BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Lokasi/Objek Penelitian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan salah satu daerah otonomi di Provinsi Sulawesi Utara. Ibu kota Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah Boroko yang terbentuk berdasarkan peraturan pemerintah Undang-Undang No. 10 Tahun 2007. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mempunyai arah kebijakan pendapatan dan belanja Daerah, sebagai berikut: 1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara diarahkan pada: 1) Optimalisasi usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah; 2) Perluasan pembiayaan
dan
peningkatan
daerah
serta
sumber
penerimaan
dan
mendorong
peningkatan
tertib
administrasi keuangan daerah; 3) Pengembangan fasilitasi di bidang pajak dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah; 4) Pembangunan sarana dan prasarana pelayanan; 5) Pengembangan/peningkatan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat; 44
45 6) Penyederhanaan
peraturan
perundang-undangan,
pengembangan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas, efisiensi, transparan dan bertanggung jawab; 7) Peningkatan kapabilitas dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) aparatur di bidang pengelolaan keuangan daerah; 8) Peningkatan target pendapatan daerah baik pajak langsung maupun tidak langsung secara terencana sesuai kondisi perekonomian dengan memperhatikan kendala, potensi, dan coverage ratio yang ada; 9) Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima
masyarakat,
partisipatif,
bertanggung
jawab
dan
berkelanjutan; 10) Perluasan sumber-sumber penerimaan daerah. 2. Arah Kebijakan Belanja Daerah Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara diarahkan pada: 1) Memprioritaskan alokasi anggaran belanja daerah pada sektorsektor peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, pangan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang berkualitas; 2) Meningkatkan anggaran belanja daerah untuk program-program penanggulangan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan serta partisipatif;
46 3) Mengarahkan
alokasi
anggaran
belanja
daerah
pada
pembangunan infrastruktur pedesaan dalam rangka memperluas lapangan kerja di pedesaan melalui pendekatan program padat karya; 4) Stimulasi pertumbuhan sektor riil melalui penyediakan bantuan dana bergulir bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam rangka memberdayakan UMKM; 5) Meningkatkan kepedulian terhadap penerapan prinsip-prinsip efisiensi belanja dalam pelayanan publik sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 meliputi manfaat ekonomi, faktor eksternalitas, kesenjangan potensi ekonomi, kapasitas administrasi,
kecenderungan masyarakat terhadap pelayanan
publik, serta pemeliharaan stabilitas ekonomi makro; 6) Meningkatkan efektivitas kebijakan belanja daerah melalui penciptaan kerja sama yang harmonis antara eksekutif, legislatif, serta partisipasi masyarakat dalam pembahasan dan penetapan anggaran belanja daerah; 7) Pemenuhan
belanja
sesuai
urusan-urusan
yang
menjadi
kewenangan pemerintah provinsi, baik urusan wajib maupun urusan pilihan sesuai dengan peraturan perundangan;
47 4.2 Gambaran Variabel Penelitian 4.2.1 Pendapatan Asli Daerah Perkembangan jumlah realisasi penerimaan pendapatan asli daerah yang diperoleh Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selama tahun 2008-2013 adalah sebagai berikut: PERKEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2008-2013 10,000,000,000.00 9,090,042,609
9,000,000,000.00
8,146,000,000
8,000,000,000.00 7,318,745,681
Axis Title
7,000,000,000.00
6,609,732,752
6,000,000,000.00 5,000,000,000.00
4,995,775,652
