam OGI.

116

Selain itu Larasita oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung juga melaksanakan One Day Service untuk sertipikat Wakaf (penggantian nomor Hak) yang dilaksanakan di Kantor Depag Kota Bandung, Jl. Soekarno Hatta (Sekelimus) dengan jumlah bidang yang diselesaikan sebanyak 115 sertipikat. Hasil pelaksanaan Larasita minggu ke – II dan ke III Juli 2012, adalah sebagai berikut : a. Layanan Informasi Pertanahan 1. Senin, 9 Juli 2012, di Kecamatan Cibeunying Kidul, lokasi di Kantor Kecamatan Jl. Sukasenang No. 11 (Jumlah 12 orang). 2. Selasa, 10 Juli 2012, di Kecamatan Astanaanyar, lokasi di Kantor Kecamatan Jl. Bojongloa 69 (Jumlah 12 orang). 3. Rabu, 11 Juli 2012, di Kecamatan Cinambo, lokasi di Kantor Kecamatan Jl. Raya Ujungberung No.82 (Jumlah 6 orang). 4. Kamis, 12 Juli 2012, di Kantor Departemen Agama Kota Bandung Jl. Soekarno Hatta (Sekelimus) (Jumlah 84 orang). 5. Senin, 16 Juli 2012, di Kecamatan Buahbatu, lokasi di Kantor Kecamatan Jl. Ciwastra No. 291 (Jumlah 8 orang). 6. Selasa, 17 Juli 2012, di Kecamatan Panyileukan, lokasi di Kantor Kecamatan Jl. Soekarno Hatta (Jumlah 8 orang). 7. Rabu, 18 Juli 2012, di Kecamatan Rancasari, lokasi di Kantor Kecamatan Jl. Sentosa Asih No. 17 (Jumlah 9 orang). 8. Kamis, 19 Juli 2012, di Kecamatan Arcamanik, lokasi di Kantor Kecamatan Jl. Cisaranten Kulon (Jumlah 10 orang).

117

b. Layanan Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali (Tanah Bekas Milik Adat) Jumlah 27 Bidang (total Luas 2.848 m2), dari 13 Kelurahan (Kel. Babakan 5 bidang, Kel. Isola 4 bidang, Kel. Pasirjati 1 bidang, Kel. Nyengseret 1 bidang, Kel. Pasteur 1 bidang, Kel. Sukahaji 2 bidang, Kel. Jamika 3 bidang, Kel. Hegarmanah 5 bidang, Kel. Cigereleng 1 bidang, Kel. Sukaraja 1 bidang, Kel. Cibadak 1 bidang, Kel. Gegerkalong 1 bidang, Kel. Pasirlayung 1 bidang). c. Layanan Penyerahan Sertipikat HAT Jumlah 19 bidang (Kecamatan Cibiru 1 bidang, Kecamatan Kiaracondong 1 bidang, Kecamatan Regol 1 bidang, Kecamatan Bandung Kulon 4 bidang, Kecamatan Bojongloa Kaler 1 bidang, Kecamatan Bojongloa Kidul 3 bidang, Kecamatan Sukajadi 2 bidang, Kecamatan Cicendo 2 bidang, Kecamatan Sukasari 2 bidang). Pelaksanaan Larasita oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung pada minggu ke I Agustus 2012 di 4 Kecamatan (Kecamatan Rancasari, Kecamatan Arcamanik, Kecamatan Batununggal dan Kecamatan Gedebage) selain melaksanakan layanan pertanahan, kepada masyarakat juga disosialisasikan mengenai Open Government Indonesia (OGI) termasuk keikutsertaan BPN Kota Bandung dalam OGI. Hasil pelaksanaan Larasita minggu ke – I Agustus 2012, adalah sebagai berikut : a. Layanan Informasi Pertanahan 1. Senin, 30 Juli 2012, di Kecamatan Rancasari, lokasi di Kantor Kecamatan Jl. Sentosa Asih No. 17 (Jumlah 6 orang).