4,000,000,000.00 3,000,000,000.00 2,000,000,000.00 1,180,495,167
1,000,000,000.00 0.00
47 2008
2009
2010
2011
2012
2013
Sumber: Data Olahan, 2014
Gambar 3: Perkembangan Realisasi penerimaan PAD Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa realisasi pendapatan asli daerah pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selama tahun 2008-2013 memengalami fluktuasi. Pada tahun 2008 jumlah realisasi penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp 1,180,495,167, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2009 sebesar 4,995,775,652. Realisasi pendapatan asli daerah kembali
48 mengalami peningkatan pada tahun 2010 dengan penerimaan sebesar
Rp 9,090,042,609. Namun pada tahun 2011 mengalami
penurunan sebesar Rp 7,318,745,681 dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2012 sebesar Rp 6,609,732,752. Akhir tahun 2013 penerimaan PAD
mengalami
peningkatan sebesar Rp
8,146,000,000. 4.2.1 Belanja Daerah Perkembangan jumlah realisasi belanja daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selama tahun 2008-2013 adalah sebagai berikut: PERKEMBANGAN BELANJA DAERAH TAHUN 2008-2013 450,000,000,000.00
428,151,594,112
411,423,219,115 400,260,639,560
400,000,000,000.00 355,048,779,622
350,000,000,000.00
300,264,148,347
300,000,000,000.00 250,000,000,000.00 200,000,000,000.00 150,000,000,000.00
167,851,236,452
100,000,000,000.00 50,000,000,000.00 0.00 2008
2009
2010
2011
2012
2013
Sumber: Data Olahan, 2014
Gambar 4: Perkembangan Jumlah Realisasi Belanja Daerah Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa realisasi belanja daerah pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2008-2013 memperlihatkan peningkatkan walaupun sempat
49 mengalami penurunan. Pada tahun 2008 jumlah realisasi belanja daerah
sebesar
Rp
167,851,236,452
kemudian
mengalami
peningkatan pada tahun 2009 sebesar Rp 300,264,148,347. Realisasi belanja daerah kembali meningkat pada tahun 2010 dengan pengeluaran sebesar Rp 355,048,779,622 dan kembali meningkat pada tahun 2011 sebesar Rp 428,151,594,112. Namun pada tahun 2012 mengalami penurunan kembali sehingga belanja daerah yang ada sebesar Rp 400,260,639,560. Pada tahun 2013 belanja
daerah
mengalami
peningkatan
sebesar
Rp 411,423,219,115. 4.3 Interpolasi Data Data mengenai realisasi PAD dan belanja daerah yang diperoleh dalam penelitian berupa data tahunan dengan lama pengamatan 6 tahun (2008-2013). Menurut (Insukindro, dalam Wahana Hijau, 2006) analisis regresi harus memenuhi jumlah sampel tertentu (minimal 20 sampai 30 data) sehingga interpolasi data sangat diperlukan. Hasil interpolasi data tahunan menjadi kuartalan dengan menggunakan jasa komputer dengan aplikasi EVIEWS adalah sebagai berikut:
50 Tabel 5: Interpolasi data tahunan TAHUN
Pendapatan Asli Daerah
Belanja Daerah
2008:1
84880916.99
28192362592.83
2008:2
196959086.70
37631086183.42
2008:3
351162876.60
46682170908.30
2008:4
547492286.71
55345616767.45
2009:1
880363458.46
65684681308.31
2009:2
1123177652.40
72747546417.06
2009:3
1370351009.97
78597469641.13
2009:4
1621883531.17
83234450980.50
2010:1
2117796714.34
82910581691.59
2010:2
2282038963.46
86620842759.03
2010:3
2354631776.86
90617325439.22
2010:4
2335575154.56
94900029732.16
2011:1
1954250038.55
104129578773.00
2011:2
1860142168.03
107120477037.38
2011:3
1782632484.99
108533347660.44
2011:4
1721720989.44
108368190642.19
2012:1
1631196893.18
101154408203.21
2012:2
1621966087.88
100021435014.10
2012:3
1647817785.35
99498673295.45
2012:4
1708751985.59
99586123047.24
2013:1
1804768688.59
100283784269.49
2013:2
1935867894.35
101591656962.20
2013:3
2102049602.88
103509741125.35
2013:4
2303313814.18
106038036758.96
Sumber: Data Olahan, 2014