118

2. Selasa, 31 Juli 2012, di Kecamatan Arcamanik, lokasi di di Kantor Kecamatan Jl. Cisaranten Kulon (Jumlah 1 orang). 3. Rabu, 1 Agustus 2012, di Kecamatan Batununggal, lokasi di Kantor Kecamatan Jl. Venus No.6 (Jumlah 9 orang). 4. Kamis, 2 Agustus 2012, di Kecamatan Gedebage, lokasi di Kantor Kecamatan Jl. Gedebage Selatan No. 16 (Jumlah 4 orang). b. Layanan Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali (Tanah Bekas Milik Adat) Jumlah 8 Bidang (total Luas 903 m2), dari 8 Kelurahan (Kel. Situsaeur 1 bidang, Kel. Sukahaji 1 bidang, Kel. Kebon Lega 1 bidang, Kel. Caringin 1 bidang, Kel. Cipadung Kidul 2 bidang, Kel. Sukabungah 2 bidang). c. Layanan Penyerahan Sertipikat HAT Jumlah 8 bidang (Kecamatan Coblong

3

bidang,

Kecamatan

Sukajadi

2

bidang,

Kecamatan

Ujungberung 1 bidang, Kecamatan Astanaanyar 1 bidang, Kecamatan Cicendo 1 bidang). Pelaksanaan Larasita oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung pada minggu ke II Agustus 2012 di 4 Kecamatan (Kecamatan Bandung Kidul, Kecamatan Sumur Bandung, Kecamatan Cicendo dan Kecamatan Sukajadi) selain melaksanakan layanan pertanahan, kepada masyarakat juga disosialisasikan mengenai Open Government Indonesia (OGI) termasuk keikutsertaan BPN Kota Bandung dalam OGI. Hasil pelaksanaan Larasita minggu ke – II Agustus 2012, adalah sebagai berikut :

119

a. Layanan Informasi Pertanahan 1. Senin, 6 Agustus 2012, di Kecamatan Bandung Kidul, lokasi di Kantor Kecamatan Jl. Batununggal (Jumlah 5 orang). 2. Selasa, 7 Agustus 2012, di Kecamatan Sumur Bandung, lokasi di Kantor Kecamatan Jl. Lombok No. 2 (Jumlah 7 orang). 3. Rabu, 8 Agustus 2012, di Kecamatan Cicendo, lokasi di Lapangan Pandu Kel Arjuna Jl. Pandu (Jumlah 4 orang). 4. Kamis, 9 Agustus 2012, di Kecamatan Sukajadi, lokasi di Kantor Kelurahan Sukawarna Jl. Leumah Nendeut (Jumlah 18 orang). b. Layanan Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali (Tanah Bekas Milik Adat) Jumlah 18 Bidang (total Luas 1.697 m2), dari Kelurahan (Kel. Cikawao 1 bidang, Kel. Sukagalih 1 bidang, Kel. Cis. Bina Harapan 2 bidang, Kel. Jamika 2 bidang, Kel. Gempol Sari 1 bidang, Kel. Hegarmanah 2 bidang, Kel. Cipaganti 1 bidang, Kel. Pasir Endah 1 bidang, Kel. Sukaraja 1 bidang, Kel. Husen Sastranegara 1 bidang, Kel. Pasteur 4 bidang, Kel. Babakan Ciamis 1 bidang). c. Layanan Penyerahan Sertipikat HAT Jumlah 9 bidang (Kecamatan Coblong

1

bidang,

Kecamatan

Sukajadi

2

bidang,

Kecamatan

Ujungberung 1 bidang, Kecamatan Bojongloa Kaler 1 bidang, Kecamatan Cicendo 4 bidang). Dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung memiliki strategi yang tepat. Penulis mendapatkan

120

informasi dari informan31 yang memberikan keterangan bahwa Kantor Pertanahan Kota Bandung mencapai sasaran masyarakat yang sulit menjangkau Kantor Pertanahan Kota Bandung. Strategi ini dilakukan juga dalam Gerakan Open Government yang perlu disebarluaskan lebih luas, lebih dalam sebagai bagian dan penanda dari demokrasi melalui reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan good governance. Demokrasi tidak berjalan apabila tidak ada transparansi atau keterbukaan. Open government sasarannya mendukung landasan demokrasi melalui komunikasi yang baik antara masyarakat dengan negara atau bikrokasi. Selain itu strategi yang tepat lainnya, setelah melakukan implementasi kebijakan, sebaiknya Kantor Pertanahan Kota Bandung melakukan evaluasi implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung secara reguler. Apabila penulis melihat data yang ada, maka dapat ditinjau bahwa di Kantor Pertanahan Kota Bandung, Larasita sudah dapat mencapai : Jumlah persil yang ada

615.400 bidang ( 100 % )

Jumlah persil SUDAH TERDAFTAR

557.161 bidang ( 90.54 %)

Jumlah persil BELUM TERDAFTAR

58.239 bidang (

9.46 %)

Produktivitas rata-rata per tahun (sampling 5 tahun terakhir) Waktu yang dibutuhkan untuk terdaftar seluruhnya

1.577 Bidang 36 tahun

Dalam mengelola pendukung kebijakan dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung dilakukan 31


121

dengan baik. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan informan32 yang menyatakan bahwa hal ini dilakukan melalui pengawasan atau kontrol / monitoring kegiatan secara periodik. Pengarahan Kepala BPN RI kepada seluruh pejabat di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, didampingi Kakanwil BPN Provinsi Jawa Barat dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung melakukan kunjungan ke Kantor Pertanahan Kota Bandung. Kunjungan dilaksanakan pada bagian front office (loket-loket pelayanan) dan tanya jawab dengan petugas loket, Kepala BPN memberikan apresiasi yang baik atas kondisi yang ada disamping itu ditanyakan pula terkait pelaksanaan program pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Bandung yaitu Prona, sertipikasi tanah UKM dan Larasita. Kemudian semangat kerja dalam menjalankan visi dan misi, untuk itu perlu pemetaan sumber daya dengan perubahan struktur organisasi yang kurus atau miskin struktur namun kaya fungsi dengan tugas pelayanan yang terukur dan jelas waktu yang ditetapkan. Sarana dan prasarana dalam implementasi harus ditingkatkan lagi, seperti jumlah kendaraan dan peralatan teknis pendukung untuk mendukung tugas-tugas Larasita, yaitu: a. Menyiapkan masyarakat dalam pelaksanaan Pembaruan Agraria Nasional (Reforma Agraria); b. Melaksanakan Pendampingan dan Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan; c. Melakukan Pendeteksian awal atas tanah-tanah terlantar;

32


122

d. Melakukan Pendeteksian awal

atas tanah-tanah yang

diindikasikan

bermasalah; e. Memfasilitasi penyelesaian tanah bermasalah yang mungkin diselesaikan di lapangan; f. Menyambungkan program Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat; dan g. Meningkatkan dan mempercepat legalisasi aset tanah masyarakat (Persyaratan dan Biaya sesuai ketentuan ybl sbgmn di Kantah “Statis”). Selain itu harapan besar dari Kantor Pertanahan Kota Bandung adalah terhadap pihak Pemerintah Kota Bandung, bahwa Para Camat dan Lurah seharusnya bisa lebih meningkatkan kerjasama Kebijakan Larasita, dari 151 kelurahan hanya ada 30% atau hanya sejumlah 40 kelurahan saja yang proaktif bekerjasama dengan tim Larasita Kantor Pertanahan Kota Bandung. Kantor Pertanahan Kota Bandung juga melakukan cara tertentu untuk mengantisipasi pihak yang dirugikan dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan33, diperoleh keterangan bahwa Kantor Pertanahan Kota Bandung melaksanakan layanan dengan tertib, teliti, dan cermat. Bahkan sejauh ini belum ada pihak yang menuntut Kantor Pertanahan Kota Bandung, yang terjadi adalah masyarakat yang antusias karena Kantor Pertanahan Kota Bandung sebagai nominator yang termasuk dalam 20 unit layanan publik paling progresif 2012. Pada tahun 2012 BPN RI mengusulkan Kantor Pertanahan Kota 33

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Koordinator Tim 1 implementor kebijakan Larasita Kantor Pertanahan Kota Bandung pada tanggal 18 September 2012