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa data penerimaan pendapatan asli daerah yang lebih besar adalah pada kuartalan ke 3 tahun 2010 sebesar Rp Rp 2,354,631,776.86. Adapun belanja daerah
51 yang dominan lebih besar adalah data kuartalan ke 3 tahun 2011 sebesar Rp 108,533,347,660.44. 4.4 Analisis Regresi 4.4.1 Uji Normalitas Data Salah satu syarat dalam melakukan analisis regresi adalah data dari variabel dependen (Y) yang diamati harus berdistribusi normal. Untuk itu sebelum dianalisis lebih lanjut terlebih dahulu dilakukan pengujian untuk mengetahui normalitas data yang diamati. Hasil pengujian normalitas dengan menggunakan bantuan SPSS adalah sebagai berikut: Tabel 6: Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Belanja Daerah N
24
Normal Parametersa,,b
Mean
Most Extreme Differences
Absolute
.218
Positive
.168
Negative
-.218
Std. Deviation
Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed)
8.5958E10 2.34606E10
1.068 .204
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. Sumber: Data Olahan, 2014
Berdasarkan data di atas diperoleh nilai koefisien kolmogrov smirnov
(KS) untuk variabel belanja daerah sebesar 1,068
probabilitas 0,204 (Asymp. Sig. (2-tailed)). Menurut Triton (2006: 79) bahwa persyaratan data disebut normal jika probabilitas atau p> 0,05
52 pada uji normalitas dengan kolmogrov smirnov. Oleh karena nilai p= 0,204 atau p> 0,05, maka diketahui bahwa data variabel belanja daerah adalah normal atau memenuhi uji prasyarat normalitas maka Ho diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data alokasi belanja daerah pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang dianalisis telah berdistribusi normal. 4.4.2 Hasil Analisis Regresi Pengaruh penerimaan pendapatan asli daerah (X) terhadap belanja daerah (Y) dapat dilihat dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana dengan persamaan sebagai berikut: (Y) = β0 + β1X Hasil analisis regresi sederhana dengan menggunakan software SPSS adalah sebagai berikut: Tabel 7: Analisis Regresi Coefficientsa Standardized Coefficients
Unstandardized Coefficients Model 1
(Constant) Pendapatan Asli Daerah
B 39231894033.12
Std. Error 6.069E9
30.03
3.585
Beta 0.87
a. Dependent Variable: Belanja Daerah
Berdasarkan
perhitungan
SPSS
tersebut
diperoleh
persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut: Y = 39231894033.12 + 30.03X Berdasarkan persamaan regresi linear di atas diperoleh nilai konstanta
sebesar
39,231,894,033,12.
Artinya,
jika
variabel
53 penerimaan pendapatan asli daerah bernilai nol, maka besarnya rata-rata alokasi belanja daerah akan bernilai 39,231,894,033.12. Koefisien
regresi
variabel
bebas
(X)
sebesar
30.03
mengandung arti untuk setiap pertambahan penerimaan pendapatan asli
daerah
(X)
sebesar
satu
satuan
akan
menyebabkan
meningkatnya belanja daerah sebesar 30.03. 4.4.3 Pengujian Model Regresi Sebelum digunakan dalam pengambilan keputusan, model regresi yang diperoleh terlebih dahulu harus diuji kebaikannya (goodness of fit). Hasil pengujian dengan menggunakan SPSS adalah sebagai berikut: Tabel 8: Pengujian Model Regresi b
ANOVA Model 1
Sum of Squares
Df
Mean Square
Regression
9.638E21
1
9.638E21
Residual
3.022E21
22
1.373E20
Total
1.266E22
23
F 70.171
Sig. a
.000
a. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah b. Dependent Variable: Belanja Daerah
Sumber: Data Olahan, 2014 Berdasarkan hasil analisis di atas didapat nilai Fhitung sebesar 70,171. Adapun nilai Ftabel pada tingkat signifikansi 5% dan derajat bebas penyebut (df2) sebesar N-k-1 = 24-1-1=22 adalah sebesar 4,30 Jika kedua nilai F ini dibandingkan maka nilai Fhitung yang diperoleh jauh lebih besar daripada Ftabel sehingga Ho ditolak.