123

Bandung

menjadi

peserta

dalam

kompetisi

pelayanan

publik

yang

diselenggarakan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan). Kantor Pertanahan Kota Bandung merasa bangga bisa ikut kompetisi OGI bersaing dengan unit layanan publik yang ada di Ibu Kota Negara yang telah banyak memberikan pemahaman, pengalaman dan pembelajaran dalam usaha meningkatkan mutu transparansi, partisipasi dan inovasi sebagai tiga pilar penting dari sebuah pemerintahan yang lebih terbuka. namun sayangnya Kantor Pertanahan Kota Bandung belum berhasil menjadi juara, hanya Kantor Pertanahan Administratif Jakarta Barat mewakili BPN RI berhasil memperoleh penghargaan 10 layanan paling progresif OGI 2012. Kompetisi

OGI diikuti

oleh 62 unit

layanan publik dari

34

Kementrian/Lembaga, setelah melewati periode penilaian selama tiga bulan penuh, sebanyak 20 unit layanan publik yang berhasil menunjukan progres paling mengesankan akhirnya terpilih yang akan diumumkan pemenangnya, dilaporkan Kepala UKP4 selaku Ketua Pelaksana. Indonesia sebagai salah satu pendiri atau penggagas utama dari Open Government Partnership di tingkat global bersama tujuh negara lain Brasil, Meksiko, Norwegia, Filipina, Afrika Selatan, Inggris dan Amerika Serikat berinisiatif untuk mendorong dalam menjalankan dan menginternalisasi prinsip-prinsip keterbukaan pemerintah. Open Government Indonesia sebagai sebuah gerakan yang terus berkembang dari berbagai instansi untuk memberikan layanan terbaik, termasuk pelayanan Larasita oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung.

124

Dengan demikian, peneliti menganalisis bahwa aspek aplikasi yang telah dijelaskan berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa setiap aplikasi dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung tergantung kepada manusia pelaksananya, dimana aplikasi yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung ternyata harus didukung oleh: pelaksana kebijakan yang cakap, pimpinan mengatakan kepada pelaksana kebijakan apa yang ingin dicapai, menerangkan bagaimana cara mengerjakan apa yang diinginkan, memberikan otoritas kepada pelaksana kebijakan, menginspirasi pelaksana kebijakan dengan kepercayaan terhadap pelaksana kebijakan untuk mencapai sasaran. Karena unsur manusia di Kantor Pertanahan Kota Bandung yang sangat dominan tersebut maka seorang pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan: unsur manusia dalam semua tindakan pelaksana kebijakan serta masalah-masalah, mencari keterangan tentang kebutuhan apa yang dirasakan oleh setiap pelaksana kebijakan, dan berusaha memenuhi kebutuhan tersebut, memperhatikan kepentingan yang ikut serta. Individu-individu mempunyai tujuan yang berbeda, pelaksana kebijakan menempatkan nilai-nilai yang berbeda mengenai hasil-hasil yang dicapai dan pelaksana kebijakan mencari tujuan-tujuan tertentu bagi pelaksana kebijakan. Di dalam organisasi harus terdapat sinkronisasi antar tujuan organisasi dengan tujuan-tujuan individu daripada anggota organisasi. Sukses tidaknya pimpinan organisasi untuk melaksanakan fungsi pergerakan sangat tergantung dari kemampuan pimpinan merealisir sinkronisasi itu.

125

Implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung yang baik dicapai dengan jalan memperlakukan pelaksana kebijakan sebagai manusia, dengan jalan memperlakuakan pelaksana kebijakan sebagai manusia mengusahakan adanya keinginan untuk melampaui pihak lain, menghargai pelaksana kebijakan yang diselesaikan dengan baik dan mengusahakan keadilan tanpa pilih kasih. Berdasarkan uraian ini terlihat bahwa salah satu alat untuk melaksanakan implementasi kebijakan adalah mengetahui dan memenuhi keinginan pelaksana kebijakan. Dalam hubungan dengan tindakan untuk memenuhi keinginan pelaksana kebijakan secara individual ini dengan pedoman: kebutuhan-kebutuhan dasar orang berbeda, dan pelaksana kebijakan mengharap agar diperlakukan sebagai individu-individu, diterimanya ide-ide baru serta perubahan-perubahan lebih berjalan lancar bilamana pelaksana kebijakan dipersiapkan untuk menghadapinya, perubahan-perubahan yang sekonyong-konyong sebaiknya jangan dilakukan, kebiasaan dan emosi sangat penting untuk menerangkan perilaku pelaksana kebijakan, mendapat penghargaan untuk pelaksana kebijakan, perasaan menjadi anggota suatu tim pelaksana kebijakan Larasita yang akseptabel dan perasaan bahwa dirinya penting merupakan tenaga penggerak yang kuat bagi kebanyakan orang, perasaan takut merupakan tenaga penggerak yang kuat, akan tetapi efeknya negatif dan lama kelamaan hal tersebut berkurang, pelaksana kebijakan ingin menggunakan kemampuan pelaksana kebijakan yang tertinggi dan ingin puas dengan apa yang telah dilakukan, pelaksana kebijakan ingin melakukan dengan kebanggan

tertentu,

pelaksana

kebijakan

menginginkan

pengawas-

126

pengawas/pimpinan-pimpinan yang pelaksana kebijakan dapat dihormati dan dipercayai, dengan jalan memberikan keterang-keterangan kepada para pelaksana kebijakan mengenai persoalan-persoalan yang ada hubungan dengan pelaksana kebijakan menyebabkan terbentuknya suatu tim yang efektif, seseorang dipengaruhi oleh tim pelaksana kebijakan Larasita dimana ia merupakan anggota dan sebaiknya ia mempengaruhi perilaku tim pelaksana kebijakan Larasita, kritik atau perbandingan pelaksana kebijakan seorang pelaksana kebijakan di hadapan umum tidak disukai oleh kebanyakan pelaksana kebijakan yang tidak suka kehilangan muka, bilamana pelaksana kebijakan salah melakukan, maka pelaksana kebijakan ingin agar supaya kesalahan diberitahukan dengan cara yang tepat, teguran-teguran, dan tindakan untuk mengoreksi ditunggu oleh pelaksana kebijakan, bilamana pelaksana kebijakan melanggar cara-cara kerja yang telah ditetapkan,

pelaksana

kebijakan

kurang

menyenangi

pimpinan

yang

memperlakukan dengan cara yang tidak baik. Aplikasi yang penting dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung adalah mengusahakan adanya serta mempertahankan hubungan-hubungan antar anggota-anggota suatu tim pelaksana kebijakan Larasita. Perilaku tim pelaksana kebijakan Larasita bukan hanya penjumlahan perilaku-perilaku individu yang merupakan bagian tim pelaksana kebijakan Larasita yang bersangkutan. Suatu tim pelaksana kebijakan Larasita dapat dipengaruhi lebih efektif dengan jalan menghadapi tim pelaksana kebijakan Larasita tersebut sebagai suatu kesatuan daripada dengan komponen-

127

komponen tim pelaksana kebijakan Larasita tersebut atau dengan individu satu persatu. Nilai-nilai serta perilaku-perilaku seorang individu berhubungan dengan kelompok dimana ia merupakan anggotanya dan ciri-ciri kelompok berlaku dalam berbagai keadaan. Misalnya seorang individu yang berafiliasi dengan suatu tim pelaksana kebijakan Larasita tertentu, lazimnya tidak akan merubah perilaku tim pelaksana kebijakan Larasita, bilamana perubahan itu memisahkannya atau menyebabkannya menyimpang daripada perilaku tim pelaksana kebijakan Larasita yang berlaku. Bilamana dipilih seorang individu dari suatu tim pelaksana kebijakan Larasita dan kemudian dengan latihan khusus, maka hal tersebut lebih memberikan suatu kemajuan. Anggota-anggota tim pelaksana kebijakan Larasita cenderung lebih mendengar apa yang dikemukakan oleh anggota tim pelaksana kebijakan daripada orang lain. Keseluruhan uraian diatas dalam aplikasi dalam implementasi kebijakan Larasita sebagaian terbesar pada dasarnya adalah masalah pemberian motif (motivating) kepada individu-individu. Sukses tidaknya tindakan aplikasi dalam implementasi kebijakan Larasita sebagain besar tergantung pada pemberian motif tersebut. Beberapa hal untuk mencapai motivasi yang efektif yaitu: usahakan agar pelaksana kebijakan merasa dirinya penting, usahakan untuk mengetahui perbedaan-perbedaan individu, usahakan agar menjadi pendengar yang baik, hindarkan timbulnya perdebatan-perdebatan, hormatilah perasaan orang lain, gunakan