54 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi yang dihasilkan sudah sesuai dengan data. 4.4.4 Pengujian Hipotesis Setelah pengujian model regresi dilakukan selanjutnya akan dilaksanakan pengujian signifikansi pengaruh dari variabel X (penerimaan pendapatan asli daerah) terhadap alokasi belanja daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selama periode 20082013. Hasil pengujian pengaruh realisasi penerimaan pendapatan asli daerah terhadap alokasi belanja daerah dengan bantuan software SPSS adalah sebagai berikut: Tabel 9: Pengujian Hipotesis Coefficientsa Unstandardized Coefficients Model 1 (Constant)
B 39,231,894,033.12
Std. Error 6.069E9
Pendapatan Asli 30.03 Daerah a. Dependent Variable: Belanja Daerah
3.59
Standardized Coefficients Beta 0.87
t 6.46
Sig. 0.000
8.38
0.000
Sumber: Data Olahan, 2014
Secara eksplisit hipotesis di atas dapat dinyatakan sebagai berikut: Ho:
β
= 0,
penerimaan
pendapatan asli daerah
tidak
berpengaruh terhadap alokasi belanja daerah Ho:
β ≠
0, penerimaan
pendapatan
asli
daerah
berpengaruh terhadap alokasi belanja daerah
55 Berdasarkan analisis di atas diketahui nilai thitung untuk variabel pendapatan asli daerah adalah sebesar 8,38. Jika dibandingkan dengan nilai ttabel pada tingkat signifikansi sebesar 5% (0,05) dengan derajat bebas 22 sebesar 1,717 maka nilai thitung yang diperoleh masih lebih besar sehingga Ho ditolak. Artinya, terdapat pengaruh penerimaan pendapatan asli daerah terhadap alokasi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selama tahun 2008-2013. 4.4.5 Interpretasi Koefisien Determinasi Koefisien determinasi mencerminkan besarnya pengaruh perubahan variabel bebas dalam menjalankan perubahan pada variabel tidak bebas secara bersama-sama, dengan tujuan untuk mengukur kebenaran dan kebaikan hubungan antar variabel dalam model yang digunakan. Besarnya nilai R2 berkisar antara 0< R2 <1. Jika nilai R2 semakin mendekati satu maka model regresi yang diusulkan dikatakan baik karena semakin tinggi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen.
56 Berdasarkan hasil analisis estimasi model persamaan regresi yang telah dilakukan di atas diperoleh nilai koefisien determinasi R2 sebagai berikut: Tabel 10: Nilai Koefisien Determinasi Model 1 0.837a 0.761 0.750 1.17194E10
R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate a. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah b. Dependent Variable: Belanja Daerah
Sumber: Data Olahan, 2014
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai Koefisien determinasinya (KD) menunjukkan nilai sebesar 0,761 atau sebesar 76,1% (dibulatkan 76%) dari hasil (r2 x 100%). Artinya variasi perubahan belanja daerah dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah sebesar 76% dan sisanya 24% dipengaruhi faktor lain selain pendapatan asli daerah yaitu dana perimbangan dan dana transfer. 4.5 Pembahasan Pendapatan daerah merupakan hal yang sangat penting dalam proses pengembangan suatu daerah, berkaitan dengan pendapatan asli
daerah
merupakan
penerimaan
pendapatan
daerah
yang
bersumber dari penerimaan pajak daerah, penerimaan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan tujuan untuk memberikan keleluasaan
kepada
daerah
dalam
menggali
pendanaan
yang
berlandaskan otonomi daerah sebagai wujud asas desentralisasi.
57 Pendapatan asli daerah dapat dikatakan potensi bagi daerah untuk memperoleh dana dalam membiayai kegiatan publiknya, tapi kenyataan saat ini PAD masih memberi konstribusi terkecil dalam hal pendanaan di daerah. Amanat Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digalih di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Peningkatan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah yang diperoleh suatu daerah dengan sendirinya mampu meningkatkan kemampuan daerah berkaitan dengan upaya pembangunan di daerah. Upaya dalam mengembangkan potensi pendapatan asli daerah tentunya akan menghilangkan rasa ketergantungan dari pemerintah pusat, sehingga akan terciptanya suatu kemandirian daerah dalam membiayai pendapatan
kegiatan asli
operasional
daerah
rumah
tentunya
tangganya.