percakapan-percakapan

untuk

mengajak

pelaksana

kebijakan

bekerjasama, tidak untuk berusaha mendominasi, praktekkan manajemen

128

partisipatif, perintah-perintah harus jelas dan lengkap, gunakan instruksi-instruksi, selenggarakan pengawasan yang efektif. Pimpinan pelaksana kebijakan sebagai pimpinan organisasi untuk dapat melaksanakan aplikasi

pada

bawahannya

harus

mampu berkomunikasi,

memberikan pertimbangan dan nasihat, berfikir kreatif, mengambil inisiatif, meningkatkan vitalitas serta memberikan stimulasi kepada bawahannya. Dengan lain perkataan seorang pelaksana kebijakan yang baik adalah seorang komunikator yang baik seorang councellor yang baik seorang yang mempunyai pikiran yang kreatif, memiliki inisiatif, seorang vitalizer serta stimulator. Selanjutnya penulis menganaisis aplikasi dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung dengan mengacu kepada pendapat Sintaningrum (2009) dimana persoalan berada pada tataran implementasi kebijakan. Artinya, implementasi kebijakan pertanahan belum terselenggara sebagaimana diharapkan. Implementasi kebijakan pertanahan ditentukan oleh proses administrasi sebagaimana suatau desain program pada saat dihantarkan pada berbagai level institusi. Dalam konteks implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung, tentunya aplikasi yang dilakukan merupakan persoalan yang berada pada tataran implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung belum terselenggara sebagaimana diharapkan akibat aplikasi dalam proses administrasi sebagai suatu masalah pada level pelaksana implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung.

129

Selanjutnya penulis menganaisis dengan mengacu kepada pendapat Jones (1984:166) bahwa application is the routine provision of service, paymens, or other agree upon objectives of instruments, maka di dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung aktivitas yang ketiga adalah aplikasi atau penerapan oleh para pelaksana kebijakan yang mencakup ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan dan perengkapan program dari kebijakan publik yang telah ditentukan. Di dalam aplikasi pada implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung seharusnya terdiri dari kegiatan yang melakukan ketentuan rutin dari pelayanan Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung, pembayaran yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat dengan tarif yang jelas dan terbuka, yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung. Dalam aplikasi kebijakan, pelaksanaan implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung harus juga memperhatikan

aspek

efektivitas,

efisiensi,

dan

objektivitas.

Aplikasi

implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung merupakan suatu proses aktif dan selalu berubah. Hal ini tidak hanya menunjuk pada sebuah kemungkinan kecil terhadap penerapan harfiah suatu peraturan, tetapi juga menunjukkan bahwa mereka yang membuat upaya semacam itu akan menghadapi permasalahan dalam organisasinya. Aplikasi dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di

130

Kota Bandung ini adalah suatu varian dalam manifestasi konsep administrasi publik yang menekankan pada terciptanya tujuan implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung yang efektif dan efisien serta dilaksanakan oleh suatu pelayanan sipil di Kota Bandung yang objektif. Dalam aplikasi pada implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung, pelaksana di Kota Bandung dituntut pula untuk memiliki strategi yang tepat dalam melaksanakan kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung, disertai dengan pengelolaan terhadap pendukung kebijakan di Kota Bandung, serta antisipasi terhadap pihak-pihak di Kota Bandung yang dirugikan akibat dampak yang sebelumnya tidak diperkirakan dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Implementor Kebijakan Larasita di Kota Bandung

Recommend Documents