menunjukkan
Minimnya sepenuhnya
ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan pemerintah pusat. Untuk itu sangat diperlukan peranan pemerintah dalam megoptimalkan sumber pendapatan daerahnya sendiri tanpa selalu mengharapkan dana bantuan pemerintah pusat. Berdasarkan penerimaan pendapatan asli daerah pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih jauh dari harapan dari setiap tahunnya. Padahal kenyataan yang peneliti temukan Kabupaten
58 Bolaang Mongondow Utara memiliki potensi perikanan yang sangat kaya dan UMKM yang terus berkembang. Pelaksanaan kemandirian PAD bagi daerah akan memberikan dampak positif terhadap kemandirian daerah untuk pengalokasian anggaran dalam APBD. Namun kenyataannya pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagaimana peneliti seksama masih kurang mampu mengoptimalisasikan potensi pendapatan asli daerah yang dimiliki, sehingga pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat dikatakan belum mandiri dan masih sangat membutuhkan bantuan dana dari pemerintah pusat dan provinsi. Adapun besar pengaruh dari realisasi penerimaan pendapatan asli daerah terhadap alokasi belanja daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selama tahun 2008-2013 secara statistik, nilai koefisien determinasi mencapai 0,761 atau dengan persentase 76% pengaruh penerimaan pendapatan asli daerah antara lain penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap alokasi belanja daerah. Sedangkan sisanya sebesar 24% dari perubahan alokasi belanja daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selama tahun 2008-2013 dipengaruhi oleh variabel lainnya antara lain jumlah transfer dana pemerintah pusat dan dana perimbangan. Hasil analisis yang peneliti lakukan memperlihatkan bahwa potensi penerimaan pendapatan asli daerah yang berhasil diperoleh pemerintah
Kabupaten
Bolaang
Mongondow
Utara
mempunyai
59 pengaruh yang tidak signifikan terhadap alokasi belanja daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, karena jumlah dana alokasi belanja daerah dominan lebih besar dibandingkan dengan penerimaan pendapatan asli daerah yang dimiliki. Hasil penelitian tidak sejalan dengan penelitian dilakukan oleh peneliti terdahulu yang menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah, hal ini menunjukkan bahwa adanya perbandingan antara hasil penelitian dari peneliti terdahulu dengan hasil yang ditemukan oleh peneliti sendiri. Berdasarkan data yang dijadikan dasar penelitian ini dapat dilihat bahwa penerimaan pendapatan asli daerah tidak mampu untuk membiayai alokasi belanja daerah. Artinya penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berpengaruh tidak signifikan terhadap alokasi belanja daerah selama tahun 2008-2013. Penelitian ini menjawab hipotesis yang ada dimana penerimaan pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh terhadap alokasi belanja daerah
pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Dengan
pengaruh yang ditemukan adalah tidak signifikan. Artinya, variabel alokasi belanja daerah dominan lebih besar bila dibandingkan dengan variabel pendapatan asli daerah pada pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2008-2013. Selanjutnya,
penelitian
tentang
pendapatan
asli
daerah
terhadap belanja daerah yang dilakukan oleh Fitriyani (2013), dengan
60 judul pengaruh pendapatan asli daerah terhadap alokasi belanja daerah” studi pada BPKAD Kabupaten Boalemo dengan hasil penelitiannya
menunjukkan
bahwa
pendapatan
asli
daerah
mempengaruhi 57,7% variasi perubahan alokasi jumlah belanja daerah Kabupaten Boalemo selama tahun 2007-2012 sedangkan sisanya sebesar 42,3% perubahan alokasi belanja daerah Kabupaten Boalemo dipengaruhi variabel lain. Penelitian yang dilakukan oleh Panggabean (2009), judul penelitian “Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah”, mengemukakan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah berpengaruh positif terhadap belanja daerah di Kabupaten Toba Tamosir dan secara parsial pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah Kabupaten Kota Tamosir.
